7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

1/22

MAKALAH HUKUM AGRARIA

PENDAFTARAN HAK-HAK ATAS TANAH ADAT MENURUT

KETENTUAN KONVERSI DAN PP NO. 24/1997

Guna memenuhi tugas UAS hukum agraria

yang diampu oleh: JB. Soesanto, SH, MH

Disusun oleh:

ADITA NUR ANJANI (117010519

UNIVERSITAS !AHID HAS"IM SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

2014

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

2/22

#A# I

PENDAHULUAN

A. L$%$& #'$)$*+

Masalah tanah bagi manusia tidak ada habishabisnya karena mempunyai arti

yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan sa!a

sebagai tempat berdiam !uga tempat bertani, lalu lintas, per!an!ian dan pada

akhirnya tempat manusia berkubur. Selain itu tanah memiliki lima !enis rent yaitu

rent ri"ardian, rent lokasi, rent lingkungan, rent sosial, rent politik yangmenyebabkan tanah dapat memberi man#aat kepada manusia.

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UndangUndang $okok Agraria

berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di %ndonesia &dualisme'. Satu

bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber

pada hukum barat disebut hukum tanah Barat. Dengan berlakunya hukum agraria

yang bersi#at nasional &UU (o. ) *ahun +-' maka terhadap tanahtanah dengan

hak barat maupun tanahtanah dengan hak adat harus di"arikan padanannya di

dalam UU$A. Untuk dapat masuk ke dalam sisem dari UU$A diselesaikan

dengan melalui lembaga kon/ersi.

0on/ersi adalah pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelum berlakunya

UU$A untuk masuk sistem dalam dari UU$A &A.$. $arlindungan, + : +'.

Untuk ter!aminnya hak atas tanah maka oleh M$1 dalam 1epelita %%% telah

digariskan suatu program yang harus dilaksanakan dalam pembangunan bidang

pertanahan, yaitu : 2Agar peman#aatan tanah harus sungguhsungguh membantu

usaha untuk meningkatkan kese!ahteraan rakyat dalam rangka me3u!udkan

keadilan sosial, sehubungan dengan itu perlu dilan!utkan dan makin ditingkatkan

penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk

pengalihan hak atas tanah4. Adapun sarana pokok yang diperlukan untuk

men!amin hak atas tanah adalah penataan kembali pemilikan tanah melalui

penda#taran tanah.

$enda#taran tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat

terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah se"ara

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

3/22

sah. Di samping itu penda#taran tanah yang ditentukan dalam pasal + UU$A

&UU (o. ) 5 +-' merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum.

*entang penda#taran tanah lebih lan!ut di!elaskan dalam pen!elasan umum angka

%%% alenia terakhir UU (o. )5+- yang berbunyi : 2Adapun hakhak yang pada

mula berlakunya undangundang ini semua akan dikon/ersikan men!adi salah satu

hak yang baru menurut UU$A4.

Jadi semua tanah baik yang dimiliki atas nama seseorang atau Badan Hukum, baik

hak milik adat atau hak atas tanah menurut buku %% 0UH$erdata di3a!ibkan untuk

dikon/ersi kepada salah satu hakhak atas tanah menurut UU$A dan dida#tarkan

sehingga ter3u!ud uni#ikasi dan kesederhanaan hukum dalam hukum pertanahan

%ndonesia sesuai dengan tu!uan dari UU$A. Bahkan dalam $asal 6+ $$ (o. +

tahun +-+ dan $asal -7 $$. (o. 86 *ahun +9 akan memberikan sanksi bagi

yang terlambat atau lalai untuk melakukan penda#taran, baik penda#taran tanah

maupun penda#taran hak atas tanah yang diakui sebelum berlakunya UU$A.

Setelah berlakunya UU$A dan $$ (o. + *ahun +-+ tentang $enda#taran tanah

dan kemudian telah diganti dengan $$ (o. 86 *ahun +9 tidak mungkin lagi

diterbitkan hakhak yang akan tunduk kepada 0itab UndangUndang Hukum

$erdata ataupun yang akan tunduk kepada hukum adat setempat ke"uali

menerangkan bah3a, hakhak tersebut merupakan hak adat.

Mengingat pentingnya penda#taran hak milik adat atas tanah sebagai bukti

kepemilikan hak atas tanah se"ara sah sesuai dengan $asal 87, $asal 78 dan $asal

7 UU$A maka diberikan suatu ke3a!iban untuk menda#tarkan tanah adat

khususnya hak milik adat.

#. P'&,,$* M$$$

Dari uraian di atas yang men!adi permasalahan dalam makalah ini adalah

Bagaimana penda#taran hakhak atas tanah adat menurut kententuan kon/ersi dan

$$ (o. 86 tahun +9 tentang $enda#taran *anah.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

4/22

#A# II

PEM#AHASAN

A. T'*%$*+ K*'&

1. P'*+'&%$* 3$* L$*3$$* H,), K*'&

$. P'*+'&%$* K*'&

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian kon/ersi yaitu : A.$. $arlindungan

&+ : +' menyatakan : 20on/ersi itu sendiri adalah pengaturan dari hakhak

tanah yang ada sebelum berlakunya UU$A untuk masuk dalam sistem dari

UU$A4. Boedi Harsono &+- : +6' menyatakan : 20on/ersi adalah perubahan

hak yang lama men!adi satu hak yang baru menurut UU$A4.

