LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN

RETRIBUSI ATAS JENIS JASA KEPELABUHANAN

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI

TAHUN 2006

DAFTAR ISI

NO. URAIAN HAL

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN RETRIBUSI ATAS JENIS JASA KEPELABUHANAN

1-11

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 8 TAHUN 2006 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN RETRIBUSI

ATAS JENIS JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang menyangkut Jasa Pelayanan Kapal, Jasa Pelayanan Barang dan Jasa Pelayanan Alat di Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa pelabuhan merupakan potensi Daerah juga merupaan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efesien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3493);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN TATA CARA

PELAKSANAAN PENERIMAAN RETRIBUSI ATAS JASA KEPELABUHANAN DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi.

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Wakatobi.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wakatobi.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PERDA.

7. Dinas adalah Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Wakatobi.

8. Pelabuhan adalah merupakan pintu gerbang daratan atau suatu daerah yang terdiri dari sebagian daratan dan laut yang dijadikan tempat berlabuh dan bersandarnya kapal untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan turun naiknya penumpang.

9. Kepelabuhanan adalah sebagai tempat dilakukannya kegiatan perekomomi dan Pemerintah antar Daerah dan sebagai simpul interaksi antar dan debarkasi, embarkasi intra moda transportasi.

10. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah penerimaan daerah sebagi pembayaran atas jasa kepelabuhanan atau atas fasilitas yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Usaha/ Badan Hukum.

11. kapal adalah suatu benda atau bangunan yang mengapung dia atas air dan bertenaga pendorong serta berdaya dukung dinamis.

12. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah.

13. Pelabuhan khusus adalah Pelabuhan yang dibangun oleh pihak swasta atau BUMN, BUMD untuk kepentingan sendiri dan untuk kegiatan tertentu.

14. Gross Tonage Kapal atau disingkat GT Kapal adalah ukuran kapal atau semua dengan isi kotor.

15. Ton adalah satuan ukuran berat dari suatu benda yang disamakan dengan 1000 Kg

16. Meter kubik adalah Satuan ukuran besarnya volume atau isi dari suatu benda yang disamakan dengan 1000 liter.

17. Badan adalah orang pribadi atau badan usaha/ badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usah lain.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan Retribusi.

19. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai

20. dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

21. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sesuai Peraturan.

22. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PNS, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara penerimaan dan pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan dimaksud untuk menginventaris jenis-jenis penerimaan atau pemungutan yang ada dalam lingkup kepelabuhanan yang menyangut Retribusi Jasa Pelayanan Kapal, Retribusi Jasa Pelayanan Barang, Retribusi Jasa Pelayanan Alat dan Retribusi Jasa Pelayanan Orang dalam lingkup Pelabuhan umum dan Pelabuhan Khusus yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Pasal 3

Ketentuan dan Tata Cara Penerimaan atau Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan fasilitas pelabuhan dan wilayah perairan pelabuhan dalam kewenangan Daerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada penggunaan fasilitas pelabuhan.

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah :

a. Kapal;

b. Barang;

c. Alat/ Peralatan;

d. Kendaraan;

e. Orang atau badan yang melakukan kegiatan di pelabuhan.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah kerja pelabuhan.

BAB IV JENIS JASA PELAYANAN PELABUHAN

Pasal 7

Jenis Jasa pelayanan pelabuhan terdiri atas :

a. Jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat, jasa pelayanan kendaraan.

b. Jasa pelayanan orang masuk pelabuhan, digolongkan dalam jenis tarif Retribusi.

Pasal 8

Setiap pribadi/ orang atau badan usaha/ badan hukum yang melakukan kegiatan di dalam wilayah kerja pelabuhan wajib dikenakan Retribusi sesuai jenis dan penggolongan kegiatannya.

Pasal 9

Hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan hanya pada kegiatan kapal-kapal negara atau kapal-kapal asing yang melakukan tugas bantuan kemanusian karena bencana alam atau kecelakaan di laut serta kegiatan kapal-kapal lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

BAB V JENIS RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan atas beberapa jenis sesuai tingkat dan klasifikasi obyek Retribusi:

a. Retribusi labuh;

b. Retribusi tambat;

c. Retribusi muatan barang;

d. Retribusi muatan bongkaran barang;

e. Reribusi kendaraan masuk pelabuhan;

f. Retribusi penumpang berangkat (pas pelabuhan);

g. Retribusi orang masuk pelabuhan:

h. Retribusi penumpukan barang di lapangan;

i. Retribusi penyimpanan barang di gudang;

j. Retribusi pas kecil.

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan kepada obyek yang melakukan kegiatan dan dipungut langsung kepada subyek dengan hitungan waktu dan atau dalam sekali melakukan.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi jasa kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung setiap kali memasuki atau melakukan kegiatan di pelabuhan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan jasa kepelabuhan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi jasa kepelabuhan perkegiatan di hitung menurut Satuan Hitungan Hari (Jam), Satuan Berat (Ton), Satuan Isi (m3), serta Per Frekwensi.

Pasal 16

Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dalam jangka waktu tertentu, yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya Retribusi Terutang.

BAB X PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF

Pasal 17

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif di dasaran atas tujuan mengimbangi pengeluaran biaya operasional atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelabuhan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Biaya Administrasi, Biaya Percetakan Karcis/ Blanko, Biaya Perawatan/ Pemeliharaan Pelabuhan, Biaya Pengawasan.

BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

(1) Tarif Retribusi jasa kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis

pelayanan, lokasi dan jangka waktu pemakaian/penggunaan fasilitas pelabuhan.

(2) Besarnya tariff jasa kepelabuhan ditetapkan menurut satuan hari (jam), frekwensi kegiatan, satuan berat (ton), satuan volume/ isi (m3) atau yang disamakan.

(3) Khusus untuk kapal angkutan lokal GT 7 kebawah dikenakan tarif Retribusi jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan perkunjungan.

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS RETRIBUSI SATUAN TARIF 1 2 3 4

1. Jasa Pelayanan Kapal di Pelabuhan umum: A. Jasa Labuh (Kapal yang

melaksanakan Kegiatan Niaga ) 1. Kapal Angkut luar Negeri

2. Kapal Angkutan Dalam Negeri

3. Kapal Pelayaran Rakyat

4. Kapal Pelayaran Perintis

5. Kapal Layar Motor

6. Kapal Angkutan Lokal (Speed/

Katinting dan sejenisnya)

B. Jasa Tambat (Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum) 1. Kapal Angkut Luar Negeri

2. Kapal Angkut Dalam Negeri

3. Kapal Pelayaran Rakyat

4. Kapal Pelayaran Perintis

5. Kapal Layar Motor

6. Kapal Angkutan Lokal

(Speed/Katinting dan sejenisnya)

C. Pas Kecil Jangka Waktu 1 Tahun 1. GT 1 sampai dengan GT 2,99 2. GT 3 sampai dengan GT 6,99

Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Perkunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Per GT Per kunjungan per hari Perkunjungan per hari

US$ 0,035 Rp. 125 Rp. 75 Rp. 100 Rp. 75 US$ 0,035 Rp. 160 Rp. 100 Rp. 100 Rp. 100 Rp.2.500 Rp. 50.000 Rp. 100.000

2.

3.

4.

5.

D. Jasa Pelayanan Barang 1. Barang Eksport/Import

(Barang Mewah, Hasil Industri, Garmen/RB).

2. Barang Antar Pulau : a. Komoditi Pertanian (Beras,

Tepung Terigu, Jagung dan lain sejenisnya)

b. Komoditi Perkebunan (Gula, Coklat, Kopi, Koprah, Cengkeh, Pala dan sejenisnya)

c. Komoditi Hasil Laut (Agar-Agar, Teripang, Ikan, Kepiting, Kerang-Kerangan dan lain sejenisnya)

d. Komoditi Industri (Bahan Bangunan, Elektronik, Semen dan lain sejenisnya)

e. Komoditi Pertambangan (BBM, Aspal, Tambang Galian c dan lain sebagainya)

f. Komoditi Kehutanan : - Kayu Kls I (Jati, Cendana,

Kayu Besi, Kayu Bayam, Kayu Hitam, Woal dan lain sejenisnya)

- Kayu Kls II (Kayu Putih, Kayu Cina, ayu Ete, Kalpi, Langori, Meranti dan lain sebagainya)

- Kayu Kls III (Kayu Timbul, Kayu Kapuk dan lain sebagainya)

g. Hewan : - Kuda, Sapi, Kerbau dan

lain sejenisnya. - Kambing, Domba, Biri-Biri

dan lain sejenisnya Pelayanan Jasa Alat/ Peralatan Berat Forklif, Mobil Kran, Mobil Bori, Mobil dan Truck/ Dump Truck, Walls, Dozer dan sejenisnya (Dozer dan alat berat) Jasa Pelayanan Penumpukan Barang Bahan Bangunan, BBM, Bahan Tambang, Hasil Hutan,Barang Campuran dan lain sejenisnya Pelayanan Jasa Gudang : - Barang Campuran - Barang Berbahaya (Bahan kimia

dan Bahan yang mudah terbakar) Jasa Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut - Penumpang Berangka - Penumpang Pengantar/

Penjemput

Per Ton/m3 per ball Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per Ton/ m3 Per unit per kegiatan Per Ton/ m3 per hari Per Ton/ m3 per hari Per Ton/ m3 per hari Per orang per sekali masuk Per orang per sekali masuk

Rp. 5.000

Rp. 1.500 Rp. 2.000 Rp. 2.000 Rp. 1.500 Rp. 2.000 Rp. 6.500 Rp. 5.000 Rp. 4.000 Rp. 3.000 Rp. 2.000 Rp. 300.000 Rp. 1.000 Rp. 750 Rp. 1.000 Rp.1.000 Rp. 300

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

BAB XIII SANKSI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PPENAGIHAN

Pasal 22

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau di denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hutuf e;

h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Jika terjadi perubahan data ketenagakerjaan di perusahaan

berdasarkan laporan pertama, maka pihak pengusaha atau pengurus perusahaan wajib menyampaikan perubahan tersebut pada pendaftaran berikutnya.

(2) Jika dalam penyampaian pendaftaran ketenagakerjaan di perusahaan, baik pendaftaran pertama, pendaftaran kedua dan seterusnya ternyata pihak perusahaan atau pengurus perusahaan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari besarnya Retribusi yang harus dibayar, maka perusahaan setiap jenis keterangan atau data yang dimanipulasi.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai palaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 20 September 2006

BUPATI WAKATOBI,

Ttd & Cap

H U G U A Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 20 September 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, ANAS MAISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI C