LEMBAR PENGESAHAN€¦ · laporan akhir divisi pengawasan humas dan hubal pemilu 2019

LAPORAN AKHIR DIVISI PENGAWASAN HUMAS DAN HUBAL PEMILU 2019

LAPORAN AKHIR DIVISI PENGAWASAN HUMAS DAN HUBAL PEMILU 2019 I

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Akhir Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah disetujui dan

disahkan sebagai bukti penyelesaian Laporan Akhir.

Yang Mengesahkan:

KOORDIV. PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL

BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

ANDI BUDI YULIANTO

LAPORAN AKHIR DIVISI PENGAWASAN HUMAS DAN HUBAL PEMILU 2019 II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, karena berkat

rahmat, hidayah dan innayah-Nya pada kesempatan ini kami masih diberikan

kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan

laporan akhir Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diselenggarakan khususnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Laporan akhir pengawasan ini kami susun sebagai bentuk tanggungjawab

dan bentuk informasi kepada khalayak publik dari pelaksanaan pengawasan

terhadap hasil pengawasan yang telah Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

laksanakan. Kami berharap apa yang dijabarkan dalam laporan akhir

pengawasan ini, bisa dipergunakan sebagaimana mestinya dan bisa menambah

pengetahuan pembaca terutama masalah kepemiluan khususnya dalam hal

pengawasan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 Provinsi Kep. Bangka Belitung. Baik dalam

upaya pencegahan maupun proses penindakan pelanggaran yang terjadi saat

tahapan berlangsung.

Selain itu, kami sadar bahwa dalam penyusunan laporan ini mungkin

masih banyak yang harus diperbaiki, maka dari itu saran dan masukan yang

sifatnya membangun dari seluruh pihak sangat kami harapkan agar kedepannya

lebih baik lagi.

Pangkalpinang, 20 Juli 2019

Tim Penyusun

LAPORAN AKHIR DIVISI PENGAWASAN HUMAS DAN HUBAL PEMILU 2019 III

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------- i

KATA PENGANTAR------------------------------------------------------------------------------------------------------ ii

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM --------------------------------------------------------------------------------------------- 1

B. TUJUAN LAPORAN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3

C. LANDASAN HUKUM --------------------------------------------------------------------------------------------- 3

D. SISTEMATIKA LAPORAN ---------------------------------------------------------------------------------------- 5

BAB II PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN 7

A. MEMETAKAN POTENSI KERAWAN PEMILU DI BABEL------------------------------------------------- 7

B. STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN---------------------------------------------------------------- 15

C. INOVASI PENGAWASAN PARTISIPATIF--------------------------------------------------------------------- 18

D. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU---------------------------------------------------------------------------- 46

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN -------------------------------------------------------------------------------------------------- 162

B. REKOMENDASI------------------------------------------------------------------------------------------------ 164

LAMPIRAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAPORAN AKHIR DIVISI PENGAWASAN HUMAS DAN HUBAL PEMILU 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pada tanggal 17 April 2019, seluruh masyarakat Indonesia telah

melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi yaitu melaksanakan

Pemilihan Umum. Menurut Undang Undang No 7 Tahun 2017 , Pemilu

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks

demokrasi di Indonesia, Pemilu merupakan mekanisme terpenting untuk

memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka

menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi.

Penyelenggaran Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara

keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dari

beberapa pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan

meningkatnya partisipasi pemilih di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Dengan kata lain, kualitas demokrasi dan penyelenggaran Pemilu

telah berjalan sesuai dengan harapan dan amanat perundang-undangan

yang berlaku.

Secara kelembagaan, berbagai upaya dilaksanakan Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mewujudkan Pemilu yang

berkualitas sesuai dengan prinsip bebas, rahasia, jujur, dan adil. Upaya

inovatif lainnya yang dirumuskan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dengan hadirnya program “Dulang Pengawasan Pemilu”. Dalam

kaitannya pengambilan ide Program “Dulang Pengawasan” yang digagas

oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan sebuah program

yang ingin menyatukan Fungsi Pencegahan, dan Pengawasan Bawaslu

beserta Jajarannya bersama masyarakat berbasis kearifan lokal atau potensi

lokal.


Dulang merupakan sebuah wadah makanan yang digunakan saat

pelaksanaan Nganggung yaitu saat perayaan hari – hari besar umat islam.

Nganggung adalah budaya masyarakat Bangka yang sudah membudaya,

tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Bangka secara turun - temurun.

Dulang dibawa saat Nganggung dan ditutupi tudung saji setengah bulat

besar bewarna merah dan dibawa oleh masyarakat ke masjid ketika

ada acara hari besar keagamaan, menyambut tamu kehormatan dan

acara selamatan orang meninggal. Makanan yang disajikan diatas dulang

berupa buah - buahan dan makanan khas daerah Bangka Belitung seperti

lepet, ketupat, lempah ikan, lempah ayam dan lempah darat.

Dari sisi pengawas Pemilu, Bawaslu berkeinginan menggunakan lambang

dulang sebagai suatu wadah bagi persemaian ide dalam Pengawasan Pemilu

Partisipatif. Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah amanah Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni Bawaslu berkewajiban untuk

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengawal proses dari pesta

demokrasi.

Dulang dalam pengawasan Pemilu menjadi dasar dengan aspek filosofis

yang terkandung yaitu makna kebersamaan dan kekeluargaan pada saat

digunakan dulang dalam Nganggung. Bawaslu melihat hal tersebut

merupakan sebuah persamaan dasar diadakannya pengawasan Pemilu

partisipatif yakni Kebersamaan Kebersamaan dan Kekeluargaan, Rasa

Saling Memiliki Terhadap Demokrasi dan Pemilu. Pemilu bukan hanya

menjadi tanggung Jawab KPU, dan Bawaslu saja, Pemilu merupakan

tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia

khususnya pada daerah yang katanya sudah “Melek Politik” ini yaitu Bangka

Belitung.

Secara terperinci, terdapat 5 program teknis yang diimplementasikan

selama tahapan Pemilu berjalan sampai dengan pungut hitung. Pertama,

Forum Warga, kegiatan ini merupakan upaya teknokratik dengan

mengunakan pendekatan top down Bawaslu hadir ditengah-tengah

konstituen guna mensosialisasikan tahapan Pemilu. Kedua, Pojok

Pengawasan Pemilu Partisipatif, kegiatan ini berorientasi kepada pelabatan

masyarakat dalam pengawasan Pemilu sesuai dengan pasal 98 ayat 1

Undang Undang 7 Tahun 2017. Ketiga, Jelajah Pengawasan Terpadu,

kegiatan di implementasikan melalui pengawasan secara langsung yang


diwujudkan melalui monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Keempat, Gempar ( Gerakan Masyarakat

Pengawasan Partisipatif ), kegiatan ini di realisasikan melibatkan seluruh

stake holder penyelenggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh elemen masyarakat

untuk bersama-sama terlibat dalam melakukan pengawasan di setiap

tahapan Pemilu. Kelima, Sadar Pengawasan, secara yuridis kegiatan ini

diwujudkan sesuai dengan pasal 448 Undang-undang 7 Tahun 2017 yang

melibatkan partisiapasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan

peraturan perundang-udangan yang berlaku. Penguatan kelembagaan yang

tersirat didalam peraturan perundang-undangan Pemilu menghasilkan ouput

dan impact yang baik terhadap pelaksanaan Pemilu. Hal ini, dapat dilihat

dengan kondusifitas pelaksanaan Pemilu, tidak adanya gelojak konflik baik

secara vertikal maupun horizontal selama tahapan Pemilu berjalan.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan ini disusun merupakan hasil pengawasan yang dilaksanakan

oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahapan

Pemilu serentak tahun 2019. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran

secara terperinci inovasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota di

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, laporan ini

memberikan gambaran secara teknis pelaksanaan pengawasan pemilihan

umum tahun 2019.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan laporan akhir hasil pengawasan pada Pemilihan

Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mendasarkan

pada landasan hukum yang digunakan dalam seluruh tahapan Pemilihan

Umum Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pemungutan

dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;


3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye

Pemilihan Umum;


Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggara Pemilihan Umum;


Dana Kampanye Pemilihan Umum;


Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;


Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

Umum;


Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Selain mendasarkan pada peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

sebagai dasar upaya pengawasan di setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun

2019, juga memadankan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai pedoman dalam

pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut

beberapa PKPU yang dijadikan pedoman adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;


Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;



Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Umum;


Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;


Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum;



Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum;



Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

Pemilihan Umum;


Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam menyusun laporan akhir hasil pengawasan pada Pemilihan Umum

Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung, maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung memedomani Surat Instruksi Bawaslu RI tanggal 11 Juni 2019

Nomor 1085/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2019 Tentang Penyusunan Laporan

Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019. Adapun Sistematikan pada

penyusunan laporan ini yakni sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN adalah pengantar berupa gambaran singkat

terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kep. bangka

Belitung, dan meliputi tujuan pembuatan laporan serta landasan hukum

yang menyertai pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019.


2. BAB II PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DAN PENCEGAHAN

PELANGGARAN Berisikan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan

daftar pemilih, tahapan verifikasi partai pollitik, tahapan pencalonan calon

DPD, DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung, tahapan kampanye, tahapan

pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara, tahapan dana kampanye, tahapan pemungutan,

penghitungan dan rekapitulasi suara. Setiap bab berisikan sub-sub bab,

terdiri dari poin pelaksanaan pengawasan berisikan kerawanan-

kerawanan dan perencanaan pengawasan, kegiatan pengawasan,

pencegahan, aktivitas pengawasan, hasil-hasil pengawasan, temuan,

rekomendasi, tindaklanjut rekomendasi, dinamika dan permasalahan

serta evaluasi pelaksanaan pengawasan.

3. BAB III PENUTUP Berisikan sub bab kesimpulan dan saran atas

berjalannya proses pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019 di Bangka

Belitung.


BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN

A. MEMETAKAN POTENSI KERAWANAN PEMILU DI BABEL

Pencegahan pelanggaran pemilu memerlukan ketajaman kajian serta

analisis secara mendalam dengan mendasarkan pada data dan pengalaman

empiris praktik penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-

masing daerah. Kajian dan analisis ini dikenal oleh pengawas pemilu sebagai

identifikasi Indeks kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemetaan TPS Rawan.

IKP 2019 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, sehingga

dapat memberikan kekuatan bagi jajaran pengawas pemilu dan publik untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung ataupun yang

akan datang, sedangkan pemetaan TPS rawan sebagai upaya sebelum hari

pemungutan suara dalam mencegah terjadi pelanggaran dalam tahapan

pemungutan dan penghitungan suara. Meski semua TPS memiliki potensi

kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan

kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih

kuat.

Dasar dalam melaksanakan identifikasi Indeks Kerawanan Pemilu dan

Pemetaan TPS Rawan ada pada pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Harapan identifikasi kerawanan ini tidak

hanya sebatas informasi kepada publik saja melainkan segala bentuk potensi

kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisir, dan dicegah. Pendekteksian tingkat

kerawanan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan

kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan Pemilu.

1. Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Bawaslu RI dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu 2019 menjelaskan

bahwa IKP 2019 ini, secara umum bertujuan untuk mencapai beberapa hal

berikut: (1) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan

data kepemiluan; (2) Dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan

strategi pengawasan Pemilu; dan (3) Instrumen deteksi dini (early warning

instrument) dan (4) pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu.1

1 Bawaslu RI, Indeks Kerawanan Pemilu 2019, Jakarta: Bawaslu RI, hlm 9.


IKP 2019 menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan

sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang

demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, adalah:

(a) Konteks Sosial Politik, (b) Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil,

(c) Kontestasi, dan (d) Partisipasi. Dalam menerjemahkan konsep kerawanan

Pemilu, IKP dibagi ke dalam 4 dimensi, 16 subdimensi, 40 subsubdimensi,

dan 100 indikator. Dalam melakukan kategorisasi kerawanan dilakukan

dengan mendasarkan pada aspek pendukung dan penghambat dalam proses

pelaksanaan Pemilu 2019. 2

(Tabel 2.1. Dimensi dan Subdimensi IKP 2019)

DIMENSI SUB DIMENSI

KONTEKS SOSIAL POLITIK

Keamanan

Otoritas Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Negara

Relasi Kuasa Ditingkat Lokal

PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BEBAS DAN

ADIL

Hak Pilih

Kampanye

Pemungutan Suara

Adjudikasi Keberatan Pemilu

Pengawasan Pemilu

KONTESTASI

Hak Politik Terkait Gender

Representasi Minoritas

Proses Pencalonan

PARTISIPASI

Partisipasi Pemilih

Partisipasi Partai

Partisipasi Kandidat

Partisipasi Publik

(Sumber: Bawaslu RI, 2019)

IKP yang disusun dalam beberapa tahapan dari bulan Juni hingga

September 2018. Tahapan tersebut meliputi: (a) Tahapan Konstruksi,

bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan

menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak

tahun 2019; (b) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun

instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (try-out research

instrument), serta menentukan bobot faktor; (c) Tahapan Lapangan,

bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu provinsi

dan kabupaten/kota seluruh Indonesia yang berjumlah 548 orang, dan

2 Dikutip dari Ringkasan Eksekutif Summary IKP 2019, Bawaslu RI Tahun 2018, hlm 6.


terakhir (d) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan. Sementara itu, analisis

IKP dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara

menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang

digunakan adalah data driven, yaitu hasil indeks sangat ditentukan oleh data

yang ada di lapangan –bukan berdasar persepsi enumerator atau pun

narasumber. Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan

kerangka CFA (Comfirmatory Faktor Analysis), yang biasa digunakan untuk

menganalisis variabel unidimensional dari suatu variabel konstruk pada

analisis SEM (Structural Equation Modeling). Pada hasil akhir identifikasi

kerawanan ini adalah dengan ditemukannya kerawanan yang dipetakan

terbagi menjadi 3 yaitu kerawanan rendah dengan skors IKP 0-33,00,

kerawanan Sedang 33,01 – 66,00, kerawanan tinggi 66,01 – 10.00 . 3

Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan Provinsi yang pada setiap

penyusunan IKP Pilkada maupun Pemilu menjadi Provinsi yang dikatakan

kondusif dengan kerawan sedang. Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 ini,

Provinsi Kep. Bangka Belitung secara akumulatif memiliki keranan yang

sedang dibanding dengan 33 Provinsi lain di Indonesia. Adapun grafik hasil

pemetaan kerawanan di 34 Provinsi Se – Indonesia adalah sebagai berikut:

(Grafik 2.1. IKP 2019 Seluruh Provinsi Se Indonesia)


3 Ibid, hlm 7.


IKP 2019 untuk tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dilihat secara

rinci yakni sebagai berikut:

(Tabel 2. 2. IKP 2019 Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung)

DIMENSI SKORS IKP KATEGEORI

Konteks Sosial Politik 39.14 Kerawanan Sedang

Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas Dan Adil

47.98 Kerawanan Sedang

Kontestasi 46.38 Kerawanan Sedang

Partisipasi 43.22 Kerawanan Sedang

Total Ikp Babel 44.18 Kerawanan Sedang (Sumber: Bawaslu RI, 2019)

Pasca penyusunan IKP 2019, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

melakukan rencana pencegahan pelanggaran meskipun data IKP 2019

menjelaskan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung masuk dalam kategori

rawan sedang dan tetap potensi kerawanan cenderung mudah terjadi dan

perlu mendapatkan perhatian serta antisipasi.

Tahapan Pemilu 2019 memiliki kerawanan yang merupakan gambaran

secara spesifik hasil dari pemetaan IKP 2019 ini, yakni sebagai berikut:

a) Tahapan Subverifikasi Partai Politik

1) Kepengurusan Ganda

2) Data ganda internal parpol;

3) Data ganda antar parpol;

4) Data anggota yang tidak memenuhi syarat

b) Tahapan Data Pemilih

1) Data Pemilih Ganda;

2) Elemen Data Pemilih Tidak Lengkap;

3) Pemilih Kehilangan Hak Pilih (EKTP);

4) Pemilih Khusus Lapas;

5) Petugas Pantalih tidak melakukan coklit;

6) Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir;

c) Tahapan Pencalonan

1) Dokumen palsu;

2) Tata Cara Prosedur oleh KPU;

3) Calon tidak memenuhi syarat;

4) Akses Dokumen;

5) Politik Uang Pada Pemberian Dukungan DPD;


6) Dukungan ganda DPD;

7) Manipulasi dukungan DPD;

d) Kampanye

1) Netralitas Pihak Terkait yang diatur dalm UU 7 Tahun 2017;

2) Politik Uang;

3) Kampanye diluar jadwal;

4) Kampanye Menjelekan Unsur SARA;

5) Kampanye di tempat ibadah;

e) Tahapan Logistik

1) Logistik Pemilu yang tidak tepat prosedur, tepat jumlah, dan tepat

sasaran;

2) Aspek keamanan dalam proses pencetakan, pendistribusian, dan

penyimpanan di gudang;

3) Proses penyortiran dan pelipatan surat suara;

4) Penjadwalan terhadap waktu pendistribusian logistik hingga ke

daerah;

f) Tahapan Dana Kampanye

1) Sumber dan besaran dana kampanye;

2) Penggunaan Anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMD,

dan BUMDes;

3) Tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU dan/atau

tidak menyererahkan kelebihan sumbangan kepada Kas Negara;

g) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1) Distribusi logistik terlambat;

2) Logistik tidak sesuai dengan spesifikasinya;

3) Surat Suara Tertukar;

4) Tidak ada fasilitas di TPS bagi pemilih disabilitas;

5) Tidak ada TPS di Lapas bagi pemilih Napi;

6) Adanya indikasi penggelembungan suara di TPS;

7) Adanya indikasi penggelembungan dan pengurangan suara di

TPS;

8) Money Politics, intimidasi, black campaign, perusakan surat suara;

9) Pemilih DPTb diberikan surat suara seperti halnya pemilih DPT;

10) Lokasi, waktu, prosedur, saksi, KPPS dan keamanan yang tidak

sesuai dengan ketetuan;


11) Ketidaksesuaian antara data pemilih dengan penggunaan hak

pilih;

12) Ketidaksesuaian antara surat suara terpakai dengan daftar hadir

Tahapan yang berlangsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi

early warning system untuk Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan

jajaran Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan terutama pada beberapa

tahapan yang diprioritaskan memiliki potensi kerawanan tinggi seperti data

ganda dan keterpenuhan hak pilih pada tahapan data pemilih, politik uang,

dan keterlibatan pihak yang dilarang dalam kampanye, manipulasi perolehan

suara, kampanye diluar jadwal pada tahapan kampanye dan pemungutan,

penghitungan suara, serta kerawanan pada dokumen syarat calon pada

tahapan pencalonan.

2. Identifikasi TPS Rawan Pra Pemilu 2019

Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi Pengawas Pemilu untuk

mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari

pemetaaan TPS rawan ini pengawas pemilu dapat menyusun atau

menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya

pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah

didentifikasi sejak awal. Pengawas pemilu dapat melibatkan semua

stakeholder pemilihan untuk terlibat dalam upaya pencegahan tersebut.

Bawaslu perlu menyusun instrumen yang digunakan sebagai standar dalam

menyusun peta TPS rawan. Instrumen penyusunan peta TPS rawan ini

disusun sebagai panduan bagi jajaran pengawas pemilu dalam melakukan

identifikasi TPS rawan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.4

(Tabel 2.3. Variabel dan indikator Penyusunan TPS Rawan)

NO VARIABEL INDIKATOR

1. Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih

1. Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS

2. Terdapat Pemilih DPK dalam TPS

3. TPS dekat rumah sakit

4. TPS dekat perguruan tinggi

5. TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)

2. Kampanye 6. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada

4 Dikutip dari Instrument Penyusunan TPS Rawan Pemilu 2019, Bawaslu RI Tahun 2019, hlm 1.


masa kampanye di TPS 7. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara

pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.

3. Netralitas 8. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu

4. Pemungutan Suara

9. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta Pemilu

10. Terdapat Logistik/perlengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk di TPS


Kerawanan dapat dibaca melalui tiga kategori kerawanan yaitu rawan 1,

rawan 2 dan rawan 3. Rawan 1 artinya sebuah TPS yang dipetakan punya 1-

2 indikator. Rawan 2 artinya TPS yang dipetakan punya 3-5 indikator, dan

Rawan 3 yaitu TPS yang dipetakan mempunyai 6-10 indikator, yakni sebagai

berikut:

(Tabel 2.4. TPS Rawan Dalam Jumlah Indikator)

No Nama

Kabupaten/Kota Jumlah

TPS

Seluruh TPS

Rawan (%)

Jumlah Seluruh TPS

Rawan

Rawan 1

Rawan 2

Rawan 3

1 Bangka 871 15.38% 134 133 1 0

2 Belitung 529 64.84% 343 335 8 0

3 Bangka Selatan 548 44.53% 244 198 42 4

4 Bangka Tengah 477 75.05% 358 349 9 0

5 Bangka Barat 511 57.34% 293 269 24 0

6 Belitung Timur 336 74.70% 251 226 25 0

7 Pangkalpinang 531 56.69% 301 299 2 0

Jumlah Total 3,803 50.59% 1,924 1,809 111 4

Persentase Perkategori Rawan (%) 50.59% 47.57% 2.92% 0.11% (Sumber: Bawaslu RI, 2019)

Terhadap tabel diatas dapat dijelaskan bawah kategori Rawan 1 terdapat

1.809 TPS atau (47.57) persen, Rawan 2 terdapat 111 TPS atau (2,92)

persen, dan Rawan 3 sebanyak 4 TPS atau (0,11) persen. Data tersebut

kemudian dirincikan perindikator menghasilkan detail data yakni sebagai

berikut:


(Tabel 2.5. TPS Rawan Perindikator kerawanan 2019)

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2019)

Jumlah kerawanan perindikator tersebut menjelaskan bahwa untuk

kerawanan yang paling banyak adalah dengan variable TPS rawan pada Hak

Pilih dengan TPS yang memiliki pemilih DPTb, DPK, TPS dekat dengan

Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Permasyarakatan dengan

total dalam variable hak pilih sebanyak 2.399 TPS atau (63,1) persen dari

jumlah TPS se Bangka Belitung. Persoalan hak pilih memanglah berpotensi

rawan terkait dengan keterpenuhan hak pilih seseorang dikarenakan jumlah

pemilih DPTb, DPK bisa berpengaruh oleh ketersedian logistik dan

sebagainya. Pemilih DPTb, dan DPK ini secara kajian Bawaslu bisa saja

muncul di TPS yang dekat dengan Perguruan Tinggi, ataupun dekat

Lembaga Permasyarakatan. Jumlah yang tinggi ini harus menjadi perhatian

KPU dan Bawaslu di Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk menuntaskan

persoalan hak pilih masyarakat di Bangka Belitung, belum lagi masih terdapat

pemahaman masyarakat yang kurang memahami tentang jenis pemilih,

waktu memilih setiap jenis pemilih, dan kurang memahami surat suara yang

didapatkan disetiap jenis pemilih. Karena ketika KPPS (Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak paham memberikan surat suara

sesuai jenis pemilih DPTb, DPK, dan DPT berdampak pada potensi adanya

Pemungutan Suara Ulang, dan tentu ini harus dengan giat dilakukan

pembinaan kepada KPPS di seluruh TPS se Bangka Belitung oleh KPU.

Variabel kerawanan selanjutnya adalah mengenai variabel kampanye

yang memiliki indikator praktik pemberian uang, dan penghinaan. Secara

keseluruhan jumlah kerawanan variabel ini tidak begitu banyak di Bangka

Belitung, namun harus diwaspadai terkait dengan potensi adanya unsur

politik yang yang dapat sewaktu – waktu terjadi di daerah. Data tersebut

menjelaskan bahwa terdapat 56 TPS atau (1,5) persen TPS yang rawan

KabupatenNo

TPS

Pemilih

DPTb

Pemilih

DPK

Dekat

RS

Dekat

Perguruan

Tinggi

Dekat

Lembaga

Praktik

Pemberian

Uang

Praktik

Penghinaan

KPPS

Berkampanye

TPS

dekat

Posko

Logistik

Rusak

KAB. BANGKA 871 90 34 9 7 4 0 0 0 8 0

KAB. BANGKA BARAT 511 186 118 12 0 60 8 0 0 34 2

KAB. BANGKA SELATAN 548 156 108 4 0 56 26 20 14 40 0

KAB. BANGKA TENGAH 477 341 172 0 0 29 0 1 0 11 0

KAB. BELITUNG 529 282 22 19 2 61 0 0 0 37 2

KAB. BELITUNG TIMUR 336 152 15 8 0 109 1 0 0 93 0

KOTA PANGKAL PINANG 531 280 30 1 2 30 0 0 0 9 0

JUMLAH TOTAL 3803 1487 499 53 11 349 35 21 14 232 4


variabel kampanye dengan rincian sebanyak 35 TPS rawan pemberian uang,

21 TPS rawan terdapat praktik penghinaan. Pengawas Pemilih pada variabel

ini harus mewaspadi 3 Kabupaten/Kota yakni Bangka Selatan, Bangka

Tengah, dan Belitung Timur. Walaupun begitu, kewaspadaan di

Kabupaten/Kota lain juga tetap harus ditingkatkan untuk dilakukan

pengawasan aktif agara dapat menutup celah pelanggaran terutama politik

uang.

Variabel berikutnya adalah Netralitas dengan indikator KPPS

berkampanye. KPPS yang merupakan penyelenggara Pemilu ditingkat TPS

tentu harus menjaga netralitasnya oleh karena itu variabel ini juga sangat

menentukan potensi kerawanan di TPS. Hasil identifikasi menjelaskan jumlah

TPS yang terdapat potensi KPPS berkampanye tersebut tidak begitu

siginifikan yaitu sebanyak 14 TPS atau (0,4) persen di Bangka Selatan.

Variabel ini dapat dikaitkan dengan variabel berikutnya yaitu variabel

Pemungutan Suara dengan indikator TPS dekat posko, dan logistik rusak.

Variabel Pemugutan dan Penghitungan Suara memiliki jumah TPS rawan

sebanyak 236 atau (6,2) persen TPS dengan rincian perindikator yaitu

indikator TPS dekat dengan posko tim kampanye sebanyak 232 TPS di

seluruh Kabupaten/Kota, dan TPS dengan potensi logistik rusak di 4 TPS di

Kabupaten Belitung dan Bangka Barat.. Jumlah TPS yang dekat dengan

posko tim kampanye ini rawan terhadap adanya indikasi mobilisasi pemilih

dan potensi praktik politik uang kepada pemilih. Hal ini harus dicegah oleh

Bawaslu dan jajaran dengan meningkatkan pengawasan yang aktif untuk

mencegah terjadinya pelanggaran.

B. STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN

Pelanggaran Pemilu pada masa Pemilu pasca reformasi bukan menjadi

sebuah kata yang “tabuh” dibincangkan oleh masyarakat, media, akademisi,

penggiat Pemilu ataupun peserta Pemilunya. Pengawas Pemilu memperkuat

pengawasan setiap tahapan Pemilu dilakukan dengan menggunakan langkah –

langkah pencegahan terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi terjadi

kapanpun dan dimanapun. Bawaslu adalah sebuah Lembaga negara yang

memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan pemilu melalui metode

pencegahan maupun penindakan sebagaimana yang diamanah dalam pasal 97

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu

Bawaslu Provinsi bertugas:


“Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu” Dasar pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses juga

diamanahkan dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018

Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa

pencegahan dilaksanakan dengan cara (a) mengidentifikasi dan memetakan

potensi kerawanan Pemilu; (b) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; (c) berkoordinasi

dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah; (d) meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Pencegahan tersebut dapat

berupa riset/penelitian, sosialisasi, studi banding, kerja sama, dan kegiatan lain.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota

menyusun langkah – langkah strategi pencegahan dan pengawasan untuk

mengantisipasi potensi kerawanan tersebut dalam perencanaan pengawasan.

Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan

jajaran Pengawas Pemilu berupa memberikan himbauan kepada Peserta Pemilu

Penyelenggara Pemilu, masyarakat, stakeholder, melakukan pembinaan kepada

Pengawas Pemilu dalam bentuk rapat koordinasi, bimbingan teknis, instruksi,

supervisi, monitoring, memberikan rekomendasi kepada KPU dan Peserta

Pemilu maupun instansi terkait, serta memberika teguran tertulis sebagai

pencegahan tahap awal kepada Peserta Pemilu, dan KPU. Adapun data yang

sudah diinvetarisir oleh Bawaslu terkait dengan upaya pencegahan yang

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Upaya Pencegahan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung


TAHAPAN

PEMILUPEMBINAAN KOORDINASI HIMBAUAN TEGURAN REKOMENDASI

TOTAL

PERTAHAPAN

Subverifikasi

Parpol6 2 0 0 0 8

Persiapan

Pengawasan

Pemilu 2019

1 2 0 0 0 3

Kampanye 15 8 37 3 2 65

Dana

Kampanye2 2 0 0 4

Data Pemilih 13 1 7 6 27

Pencalonan 8 3 3 0 0 14

Logistik 2 2 0 0 0 4

Pemungutan

dan

Penghitungan

Suara

6 1 4 0 0 11

TOTAL

PENCEGAHAN53 19 53 3 8 136


Pencegahan diatas dibuktikan dengan jumlah surat yang diterbitkan serta

bukti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung. Jumlah tertinggi dalam upaya pencegahan diatas adalah melakukan

pembinaan kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Himbauan kepada Peserta

Pemilu, KPU, dan stakeholder (media, instansi terkait, tokoh masyarakat).

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam rangka perencanaan

pengawasan Pemilu 2019 telah menyusun beberapa strategi untuk memperkuat

teknis pengawasan dan Pencegahan yaitu sebagai berikut:

a. Pemanfaat Teknologi Informasi

Bawaslu melakukan pengembangan analisa data pemilih dengan

menggunakan teknologi informasi yang ada contohnya Microsfot

Acces dalam rangka menganalisa data pemilih ganda, elemen tidak

lengkap, data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Aplikasi

Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu), yaitu perangkat yang

digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan

hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil

Pemilu.

b. Alat Kerja Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menggunakan alat kerja

pengawasan yang disediakan oleh Bawaslu RI sebagai alat bantu

kontrol serta analisa terhadap hasil pengawasan.

c. Konsolidasi internal

Dalam hal melakukan penguatan internal Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung melakukan penguatan terhadap pengawas Pemilu

ditingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan rapat internal, rapat

koordinasi, bimbingan teknis.

d. Supervisi dan Monitoring

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menyusun jadwal monitoring,

dan supervisi ke lapangan untuk melakukan pembinaan terhadap

jajaran pengawas pemilu hingga tingkat Panwaslu Desa/Kelurahan.

e. Pembuatan Posko Pengaduan

Posko pengaduan tersebar di seluruh sekretariat Panwaslu

Kecamatan yang bertujuan sebagai tempat pengaduan dan

pelaporan oleh masyarakat disetiap tahapan Pemilu 2019.


Penguatan pencegahan pelanggaran juga dielaborasi menggunakan

pendekatan berbasis sosialisasi partisipatif ini dilakukan kepada masyarakat

khususnya pemilih pada tatanan grassroot yang dalam kajian analisis strategis

Bawaslu dikatakan sebagai masyarakat rentan yang sering menjadi pengkerdilan

etika demokrasi oleh oknum yang bertanggungjawab pada tatanan masyarakat

grassroot. Harapannya masyarakat menjadi subjek dari Pemilu dan tidak lagi

menjadi objek semata berbentuk “kuantifikasi” Partisipasi mencoblos.

Mencegah pelanggaran di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung bukan

menjadi hal yang mudah bagi seluruh pengawas Pemilu. Strategi yang sudah

tersusun harus dapat direalisasikan serta mendapat dukungan oleh berbagai

pihak stakeholder dan masyarakat secara luas. Dukungan tersebut Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung dapatkan melalui program kerjasama Gerakan

Sayap dan Jaringan (SADAR) Pengawasan yang berbentuk Memorandum of

Understanding (MoU) dengan 34 stakeholder. Program ini berjalan yang

diwadahi dengan program induk Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu

“Dulang Pengawasan” yang menjadi inovasi dalam pencegahan pelanggaran

Pemilu berupa sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu

2019.

C. INOVASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan tahapan Pemilu

Serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang memiliki waktu yang

cukup panjang. Tidak hanya itu, tahapan Pemilu 2019 berpotensi memiliki

kerawanan – kerawanan dalam setiap tahapnya, sebagaiamana hasil pemetaan

Indeks Kerawanan Pemilu di Bangka Belitung memiliki kerawanan sedang.

Kerawanan Pemilu yang dikatakan sedang, tak menurunkan

kewaspadaan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk terus

mengupayakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,

Peserat Pemilu, dan memberikan himbauan kepada seluruh elemen yang ikut

andil dalam perhelatan Pesta Demokrasi terbesar sepanjang sejarah Pemilu di

Indonesia ini. Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap potensi

kerawanan yang ada salah satunya dengan menggunakan pengawasan

partisipatif.

Pengawasan Partisipatif dalam konteks pengawasan Pemilu, masyarakat

dapat menjadi aktor – aktor utama pengawas yang dapat bekerja sama langsung

dengan Bawaslu atau ikut bergabung dengan sejumlah Lembaga pemantau yang


melakukan pemantauan. Diakui atau tidak, sumber daya pengawas yang dimiliki

Bawaslu dirasa masih sangat kurang untuk mengawasi semua proses tahapan

pemilu dari awal sampai akhir. Untuk menutupi celah tersebut, maka Bawaslu

dapat melibatkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu merupakan pilihan paling

strategis untuk menambah pasukan pengawasan Bawaslu yang memang

terbatas. 5 Dengan ikhitiar yang tak pernah padam, Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung menginovasukan metode pengawasan partisipatif pada Pemilu

2019 dengan membentuk pusat pengawasan partisipasi masyarakat melalui

gagasan program “Dulang Pengawasan Pemilu”. Pengambilan ide Program

“Dulang Pengawasan” yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Ke. Bangka Belitung

merupakan sebuah program yang ingin menyatukan Fungsi Pencegahan, dan

Pengawasan Bawaslu beserta Jajarannya bersama masyarakat berbasis

kearifan lokal atau potensi lokal.

Bangka Belitung sebagai daerah Kepulauan ternyata memiliki kearifan

lokal yang hidup ditengah masyarakat yang dikenal masyarakat Serumpun

Sebalai ini. Bangka Belitung juga dapat diartikan sebagai miniatur dari Corak

Keragaman Kebudayaan di dalamnya. Daerah yang juga dikenal sebagai

daerah masyarakat maritim ini juga dikenal cukup harmonis. Tidak heran jika

hampir seluruh Semboyan Kabupaten/Kota mencerminkan sifat kekeluargaan

dan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung.

Dulang merupakan sebuah wadah makanan yang digunakan saat

pelaksanaan Nganggung yaitu saat perayaan hari – hari besar umat islam.

Nganggung adalah budaya masyarakat Bangka yang sudah membudaya,

tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Bangka secara turun - temurun.

Dulang dibawa saat Nganggung dan ditutupi tudung saji setengah bulat besar

bewarna merah dan dibawa oleh masyarakat ke masjid ketika ada acara

hari besar keagamaan, menyambut tamu kehormatan dan acara selamatan

orang meninggal. Makanan yang disajikan diatas dulang berupa buah -

buahan dan makanan khas daerah Bangka Belitung seperti lepet, ketupat,

lempah ikan, lempah ayam dan lempah darat

5 Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015, hlm

81.


Bawaslu berkeinginan menggunakan lambang dulang sebagai sutu

wadah bagi persemaian ide dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan

Pemilu Partisipatif adalah amanah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni

Bawaslu berkewajiban untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

mengawal proses dari pesta demokrasi itu. Tak mudah bagi Bawaslu untuk

menyatukan barisan bersama masyarakat, tentunya membutuhkan tenaga dan

dukungan dari masyarakat luas.