Dari rumusan di atas maka dapat disimpulkan bah3a kon/ersi hakhak atas tanah

adalah penggantian5perubahan hakhak atas tanah dari status yang lama yaitu

sebelum berlakunya UU$A men!adi status yang baru, sebagaimana diatur menurut

UU$A itu sendiri, adapun yang dimaksud dengan hakhak atas tanah sebelum

berlakunya UU$A adalah hakhak atas tanah yang diatur dan tunduk pada hukum

adat dan hukum Barat &B;'.

*erhadap pelaksanaan kon/ersi itu sendiri $ro#. D1. A.$. $arlindungan, SH

memberikan komentar sebagai berikut :

2Bah3a pelaksanaan kon/ersi itu sendiri merupakan sesuatu yang boleh dikatakan

sangat drastis, oleh karena sekaligus ingin di"iptakan berkembangnya suatu

uni#ikasi hukum keagrariaan di tanah air kita, sunggupun harus diakui persiapan

dan peralatan, perangkat hukum maupun tenaga trampil belumlah ada

sebelumnya4.

;alaupun pada kenyataannya UU$A telah melakukan perombakan yang mendasar

terhadap sistemsistem agraria, terdapat dalam bagian kedua dari UU$A adalah

merupakan suatu pengakuan terhadap adanya !enis!enis hak atas tanah yang lama,

3alaupun hak tersebut perlu disesuaikan dengan hakhak yang ada dalam UU$A,

sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan !i3a dan #iloso#i yang

terkandung dalam UU$A.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

5/22

. L$*3$$* H,), K*'&

Adapun yang men!adi landasan hukum kon/ersi terhadap hakhak atas tanah yang ada

sebelum berlakunya UU$A tanggal 86 September +- adalah bagian kedua dari

UU$A 2tentang ketentuanketentuan kon/ersi yang terdiri %< pasal yaitu dari

pasal % sampai dengan pasal %

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

6/22

!elaslah bah3a untuk pengkon/ersian dari hakhak yang disebut dalam $asal %%

ketentuan kon/ersi diperlukan tindakan penegasan :

a. Mengenai yang mempunyainya, untuk memperoleh kepastian apakah akan

dikon/ersi men!adi hak milik atau tidak.

b. Mengenai peruntukan tanahnya, !ika ternyata kon/ersinya tidak bisa men!adi hak

milik.

$enegasan tersebut diperlukan karena kon/ersi dari pada hak tersebut di atas disertai

syaratsyarat yang bersangkutan dengan status yang empunya dan si#at

penggunaan tanah pada tanggal 86 September +-.

$asal =% ketentuan kon/ersi berbunyi :

2Hakhak atas tanah yang memberi 3e3enang sebagaimana atau mirip dengan hak yang

dimaksud dalam $asal 6+ ayat + seperti yang disebut dengan nama sebagai di

ba3ah yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini yaitu :

hak vruchtgebruik, gebruik, grant countroleur, bruikleen, ganggam bauntuik,

anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hakhak lain dengan nama apapun !uga

yang akan ditegaskan lebih lan!ut oleh Menteri Agraria, se!ak berlakunya undang

undang ini men!adi hak pakai tersebut dalam pasal 6+ yat &+', yang memberi

3e3enang dan ke3a!iban sebagaimana yang dipunyai undangundang ini,

sepan!ang tidak bertentangan dengan !i3a dan ketentuanketentuan undang

undang ini4.

Dari bunyi $asal =% ketentuan kon/ersi tersebut maka hakhak atas tanah

sepertiganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas yang berasal dari

hukum adat dikon/ersikan men!adi hak pakai.

$asal =% ketentuan kon/ersi berbunyi :

Ayat + : Hak gogolan, pukulen atau sanggan yang bersi#at tetap yang ada pada mulai berlakunya

undangundang ini men!adi hak milik tersebut pada $asal 8 Ayat &+'. Ayat 8 :

Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersi#at tetap men!adi hak pakai

terebut pada $asal 6+ ayat &+', yang memberi 3e3enang dan ke3a!iban sebagai

yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undangundang ini4.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

7/22

Ayat 7 : Jika ada keraguraguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersi#at tetap

atau tidak tetap, maka menteri agrarialah yang memutuskan.

>ebih lan!ut tentang hak gogolan, pekulen atau sanggan diatur dalam $asal 8

$eraturan Menteri Agraria (omor 8 tahun +- yang berbunyi :

&+' . 0on/ersi hakhak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersi#at tetap men!adi hak milik

sebagai yang dimaksud dalam $asal =%% ayat &+' 0etentuanketentuan 0on/ersi

UndangUndang $okok Agraria dilaksanakan dengan surat keputusan penegasan

0epala %nspeksi Agraria yang bersangkutan.

