BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang telah berjalan dengan pesatnya seakan-akan sedikit menutupi

keresahan masyarakat akan keberadaan tanah. Kebutuhan akan pemilikan dan

penguasaan tanah secara sah sangatlah diperlukan pada masa sekarang ini. Dalam

pengertian penguasaan tanah terkandung arti yang lebih luas daripada pemilikan tanah,

oleh karena ada kemungkinan seseorang menguasai tanah tanpa memiliki tanah yang

bersangkutan ataupun sebaliknya seseorang pemilik tanah tidak dapat melaksanakan

penguasaan terhadap tanahnya. Hal tersebut adalah jelas perlu untuk ditata kembali

guna mencegah jangan sampai terjadi adanya penguasaan tanah oleh suatu pihak

dengan menimbulkan kerugian pada pihak lain, penguasaan tanah secara melampaui

batas dan juga penguasaan tanah oleh orang yang tidak berhak, kemudian pemilikan

tanah adalah merupakan dasar terpenting yang harus diperhatikan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan pemerataan keadilan agar supaya setiap

petani dapat mempunyai tanah dengan hak milik dalam batas-batas yang ditentukan.

Dalam landreform selalu diupayakan penataan kembali struktur pemilikan dan

penguasaan tanah dan sumber daya alam yang lainnya atau yang menyertainya

ditujukan untuk mencapai keadilan, utamanya bagi mereka yang sumber

penghidupannya tergantung pada produksi pertanian dan atau sumber daya alam

tersebut.

Jika disimak lebih lanjut, landreform memang bukanlah sebuah konsep sederhana.

Pada dasarnya, landreform adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan di awal-awal

sekali dari pembangunan karena merupakan pondasi dari bangunan masyarakat yang

akan diubah. Tanpa adanya landreform pembangunan akan berjalan pincang, dan akan

selalu dihinggapi oleh penyakit struktural.

Dalam prinsip-prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam

lainnya, suatu kebijakan nasional pembaruan agraria harus menerima kenyataan bahwa

ada masyarakat-masyarakat dan komunitas-komunitas tertentu di Indonesia yang masih

1

memiliki ruang untuk mengembangkan hukum dan tata cara pengelolaan sumber daya

alamnya berdasarkan pengetahuan asli/setempat dan berdasarkan tatanan hukum dan

adat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pengertian Landreform ?

2. Apa dasar hukum Landreform?

3. Apa tujuan dari Landreform ?

4. Apa saja tanah objek Landreform ?

5. Bagaimana Landreform dalam rangka pembangunan hukum agrarian nasional?

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Landreform

Landrefrom di Indonesia memiliki dua macam pengertian, yaitu:

1. Landreform dalam arti sempit yaitu: perombakan mengenai pemilikan dan

penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan

penguasaan tanah.1

2. Landreform dalam arti luas meliputi:

a. Pembaruan Hukum Agraria

b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah

c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur

d. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-

hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

e. Perencanaan persediaan peruntukan dan pembenaan bumi, air, dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya

kesanggupan dan kemampuannya.2

Landreform dalam arti luas inilah yang disebut Agrarian reform Indonesia. Jadi

landreform ialah merubah sistem pemilikan dan penguasaan tanah. Sistem pemilikan

dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata pertanahan baru yang

disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat

melaksanakan pembangunan ekonominya.

“Pengertian Landreform dalam UUPA Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 dan

undang-undang NO.56 Prp 1960 adalah pengertian dalam arti luas sesuai dengan

pengertian menurut rumusan FAO ialah landreform adalah dianggap meliputi program

tindakan yang lain berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-

penghalang dibidang ekonomi sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang

terdapat dalam struktur pertanahan.1 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Jakarta : Rajawali pres, 1991. hal. 1212 Effendi Perangin, 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria, Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 1994. hal 120

3

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah landreform dan agraria

reform tidak perlu dipertentangkan. Di Indonesia pelaksanaan landreform berlandaskan

pada pancasila dan UUD 1945 yang terwujud dalam suatu rangkaian kegiatann dalam

bidang pertanahan yang bersifat menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan

didalam penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan peralihan sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan dan kwmakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat

secara adil dan merata.