Dulang dalam pengawasan pemilu menjadi dasar program pencegahan

pelanggaran kegiatan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan aspek

filosofis yang terkandung yaitu makna kebersamaan dan kekeluargaan pada saat

digunakan dulang dalam Nganggung. Bawaslu melihat hal tersebut merupakan

sebuah persamaan dasar diadakannya pengawasan pemilu partisipatif yakni

Kebersamaan Kebersamaan dan Kekeluargaan, Rasa Saling Memiliki

Terhadap Demokrasi dan Pemilu. Pemilu bukan hanya menjadi tanggung

Jawab KPU, dan Bawaslu saja, Pemilu merupakan tanggung jawab bersama

bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya pada daerah yang

katanya sudah “Melek Politik” ini yaitu Bangka Belitung.

(Gambar 2.1. Poster Dulang Pengawasan Pemilu dan Deskripsi

Kegiatan)


“Dulang Pengawasan Pemilu” berisikan kegiatan – kegiatan yang melibatkan

masyarakat dan stakeholder dengan bekerjasama dengan Pengawas Pemilu

disetiap tingkatan. Adapun dulang pengawasan pemilu Bawaslu terdiri dari; 1)

Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif, 2) Jelajah Pengawasan Terpadu, 3)

GEMPAR (Gerakan Masyarakat Pengawasan Partisipatif), 4) Sadar Pengawasan

(Sayap dan Jaringan Pengawasan), dan 5) Forum Warga (Kawal kek Awasi).

Adapun tabel rincian kegiatan dalam Dulang Pengawasan Pemilu yang

terlaksanakan di tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(Tabel 2.7. Kegiatan Dulang Pengawasan Pemilu)

NAMA KEGIATAN PROVINSI

JML KEG

JML PESERT

A

TANGGAL, TEMPAT PELAKSANAAN

Duta Pengawasan Pemilu 1 28

25 September 2018 di Swiiss Hotel, Bangka Belitung

Pojok Pengawasan 5 125

8 s.d 30 September 2019, Seluruh Kabupaten Se Pulau Bangka

Gerakan Masyarakat Pengawasan Pemilu Partisipatif

1 1000 27 Oktober 2018, Alun - Alun Taman Merdeka Pangkalpinang

Sosialisasi Netralitas ASN 2 150

25 Januari 2019, di Kantor Gubernur Bangka Belitung

Sosialisasi Peraturan Bawaslu Bersama Komunitas

5 290 18 s.d 24 November 2018, Sekretariat seluruh komunitas

Jelajah Pengawasan Pemilu

3 210

Rabu, 21 November 2018 di Kantor Kecamatan Rangkui Kota Pangkapinang Kamis, 22 November 2018 di Kantor Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka Senin, 26 November 2018 di Gedung Serba Guna Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.

Forum Warga Kawal Kek Awasi Pemilu

57 405 Sepanjang Masa Tahapan Pemilu

Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang

5 150 14 s.d 16 April 2019, 7 Kabupaten/Kota Se Babel

Gerakan Sadar (Sayap Dan Jaringan) Pengawasan

1 34

12 dan 25 Oktober 2018, di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung



Tabel di atas merupakan daftar dari kegiatan turunan yang dibuat oleh

Bawaslu Bangka Belitung dalam rangka peningkatan Partisipasi masyarakat

dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2019 melalui program Dulang Pengawasan.

1. Forum Warga Peduli Pemilu "Kawal Dan Awasi"

Forum Warga adalah merupakan wadah komunikasi, interaksi, bertukar

pikiran antar warga sebagai salah satu wujud kebersamaan, keharmonisan

antar warga desa khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

sehingga diharapkan dapat terciptanya suasana dan situasi yang baik,

memotivasi rasa tenggang rasa, terjalin tali persaudaraan, memupuk rasa

kesetiakawanan dan kepekaan sosial terhadap sesama warga masyarakat.

Kita tidak bisa memungkiri, bahwa sebagai orang perorang, kita juga adalah

makhluk sosial yang pada dasarnya saling butuh dan membutuhkan.

Kegiatan Forum Warga Pengawasan Pemilu ini bertema “Kawal Kek

Awasi”.

Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat

yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai

warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu

mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum

maksimal

Tujuan dari kegiatan Forum Warga adalah:

a) Media Komunikasi, antara pengawas pemilu dan kelompok

masyarakat

b) Media Sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat

c) Menciptakan atmosfir pengawasan pemilu di tengah – tengah

masyarakat

d) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pemilu dan isu

kepemiluan ditingkat lokal


(Gambar 2.2. Kegiatan Forum Warga dengan Kearifan Lokal Saat Nganggung Maulid Nabi Muhammad di Kabupaten Bangka Tengah,

terdapat gambar tudung saji dan juga dulang sebagai icon dari Bangka Belitung)

Peserta Kegiatan ini berjumlah 20 s.d 30 orang terdiri dari, masyarakat

dalam satu Desa/Kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung.

Berikut unsur peserta yang wajib diundang dalam kegiatan ini adalah sebagai

berikut:

1) Pemilih Pemula

2) Kerterwakilan Perempuan

3) Penyandang Disabilitas

4) Kelompok Marjinal

5) Lainnya (komunitas petani, nelayan, dll)

Kegiatan ini dilaksanakan Oleh Panwas Desa/Kelurahan dengan bekerja

sama bersama Kepala Desa/Kelurahan, RT/RW, Kepala Dusun, Dukun

Kampung, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat lokal dengan

menjadi kegiatan rutin untuk jajaran Pengawas Pemilu. Ini berarti Panwas

Desa/Kelurahan selain melakukan tugas subtansial pengawasan tahapan

Pemilu/Pilkada juga membantu Panwas Kecamatan melakukan Sosialisasi

dalam Forum Warga ini. Materi Sosialisasi oleh Panwas Desa/Kelurahan

tersebut seragam Se Provinsi Kep. Bangka Belitung hanya saja persoalan

kerawanan setiap daerah yang berbeda maka setiap Panwas

Desa/Kelurahan perlu memerakan kerawanan setiap tahapan dalam basis

TPS. Kegiatan ini terbagi menjadi dua yaitu pertama, Pembentukan Forum


Warga oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Desa/Kelurahan; kedua,

Sosialisasi dengan Spanduk, Brosur, Materi Video dengan inti materi yang

diseragamkan oleh Bawaslu Provinsi; ketiga, Panwas Desa/Kelurahan

membuat posko keamanan pemilu pada tahapan kampanye hingga pungut

hitung.

Kegiatan Forum Warga telah berlangsung selama tahapan Pemilu pada

Tahun 2018 hingga memasuki tahapan pra masa tenang Pemilu 2019

dengan jumlah kegiatan pada Desa/Kelurahan yang dikunjungi sebanyak 57

Desa/Kelurahan Se Bangka Belitung dengan jumlah Peserta setiap

Desa/Kelurahan berjumlah 30 orang unsur masyarakat.

Berdasarkan hasil olahan data kuisioner pelaksanaan kegiatan Forum

Warga selama masa Pemilu 2019, Bawaslu mendapatkan informasi dari

kalangan masyarakat terkait dengan persepsi masyarakat terhadap politik

uang terutama masyarakat yang masih bertempat tinggal di wilayah

pedesaan. Bawaslu melakukan mini survey dengan metode angket yang diisi

sebanyak 405 orang masyarakat selama Pemilu 2019. Hasil dari survey

tersebut Bawaslu mendapatkan informasi yakni:6

1) Sebanyak 10% masyarakat mengatakan bahwa pada Pilkada/Pemilu

sebelumnya pernah terhadi pemberian uang/materi lainnya di

Desa/Kelurahan mereka.

2) Sebanyak 29% masyarakat memberikan informasi bahwa tempat

terjadi politik uang adalah melalui lingkungan keluarga, pemberian

bantuan serta informasi mengenai pemberian uang melalui tempat

ibadah sebanyak 2.7% responden mengatakan pernah terjadi,

melalui pengajian/sedekah sebanyak 4.9% pernah terjadi, dan

sebanyak 14.1% melalui modus door to door.

Kegiatan sosialisasi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dilaksanakan

dengan sangat aktif untuk mecengah pelanggaran Pemilu terutama Politik

Uang. Pada akhirnya untuk temuan dugaan pelanggaran di Bangka Belitung

terdapat 1 kasus yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Gantung,

Kabupaten Belitung Timur dan sudah teradapat putusan pengadilan terhadap

hal tersebut. Hal ini menandakan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh

Bawaslu masih belum cukup maksimal, meskipun dalam aktifitas

6 Dikutip dari hasil olahan data kuisioner kepada masyarakat peserta Forum Warga di 57 titik dan

405 orang responden di tahun 2018 dan 2019 Se Bangka Belitung


pengawasan berhasil menemukan kejadian pemberian materi lainnya berupa

gula dan kopi di Kabupaten Belitung Timur.

2. Pojok Pengawasan Pemilu

Pojok Pengawasan Pemilu adalah sebuah program yang dirunkan oleh

Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi diseluruh Indonesia. Program ini

diadopsi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat pelaksanaan

Pengawasan Pemilihan Gubernur dan “Gardu Pengawasan Pemilu”

Teknis Pelaksanaannya adalah dengan melibatkan Mahasiswa,

Organisasi Kemasyarakatan, atau pihak lain yang berkejasama dengan

Bawaslu Provinsi. Sosialisasi dengan cara membagikan brosur sosialisasi

dan dilakukan ditempat – tempat keramaian seperti pasar, sekolah di seluruh

Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung.

Pojok Pengawasan Pemilu melibatkan mahasiswa di dalam agenda

kegiatannya. Latar belakang dilibatkannya mahasiswa dalam melakukan

kegiatan sosialisiasi pengawasan pemilu partisipatif ini adalah karena

mahasiswa dinilai masih memiliki idealisme yang tinggi, selain itu mahasiswa

merupakan sumber daya manusia terpelajar yang dipercaya pada ranah

grassroot.

Tujuan dibentuknya Pojok pengawasan adalah; 1) sebagai ruang

partisipasi dan ekspresi masyarakat, 2) untuk meningkatkan mutu data dan

informasi pengawasan pemilu, 3) untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan pengawasan partisipatif, 4) untuk meningkatkan pemahaman

dan kesadaran masyarakat, peserta, dan pemangku kepentingan pemilu

tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu,

serta, 5) untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan

partisipatif.

Kerjasama Pojok Pengawasan ini berbentuk output yaitu dengan

terbentuknya atau berdirinya ruang atau stan Pojok Pengawasan di pusat-

pusat keramaian, misalnya pasar modern, balai kota atau perguruan tinggi.

Tersedianya data, informasi dan dokumentasi mengenai pengawasan pemilu,

yaitu pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penanganan

sengketa pemilu dalam berbagai medium dan bentuk. Terpetakannya

dukungan dari pemangku kepentingan pengawasan pemilu masyarakat.

Mempersempit ruang gerak semua pihak untuk berbuat curang.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang


berintegritas. Mewujudkan pemilu/ pemilukada yang berkualitas dan

demokratis.

(Gambar 2.3. MoU Bersama FISIP Univeristas Bangka Belitung)

Kegiatan sosialiasi yang dilakukan oleh para mahasiswa atau yang

kemudian disebut dengan relawan sosialiasi pengawasan pemilu partisipatif

adalah berfokus pada pencegahan pelanggaran pemilu yang berkaitan

dengan politik uang, politisasi sara, netralitas ASN, dan ujaran kebencian.

Sehingga, mahasiswa dalam kegiatan sosialisasinya memberikan informasi,

pemahaman, dan kesadaran kepada masyarakat terkait hal-hal tersebut. Hal

ini tentunya merupakan sebuah upaya pencerdasan masyarakat agar

kemudian dapat melakukan pengawasan pemilu secara partisipatif. Hal ini

karena Bawaslu sebagai sebuah Badan Pengawas Pemilu tentunya tidak

dapat bekerja sendirian. Bawaslu memerlukan peran serta masyarakat

secara luas untuk bersama-sama melakukan pengawasan pemilu secara

partisipatif. Oleh karena itu, terbentuklah kerjasama Bawaslu dan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung, dimana

mahasiswa dilibatkan untuk memberikan sosialiasi kepada masyarakat untuk

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat untuk

secara bersama-sama terlibat aktif dalam melakukan pengawasan pemilu,

atau yang dikenal dengan pengawasan pemilu partisipatif. Dengan demikian,

tujuan dalam tercapainya penyelenggaraan pemilu yang baik diharapkan

akan tercapai demi mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik

pula.


Metode Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif,

kerjasama Bawaslu dan FISIP Universitas Bangka Belitung ini adalah dengan

dibentuknya 5 (lima) tim relawan kegiatan sosialiasi yang terdiri dari 24 orang

mahasiswa dan 1 (satu) orang dosen pendamping untuk setiap

Kabupaten/Kota yang ditempatkan pada 5 kabupaten/kota di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Setiap tim ditempatkan pada titik-titik strategis

yang sudah ditentukan oleh Bawaslu untuk melakukan kegiatan sosialisasi

pengawasan Partisipatif. Adapun skemanya adalah sebagai berikut:

1) Kabupaten Bangka Barat, dengan titik sosialisasi;

a) Kecamatan Mentok (Simpang 4 senang hati, Pasar dan

Simpang 4 LP

b) Kecamatan Simpang Teritip (Simpang Pangek)

c) Kecamatan Kelapa (Simpang 4 Kayu Arang)

2) Kabupaten Bangka Selatan, dengan titik sosialisasi;

a) Simpang Tiga Desa Air Gegas

b) Simpang Tiga Desa Payung

c) Tugu Kecamatan Tukak Sadai

d) Depan SMA YPK Toboali

e) Simpang Lima Benteng Toboali

3) Kabupaten Bangka Tengah, dengan titik sosialisasi;

a) Giant Ekstra, Simpang Namang

b) Simpang Namang

c) Waterboom Tirtonirmolo

d) Tugu Ikan Koba

e) Simpang Katis

4) Kabupaten Bangka, dengan titik sosialisasi;

a) Pasar Higienis (Depan Kbur Desa Air Ruay), Pemali

b) Desa Riau Kecamatan Riau Silip

c) Pasar Petaling, Mendo Barat

d) Pasar Belinyu, Belinyu

e) Pasar Batu Rusa, Merawang

5) Kota Pangkal Pinang, dengan titik sosialisasi;

a) TJ Mart Semabung Bukit Intan

b) TJ Mart Jl. Solihin Gp. Rangkui


c) Mini Market Asoka

d) Ramayana Dept Store Girimaya

(Gambar 2.4. Petugas Pojok Pengawasan Sosialisasi di Lapas Bangka

Barat)

Mahasiswa, atau yang kemudian disebut dengan relawan sosialiasi

pengawasan pemilu partisipatif, yang berjumlah 120 orang tersebut,

kemudian mendapatkan pembekalan terlebih dahulu sebelum terjun ke

lapangan untuk melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif

kepada masyarat. Selanjutnya, tim yang terdiri dari 24 orang dan 1 orang

dosen pendamping untuk setiap kabupaten/kota tersebut kemudian

menyebar sama rata ke titik-titik lokasi sosialisasi yang kemudian disebut

dengan “pojok pengawasan” sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan.

Selain itu, setiap mahasiswa dibekali alat-alat pengawasan berupa brosur,

stiker dan juga terdapat kuisioner yang berisi 10 indikator yang menjadi

koridor pertanyaan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Satu orang mahasiswa ditargetkan melakukan sosialisasi kepada 30

orang masyarakat, artinya bahwa satu tim yang terdiri dari 24 orang

mahasiswa setidaknya akan menghasilkan lebih kurang 24 x 30 = 720

kuisioner yang sudah berisi data-data lapangan. Setelah kegiatan sosialiasi

pengawasan pemilu partisipatif berakhir, data kuisioner yang berhasil

didapatkan dan kemudian layak diolah adalah berjumlah 2815 kuisioner

untuk 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Hasil dari kegiatan tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa;7

a) Penerimaan masyarakat Bangka Belitung terhadap pemberian

informasi dan sosialisasi dapat dikategorikan sangat baik sekali. Hal ini

terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sebesar 91% masyarakat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima dan menyambut

informasi dan sosialisasi yang diberikan dengan senang hati.

b) Pengetahuan masyarakat Bangka Belitung tentang pemilu, secara

umum, tidak dapat dikatakan tinggi, namun juga tidak rendah.

Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang baik seputar pemilu adalah sebesar 62%, sisanya sebesar 24%

masyarakat mengaku tidak mengetahui informasi seputar pemilu, dan

14% masyarakat lainnya merasa ragu-ragu.

c) Masih banyak masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

masih belum mengetahui dan paham dalam membedakan pilpres dan

pileg. Setidaknya, hanya sebesar 59% persen masyarakat yang tahu

membedakan pilpres dan pileg, dan hampir setengah masyarakat di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak tahu membedakan pilpres

dan pileg, dimana 19% diantaranya ragu-ragu untuk membedakan

pilpes dan pileg.

d) Terkait tentang larangan politik uang, dapat dikatakan bahwa secara

umum masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahu tentang

larangan politik uang. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan

sebesar 73% masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahu

dan paham bahwa politik uang dilarang.

e) Pengetahuan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tentang kewajiban netralitas ASN/PNS dalam pemilu masih rendah.

Dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar masyarakat di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tidak tahu akan kewajiban netralitas

ASN/PNS. Hanya 42% saja dari masyarakat Bangka Belitung yang

memiliki pengetahuan dan pemahaman akan kewajiban netralitas

ASN/PNS dalam pemilu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa

persentase masyarakat yang tidak paham, termasuk di dalamnya yang

7 Dikutip dari Laporan Kegiatan Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif, FISIP UBB dan Bawaslu

Babel, 2018, hlm 79.


ragu-ragu, lebih besar dari pada masyarakat yang memiliki

pengetahuan akan hal tersebut.

f) Sebagian besar masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang larangan ujaran

kebencian. Data menujukkan, setidaknya sebanyak 69% masyarakat

tahu dan paham bahwa mengeluarkan ujaran kebencian terkait isu

suku, agama, ras, antar golongan adalah hal yang tidak dibenarkan,

terlebih dalam konteks pemilihan umum dan kampanye.

g) Dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar dari keseluruhan

masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merasa bahwa

pemilu penting untuk masa depan. Sebanyak 86% masyarakat merasa

pemilu penting untuk masa depan. Hanya sedikit sekali, yaitu sejumlah

3% masyarakat yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka

merasa pemilu tidak penting bagi masa depan.

h) Partisipasi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam

pemilihan umum dapat dikategorikan cukup tinggi. Setidaknya, sebesar

85% masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan diri

akan datang untuk mencoblos saat pemilu. Hal ini berkaitan dengan

pandangan masyarakat Bangka Belitung akan pentingnya pemilu bagi

masa depan yang tercermin pada kepastian masyarakat untuk datang

mencoblos saat pemilu yang akan datang.

i) Terkait dengan pengetahuan masyarakat Bangka Belitung tentang

peran dan fungsi pengawas pemilu, dapat dikatakan bahwa hanya

setengah dari masyarakat, atau 50% saja masyarakat yang tahu dan

paham tentang fungsi dan peran pengawas pemilu. Artinya, masih

cukup banyak masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

tidak tahu dan paham akan peran dan fungsi pengawas Pemilu.

Dalam hal melakukan pengawasan pemilu partisipatif, persentase

masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpartisipasi

untuk ikut melakukan pengawasan atas kecurangan pemilu adalah sebesar

52%, yang artinya dapat dikatakan bahwa setengah dari masyarakat Bangka

Belitung belum berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif pemilu,

terutama dalam mengawasi kecurangan pemilu.


3. Jelajah Pengawasan Terpadu

Bawaslu melihat persoalan dilapangan terkadang tidak tersentuh oleh

stakeholder dan juga terkadang tidak tersentuh oleh pengawas Pemilu tingkat

Provinsi. Oleh karena itu, program Jelajah Pengawasan Terpadu adalah

kegiatan yang tepat untuk mengajak Stakeholder untuk melakukan sosialisasi

dan peninjauan secara langsung terhadap permasalahan di lapangan. Teknis

awal kegiatan ini adalah dilakukannya pemetaan kerawanan Pemilu oleh

Bawaslu yakni dengan merujuk kepada Indeks Kerawan Pemilu Bangka

Belitung Tahun 2019 di setiap Kabupaten/Kota. Oleh karena tiu, Bawaslu

juga memetakan beberapa kategori daerah yang rawan dan wajib dikunjungi

dengan merujuk pada beberapa hal yaitu:

a) Daerah Perbatasan

b) Rawan Tahapan Data Pemilih, Kampanye, Masa Tenang, Pungut

Hitung yang juga termasuk TPS Rawan

c) Indeks Kerawanan Pemilu 2019

d) Daerah Terpencil

e) Lapas, Perguruan Tinggi, Panti Sosial

(Gambar 2.5. Jelajah Pengawasan Terpadu di Kabupaten Bangka 2018)

Kegiatan Jelajah Pengawasan Terpadu juga menjadi bagian dari strategi

Bawaslu untuk membuka ruang koordinasi bersama stakeholder agar

permasalahan di lapangan dapat diselesaikan dengan kebijakan. Kegiatan ini

pada akhirnya adalah sebuah kegiatan untuk berkolaborasi dengan

stakeholder Gerakan Sadar Pengawasan yang memberikan perhatikan besar

terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil. Peningkatan


kolaborasi antara Bawaslu dengan Stakeholder inilah yang menjadi kunci

peningkatan penyelesaian masalah bersama.

4. GEMPAR (Gerakan Masyarakat Pengawasan Pemilu Partisipatif)

Pembentukan Relawan Gempar di Bangka Belitung adalah tujuan utama

dari pelaksanaan kegiatan partisipatif ini yang menghadirkan 1000 realawan

dari unsur masyarakat, mahasiswa, pelajar, komunitas, Ormas, dan OKP

sehingga pengawasan Pemilu dapat bergaung optimal di tingkat lokal dan

diserap maksimal oleh pemahaman publik umum. Setidaknya, mampu

menggugah kembali nalar publik lokal bahwa demokrasi kita bukan saja

butuh diselenggarakan namun “Daulat Pemilu 2019 Butuh Kita Awasi”.

(Gambar 2.6. Kegiatan Gempar Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Babel, serta

Ketua KPU Babel Bersama Duta Pengawasan Pemilu Partisipatif)

Payung kebijakan pengawasan partisipatif yang dicanangkan Bawaslu

lewat “Gerakan Masyarakat Partisipatif Pemilu” (Gempar Pemilu 2019)

sendiri adalah terobosan politik yang diharapkan dapat berjalan integratif dan

padu. Yang kemudian dari sini turunan berbagai bentuk program

pengawasan partisipatif dapat terpola secara berbasis dan efektif. Kegiatan

ini juga merekrut 1000 relawan yang ada di Bangka Belitung untuk besama

Bawaslu Awasi Pemlu.

5. Gerakan SADAR (Sayap dan Jaringan) Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam dulang pengawasan

membuat satu kegiatan yang bernama Gerakan Sadar Pengawasan dengan

konsep pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Stakeholder. Bentuknya

adalah dengan kerjasama berupa Memorandum Of Understanding sebagai


langkah pembentukan Gerakan Sadar (Sayap dan Jaringan) Pengawasan.

Bawaslu bekerjasama dengan stakeholder sebanyak 34 stakeholder yaitu:

Perguruan Tinggi sebanyak 9 MoU, Instantsi sebanyak 5 MoU, Komunitas

sebanyak 7 MoU, Ormas/LSM/OKP sebanyak 13 MoU Gerakan Sadar

Pengawasan menjadi ikhwal paling dini dilakukan Bawaslu untuk

menentukan kegiatan dan arah sayap dalam mendukung pengawasan

Pemilu, salah satu sampelnya adalah pasca MoU dilakukan kegiatan Besar

seperti GEMPAR, Pojok Pengawasan dan sebagainya. Adapun beberapa

instansi dan Perguruan Tinggi yang melakukan MoU dengan Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dilakukan kerjasama untuk melaksanakan pengawasan partisipatif

kampanye di tempat pendidikan, serta untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan Duta Pengawasan Pemilu Partisipatif.

b) Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Kep. Bangka

Belitung

Dilakukan kerjasama untuk melaksanakan pengawasan atas iklan

kampanye yang ada pada media mainstream seperti Televisi dan Radio.

c) KID Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dilakukan kerjsama untuk melaksanakan fungsi keterbukaan informasi

kepada publik dan Bawaslu mendapatkan pendampingan terhadap

pemberian informasi kepada publik.

d) KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dilakukan kerjasama untuk melakukan gugus tugas pengawasan

kampanye di media sosial, iklan kampanye, dan pemberitaan.

e) STMIK Atma Luhur

Dilakukan kerjasama untuk melakukan pengawasan kampanye di media

massa, serta untuk menangkal potensi hoaks atau serangan terhadap

lembaga pengawas Pemilu yang marak di Media Sosial.

f) Komisi Perlingungan Anak (KPAD)

Dilakukan kerjasama untuk mendukung pengawasan kampanye yang

melibatkan anak – anak yang sangat dilarang dalam Peraturan

Perundang – Undangan.


(Gambar 2.7. Foto Bersama Pasca MoU Bawaslu Babel dengan Stakholder

di Bangka Belitung)

Penandatanganan MoU diatas dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung tanggal 12 dan 25 Oktober 2018. Selanjutnya, tidak hanya

itu Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung juga melakukan Mou dengan

beberapa komunitas, dan Perguruan Tinggi lainnya untuk menunjang

kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Pelibatan masyarakat dalam

mencegah dugaan pelanggaran Pemilu yakni sebagai berikut:

1. Komunitas Paguyuban Yamaha Riders Federation Indonesia (YRFI)

2. Komunitas Aksara Muda Babel (KOSADA BABEL)

3. Komunitas Aksi Baik Babel

4. Komunitas Warung Garasi Squad Vape Babel

5. Komunitas Pecinta Reptil Bangka

6. Komunitas Mobil CRV Indonesia Chapter Babel

7. Komunitas Forum Pecinta Alam (FKPA BABEL)

8. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pertiba Pangkalpinang

9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba Pangkalpinang

10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ibek Bangka Belitung

11. Universitas Bangka Belitung

12. Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bangka

Belitung

13. Politeknik Manufaktur (Polman) Negeri Bangka Belitung

14. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Stisipol) Pahlawan 12

Bangka Belitung


15. Institut Ilmu Agama Isma Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

16. HMI

17. PWNA Bangka Belitung

18. PW Muslimat NU Bangka Belitung

19. PW Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung

20. PW IPM Bangka Belitung

21. Organisasi Pemuda Pemudi Batak Bangka Belitung

22. HMI Cabang Bangka Belitung

23. PC PMII Bangka

24. DPD KNPI Prov. Kep. Bangka Belitung

25. MW KAHMI Bangka Belitung

26. DPD IMM Bangka Belitung

27. PW Fatayat NU

28. PW. GP. Ansor

6. Duta Pengawasan Pemilu

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi

proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas

pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok

masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan

memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan

yang terjadi, serta mencegah kecurangan tersebut untuk kelangsungan hidup

berdemokrasi yang sehat dan adil. Karena Pemilu bukanlah sekadar ajang

seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat.

Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif

yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti

perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana

pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung,

mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak

langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang

berlangsung, maka kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara

psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa

berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik


penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak

yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya

masing-masing.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan

rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong

pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat

dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan

transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas

Pemilu kepada masyarakat.

Tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun

kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang

dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan

kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan

rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Kelemahan tersebut membuat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung harus segera melakukan inovasi – inovasi untuk memberikan

penyadaran dan meminta dukungan dari masyarakat melalui “Duta” yang

menjadi penyampai pesan – pesan penting dari Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung. Tugas seorang duta pengawasan adalah melakukan

sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan Pendidikan politik, edukasi

pengawasan, dan pencegahan pelanggaran pemilu yang semakin

tersistematis secara “halus” ditengah masyarakat. Masyarakat harus

diberikan kesadaran reflektif oleh Duta agar hak – hak politik serta sura

mereka tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang secara

tidak langsung menciderai kontestasi demokrasi pada Pemilu Tahun 2019.


(Gambar 2.8. DokumentasiSetelah Seleksi Duta Pengawasan Pemilu

Partisipatif di Hotel Swissbell Kota Pangkalpinang)

Bawaslu harus hadir dan mendekatkan diri dengan masyarakat bukan

hanya untuk menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana mengawal

demokrasi, namun juga untuk membangun kesadaran pengawsan partisipatif.

Hadirnya kegiatan “Duta Pengawasan” ini adalah sebagai upaya

Pencegahan Pelanggaran Pemilu untuk menghadirkan sosok public figure

atau ketokohan dari pemuda/i atau masyarakat yang dilakukan melalui

seleksi secara ketat oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung membaca peluang kerjasama

dalam pembentukan Duta Pengawasan ini melalui ajang pemilihan Duta

Pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kep. Bangka

Belitung yang tentu sudah menjadi ajang pemilihan pemuda/i yang memiliki

bakat bersosialisasi sesuai dengan skill. Oleh karena itu pada ajang

pemilihan Duta Pariwisata ini, Bawaslu memiliki keinginan bekerjasama

dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk melakukan

“Pemilihan Duta Pengawasan Pemilu Partisiapatif” yang akan diikuti oleh

seluruh pemuda/i di Provinsi Bangka Belitung ini. Tidak mudah tentunya

menjalannkan kerjasama ini maka sangat diperlukan sekali dukungan dari

Dinas terkait dengan langkah – langkah koordinatif, terutama hal – hal yang

ditawarkan meliputi output dari pemilihan duta serta mekanisme kerja Duta

terpilih.

Tujuan dari Pemilihan Duta Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah

sebagai berikut:


a) Memperkuat dukungan dan personil pengawasan partisipatif dari

masyarakat;

b) Meningkatkan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan pengawasan

pemilu partisipatif;

c) Menyalurkan potensi dan bakat pemuda/i khususnya pemilih muda

yang dalam ajang pemilihan Duta Pengawasan Pemilu Partisipatif;

d) Memberikan ruang ekspresi kepada masyarakat melalui Duta

Pengawasan Pemilu yang akan melakukan sosialisasi ditengah

masyarakat.

(Gambar 2.9. Juara Duta Pengawasan atasnama Alfin Dwi Rahmawan dan

Dilla Augustine Collina)

Bawaslu melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata sebelum pelaksanaan kegiatan “Pemilihan Duta Pengawasan

Pemilu Partisipatif Provinsi Kep. Bangka Belitung”untuk menjelaskan fasilitasi

yang dilakukan oleh Bawaslu dalam kegiatan ini. Setelah tersusunnya jadwal

dan kebutuhan yang harus difasilitasi, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung melakukan penandatangan MoU dengan Kepala Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk memperkuat dasar

pelaksanaan kegiatan ini.

Pemilihan Duta Pengawasan Pemilu Partisipatif dilaksanakan pada

tanggal 25 September 2018 di Swissbell Hotel, Kota Pangkalpinang dengan

jumlah peserta sebanyak 28 peserta yang terdiri dari perwakilan Bujang (laki

– laki) dan Dayang (perempuan) Se Provinsi Kep. Bangka Belitung. Duta

Terpilih adalah Duta hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Kep. Bangka Belitung dengan melalui pembekalan, pretest, dan presentasi.


7. Roadshow Produk Hukum Bersama Komunitas

Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

menggelar kegiatan Road Show Bersama Komunitas dilaksanakan pada

tanggal 18 s.d 24 November 2018 di Kota Pangkalpinang. Bawaslu Provinsi

Kep. Bangka Belitung melihat pertumbuhan komunitas di Provinsi Kep.

Bangka Belitung menginisiasi program kegiatan yang diharuskan melibatkan

komunitas. Hal ini dengan alasan bahwa komunitas adalah salah basis masa

yang tepat yang sering menjadi target dari oknum untuk melancarkan misi

merusak demokrasi bangsa. Oleh karena itu Bawaslu Babel mengajak

komunitas untuk bekerjasama dalam bentuk penandatanganan Memorandum

Of Understanding sebagai langkah pembentukan Gerakan Sadar (Sayap dan

Jaringan) Pengawasan. Tujuan mulianya tidak lain adalah untuk membantu

Bawaslu dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu

di lingkungan sekitar khususnya di lingkungan komunitas.

Pasca penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan para komunitas

di Provinsi Kep. Bangka Belitung, Bawaslu Babel kembali menggagas

kegiatan untuk para komunitas yaitu dengan melakukan pembekalan dalam

rupa “Sosialisasi Peraturan Pengawasan Tahapan Pemilihan Legislatif

dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Bagi Komunitas” dengan tema

“Komunitas Cerdas, Berani Awasi Pemilu”. Hal ini tentu dengan maksud

agar komunitas yang sangat dekat dengan masyarakat dapat berperan serta

bersama Bawaslu dalam rangka mensosialisasikan aturan – aturan dalam

Pemilu seperti larang – larang dalam kampanye, dan lain sebagianya.

(Tabel 2.8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum)

NO NAMA KOMUNITAS JML HARI DAN

TANGGAL

TEMPAT

PELAKSANAAN

1 Yamaha Riders

Federation Indonesia 60

Minggu, 18

November 2018 Sekretariat YRFI

2 Komunitas Aksara Muda

Babel 60

Senin, 19

November 2018

Sekretariat Kosada

Babel

3 Komunitas Warung

Garasi Vape Babel 60

Rabu, 21

November 2018

Sekretariat Warung

Garasi

4

Komunitas Forum

Komunitas Pecinta Alam

Babel

60 Kamis, 22

November 2018

Sekretariat Fkpa

Babel


5

Komunitas Aksi Baik

Babel 20

Jum'at 23

November 2018 Dapoer Kebun

Duta Pengawasan

Pemilu Partisipatif 10

6 Komunitas Mobil CRV

Bangka Belitung 20

Sabtu, 24

November 2018

Tempat Sate Sutan

Mudo Semabung

JUMLAH TOTAL 290


Hal pertama yang di sosialisasikan oleh Bawaslu Babel adalah terkait

dengan jumlah Pengawas Pemilu di Bangka Belitung tahun 2018 sebanyak

558 orang yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

berjumlah 5 orang, Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 21 orang,

Panwaslu Kecamatan Se Bangka Belitung berjumlah 141 orang, dan

Panwaslu Desa/Kelurahan berjumlah 391 orang.

(Gambar 2.10. Bersama Komunitas Aksara Muda Bangka Belitung Pada Sosialisasi Peraturan Pengawasan Tahapan Pileg Pemilu 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu selama jalannya acara, serta

hasil diskusi dengan beberapa komunitas, mereka mengeluhkan mengenai

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan perundang –

undangan pada Pemilihan Umum, tertutama pembedaan dengan teknis

aturan pengawasan Pemilu Presiden dengan Pemilu Legislatif yang saat ini

dilaksanakan serentak.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung kemudian mensosialisasikan

kepada para Komunitas mengenai beberapa peraturan dalam Pemilu yakni


ada Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar untuk

membuat aturan hukum teknis pelaksanaan dan pengawasan Pemilu

seperti Peraturan Bawaslu, dan Peraturan KPU (Legspecialis). Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung menjelaskan kepada seluruh komunitas

bahwa untuk teknis pelaksanaan tahapan Pemilu itu seluruhnya diatur

dalam Peraturan KPU pada setiap tahapan dan dapat diunduh di website

KPU jdih.kpu.go.id , serta untuk teknis Pengawasan Pemilu juga telah

disediakan pada halaman webisite Bawaslu RI di jdih.bawaslu.go.id agar

masyarakat dapat mengkases produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh

Bawaslu sebagai instrument yang dapat membantu masyarakat

mengetahui beberapa aturan teknis dalam Pemilu.