&8' . Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersi#at tetap kalau para gogol terus menerus

mempunyai tanah gogolan yang sama dan !ika meninggal dunia gogolnya itu !atuh

pada 3arisnya tertentu.

&7'. 0epala %n#eksi Agraria menetapkan surat keputusan tersebut pada ayat &+' pasal ini

dengan memperhatikan pertimbangan si#at tetap atau tidak tetap dari hak gogolan

itu menurut kenyataannya.

&6'. Jika ada perbedaan pendapat antara 0epala %nspeksi Agraria dan Bupati50epala Daerah

tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersi#at tetap atau tidak tetap, demikian

!uga !ika desa yang berangkutan berlainan pendapat dengan kedua pen!abat

tersebut, maka soalnya dikemukakan lebih dahulu kepada Menteri Agraria untuk

mendapat keputusan.

Dalam keputusan bersama Menteri $ertanian dan Agraria serta Menteri Dalam (egeri

(o. S0 650a5+-65DD5+5+5+578 2tentang penegasan kon/ersi hak gogolan

tetap4, tertanggal +6 April +-6 yang menyatakan bah3a hak gogolan tetap

&sanggan5pekulen' dikon/ersikan men!adi hak milik karena hukum se!ak tanggal

86 September +- dan se!ak itu hak tersebut tidak lagi tunduk kepada ketentuan

ketentuan peraturan gogolan, melainkan kepada peraturan agraria.

>ebih lan!ut ketentuanketentuan tentang kon/ersi dalam UU$A ditegaskan lagi

dengan dikeluarkannya $eraturan Menteri $ertanian dan Agraria (o. 8 tahun +-8

dan S0. Menteri Dalam (egeri (o. 8-5DDA5+9.

$ermohonan kon/ersi dari tanahtanah yang pernah tunduk kepada :

a. $eraturan Menteri Agraria (o. tahun +).

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

8/22

b. Hak atas tanah yang dida#tar menurut Stb. +97 (o. 7, yaitu tentang agraris"h

eigendom.

". $eraturanperaturan yang khusus di daerah ?okyakarta, Surakarta, Sumatera

*imur, 1iau dan 0alimantan Barat.

Dalam pelaksanaan kon/ersinya dia!ukan kepada 0epala 0antor $enda#taran *anah

yang bersangkutan dengan disertai tanda bukti haknya &kalau ada disertakan pula

surat ukurnya', tanda bukti ke3arganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak

yang menyatakan ke3arganegaraannya pada tanggal 86 September +- dan

keterangan dari pemohon apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian.

$asal 7 $M$A (o. 8 tahun +-8 :

$asal ini mengatur tentang hakhak yang tidak diuraikan dalam sesuatu surat hak

tanah, maka oleh yang bersangkutan di!aukan :

a. *anda bukti haknya, yaitu bukti surat pa!ak hasil bumi5verponding %ndonesia atau

bukti surat pemberian hak oleh %nstansi yang ber3enang &kalau ada disertakan

pula surat ukurnya'.

b. Surat keterangan 0epala Desa yang dikuatkan oleh asisten ;edana &@amat' yang :

+. Membenarkan surat atau surat bukti hak itu.

8. Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian.

7. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan suratsurat

!ual beli tanahnya.

". *anda bukti ke3arganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak.

Dari ketentuan $asal 7 ini, maka khusus untuk tanahtanah yang tunduk kepada

Hukum Adat tetapi tidak terda#tar dalam ketentuan kon/ersi sebagai tanah yang

dapat dikon/ersikan kepada sesuatu hak atas tanah menurut ketentuan UU$A,

tetapi diakui tanah tersebut sebagai hak adat, maka ditempuhlah dengan upaya

2$enegasan Hak4 yang dia!ukan kepada 0epala 0antor $enda#taran *anah

setempat dikuti dengan bukti pendahuluan seperti bukti pa!ak, surat !ualbeli yang

dilakukan sebelum berlakunya UU$A dan surat membenarkan tentang hak

seseorang dan menerangkan !uga tanah itu untuk perumahan atau untuk pertanian

dan keterangan ke3arganegaraan orang yang bersangkutan.

$asal 9 $M$A (o. 8 tahun +-8 :

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

9/22

Dalam pasal ini diatur lembaga kon/ersi lain dinamakan 2$engakuan Hak4, yang

perlakuan atas tanahtanah yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda bukti haknya,