B. Dasar Hukum Landreform

Dalam melaksanakan program landreform pemerintah mempunyai dasar-dasar

hukum yaitu :

A. Pancasila

Bagi Indonesia sesuai dengan falsafah pancasila maka paling tepat kiranya untuk

menerapkan asas keadilan sosial. keadilan itu sendiri bersifat universal. Jauh didalam

lubuk hati setiap orang ada kesepakatan tentang sesuatu yuang dipandang sebagai adil

dan tidak adil itu.Dalam pengertian keadilan, pada umumnya diberi arti sebagai

keadilan “membagi” atau “distributive justice” yang secara sederhana menyatakan

bahwa kepada setiap orang diberikan bagian atau haknya sesuai dengan kemampuan

atau jasa dan kebutuhan masing-masing. Namun perlu dipahami bahwa keadilan itu

bukanlah hal yang statis. Tetapi sesuatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak

diantara berbagai faktor termasuk persamaan hak itu sendiri.

B. Undang-undang Dasar 1945

Secara Konstitusional pengaturan masalah perekonomian didalamnya termasuk

ekonomi sumber daya alam di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut

dapat kita lihat dalam pasal 33 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi :

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

4

c. Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan,efisiensi berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan

lingkungan,kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 33 tersebut Nampak jelas bahwa dalam rangka

meningkatkan kemakmuran rakyat peranan negara sangat diperlukan .Ikut

campurnnya negara dalam urusan kesejahteraan rakyat sebagaimana ketentuan yang

dimaksud mengindikasikan bahwa dalam konstitusi kita dianut sistem negara

welfarestate. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa masalah ekonomi bukan hanya

monopoli ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar semata-mata tetapi juga

diperlukan peranan negara,terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang yang

menguasai hajat hidup orang banyak.

C. Landreform Dalam Undang-undang pokok agrarian (UUPA)

Sebagaimana yang disinggung dimuka , Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 itu telah

dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 5 tahun

1960 (UUPA) , terutama tentang pengertian “ dikuasai negara” yaitu memberi

wewenang kepada negara untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan

pemeliharaan bumi, air dan luar angkasa tersebut.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.

Sementara wewenang tersebut harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Payung bagi

pelaksanaan landreform di Indonesia adalah UUPA nomor 5 tahun 1960 dengan

lahirnya UUPA maka UUPA menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum

5

nasional Indonesia, karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat

untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperikemanusiaan dan keadilan

sosial. Nilai-nilai tersebut dicerminkan oleh :

a. Tanah dalam tataran paling tinggi dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-

besar kemakmuran rakyat.

b. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berkelebihan tidak dibenarkan.

c. Tanah bukanlah komoditas ekonomi biasa oleh karena itu tanah tidak boleh

diperdagangkan semata-mata untuk mencari keuntungan.

d. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan

mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memelihara sesuai dengan asas

kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas SDA.

e. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

D. Beberapa Ketentuan Pelaksanaan Landreform

Jika menelusuri beberapa ketentuan lain dari UUPA, maka akan dijumpai

beberapa peraturan yang lain jika dipelajari secara mendalam sesungguhnya adalah

ketentuan Landreform3 :

a. UU No 56 Prp 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Undang-Undang

ini merupakan dari ketentuan pasal 7 dan 17 UUPA. UU ini mengatur tiga

masalah pokok yaitu penetapan luas maksimum penguasaan tanah dan luas

minimum tanah pertanian.

b. Peraturan Pemerintah NO 224 tahun 1961 yang telah di ubah dengan peraturan

pemerintah No 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian ganti kerugian.

c. UU No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

d. Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan

pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 1974 tentang Pedoman Tindak

Lanjut Pelaksanaan landreform.

3 Boedi Harsono, Himpunan Peraturan – peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan Hlm.IX

6

C. Tujuan Landreform

Yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani

kecil dan petani penggarap, sebagai landasan atau persyaratan untuk

menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila.4

Secara Khusus tujuan pelaksaan landreform di Indonesia dapat dikemukakan antara

lain :

a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat

petani yang berupa tanah.

b. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah

sebagai objek spekulasi dan pemerasan.

c. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga

negara.

d. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan penguasaan

tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas.

e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggarannya

pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan

bentuk gotong royong lainya untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan

adil.