Produk hukum tersebut yang menjadi bagian penting adalah

masyarakat mengetahui aturan – aturan mengenai tugas dan wewenang

Bawaslu beserta jajaran agar masyarakat tidak keliru, karena tidak semua

hal yang terjadi dalam Pemilu menjadi tugas dan wewenang dari Bawaslu

melainkan ada pihak terkait yang juga ikut berwenang, misalnya adalah

Sentra Gakkumdu, Gugus Tugas Pengawasan, dan lain sebagainya. Tidak

hanya itu selain produk hukum, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

juga menyampaikan beberapa hal – hal yang di larang selama masa

kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

8. Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang

Politik uang merupakan sebuah tindakan yang dapat merusak demokrasi

bangsa karena tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu.

Menghadapi Pemilu 2019, Bawaslu Babel melihat pada tahapan masa

tenang menjadi tahap yang berpotensi rawan terdapat pelanggaran

khususnya politik uang. Tahapan masa tenang dilalui pada 3 hari sebelum

hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 14 s.d 16 April 2019.

Masa tenang adalah 1 langkah akhir menuju hari pemungutan suara,

yang tidak boleh terdapat aktifitas kampanye, oleh karena itu masa ini sangat

rawan terdapat aktiftitas oknum yang berupaya meyakinkan pemilih baik

dengan cara yang bermoral hingga menghilangkan moralitas dengan

memberika uang atau materi lainnya yang dilarang dalam Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 2017.


Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melihat latar belakang masalah

tersebut berupaya membuat sebuah “gebrakan” baru yang mutakhir dengan

melibatkan peran mahasiswa untuk mejamah tingkat masyarakat grassroot

dalam rangka mencegah potensi pelanggaran khususnya politik uang. Pada

tanggal 14 s.d 16 April 2019 terdapat 7 Perguruan Tinggi di Provinsi Kep.

Bangka Beitung yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh

Kecamatan selama masa tenang Pemilu 2019, yang dinamakan dengan

“Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang”. Adapun perguruan tinggi yang ikut

serta dalam kegiatan tersebut adalah:

a) Universitas Bangka Belitung

b) STIE IBEK Pangkalpinang

c) STIH Pertiba Bangka Belitung

d) IAIN Bangka Belitung

e) AMB Belitung

f) STISIPOL Pahlawan 12

g) STKIP Muhammadiyah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan jumlah Peserta 150 orang yang

tersebar di seluruh Kecamatan Se Bangka Belitung. Peserta Gerakan ini

melakukan kegiatan door to door kepada masyarakat. Konsep door to door ni

diyakini sangat efektif untuk sosialisasi kepada masyarakat.

Pada masa tenang Pemilu 2019, biasanya modus pelanggaran yang

dilakukan oleh oknum tertentu juga dengan door to door. Ini stratetegi

Gerakan yang berupaya menekan angka pelanggara terutama di tingkat

masyarakat Desa yang acapkali dianggap lumbung suara dan disalahartikan

oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hasil dari kegiatan ini berupa informasi secara jenjang kepada Pengawas

Pemilu yakni seperti informasi lokasi masyarakat yang menjadi target dari

penjahat Demokrasi, sehingga Bawaslu dapat memaksimalkan kerja

Pengawasan untuk turun Patroli Pengawasan ke lapangan.


(Gambar 2. 11. Persiapan Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang di

Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan)

Mahasiswa juga membagikan stiker dan brosur sebanyak 8000 stiker dan

brosur ke rumah masyarakat untuk ditempel dijendela tempat perkumpulan,

kantor Desa/Kelurahan, pos – pos keamanan dan lain sebagainya yang

dapat tersentuh oleh masyarkat sehingga informasi yang disampaikan dapat

diterima publik dengan mudah.

9. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengawasan Netralias ASN mengupayakan pencegahan dini yakni

dengan cara sosialisasi, memberikan himbuan, dan koordinasi dengan pihak

terkaitu untuk melakukan kerjasama.

(Gambar 2.12. Kegiatan Pencegahan Melalui Sosialisasi Netralitas

ASN Kepada ASN di Satker, Lembaga Kementerian, dan Non Kementerian di Provinsi Kep. Bangka Belitung)

Bawaslu menggelar Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dilaksanakan bersama dengan

Jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan


Bangka Belitung. Tujuannya guna pengawasan terhadap netralitas Aparatur

Sipil Negara (ASN) pada rangkaian penyelenggaraan di setiap Tahapan

Pemilihan Umum tahun 2019. Acara ini juga bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada kita semua, terutama para aparatur sipil negara (ASN)

mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan umum tahun

2019.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan gaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 2 huruf

f UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan “Setiap

Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak

memihak kepada kepentingan siapapun”. Selanjutnya Pasal 5 Ayat (2) huruf

h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN

menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya” serta Pasal 9 ayat (2) UU N0. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara, menyebutkan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan

invertensi semua golongan dan partai politik”.

(Gambar 2.13. Salah Satu ASN Pemprov Bangka Belitung Mengajukan Pertanyaan Pada Kegiatan Sosialisasi ASN Mengenani

Netralitas ASN dalam Pemilu 2019)


Larangan dan sanksi diterima oleh ASN yang melanggar dapat dilihat

pada Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, “pelaksana

dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang

mengikutsertakan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa”.

Sanksi yang diterima berdasarkan pasal 521 UU 7 Tahun 2-17, “dipidana

penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,-.

Selanjutnya pasal 280 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 juga mengatur.

“Aparatur sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu”. Sanksi yang diterima berdasarkan pasal 494 UU 7 Tahun 2017,

“dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.

12.000.000,-. Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin

Pegawai Negeri Sipil, “setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada

calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a)

ikut serta sebagai pelaksanan Kampanye; b) menjadi peserta Kampanye

dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c) sebagai peserta

Kampanye dengan mengerahkan PNS Lain. Kemudian dalam pasal 4 angka

13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, “setiap PNS

dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden

dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan.

Himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan

unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat”.


(Gambar 2.14. Ketua Bawaslu Babel Menyerahkan Banner Sosialisasi Netralitas ASN Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kep.

Bangka Belitung) Bawaslu Provinsi Bangka Belitung juga menggagas program pencegahan

dengan menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sosialisasi secara

masif dengan memberikan sejumlah X-Banner berisikan menjaga netralitas

ASN secara simbolis kepada 3 (tiga) instansi pemerintah yakni Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bangka Belitung, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Provinsi Bangka Belitung dan kantor Gubernur Bangka Belitung yang diwakili

langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung pada Senin 4 Maret

2019.

Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengatakan, ini

merupakan salah langkah yang dilakukan oleh Bawaslu untuk melakukan

pencegahan pelanggaran pemilu terutama di kalangan ASN yang ada di

bangka Belitung. Selanjutnya Bawaslu mengirimkan pesan tertulis beserta X-

Banner yang berisikan himbauan netralitas ASN kepada seluruh instansi

pemerintah yang ada di Bangka Belitung, Edi berharap dengan upaya ini

dapat mengurangi atau bahkan tidak ada sama sekali pelanggaran pemilu

terutama bagi kalangan ASN yang ada di Bangka Belitung.

D. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU

Pengawasan Tahapan Pemilih adalah aktifitas pengawasan yang

dilakukan selama masa Pemilu di Indonesia sesuai dengan jadwal dan tahapan

program tahapan Pemilu yang dirancang oleh KPU RI. Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung memiliki kewenangan tersebut untuk mengawasi tahapan


Pemilu. Tahapan Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU

dan seluruh jajarannya yang diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya hingga

ditingkat TPS.

Pembahasan mengenai dinamika pengawasan tahapan Pemilu dalam

buku ini memuat beberapa tahapan yang diawasi oleh Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung dan jajarannya, yaitu tahapan verifikasi Partai Politik, data

pemilih, pencalonan, dana kampanye, kampanye, logistik, pemungutan,

penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penetapan kursi dan calon terpilih

ditingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung. Tahapan subtanstif pada Pemilu 2019

sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2017 dan berakhir pada bulan pasca

sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU).

Disetiap tahapan yang diawasi memiliki potensi kerawanan dan dinamika

yang berbeda sehingga dapat mendapatkan hasil pengawasan yang variatif, dan

unik. Dinamika yang terjadi mengakibatkan penanganan disetiapan tahapan

menjadi berbeda – beda, dan intensifitas pola pengawasannya tidak sama pada

setiap tahapan.

1. Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Partai Politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dancita-cita yang sama.

Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk

melaksanakan programnya. 8 Peserta Pemilu Pemilu 2019 untuk

Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD

Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Proses menjadikan Partai Politik

agar dapat menjadi Peserta Pemilu pada Tahun 2019 harus melalui

tahapan yang cukup panjang selama beberapa waktu sebagaimana diatur

dalam jadwal dan tahapan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU RI. Proses

tersebut adalah proses pendaftaran, hingga proses verifikasi Partai Politik

yang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu dari tingkat pusat yaitu

Bawaslu RI hingga di Bawaslu Kabupaten/Kota karena mekanisme

pendaftaran dan verifikasi dilakukan secara terpusat namun ada

beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan oleh Partai Politik

ditingkat Kabupaten/Kota seperti penyerahan KTA dan E KTP sebagai

8 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka, Jakarta: 2008, hlm 160-161.


bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap

kabupaten/kota, dan daftar nama anggota partai politik beserta alamat,

beserta formulir yang ada dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun

2018 (F2-Parpol).

Partai Politik memiliki kesempatan yang sama dihadapan Undang –

Undang dan Peraturan yang berlaku untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun

2019. Syarat – syarat yang diatur pada ketentuan harus terpenuhi, dan

berikut ini adalah syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Tahun

2019:9

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang- Undang

mengenai Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima

persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi;

d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen)

jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam huruf c;

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan

memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan

pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan

kabupaten/kota;

f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

(satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai

Politik sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda

Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan;

g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya

tahapan Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik

kepada KPU;

9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 Ayat (1).


i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;

j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.

Pengawasan terhadap proses verifikasi Partai Politik meliputi

pendaftaran, hingga penetapan Partai Politik merupakan amanah dari

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang harus dilaksanakan oleh

Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilu hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Proses pengawasan ini mengacu pada jadwal dan tahapan Pemilu 2019

yakni dimulai dari tanggal 03 Oktober 2017 s.d 18 Februari 2018.

1.1. Masa pendaftaran dan penyerahan bukti keanggotaan Partai

Politik

Awal masa pendaftaran terdapat 20 Partai Politik yang

menyerahkan berkas bukti salinan keanggota Partai Politik ke KPU

Kabupaten/Kota dengan Partai Politik yang bervariasi di setiap

Kabupaten /Kota. Secara rinci Partai Politik pada masa penyerahan

berkas di KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung

terdapat jumlah yang bervariasi setiap Kabupaten/Kota. Berikut

hasil pengawasan penyerahan berkas Partai Politik di KPU

Kabupaten/Kota yakni sebagai berikut:

(Gambar 2.15. Partai Politik Yang Mendaftarkan di Tingkat Kabupaten/Kota

Bangka Belitung)

Partai Garuda

Partai Nasdem

Partai Gerindra

Partai PKS

Kab. Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah

Kab. Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Belitung Timur



Partai Idaman

Partai Berkarya

PPP


PKB

Kab. Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Timur




Partai PIKA

Partai Rakyat

Partai Hanura

Partai Golkar

Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Belitung Timur

Kab. Belitung Timur Kab. Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Belitung Timur


Partai PKPI

Partai Amanat

Nasional

Partai Perindo

Partai Demokrat

Kab. Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung




Partai Solidaritas

Indonesia

Partai PDI-P

Partai Bulan

Bintang

Partai Republik

Kab. Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Timur



Kab. Bangka Barat Kota Pangkalpinang Kab. Belitung Kab. Belitung Timur

(Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2019


Pendaftaran Partai Politik dilakukan ditingkat KPU RI, dan

penyerahan berkas pendaftarannya dilakukan ditingkat KPU

Kabupaten/Kota dengan menyerahkan salinan E KTP dan KTA,

daftar nama anggota beserta alamat anggota sesuai dengan yang

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Pada proses

penyerahan berkas ini, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan

Pendaftaran dan Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta

Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan

Partai Poltik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap verifkasi Partai Politik meliputi:

kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen

persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

jangka waktu pelaksanaan dilakukan paling lama 30 (tiga

puluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran;

kegandaan anggota Partai Politik; dan

anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat.

1.2. Masa verifikasi administrasi dan penetapan Peserta Pemilu

2019

Tahapan ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

mensupervisi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan

pengawasan dengan rentan waktu 17 Oktober 2017 s.d 30

November 2017. Tim Supervisi melakukan supervisi penelitian

administrasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan mendapatkan

beberapa informasi awal permasalahan di lapangan sepert adanya

anggota Partai Politik saat diverifikasi tidak mengetahui bahwa

dirinya adalah anggota Partai Politik.

Verifikasi adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan,

keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon

Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung juga melakukan pengawasan

terhadap verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat

Provinsi Kep. Bangka Belitung 15 Desember 2017 s.d 5 Februari

2018.


(Gambar 2.16. Anggota Bawaslu Bangka Belitung Melakukan Pengawasan

Melekat Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi)

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Verfikasi Faktual

kepengurusan Parati Politik untuk membuktikan keabsahan dan

kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang

meliputi:

jumlah daftar nama dan susunan pengurus Partai Politik di

tingkat provinsi; kebenaran daftar nama dan susunan

pengurus Partai Politik di tingkat provinsi;

kebenaran daftar nama pengurus perempuan Partai

Politik tingkat provinsi memperhatikan paling sedikit 30% (tiga

puluh persen); dan

domisili kantor tetap sesuai dengan surat keterangan dari

camat atau sebutan lain lurah/kepala desa atau sebutan lain

sampai berakhirnya tahapan Pemilu.

Hasil Verifikasi Faktual, KPU memberitahukan jadwal dan

tempat verifikasi faktual kepada Parpol dan juga Bawaslu Bangka

Belitung. Petugas Verfikasi Faktual dibekali dengan surat tugas, dan

langsung bertemua dengan kepengurusan inti yakni Ketua,

Sekretaris dan Bendahara sebagaiaman sesuai dengan Peraturan

Perundang – Undangan yang berlaku.

Tidak terdapat temuan pelanggaran mengenai keberadaan

kantor dan isi kantor untuk seluruh Partai Politik yang meliputi Alamat


kantor sesuai suket domisili, terdapat perjanjian sewa kantor, di

dalam kantor terdapat meja dan kursi kerja serta bendera, dan juga

terdapat plang kantor. Akan tetapi dalam verifikasi kepengurusan

Bawaslu menemukan ada perbedaan identitas antara data di SIpol

dan di E KTP yaitu data Serketaris PPP atasnama Hellyana. Pada

saat verifikasi terdapat ketidaksesuaian data antara Nama, NIK dan

Nomor KTA yang tertera pada SIPOL KPU dengan Nama, NIK, dan

Nomor KTA Asli yang dipegang oleh Sekretaris DPW. Saat verifkasi

yang bersangkutan mengakui bahwa benar sekretaris DPW PPP

dengan KTA dan E KTP asli yang di pegang. Untuk menindaklanjuti

hal ini DPD Partai PPP membuat surat pernyataan bahwa data yang

ada pada Sipol tidak sesuai dengan keanggotaan pada

kepengurusan DPW PPP dan menyampaikan surat pernyataan

tersbut kepada KPU Provinsi. Hal ini menjadi catatan bagi Bawaslu

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah menyurati KPU

Provinsi Perihal Permohonan Informasi Terkait Status Sekretaris

DPW Partai Persatuan Pembangunan ProvinsiKep. Bangka Belitung

pada tanggal 30 januari 2018.

Bawaslu juga mendapatkan temuan data anggota ganda dan

telah diberikan saran perbaikan kepada KPU dan calon Peserta

Pemilu pada saat proses verifikasi Partai Politik baik itu secara

langsung ataupun melaui surat. Saran yang diberikan oleh Bawaslu

Bangka Belitung dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kep. Bangka

Belitung agar melakukan pemeriksanaan ulang kembali terhadap

data Sipol atas temuan identitas KTP dengan Sipol yang berbeda

yaitu data sekretaris DPW PPP Bangka Belitung, sudah

ditindaklanjuti oleh KPU serta DPW Partai Politik PPP. Bahwa yang

bersangkutan adalah benar Anggota Partai Politik PPP dan terapat

kesalahan pengetikan data pada Sipol sehingga proses

perbaikannya harus melalui KPU RI. Hal ini sekaligus juga

merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung karena dalam melakukan

pengawasan lebih mengutamakan tahap pencegahan pelanggaran

karena potensi pelanggaran administrasi yang dapat sewaktu –

waktu terjadi jika terdapat kesalahan prosedur oleh KPU.


Pengawasan penelitian administrasi yang telah berlangsung,

Bawaslu menemukan terdapat 1.353 data keanggotaan yang

berpotensi ganda antar partai politik disetiap Kabupaten/Kota, 333

potensi ganda dalam satu Partai Politik disetiap Kabupaten/Kota, dan

734 anggota yang tidak memenuhi syarat. Data ganda tersebut

langsung ditindaklanjut oleh KPU untuk disampaikan kepada Partai

Politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan

perbaikan pada tahapan perbaikan karena diduga terdapat dokumen

E KTP dan anggota ganda. Berakhirnya masa verifiaksi administrasi

dan verifikasi faktual keanggota Partai Politik di tingkat

Kabupaten/Kota menandakan KPU RI akan segera melakukan

penetapan Peserta Pemilu ditingkat Nasional. Untuk di Bangka

Belitung dari keseluruhan 20 Partai Politik pendaftar tersebut telah

selesai dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh KPU Provinsi

Kep. Bangka Belitung dan jajaran serta melalui proses pengawasan

oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang

berlaku.

Penetapan Partai Politik tingkat Nasional terdapat 16 Partai

Politik Nasional yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Nasional

Tahun 2019 oleh KPU RI pada tanggal 17 Februari 2019,

dikarenakan terdapat beberapa partai tidak terpenuhi syarat

sehingga dinyatakan tidak dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun

2019, sedangkan Partai Politik yang terpenuhi syaratnya dapat

menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019.

9 Partai Politik tingkat Nasional yang tidak ditetapkan sebagai

Peserta Pemilu pada tanggal 17 Februari dengan SK KPU RI Nomor

58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018yang 6 diantaranya mendaftarkan di

KPU Kabupaten/Kota di Bangka Belitung dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat di tingkat Nasional karena beberapa hal yakni

untuk Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Rakyat, Partai Islam

Daman Aman (Idaman), dan Partai Republik dinyatakan tidak

memenuhi syarat administrative sehingga tidak dapat mengikuti

tahap verifikasi faktual. Lalu Untuk 2 Partai Politik seperti Partai

Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia


(PKPI) yang sudah melalui proses verifikasi faktual dinyatakan tidak

memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum.

Berikut ini adalah daftar Partai Politik yang ditetapkan menjadi

Peserta Pemilu Tahun 2019, yakni:

(Gambar 2.17. Partai Politik tingkat Nasional Pemilu 2019)

(Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2019)

Partai Politik yang tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu

mengajukan permohonan sengketa proses di Bawaslu RI dan hasil

akhir Putusan Bawaslu RI mengabulkan permogonan PBB dan PKPI

yang keduanya ditetapkan oleh KPU RI sebagai Peserta Pemilu

Tahun 2019 pada SK KPU RI Nomor 309/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/IV/2018 tanggal 13 April 2018 sehingga terdapat 16

Partai Politik yang menjadi Peserta Pemilu 2019 ditambah dengan

PBB dan PKPI.

Pengawasan yang berlangsung pada tahapan verifikasi Partai

Politik ini terdapat dinamika yaitu pada proses Verifikasi Faktual

Kepenguruan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

a) Bahwa Petugas Verifikator yang direkrut KPU ditingkat

Kabupaten/Kota masih ragu dalam menentukan keanggotaan

yang TMS;

b) Tedapat anggota Partai Politik yang menjadi sampel dari KPU

untuk verifikasi faktual tidak mengakui sebagai anggota Partai

Politik dan mengaku bahwa dirinya tidak tahu fotokopi E KTP

ada pada pihak Partai Politik. Untuk itu yang bersangkutan

membuat surat pernyataan Formulir Model

BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang menyatakan bahwa


bukan anggota Partai Politik dan dinyatakan tidak memenuhi

syarat.

c) Terdapat Pengurus Partai Politik yang mendampingi proses

verifikasi faktual hal ini menimbulkan berbagai persepsi pada

proses verifikasi dan tidak terdapat aturan yang melarang hal

tersebut.

d) Terdapat ketidaksesuaian antara data Sipol dan data hardcopy

nama anggota Partai Politik.

Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Bawaslu mengevaluasi

beberapa hal yakni, Jajaran KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dan

KPU Kabupaten/Kota harus secara efektif dan efisien dalam

melakukan pembinaan kepada petugas verifikator karena masih

ditemukan beberapa petugas verifkator yang ragu dan canggung

dalam menentukan status verfikasi BMS (Belum Memenuhi Syarat)

ata MS (Memenuhi Syarat). Selanjutnya, Terdapat kekosongan

aturan hukum secara teknis yang mengatur pendampingan verifikasi

faktual oleh pengurus Partai Politik sehingga hal ini diupayakan

masuk dalam pencegahan pelanggaran karena secara teknis KPU

tidak diatur, untuk ditindaklanjuti sebagai potensi pelanggaran

administrasi. Tidak hanya itu proses Pendaftaran Partai Politik

dengan system centralistic (terpusat) ini juga terlihat seperti proses

yang “menitipkan” sebagian persyaratan di daerah yang justru dapat

menimbulkan berbagai macam persoalan ditingkat daerah.

2. Pengawasan Tahapan Data Pemilih

Hak pilih merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga

negara tanpa terkecuali sebagaimana harus sesuai dengan persyaratan

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang tentu

dalam hal ini dilindungi oleh Negara. Di dalam lagu Mars Pengawas

Pemilu terdapat sepenggal lirik lagu “Menjaga Hak Pilih Diseluruh Negeri”

yang menjadi acuan semangat kerja Bawaslu dalam melakukan

pengawasan terhadap keterpenuhan hak – hak pilih bagi warga negara

khususnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Warga negara yang berhak menjadi pemilih pada Pemilu 2019 harus

memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Adapun persyaratan sebagai

pemilih adalah sebagai berikut:


a) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara

sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah

kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih

b) Warga Negara Indonesia didaftar 1 (satu) kali oleh

Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih

c) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh

pengadilan tidak mempunyai hak memilih

Bawaslu memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Pemilihan Umum dalam hal melakukan proses

pengawasan data pemilih Pemilu 2019. Di dalam Pasal 4 pada Peraturan

Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 ditegaskan bahwa dalam melakukan

pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan dengan cara

menyusun peta kerawanan, menentukan fokus pengawasan tahapan

pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih, pengawasan melekat,

analisis data, audit dan investigasi, pengawasan partisipatif, melakukan

koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait.

Secara geografis Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan wilayah

kepualuan yang terdiri dari dua pulau besar yakni Pulau Bangka dan

Pulau Belitung. Jumlah penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung

berjumlah 1.459.000 jiwa dengan jumlah pemilih sebanyak 932.569

pemilih pada Pemilu Tahun 2019. Berikut jumlah Pemilih per

Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2019:

Tabel 2.9. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 di Provinsi Kep. Bangka

Belitung

Kab/Kota

Jumlah

Kecamata

n

Jumlah

Desa/Keluraha

n

Jumla

h TPS Laki –

Laki

Peremp

uan

Jumlah

Total

BANGKA 8 81 871 105,72

5

101,008 206,733

BANGKA BARAT 6 64 511 66,298 62,418 128,716

BANGKA TENGAH 6 63 477 63,004 59,126 122,130

BANGKA SELATAN 8 53 548 65,621 62,031 127,652

BELITUNG 5 49 529 63,450 61,798 125,248

BELITUNG TIMUR 7 39 336 44,345 42,377 86,722

KOTA 7 42 531 67,341 68,027 135,368


PANGKALPINANG

JUMLAH TOTAL 47 391 3803 475,78

4 456,785 932,569

(Sumber: Berita Acara KPU Nomor 34/PL/02/1-BA/19/Prov/IV/2019)

Data pemilih Pemilu 2019 tabel di atas telah melalui berbagai macam

proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang – udangan

yang berlaku dan digunakan sebagai basis data untuk pemungutan dan

penghitungan suara serta pengadaan logistik Pemilu 2019 di Bangka

Belitung.

2.1. Hasil pengawasan tahap pencocokan dan penelitian data

pemilih

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menginstruksikan

kepada Bawaslu Kabupaten/Kota bersama – sama dengan Panwas

Kecamatan pada awal tahapan pencocokan dan penelitian data

pemilih untuk melakukan pemetaan wilayah yang rumah-rumahnya

tidak dilakukan pencoklitan karena wilayah tersebut bagian dari

wilayah perbatasan antar desa/kelurahan, pemukiman kumuh, hutan

lindung, konflik, pemukiman padat penduduk atau lainnya, membuka

Posko disetiap Kecamatan dan Kelurahan untuk menerima laporan

masyarakat, dan analisa terhadap data A-KPU.

Pada tahapan pencocokan penelitian yang dimulai tanggal 17

April s.d 17 Mei 2018 diseluruh Kabupaten/Kota khusunya pada

tingkat kecamatan membentuk suatu posko pengaduan data pemilih

untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat melaporkan diri

apabila tidak terdaftar pada daftar pemilih ataupun melaporkan jika

terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih namun

terdaftar dalam daftar pemilih. Berikut jumlah posko yang sudah

terdata:

(Tabel 2.10. Jumlah Aktifitas Posko Pada Tahapan Data Pemilih Pemilu

2019)

KABUPATEN/KOTA JUMLAH

POSKO

PEMILIH YANG MENDATANGI

POSKO

BANGKA BARAT 7 10

BELITUNG 6 5

BANGKA SELATAN 60 16


BELITUNG TIMUR 8 2

KOTA PANGKALPINANG 8 1

BANGKA TENGAH 7 3

BANGKA 9 4

JUMLAH TOTAL 105 41


105 posko yang terbentuk dan tersebar di 47 Kecamatan Se

Provinsi Kep. Bangka Belitung, akan tetapi jalannya aktifitas posko

tidak begitu siginifikan pemilih yang hadir ke posko Panwaslu

Kecamatan yakn iselama 30 hari hanya 41 orang pemilih yang hadir

dan melaporkan berbagai jenis keluhan seperti tidak terdaftar di DPT,

berencana pindah domisili pemilih belum rekam E KTP dan

sebagainya. Pemilih lebih menyukai melaporkan dirinya melalu telfon

tanpa hadir ke posko, hal ini yang mengakibatkan rendahnya pemilih

yang hadir ke posko.

(Gambar 2.18. Posko Pengaduan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan di

Kabupaten Bangka Selatan Kecamatan Lepar Pongok)

Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dilalui dengan

pengawasan yang sangat aktif oleh Panwaslu tingkat

Kelurahan/Desa atau yang sering dikenal masyarkat dengan sebutan

PKD. Data pemilih yang bermasalah ditemukan oleh PKD dilaporkan

secara berjenjang melalui Panwaslu Kecamatan hingga ke Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung. PKD melakukan pengawasan proses

pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran

Pemilih (Pantarlih) selama 30 hari.

4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan coklit yaitu Kabupaten

Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Bangka Selatan.


3 Kabupaten lainnya seperti Kota Pangkalpinang, Belitung, dan

Bangka tidak melaksanakan coklit dikarenakan memasuki tahapan

Pilkada 2018 pada bulan April 2018 dan bulan Mei 2018. Maka data

pemilih 3 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dan beririsan

dengan tahapan Pemilu tidak melaksanakan coklit melainkan data

pemilih DPT Pilkada akan dimutakhiran pada tahapan DPS dengan

menambahkan pemilih pemula dan pemilih Non E EKTP yang sudah

memenuhi syarat sebagai pemilih untuk ditetapkan sebagai DPS

Pemilu 2019 bersama Kabupaten/Kota lainnya.

Aktifitas pengawasan coklit yang dilakukan Panwaslu

Desa/Kelurahan menggunakan metode audit disetiap rumah yang

ada pada wilayah kerja Panwaslu dilingkungan Kelurahan/Desa.

Berikut data audit coklit yang dilakukan oleh Panwaslu

Desa/Kelurahan di 4 Kabupaten yang melaksanakan coklit Pemilu

2019.

(Grafik 2.2. Hasil Pengawasan Coklit Dengan Metode Audit Pemilih dan

Rumah)


PKD menemukan 21.077 Pemilih yang diaudit dan rumah yang

diaudit sebanyak 15.428 dari jumlah pemilih 469.779 pemilih di 1.760

TPS pada 4 Kabupaten/Kota se Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Beberapa masalah terhadap pelaksanaan pengawasan coklit ini

131.953 128.372

82.321

127.133

8.565 640 4.840 1.383

11.343 1.491 4.840 3.403

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Bangka Selatan Bangka Barat Belitung Timur Bangka Tengah

Jumlah Pemilih disetiap TPS Jumlah Rumah yang Diaudit

Jumlah Pemilih yang diaudit


dapat terselesaikan ditingkat Pantarlih setempat bersama dengan

PKD seperti pemilih belum terdaftar dan pemilih yang TMS.

(Gambar 2.19. Monitoring Pengawasan Coklit di Dusun Pangkalraya

Kecamatan Sungaiselan, Bangka Tengah)

Pengawas Pemilu tingkat Desa/Kelurahan menemukan data

pemiih yang tidak memenuhi syarat pada saat pengawasan dan audit

data pemilih dan kemudian disampaikan ke Petugas Pantarlih yakni

sebagai berikut:

(Grafik 2.3. Temuan Hasil Pengawasan Pada Tahapan Coklit Pemilu 2019)


1.0

45

14

.00

9

5.0

37

7.7

28

2.2

38

4.4

86

4.2

33

1.5

82

1.7

73

90

8

12

.31

3

2.2

25

1.3

92

63

4

48

8

25

28

39

0

0

B A N G K A S E L A T A N B A N G K A B A R A T B E L I T U N G T I M U R B A N G K A T E N G A H

Jumlah Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk kedalam daftar pemilih

Jumlah Pemilih belum memiliki E-KTP

Jumlah Pemilih yang data dalam Formulir A-KPU bermasalah

Pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada jauh dari TPSnya

Pemilih Dalam 1 KK beda TPS


27.819 pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam

daftar pemilih model A.KPU, dan form A.KPU yang bermasalah pada

elemen data pemilih sebanyak 17.219 pemilih seperti kosongnya

NIK, NKK, serta permasalahan pemilih beda KK dalam satu TPS

sebanyak 67 pemilih. Temuan tersebut sudah ditindaklanjut oleh

Pantarlih dan PPS setempat untuk diperbaiki sesuai dengan

peraturan perundang – undangan.

Hasil pengawasan tersebut tidak terdapat temuan dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlih dengan jenis pidana

maupun etik. Hal ini karenakan dilakukannya pencegahan melalaui

pengawasan coklit sangat diperketat oleh Panwaslu Desa/Kelurahan

sehingga garis koordinasi antara penyelenggara Pemilu dapat saling

berkoordinasi dalam penanganan temuan hasil pengawasan

bersama – sama.

2.2. Hasil pengawasan data pemilih ganda

Pendataan pemilih, tentu pemilih harus terdaftar sebanyak 1 kali

Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun

2017, bahwa pemilih harus terdaftar satu kali. Persoalan data ganda

bukan menjadi hal baru dalam setiap penyelenggaraan Pemilu

maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Data ganda merupakan data pemilih yang memiliki kesamaan

identik data elemen pemilih seperti NIK, nama, tanggal lahir, tempat

lahir dan secara nyata di lapangan hanya terdapat satu orang pemilih

saja. Ini merupakan sebuah anomaly yang ada pada setiap

pengelolaan daftar pemilih pada setiap Pemilu. Pola data ganda

pada setiap Pemilu tidaklah jauh berbeda, dan selalu muncul pada

setiap pengeloaan data pemilh. Hal ini secara analisis disebabkan

oleh beberapa faktor penting dalam pengelolaan data pemilih yaitu:

a) Proses sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4)

dengan Daftar Pemilih Pemilu terakhir yang menjadi dasar

pembuatan data pemilih untuk dicoklit. Proses sinkronisasi

yang dilaksanakan seringkali kurang maksimal sehingga data

ganda yang semestinya sudah dihapus muncul kembali pada

data pemilih bahan coklit yang sering disebut sebagai formulir

A (KPU). KPU dalam proses sinkronisasi ini harus


melaksanakannya dengan optimal yang berkoordinasi

bersama Bawaslu utnuk mencermati potensi ganda, pemilih

baru, pemilih pindah, pemilih sudah meninggal dunia

sehingga kegandaan ini dapat dicegah di awal tahapan

Pemilu.

b) Petugas Pemutakhiran data dan daftar Pemilih mendata

pemilih dua kali yang sering kali terjadi sehingga berdampak

pada pemilih yang ada pada data menjadi ganda.

c) Pencatatan administrasi kependudukan seringkali pemilih

pindah tempat tinggal tidak melapor kepada Pemerintah

setempat, hal ini berdampak pada proses coklit yang

dilakukan petugas hanya sebatas wilayah kerja sehingga

tidak menutup kemungkinan pemilih yang pidah tempat

tinggal juga dapat terdaftar ditempat tinggalnya yang baru.

Analisa data pemilih yang selalu menimbulkan berbagai

permasalah seperti data ganda, dan data TMS yang muncul berulang

kembali pada setiap penyelenggaran Pemilu pasca reformasi

bersumber dari 3 dimensi yaitu dimensi pertama akurasi daftar

kependudukan yang diterima oleh KPU dan jajaran dari Pemerintah

dan Pemerintah Daerah, dimensi kedua akibat dari dinamika

pertumbuhan perstiwa peristiwa demografis seperti kelahiran

(natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan manusia

(mobilitas) dari suatu tempat ketempat yang lain yang tidak mampu

diimbangi oleh langkah – langkah administrasi Pemilu di sisi yang

lain.10

Problematika data pemilih ganda tahapan penyempurnaan DPT

Bawaslu melihat peran aktif dari peserta Pemilu dan masyarakat

mulai menyoroti kisruh pemilih ganda yang ada secara Nasional

maupun di Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan dikeluarkannya

rekomendasi oleh Bawaslu RI pada penetapan DPT Pemilu 2019

yang disarankan agar disempurnakan kembali karena terdapat

beberapa masalah data ganda, juga atas masukan dari Peserta

Pemilu yang hadir. Oleh sebab itu, KPU Bangka Belitung berinisiasi

10

Nur Hidayat Sardini, Problematika Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Jurnal Bawaslu DKI Jakarta Edisi September 2018, hlm 185.


bersama Bawaslu Bangka Belitung melakukan konsolidasi dan

pencermatan bersama Peserta Pemiu pada tahapan

Penyempurnaan DPT.Berikut jadwal pencermatan bersama yang

dilakukan oleh Bawaslu, KPU dan Peserta Pemilu di Provinsi Kep.

Bangka Belitung.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan koordinasi

dan menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencermati

by name by address data pemilih agar dilakukan analisis ganda.

Metode yang dilakukan oleh Bawaslu Babel adalah salah satunya

analisa menggunaka teknologi informasi aplikasi kantor Microsoft

Acces. Data ganda dianalisa dengan mensinkronkan NIK, Nama, dan

Tanggal Lahir untuk mendapatkan gambaran data identik, tak hanya

itu Bawaslu juga mengelaborasi cara analisis dengan menggunakan

varian KK, dan Nama, NIK dan Tanggal Lahir, NIK dan Nama. Selain

itu Bawaslu juga mencermati data ganda secara bersama – sama

dengan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Peserta Pemilu,

sehingga dapat terwujudnya transparansi antar pihak yang terlibat

dalam penyelenggaraan Pemilu.