maka yang bersangkutan dapat menga!ukan permohonan kepada 0epala 0antor

;ilayah $ertanahan setempat, permohonan tersebut diumumkan 8 bulan berturut

turut di kantor penda#taran tanah dan kantor 0e"amatan, !ika tidak diterima

keberatan mereka membuat pernyataan tersebut kepada kantor B$( dan kemudian

mengirimkannya kepada 0epala 0antor ;ilayah $ertanian setempat, penerbitan

pengakuan hak diberikan oleh 0epala 0antor ;ilayah B$(, dari S0 pengakuan

hak tersebut sekaligus mempertegaskan hak apa yang diberikan5padanan pada

permohonan tersebut, bisa sa!a hak milik, hak guna usaha, atau hak guna

bangunan atau hak pakai &A.$. $arlindungan + : 68'. Sedangkan pada Surat

0eputusan Menteri Dalam (egeri (o. Sk 8-5DDA. +9 sebagai pen!elasan dari

peraturan Menteri $ertanian dan Agraria (o. 8 tahun +-8 dalam diktum

pertamanya : menegaskan bah3a yang dianggap sebagai 2tanda bukti hak4 dalam

$asal 7 huru# a $M$A (o. 8 tahun +-8 adalah :

a. Didaerahdaerah dimana sebelum tanggal 86 September +- sudah dipungut pa!ak

&hasil' bumi &landrente' atau verponding %ndonesia.

+. Surat pa!ak &hasil' bumi atau verponding %ndonesia yang dikeluarkan sebelum

tanggal 86 September +-, !ika antara tanggal 86 September +- dan saat mulai

diselenggarakan penda#taran tanah menurut $eraturan $emerintah (o. + tahun

+-+ ter!adi pemindahan hak &!ualbeli, hibah atau tukarmenukar' maka selain

surat pa!ak yang dikeluarkan sebelum tanggal 86 September +- tersebut di atas

3a!ib disertakan !uga suratsurat asli !ualbeli, hibah atau tukar menukarnya yang

sah &dibuat di hadapan dan disaksikan oleh 0epala Desa5adat yang bersangkutan'.

8. Surat 0eputusan pemberian hak oleh %nstansi yang ber3enang, disertai tandatanda

buktinya bah3a ke3a!ibanke3a!iban yang disebutkan di dalam surat keputusan

itu telah dipenuhi oleh yang menerima hak.

b. Di daerahdaerah dimana sampai tanggal 86 September +- belum dipungut pa!ak

&hasil' bumi &landrente' atau /erponding %ndonesia.

+. Suratsurat asli !ualbeli, hibah atau tukar menukar yang dibuat dihadapan dan

disaksikan oleh 0epala Desa5Adat yang bersangkutan sebelum

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

10/22

diselenggarakannya penda#taran tanah menurut peraturan pemerintah (o. +

tahun +-+ di daerah tersebut.

8. Surat 0eputusan pemberian hak oleh %nstansi yang ber3enang, disertai tandatanda

buktinya bah3a ke3a!ibanke3a!iban yang disebutkan di dalam surat keputusan

itu telah dipenuhi oleh yang menerima hak.

Dengan demikian dapat disimpulan bah3a seluruh hakhak atas tanah yang ada

sebelum berlakunya UU$A melalui lembaga kon/ersi masuk kedalam sistem

UU$A melalui padanannya dan setelah itu diperlakukan seluruh ketentuan

ketentuan UU$A dengan tidak perlu lagi menyebut bah3a tanah itu bekas sesuatu

hak yang ada sebelum UU$A.

2. O') 3$* T,,$* K*'&

$. O') )*'&

Sebagaimana telah diuraikan di atas bah3a hak atas tanah sebelum berlakunya UU$A

terdiri dari hakhak yang tunduk pada hukum adat dan hakhak yang tunduk pada

hukum barat.

Adapun hakhak atas tanah yang tunduk pada hukum adat adalah :

+. Hak agrarisch egeidom

>embaga agraris"h egeidom ini adalah usaha dari $emerintah Hindia Belanda dahulu

untuk mengkon/ersi tanah hukum adat, baik yang berupa milik perorangan

maupun yang ada hak perorangannya pada hak ulayat dan !ika disetu!ui sebagian

besar dari anggota masyarakat pendukung hak ulayatnya, tanahnya dikon/ersikan

men!adi agrarisch ageidom.

8. *anah hak milik, hak ?asan, adar beni, hak atas dru3e, hak atas dru3e desa,

pesini.

%stilah dan lembagalembaga hak atas tanah ini merupakan istilah lokal yang

terdapat di Ja3a.

7. Grant Sultan yang terdapat di daerah Sumatra *imur terutama di Deli yang

dikeluarkan oleh 0esultanan Deli termasuk buktibukti hak atas tanah yang

diterbitkan oleh para Datuk yang terdapat di sekitar 0otamadya Medan. Di

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

11/22

samping itu masih ada lagi yang disebut grant lama yaitu bukti hak tanah yang

!uga dikeluarkan oleh 0esultanan Deli.

6.Landrerijen bezitrecat, altijddurende erfpacht, hakhak usaha atas bekas tanah

partikelir.

Selain tanahtanah yang disebut di atas yang tunduk pada hukum adat ada !uga hak

hak atas tanah yang lain yang dikenal dengan nama antara lain ganggan bauntuik,

anggaduh, bengkok, lungguh, pituas dan lainlain.

. T,,$* )*'&

Dengan diberlakukannya UU$A &UU (o. )5+-' yang menganut asas uni#ikasi

hukum agraria, maka hanya ada satu sistem hukum untuk seluruh 3ilayah tanah

air, oleh karena itu hakhak atas tanah yang ada sebelum UU$A harus disesuaikan

atau di"ari padanannya yang terdapat di dalam UU$A melalui lembaga kon/ersi.

Jadi dengan demikian tu!uan dikon/ersinya hakhak atas tanah pada hakhak atas

tanah menurut sistem UU$A di samping untuk ter"iptanya uni#ikasi hukum

pertanahan di tanah air dengan mengakui hakhak atas tanah terdahulu untuk

disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam UU$A dan untuk

men!amin kepastian hukum, !uga bertu!uan agar hakhak atas tanah itu dapat

ber#ungsi untuk memper"epat ter3u!udnya masyarakat adil dan makmur

sebagaimana yang di"ita"itakan oleh UndangUndang Dasar +6) $asal 77 ayat

&7'.

#. T'*%$*+ P'*3$6%$&$* T$*$

1. P'*+'&%$* 3$* L$*3$$* H,), P'*3$6%$&$* T$*$

$. P'*+'&%$* P'*3$6%$&$* T$*$

$enda#taran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik

terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan

pengakuan hak baru, kegiatan penda#taran tersebut memberikan suatu ke!elasan

status terhadap tanah.

Dalam $asal + $$ (o. 86 tahun +9 disebutkan penda#taran tanah adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah se"ara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

12/22

dan penya!ian serta pemeliharaan data #isik dan data yuridis, dalam bentuk peta

dan da#tar, mengenai bidangbidang tanah dan satuansatuan rumah susun,

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang

e-USU Repository !""# Universitas Sumatera Utara sudah ada haknya dan

hak milik atas rumah susun serta hakhak tertentu yang membebaninya.

$enda#taran tanah dapat dilakukan melalui penda#taran tanah se"ara sistematis dan

sporadis yaitu kegiatan penda#taran tanah yang dilakukan se"ara serentak yang

meliputi semua bidang tanah di suatu 3ilayah atau bagian 3ilayah suatu

desa5kelurahan, baik tanah dipunyai dengan suatu hak atas tanah maupun tanah

negara. ?ang dimaksud dengan suatu hak adalah hak atas tanah menurut hukum

adat dan hak atas tanah menurut UU$A.

. L$*3$$* H,), P'*3$6%$&$* T$*$

Dengan keluarnya UndangUndang $okok Agraria, maka dualisme hakhak atas tanah

dihapuskan, dalam memori pen!elasan dari UU$A dinyatakan bah3a untuk

penda#taran tanah sebagaimana dimaksud $asal + UU$A, yang ditu!ukan kepada

pemerintah agar melaksanakan penda#taran tanah di seluruh 3ilayah %ndonesia

yang bertu!uan untuk men!amin kepastian hukum yang bersi#at 1e"ht 0adaster,

untuk menu!u kearah pemberian kepastian hak atas tanah telah diatur di dalam

$asal + UU$A yang menyebutkan :

&+'. Untuk men!amin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan penda#taran tanah

diseluruh 3ilayah 1epublik %ndonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur

dengan $eraturan $emerintah.

&8'. $enda#taran tersebut dalam ayat + pasal ini meliputi :

a. $engukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.

b. $enda#taran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut.

". $emberian suratsurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat.

&7'. $enda#taran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat,

keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya

menurut pertimbangan Menteri Agraria.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

13/22

&6'. Dalam $eraturan $emerintah diatas biayabiaya yang bersangkutan dengan penda#taran

termasuk dalam ayat + diatas, dengan ketentuan bah3a rakyat yang tidak mampu

dibebaskan dari pembayaran biayabiaya tersebut.

0alau di atas ditu!ukan kepada pemerintah, sebaliknya penda#taran yang dimaksud

$asal 87, $asal 78 dan $asal 7 UU$A ditu!ukan kepada para pemegang hak, agar

men!adikan kepastian hukum bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum

bagi mereka sendiri, di dalam $asal tersebut di!elaskan :

$asal 87 UU$A :

Ayat + : Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain

harus dida#tarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam $asal +.

Ayat 8 : $enda#taran termasuk dalam ayat 8 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai

hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

$asal 78 UU$A :

Ayat + : Hak guna usaha, termasuk syaratsyarat pemberiannya, demikian !uga setiap peralihan dan

penghapusan hak tersebut, harus dida#tarkan menurut ketentuanketentuan yang

dimaksud dalam $asal +.

Ayat 8 : $enda#taran termasuk dalam ayat + merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan

serta hapusnya hak guna usaha, ke"uali dalam hakhak itu hapus karena !angka

3aktunya berakhir.

$asal 7 UU$A :

Ayat + : Hak guna bangunan, termasuk syaratsyarat pemberiannya, demikian !uga setiap peralihan

dan hapusnya dak tersebut harus dida#tarkan menurut ketentuanketentuan yang

dimaksud dalam $asal +.

Ayat 8 : $enda#taran termaksud dalam ayat + merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai

hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan tersebut, ke"uali dalam hal

hak itu hapus karena !angka 3aktunya berakhirnya.