Dilihat dari berbagai aspek tujuan landreform di Indonesia meliputi :

a. Tujuan Sosial Ekonomis :

1) Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak

milik dan memberikan fungsi sosial.

2) Memperbaiki produksi nasional, khususnya pada sektor pertanian.

b. Tujuan Sosial Politis

1) Mengakhiri penguasaan tanah ada orang tertentu dan menghapuskan

sistem tuan tanah.

2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani.

c. Tujuan Mental Psikologis

1) Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarapnya.

4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2003. hal 370

7

2) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarap.

D. Tanah Objek Landreform

Dalam rangka pelaksanaan landreform yang dikatagorikan dalam objek landreform

adalah :

1. Tanah Kelebihan

Tanah kelebihan merupakan tanah kelebihan dari batas maksimum

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan tanah kelebihan

tersebut diambil alih oleh pemerintah dengan diberikan ganti rugi.

2. Tanah Absentee/Guntai

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan

bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah

pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya

sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Tanah absentee/guntai dilihat dari asal usulnya dapat terjadi karena 3

(tiga) hal, yaitu :

a. Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

Yaitu pemilik yang bersangkutan berpindah tempat dari

kecamatan letak tanah selama 2 tahun berturut-turut. Jika pihak

tersebut melapor kepada pejabat setempat tentang kepergiannya, maka

dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu tersebut ia

diwajibkan memindahkan hak milik atas tanah pertaniannya kepada

orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut.

b. Pewarisan

Jika karena pewarisan maka dalam waktu 1 tahun terhitung

sejak si pewaris meninggal, ahli waris bersangkutan diwajibkan untuk

mengalihkan hak milik atas tanah tersebut kepada orang lain yang

bertempat tinggal di kecamatan di mana tanah itu berada, atau apabila

ahli waris ingin tetap memiliki tanah tersebut, maka ia harus berpindah

ke kecamatan tanah yang bersangkutan.

c. Jual beli

8

Yaitu beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan.

Adapun hal-hal yang dikecualikan dalam pemilikan tanah secara

absentee adalah :

Pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang

berbatasan dengan kecamatan tanah tersebut berada.

Pegawai negeri dan anggota ABRI serta oran-orang yang

dipersamakan.

Pemilik yang mempunyai alasan khusus yang dapat

diterima oleh Direktorat Jenderal Agraria.

3. Tanah swapraja dan bekas swapraja yang langsung dikuasai oleh negara .

4. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai negara dan ditetapkan sebagai obyek

Landreform adalah :

a. Tanah partikelir.

b. Tanah erpfacht yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau

dibatalkan.

c. Tanah kehutanan yang diserahkan kembali penguasaannya oleh

instansi yang bersangkutan kepada negara.

E. Landreform Dalam Rangka Pembangunan Hukum Agraria

Perlunya pengaturan landreform di Indonesia telah di mulai sejak lama yang

kemudian terwujud dalam UUPA tahun 1960. Dengan demikian sampai saat ini sudah

berlangsung hampir empat puluh tahun lebih. Selama kurun waktu tersebut harus di

akui telah banyak terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu

kondisi-kondisi pada tahun dimana perlunya pengaturan masalah landreform pada

masa itu tentunya sudah mengalami perubahan pada masa sekarang.

Program Landreform sangat ditentukan oleh kondisi dari suatu Negara, sebab

landreform merupakan sasaran atau target yang harus diwujudkan oleh pemerintah

suatu Negara. Oleh karena itu, suatu Negara yang telah beralih dari Negara graris

menuju Negara industri, berarti pemerintahnya mampu mewujudkan tujuan

Landreform tersebut. Di Indonesia program Landreform meliputi5 :

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.