(Gambar 2.20. Rapat Koordinasi Bersama KPU Bangka Belitung Terhadap

Tindaklanjut Data Pemilih Ganda)

Jadwal pencermatan bersama yang sudah dilakukan KPU,

Peserta Pemilu, dan Bawaslu tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:


(Tabel 2.11. Jadwal Pencermatan Bersama Penyempurnaan DPTHP

Pemilu 2019)

KABUPATEN/KOTA TANGGAL

PENCERMATAN BERSAMA

TANGGAL PLENO DPTHP-1

Bangka Barat 9-Sep-18 12-Sep-18

Bangka Tengah 11-Sep-18 12-Sep-18

Bangka Selatan 10-Sep-18 12 dan 13 September 2018

Bangka 10-Sep-18 12-Sep-18

Belitung 11-Sep-18 12-Sep-18

Belitung Timur 10-Sep-18 12-Sep-18

Kota Pangkalpinang 10 dan 12 September 2018

12-Sep-18

Provinsi 7-Sep-18 13-Sep-18


Pasca analisa dan pencermatan bersama dengan KPU

sehingga pada hasil pengawasan dari tingkat Kabupaten/Kota hingga

Provinsi. Sejumlah 14.808 data pemilih ganda yang ditemukan

Bawaslu Babel dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta hasil

pencermatan bersama khususnya di Tahapan penyempurnaan DPT

(Daftar Pemilih Tetap), DPTHP-1 (Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan Pertama),dan DPTHP-2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil

Perbaikan Kedua).

Dinamika data ganda tersebut mengalami penurunan setelah

analisa awal tahapan DPS dengan jumlah angka yang tinggi yaitu

7561 data pemilih ganda yang terdiri dari ganda dalam

Kabupaten/Kota berjumlah 6223 dan ganda antar Kabupaten/Kota

berjumlah 1328 pemilih dengan jenis ganda NIK, Nama dan Tanggal

Lahir. Jumlah ini sangat tinggi dari semua tahapan data pemilih.

Analisa Bawaslu melihat hal ini terjadi karena tahapan DPS adalah

proses yang terbilang awal setelah proses sinkronisasi DP4 dan

Coklit sehingga diduga terdapat pemilih pindahan yang terdata dua

kali pada daerah yang berbeda, dan pemilih yang terdata dua kali

pada satu Kabupaten/Kota. Adapun grafik indeks data pemilih ganda

yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan

jajaran pengawasan Pemilu, serta pencermatan bersama KPU dan

Partai Politik adalah sebagai berikut:


(Grafik 2.4. Indeks Data Pemilih Ganda Temuan Bawaslu Babel Serta

Pencermatan Bersama KPU Babel Dan Peserta Pemilu)


Temuan data pemilih ganda yang mengalami penignkatan

siginifikan terjadi pada progress tahapan penyempurnaan DPT

sejumlah 1157 menuju penyempurnaan DPTHP-1 sejumlah 3260.

Secara rekomendasi Bawaslu Babel dan Bawaslu Kabupaten/Kota

hanya merekomenadasikan 1.483 pemilih ganda. Jumlah ganda

bertambah dikarenakan terdapat data temuan hasil pencermatan

mandiri KPU RI yaitu data ganda internal 12 orang dan ganda antar

Provinsi berjumlah 1.765 orang maka total ganda bertambah menjadi

3.260 pemilih ganda.

Temuan ganda tersebut selalu direkomendasikan oleh Bawaslu

Babel dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota agar difaktualkan terlebih dahulu untuk mengecek

keberanan data gandanya, serta menindaklanjutinya sesuai dengan

peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah

merekomendasikan serta memberikan himbauan kepada KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung pada sub tahapan DPS (Daftar

Pemilih Sementara), DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan), Penyempurnaan DPT (Daftar Pemilih Tetap),

Penyempurnaan DPTHP-1 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Pertama), dan Penyempurnaan DPTHP-2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil

7551

1601 1157

3260

1239

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

DPS DPSHP PENYEMPURNAANDPT

PENYEMPURNAANDPTHP-1

PENYEMPURNAANDPTHP-2


Perbaikan Kedua). Untuk rekomendasi data ganda keseluruhannya

yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah

sebagai berikut:

(Tabel 2.12. Jumlah Kegandaan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Tahapan Data Pemilih Pemilu 2019)

KATEGORI DPS DPSHP PENYEMPURNA

AN DPT

PENYEMPU

RNAAN

DPTHP-1

PENYEMP

URNAAN

DPTHP-2

JUMLAH GANDA 664 362 1157 1183 328

JUMLAH

REKOMENDASI

PROVINSI

1 1

REKOM

BAWASLU RI

DAN

PENCERMATAN

PROVINSI

2 2


3.694 pemilih ganda sudah direkomendasikan oleh Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung secara mandiri. Terhitung sejumlah 6

rekomendasi sudah dikeluarkan pada tahapan data pemilih Pemilu

2019 yang berkaitan dengan data pemilih ganda.

Bawaslu juga mengawasi tindaklanjut dari KPU serta data ganda

yang diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seperti ganda dalam

Kabuapaten/Kota dan serta data dari KPU RI yaitu ganda antar

provinsi sebagaimana data yang ditampilkan sebelumnya.

2.3. Keterpenuhan hak pilih bagi pemilih potensial

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan Pengawasan

terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih

Khusus (DPK) Pemilu 2019 yang dilaksanakan 16 Desember 2018

s.d 17 April 2019. Secara definisi dalam Peraturan KPU Nomor 37

Tahun 2018 DPTb didefiniskan sebagai Daftar Pemilih yang telah

terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu

Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS

tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS

lain. Lalu DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas

kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Pendataan DPTb merupakan tahapan yang sangat rawan

terutama pada keterpenuhan hak pilihnya, dan ketersediaan logistik


surat suaranya. Terhadap pendataan pemilih DPTb ini sudah

dilakukan uji materi yang menghasilkan putusan Mahkamah

Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019. MK memutuskan perkara

tersebut dan melahirkan beberapa point penting untuk pemilih DPTb

dalam Pemilu 2019 yakni sebelumnya pendataan dijadwalkan 30 hari

sebelum hari pemungutan suaradi TPS menjadi 7 hari sebelum hari

pemungutan suara di TPS, dan pembentukan TPS berbasis DPTb

pada tempat khusus seperti Lembaga Permasyarakatan (LAPAS).

Pemilih DPTb pada dasarnya merupakan pemilih DPT yang

pindah dikarenakan kondisi tertentu. Lalu perlu diketahui bersama

bahwa pemilih bersifat dinamis dan kita tidak pernah mengetahui

kapan pemilih akan pindah memilih oleh karena itu proses sosialisasi

kepada masyarakat harus giat dilaksanakan oleh KPU tertutama

sosialisasi kepada pemilih di wilayah terkonseterasi pada wilayah

khusus seperti Perguruan tinggi, Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), Perusahaan, dan LAPAS karena berpotensi pemilih tersebut

dari luar lokasinya menetap saat ini.

Pemilih potensial DPTb yang terkonsenterasi pada suatu

wilayah rawan berpotensi tidak terpenuhi hak pilihnya jika melihat

dari beberapa hal persyaratan pendataan pemilih DPTb yaitu,

sebelumnya pemilih potensial DPTb harus terdaftar sebagai pemilih

DPT ditempat asalnya. Apabila pemilih tidak terdaftar pada daerah

asalnya maka tidak dapat didaftarkan menjadi DPTb melainkan

menjadi DPK dan itupun harus sesuai dengan alamat pada E KTP.

Analoginya jika seseorang pemilih potensial DPTb tidak terdaftar

pada DPT asalnya dan tidak merubah EKTP ke tempat asalnya

maka yang bersangkutan pada hari H harus memilih di TPS asalnya

sesuai dengan alamat pada KTP, jika ini terjadi pada pemilih yang

tidak punya waktu untuk pulang ke tempat asal untuk memilih maka

pemilih tersebut tentu tidak memberikan hak pilihnya, terlebih lagi jika

melihat konteksi pada pemilih di LAPAS sangat tidak memungkinkan

bagi pemilih lapas untuk pulang ketempat asal dan memilih ditempat

asalnya.

Diketahui bersama untuk pengadaan surat suara Pemilu 2019

adalah Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah


Pemilih DPT ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih

tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU

sebagaimana diatur dalam pasal 344 Undang – Undang Nomor 7

Tahun 2017. Oleh karena itu keterpenuhan surat suara bagi pemilih

DPTb juga menjadi sebuah kerawanan yang harus diantisipasi

secara bersama – sama. Hal ini dikarenakan pemilih DPTb pada

dasarnya adalah pemilih DPT yang sudah terdaftar di TPS asalnya

yang dicetak surat suaranya ketika masih berstatus DPT, namun jika

pemilih tersebut beralih status dan terdata sebagai DPTb ditempat

tujuan maka TPS tujuan tidak melakukan pencetakan surat suara

untuk pemilih DPTb melainkan hanya untuk pemilih pada DPT

ditambah 2% cadangan di TPS tersebut. Lalu ketika DPTb pada

suatu TPS sangat besar dapat berpotensi kekurangan surat suara

pada TPS tersebut, oleh karena itu jajaran penyelenggara Pemilu

harus cermat dalam mengelola dan mengelompokan pemilih

berbasis DPTb pada TPS – TPS yang dimungkinkan memiliki pemilih

tidak banyak.

Logistik Pemilu juga rawan pada pendataan pemilih DPK,

dengan contoh semakin banyak pemilih DPK pada suatu TPS maka

kebutuhan surat suara juga semakin meningkat karena untuk pemilih

DPK tidak dilakukan pencetakan surat suara. Untuk di Provinsi Kep.

Bangka Belitung hal ini tentu menjadi pembahasan bersama antar

KPU dan Bawaslu untuk menentukan langkah – langkah efektif dan

efisien dalam mendata pemilih DPTb dan DPK. KPU Provinsi Kep.

Bangka Belitung mengambill langkah dengan melakukan

pengelompokan DPTb dan DPK pada TPS – TPS yang memiliki

pemilih tidak terlalu banyak sehingga dapat mengantisipasi

kekurangan surat suara. Tidak hanya itu hasil pembahasan dalam

Rapat Koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Kanwil Kemenkumham

juga melahirkan pembentukan TPS berbasis DPTb selagi

dimungkinkan untuk ketersediaan surat suaranya dan memenuhi

syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan

yang berlaku.

KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan surat dan berkoordinasi

dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta di tingkat Provinsi pada


tahap akhir pendataan DPTb dan DPK. KPU menyampaikan bahwa

terdapat permasalahan yaitu terdapat masyarakat yang memiliki hak

pilih tapi tidak terdaftar di DPT asalnya dan saat ini bertempat tinggal

di beberapa Kabupaten/Kota di Bangka Belitung. Sehingga yang

bersangkutan harus didaftarkan menjadi DPK di tempat asalnya saja

sesuai dengan alamat pada E KTP. Oleh karena itu KPU

Kabupaten/Kota mengeluarkan surat kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota untuk meminta rekomendasi agar pemilih DPK

dirubah menjadi DPT sehingga dapat terpenuhi syarat sebagai

pemilih DPTb terutama pada Pemilih yang ada pada LAPAS. Hal ini

dilakukan KPU didasari pada Keputusan KPU RI Nomor

227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Mengelompok di suatu wilayah tingkat desa/kelurahan;

b) Jumlah pemilih DPK cukup banyak dan tidak dimungkinkan

untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat

suara cadangan di TPS yang sudah ada di desa/kelurahan

tersebut;

c) Proses DPK menjadi DPT dilakukan berkoordinasi dengan

Bawaslu Kabupaten/Kota setempat;

d) Dilakukan proses rekapitulasi dan penetapan perbaikan DPT

hasil rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

Bawaslu Kabupaten/Kota kecuali Bawaslu Kabupaten Bangka

Barat telah merekomendasikan pemilih DPK untuk dijadikan DPT

(perbaikan DPT) berdasarkan hasil penelitian dan penceramtan

bersama KPU Kabupaten/Kota. Hasil penelitian tersebut ditemukan

bahwa jumlah DPK yang tinggi dan DPTb serta DPT pada suatu

tempat yang memiliki pemilih terkonseterasi di Lapas, Rutan, dan

Perguruan Tinggi berdampak pada kekurangan surat suara sehingga

melalui surat resmi KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi

tersebut dengan melakukan koordinasi, konsolidasi pencermatan

bersama dan penelitian terlebih dahulu. Berikut data

Kabuapaten/Kota yang merekomendasikan Pemilih DPK menjadi

DPT sebagai berikut:


(Tabel 2.13 Rekomendasi Pemasukan DPK menjadi DPT Pemilu 2019 di

Bangka Belitung)

N

O KAB/KOTA

JML

DPTHP-2 TMS

PEMILIH

BARU

PERBAIKAN

DATA KETERANGAN

1 Bangka 206.733 444 63 0 REKOMENDASI

PERBAIKAN DPT

2 Bangka Barat 128.716 140 0 0 TIDAK ADA

REKOMENDASI

3 Bangka Tengah 122.130 0 40 353 REKOMENDASI

PERBAIKAN DPT

4 Bangka Selatan 127.652 59 77 37 REKOMENDASI

PERBAIKAN DPT

5 Belitung 125.248 83 12 0 REKOMENDASI

PERBAIKAN DPT

6 Belitung Timur 86.722 180 5 0 REKOMENDASI

PERBAIKAN DPT

7 Pangkalpinang 135.368 0 550 0 REKOMENDASI

PERBAIKAN DPT

JUMLAH TOTAL 932.569 906 748 390


Dampak pada peningkatan jumlah pemilih tetap karena

pemasukan DPK menjadi DPT merupakan penambahan pemilih baru

pada proses perbaikan DPT atau disebut Daftar Pemilih Hasil

Perbaikan Tahap ke-3. Tetapi hal ini tidak diakomodir oleh KPU RI

dikarenakan waktu dan jumlah logistik besar yang diadakan sangat

singkat sedangkan hari pemungutan suara sudah sangat dekat.

Maka pada Pleno DPTb Pasca Putusan MK, pemilih ini dikembalikan

ke dalam DPK dan dijadikan DPTb dengan ketentuan bagi pemilih

khusus di Lapas, dan di Rutan sejumlah 178 pemilih Lapas yang

baru dijadikan DPTb lapas dari penduduk Bangka Tengah, Bangka

Selatan, Belitung Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang, lalu 63

orang sudah terdaftar DPTb Lapas Bangka, serta 506 adalah pemilih

non lapas di Kota Pangkalpinang, Bangka Selatan dan Belitung

Timur. Proses ini tentu berdampak pada data pemilih yang

ditetapkan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dikembalikan kepada

DPTHP tahap ke-2 dikarenakan KPU RI tidak dapat mengkomodir


DPTHP tahap ke-3 dengan jumlah pemilih yang bertambah sehingga

berdampak pada ketersediaan logistik, mengingat pada saat itu hari

pemungutan suara sudah sangat dekat terhitung dengan hitungan

hari sehingga jumlah pemilih di Bangka Belitung kembali menjadi

932.569 dan jumlah TPS 3.803.

Selanjutnya pada tahap akhir, jumlah DPTb dan DPK ditetapkan

oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai berikut:

(Grafik 2.5. Jumlah DPTb Pemilu 2019 di Bangka Belitung)

(Sumber: Berita Acara KPU Nomor 30/PL/02/1-BA/19/Prov/IV/2019)

Data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) Non DPT

adalah pemilih yang tidak ada dalam daftar pemilih merupakan data

pemilih potensial yang tak kalah penting dari temuan data ganda.

Data ini diawasi oleh Bawaslu Bangka Belitung beserta jajarannya

sebanyak 130.994 yang merupakan indikasi dari pemilih yang tidak

terdaftar pada saat coklit Pemilu.

Langkah awal setelah analisa dan pencermatan adalah Bawaslu

mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

terhadap data tersebut pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan nomor

surat 186/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/X/2018. Sejumlah 2.792 pemilih

DP4 tersebut yang ada pada DPT Pemilu 2019, serta diinstruksikan

1063 1006

658 659 604

738

360

523

1588

755

967

730

2263

1240

0

500

1000

1500

2000

2500

PEMILIH MASUK PEMILIH KELUAR

BANGKA BANGKA BARAT BANGKA TENGAH BANGKA SELATAN

BELITUNG BELITUNG TIMUR PANGKALPINANG


kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi proses faktual

yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Kep.

Bangka Belitung.Data tersebut, pada tanggal 7 November 2018 KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung menyurati Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung terkait dengan hasil tindaklanjut data pemilih ganda

dan DP4 Non DPT dengan nomor surat 494/PL.01.2-

SD/19/Prov/XI/2018 bahawa data ganda dan DP4 Non DPT sedang

dalam proses tindaklanjut oleh KPU Provinsi bersama jajaran KPU

Kabupaten/Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Hasil tindaklanjut KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah

sebagai berikut:

( Grafik 2.6. Hasil Tindaklanjut DP4 Non DPT Oleh KPU Provinsi Kep.

Bangka Belitung)


DPTHP-2 tingkat Provinsi Kep Bangka Belitung saat akan

dilakukan penetapan ditemukan penambahan pemilih yang cukup

siginifikan dikarenakan terdapat 20.972 pemilih DP4 Non DPT

dimasukan ke dalam DPT, dan proses ini terjadi sangat langka

selama penyelenggaraan Pemilu karena pemasukan data pemilih

baru pasca ditetapkannya DPT yang diakomodir dalam

penyempurnaan DPTHP-1 menjadi DPTHP-2.

Pendataan Pemilih menjadi semakin menarik pada saat tahap

akhir pentepan DPTHP-2 yaitu mengenai pembentukan TPS

berbasis DPTb di Universitas Bangka Belitung Desa Balunijuk

Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sejumlah 1 TPS dengan

29.855

19.647

60.520

-

20.972

TIDAK ADA DIDP4

ADA DI DPT TMS PINDAHAN DIMASUKKANDALAM DPT

DP4 NON DPT HASIL TINDAKLANJUT KPU BANGKA BELITUNG


jumlah pemilih pindahan sebanyak 261 pemih. Sebanyak 1 TPS

tersebut telah dibatalkan oleh KPU RI dikarenakan penambahan TPS

tidak mencukupi logistic pada saat pemungutan suara, sehingga 261

pemilih tersebut dialihkan ke TPS terdekat dalam satu Kecamatan

Merawang meskipu berdampak pada domisili pemilih yang akan

sangat jauh dengan TPS nya, yakni jarak paling jauh adalah 10 KM

dari Desa Balunijuk ke Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang

Kabupaten Bangka.

(Gambar 2.21. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetahapan DPTHP-2)

Evaluasi terhadap pengawasan tahapan dan subtahapan

pemutakhiran data dan daftar pemilih yakni sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melihat dalam

proses pendataan pemilih , terdapat kekeliruan dalam

aplikasi sidalih yaitu pada saat temuan data pemilih ganda

yagn sudah di TMSkan kembali muncul pada tahapan

berikutnya dengan identitas yang sama. Untuk itu KPU harus

melakukan pemutakhiran terhadap system analisa data

pemilih yang menjadi instrument kunci pada saat pendataan

Pemilih.

b. Data DP4 sering kali bermasalah hingga kembali

dimunculkan pada tahapan DPTHP-2 sebanyak 130.995 di

Bangka Belitung. Ini menandakan pada saat sinkronisasi

data DP4 dengan DPT Terakhir pada saat sebelum coklit


tidak dilakukan dengan sempurna sehingga melahirkan

permasalah lainnya seperti DP4 Non DPT pada tahapan

DPTHP-2. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dan

pemerintah daerah harus berkonsolidasi secara bersama –

sama terhadap data DP4 yang nantinya akan

disinkronisasikan dengan DPT Terakhir sebagai bahan

pemutakhiran data pemilih.

Pendataan pemilih berbasis DPTb dibutuhkan reformulasi baru

terhadap pendataannya, dikarenakan data pemilih pindahan ini

bersifat sangat dinamis dan acapkali menjadi permasalahan pada

pemungutan suara. Masyarakat masih banyak tidak mengetahui

tentang syarat memilih pindahan pasca ditetapkan DPT. Maka

Bawaslu Babel ingin agar seluruh jajaran KPU mensosialisasikannya

dengan aktif terhadap hal tesebut. Selanjutnya pengelolaan

pendaftarannya dimaksimalkan hingga 1 hari sebelum pemungutan

suara sama dengan DPK, dengan ketentuan DPTb harus diketahui

jumlah potensinya, dan dilakukan pengadaan surat suara terhadap

potensi DPTb tersebut ditambahkan 2% Per TPS dari jumlah surat

suara DPT, dan DPTb. Hal ini akan mengantisipasi kekurangan surat

suara meskipun pemilih DPTb akan aktif pada 1 hari sebelum

pemungutan suara.

Hasil analisis data pemilih yang ada di Provinsi Kep. Bangka

Belitung melihat data pemilih mengalami perubahan yang cukup

siginifikan yang dipengaruhi oleh masuknya Data DP4 Non DPT,

pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih baru. Berikut indeks

perubahan data pemilih selama masa tahapan data pemilih di Pemilu

2019 khususnya di Provinsi Kep. Bangka Belitung.


(Grafik 2.7. Indeks Perubahan Data Pemlih Pada Pemilu 2019 di Bangka

Belitung)


Perubahan data pemilih tersebut mengalami peningkatan yang

cukup siginifikandari tahapan DPT hingga DPTHP-2 meningkat

menjadi 18.635 pemilih. Hal ini dikarenakan terdapat data pemilih

baru yang didaftarkan oleh KPU Bangka Belitung yang salah satunya

bersumber dari DP4 Non DPT dan temuan hasil pengawasan

Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD RI

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung bersama dengan jajaran

sekretariat melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses

pencalonan bagi calon DPD RI di Kep. Bangka Belitung sesuai dengan

jadwal tahapan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berikut

fokus pengawasan yang direncanakan oleh Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung dalam mengawasi tahapan Pencalonan DPD,:

Pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD

yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota meliputi:11

a) syarat dukungan yang terdiri atas:

1) penyerahan syarat dukungan;

2) verifikasi syarat dan sebaran dukungan;

3) perbaikan syarat dukungan;

11

Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal 1, Ayat 2.

921.182

911.591

913.934

913.239

931.125

932.569

933.316

932.569

900.000 905.000 910.000 915.000 920.000 925.000 930.000 935.000

DPS

DPSHP

DPT

DPTHP

DPTHP-1

DPTHP-2

DPTHP-3

PENGEMBALIAN KE DPTHP-2


4) Verifikasi Faktual syarat dukungan; dan

5) rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual;

b) pencalonan yang terdiri atas:


2) penetapan DCS (Daftar Calon Sementara

3) penetapan DCT (Daftar Calon Tetap)


5) penetapan DCS (Daftar Calon Sementara)

6) penetapan DCT (Daftar Calon Tetap)

Aktifitas Pengawasan berlangsung selama masa pencalonan

dilakukan untuk memastikan:12

a. kebenaran, ketepatan, dan keabsahan syarat dukungan calon dan

proses pencalonan;

b. kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan;

c. transparansi proses penyusunan DCS dan DCT;

d. kemudahan masyarakat dan peserta Pemilu untuk menyampaikan

masukan dan tanggapan terhadap DCS dan DCT.

(Gambar 2.22. Dokumentasi Petugas Pengawasan melakukan cros check berkas pencalonan dari LO Partai Politik)

Aktifitas pengawasan penacalonan, Bawaslu Babel menggunakan alat

kerja serta pedoman perbawaslu yang berlaku sebagai acuan dalam

12

Ibid, Pasal 3.


mengawasi tahapan pencalonan yang berlangsung. Tidak hanya itu,

pembagian kerja juga dilakukan oleh Bawaslu Babel yang melibatkan

seluruh staf sekretariat yang membantu proses pengawasannya.

3.1. Tahap verifikasi dukungan calon DPD RI

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mengawasi tahapan

pencalonan DPD RI sejak tanggal 26 Maret 2018 s.d 23 September

2018 yaitu dimulai dari pengumuman penyerahan dukungan,

penyerahan syarat dukungan, verifikasi syarat dan sebaran

dukungan, perbaikan syarat dukungan, Verifikasi Faktual syarat

dukungan, rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual, pendafataran calon

sampai dengan ditetapkannya menjadi DCT bagi Calon DPD RI

Pemilu 2019.

Syarat untuk dukungan bagi calon perseorangan DPD RI

wilayah Bangka Belitung adalah sebesar 1000 dukungan dari

pemilih, yang harus tersebar di 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kep.

Bangka Belitung. KPU menetapkan jumlah sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku dengan basis dukungan ada

pada DPT Pemilu/Pilkada terakhir, dengan rincian sebagai berikut:

(Grafik 2.8. Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan DPD RI Dapil

Babel)

(Sumber: SK KPU RI Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota sebagai Dasara Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan DPD RI)

Masa penyerahan dukungan bakal calon DPD RI tanggal 22 s.d

26 April 2019 terdapat sejumlah 17 baka calon DPD RI yang

menyerahkan berkas ke KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Petugas KPU melakukan pemeriksaan terhadap dukungan tersebut

915.853

4 1000 0

200.000400.000600.000800.000

1.000.000

Jumlah DPTPemilu/Pilkada Terakhir

Jumlah Minimal 50%sebaran wilayah di

Kab/Kota

Syarat minimaldukungan

Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan DPD RI Dapil Bangka Belitung


terlebih dahulu agar jika terdapat kekurangan atau berkas rusak

dapat diperbaiki sampai dengan tanggal 26 april 2018.

Bawaslu mengawasi proses penyerahan dukungan tersebut dan

mengawasi pemeriksanaan berkas dukungan yang dilakukan oleh

petugas KPU, dan ditemukan 1 bakal calon yang tidak lengkap

jumlah dukungan berupa fotokopi E KTP. Hingga hari akhir

penyerahan dukungan tanggal 26 April 2018 pukul 23.36 WIB

terdapat satu bakal calon yang membatalkan diri untuk menyerahkan

dukungan untuk bakal calon perseorangan DPD RI atas nama Joji

Eka Putra.

Proses penyerahan dukungan bakal calon perseorangan DPD

RI Dapil Bangka Belitung tidak ditemukan dugaan pelanggaran

karena proses dan teknis pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berikut data

penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD RI pada Pemilu

2019 di Bangka Belitung. Berikut data penyerahan dukungan bakal

calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka Belitung.

(Tabel 2.14. Penyerahan Dukungan Calon DPD RI)

Tanggal Penyerahan

Nama Jumlah Sebaran Total

22-Apr-18 Bahar Buasan 4 1179

23-Apr-18 Darmansyah Hussein 5 1105

24-Apr-18 Hudarni Rani 7 1701

25-Apr-18 Herry Erfian 5 1367

25-Apr-18 Suharto 6 1597

25-Apr-18 Ust. Zuhri 7 1764

25-Apr-18 Alexander Fransiscus 6 2343

25-Apr-18 Tellie Gozalie 5 1208

25-Apr-18 Noorhari Astuti 5 1150

25-Apr-18 Saidi KM 4 1894

26-Apr-18 Eka Mulya Putra 7 1552

26-Apr-18 Ade Sumiati 5 1043

26-Apr-18 Zaidan 6 1115

26-Apr-18 Ernawan Rebuin 7 1213

26-Apr-18 Hamzah 5 1143

26-Apr-18 Joji Eka Putra BATAL MENYERAHKAN

26-Apr-18 Andri 4 1250



Tahap Penelitian Administrasi tahap 1 (pertama) tanggal 27 April

s.d 10 Mei 2018 terdapat bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat

(BMS) sejumlah 11 bakal calon sehingga dilakukan proses perbaikan

syarat dukungan dengan kembali menyerahkan dukungan E KTP

dengan batas minimu sesuai jumlah kekurangannya bagi tiap bakal

calon yang dinyatakan BMS. Adapun proses data penelitian

administrasi tahap 1 yakni sebagai berikut:

(Tabel 2.15. Pengawasan Tahapan Penelitian Administrasi Tahap -1 Calon DPD RI Dapil Bangka Belitung)

Nama Bakal Calon

DPD

Jumlah

dukungan

pemilih

yang

diserahkan

Total jumlah

daftar

pendukung

yang tidak

memenuhi

syarat hasil

penelitian

administrasi

Jumlah

daftar

pendukung

yang telah

di perbaiki

Sisa

Dukungan

Status hasil

Perbaikan

Penelitian

Administrasi

BMS/MS

Ade Sumiati 1043 453 608 1198 MS

Tellie Gozelie, SE 1208 295 151 1064 MS

Dr. Zaidan 1115 322 506 1299 MS

Herry Erfian 1367 585 799 1581 MS

Suharto 1597 678 312 1231 MS

Ernawan Rebuin 1213 236 304 1281 MS

Hj. Noorhari Astuti 1150 315 393 1228 MS

Bahar Buasan 1179 343 441 1277 MS

Darmansyah Hussein 1105 173 270 1202 MS

Hamzah 1143 224 387 1306 MS

Andri 1250 574 439 1115 MS


Jumlah dukungan di atas dilakukan kembali penelitian

administrasi tahap-2 (kedua) dan seluruh bakal calon anggota DPD

sebanyak 16 orang dinyatakan MS pada Penelitian administrasi

kedua sehingga dapat mengikuti proses tahapan berikutnya yaknii

tahapan verifikasi faktual. Berikut data jumlah dukungan yang akan

dilakukan verifikasi faktual:


(Grafik 2.9. Jumlah Sisa Syarat Dukungan Pasca Penelitian Adm Ke 2

Calon Anggota DPD RI Dapil Bangka Belitung)


Tahapan Verifikasi Faktual tahap pertama terdapat bakal calon

yang dinyatakan belum memenuhi syarat sejumlah 6 orang yakni

sebagai berikut:

(Tabel 2.16. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Anggota

DPD RI Tahap 1)

Nama Bakal Calon DPD

Jumlah dukungan

pemilih yang

diserahkan

Total jumlah yang

disampel

Dukungan TMS

(Proyeksi)

Sisa Syarat

Dukungan MS

Status Faktua

l

Catatan Hasil Pengawasan

Kejadian Khusus

Ade Sumiati 1131 114 406 725 BMS

Alexander Fransiscus

1371 138 507 864 BMS

Andri 1085 112 396 689 BMS

Eka Mulya Putra 1232 128 264 968 BMS

Saidi KM 1039 103 362 677 BMS

Zaidan 1232 122 243 989 BMS

Bahar Buasan 1145 116 109 1036 MS

Darmansyah Hussein

1185 118 150 1035 MS

Ernawan Rebuin 1241 136 151 1090 MS

Hamzah 1280 114 138 1142 MS

Herry Erfian 1293 130 210 1083 MS

Hudarni Rani 1414 142 190 1224 MS

Noorhari Astuti 1212 122 190 1022 MS

Suharto 1205 125 121 1084 MS

1232 1131 1143 1055 860

1371 1293 1205 1039

1414 1241 1212 1145 1185 1280

1085

0200400600800

1000120014001600

JUMLAH SISA SYARAT DUKUNGAN PASCA PENELITIAN ADM KE 2


Tellie Gozalie

1055 105 50 1005 MS

mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai bakal calon peserta pemilu perseorangan DPD RI

Ust. Zuhri 1143 125 52 1091 MS


Tahap verifikasi faktual pertama ini bakal calon memperbaiki

syarat dukungan yang kurang yaitu bagi bakal calon DPD RI atas

nama Ade Sumiati, Alexander Fransiscus, Andri, Eka Mulya Putra,

Saidi KM, Zaidan dan menyerahkan tepat waktu kepada KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung sehingga tidak ditemukan dugaan

pelanggaran pada proses penyerahan perbaikan dukungan pertama

untuk dilakukan verifikasi faktual tahap kedua.

Tanggal 30 Juli s.d 12 Agustus 2018 KPU Provinsi Kep. Bangka

Belitung dan jajaran KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK

(Panitia Pemilihan Kecamatan) melakukan verifikasi faktual

dukungan hasil perbaikan pertama dengan hasil sebagai berikut:

(Tabel 2.17. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Hasil

Perbaikan Pertama Calon Anggota DPD RI)

Nama

Sisa Dukung

an Faktual-

1

Perbaikan

Dukungan-1

Jumlah Total

Dukungan

Sampel

Faktual

Ms (Proyek

si)

Tms (Proyeksi)

Jumlah Akhir

Dukungan

Ade Sumiati 725 372 1097 38 354 18 1079

Alexander Fransiscus

864 184 1048 47 184 0 1048

Andri 689 372 1061 63 321 51 1010

Zaidan 989 44 1033 4 44 0 1033

Eka Mulya Putra 968 140 1108 14 140 0 1108

Saidi KM 677 368 1045 69 325 43 1002

Bahar Buasan 1036 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1036

Darmansyah Hussein

1035 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1035

Ernawan Rebuin 1090 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1090

Hamzah 1142 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1142

Herry Erfian 1083 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1083

Hudarni Rani 1224 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1224

Noorhari Astuti 1022 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1022

Suharto 1084 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1084


Tellie Gozalie 1005 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1005

Ust. Zuhri 1091 MS Pada Verifikasi Faktual Tahap-1 1091


Tahapan ini terdapat salah satu bakal calon DPD RI yang

mengajukan pengunduran diri dikarenakan berencana akan

mengikuti pencalona DPR RI melalui jalur Partai Politik yaitu atas

nama Tellie Gozailie dengan jumlah dukungan perseorangan

sejumlah 1005 dukungan.

3.2. Tahap pendaftaran calon DPD RI

Tanggal 2 s.d 8 Juli 2018 KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

mengumumkan pendaftaran calon untuk calon DPD RI Pemilu 2019,

dan pendaftaran calon dimulai pada tanggal 9 s.d 11 Juli 2018. Pada

masa pendaftaran Calon DPD RI, Bawaslu mengawasi proses

pendaftaran dengan membentuk petugas pengawasan yang terdiri

dari Ketua dan Anggota Bawaslu, bersama jajaran sekretariat

Bawaslu Provinsi Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bakal calon awalnya yang melakukan proses verfiikasi faktual

dukungan sejumlah 16 bakal calon, namun terdapat bakal calon yang

mengundurkan diri pada tahapan verifikasi faktual dukungan yakni

atasnama Tellie Gozailie dengan alasan mendaftarkan diri sebagai

calon DPD RI Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Oleh karena itu,

jumlah pendaftar calon DPD RI berjumlah 15 bakal calon DPD RI

yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung tepat

waktu.

(Tabel 2.18. Rekapitulasi Waktu Pendafratan Calon Anggota DPD RI Dapil

Bangka Belitung Pemilu 2019)

Nama Bakal Calon DPD

Waktu Mendaftar Waktu Selesai Pendaftaran (mendapat TT)

Suharto 09 JULI 2018, PUKUL 08.57 WIB

09 JULI 2018, PUKUL 15.08 WIB

Eka Mulya Putra 09 JULI 2018, PUKUL 14.21 WIB


Ade Sumiati 9 JULI 2018, PUKUL 09.18 WIB


Ust. Zuhri 9 JULI 2018, PUKUL 10.58WIB


Darmansyah Hussein 10 JULI 2018, PUKUL10.00 WIB

10 JULI 2018, PUKUL11.55 WIB

Zaidan 10 JULI 2018, PUKUL15.00 WIB



Bahar Buasan 10 JULI 2018, PUKUL15.38 WIB


Hamzah 11 JULI 2018, PUKUL 13.30WIB

11JULI 2018, PUKUL 23.36 WIB

Herry Erfian 11 JULI 2018, PUKUL 20.00 WIB

11JULI 2018, PUKUL 21.51WIB

Saidi KM 11 JULI 2018, PUKUL 20.20 WIB


Alexander Fransiscus 11 JULI 2018, PUKUL10.30 WIB


A. Hudarni Rani 11 JULI 2018, PUKUL10.40 WIB


Ernawan Rebuin 11 JULI 2018, PUKUL10.41 WIB

11JULI 2018, PUKUL14.10 WIB

Andri 11 JULI 2018, PUKUL13.37 WIB


Noorhary Astuti 11 JULI 2018, PUKUL16.20 WIB



Persyaratan calon dapat dikatakan terlengkapi, dan syarat

tersebut dicermati oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung. Hasil

pencermatan tersebut ditemukan satu orang bakal calon yang

merupakan mantan terpidana korupsi. Lalu terdapat perbedaan huruf

nama yaitu bakal calon atasnama Hudarni Rani, dan Ust. Zuhri M.