Dari ketentuan pasalpasal di atas dapatlah disimpulkan bah3a penda#taran yang

dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah

merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan,

pembebanan dan hapusnya hakhak tersebut.

2. T,,$* P'*3$6%$&$* T$*$

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

14/22

Usaha yang menu!u kearah kepastian hukum atas tanah ter"antum dalam ketentuan

ketentuan dari pasalpasal yang mengatur tentang penda#taran tanah, dalam pasal

+ UU$A disebutkan untuk men!amin kepastian hukum dari hakhak atas tanah,

UU$A mengharuskan pemerintah untuk mengadakan penda#taran tanah diseluruh

3ilayah 1epublik %ndonesia yang bersi#at 1e"h 0adaster4 artinya yang bertu!uan

men!amin kepastian hukum, dengan di selenggarakannya penda#taran tanah, maka

pihakpihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum

daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batasbatasnya, siapa

yang empunya dan bebanbeban apa yang melekat di atas tanah tersebut.

Menurut para ahli disebutkan tu!uan penda#taran ialah untuk kepastian hak seseorang,

disamping untuk pengelakkan suatu sengketa perbatasan dan !uga untuk

penetapan suatu perpa!akan. &A.$. $arlindungan + : -'.

a. 0epastian hak seseorang

Maksudnya dengan suatu penda#taran, maka hak seseorang itu men!adi !elas misalnya

apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hakhak lainnya.

b. $engelakkan suatu sengketa perbatasan

Apabila sebidang tanah yang dipunyai oleh seseorang sudah dida#tar, maka dapat

dihindari ter!adinya sengketa tentang perbatasannya, karena dengan dida#tarnya

tanah tersebut, maka telah diketaui berapa luasnya serta batasbatasnya.

". $enetapan suatu perpa!akan

Dengan diketahuinya berapa luas sebidang tanah, maka berdasarkan hal tersebut dapat

ditetapkan besar pa!ak yang harus dibayar oleh seseorang.

Dalam lingkup yang lebih luas dapat dikatakan penda#taran itu selain memberi

in#ormasi mengenai suatu bidang tanah, baik penggunaannya, peman#aatannya,

maupun in#ormasi mengenai untuk apa tanah itu sebaiknya dipergunakan,

demikian pula in#ormasi mengenai kemampuan apa yang terkandung di dalamnya

dan demikian pula in#ormasi mengenai bangunannya sendiri, harga bangunan dan

tanahnya, dan pa!ak yang ditetapkan.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

15/22

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti tersebut di atas, maka untuk itu UU$A

melalui pasalpasal penda#taran tanah menyatakan bah3a penda#taran itu

di3a!ibkan bagi pemegang hak yang bersangkutan.

. P'*3$6%$&$* H$) $%$ T$*$ A3$% M'*,&,% K'%'*%,$* K*'& 3$* PP N.

24 T$,* 1997.

$enda#taran hak atas tanah menurut $asal + UU$A ditu!ukan kepada pemerintah

agar melakukan penda#taran tanahtanah di seluruh 3ilayah 1epublik %ndonesia,

sebaliknya penda#taran menurut $asal 87, $asal 78 dan $asal 7 UU$A adalah

ditu!ukan kepada para pemegang hak agar men!adikan kepastian hukum mereka

sendiri, karena penda#taran atas setiap peralihan, penghapusannya dan

pembebanannya akan banyak menimbulkan komplikasi hukum !ika tidak dida#tar,

pada hal penda#taran itu merupakan bukti yang kuat sebagaimana disyaratkan

$asal 87 ayat + bah3a hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan

pembebanannya dengan hakhak lain harus dida#tarkan menurut ketentuan

ketentuan yang dimaksud dalam $asal + UU$A, begitupun dengan hak guna

usaha &$asal 78 UU$A' dan hak guna bangunan &$asal 7 UU$A', termasuk

syaratsyarat pemberiannya demikian pula setiap peralihan dan penghapusan hak

tersebut harus dida#tar.

Dari bunyi pasal + UU$A tersebut maka dapat kita simpulkan bah3a UU$A telah

memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan penda#taran tanah dan

untuk itu diperlukan suatu $eraturan $emerintah, sebagai implementasi dari pasal

+ UU$A tersebut dikeluarkanlah $eraturan $emerintah (omor + tahun +-+

yaitu tentang penda#taran tanah yang kemudian telah diganti dengan $$ (o. 86

*ahun +9. $roduk hukum terakhir ini sama sekali tidak merubah prinsipprinsip

dasar yang telah dikembangkan oleh $aal + UU$A dan $$ + *ahun +-+.