5 Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm.288

9

Pasal 17 merupakan pelaksanaan dari ketentuan asas dalam Pasal 17

menyatakan dalam ayat 1 dan 2, bahwa dalam waktu yang singkat perlu diatur

luas maksimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu

keluarga atau badan hukum. Selanjutnya ditetapkan dalam ayat 3, bahwa

tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut akan

diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan

kepada rakyat yang membutuhkan.6

Dengan demikian pemilikan tahan yang merupakan faktor utama dalam

produksi pertanian diharapkan akan lebih merata, dan pembagian hasilnya

akan lebih merata pula. Tindakan ini diharapkan akan mendorong ke arah

kenaikan produksi pertanian karena akan menambah kegairahan bekerja bagi

para petani penggarap tanah yang bersangkutan, yang telah menjadi

pemiliknya.

Penetapan luas tanah pertanian kemudian diatur dalam UU No. 56

perempuan Tahun 1960. ada tiga soal yang diaturnya, yaitu:

penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian

penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan

pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil,

serta

soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang di

gadaikan

2. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut ‘absentee’ atau ‘guntai’.

Yang dimaksud pemilikan tanah pertanian secara Absentee yaitu

pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya.

Pembahasan Pasal 10 UUPA adalah menghapuskan penguasaan tanah

pertanian secara absentee.

Pada pokoknya dilarang pemilik tanah pertanian oleh orang yang bertempat

tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya. Larangan tidak berlaku

terhadap pemilik yang bertempat tinggal di Kecamatan yang berbatasan

dengan Kecamatan letak tanah yang bersangkutan, asal jarak tempat tinggal

pemilik itu tanahnya menurut pertumbuhan pada waktu itu.7

6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2003. hal 3727 Ibid, hal 388

10

Tujuan melarang pemilikan tanah pertanian secara absentee adalah agar

hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat

dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah yang bersangkutan,

karena pemilik tanah akan bertempat tinggal di daerah penghasil.8

3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah

yang terkena larangan ‘absentee’, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah

Negara.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Peraturan

Pemerintah No. 41 tahun 1964 memuat ketentuan-ketentuan tentang tanah-

tanah yang akan dibagikan, istilahnya yang lazim “ di- redistribusikan”.

Redistribusi tanah itu tidak terbatas pada tanah-tanah yang selebihnya dari

batas maksimum yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga tanah-tanah yang

diambil oleh pemerintah karena pemiliknya “absentee” tanah-tanah swaparja

dan bekas swaparja. Demikian juga tanah-tanah yang lain yang dikuasai

langsung oleh Negara.9

Dalam Pasal 8 dan 9 ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

mereka yang akan menerima redistribusi tanah, yaitu: petani penggarap atau

buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam

pertanian.

4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang

digadaikan.

5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

6. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan

tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

8 Ibid, hal 3889 Ibid, hal 381-382

11

Landreform adalah merubah sistem pemilikan dan penguasaan tanah, artinya

sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata

pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat

yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya.

Tujuan landreform mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani

terutama petani kecil dan petani penggarap, sebagai landasan atau persyaratan untuk

menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila, yang sesuai dengan program landreform yang meliputi :

pembatasan luas maksimum penguasaan tanah, larangan pemilikan secara absentee,

redistribusi tanah-tanah, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan

penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk

melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-

tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

B. SARAN

Masalah pengaturan,penguasaan dan pemilikan tanah khususnya tanah pertanian

kiranya masih relevan dan harus dilaksanakan secara serius,salah satu upaya yang

dimaksud adalah seharusnya pemerintah dapat melaksanakan program landreform

secara sungguh sungguh dalam hal ini tidak hanya dilakukan dalam wujud peraturan

peraturan,tetapi yang snagat diperlukan adalah bagaimana implementasi dari

peraturan peraturan tersebut,dengan demikian akses petani dalam memiliki tanah

sebagai prasyarat dalam meningkatkan kesejahteraannya benar benar dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

1. Surpriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

2. Effendi Perangin, 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria, Jakarta :

PT. Raja Garfindo Persada, 1994.

12

3. Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Jakarta : Rajawali pres, 1991

4. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Djambatan, 2003

5. Boedi Harsono, Himpunan Peraturan – peraturan Hukum Tanah, Jakarta:

Djambatan, 2008

6. Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang –

undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan,

Jakarta, 1991

7. http://keliksuryanto.blogspot.com/2012/06/bab-i-pendahuluan.html

13