Syazali, LC., MA. Untuk syarat calon tersebut selanjutnya dilakukan

verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung pada

tanggal 12 s.d 18 Juli 2018.

Tanggal 31 Agustus s.d 1 September 2018 KPU RI melakukan

penyusunan DCS bahwa terdapat satu calon DPD RI yang tidak

memenuhi syarat calon pada pasal 60 Pasal 1 huruf (j) Peraturan

KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan

Pemilihan Umum, yakni bahwa 1 orang bakal calon DPD adalah

benar mantan terpidana korupsi sehingga bakal calon tersebut tidak

dapat dimasukan ke dalam DCS.


(Tabel 2.19. Penetapan Calon Anggota DPD RI Pemilu 2019)


Tanggal 14 s.d 20 September 2018 KPU RI melakukan

penyusunan DCT bagi calon anggota DPD RI Pemilu 2019 Dapil

Bangka Belitung. Tidak terdapat temuan pada proses penyusunan ini

sehingga penetapan DCT dapat berlangsung pada tanggal 20

September 2018 dan pencabutan nomor urut pada tanggal 21

September 2018 dengan jumlah calon yang ditetapkan sebanyak 14

calon DPD RI, yakni sebagai berikut. Akan tetapi pasca putusan

Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tanggal 13 September

2018 dan perubahan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menjadi

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan KPU Nomor

30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah yang menindaklanjuti putusan MA dengan surat maka

Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat karena syarat calon

mantan terpidana korupsi dapat mengajukan gugatan ke Bawaslu

sesuai dengan tingkatannya. Pasca putusan sengketa proses oleh

Bawaslu RI Nomor 028/PS/REG/Bawaslu/IX/2018 dibacakan tanggal

25 September 2018, maka bakal calon DPD RI atasnama Hamzah

dinyatakan dapat dimasukan ke dalam DCT sepanjang yang

bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang

– undangan yang berlaku.

No. Urut

Calon Nama Calon

No. Urut

Calon Nama Calon

21 Ade Sumiati 28 Ir. H. Ernawan Rebuin, MM

22 Drs. H. A. Hudarni Rani, SH

29 Herry Erfian, ST

23 Alexander Fransiscus 30 Hj. Noorhary Astuti, S. Sos

24 Andri 31 Drs. Saidi, KM

25 Bahar Buasan, ST, MSM., M. Sc

32 Suharto, S. IP., M. Si

26 Ir. H. Darmansyah Hussein 33 Dr. H. Zaidan, SH., S. Ag., M. Hum

27 Eka Mulya Putra, SE., M. Si

34 Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC, MA

35 Hamzah


4. Pengawasan Tahapan Pencalonan DPRD Provinsi

Tahapan pencalonan memiliki arti penting karena memiliki

konsekuensi ketika calon tersebut terpilih nantinya. Proses pengawasan

harus dilaksanakan dengan maksimal dengan memperkuat kajian hukum

terhadap syarat calon, identifikasi dokumen syarat calon pencalonan, dan

koordinasi dengan instansi lainnya untuk proses penelusuran dokumen

jika terdapat kecurigaan terhadap data syarat calon yang diajukan.

Logikanya, ketika proses pencalonan masih menyisahkan permasalahan

secara hukum akan berdampak pada legitimasi calon terpilih dan kualitas

dari Pemilu akan semakin dipertanyakan oleh publik.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung hadir untuk melakukan

pengawasan pencalonan legislative tingkat DPRD Provinsi Kep. Bangka

Belitung yang memiliki 6 Daerah Pemilihan dengan 45 kursi yakni sebagai

berikut:

(Tabel 2.20. Dapil dan Alokasi Kursi Pada Pemilu DPRD Provinsi Kep.

Bangka Belitung)

NAMA DAPIL KABUPATEN/KOTA JUMLAH KURSI

DAPIL BABEL 1 KOTA PANGKALPINANG 7

DAPIL BABEL 2 BANGKA TENGAH 6

DAPIL BABEL 3 BANGKA SELATAN 6

DAPIL BABEL 4 BELITUNG

9 BELITUNG TIMUR

DAPIL BABEL 5 BANGKA BARAT 7

DAPIL BABEL 6 BANGKA 10

JUMLAH TOTAL 45

(Sumber: 272/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Dearah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi/Kabuapaten/Kota di Bangka Belitung Tahun 2019)

Bangka Belitung memiliki 6 Dapil untuk pemilihan legislatif

DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan jumlah kursi sebanyak

45 kursi.

4.1. Hasil pengawasan pengajuan daftar calon DPRD Provinsi

Masa pengajuan daftar calon untuk calon DPRD Provinsi Kep.

Bangka Belitung Pemilu 2019 pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 yang

telah dilaksanakan. Di Provinsi Kep. Bangka Belitung terdapat 586

calon dari 15 Partai Politik. Terdapat satu Partai Politik yang tidak

mengajukan daftar calon DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu


Partai PKPI. Partai Politik mendaftarkan dengan menyerahkan syarat

pencalonan dan syarat calon. Untuk syarat calon seluruh Partai

Politik yang menyerahkan dokumen dinyatakan lengkap oleh KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu untuk Model B - Surat

Pencalonan, B.1 (Daftar Bakal Calon per Dapil), Model B.2 (Surat

Pernyataan Seleksi Secara Demokratis), Model B.3 (Fakta Integritas

Pengajuan Bakal Calon) dan menyerahkan dokumen syarat

pengajuan bakal calon sesuai dengan waktu yang ditentukan

peraturan perundang – undangan yakni 4 s.d 17 Juli 2018.

Pengawasan dokumen syarat Calon masih terdapat syarat calon

yang belum lengkap diajukan Partai Politik tingkat Provinsi yaitu

sejumlah 393, dan jumlah dokumen syarat calon yang sudah lengkap

sejumlah 193.

(Grafik 2.10. Daftar Kelengkapan Syarat Calon Pada Masa Pendaftaran

Calon DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung )


Data kelengkapan syarat calon setiap Partai Politik pada masa

pengajuan daftar calon adalah sebagai berikut:

193

393

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Jumlah Lengkap Jumlah Belum Lengkap


(Grafik 2.11. Daftar Kelengkapan Syarat Calon Dalam Satu Partai Politik Pada Masa Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka

Belitung Pemilu 2019)


Jumlah dokumen syarat calon yang belum lengkap dan belum

memenuhi syarat telah dilengkapi oleh Partai Politik pada masa

Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon

pengganti anggota DPRD Provinsi tanggal 22 s.d 31 Juli 2018.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mencermati hasil

perbaikan dokumen syarat calon serta mengawasi proses

penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara) yang dilakukan KPU

Bangka Belitung pada tanggal 1 s.d 12 Agustus 2018. Terdapat

sejumlah 14 bakal calon yang dilakukan penggantian pada masa

perbaikan sebelum ditetapkan sebagai DCS DPRD Provinsi Kep.

Bangka Belitung dengan keterangan mengundurkan diri, dan belum

memuhi syarat pada verifikasi adminsitrasi yang dilakukan oleh KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung. Jumlah bakal calon yang

mengundurkan diri dan dilakukan penggantian sejumlah 5 orang

bakal calon, dan jumlah bakal calon yang belum memenuhi syarat

sehingga dilakukan penggantian berjumalah 9 orang bakal calon.

Adapun data daftar nama calon pengganti yakni sebagai berikut:

6

33

14

34

22

16

16

10

20

8

1

1

0

12

0

39

12

25

10

23

29

22

34

25

37

8

44

42

33

10

Jumlah (Lengkap) Jumlah tidak lengkap


(Tabel 2.21. Hasil Pengawasan Penggantian Calon Pada Tahapan

Penetapan DCS Pemilu 2019)

No Nama Partai

Dapil Nama

Bacaleg Sebelum

Nomor Urut

Sebelum

Nama Bacelg Pengganti

No Urut Setelah

Alasan Pengantian

1 Demokrat VI Ashan Rais 8 Sirlandi 8 BMS DAN MENGUNDURKAN DIRI

2 Demokrat VI Fenny Arista

9 Jenny Aprilanda

9 BMS DAN MENGUNDURKAN DIRI

3 PBB III Sukandar, A. Md

5 Adhi Sarphio, SH

5 MENGUNDURKAN DIRI

4 Perindo II Elivia Dita Hana Talia

3 Meiyu Bunawan

3 BMS

5 Perindo III Rita Suyanti

5 Fonny D Kalengkongan

5 BMS

6 PPP III Hairul 4 Firmansyah 4 BMS

7 Berkarya I Sri Damayanti

6 Rusna Aini 6 BMS

8 Berkarya IV Asmadie Asmad

9 Junaidi Haminte

8 MENGUNDURKAN DIRI

9 Berkarya VI Ria Parlinda

4 Triyana Ningsih

4 MENGUNDURKAN DIRI

10 PAN VI Siti Julaeha 5 Erna 5 BMS

11 PAN VI Ira Handayani

9 Dedy Yulianto 7 BMS

12 PAN VI Rosa Suhartino

10 Yenny Suryatinah

10 BMS

13 PSI I Masdilafah 3 Indah Sartika 5 BMS

14 PSI IV Susadi 3 Bambang Suganto

3 BMS


Masa verifikasi adminstrasi dan perbaikan daftar calon ini juga

terdapat calon yang belum memenuhi syarat dan tidak dilakukan

penggantian sebanyak 16 orang sehingga. Lalu terdapat 1 Partai

Politik yang kehilangan 1 Dapil karena tidak melengkapi seluruh

dokumen syarat calon. Adapun data bakal calon yang belum

memenuhi syarat dan tidak dilakukan penggantian calon adalah

sebagai berikut:


(Tabel 2.22. Hasil Pengawasan Penggantian Calon Pada Tahapan

Penetapan DCS DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Pemilu 2019)

No Nama Partai

Dapil No

Urut Nama

Bacaleg Berkas Kurang Keterangan

1 PBB II 5 Safitri Tidak menyerahkan berkas perbaikan

2 PBB IV 4 Sepmi Yusri

Tidak menyerahkan berkas perbaikan

3 Hanura I 7 Rahmah Syahidah


4 PSI III 1 Anita Kurniasih


Kehilangan 1 Dapil

5 PSI III 2 Wirando Tidak menyerahkan berkas perbaikan

Kehilangan 1 Dapil

6 Perindo V 3 Dewi Nuryanti


7 PAN III 3 Sumarli Tidak menyerahkan berkas perbaikan

8 PAN III 4 Zuhri Tidak menyerahkan berkas perbaikan

9 PAN III 5 Jesika Tidak menyerahkan berkas perbaikan

10 Berkarya II 2 Djailani Tidak menyerahkan berkas perbaikan

11 Berkarya II 3 Dewi Sasrani


12 Berkarya II 4 Lisdi Harmizi


13 Berkarya IV 9 Elvina Murdiana

Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dipuskesmas/Rumah Sakit

14 Berkarya IV 8 Junaidi Haminte

Suket Keterangan Pengadilan Negeri

15 Berkarya IV 5 Roni Pratama

Suket Narkoba, Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih, Fotokopi KTA

16 Berkarya V 7 Nurdahima

Ijazah SMA Sederajat


Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung memberikan masukan

dan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

terhadap berkas calon yang kurang lengkap agar KPU menghimbau

ke Peserta Pemilu untuk melengkapi berkas sesuai dengan

peraturan perundang – undangna yang berlaku dan jadwal yang

telah ditetapkan oleh KPU. KPU Provinsi Kep. Bangka Beiltung dan

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung selalu berkoordinasi


terhadap suatu permasalah sehingga proses tindaklanjut saran

perbaikan dijalankan oleh KPU dengan langsung.

Tanggal 12 Agustus 2018 KPU Provinsi menetapkan DCS untuk

DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dan diumumkan dimedia

massa cetak lokal, media daring, media web KPU yang diawasi oleh

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung. Adapun jumlah bakal calon

DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahapan DCS berjumlah.

(Tabel 2.23. Jumlah Calon DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung pada DCS

Pemilu 2019)

KAB/KOTA L P JML

TOTAL

KETERWAKILAN

PEREMPUAN

BACALEG DPRD PROVINSI DAPIL 1 58 43 101 42.57






JUMLAH SELURUH BACALEG 349 212 561 37.79

(Sumber: SK KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 22.PL.01.1-Kpt/19/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019)

561 calon yang telah ditetapkan dalam SK KPU Provinsi Kep.

Bangka Belitung Nomor 22/PL.01.1-Kpt/19/Prov/VIII/2018 tanggal 11

Agustus 2018 tentang penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Kep.

Bangka Belitung, terdapat 5 orang calon yang Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) terdiri dari 4 orang laki – laki dan 1 orang perempuan

sehingga pada penetapan DCT tingkat Provinsi Kep. Bangka

Belitung jumlah calon berjumlah 556 orang calon DPRD Provinsi

Kep. Bangka Belitung.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mengawasi proses

penyusunan DCT (Daftar Calon Tetap) yang dilakukan oleh KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 14 s.d 20 September

2018. Pada tahapan penyusunan dan pentapan DCT, KPU Provinsi

Kep. Bangka Belitung menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) orang

Bakal Calon Anggota Legislatif yang TMS dan 2 (dua) Orang Bakal

Calon Anggota Legislatif yang TMS karena mengundurkan diri.


KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung menetapkan DCT Anggota

DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan rincian jumlah laki –

laki 211 dan jumlah perempuan 345, dengan total keterwakilan

perempuan sebesar 37,95%, maka jumlah DCT Anggota DPRD

Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Pemilu Tahun 2019 adalah 556

Calon Legilslatif.

Tahapan penetapan DCT ini telah mengalami perubahan SK

DCT beberapa kali oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung salah

satunya adalah dengan adanya putusan sengketa proses oleh

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung yang diajukan oleh Nama

Arbiyanto dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka

Belitung 5, nomor urut 7, dan H. Syaifullah, ST dari PBB, Daerah

Pemilihan (Dapil) Bangka Belitung 1 nomor urut 1 pasca putusan

Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tanggal 13 September

2018 dan perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi

Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

SK DCT untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka

Belitung telah mengalami 4 kali perubah perubahan, hal ini

dikarenakan teradapat calon yang meninggal dunia. Berikut daftar

calon yang dicoret pada DCT Pemilu 2019 DPRD Provinsi Kep.

Bangka Belitung:

(Tabel 2.24. Daftar Calon Yang di Coret Pada DCT DPRD Provinsi Kep.


Dapil Partai Politik Nomor Urut Nama Calon Keterangan

DAPIL 1 Golkar 1 Djunaidi Thalib Meninggal Dunia

DAPIL 2 Golkar 2 Ahmad Mughni Meninggal Dunia

DAPIL 2 PPP 2 Eling Sutikno Meninggal Dunia

DAPIL 3 PDIP 1 Syamsuhardi Meniggal Dunia

DAPIL 3 PKS 1 Murdiman Meninggal Dunia

DAPIL 4 PAN 2 Azhar Asbatara Putusan Pidana


DAPIL 5 PKS 1 Hendra

Kurniadi

Meninggal Dunia

DAPIL 6 PKB 1 Dolar Meninggal Dunia


Tahapan ini juga terdapat putusan sengketa proses pasca

putusan MA Nomor 30P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018

yang terhadap syarat calon mantan terpidana korupsi. Bawaslu

Babel menerima permohonan dari Partai Politik PBB dan Demokrat

atasnama AR dari Partai Demokrat, dan SY dari Partai PBB agar

dimasukan ke dalam DCT selagi yang bersangkutan memenuhi

syarat sebagaimana peraturan yang berlaku. Pasca Putusan

Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, KPU telah

memasukan nama pemohon yang dikabulkan permohonannya ke

dalam DCT.

Selama masa tahapan ini terjadi dinamika yang cukup menarik

meliputi isu – isu nasional yang juga berdampak pada tingkat daerah

khususnya pada masa pencalonan legislative dan DPD RI. Beberapa

dinamika tersebut terangkum sebagai berikut:

a) Mantan Terpidana Korupsi

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka ketentuan tentang

pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri

sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa

pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini

menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan.13 Perdebatan

ini melahirkan sebuah dinamika yang terjadi disetiap daerah

yang mengakibatkan pada pengajuan uji materi terhap PKPU 20

Tahun 2018 tersebut di Mahkamah Agung (MA).

Bangka Belitung terdapat beberapa calon yang merupakan

mantan terpidana korupsi. Pasca putusan MA dan Penetapan

DCT teradapat mantan terpidana korupsi yang menacalonkan

13

Hanum Hapsari, 2018. Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif . Jurnal Unnes Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hal 140


diri sebagai Calon DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi

yang tidak memenuhi syarat sehingga harus tidak dimasukan ke

dalam DCT. Akan tetapi pasca Putusan MA dan perubahan

PKPU Pencalonan, calon yang tidak memenuhi syarat

mengajukan permohonan sengketa proses kepada Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung. Terdapat 9 bakal calon yang

merupakan mantan terpidana korupsi yang terdiri dari calon

anggota DPD RI 1 orang, DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

1 orang, DPRD Kabupaten/Kota 7 orang. Hasil pengawasan

Bawaslu Babel dan Bawaslu Kabupaten/Kota melihat hal ini

menjadi potensi sengketa proses ketika terdapat putusan MA

yang menghapus pasal tentang syarat calon mantan terpidana

korupsi.

Data hasil pengawasannya sebagai berikut:

(Tabel 2.25. Hasil Pengawasan Calon Dengan Latar Belakang

Mantan Terpidana Korupsi Se Bangka Belitung)

Jenis Pemilihan Nama Partai

Politik

Jumlah Calon

Mantan Terpidana Korupsi

Dapil Keterangan

DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung

PBB 1 orang I MS di sengketa

DPRD Belitung PPP 1 orang I TMS (tidak sengketa)

DPRD Belitung Timur

GERINDRA 2 orang I MS di sengketa

PAN 1 orang I MS di sengketa

HANURA 1 orang III Diganti

DPRD Kab Bangka Tengah

GOLKAR 1 orang II Diganti

DPRD Pangkalpinang

PBB 1 orang III Diganti

DPD RI Babel DPD RI BABEL 1 orang BABEL MS di sengketa


3 calon diganti yaitu calon DPRD Kabupaten Bangka

Tengah, Belitung Timur Kota Pangkalpinang, 1 calon yang TMS

dan tidak diganti pada calon DPRD Kabupaten Belitung, 3 calon

DPRD Kabupaten Belitung Timur yang dikabulkan permohonan

sengketa proses di Bawaslu Belitung Timur sehingga memenuhi

syarat untuk dimasukan ke dalam DCT, 1 orang calon DPRD


Provinsi yang memenuhi syarat pasca putusan sengketa di

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan 1 orang calon DPD

RI yang memenuhi syarat pasca putusan sengketa di Bawaslu

RI. Secara keseluruhan tidak tedapat dinamika yang

mengakibatkan konflik ataupun ancaman yang mengganggu

kondusifitas jalannya Pemilu di Bangka Belitung.

b) Calon Dari Beda Partai Politik

Bawaslu membaca potensi kerawanan pada hal ini yakni

rawan terhadap gugatan sengketa porses. Akan tetapi pada

akhir hari penetapan calon, tidak terdapat pengajuan gugatan

sengkata terhadap hal ini. Akan tetapi, persoalan ini dinaikan

menjadi laporan Kode Etik kepada Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, yakni bakal calon atasnma DY

melaporkan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dikarenakan

tidak dimasukan ke dalam DCT, yang sebelumnya dimasukan

ke dalam DCS.

Terdapat bakal calon yang merupakan calon dari beda partai

Politik yakni DY merupakan Anggota DPRD Provinsi Kep.

Bangka Belitung Partai Politik Gerindra. DY merupakan calon

pengganti yang pada saat proses pencalonan adalah calon

penggati diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah

Pemilihan Bangka Belitung 6 DPRD Provinsi Kep. Bangka

Belitung tanggal 31 Juli 2019 dan telah melengkapi syarat calon

bagi bakal calon Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang

berstatus dicalonkan dari Partai Politik yang berbeda dari Pemilu

terakhir yakni permohonan pengunduran diri kepada Partai

Politik, dan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota

DPRD Provinsi dilengkapi dengan tanda terima oleh pejabat

yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU RI

Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. DY dinyatakan TMS

oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak dimasukan dalam

DCT dikarenakan tidak melengkapi Keputusan Pemberhentian

dari jabatannya tanggal 20 September 2018 sebagaimana diatur

dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-

Kpt/06/KPU/VII/2018.


5. Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain

yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu

sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal

1 angka 35 mengenai definisi Kampanye. Jadwal tahapan kampanye

Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon

Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya

Masa Tenang yakni pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan pengawasan

sesuai dengan jadwal dan program tahapan Pemilu 2019. Penyusunan

fokus pengawasan tahapan Kampanye diatur dalam Pasal (4) pada

Peraturan Bawasu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan

Kampanye. Pengawasan Kampanye Pemilu terdiri atas dari pengawasan

Tim Kampanye, pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye,

pengawasan Kampanye yang dilarang, pengawasan Kampanye di luar

jadwal, pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye,

pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya,

pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye, pengawasan

pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat,

dan, pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran

Bahan Kampanye.

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat panjang sejak

tanggal 23 September 2018 s.d 14 April 2019 yang memiliki celah

kerawanan sedang seperti politik uang, netralitas ASN, kampanye

ditempat ibadah dan sebagainya. Memperkuat pengawasan kampanye

tersebut, maka Bawaslu Melakukan pemetaan terhadap potensi Calon

Legislatif (Caleg) atau Peserta Pemilu yang terkonsetrasi pada suatu

wilayah. Untuk diketahui bersama ini dilakukan diluar dari konsep

identifikasi kerawanan Pemilu berbasis IKP Pemilu 2019. Bawaslu melihat

bahwa ketika jumlah caleg yang terkonsentrasi cukup banyak pada suatu


wilayah maka dampaknya pada kontestasi yang akan berlangsung

selama masa kampanye Pemilu di daerah tersebut. Perebutan suara

Pemilih secara tidak sehat, serta dimungkinkan berdampak lanjutan

terhadap adanya intervensi tokoh masyarakat, perangkat Desa/Kelurahan

juga bisa saja terjadi. Untuk itu perlu bagi pengawas Pemilu agar dapat

mengetahui jumlah caleg yang dalam wilayah cukup Desa/Kelurahan

sehingga dapat melakukan pencegahan yang efektif pada wilayah

tersebut.

Hasil identifikasi tersebut, pertama Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung, sebelum memetakan jumlah calon dalam satu Desa/Kelurahan,

Bawalsu memetakan jumlah seluruh calon yang akan diawasi di Provinsi

Kep. Bangka Belitung. Adapun jumlah calon yang diawasi sejumlah 3081

untuk calon anggota legislatif dan DPD RI, dan 2 Tim Kampanye dan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun jumlah rinci calon

yang diawasi oleh Bawaslu Bangka Belitung dan Jajarannya adalah

sebagai berikut:

(Tabel 2.26. Jumlah Calon Pada Pemilu 2019 di Bangka Belitung)

NO JENIS CALON JUMLAH

1 CALON ANGGOTA DPR RI 45

2 CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI 558

3 CALON ANGGOTA DPRD KOTA PANGKALPINANG 422

4 CALON ANGGOTA DPRD KAB. BANGKA 460

5 CALON ANGGOTA DPRD KAB. BANGKA BARAT 309

6 CALON ANGGOTA DPRD KAB. BANGKA TENGAH 305

7 CALON ANGGOTA DPRD KAB. BANGKA SELATAN 307

8 CALON ANGGOTA DPRD KAB. BELITUNG 332

9 CALON ANGGOTA DPRD KAB. BELITUNG TIMUR 328

10 CALON ANGGOTA DPD RI DAPIL BABEL 15

30811 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2

3083

JUMLAH TOTAL

TOTAL SELURUH


Bawaslu dan Jajaran Pengawas Pemilu di Bangka Belitung juga

memetakan potensi kerawanan dengan melihat jumlah calon dalam satu

Desa/Kelurahan karena berpotensi rawan kontestasi yang bisa jadi

kontestasi tidak sehat. Adapun jumlah Caleg setempat yang tinggal pada

satu Desa/Kelurahan yakni sejumlah 2011 Caleg yakni:


(Tabel 2.27. Jumlah Caleg Dalam Satu Desa/Kelurahan)

KABUPATEN JUMLAH TPS JUMLAH CALEG DALAM

SATU DESA/KEL

Bangka Selatan 548 225

Bangka Barat 511 304

Bangka 871 277

Bangka Tengah 477 259

Belitung 529 322

Belitung Timur 336 285

Kota Pangkalpinang 531 339

JUMLAH TOTAL 3803 2011


Jumlah tersebut Bawaslu mengklasifikasi 1 Desa/Kelurahan dalam 1

Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah caleg cukup banyak sehingga

dapat dikatakan sebagai rawan kontestasi dalam satu Desa/Kelurahan

tersebut yakni pada Kelurahan Tanjung, Mentok Bangka Barat, Kelurahan

Teladan, Toboali, Bangka Selatan, Kelurahan Gabek Dua, Gabek,

Pangkalpinang, Desa Pangkal Lalang, Tanjung Pandan, Belitung, Desa

Gunung Muda, Belinyu, Bangka, dan Desa Padang, Manggar, Belitung

Timur, yakni sebagai berikut:

(Tabel 2.28. Desa/Kelurahan Peringkat Pertama Dengan Caleg Terbanyak)

NAMA

KABUPATE/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN

JUMLAH CALEG

DALAM SATU

DESA/KELURAHAN

Bangka Barat Mentok Tanjung 41

Bangka Selatan Toboali Teladan 35

Belitung Tanjungpandan Pangkal Lalang 32

Belitung Timur Manggar Padang 26

Pangkalpinang Gabek Gabek Dua 25

Bangka Tengah Koba Koba 16

Bangka Belinyu Gunung Muda 13



Hasi identifikasi ini mempermudah Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung untuk mengatur strategi pencegahan untuk mencegah potensi

pelanggaran yang sewaktu – waktu dapat saja terjadi di daerah tersebut.

5.1. Temuan pelanggaran pada metode kampanye Pemilu

Masa kampanye Pemilu yang dimulai tanggal 23 September

2018 hingga 13 April 2019 sudah tercatat 2.745 aktifitas pengawasan

yang dilakukan oleh seluruh jajaran pengawas Pemilu terutama

aktifitas pengawasan pada metode kampanye pertemuan tatap muka

sejumlah 2.010 dan metode kampanye pertemuan terbatas sejumlah

667.

(Grafik 2.12. Aktivitas Pengawasan Kampanye Selama Pemilu

2019)


Aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu

disetiap tingkatan sangat memungkinkan untuk menutup celah

terjadinya pelanggaran. Hal ini dikarenakan setiap pelaksanaan

kampanye yang dilakukan Calon Legislatif, tim kampanye, pelaksana

kampanye ataupun Partai Politik selalu di awasi oleh Bawaslu dan

jajarannya.

Pengawas Pemilu menemukan beberapa dugaan pelanggaran

ketika melakukan Pengawasan metode kampanye pertemuan

terbatas dan tatap muka yaitu adanya kampanye tanpa Surat Tanda

Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) sehingga sebagaimana

Dalam aktifitas pengawasan kampanye tersebut juga terdapat

90 46 25

382

0 115

9

247 176

236

81

624

93

553

0 0 37 0 22 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0

100200300400500600700

PENGAWASAN PERTEMUAN TERBATAS

PENGAWASAN TATAP MUKA

PENGAWASAN KAMPANYE KEGIATAN LAINNYA

PENGAWASAN KAMPANYE RAPAT UMUM


kampanye yang dihentikan oleh pihak yang berwenang karena tanpa

STTP di beberapa Kabupaten/Kota sejumlah 51 kali yakni sebagai

berikut:

(Grafik 2.13. Jumlah Kampanye Yang Dihentikan Karena Tanpa STTP)


Bawaslu juga mengawasi proses pemasangan Alat Peraga

Kampanye (APK) yang dilakukan oleh Peserta Pemilu di Bangka

Belitung dan ditemukan sejumlah 2.519 APK yang dikategorikan APK

yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan

sehingga dikenakan sanksi penertiban APK. Penertiban APK dengan

invetarisasi APK terlebih dahulu adalah agenda rutin pengawas

Pemilu 2019 yakni dengan jumlah aktifitas penertiban APK selama

masa kampanye berjumlah 51 kali. Berikut data kegiatan penertiban

APK yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama dengan

Satuan Polisi Pamong Praja, yakni:

0 3

0

30

7 8

3

0

5

10

15

20

25

30

35


(Grafik 2.14. Jumlah Kegiatan Penertiban APK Pada Masa Kampanye

Pemilu 2019)


Jumlah aktifitas penertiban APK jumlahnya sangat bervarian

disetiap Kabupaten/Kota dikarenakan Bawaslu Kabupaten/Kota

melakukan penjadwalan serta inventarisasi APK selama masa

kampanye yang bersifat tentatif bersama satuan Polisi Pamong Praja

setempat. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang melakukan

penertiban APK terjadwal selama satu bulan dua kali, hingga empat

kali, atau sebulan sekali, serta ada juga yang melaksanakan sesuai

dengan memperhatikan kondisi lapangan, waktu, dan Sumber Daya

Manusia (SDM).

51 kali kegiatan penertiban APK tersebut terdapat 2.519 APK

yang ditertibkan selama masa kampanye (diluar APK masa tenang),

yang merupakan APK yang terpasang namun melanggara peraturan

perundang – undangan yang berlaku. Adapun grafik jumlah APK

yang ditertibkan selama masa kampanye adalah sebagai berikut:

6

16

4 3 2 5

15

02468

1012141618


(Grafik 2.15. Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Ditertibkan Selama Masa

Kampanye)


Jumlah tersebut jika dirincikan dari jenis pelanggaran APK

meliputi APK yang melanggar karena dipasang ditempat yang

dilarang, karena materi yang dilarang, karena diluar zona (SK KPU)

dan jumlah penambahan APK yang berlebih (tidak sesuai SK KPU).

(Grafik 2.16. Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Ditertibkan Selama Masa

Kampanye)


Bawalsu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan jajaran Pengawas

Pemilu melakukan penertiban APK dan Alat Peraga Non APK yang

masih terpasang dimasa tenang Pemilu pada tanggal 14 s.d 16 April

2019 bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 68.345

yang ditertibkan. APK dan Alat Peraga Non APK ini sudah

mencangkup seluruh Alat Peraga baik yang melanggar dan tidak,

242

195

639

120

676

315

332

B A N G K A B A R A T

B A N G K A S E L A T A N

P A N G K A L P I N A N G

B E L I T U N G

B A N G K A

B A N G K A T E N G A H

B E L I T U N G T I M U R

2042

0

356 121

0

500

1000

1500

2000

2500

JUMLAH APKDITERTIBKAN KARENADITEMPAT DILARANG

JUMLAH APKDITERTIBKAN KARENA

MATERI YANGDILARANG

JUMLAH APK.DITERTIBKAN KARENA

DILUAR ZONA

JUMLAH APKPENAMBAHAN LEBIHYANG DITERTIBKAN


dikarenakan pada masa tenang tidak diperkenankan adanya aktifitas

kampanye sesuai dengan amanah dalam peraturan perundang –

undangan yang berlaku.

(Grafik 2.17. APK dan AP Non APK yang ditertibkan pada masa

tenang Pemilu 2019)


Data tersebut terdapat 19.806 Alat Peraga Non APK dan 48.539

APK yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setempat

bersama dengan Pengawas Pemilu. Jumlah Alat Peraga Non APK

terbilang cukup tinggi yang ada di Bangka Belitung. Alat Peraga Non

APK ini berbentuk spanduk, baligho secara tidak langsung

menggambarkan kepada Calon, atau Peserat Pemilu tertentu

sehingga Alat Peraga atau semua bentuk lainnya yang mengandung

unsur kampanye tetap dilakukan penertiban pada masa tenang agar

proses pemungutan suara berjalan dengan baik, fair.

5.2. Putusan Pengadilan Pidana Pemilu

Terdapat 4 Putusan Pengadilan Negeri inkrah yang menjatuhi

sanksi kepada terdakwa. Putusan pertama terdapat di Kabupaten

Belitung Timur terkait dengan kasus Politik Uang melalui pembagian

gula dan kopi bersama dengan bahan kampanye yang dilakukan

dengan Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur, dan Caleg DPRD

Provinsi Dapil 4 Belitung dan Belitung Timur Partai Amanat Nasional

(PAN) dengan jumlah putusan sebanyak 2 buah putusan dalam satu

kasus yang sama, lalu untuk kasus penggunaan Fasilitas Pemerintah

yaitu penggunaan mobil dinas sudah ada putusan pengadilan yang

8907 7637

2689

7972

2901

13632

4801

44

2839

734

10527

1200 1413 3049

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

APK AP NON APK


terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan oleh Caleg

DPRD Kabupaten Bangka Selatan Partai Gerindra sebanyak 1

putusan, dan 1 putusan lagi terkait kasus pidana pemilu dengan

kategori penyebaran bahan kampanye di tempat Pendidikan yang

dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Caleg Provinsi Partai

Perindo.

(Grafik 2.18. Jumlah Putusan Pengadilan Terhadap Pelanggaran Pidana

Pemilu 2019 di Bangka Belitung)


Kasus Politik Uang di Kabupaten Belitung Timur terjadi pada

tanggal 4 Februari 2019 di Desa Jangkar Asam, Kecamatan

Gantung. Dugaan pelanggaran politik uang ini dilakukan dengan cara

membagikan kantong plastik berwarna Hitam, yang di dalamnya

masing-masing berisi Gula Pasir tebu merk La-Ku 500 seberat 500

gram, Teh Bendera Celup seberat 10 gram, Kopi Bubuk merk

Kingkong dan kartu nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Dapil 4 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Belitung Timur Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kasus ini

sudah ada Putusan Pengadilan yang divonis oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjungpandan kepada kedua terdakwa 15 hari

penjara dan denda 2.500.000,00 subsider kurungan 30 hari.

Kasus berikutnya adalah kasus penggunaan tempat Pendidikan

terjadi di Selat Nasik, Kabupaten Belitung yakni adanya penyebaran

bahan kampanye di tempat Pendidikan yang dilakukan oleh pihak

yang ditunjuk oleh Caleg Provinsi Partai Perindo tanggal 28 Januari

2019. Majelis Hakim menjahui putusan pada persidangan di

2

0 0 0

1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Belitung Timur Bangka Selatan Belitung

Politik Uang Penggunaan Fasilitas Negara


pengadilan negeri Tanjung Pandan dengan Vonis Pengadilan Negeri

Terdakwa dijatuhi pidana percobaan 6 bulan kurungan.

Kasus berikutnya adalah penggunaan fasilitas Pemerintah

dalam bentuk penggunaan mobil dinas oleh Caleg DPRD Kabupaten

Bangka Selatan saat kampanye tanggal 08 Maret 2019 di Desa

Serdang, Bangka Selatan. Sudah terdapat putusan pidana oleh

Pengadilan Negeri Sungailiat bahwa terdakwa divonis pidana

kurungan 6 bulan dan denda 1 juta subsider 1 bulan.