Dengan adanya $$ (o. 86 tahun +9 maka berlakulah suatu penda#taran tanah

yang uni#orm untuk seluruh 3ilayah %ndonesia, yang men"akup hakhak atas

tanah yang tunduk pada hukum Barat dan hukum Adat semuanya diseragamkan

artinya buktibukti eC B; &burgerlijk wetboek' harus

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

16/22

dikon/ersikan kepada sistem yang diatur oleh UU$A begitu !uga terhadap tanah

tanah adat yang sudah terda#tar maupun yang belum terda#tar.

$$ (o. 86 *ahun +9 mengakui dengan !elas kedudukan hak milik adat baik bersi#at

perorangan atau kelompok. Untuk membuktikan hak milik adat masih diakui,

pada 3aktu penda#taran hak atas tanah se"ara sistematis sebagai bukti hak atas

tanah adat, yaitu :

+. Surat tanda bukti hak milik dan Grant Sultan yang dikeluarkan berdasarkan

peraturan S3apra!a dan hak atas tanah yang lainnya yang diakui selama tidak

bertentangan dengan UU$A.

8. Akta pemindahan hak dibuat berdasarkan hukum adat yang dibubuhi kesaksian

oleh kepala desa.

$asal 86 ayat &+' (o. 86 *ahun +9 menyebutkan tentang tata "ara pembuktian hak

hak lama untuk keperluan penda#taran yang berasal dari kon/ersi dengan :

a. buktibukti tertulis

b. keterangan saksi dan5atas pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya

oleh $anitia A!udikasi, bagi penda#taran se"ara sporadik "ukup untuk

menda#tarkan hak.

$ada ayat &8' dikatakan, apabila pembuktian di atas tidak ada lagi, maka pembukuan

hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan #isik bidang tanah yang

bersangkutan selama 8 tahun atau lebih berturutturut oleh pemohon penda#taran

tanah dengan syarat :

+. $enguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan se"ara terbuka oleh yang

bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang

yang dapat diper"aya.

8. $enguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa5kelurahan yang

bersangkutan atau pihak lain &@hadid!ah Dalimunthe, 8 : +7- +79'.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

17/22

Sehubungan dengan kegiatan penda#taran tanah dan pemberian serti#ikat tanah oleh

$emerintah, maka dikeluarkan $eraturan Menteri Dalam (egeri (o. +- *ahun

+9) &$MD( (o. +-5+9)', tentang kegiatan penda#taran tanah dan pemberian

serti#ikat dalam pengukuran desa demi desa menu!u desa lengkap sesuai dengan

$eraturan $emerintah (o. + *ahun +-+ yang telah diganti dengan $$ (o. 86

*ahun +9. $elaksanaan lebih lan!ut dari $eraturan Menteri Dalam (egeri (o.

+- tahun +9) dan $eraturan $emerintah (o. + *ahun +-+, maka pemerintah

mengeluarkan $eraturan Menteri (egara Agraria5kepala Badan $ertahanan

(asional (o. 7 *ahun +) yaitu untuk melaksanakan penda#taran se"ara

sistematis baik tanah yang berserti#ikat maupun yang belum berserti#ikat.

$asal +- $eraturan Menteri (egara Agraria50epala Badan $ertanahan (asional (o. 7

*ahun +) mengatur tentang penda#taran tanah baik yang memilki bukti hak atas

tanah se"ara tertulis maupun bukti tidak tertulis yaitu penguasaan #isik

e-USU Repository !""# Universitas Sumatera Utara +8

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

18/22

atas sebidang tanah. Adapun bukti tertulis tersebut yang berlaku terhadap tanah adat,

adalah

+. 0eterangan hak milik adat dikeluarkan Daerah S3apra!a

8. Grant Sultan

7. Akta pemindahan hak berdasarkan hukum adat

6. Girik.

Untuk melakukan penda#taran tanah se"ara sistematik terhadap hak atas tanah yang

tunduk kepada Hukum Adat dengan bukti hak atas tanah tersebut di atas, hal ini

tidak terlepas dengan kon/ersi terhadap hak atas tanah. Adapun hak yang

dikon/ersi berlaku terhadap hukum adat dalam penda#taran tanah, yaitu :

+. Hak milik adat

8. Grant Sultan

7. Grant lama

6. Girik

). Hak$grarisch eigendom

-. Hak%ruwe dan $esini

9. Hak Usaha Gogolan

. Hak gogolan tak tetap, $ekulen dan Grant @ dan D

. *anah Bengkok

Untuk kon/ersi dan penda#taran hak atas tanah yaitu Hak milik adat, Grant Sultan,

Grant lama, Girik, Hak Agraris"h Eigendom, Hak Dru3e, Hak $esini dan Hak

Usaha Gogolan dikon/ersikan men!adi hak milik atas tanah sebagaimana menurut

$asal +- ayat &+' UndangUndang $okok Agraria. Sedangkan hak gogolan tak

tetap, hak pekulen dan Grant @ dan D dikon/ersikan men!adi hak pakai pri/at dan

untuk tanah bengkok akan dikon/ersi men!adi hak pakai khusus.