Secara konseptual Politik Uang didefinisikan sebagai bentuk

pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu

tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia

menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan

Umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik

uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus

Partai Politik menjelang hari H Pemilihan Umum, istilah yang dikenal

adalah “serangan fajar”. 14 Definisi Politik Uang dapat ditafsirkan

secara berbeda – beda dengan berbagai perspektif pengetahuan,

namun dalam penegakan hukum, tentu harus berdasarkan pada

pedoman Peraturan Perundang -Undangan sehingga penanganan

politik uang dapat secara tegas ditegakan secara hukum.

Temuan di Bangka Belitung, diinterpretasikan bahwa potensi

terjadinya politik uang masih sangat besar terjadi di Bangka Belitung.

Secara definsModus operandi yang dilakukan oleh pelaku telah

termodifikasi sedemikian rupa sehingga bentuk politik uang bisa saja

menjadi bias hukum dan sanksi. Meskipun modus ini sudah

termodifikasi sedemikian rupa, dengan adanya putusan pengadilan

yang inkrah di Kabupaten Belitung Timur telah menjadi spirit

bersama untuk menyehatkan kontestasi di pesta demokrasi

sepanjang sejarah. Politik uang kita pahami bersama tidak hanya

dalam bentuk uang semata, karena dijelaskan dalam beberapa Pasal

di Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280, 284, 523.

Dijelaskan pada pasal bahwa objek politik uang tidak hanya uang,

14

Stepi Anriani, Intelejen dan Pilkada. Gramedia Pustaka, Jakarta: 2018, hlm 143.


melainkan meliputi materi lainnya yang diluar dari bahan kampanye

yang diatur oleh Peraturan KPU.

5.3. Pelanggaran hukum lainnya pada kampanye Pemilu

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung juga melakukan

pengawasan terhadap iklan kampanye dan kampanye di media

sosial/ Pada proses pengawasannya terdapat temuan hasil

pengawasan dugaan pelanggaran yaitu terdapat postingan ASN di

medsos Facebook yang memberikan dukungan terhadap salah satu

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan proses

investigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7

dan Nomor 21 Tahun 2018.

Hasil investigasi menilai bahwa postingan tersebut merupakan

sebuah bentuk dukungan dengan memposting pada sebuah media

sosial. Sehingga dijadikan temuan dugaan pelanggaran berdasarkan

hasil rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung.

Temuan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan

pelanggaran lainnya dengan syarat formil dan materil yang sudah

tecukupi dan perbuatannya merupakan suatu tindakan yang

menunjukan ketidaknetralan ASN dalam Pemilu yang dapat

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum Jo UU 5 Tahun 2014 Tentang ASN

Jo PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil PP Jo PP 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung meneruskan temuan dugaan pelanggaran ini ke

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat panjang

dan memiliki dinamika cukup menarik untuk dilakukan kajian ulang

secara mendalam untuk peraturan kampanye. Pada pelaksanaan

pengawasan langsung, terdapat pula dinamika dalam tahapan

kampanye yaitu terdapat modus baru Peserta Pemilu dalam masa

kampanye yang berpotensi menjadi dugaan pelanggaran Pemilu

yaitu dalam bentuk bantuan dari Peserta Pemilu seperti operasi


katarak, sunatan massal, pembagian kursi roda dan penerima

sumbangan anggota parpol dadakan. Kegiatan tersebut dapat

dilakukan jika Peserta Pemilu tidak menggunakan citra diri,

menggunakan atribut Partai Politik, serta tidak mengandung materi

kampanye saat kegiatan berlangsung.

Beriringan dengan jalannya dinamika tahapan kampanye,

Bawaslu mengevaluasi beberapa poin terkait dengan jalannya

tahapan kampanye, yakni sebagai berikut:

a) Terdapat kesalahpahaman tentang aturan oleh Peserta

Pemilu seperti contohnya mengenai hal – hal yang

diperbolehkan dan hal – hal yang dilarang dalam kampanye,

sehingga acapkali Bawaslu dengan giat melakukan

sosialisasi dan memberikan himbauan kepada Peserta

Pemilu agar dapat meminimalisir potensi dugaan

pelanggaran.

b) Masih terdapat beberapa masyarakat yang ada di Bangka

Belitung berpola pikir pragmatis yang menganggap Pemilu

merupakan berkah, dan uang pemberian Peserta Pemilu

adalah sah saja selagi menguntung antar sesama. Ini

menandakan politik transaksional antara Peserta Pemilu dan

Pemilih bisa terjadi sewaktu – waktu, terlebih lagi politik uang

sudah termodifikasi sedemikian rupa sehingga

membutuhkan tenaga, dan waktu ekstra untuk

membuktikannya.

c) Masih terdapat peraturan yang belum begitu jelas dalam

Peraturan Perundang – Undang khusus tahapan kampanye,

seperti contoh kecilnya tidak ada penjelasan eksplisit yang

dimaksud dengan unsur citra diri dalam kampanye Pemilu

sehingga penegakan hukum bisa berpotensi melemah dan

problem peristiwa yang terjadi bisa menjadi semakin sulit

dibuktikan.

6. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Pemilu

Pengawasan pada tahapan pelaporan Dana Kampanye, Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan pengawasan langsung

terhadap Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, baik itu pada saat


penyerahan LADK sampai dengan penyerahan LPPDK kepada Kantor

Akuntan Publik. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan Pelaporan

Dana Kampanye dapat dilakukan dengan baik oleh Peserta Pemilu dan

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pelaporan dana

kampanye merupakan tahapan penting yang harus dilalui oleh Peserta

Pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada publik

terhadap pelaporan dana kampanye. Pada intinya pelaporan dana

kampanye menjadi salah bentuk keterbukaan informasi, transparansi, dan

akuntabilitas dana kampanye bagi Partai Politik atau Peserta Pemilu,

demi tercapainya Pemilu yang Jurdil dan Luber. Eksistensi Bawaslu pada

Tahapan Pelaporan Dana Kampanye lebih menekankan kepada

Kepatuhan Peserta Pemilu terhadap laporan dana kampanye mulai dari

Sumber Sumbangan Dana Kampanye, Batasan Sumbangan, dan Potensi

Penggunaan Anggaran Negara.

Untuk memastikan tahapan pelaporan dana kampanye dapat berjalan

sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Bawaslu melakukan

Pengawasan Langsung terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan

pelaporan dana kampanye dan memberikan intruksi kepada Bawaslu

Kabupaten/kota untuk dapat mengawasi dan melakukan upaya

pencegahan terhadap kepatuhan Peserta Pemilu dalam pelaporan dana

kampanye Pemilu Tahun 2019.

6.1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan

Awal Dana Kampanye (LADK) Paslon Presiden dan Wakil

Presiden

Tanggal 23 September 2018 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung telah melakukan pengawasan langsung terhadap

pembukaan dan penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye

(RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden. Rekening Khusus Dana Kampanye

menjadi satu hal yang sangat penting dalam penyampaian laporan

awal dana kampanye, hal ini dikarenakan dana kampanye yang

berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu

sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye. Hal ini kemudian

berfungsi untuk mempermudah dan memberikan keterbukaan


terhadap mobilisasi dan transaksi saldo dalam penggunaan dana

kampanye pada setiap kegiatan kampanye Peserta Pemilu.

Sub Tahapan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

(RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), hasil yang

didapatkan pada pengawasan penyerahan RKDK dan LADK antara

lainnya adalah:

(Tabel 2.29. Saldo Awal Pembukuan RKDK dan LADK PPWP pada tanggal 23 September 2018)

NO PPWP SALDO AWAL PEMBUKUAN

JUMLAH PENERIMAAN

SUMBER PENERIMAAN

TUNAI GABUNGAN PARPOL

1 JOKOWI - MARUF 0 0 0

2 PRABOWO SANDI Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000

JML TOTAL Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000 Rp. 1,000,000


Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan pada

tanggal 23 September 2018, dapat diketahui bahwa jumlah saldo

awal PPWP Nomor Urut 1 sebesar Rp. 0,- (nol) rupiah, sedangkan

PPWP Nomor Urut 2 jumlah saldo awal berjumlah Rp. 1.000.000,-.

Penyampaian pembukuan RKDK menjadi sebuah keharusan bagi

Paslon melalui LO/Tim Sukses untuk disampaikan kepada KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung paling lambat 23 September 2019,

dengan syarat LO/Tim Sukses harus ditunjuk melalui surat mandat.

Pelaporan Awal Dana Kampanye untuk PPWP Nomor Urut 1

belum terlihat adanya aktivitas penerimaan sumbangan, dan baru

terlihat pada PPWP Nomor Urut 2 dalam bentuk uang tunai sebesar

Rp. 1.000.000,- dan perolehan penerimaan tersebut bersumber dari

gabungan partai politik yang tergabung dalam koalisi PPWP nomor

urut 02.


Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Tingkat Provinsi

Kep. Bangka Belitung

Pembukuan RKDK dan LADK tidak hanya dilaksanakan pada

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saja melainkan juga

bagi Partai Politik dan Peserta Pemilu Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Pelaksanaan kegiatan pembukuan RKDK dan penyerahan LADK


sesuai dengan jadwal tahapan memang dilaksanakan secara

serentak yaitu pada tanggal 23 September 2018. Dalam hal ini


langsung terhadap penyerahan pembukuan RKDK dan LADK

kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung, guna memastikan

kepatuhan dalam penyampaian RKDK dan LADK Partai Politik pada

tahapan dana kampanye.

Dasarnya Partai Politik mempunyai peranan yang penting dalam

proses pembukuan RKDK dan penyampaian LADK, hal ini

dikarenakan proses transaksi dan mobilisasi saldo dalam

pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan dengan system satu

pintu atau diakomordir oleh Partai Politik. Sumbangan yang diperoleh

dari Partai Politik atau Calon Legislatif, dan Perseorangan, serta

pihak-pihak yang sah secara hukum untuk memberikan sumbangan

dana kampanye yang berbentuk uang harus dimasukkan ke dalam

buku rekening khusus dana kampanye yang diakomodir oleh Partai

Politik dan seluruh sumbangan yang diperoleh harus tercantum

dalam Formulir LADK sebagaimana Juknis yang tertuang dalam

PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye. Secara umum

LADK menjadi salah satu bentuk pelaporan awal dana kampanye

yang memuat aktivitas penerimaan sumbangan dana kampanye dan

batasan sumbangan dana kampanye yang diperbolehkan oleh

Peraturan Perundang Undangan.

Hasil pengawasan yang telah dilakukan pada saat penyerahan

pembukuan RKDK dan LADK antara lainnya adalah :

(Tabel 2.30. Saldo Awal Pembukuan RKDK dan LADK Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 23 September 2018)

NO PARTAI POLITIK

SALDO AWAL PEMBUKUAN

JUMLAH PENERIMAAN SUMBER PENERIMAAN

TUNAI JASA PARPOL CALEG PERSEORANGAN

1 PKB 200,000 200,000 - 200,000 - -

2 GERINDRA 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - -

3 PDIP 80,000,000 80,000,000 - 80,000,000 - -

4 GOLKAR 5,000,000 5,000,000 16,535,000 5,000,000 16,535,000 -

5 NASDEM 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - -

6 GARUDA 500,000 500,000 - 500,000 - 1,000,000

7 BERKARYA 250,000 250,000 - 250,000 - -


8 PKS 50,000,000 50,000,000 - 50,000,000 77,000,000 -

9 PERINDO 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - -

10 PPP 500,000 500,000 - 500,000 - -

11 PSI 100,000 100,000 - 100,000 - -

12 PAN 50,000 50,000 - 50,000 - -

13 HANURA 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - -

14 DEMOKRAT 500,000 500,000 - 500,000 - -

15 PBB 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - -

16 PKPI - - - - - -

JML TOTAL 142,100,000 142,100,000 - 142,100,000 93,535,300 1,000,000

(Sumber: KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2018)

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan pada

tanggal 23 September 2018, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

telah mengawasi, memeriksa, dan menganalis dokumen pembukuan

RKDK dan LADK Partai Politik dengan menggunakan alat kerja

pengawasan yang telah disediakan oleh Bawaslu RI dalam

menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaporan dana

kampanye pada Sub Tahapan Pembukuan RKDK dan Penyerahan

LADK. Secara garis besar 15 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun

2019 telah menyampaikan RKDK dan LADK kepada KPU Provinsi

Kep. Bangka Belitung, hanya saja terdapat 1 (satu) Partai Politik

yaitu PKPI tidak menyampaikan/menyerahkan RKDK smpai dengan

batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah tertuang

dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil Analisa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung terhadap kepatuhan Partai Politik Peserta Pemilu

dapat dinilai sangat baik dan sesuai dengan Standart Operasional

Prosedure (SOP) dan Peraturan Perundang Undangan yang ada.

Selain itu juga sumbangan penerimaan pada saat penyerahan LADK

didominasi berasal dari internal Partai Politik dan Calon Legislatif,

hanya saja terdapat 1 Partai Politik yang sumber penerimaannya

berasal dari Perseorangan. Berdasarkan dengan hasil pengawasan

dilapangan juga memperlihatkan belum ditemukannya sumber

penerimaan sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang dan belum

ditemukannya dugaan pelanggaran dalam proses pembukuan RKDK

dan penyerahan LADK.



Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Perseorangan Anggota

DPD RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung

Penyerahan pembukuan RKDK dan LADK pada Calon

Perseorangan Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kep. Bangka

Belitung, secara tidak langsung menjadi salah satu objek

pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dalam hal

ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 23

September 2018 telah melakukan pengawasan langsung terhadap

penyerahan pembukuan RKDK dan Penyerahan LADK Calon

Anggota DPD.

Hasil yang telah diperoleh pada saat pelaksanaan kegiatan

penyerahan pembukuan RKDK dan LADK antara lainnya adalah :

(Tabel 2.31. Saldo Awal Pembukuan RKDK dan LADK Perseorangan Calon DPD pada tanggal 23 September 2018)


Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat diketahui bahwa Calon

Anggota DPD RI telah menyerahkan pembukuan RKDK dan LADK

kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan batas

waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Hasil pengawasan yang telah

dilakukan jajaran Pengawas Pemilu memperlihatkan bahwa sumber

penerimaaan dana kampanye berasal dari calon anggota DPD dan

NO CALON DPD SALDO AWAL PEMBUKUAN

JUMLAH PENERIMAAN

SUMBER PENERIMAAN

TUNAI CALON DPD

1 Ade Sumiati 1,050,000 1,050,000 1,050,000

2 Alexander Fransicus 1,000,000 1,000,000 1,000,000

3 Andri 500,000 500,000 500,000

4 Bahar Buasan 2,000,000 2,000,000 2,000,000

5 Darmansyah Hussein 2,000,000 2,000,000 2,000,000

6 Zaidan 1,000,000 1,000,000 1,000,000

7 Eka Mulya Putra 5,000,000 5,000,000 5,000,000

8 Herry Erfian 1,000,000 1,000,000 1,000,000

9 Hudarni Rani 250,000,000 250,000,000 250,000,000

10 Ernawan Rebuin 500,000 500,000 500,000

11 Noorhary Astuti 50,000,000 50,000,000 50,000,000

12 Saidi Km 1,000,000 1,000,000 1,000,000

13 Suharto 5,000,000 5,000,000 5,000,000

14 Zuhri M. Syazali 5,000,000 5,000,000 5,000,000

15 HAMZAH 500,000 500,000 500,000

JML TOTAL 325,550,000 325,550,000 325,550,000


belum terlihat adanya sumbangan dari pihak-pihak yang dilarang,

serta sumbangan dana kampanye yang melebihi batas sebagaimana

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang Undangan.

Selain itu hasil pengawasan juga memperlihatkan bahwa belum

ditemukannya dugaan pelanggaran dalam proses penyerahan

Pembukuan RKDK dan LADK.

6.5. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Presiden Dan Wakil

Presiden

Tanggal 2 Januari 2019, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

telah melakukan pengawasan langsung terhadap penyerahan

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden. Hasil pengawasan menunjukkan

bahwa pada saat penyerahan LPSDK tidak terlihat adanya aktivitas

penerimaan sumbangan dana kampanye pada Paslon PPWP Nomor

Urut 1 maupun Paslon PPWP Nomor Urut 2. Hal tersebut terlihat dari

hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung antara lain sebagai berikut :

(Tabel 2.32. Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon

Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 2 Januari 2019)

NO

PPWP

JENIS (UANG/BARANG/

JASA

JUMLAH PENERIMAAN

(PERSEORANGAN/KELOMPOK/PER

USAHANAN)

SUMBANGAN PESERTA PEMILU (PARPOL

PENDUKUNG/PRES-WAPRES

1 JOKOWI - MARUF 0 0 0

2 PRABOWO SANDI 0 0 0

JML TOTAL 0 0 0 (Sumber: KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2018)

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah diperoleh pada

tahapan penyerahan LPSDK tidak terlihat adanya aktivitas

penerimaan sumbangan dana kampanye baik yang berasal dari

Peserta Pemilu maupun dari pihak-pihak yang sah secara hukum.

Pada dasarnya meskipun tidak adanya penerimaan sumbangan

dana kampanye pada saat penyerahan LPSDK, maka Peserta

Pemilu diharuskan untuk menyampaikan LPSDK kepada KPU


Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai bentuk kewajiban Peserta

Pemilu untuk melaporkan jumlah penerimaan sumbangan dana

kampanye periode tanggal 23 September 2018 s.d 01 Januari 2019.


Kampanye (LPSDK) Partai Politik Tingkat Provinsi Kep.

Bangka Belitung

Pelaksanaan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye (LPSDK) dapat berjalan dengan baik dan sesuai

dengan Peraturan Perundang Undangan, Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung melakukan pengawasan langsung terhadap

penyerahan dokumen LPSDK dan kemudian menganalisa formulir

LPSDK 1 s.d LPSDK 3. Hal ini dilakukan untuk memastikan jumlah

dan sumber penerimaan dana kampanye tidak melebihi batas

ketentuan dan sumber penerimaan dari pihak-pihak yang dilarang.

Adapun jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

pada periode 23 September 2018 s.d 1 Januari 2019 adalah sebagai

berikut:

(Tabel 2.33. Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu pada tanggal 2 Januari 2019)


NO PARTAI POLITIK

SUMBANGAN PESERTA PEMILU

TOTAL JUMLAH CALEG

JUMLAH CALEG YANG MELAPOR

PARPOL CALEG

1 PKB 2,500,000 0 2,500,000 38 37

2 GERINDRA 0 9,500,000 9,500,000 45 45

3 PDIP 0 0 0 42 42

4 GOLKAR 0 0 0 45 44

5 NASDEM 0 0 0 45 45

6 GARUDA 0 0 0 9 9

7 BERKARYA 0 0 0 31 31

8 PKS 106,150,000 0 106,150,000 45 45

9 PERINDO 60,075,000 0 60,075,000 43 43

10 PPP 0 50,000,000 50,000,000 44 43

11 PSI 0 0 0 8 8

12 PAN 0 0 0 38 38

13 HANURA 0 0 0 37 37

14 DEMOKRAT 20,000,000

20,000,000 45 44

19 PBB 0 0 0 43 43

20 PKPI 0 0 0 0 0

JUMLAH 188,725,000 59,500,000 248,225,000 558 554


Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat

diketahui bahwa pada saat penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi

Kep. Bangka Belitung hanya terdapat 4 (empat) partai politik yang

terdapat akvitas penerimaan sumbangan dana kampanye yaitu PKB,

Gerindra, Perindo dan PSI, serta terdapat sumbangan yang

bersumber dari Caleg Partai Gerindra dan PPP. Sumbangan dana

kampanye yang bersumber dari Peserta Pemilu yang berupa uang

tunai, barang, dan jasa harus termuat dalam laporan penerimaan

sumbangan dana kampanye. Hasil pengawasan juga

memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan Calon Legislatif terlihat

sangat baik, ini terlihat dari jumlah caleg yang melaporkan

sumbangan dana kampanye melalui Partai Politik yang berjumlah

554 orang caleg dari jumlah total 558 orang caleg. Sesuai dengan

hasil pengawasan yang diperoleh hanya terdapat 4 orang caleg yang

tidak melaporkan sumbangan dana kampanye, secara akumulatif

tingkat kepatuhan pelaporan sudah berkisar 99%, ini menunjukkan

bahwa kepatuhan Peserta Pemilu terhadap pelaporan sumbangan

dana kampanye sudah dinilai sangat baik, meskipun rata-rata jumlah

penerimaan per caleg nihil atau tidak ada penerimaan sumbangan

dana kampanye.


Kampanye (LPSDK) Calon Perseorangan DPD RI Dapil

Provinsi Kep. Bangka Belitung

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Calon Perseorangan Anggota DPD dilaksanakan secara serentak

pada saat penyerahan LPSDK Paslon Presiden dan Wakil Presiden

dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan pengawasan langsung

terhadap pelaksanaan penyerahan LPSDK Calon Anggota DPD

guna memastikan pelaksanaan penyerahan LPSDK dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang

Undangan. Adapun hasil pengawasan yang diperoleh pada saat

penyerahan LPSDK antara lain sebagai berikut:


(Tabel 2.34. Jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon DPD pada tanggal 2 Januari 2019)

NO

NAMA DPD JUMLAH SUMBANGAN (RP) SUMBANGAN

CALON DPD TOTAL

PENERIMAAN PERSEORANGAN KELOMPOK PERUSAHAAN

01 Ade Sumiati 0 0 0 0 0

02 Alexander Fransiscus

0 0 0 200,000,000 200,000,000

03 Andri 0 0 0 11,000,000 11,000,000

04 Bahar Buasan 0 0 0 20,000,000 20,000,000

05 Darmansyah Hussein

32,000,000 0 0 0 32,000,000

06 Zaidan 0 0 0 52,000,000 52,000,000

07 Eka Mulya Putra

20,000,000 0 0 155,000,000 175,000,000

08 Ernawan Rebuin

94,250,000 0 0 0 94,250,000

09 Hamzah 10,400,000 0 0 0 10,400,000

10 Herry Erfian 0 0 0 0 0

11 Hudarni Rani 0 0 0 0 0

12 Noorhary Astuti

0 0 0 0 0

13 Saidi KM 82,100,000 0 0 0 82,100,000

14 Suharto 100,000,000 0 0 47,000,000 147,000,000

15 Zuhri M. Syazali

0 0 0 20,700,000 20,700,000

JUMLAH 338,750,000 0 0 505,700,000 844,450,000


Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan pada saat

penyerahan LPSDK Calon DPD RI dapat diketahui bahwa terdapat

6 (enam) calon Anggota DPD yang memperoleh sumbangan dana

kampanye dari perseorangan yaitu Darmasnyah Husein, Eka Mulya

Pratama, Ernawan Rebuin, Hamzah, Saidi KM, dan Suharto,

sedangkan yang lainnya bersumber dari sumbangan Calon Anggota

DPD yang bersangkutan. Sejauh ini Bawaslu Provinsi belum

menemukan adanya jumlah penerimaan yang melebihi batas

ketentuan dan adanya indikasi sumbangan dari pihak lain yang di

larang oleh Peraturan Perundang Undangan.

6.8. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK) Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pelaksanaan tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye (LPPDK) merupakan laporan pembukuan secara

keselurahan berkaitan dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran

selama pelaksanaan kegiatan kampanye. Laporan LPPDK ini

menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Peserta Pemilu


mengingat LPPDK menjadi salah satu prasayarat utama pada saat

penetapan calon terpilih dan menjadi sebuah kewajiban bagi Peserta

Pemilu untuk melaporkan kepada KPU dan selanjutnya akan

diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik untuk dilakukan

pengauditan laporan dana kampanye.

Pelaksanaan pembukuan LPPDK menjadi salah satu fase

terakhir dalam pelaporan dana kampanye, sebelum dilaksanakan

pengauditan oleh Kantor Akuntan Publik. Proses pengauditan dana

kampanye oleh KAP hanya sebatas kepada pengujian dan review

atas kepatuhan dan kesesuaian laporan dana kampanye sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Proses

penyerahan LPPDK pada tahapan kali ini berbeda dengan

sebelumnya, dimana penyerahan LPPDK Paslon Presiden dan Wakil

Presiden langsung diserahkan kepada KPU RI dan kemudian

dilanjutkan dengan proses audit oleh KAP, sedangkan LPPDK Calon

Perseorangan Anggota DPD proses penyerahan pembukuan LPPDK

melalui KPU Provinsi dan selanjutnya diserahkan kepada KPU RI

untuk dilanjutkan dengan audit oleh KAP. Selanjutnya penyerahan

pembukuan LPPDK Partai Politik diserahkan melalui KPU Provinsi

Kep. Bangka Belitung, kemudian diserahkan kepada KAP untuk

dilakukan proses pengauditan bersamaan dengan dokumen

pembukuan LPPDK Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun

hasil pengawasan yang diperoleh pada saat pengawasan tahapan

penyerahan LPPDK antara lain sebagai berikut :


(Tabel 2.35. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik pada tanggal 26 April s.d 2 Mei 2019)


Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada saat penyerahan

Pembukuan LPPDK Partai Politik kepada KAP dapat diketahui

bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU yaitu

pada tanggal 2 Mei 2019, terdapat 3 (tiga) Partai Politik yang tidak

menyerahkan pembukuan LPPDK kepada KPU Provinsi Kep.

Bangka Belitung antara lain adalah PSI, Garuda, dan PKPI. Perlu

diketahui bahwa pada dasarnya LPPDK menjadi salah kewajiban

bagi Peserta Pemilu untuk mempertanggungjawabkan penerimaan

dan pengeluaran yang dipergunakan pada saat pelaksanaan

Kampanye Pemilu 2019.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

Partai Politik[2]

Uang dalam Pembukaan Rekening[3]

Jumlah Penerimaan Sumbangan Pengeluaran

Saldo LPPDK

Jumlah sumbangan dari Partai Politik[6]

Jumlah sumbangan

dari Caleg [7]

Bunga Bank

Jumlah sumbangan

dari Peseorangan[8]

Jumlah (Rp) dari APK[14]

Jumlah (Rp) dari Bahan

Kampanye[15]

Jumlah (Rp) dari Kegiatan Lainnya[16]

PKS 50,000,000 156,150,000 77,000,000 135,233 154,950,000 77,201,475 1,133,758

Hanura 1,000,000 0 744,324,950 744,324,950 0

Gerindra 1,000,000 0 1,584,027,300 1,584,027,300 0

Nasdem 1,000,000 1,000,000 887,220,800 887,220,800 1,000,000

Perindo 1,000,000 61,075,000 132,219,822 132,219,822 61,075,000

PDI Perjuangan

80,000,000 80,000,000 1,390,688,000 1,390,688,000 80,000,000

PBB 1,000,000 200,000,000 181,009,500 200,000,000 181,009,500 1,000,000

PPP 500,000 500,000 1,351,557,750 1,000,000 44,720,000

1,308,057,750 280,000

PAN 50,000,000 0 199,267,500 31,100,000 168,167,500

Berkarya 250,000 250,000 339,064,160 339,064,160 250,000

PKB 200,000 2,500,000 236,355,700 236,355,700 2,500,000

Demokrat 500,000 20,500,000 866,927,500 886,927,500 500,000

Golkar 5,000,000 1,277,147,895 750,000,000 1,891,147,895 141,000,000

PSI 100,000

Garuda 500,000

PKPI 50,000

TIDAK MELAPORKAN LPPDK

(PSI, GARUDA, PKPI)


Bawaslu Provinsi tidak hanya melakukan pengawasan langsung

terhadap proses penyerahan pembukuan LPPDK, melainkan

melakukan analisa dan mengkaji terhadap salinan dokumen

pembukuan LPPDK yang diserahkan kepada Bawaslu. Berdasarkan

dengan hasil analisa yang telah dilakukan bahwa aktivitas

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masih dalam kategori

wajar dan belum ditemukannya sumber penerimaan dan

pengeluaran dana kampanye yang menyimpang dan tidak sesuai

dengan peruntukkannya, selain itu pengeluaran dana kampanye

partai politik di di dominasi oleh kegiatan lainnya yang masih

dibenarkan atau diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang Undangan. Namun memang tidak dipungkiri bahwa

masih adanya beberapa persoalan yang disebabkan karena adanya

ketidaksingkronan data antara jumlah pengeluaran pada model

LPPDK-2 dengan sisa saldo pada model LPPDK 6 Partai Politik.

6.9. Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK) oleh Kantor Akuntan Publik

Pasca penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik, maka

selanjutnya dokumen pembukuan LPPDK Partai Politik Peserta

Pemilu akan dilakukan proses Pengauditan oleh auditor KAP yang

ditunjuk oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui proses

lelang dan MoU dengan Kantor Akuntan Publik. Sesuai dengan

jadwal dan tahapan yang tertuang dalam PKPU Nomor 24 Tahun

2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, oleh karena itu

KAP harus mengaudit dokumen pembukuan LPPDK paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak KAP menerima dokumen LPPDK dari KPU

Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Proses pengauditan dokumen pembukuan LPPDK Partai Politik

dilakukan dengan cara mengaudit dan melakukan verifikasi terhadap

kebenaran penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana

kampanye selama pembiyaan pelaksanaan kegiatan kampanye

Pemilu. Audit yang dilakukan oleh KAP menggunakan standart

perikatan asurans, artinya bahwa pengauditan dilakukan dalam

rangka untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye sesuai


dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur

mengenai dana kampanye.

Hasil pengawasan memperlihatkan bahwa proses audit

terhadap dokumen LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu dapat

diselesaikan oleh KAP sesuai dengan jadwal dan tahapan yaitu pada

tanggal 1 Juni 2019. Selain itu, secara umum hasil audit KAP

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Peserta Pemilu dalam

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

dinilai sangat baik dan sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018

Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Terdapat beberapa dinamika yang terjadi dalam proses pelaporan

dana kampanye antara lain adalah banyaknya Partai Politik Peserta

Pemilu dan Calon Perseorangan Anggota DPD yang menyerahkan

dokumen pembukuan laporan dana kampanye di ujung waktu

penyampaian (Injury Time), sehingga Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung berinisiasi dengan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk

menghimbau kepada pihak penghubung/LO Partai Politik/Calon untuk

segera menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Provinsi


Rendahnya pemahaman pihak penghubung/LO Partai Politik/Calon

dalam proses pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana

kampanye menjadi salah persoalan yang kerap kali terjadi, sehingga

persoalan tersebut menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam proses

penyerahan laporan dana kampanye. Kurangnya pemahaman mereka

terhadap teknis pembukuan pelaporan dana kampanye pada akhirnya

menghambat proses penyerahan laporan dana kampanye itu sendiri,

sehingga banyak terjadinya kesalahan dalam proses penyusunan

pembukuan bahkan banyak pihak penghubung/LO menyerahkan

pembukuan laporan dana kampanye di masa-masa injury time

Proses pengauditan dokumen laporan dana kampanye oleh Kantor

Akuntan Publik (KAP) hanya bersifat Asurans Independen, artinya bahwa

Akuntan Publik hanya berperan sebagai pemberi opini atas laporan

keuangan suatu entitas dan hanya sebatas penilaian kepatuhan Peserta

Pemilu dalam pelaporan dana kampanye, sehingga hal tersebut menjadi


persoalan bagi Bawaslu, hal ini dikarenakan Bawaslu pada dasarnya

menginginkan KAP dapat memberikan opini dalam bentuk hasil analisa

yang real dan detail terhadap jumlah penerimaan dan kebenaran dalam

pengeluaran dana kampanye dari peserta pemilu.

Problematika dalam proses pendanaan kampanye tidak hanya

terbatas pada persoalan itu saja melainkan kurangnya keterbukan

informasi di KPU terutama pada persoalan jumlah nilai kontrak MoU

antara KPU dan KAP menjadi persoalan tersendiri bagi Bawaslu Provinsi

Kep. Bangka Belitung, mengingat Bawaslu sebagai Lembaga negara

yang diberikan kewenangan penuh untuk untuk mengawasi tahapan dana

kampanye agar dapat mengawasi pelaksanaan tahapan ini memang

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang

Undangan. Bawaslu pada dasarnya tidak hanya melakukan pengawasan

terhadap proses penyerahan laporan saja, melainkan memastikan

apakah pelaksanaan nilai kontrak MoU antara KPU dan KAP sesuai

dengan Peraturan yang ada, demi tercapainya Penyelenggara Pemilu

yang bebas dan adil.

Hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Pengawas

Pemilu pada saat pelaksanaan pengawasan tahapan dan sub tahapan

dana kampanye dilakukan evaluasi terhadap proses tersebut. Adapun

evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut terdiri dari sebagai

berikut :

a. Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melihat dalam proses

pengauditan laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP

masih bersifat financial statement audit, seharusnya dalam

rangka memastikan kebenaran sumber penerimaan, pengeluaran

dana kampanye, dan sisa saldo yang tidak terpakai harus

dilakukan audit investigasi, sehingga aktivitas penerimaan dan

pengeluaran dapat diketahui secara jelas untuk menguji

kebenaran penggunaan dana kampanye Peserta Pemilu.

b. Bawaslu dalam hal ini masih mengalami keterbatasan terhadap

analisa dokumen pembukuan laporan dana kampanye, hal ini

dikarenakan jajaran pengawas pemilu harus melakukan analisa

secara manual dan belum disertai dengan dokumen penunjang

untuk menguji kebenaran sumber penerimaan dan pengeluaran


dana kampanye, sehingga diharapkan ke depan proses

pelaksanaan pengawasan tidak hanya menggunakan alat kerja

pengawasan sebagai alat bantu, melainkan adanya penggunaan

alat kerja berbasis teknologi/aplikasi untuk mempermudah

analisa pembukuan laporan dana kampanye.

c. Masih ditemukannya ketidaksesuaian antara sisa saldo pada

model LPPDK 6 Parpol dengan jumlah total pengeluaran real

pada model LPPDK 2 Parpol sehingga ketika dilakukan analisa

terhadap dokumen tersebut maka terdapat perbedaan antara

sisa saldo yang tercatat pada pembukuan LPPDK dengan sisa

saldo yang seharusnya. Pada dasarnya antara jumlah

penerimaan, pengeluaran, dan sisa saldo harus lah singkron dan

tidak ada perbedaan antara real dengan jumlah yang dilaporkan

pada pembukuan LPPDK. Oleh karena itu seharusnya KAP

melakukan invetigasi terhadap proses pembukuan laporan dana

kampanye, selain itu KPU harus berkoordinasi dengan Bawaslu

dan KAP untuk mengecek kesesuaian dokumen laporan dana

kampanye Peserta Pemilu.

d. Tidak adanya pelibatan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

dalam proses seleksi penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP)

oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung, menyebabkan Bawaslu

mengalami kesulitan dalam proses koordinasi dengan KAP

dalam rangka mengawasi proses pelaksanaan audit laporan

dana kampanye. Seharusnya diperlukan kerja sama yang baik

antara KPU, KAP, dan Bawaslu untuk bersama-sama

mengawasi dan memastikan pelaksanaan penyerahan dan

pengauditan laporan dana kampanye agar dapat terlaksana

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

e. Masih di temukan ketidaksingkronan antara aturan yang tertuang

dalam Undang-Undang, PKPU, dan Perbawaslu menyebabkan

terjadinya dinamika dalam pelaksanaan tahapan dana

kampanye, sehingga penerapan aturan dalam pelaksanaan

tahapan terkesan tumpang tindih. Pada dasarnya setiap aturan

pelaksanaan tahapan harus lah saling berkesinambungan antara

Akuntan Publik, KPU, dan Bawaslu harus lah sejalan agar


pelaksanaan tahapan dapat berjalan dengan baik dan terhindar

dari selaga bentuk pelanggaran dalam tahapan dana kampanye.

f. Masih ditemukanya kekosongan hukum (rechtvacuum) dalam

Undang-Undang dan PKPU yang pada akhirnya menyebabkan

terjadinya dinamika dalam pelaksanaan tahapan dana

kampanye, hal ini terlihat pada sub tahapan penyerahan LPSDK

tidak terdapat sanksi ketika Peserta Pemilu tidak melaporkan

dokumen LPSDK, sedangkan pada sub tahapan lainnya terdapat

sanksi ketika adanya pelanggaran oleh peserta pemilu baik

berupa sanksi administratife maupun sanksi pidana. Selain itu

juga diperlukannya sebuah aturan yang mengatur tentang

pemberian sanksi bagi Partai Politik yang tidak menyerahkan

pembukuan laporan dana kampanye bagi Partai Politik yang tidak

terpilih atau tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.

Pelaporan dana kampanye sudah sepatutnya menjadi kewajiban

Peserta Pemilu untuk disampaikan kepada publik melalui KPU

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan

pelaporan dana kampanye Pemilu 2019.

7. Pengawasan Tahapan Logistik Pemilu

Bawaslu Provinsi Kepulauan dan jajaran melakukan upaya

pencegahan baik koordinasi langsung dengan KPU melalui surat

himbauan dan surat intruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota selama

pengawasan tahapan pendistribusian Logistik Pemilu 2019. Hal ini

dilakukan guna memastikan penerimaan logistik Pemilu dari Perusahaan

dapat termonitoring oleh Jajaran Pengawas dan diketahui

keberadaannya.

Pendistribusian seluruh surat suara sampai tingkat kabupaten/kota

yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Adi Perkasa Makassar sifatnya

kondisional, artinya jika surat suara sudah selesai di Packing dan masuk

kontainer maka hari itu juga pihak PT Adi Perkasa Makassar melalui jasa

Ekpedisi PT Meta Trans Perkasa saling berkoordinasi terkait dengan

jadwal kapal untuk kemudian dilakukan proses pengiriman ke masing-

masing wilayah kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi dan jajaran beserta

KPU Provinsi dan jajajaran beserta Stakeholder bersama-sama


melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap penerimaan Logistik

secara bertahap dari pihak ketiga.

Surat suara Pemilu 2019 telah diterima di masing-masing wilayah

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan akan

dilakukan pengawasan terhadap sortir dan pelipatan surat suara Pemilu,

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengintruksikan

Bawaslu Kabupaten/Kota serta menghimbau KPU Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melalui surat Nomor: SP-

103/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/III/2019 Hal Himbauan Penyortiran Surat

Suara Pemilu 2019 Tanggal 27 Maret 2019. Hal tersebut dilakukan guna

menghimbau KPU Kabupaten/Kota terkait dengan proses pelipatan surat

suara Pemilu agar dilakukan pengecekan kelayakan surat suara terlebih

dahulu sebelum dilakukan pelipatan surat suara, kemudian agar KPU

juga melakukan fungsi control dan pengawasan terhadap petugas atau

pegawai saat melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara dengan

tujuan mencegah terjadinya kesalahan prosedur penentuan surat suara

yang tidak layak/rusak.

7.1. Hasil Pengawasan Logistik

Pengawasan Penyortiran dan Pelipatan surat suara Pemilu

dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan jadwal yang sudah

ditentukan oleh KPU di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui atas hasil pengawasan sortir surat suara yang

dilakukan oleh KPU dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

(Tabel 2.36. Kebutuhan Surat Suara Se Bangka Belitung +2% Per TPS)


PPWP DPD RI

DPR RI

DAPIL

BABEL

DPRD

PROV

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 1

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 2

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 3

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 4

TOTAL

Pangkalpinang 529 135.368 138.286 138.286 138.286 138.286 37.216 25.436 40.865 34.769 691.430

Bangka Tengah 477 122.130 124.791 124.791 124.791 124.791 45.443 40.935 38.413 - 623.955

Bangka Selatan 548 127.652 130.206 130.206 130.206 130.206 48.099 28.659 16.593 36.856 651.031

Belitung 529 125.248 127.753 127.753 127.753 127.753 39.748 31.423 32.743 23.839 638.765

Belitung Timur 336 86.722 88.605 88.605 88.605 88.605 32.933 22.991 32.681 - 443.025

Bangka Barat 511 128.716 131.497 131.497 131.497 131.497 52.577 35.811 43.109 - 657.485

Bangka 870 206.733 211.275 211.275 211.275 211.275 58.108 53.080 48.139 51.948 1.056.375

JUMLAH 3.800 932.569 952.413 952.413 952.413 952.413 314.124 238.335 252.543 147.412 4.762.066

KABUPATEN/KOTAJumlah

TPS

JUMLAH

DATA

PEMILIH

KEBUTUHAN SURAT SUARA 2% PER TPS


Tabel tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan total

kebutuhan surat suara Per TPS di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebanyak 4.762.066 dengan rincian masing-masing Dapil

antara lain: Dapil 1 Kotak Pangkalpinang sebanyak 691.430; Dapil 2

Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 623.955; Dapil 3 Kabupaten

Bangka Selatan sebanyak 651.031; Dapil 4 Kabupaten Belitung

sebanyak 638.765 dan Belitung Timur sebanyak 443.025; Dapil 5

Kabupaten Bangka Barat sebanyak 657.485 dan Dapil 6 Kabupaten

Bangka sebanyak 1.056.375. Sementara Jumlah Pemilih sebanyak

932.569 dan jumlah TPS sebanyak 3.800 se Provinsi Kepualuan

Bangka Belitung.

(Tabel 2.37. Surat Suara Yang Diterima Provinsi Kep. Bangka Belitung)


Total keseluruhan jumlah surat suara yang diterima dan oleh

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak sebanyak

4.751.754 lembar dengan rincian masing-masing Dapil antara lain:

Dapil 1 Kotak Pangkalpinang sebanyak 688.130 lembar; Dapil 2

Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 621.900 lembar; Dapil 3

Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 640.877 lembar; Dapil 4

Kabupaten Belitung sebanyak 640.494 lembar dan Belitung Timur

sebanyak 449.195 lembar; Dapil 5 Kabupaten Bangka Barat

sebanyak 658.989 lembar dan Dapil 6 Kabupaten Bangka sebanyak

1.052.169 lembar.

PPWP DPD RI

DPR RI

DAPIL

BABEL

DPRD

PROV

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 1

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 2

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 3

DPRD

KAB

KOTA

DAPIL 4

TOTAL

Pangkalpinang 529 135.368 138.076 138.076 137.303 136.599 37.170 25.395 40.799 34.712 688.130

Bangka Tengah 477 122.130 125.166 121.532 125.423 124.983 45.461 40.984 38.351 0 621.900

Bangka Selatan 548 127.652 129.001 126.805 126.707 128.386 48.079 28.459 16.880 36.560 640.877

Belitung 529 125.248 128.524 127.761 127.410 128.718 39.647 31.647 32.829 23.958 640.494

Belitung Timur 336 86.722 89.240 89.579 89.905 91.055 32.947 23.644 32.825 0 449.195

Bangka Barat 511 128.716 132.433 131.001 132.184 132.068 52.543 35.862 42.898 0 658.989

Bangka 870 206.733 206.976 211.448 211.703 213.464 57.518 52.906 47.797 50.357 1.052.169

JUMLAH 3.800 932.569 949.416 946.202 950.635 955.273 313.365 238.897 252.379 145.587 4.751.754

KABUPATEN/KOTAJumlah

TPS

JUMLAH

DPTHP2

HASIL PENGAWASAN SURAT SUARA YANG DITERIMA


(Grafik 2.19. Hasil Sortir Surat Suara Pemilu 2019 di Bangka Belitung)


Total 4.751.754 lembar surat suara yang disortir oleh KPU

Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui

ada sebanyak 4.724.032 lembar surat suara dalam kondisi baik;

kemudian sebanyak 27.722 lembar surat suara yang rusak dan

sebanyak 42.731 lembar surat suara kurang serta sebanyak 4.697

lembar surat suara lebih.

Bawaslu Provinsi juga melakukan monitoring dan pengawasan

langsung ke wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung untuk memastikan berjalannya proses penyortiran surat

suara Pemilu dan kelengkapannya di jajaran KPU Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, tidak ada temuan pelanggaran yang

terjadi selama proses tahapan pendistribusian Logistik Pemilu 2019

berlangsung.

Pengawasan yang telah dilakukan dalam tahapan Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan dan Pemungutan dan Perhitungan

Suara Pemilu 2019 masih terdapat beberapa permasalahan dan

kemudian ini dapat menjadi hambatan didalam kelancaran

pendistribusian logistik Pemilu. Seperti halnya dalam proses

pengadaan logistik surat suara Pemilu, hambatan yang dialami oleh

Bawaslu Provinsi adalah minimnya informasi yang diketahui dari

KPU Provinsi akibat dari kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh

KPU kepada pihak perusahaan, demikian juga sebaliknya

perusahaan juga minim memberikan informasi kepada KPU. Bukti

4.762.066 4.751.754 4.724.032

27.722 42.731 4.697 -

1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

KebutuhanSurat Suara

BangkaBelitung

Surat SuaraYang

Diterima

Surat SuaraKondisi Baik

Surat SuaraRusak

Surat SuaraKurang

Surat SuaraLebih


lemahnya koordinasi tersebut terlihat bahwa Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung lebih dahulu mengetahui terkait dengan

jadwal pencetakan surat suara Pemilu wilayah Babel dilakukan oleh

Perusahaan PT Adi Perkasa Makassar.

Bawaslu melakikan observasi langsung Bersama dengan jajaran

dalam mengawasi keamanan Gudang penyimpanan surat suara oleh

perusaan masih belum tepat sasaran, artinya Gudang penyimpanan

surat suara perusahaan PT Adi Perkasa Makassar masih belum

relevan baik /representatif karena PT ADI Perkasa Makassar tidak

menyiapkan ruangan khusus terhadap surat suara yang sudah

dipacking, selain itu surat suara juga tidak disusun dengan rapi dan

tidak dikelompokkan sesuai dengan kategori daerah pemilihannya.

Pendistribusian surat suara Pemilu 2019 Wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui jasa Ekspedisi PT

Meta Trans Perkasa. Secara teknis PT Meta Trans Perkasa yang

akan melakukan pengiriman logistik hingga kedaerah

Kabupaten/Kota. Pengiriman logistik dilakukan dengan dua

alternative, yakni dengan menggunakan taransportasi laut dan

transportasi Udara. Pengiriman melalui transportasi laut Perusahaan

bekerjasama dengan PT Bangka Jaya Line (Wilayah Pulau Bangka)

dan PT Belitung Jaya Line (Wilayah Pulau Belitung) sementara

transportasi udara pihak ekspedisi akan melihat ketersedian

penerbangan dan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke seluruh

maskapai dengan menyesuaikan penerbangan rute Jakarta-

Tanjungpandan. Dalam perjalannya masih terdapat beberapa

kendala, misalnya lamanya pengiriman logsitik yang dilakukan oleh

Pihak ketiga karena harus menyesuaikan jadwal kapal dan durasi

kedatangan logistik ke masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.

Disamping itu diterimanya logistik Pemilu secara bertahap dan tidak

bersamaan sehingga berdampak pada keterlambatan didalam

proses pengepakan dan penyortiran surat suara itu sendiri.

Waktu penerimaan logistik surat suara Pemilu wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada table berikut ini:


(Tabel 2.38. Waktu penerimaan logistik surat suara Pemilu wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

No Wilayah

Kabupaten/Kota

Waktu

Kedatangan

Jasa

Transportasi

Tempat

Kedatangan

1 Wilayah Pulau Bangka 20 Mar 2019 Kapal PT. Bangka

Jaya Line

Pelabuhan

Pangkalbalam

2 Wilayah Pulau

Belitung 24 Mar 2019

Kapal PT Belitung

Jaya Line

Pelabuhan

Tanjungpandan

3 Wilayah Pulau Bangka 28 Maret

2019

Kapal PT. Bangka

Jaya Line

Pelabuhan

Pangkalbalam

4 Wilayah Pulau Bangka 14 April 2019 Pesawat Lion Air

Bandar Udara

Depati Amir

Airport

5 Wilayah Pulau

Belitung 14 April 2019

Pesawat

Sriwijaya Air

Bandar Udara

Intl H.A.S.

Hananjoeddin

Airport


Dinamika persoalan lainnya yang terjadi terhadap

pendisitribusian logistik ini adalah adanya kesalahan pegawai PT

Bangka Jaya Line saat bongkar muatan/pemindahan surat suara dari

container menuju mobil ekspedisi yang mengangkut surat suara

Dapil Kabupaten Bangka Tengah. Dampaknya akibat dari kondisi di

atas bahwa sebanyak 1000 lembar surat suara Pemilu 2019 untuk

Kabupaten Bangka Barat tertukar ke wilayah Kabupaten Bangka

Tengah. Pada saat itu, seharusnya surat suara untuk wilayah

Kabupaten Bangka Tengah diterima sebanyak 201 Dus, namun saat

perhitungan ulang di Gudang KPU Kabupaten Bangka Tengah

menjadi 202 Dus dan pada saat itu juga surat suara dikembalikan

kembali ke kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk

dilakukan serah terima kepada KPU Kabupaten Bangka Barat dan

disaksikan oleh Bawaslu, pihak kepolisian dan pihak media.


Pencetakan terhadap surat suara yang kurang dalam hal ini

Persahaan sebelumnya yakni PT Adi Perkasa Makassar tidak

sanggup untuk melakukan pencetakan surat suara ulang dengan

waktu yang tidak memungkinkan sehingga dengan demikian atas

inisiasi KPU RI bawasanya untuk surat suara yang kurang akan

dicetak oleh PT. Gramedia Cikarang Jakarta. Berdasarkan dengan

surat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 231/PP.12.1-

SD/19/Prov.IV/2019 Hal Permohonan Pendampingan Monitoring

Pencetakan Suarat Suara Pemilu 2019 tanggal 13 April 2019

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga pada saat itu

melakukan monitoring dan pengawasan langsung Terkait dengan

kekurangan surat suara Pemilu. Kondisi demikian juga akan menjadi

kendala karena kekurangan surat suara Pemilu diwilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung diterima pada tanggal 14 April 2019

atau H-3 pemungutan suara.

Kondisi Gedung dan lokasi menjadi perhatian terhadap

penyimpanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

(Gudang Logistik) daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung karena masih dikhawatirkan tidak aman sehingga

dapat terjadinya kerusakan saat terjadinya bencana alam atau

kondisi alam saat terjadi hujan deras. Hal ini dapat mengakibatkan

kerusakan terhadap perlengkapan logiritik Pemilu yang sudah

disediakan oleh masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Berikut

beberapa perlengkapan pemungutan suara yang mengalami

kerusakan:

(Tabel 2.39. Kerusakan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara)

Perlengkapan Yang kurang Jumlah Total

Rusak/Cacat Kurang

Kotak Suara 19.499 45 999

Biliki Suara 27.046 0 36

Tinta 7.572 0 8

Segel 395.076 0 28.338

Gembok dan Kunci 12.965 0 2.116

Sampul 225.899 0 2.715


Bawaslu dan Jajaran telah melakukan berbagai proses

pengawasan tahapan logistik Pemilu dengan baik, karena Bawaslu


tetap melakukan koordinasi baik lisan maupun tertulis kepada KPU

terkait dengan perencanaan pendistribusian yang disusun oleh KPU.

Keberhasilan pengawalan pendistribusian logistik Pemilu di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, tentu dilakukan sesuai dengan jadwal

yang dilakukan oleh KPU dengan melibatkan pihak stakeholder

seperti kepolisian sebagai fungsi pengamanan, sehingga dengan

demikian Bawaslu secara berjenjang juga melakuan pengawasan

dan memastikan agar logistik tersebut diterima dalam kondisi baik

sesuai dengan tingkatannya, begitu juga pengawalan

dikembalikannya logistik usai perhitungan suara di tingakat TPS

selesai.

(Gambar 2.23. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Anggota Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan Penerimaan Logistik

Surat Suara Pemilu 2019 di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang) Pengawasan Logistik Pemilu 2019 telah melalui berbagai

proses yang panjang yang sudah diawasi oleh Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan kedepannya tahapan

logistik ini berjalan dengan baik untuk Pemilu dan Pilkada

mendatang, maka hal yang harus di evaluasi sebagai bahan dan

masukan guna perbaikan manajemen logistik pemilihan selanjutnya

diantaranya; Adanya penguatan koordinasi sesama penyelenggara

Pemilu antara KPU dan Bawaslu, kemudian diharapkan KPU lebih


terbuka dan lebih koorperatif dalam memberikan data maupun

informasi sebagai kebutuhan Pengawas guna mengkawal Pemilihan

agar berjalan sesuai dengan kententuan dan prosedural.

Daftar Pemilih harus di dievaluasi karena basis pengadaan

logistic tersebut tidak terlepas dari daftar Pemilih. Hal yang perlu

dilakukan KPU secara berjenjang kedepan adalah melakukan

kroscek ulang daftar pemilih di masing-masing wilayah agar

pembagian surat suara yang dilakukan oleh KPPS menjadi tepat

sasaran tidak terjadi kesalahan. Masih lemahnya pemahaan KPPS

dalam menerjemahkan aturan yang sudah ditetapkan pada saat hari

pemilihan berlangsung, dengan demikian perlu adanya

kesepahaman bersama oleh KPPS sehingga tidak terjadi kesalahan

pembagian surat suara kepada peserta Pemilu hal inidilakukan untuk

mengantisipasi terjadinya Perhitungan Suara Ulang (PSU).

8. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi Suara

Pemilu 2019

Pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,


langsung melalui kegiatan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pra dan

Pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Hal ini

dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan

penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta

kelengkapan dan kesiapan distribusi logistik pemilu menjelang

pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. Tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara merupakan tahapan penting yang harus di awasi

dengan baik oleh jajaran Pengawas Pemilu, hal ini dikarenakan tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi tahapan puncak dari

pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Eksistensi dari Bawaslu

sendiri sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menuntut Bawaslu harus

mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum

Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang Undangan.

Demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil,

Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring ke setiap wilayah


Kabupaten/Kota pada tanggal 13 – 19 April 2019. Supervisi dan

monitoring tersebut dilaksanakan menjelang Pra dan Pelaksanaan

tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Tujuan dari adanya

supervisi dan monitoring tersebut untuk memetakan dan mengiventarisir

kerawanan yang berpotensi muncul tekait dengan kerawanan pada saat

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga jajaran

Pengawas Pemilu dapat melakukan upaya pencegahan pelanggaran

dalam pelaksanaan tahapan tersebut.

Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring yang telah dilakukan oleh

Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung dapat diketahui bahwa jajaran

Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota hingga Pengawas TPS sudah

memiliki kesiapan untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan

tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan telah dibekali dengan

pemahaman yang baik berkaitan dengan teknis pengawasan dan disertai

dengan alat kerja pengawasan yang berbasis manual dan aplikasi untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara. Selain itu Bawaslu Provinsi sudah memastikan

bahwa pelaksanaan pendistribusian dan ketersedian logistik Pemilu pada

saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 sudah

mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Perundang-Undangan.

8.1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Berdasarkan Indeks Kerawanan pada tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara, memang banyak terjadinya potensi kerawanan

pelanggaran pemilu yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan

tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam hal ini

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan Jajaran Bawaslu

Kabupaten/Kota hingga TPS menemukan beberapa persoalan yang

terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi jumlah TPS yang

bermasalah pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara antara lain sebagai berikut:


(Tabel 2.40. Rekapitulasi Jumlah TPS Bermasalah Pada Tahapan

Pemungutan Dan Penghitungan Suara)

No. Nama Kab/Kota Jumlah TPS yang

bermasalah

Jumlah yang

terlesaikan di TPS

Jumlah yang tidak terlesaikan di TPS

1 Basel 27 27 0

2 Beltim 93 90 3 TPS PSU

3 Babar 14 13 1 TPS PSU

4 Bateng 140 138 2 TPS PSU

5 Bangka 243 243 0

6 Belitung 69 53 16 (DI SELSAIKAN TK. PPK)

7 P.Pinang 27 26 1 TPS PSU

Jumlah Total 613 590 23

(Sumber : Bawaslu Kabupaten/Kota Se Bangka Belitung, 2019) Tabel diatas terlihat bahwa terdapat 613 TPS bermasalah

selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

di tingkat TPS. Persoalan yang terjadi di TPS sangat lah beragam

dan didominasi oleh kurangnya ketersedian logistik surat suara di

TPS, selain itu juga rendahnya pemamahan penyelenggara pemilu

yaitu KPPS mengakibatkan banyaknya terjadinya persoalan dalam

proses pelaksanaan pemungutan suara, sehingga persoalan tersebut

kemudian menghambat proses pelaksanaan dan penghitungan

suara. Selain itu banyaknya surat suara yang tertukar antar daerah

pemilihan dan masih banyak lagi persoalan teknis lainnya yang

terjadi di TPS, antara lainya adalah adanya adanya 7 TPS yang

berpotensi melaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang

diakibatkan oleh adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan

DPTb, namun diberikan kesempatan untuk menggunakan surat

suara meskipun KTP El yang bersangkutan di luar domisi Provinsi

Kep. Bangka Belitung, sehingga hal tersebut secara tidak langsung

melanggar ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaraan dalam

pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat

dimaksimalkan jajaran Pengawas Pemilu dengan melakukan

koordinasi dengan Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota hingga

Pengawas TPS untuk memberikan teguran dan himbauan kepada

penyelenggara KPU yaitu dalam hal ini KPU hingga jajaran KPPS


untuk melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Dengan

demikian bahwa hampir sebagian besar persoalan yang terjadi di

tingkat TPS dapat terselesaikan, ini terlihat dari 613 TPS yang

bermasalah, diantaranya 590 dapat terselesaikan di TPS dan tingkat

kecamatan.

8.2. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS

Pasca pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung masih

menemukan adanya 7 (tujuh) TPS yang berpotensi melaksanakan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang. Hal ini dikarenakan

adanya beberapa persoalan, dimana adanya pemilih yang tidak

terdaftar pada DPT dan DPTb, namun dengan menggunakan KTP El

di luar domisili Provinsi Kep. Bangka Belitung petugas KPPS

memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak

pilihnya layaknya pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga

persoalan tersebut memperlihatkan bahwa adanya pemahaman yang

keliru/salah berkenakan syarat penggunaan hak pilih.

Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada saat

pemungutan suara adalah

a) Pemilih pada DPT merupakan pemilih yang terdaftar dalam

daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU dan diberikan 5

jenis suara suara yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota

b) Pemilih DPTb merupakan daftar pemilih yang terdaftar

dalam DPT namun dengan keadaan tertentu tidak dapat

menggunakan suara di TPS, sehingga pemilih yang

bersangkutan harus memberikan suara di TPS lain sesuai

mekanisme yang tertuang dalam PKPU Nomor 37 Tahun

2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2018

tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam

Penyelenggaraan Pemilu, pemilih DPT tersebut

mendapatkan surat suara sesuai dengan kategori pindah

memilih.


c) Pemilih DPK merupakan pemilih yang tidak terdaftar di DPT

dan DPTb namun memenuhi syarat sebagai pemilih dengan

prasyarat pemilih tersebut hanya dapat memberikan

suaranya di TPS sesuai dengan alamat domisili

KTP/Identitas kependudukan dan mendapatkan 5 jenis surat

suara.

Hasil pengawasan yang telah dilakukan jajaran Pengawas

Pemilu terdapat 7 TPS yang berpotensi PSU yang tersebar di

beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung

diantaranya terdiri dari sebagai berikut :

a) Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Tempilang, Desa

Sangku TPS 4 untuk jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD

RI, DPRD Provinsi. Bahwa terdapat 11 orang pemilih tidak

terdaftar pada DPT dan DPTb di TPS 4 memilih

menggunakan KTP-El luar Provinsi Kep. Bangka Belitung

(tidak sesuai dengan alamat TPSnya) sehingga dilakukan

PSU pada tanggal 27 April 2019 sebagaimana dimaksud

dalam SK KPU Bangka Bangka Barat Nomor: 47/HK.03.1-

Kpt/1905/KPU-Kab/IV/2019;

b) Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Pangkalan Baru,

Desa Air Mesu TPS 4 jenis pemilihan PPWP , dan Desa

Beluluk TPS 10 jenis Pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI dan

DPRD Prov. Permasalahannya untuk di Desa Air Mesu TPS

4 terdapat 8 orang pemilih tidak terdaftar pada DPT dan

DPTb di TPS4 memilih menggunakan KTP-El luar (tidak

sesuai dengan alamat TPSnya), dan untuk di Desa Beluluk

TPS 10 bahwa terdapat 3 orang pemilih tidak terdaftar pada

DPT dan DPTb di TPS 10 memilih menggunakan KTP-El

luar (tidak sesuai dengan alamat TPSnya). 2 orang pemilih

ber-KTP dari Kab. Bangka Barat diberikan 4 surat suara

(PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Prov) oleh KPPS, dan 1

orang pemilih berKtp dari Medan diberikan surat suara untuk

PPWP sehingga dilakukan PSU pada tanggal 27 April 2019

sebagaimana dimaksud dalam SK KPU Bangka Bangka

Tengah Nomor : 047/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019


Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bangka

Tengah Nomor : 045/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/IV/2019;

c) Kota Pangkalpinang, Kecamatan Gerunggang, Kelurahan

Kacang Pedang TPS 4 jenis pemilihan PPWP. Bahwa

terdapat 9 orang pemilih tidak terdaftar pada DPT dan DPTb

di TPS 4 memilih menggunakan KTP-El luar (tidak sesuai

dengan alamat TPSnya) sehingga dilakukan PSU tanggal 27

April 2019 sebagaimana dimaksud dalam SK KPU Kota

Pangkalpinang Nomor : 124/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-

Kot/IV/2019;

d) Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan Gantung Desa

Lenggang TPS 4 dan 9 untuk jenis Pemilihan PPWP, dan

Kecamatan Kelapa Kampit, Desa Pembaharuan TPS 8 jenis

pemilihan PPWP . Bahwa permasalahannya di TPS 4

terdapat 10 pemilih dari luar, KTP luar Babel memilih tidak

menggunakan A5 namun hanya menggunakan KTP El luar

yang dimasukkan KPPS sebagai DPK di TPS 4 Lenggang,

Kecamatan Gantung, Belitung Timur, dan TPS 9 terdapat 1

pemilih dari luar, KTP luar Babel memilih tidak menggunakan

A5 namun hanya menggunakan KTP El luar yang

dimasukkan KPPS sebagai DPK di TPS 9 Lenggang,

Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Lalu untuk di TPS 8

Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit terdapat

permasalahan 11 pemilih dari luar, KTP luar Babel memilih

tidak menggunakan A5 namun hanya menggunakan KTP El

luar yang dimasukkan KPPS sebagai DPK di TPS 8

Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur.

Hal ini mengakibatkan dilakukannya PSU tanggal 27 April

2019, sebagaimana dimaksud dalam SK KPU Kabupaten

Belitung Timur Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-

Kab/IV/2019.

Data tersebut menjelaskan bahwa terdapat 7 TPS yang

dilakukan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di

karenakan adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb,

namun diberikan kesempatatan memilih dengan menggunakan KTP


El di luar domisili Provinsi Kep. Bangka Belitung, sehingga persoalan

tersebut menjadi salah potensi dilaksanakan PSU di beberapa

wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, Pasal 372 huruf d, yang menyatakan

bahwa pemungutan suara wajib diulang apabila petugas Pengawas

TPS menemukan adanya pemilih yang tidak memiliki KTP El dan

tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, sehingga atas dasar tersebut

jajaran Pengawas Pemilu menyampaikan hasil pengawasan kepada

Bawaslu Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi


Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung selanjutnya melakukan

koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan KPU

Kabupaten/Kota mengeluarkan Keputusan KPU berkenaan dengan

pelaksanaan Pemungutan Suara, hal ini dikarenakan proses

pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak

dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang tertuang dalam

Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan hasil identifikasi

dan hasil pengawasan terdapat 7 TPS yang berpotensi

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain 2 TPS di

Kabupaten Bangka Tengah, 1 TPS di Kota Pangkalpinang, 3 TPS di

Belitung Timur, dan 1 TPS di Kabupaten Bangka Barat.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat)

Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung secara serentak

akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, pelaksanaan PSU

tersebut dilaksanakan atas dasar dikeluarkan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang (PSU).

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung memberikan intruksi

kepada Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Pengawas TPS yang

melaksanakan PSU untuk dapat mengawasi pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar dapat terlaksana dengan baik

dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Dalam hal ini Bawalsu tidak hanya memberikan intruksi saja kepada

Bawaslu Kabupaten/Kota, melainkan melakukan monitoring secara


langsung ke 4 (empat) wilayah Kabupaten/Kota yang melaksanakan

Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hasil monitoring yang dilaksanakan di 4 (empat) wilayah

Kabupaten/Kota dapat diketahui bahwa pelaksanaaan Pemungutan

Suara Ulang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan

Peraturan Perundang Undangan, hanya saja Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung melihat bahwa terjadinya penurunan yang cukup

signifikan berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam penggunaan

hak pilih, hal ini dapat terlihat dari formulir model C7 (daftar hadir)

yang berada di TPS.

8.3. Temuan saat Rekapitulasi Perolehan Suara

Tanggal 18 April 2019 hingga 04 Mei 2019 merupakan jadwal

dari tahapan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan.

Penghitungan suara di TPS yang telah selesai akan direkapitulasi

per Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tahap

yang berlangsung ini juga diawasi oleh Panwaslu Kecamatan di

seluruh Kabupaten/Kota.

Hasil pengawasan ditingkat Panwaslu Kecamatan melihat

terdapat beberapa persoalan ditingkat Kecamatan terutama yang

dialami oleh para saksi Peserta Pemilu yang hadir dalam

pelaksanaan rekapitulasi. Saksi menginformasikan bahwa terjadi

penggelembungan suara sehingga dalam membuktikan kebeneran

informasi tersebut, PPK membuka kembali kota suara saat

rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan persetujuan Panwaslu

Kecamatan. Perstiwa ini hampir terjadi diseluruh kecamatan se

Bangka Belitung di 996 TPS, dan 262 Desa/Kelurahan dengan

jumlah total C1 Plano yang dicek kembali saat pembukaan kotak

suara adalah sebanyak 1.595 C1 Plano. Berikut rincian dari

pembukaan kotak suara untuk mencocokan C1 Plano dan sertifikat

salinan milik Panwaslu, PPK, dan Saksi Peserta Pemilu:


(Grafik 2.20. Jumlah C1 Plano yang dibuka kembali ditingkat Kecamatan)

(Sumber: Data Panwaslu Kecamatan, 2019)

Saksi meminta agar dilakukan pencocokan hasil penghitungan

yang diterima saksi saat di TPS, dengan saat rekapitulasi. Hasilnya

ditemukan beberapa kesalahan dalam penulisan yang angka tidak

jelas warna atau tekstur tulisan sehingga mempengaruhi

pengelihatan dan penarikan kesimpulan tehadap jumlah suara yang

diperoleh. Ini langsung ditindaklanjuti oleh PPK saat rekapitulasi

sehingga pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota kejadian

seperti ini tidak terulang kembali.

Rekapitulasi hasil perolehan suara yang telah selesai ditingkat

Kecamatan, Kabupaten/Kota selanjutnya diawasi oleh Bawaslu

Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 5 – 9 Mei 2019 di Sahid

Hotel Pangkalpinang. Pelaksanaan pengawasan tersebut menjadi

salah satu langkah kongkrit Bawaslu dalam rangka memastikan

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat

Provinsi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

145

204

348

468 430

PPWP DPD DPR RI DPRD PROV DPRDKAB/KOTA


(Gambar 2. 24. Kegiatan Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan

Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi di Sahid Hotel)

Hasil pencermatan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

menemukan adanya ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih

pada setiap jenis pemilihan. Ketidaksesuaian pengguna hak pilih

terjadi hampir di setiap wilayah Kabupaten/Kota, pesoalan tersebut

pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya ketelitian dari KPU

Kabupaten/Kota dalam proses singkronisasi data antara data pemilih

dengan data penggunaan hak pilih pada semua jenis pemilihan.

Sebagian besar KPU Kabupaten/Kota hanya terfokus pada

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pada dasarnya

kesesuaian antara penggunaan hak pilih juga menjadi persoalan

penting, dikarenakan penggunaan hak pilih menjadi rangkaian dari

proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat

Provinsi, Bawaslu ditemukan adanya ketidaksesuaian antara

penggunaan hak pilih pada semua jenis pemilihan yang terdiri dari

sebagai berikut :


a) Kabupaten Bangka

Kolom Data Pemilih

- Terdapat perbedaan jumlah data pemilih DPTb dengan

selisih 3 orang pemilih pada kolom data pemilih DPTb

antara PPWP sejumlah 1.339 pemilih yang berbeda

dengan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi sebanyak

1.333 pemilih.

Kolom Pengguna Hak Pilih

- Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan

selisih 1 orang pemilih pada kolom pengguna hak pilih

DPT antara PPWP sejumlah 166.555 pemilih yang

berbeda dengan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi

sebanyak 166.556 pemilih;



DPTb antara DPR RI sejumlah 705 dan DPD RI

sejumlah 706 pemilih;



DPK antara DPRD Provinsi sejumlah 8.798 pemilih

dengan PPWP, DPR RI, DPD RI sejumlah 8.800

pemilih.

b) Kabupaten Belitung


- Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPTb

dengan selisih 2 orang pemilih pada kolom pengguna

hak pilih DPTb antara DPR RI sejumlah 511 dan DPD

RI sejumlah 513 pemilih;

- Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih pada

kolom pengguna hak pilih DPK pada 4 jenis Pemilih

yakni PPWP sejumlah 2.141, DPR RI sejumlah 2.119,

DPD RI sejumlah 2.120, DPRD Provinsi sejumlah 2.118

pemilih.

-


c) Kabupaten Bangka Selatan

Kolom Data Pemilih

- Terdapat perbedaan jumlah data pemilih pada kolom

data pemilih DPTb pada 4 jenis Pemilih yakni PPWP

sejumlah 652, DPR RI sejumlah 526, DPD RI sejumlah

532, DPRD Provinsi sejumlah 525 pemilih;


data pemilih jenis kelamin laki – laki sejumlah 2.823 dan

perempuan sejumlah 2.960 untuk pemilihan PPWP.