$elaksanaan penda#taran tanah baik dilakukan tersendiri &permohonan indi/idu'

maupun dilakukan se"ara sistematis &massal' terhadap hak atas tanah yang tunduk

kepada hukum adat yang memiliki bukti baik tertulis maupun tidak tertulis,

sebelum dida#tarkan harus dikon/ersi. $elaksanaan kon/ersi hak atas tanah

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

19/22

dilakukan oleh $anitia $enda#tran a!udikasi yang bertindak atas nama 0epala

0antor $ertanahan (asional &B$('. Sedangkan untuk tanah yang tidak

mempunyai bukti tertulis dalam penda#taran tanah se"ara sistematis dilakukan

dengan proses pengakuan baik.

$elaksanaan kon/ersi dan pengakuan hak terhadap hak atas tanah adat oleh

$emerintah dibentuk #ormat yang baku oleh Badan $ertanahan (asional. Untuk

penda#taran tanah se"ara sistemtis ini harus berlaku di daerah yang sudah

dilaksanakan suatu pengukuran desa demi desa, untuk desa yang belum

dilaksanakan suatu pengukuran desa demi desa, maka pelaksanaan penda#taran

hakhak atas tanah yang bersangkutan.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

20/22

Untuk desa lengkap yang berkepentingan menga!ukan permohonan penda#taran hak

hak atas tanah &hak milik adat' harus melampirkan tanda bukti hak dan surat

keterangan hak yang diperlukan untuk penda#taran.

$elaksanaan penda#taran tanah se"ara sistematik berlalu untuk tanah yang sudah

berserti#ikat atau memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah tersi#at sementara

maupun yang belum memiliki bukti terhadap hak atas tanah.

$enda#taran sistematis bertu!uan untuk memudahkan bagi pemegang hak atas tanah

untuk melakukan penda#taran hak.

Dengan berlakunya $$ (o. 86 tahun +9 tentang penda#taran tanah ini diharapkan

permasalahan tentang in#ormasi mengenai pertanahan ini dapat dihindarkan

kekurangan atau tidak adanya !elasnya status kepemilikan &hakhak atas tanah'

yang ada, agar tur3u!ud tu!uan dari undangundang $okok Agraria yaitu

kepastian hukum hak atas tanah dan ter3u!udnya uni#ikasi hukum pertanahan di

%ndonesia.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

21/22

#A# III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. K'8,$*

Melalui lembaga kon/ersi hakhak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UU$A

disesuaikan dengan hak yang ada di UU$A. Untuk men!amin kepastian hukum

maka semua hak atas tanah harus dida#tar.

$enda#taran hak atas tanah adat menurut ketentuan $$ (o. 86 *ahun +9 adalah

sebelum dida#tarkan harus dikon/ersi terlebih dahulu. *erhadap hak atas tanahadat yang memiliki buktibukti tertulis atau tidak tertulis dimana pelaksanaan

kon/ersi dilakukan oleh $anitia $enda#taran a!udikasi yang bertindak atas nama

0epala 0antor $ertanahan (asional, prosesnya dilakukan dengan penegasan hak

sedangkan terhadap hak atas tanah adat yang tidak mempunyai bukti dilakukan

dengan proses pengakuan hak.

#. S$&$*

+. Agar supaya pemasyarakat UU$A terus dilakukan sehingga masyarakat

mengetahui se"ara baik tentang peraturan pertanahan.

8. $erlu penyuluhan hukum yang si#atnya terpadu yang dilakukan pihak Badan

$ertanahan (asional se"ara mandiri sehingga masyarakat akan mengerti

pentingnya serti#ikat.

7. Dengan berlakunya $$ (o. 86 *ahun +9 hendaknya penda#taran tanah di

%ndonesia bukan diutamakan di daerah perkotaan tetapi penda#taran hendaknya

dilakukan di desa terutama desa tingkat ekonomi lemah.

7/27/2019 Makalah Hukum Agraria Adita

22/22

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, +7, &ebaran 'ikiran (engenai )ukum $graria, Alumni

Bandung.

Ba"htiar E#endie, +7,'endaftaran &anah di *donesia dan 'eraturan 'elaksananya,

Alumni, Bandung.

Fausi 1iduan, +8,)ukum &anah $dat (ulti %isiplin 'embudayaan 'ancasila, De3aru"i

$ress, Jakarta.

Harsono Budi, +-, UU'$ +agian 'ertama ilid 'ertama, $enerbit 0elompok Bela!ar

2ESA4, Jakarta.$arlindungan A.$, +,)ak 'engelolaan (enurut Sistem UU'$, $enerbit Mandar Ma!u,

Bandung.

, +,omentar atas UU'$, $enerbit Alumni, Bandung.

, +,onversi )ak-hak atas &anah, $enerbit Mandar Ma!u, Bandung.

, +,'endaftaran &anah di *ndonesia, $enerbit Mandar Ma!u, Bandung.

, +,+erakhirnya )ak-hak atas &anah (enurut Sistem UU'$, $enerbit

Mandar Ma!u, Bandung.

, ++,Landreform di *ndonesia Suatu 'erbandingan, $enerbit Mandar

Ma!u, Bandung.

1u"hiyat Eddy, +-,'olitik 'ertanahan Sebelum dan Sesudah +erlakunya UU'$,

$enerbit Alumni, Bandung.