Jumlah ini berbeda dengan DPR RI, DPD RI, DPRD

Provinsi yakni laki – laki sejumlah 2.826 dan perempuan

sejumlah 2.957 pemilih;


- Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih kolom

pengguna hak pilih DPT untuk 4 jenis pemilihan yakni

pemilihan PPWP sejumlah 105.861, DPR RI sejumlah

105.860, DPD RI sejumlah 105.855, dan DPRD Provinsi



kolom pengguna hak pilih DPTb dengan selisih 1 orang

pemilih antara DPR RI sejumlah 388 dengan DPD RI

pemilih sejumlah 387 pemilih;


kolom pengguna hak pilih DPK antara PPWP pada

kolom jenis kelamin laki – laki berjumlah 2.823 dan

perempuan berjumlah 2.960 dengan DPR RI, DPD RI,

dan DPRD Provinsi jenis kelamin laki – laki sejumlah

2.826 dan perempuan 2.957 pemilih.

d) Bangka Tengah



kolom pengguna hak pilih DPT dengan selisih 79 orang

pengguna hak pilih DPT antara PPWP sejumlah

101.700 dengan DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi

sejumlah 101.779;



kolom pengguna hak pilih DPK selisih 7 orang pemilih

antara PPWP sejumlah 4.099 pemilih dengan DPR RI,

DPD RI, dan DPRD Provinsi sejumlah 4.106 pemilih;

e) Bangka Barat

Kolom Data Pemilih


data pemilih DPTb di 4 jenis pemilihan yakni PPWP

sejumlah 812, DPR RI sejumlah 695, DPD RI sejumlah

694, DPRD Provinsi sejumlah 665 pemilih;


data pemilih DPK pada 4 jenis pemilihan yakni PPWP

sejumlah 2.998 pemilih, DPR RI sejumlah 2.989 pemilih,

DPD RI sejumlah 2.994 pemilih, dan DPRD Provinsi


Kolom pengguna hak pilih

- Terdapat perbedaan pengguna hak pilih pada kolom

pengguna hak pilih DPT dengan selisih 1 orang pemilih

yakni antara DPRD Provinsi sejumlah 108.694 pemilih

dengan DPR RI, DPD RI, dan PPWP sejumlah 108.695

pemilih;

- Terdapat perbedaan penggunaan hak pilih pada kolom

pengguna hak pilih DPK terjadi untuk 4 jenis pemilihan

yakni PPWP sejumlah 2.985 pemilih, DPR RI sejumlah

2.972 pemilih, DPD RI sejumlah 2.974 pemilih, dan

DPRD Provinsi sejumlah 2.970 pemilih.

f) Belitung Timur



kolom pengguna hak pilih DPT dengan selisih sejumlah

136 pemilih yakni antara PPWP berjumlah 72.797

pemilih dengan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi

berjumlah 72.933 pemilih;


kolom pengguna hak pilih DPTb dengan selisih


sejumlah 5 orang pemilih antara DPR RI sejumlah 484

dengan DPD RI sejumlah 279;


kolom pengguna hak pilih DPK dengan selisih sejumlah

5 orang pemilih yakni antara PPWP yang berjumlah 534

dengan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi berjumlah 529

pemilih.

g) Kota Pangkalpinang

Kolom Data Pemilih

- Terdapat perbedaan data pemilih pada kolom data

pemilih DPTb pada 4 jenis pemilih yakni PPWP

berjumlah 2.705, DPR RI 2.263, DPD RI 2.313, DPRD

Provinsi berjumlah 2.302 pemilih;

- Terdapat perbedaan data pemilih pada kolom data

pemilih DPK pada 4 jenis pemilih yakni PPWP

berjumlah 8.333, DPR RI 8.352, DPD RI 8.351, DPRD

Provinsi berjumlah 8.357 pemilih;



pengguna hak pilih DPT pada 4 jenis pemilihan yakni

PPWP berjumlah 105.395, DPR RI 105.465, DPD RI

105.464, DPRD Provinsi berjumlah 105.464 pemilih;


pengguna hak pilih DPTb antar pemilihan DPR RI dan

DPD RI dengan selisih 2 orang pemilih yakni untuk DPR

RI berjumlah 1.129 pemilih dan DPD RI berjumlah 1.127

pemilih;


pengguna hak pilih DPK pada 4 jenis pemilihan yakni

PPWP berjumlah 8.291, DPR RI 8.294, DPD RI 8.294,

DPRD Provinsi berjumlah 8.300 pemilih.

Jumlah di atas telah ditindaklanjut oleh KPU Provinsi Kep.

Bangka Belitung selama proses rekapitulasi perolehan suara tingkat

Provinsi berlangsung. Meskipun begitu, pelaksanaan rekapitulasi ini

juga yang terdiri sebagai berikut :


a. Pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi Kep. Bangka

Belitung, KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan

pembetulan terhadap kolom data pemilih Disabilitas pada

DB1. KPU Kabupaten/Kota untuk dituliskan kembali di DC1.

KPU tingkat Provisni Kep. Bangka Belitung, dengan

mengikuti SK DPTHP-2 Hasil perbaikan kedua nomor

265/PL.01.2-BA/19/Prov/XII/2018 oleh KPU Provinsi Kep.

Bangka Belitung terhadap Data Pemilih Disabilitas tingkat

Provinsi Kep. Bangka Belitung.

b. Terdapat pergeseran suara sah calon menjadi suara sah

Partai Politik yaitu Calon dari Partai Golkar untuk Pemilihan

DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Dapil 1 Kota

Pangkalpinang atasnama Djunaidi Thalib SE, M. Si nomor

urut 1 sebesar 294 suara sah calon, dikarenakan Calon

tersebut meninggal dunia. Maka suara sah calon sebesar

294 suara sah dipindahkan menjadi suara Partai Politik

Golkar sebelumnya sebesar 1.353 suara sah untuk

Pemilihan DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Dapil 1 Kota

Pangkalpinang, menjadi 1.647 suara sah partai politik

Golkar.

8.4. Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 di bangka

belitung

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

yang telah berlangsung terlihat secara akumulatif tingkat partisipasi

masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada jenis pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden dinilai sangat baik dan mencapai 83%

atau setara dengan 975.042 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya

pada saat pelaksaan pemungutan suara di TPS. Tingkat partisipasi

pemilih tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini :


(Grafik 2.21. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Jenis Pemilihan PPWP)

(Sumber: KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung)

Grafik diatas memperlihatkan bahwa adanya kenaikan

partisipasi pemilih yang sangat signifikan dibandingkan dengan

Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017,

dimana pada saat pelaksanaan Pilkada tingkat partisipasi pemilih

hanya berkisar 61%, sedangkan pada Pemilu Tahun 2019 terutama

pada jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berkisar 83%, ini

memperlihatkan bahwa adanya kenaikan partipasi pemilih pada

Pemilu Tahun 2019 berkisar 21%. Kenaikan partisipasi pemilih

tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam

penggunaan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara dinilai

sudah sangat baik. Hal tersebut dapat terlihat dari grafik tingkat

partisipasi pemilih disetiap wilayah Kabupaten/Kota yang rata-rata

sudah mencapai target partisipasi pemilih, terlihat dari Bangka Barat

yang memiliki tingkat partisipasi pemilih tertinggi Se Provinsi Kep.

Bangka Belitung yaitu sekitar 85%, sedangkan posisi paling rendah

yaitu Pangkalpinang yang hanya berkisar pada 79% saja.

Tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Kep. Bangka Belitung

sudah dinilai sangat baik dan mengalami peningkatan yang signifikan

dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Hal ini juga dapat terlihat

dari presentase partisipasi pemilih pada jenis pemilih anggota DPR

RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung yang terdiri sebagai berikut:

84% 84% 85% 84% 81%

84% 79%

Basel Beltim Babar Bateng Bangka Belitung P.Pinang


(Grafik 2.22. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Jenis Pemilihan Anggota

DPR RI Dapil Prov. Kep. Bangka Belitung)


Garis besar presentase partisipasi pemilih pada jenis pemilihan

anggota DPR dengan jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

tidak mengalami perbedaan yang sangat signifikan dimana

Kabupaten Bangka Barat masih menjadi wilayah yang partisipasi

pemilihnya paling tinggi, hanya saja tingkat partisipasi pemilih di

wilayah Kota Pangkalpinang pada jenis pemilihan anggota DPR

mengalami penurunan berkisar 1%, dimana presentase partisipasi

pemilih menjadi 78% yang memberikan suara pada jenis pemilihan

anggota DPR di TPS.

Partisipasi pemilih antar jenis pemilihan tidak lah mengalami

perbedaan yang sangat signifikan dan hampir rata-rata mengalami

kesamaan dalam presentase. Terjadinya penurunan tersebut

biasanya disebabkan karena adanya perbedaan jumlah pemilih pada

jenis pemilihan. Hal ini dikarenakan terdapat tiga elemen jenis

pemilih antara lain Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga

jumlah pemilih pada setiap elemen jenis pemilihan itu memiliki jumlah

pemilih yang berbeda terutama pada pemilih DPTb. Hal ini

dikarenakan pemilih tersebut tidak mendapat 5 (lima) kertas suara,

melainkan disesuaikan dengan kategori pindah memilih, sehingga

tingkat partisipasi pemilih dalam setiap jenis pemilihan belum tentu

memiliki kesamaan.

Tingkat partisipasi pemilih pada setiap jenis pemilihan tidak lah

mengalami perbedaan dan rata-rata itu hampir memiliki kesamaan.

Hal ini juga dapat terlihat dari tingkat partisipasi pemilih pada jenis

84% 84% 85% 84% 81%

83%

78%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%



pemilihan anggota DPD RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung,

antara lain sebagai berikut :

(Grafik 2.23. Tingkat Partisipasi Pemilih pada Jenis Pemilihan Anggota DPD RI Dapil Prov. Kep. Bangka Belitung)

(Sumber: KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2019) Grafik di atas memperlihatkan bahwa presentase partisipasi

pemilih pada jenis pemilihan anggota DPD RI tidak terdapat

perbedaan antara jenis pemilihan anggota DPR RI. Ini

memperlihatkan tingkat partisipasi pemilih pada tiap-tiap jenis

pemilihan pada Pemilu 2019 tidak mengalami perbedaan yang

sangat signifikan dan tingkat partisipasinya hampir sama, termasuk

pada jenis pemilihan anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Secara umum tingkat partisipasi pemilih sudah dinilai sangat baik

dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Meningkatnya

partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menjadi salah bukti bahwa

tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan partisipasi dalam

pelaksanaan Pemilu dinilai sudah sangat baik dan sesuai dengan

harapan bersama yaitu KPU, Bawaslu, Pemerintah, dan seluruh

eleman masyarakat, dimana dalam hal ini masyarakat menjadi salah

satu kunci penentu suksesnya penyelenggaran Pemilihan Umum,

dikarenakan pada hakikatnya Pemilu adalah sarana kedaulatan

rakyat menjadi bagian dari negara demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat.

8.5. Perolehan Suara di Bangka Belitung pada Pemilu 2019

Hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat diketahuai bahwa

proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

dapat berjalan dengan baik meskipun adanya beberapa persoalan

84% 84% 85%

84%

81%

83%

78%

75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%



yang timbul dalam proses pelaksanaan tahapan terutama berkaitan

dengan ketidaksesuaian pengguna hak pilih. Namun persoalan

tersebut dapat terlesaikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur

dan ketentuan yang berlaku.

Hasil pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Kep. Bangka

Belitung terdiri sebagai berikut :

(Diagram 2.1. Hasil Perolehan Suara pada Jenis Pemilihan PPWP sesuai dengan Formulir model DC.1-PPWP)


Diagram diatas diketahui bahwa pasangan nomor urut 1 An.

Joko Widodo – Ma’ruf Amin unggul dengan presentase 63% atau

setara dengan 495.729 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2

An. Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno memperoleh suara

berkisar 37% atau setara dengan 288.235 suara. Perolehan suara

tersebut di peroleh sesuai dengan hasil penghitungan perolehan

suara secara berjenjang sampai dengan rekapitulasi penghitungan

perolehan suara di tingkat Provinsi. Selama proses pelaksanaan

rekapitulasi terutama berkaitan dengan perolehan hasil tidak

mengalami kendala atau tidak ditemukan adanya indikasi

pelanggaran, hanya saja terjadinya ketidaksesuain antara pengguna

hak pilih pada tiap-tiap jenis pemilihan.

KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan proses

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik

1 Jokowi - Ma'ruf Amin

63%

2 Prabowo Subianto - Sandiaga

Salahudin Uno 37%

1 Jokowi - Ma'ruf Amin

2 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno

Paslon Nomor Urut 1 : 495.729 Paslon Nomor Urut 2 : 288.235


dan Calon pada jenis pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR-RI) Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung. Adapun hasil

rekapitulasi perolehan suara tersebut terdiri dari sebagai berikut :

(Grafik 2.24. Hasil Perolehan Suara pada Jenis Pemilihan Anggota DPR RI

sesuai dengan Formulir model DC.1-DPR)


Hasil rekapitulasi perolehan suara sah Partai Politik dan Calon

Anggota DPR RI, diketahui bahwa PDI-P nggul dari 15 Partai Politik

lainnya dan memperoleh suara sah Partai Politik dan Calon tertinggi

yaitu sebesar 196.644 suara, ini menunjukkan bahwa tingginya

perolehan suara yang diraih oleh PDI-P, sedangkan pada urutan 2

(kedua) diraih oleh Partai Golkar dengan jumlah perolehan suara

sebesar 101.681 suara, dan pada urutan 3 (ketiga) diraih oleh Partai

Nasdem dengan perolehan suara sebesar 83.447 suara.

Data di atas menunjukan bahwa PDI-P, Partai Golkar, dan

Partai Nasdem merupakan salah satu partai politik yang meraih

suara terbanyak pada jenis Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Provinsi

Kep. Bangka Belitung. Adapun hasil perolehan kursi calon di lakukan

berdasarkan dengan jumlah alokasi kursi yang didapatkan oleh

Partai Politik dengan menggunakan metode Sainte Lauge, serta

dengan pertimbangan jumlah perolehan suara partai politik secara

nasional yang harus melampaui ambang batas perolehan suara yaitu

minimal 4%.

16

96

44

10

16

81

83

44

7

75

15

3

58

42

6

37

52

4

36

55

4

34

28

0

19

22

7

16

02

9

14

83

0

13

19

3

12

08

4

46

39

37

22

17

35

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000


Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada jenis

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Dapil

Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari sebagai berikut :

(Grafik 2.25. Hasil Perolehan Suara pada Jenis Pemilihan Anggota DPD RI

sesuai dengan Formulir model DC.1-DPD)


Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada jenis

pemilihan anggota DPD RI, diketahui bahwa terdapat 4 (empat)

calon anggota DPD RI yang memperoleh suara terbanyak pada

Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini sesuai dengan grafik diatas calon

nomor urut 26 An. Darmansyah Husein memperoleh suara tertinggi

dari 15 calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung,

hasil yang diperoleh oleh nomor urut 26 yaitu sebesar 102.752 suara,

sedangkan calon yang memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua)

adalah nomor urut 34 An. Ust. Zuhri M. Syazali dengan perolehan

suara sebesar 84. 535, selain itu calon yang memperoleh suara

terbanyak ketiga adalah calon nomor urut 23 An. Alexander

Fransiscus dengan perolehan suara sebesar 71.588 suara,

selanjutnya calon yang memperoleh suara terbanyak ke empat

adalah calon nomor urut 22 An. Hudarni Rani dengan perolehan

suara sebesar 69.621 suara.

Hasil diatas menegaskan hasil akhir perolehan suara bahwa

terdapat 4 (empat) calon anggota DPD RI yang mendapatkan alokasi

19706

69621 71588

24335

48309

102752

24611 14823

57331 56003

14548 19982 19440

84535

31550

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Ad

e S

um

iati

Hu

dar

ni R

ani

Ale

xan

der

Fra

nsi

scu

s

An

dri

Bah

ar B

uas

an

Dar

man

syah

Hu

sein

Eka

Mu

lya

Pu

tra

Ern

awan

Reb

uin

He

rry

Erfi

an

No

orh

ari A

stu

ti

Said

i KM

Suh

arto

Zaid

an

Ust

. Zu

hri

M. S

yaza

li

Ham

zah

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


kursi anggota DPD RI Dapil Provisi Kep. Bangka Belitung antara lain

adalah Darmasyah Husein, Ust. Zuhri M. Syazali, Alexander

Fransiscus, dan Hudarni Rani. Dalam hal ini sebagaimana ketentuan

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilahan Umum,

Provinsi Kep. Bangka Belitung memperoleh 4 (empat) alokasi kursi

calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Penetapan calon terpilih anggota DPD RI akan dilakukan penetapan

berdasarkan perolehan suara tertinggi, yang akan ditetapkan SK

Penetapan Calon Terpilih oleh KPU Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara sah Partai Politik dan Calon anggota DPRD

Provinsi. Adapun hasil penghitungan perolehan suara yang telah

dilakukan oleh KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung antara lain

sebagai berikut :

(Tabel 2.41. Hasil Perolehan Suara Sah Parpol dan Calon pada Jenis Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Per Dapil sesuai dengan Formulir model

DC.1-DPRD Provinsi)


DAPIL I

(PANGKAL

PINANG)

DAPIL II

(BATENG)

DAPIL III

(BASEL)

ALOKASI

KURSI : 7

ALOKASI

KURSI : 6

ALOKASI

KURSI :

6

3 PDI-P 19745 26845 22642 31798 19214 32952

10 PPP 14837 6684 10729 14379 7748 17647

2 GERINDRA 11508 8928 11712 18875 10287 16946

4 GOLKAR 8951 18772 13552 25056 8615 21795

14 DEMOKRAT 7764 4504 14931 8917 11313 8861

8 PKS 7612 2942 4312 8565 8238 10978

5 NASDEM 6613 6726 3689 10531 14999 14872

16 PBB 4536 797 3255 10948 6340 2142

13 HANURA 4296 1272 940 6994 3664 1106

12 PAN 4203 5992 1245 5647 4598 12428

7 BERKARYA 3451 1159 2264 3225 2039 2615

9 PERINDO 3026 1793 2251 5981 3085 5560

1 PKB 2633 5310 4810 6740 1247 6682

11 PSI 899 188 121 1109 194 461

19 GARUDA 578 170 328 667 212 371

20 PKPI 118 48 32 190 52 294

NO NAMA PARPOL

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARPOL DAN CALON (DPRD PROVINSI)

DAPIL IV

(BELITUNG-

BELTIM) ALOKASI

KURSI : 9

DAPIL V

(BABAR)

ALOKASI

KURSI : 7

DAPIL VI

(BANGKA)

ALOKASI

KURSI : 10


Hasil pengawasan yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada

jenis pemilihan anggota DPRD Provinsi yang tersebar di 6 (enam)

daerah pemilihan di Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat diketahui

bahwa PDI-P unggul dalam perolehan suara sah Partai Politik dan

Calon di setiap Daerah Pemilihan di Provinsi Kep. Bangka Belitug,

secara akumulatif jumlah perolehan suara dari setiap Dapil di

Provinsi Kep. Bangka Belitung berjumlah sebesar 153.196 suara,

sedangkan perolehan suara paling rendah yaitu PKPI yang hanya

berjumlah 734 suara.

(Gambar 2.25. Foto Dokumentasi Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI)

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada

jenis pemilihan anggota DPRD Provinsi dapat terlaksana dengan

baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Adapun penetapan calon terpilih pada setiap daerah pemilihan

ditentukan dengan metode Sainte Lauge, yaitu melakukan

pembagian ganjil terhadap jumlah total suara sah partai politik dan

calon dengan mempertimbangkan jumlah alokasi kursi pada setiap

daerah pemilihan. Selanjutnya hasil Sainte Lauge akan menjadi

dasar penetapan calon terpilih oleh KPU dan di tetapkan melalui

Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih pada Pemlihan Umum Tahun

2019.


Tahapan pemungutan dan penghitungan Suara merupakan

tahapan puncak yang yang tidak terlepas dari beberapa persoalan

rumit yang muncul sebagai bagian dari dinamika dalam pelaksanaan

pungut hitung. Pada dasarnya tahapan pungut hitung merupakan

tahapan akhir dari proses pelaksaan tahapan penyelenggaran

Pemilu 2019 sebelum pelaksanaan penetapan calon terpilih. Perlu

diketahui bahwa terdapat beberapa dinamika yang terjadi dalam

proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara

lain adalah kurangnya pemahaman secara teknis dan kurannya

ketelitian dari Penyelenggara Pemilu yaitu KPPS berkenaan dengan

proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara

di TPS, sehingga persoalan tersebut secara tidak langsung dapat

menghambat proses penyelenggaraan tahapan pemungutan dan

penghitungan suara. Pada dasarnya kurangnya pemahaman petugas

KPPS diakibatkan kurangnya penguatan kapasitas dan kapabilitas

penguasaan teknis pelaksanaan tahapan oleh jajaran KPU, sehingga

persoalan tersebut kemudian berdampak pada pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan

suara tidak hanya sebatas itu saja, melainkan pada saat

pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdapat 2

(dua) keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dan

Saksi Paslon PPWP nomor urut 2 An. Prabowo Subianto - Sandiaga

Salahudin Uno. Keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai

Demokrat berkenaan dengan keberatan yang mempertanyakan

kenapa proses perbaikan penggunaan hak pilih tidak diselesai pada

saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, selain itu juga saksi tidak

akan menandatangani berita acara dari KPU, dan akan

mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan menyelesaikan di

ketingkat yang lebih lanjut. Disamping itu juga saksi paslon nomor

urut 2 An. Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno menyatakan

keberatan terhadap berita acara yang dietetapkan oleh KPU pada

saat pelaksanaan pleno penetepan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara.


Penetapan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat

Provinsi terdapat beberapa elemen masyarakat yang melakukan aksi

demonstrasi di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka

Belitung. Demonstrasi tersebut pada dasar menjadi salah wujud

ketidakpuasan mereka terhadap hasil penghitungan perolehan suara

yang ditetapkan oleh KPU. Para demontrasi menyampaikan bahwa

mereka menolak hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

KPU, mereka berasumsi bahwa terjadinya penggelembungan suara

pada saat proses rekapitulasi, selain itu adanya dugaan

penghilangan hak pilih, serta adanya kecurangan pemilu yang terjadi

pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan

suara, dan mereka memperlihatkan adanya ketidakpercayaan

mereka terhadap Bawaslu. Berkaitan dengan persoalan tersebut

Bawaslu sudah melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan

secara maksimal dalam proses pelaksanaan tahapan, berdasarkan

dengan hasil pengawasan belum ditemukannya adanya indikasi

kecurangan seperti yang disangkakan oleh massa demonstrasi, serta

belum adanya laporan yang diterima oleh Bawaslu berkenaan

dengan pelanggaran pemilu baik itu penggelembungan suara,

penghilangan hak pilih, ataupun persoalan lainnya yang disangkakan

oleh para demonstrasi.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan evaluasi

singkat terhadap proses pengawasan dan pelaksanaan tahapan

Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, yakni sebagai

berikut:

a. Kurangnya penguasan dan pemahaman KPPS berkaitan

dengan teknis pelaksanaan tahapan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS terutama berkaitan dengan

pemberian surat suara kepada pemilih DPT, DPTb, dan

DPK, sehingga persoalan tersebut berujung pada

pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat)

wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung,

hal ini dikarenakan KPPS memperbolehkan adanya pemilih

yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun


melakukan penggunaan hak pilih dengan menggunakan KTP

El di luar domisili Provinsi Kep. Bangka Belitung.

b. Keterbatasan waktu yang terbatas dalam proses

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

menjadi salah satu persoalan yang hampir terjadi di setiap

TPS di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan

batas waktu pelaksanaan rekapitulasi yang sangat terbatas,

dimana pelaksanaan proses pemungutan dan rekapitulasi

hanya dilaksanakan satu hari saja yaitu pada tanggal 17

April 2019 dan adanya perpanjangan batas waktu

pelaksanaan rekapitulasi sampai pada pukul 12.00 Wib pada

tanggal 18 April 2019 tanpa ada jeda dalam proses

pelaksanaan rekapitulasi, sebagaimana surat edaran

Mahkamah Konstitusi. Hal ini kemudian memperlihatkan

bahwa dengan tenggat waktu yang sangat terbatas

membuat kinerja KPPS menjadi tidak maksimal, dimana

dalam hal ini KPPS harus melakukan rekapitulasi pada 5

(lima) jenis pemilihan yang berbeda, sehingga membutuhkan

waktu sangat panjang dalam pelaksanaan tahapan ini.

Ketidaktelitian petugas KPPS salah satunya disebabkan

karena hampir rata-rata proses pelaksanaan rekapitulasi

berlangsung sampai larut malam dan selesai pada pagi

harinya yaitu tanggal 18 April 2019, sehingga persoalan ini

menyebabkan kurangnya ketelitian dari petugas KPPS,

sehingga pada saat dilapangan banyak terjadinya kesalahan

jumlah suara, kesalahan penulisan dari model C1. Plano ke

C1. Hologram. Selain itu banyak petugas KPPS dan

Pengawas TPS yang kelelahan dikarenakan proses

rekapitulasi yang sangat panjang dan dilakukan tanpa jeda.

Dengan demikian ke depan diperlukannya pertimbangan

terhadap perpanjangan jadwal tahapan pada saat

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS, agar

pelaksanaan tahapan dapat terlaksana dengan baik dan

maksimal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang Undangan.


c. Tidaknya adanya kepastian jumlah logistik surat suara yang

di distribusikan ke setiap TPS, sehingga pada saat

pelaksanaan pemugutan suara banyak yang mengalami

kekurangan surat suara pada tiap-tiap jenis pemilihan, selain

itu masih ditemukannya surat suara yang tertukar antar

daerah pemilihan, sehingga persoalan ini secara tidak

langsung menghambat proses pelaksanaan pemungutan

suara di TPS. Seharusnya KPU harus melakukan pemetaan

terhadap kebutuhan surat suara di tiap-tiap TPS beserta

surat suara cadangan. Hal ini dilakukan dalam rangka

memberikan kepastian terhadap ketepatan dan kepastian

jumlah ketersedian suarat suara di TPS, sehingga

pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS dapat

terlaksana dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

d. Sebelum pelaksanaan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Kabupaten/Kota, seharusnya KPU harus melakukan

penyandingan data terlebih dahulu terutama berkaitan

dengan kesesuaian data pemilih dan penggunaan hak pilih

pada setiap jenis pemilihan, sehingga ketika ditemukannya

ketidaksingkronan/tidak sesuai, KPU Kabupaten/Kota dan

Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan penyandingan

data terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penetapan di

tingkat Kabupaten/Kota, sehingga ketika persoalan

ketidaksesuaian data pemilih dan penggunaan hak pilih

terjadi, maka KPU dan Bawaslu dapat melakukan analisa

dan penyelesaian di tingkat Kabupaten/Kota.

9. Pengawasan Pentepan Calon Terpilih dan Perolehan Kursi Partai

Politik Tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung

Proses “mencari wakil rakyat” yang sangat panjang dalam Pesta

Demokrasi tersebesar sepanjang sejarah akhirnya telah sampai pada

penghujung tahapan Pemilu yang tak kalah penting yaitu penetapan calon

terpilih khusus bagi anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi, Partai Politik Peserta


Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di

suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang

diperoleh masing-masing calon anggota DPRD provinsi di satu daerah

pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilu, dalam pasal 420 dijelaskan bahwa Penetapan

perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah

pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a) penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu

di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.

b) membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan, pembagi

1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan. ganjil 3; 5; 7; dan

seterusnya.

c) hasil pembagian sebagaimana dimaksud diurutkan berdasarkan

jumlah nilai terbanyak.

d) nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nila terbanyak

kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat

kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah

pemilihan habis terbagi.

Metode di atas dikenal dengan metode Sainte Lague Murni yang

akan diterapkan dalam menentukan perolehan kursi Partai Politik.

Menurut Triono (2017) Sainte Lague murni, metode sainte lague ini dalam

melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada

pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai

besar. Metode konversi suara ini mempengaruhi jumlah kursi setiap

parpol yang lolos ke DPR. Metode sainte lague murni menerapkan

bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan

seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan

suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak

apakah itu partai kecil ataupun partai besar

KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung secara teknis telah melakukan

rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih bagi

Anggota DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tanggal 12 Agustus

219 di Hotel Santika, Bangka Tengah. Untuk DPRD Provinsi Kep. Bangka


Belitung terdapat 6 Daerah Pemilihan dan 45 kursi dengan rincian

sebagai berikut:

a) Dapil Babel 1 Kota Pangkalpinang sebanyak 7 kursi

b) Dapil Babel 2 Bangka Tengah sebanyak 6 kursi

c) Dapil Babel 3 Bangka Selatan sebanyak 6 kursi

d) Dapil Babel 4 Belitung dan Belitung Timur sebanyak 9 kursi

e) Dapil Babel 5 Bangka Barat sebanyak 7 kursi

f) Dapil Babel 6 Bangka sebanyak 10 kursi

(Gambar 2.26. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019

di Hotel Santika Bangka Tengah) Perolehan kursi tertinggi didapatkan oleh Partai Politik PDIP dengan

memperoleh 10 Kursi diseluruh Dapil, disusul oleh Partai Golkar urutan

kedua dengan memperoleh 7 kursi, peringkat ketiga Partai Gerindra 6

kursi, lalu disusul urutan berikut ada PPP 6 kursi, Nasdem 5 kursi,

Demokrat 5 kursi, PKS 4 kursi, PBB 1 kursi dan PAN 1 kursi.

Data perolehan kursi bagi Partai Politik DPRD Provinsi Kep. Bangka

Belitung pada Pemilu 2019:


Partai PDI-P

10

KURSI

Partai PKS

4

KURSI

Partai Golkar

7

KURSI

Partai

Gerindra

6

KURSI

Partai Amanat

Nasional

1

KURSI

Partai Demokrat

5

KURSI

PBB

1

KURSI

PPP

6

KURSI

Partai Nasdem

5

KURSI

(Gambar 2.27. Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Kep.


Perolehan kursi dan calon terpilih dijelaskan dalam data berikut:

a) Dapil 1 Kota Pangkalpinang total 7 kursi:

- PDIP 1 kursi atasnama Ir. Hendriyansen

- PPP 1 kursi atasnama Ust. Dede Purnama

- Gerindra 1 kursi atasnama Ferdiyansah

- Golkar 1 kursi atasnama Efredi Effendy

- Demokrat 1 atasnama Nico Plamonia

- PKS 1 kursi atasnama Dody Kusdian

- Nasdem 1 kursi atasnama Johansesn Tumanggor

b) Dapil 2 Bangka Tengah total 6 kursi:

- PDIP 2 kursi atasnama Didit Srigusjaya, dan Adet

- Golkar 1 kursi atasnama Algafry Rahman

- Gerindra 1 kursi atasnama Fitra Wijaya

- Nasdem 1 kursi atasnama H. Mulyadi

- PPP 1 kursi atasnama H. Muhammad Yunus

c) Dapil 3 Bangka Selatan total 6 kursi:

- PDIP 2 kursi atasnama Rina Tarol, dan Toni Mukti

- Demokrat 1 kursi atasnama Aditya Rizki Pradana


- Golkar 1 kursi atasnama H. Marsidi H. Satar

- PPP 1 kursi atasnama Tony Purnama

d) Dapil 4 Belitung dan Belitung Timur 9 kursi:

- PDIP 2 kursi atasnama Taufik Mardin dan Junaidi Rachman

- Golkar 1 kursi atasnama Yoga Nuriswan

- Gerindra 1 kursi atasnma Beliadi

- PPP 1 kursi atasnama Hellyana

- PBB 1 kursi atasnama Eka Budiartha

- Nasdem 1 kursi atasnama Zakarni

- Demokrat 1 kursi atasnama Rudi Hartono

- PKS 1 kursi atasnama H. Erwandi

e) Dapil 5 Bangka Barat 7 kursi:

- PDIP 1 kursi atasnama Ariyanto

- Nasdem 1 kursi atasnama H. Sukirman

- Demokrat 1 kursi atasnama Arbiyanto

- Golkar 1 kursi atasnama Heryawandi

- PKS 1 kursi atasnama Bong Ming Ming

- PPP 1 kursi atasnama H. Azwar Helmi

f) Dapil 6 Bangka 10 kursi:

- PDIP 2 kursi atasnama Herman Suhadi dan Rustamsyah

- Golkar 2 kursi atasnma Hendra Apollo dan Firmansyah Levi

- PPP 1 kursi atasnama Amri Cahyada

- Gerindra 1 kursi atasnama H. Jawarno

- Nasdem 1 kursi atasnama Ir. Agung Setiawan

- PAN 1 kursi atasnama Matzan

- PKS 1 kursi atasnama H. Aksan Visyawan

- Demokrat 1 kursi atasnama Ranto Sendhu=

Persoalan yang serius tidak terdapat dalam proses rapat pleno

penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kep.

Bangka Belitung, akan tetapi dalam proses menuju penetapan terdapat

beberapa gugatan Perolehan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah

Konstitusi terkait dengan hasil perolehan suara.


BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan

pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyelenggaran pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara

keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dari

beberapa pelaksanaan pemilu sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan

meningkatnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi awal

dugaan pelanggaran sehingga Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan

jajara Pengawas Pemilu dapat melakukan upaya investigatif dan preventif

dengan cepat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan petunjuk yang ada

dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Bawaslu Provinsi Kep.

Bangka Belitung dalam penyelenggaran Pemilu Tahun 2019 di Bangka

Belitung berupaya untuk mengoptimalisasi pengawasan dan pencegahan

terhadap pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi, pengawasan langsung, dan

koordinasi antar lembaga hal ini ditujukan agar terciptanya situasi

kondusifitas atau minim pelanggaran menjelang maupun pasca pelaksanan

pemilu serentak tahun 2019. Secara kelembagaan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang

diamanatkan oleh Undang-Undang telah diselenggarakan hingga tingkat TPS.

2. Inovasi Dan Peningkatan Eksistensi Melalui “Dulang Pengawasan Pemilu”

Pada pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu meluncurkan program “Dulang

Pengawasan”. Dalam kaitannya pengambilan ide Program “Dulang

Pengawasan” yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung


merupakan sebuah program yang ingin menyatukan fungsi pencegahan, dan

pengawasan Bawaslu beserta Jajarannya bersama masyarakat berbasis

kearifan lokal atau potensi lokal.

Secara terperinci, terdapat 5 program teknis yang diimplementasikan selama

tahapan pemilu berjalan sampai dengan pungut hitung. Pertama, Forum

Warga, kegiatan ini merupakan upaya teknokratik dengan mengunakan

pendekatan top down Bawaslu hadir ditengah-tengah konstituen guna

mensosialisasikan tahapan pemilu, kegiatan ini diimplementasikan yang

didalamnya terdapat diskusi interaktif antara Bawaslu dan masyarakat.

Kedua, Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif, kegiatan ini berorientasi

kepada pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sesuai dengan pasal

98 ayat 1 Undang Undang 7 Tahun 2017. Ketiga, Jelajah Pengawasan

Terpadu, kegiatan di implementasikan melalui pengawasan secara langsung

yang diwujudkan melalui monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Keempat, Gempar ( Gerakan Masyarakat

Pengawasan Partisipatif ), kegiatan ini di realisasikan melibatkan seluruh

stake holder penyelenggaran pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Kegiatan ini juga melibatkan seluruh elemen masyarakat

untuk bersama-sama terlibat dalam melakukan pengawasan di setiap

tahapan pemilu. Kelima, Sadar Pengawasan, secara yuridis kegiatan ini

diwujudkan sesuai dengan pasal 448 Undang-undang 7 Tahun 2017 yang

melibatkan partisiapasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Implementasi

program ini memberikan dampak positif dalam upaya mewujudkan pemilu

yang berkualitas melalui upaya pengawasan dan pencegahan yang maksimal

di seluruh tingkatan jajaran pengawas pemilu.

3. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Tahun 2019

Pelaksanaan pengawasan bawaslu pada pemilu serentak tahun 2019 telah

efektif dilakukan sebagai upaya pencegahan dan menciptakan kualitas pemilu

yang baik di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data Bawaslu

Provinsi terdapat 4 temuan pelanggaran dan 4 laporan selama tahapan


pemilu 2019 berjalan. Ini menandakan implementasi inovasi program

berjalan dengan baik dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Masyarakat lebih berani memberikan informasi awal (dugaan pelanggaran)

kepada pengawas pemilu di tingkat jajaran Kecamatan. Kasus politik uang di

Kabupaten Belitung Timur merupakan salam satu yang informasi awalnya

didapatkan dari masyarakat. Selain itu, kasus netralitas aparatur sipil negara

di lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga

merupakan informasi awal dugaan pelanggaran dari masyarakat melalui

status facebook. Antusiasme masyarakat dalam pencegahan pemilu semakin

mempermudah Bawaslu dalam melakukan investigasi terhadap dugaan

pelanggaran tersebut. Temuan pelanggaran lainnya adalah adanya 2519 alat

peraga kampanye yang melanggar zona dilarang karena tidak sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku. Beberapa kasus diatas

merupakan otimalisasi pengawasan dan pencegahan bawaslu di tingakat

Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh tahapan pemilu telah berjalan dengan

baik dan maksimal.

B. REKOMENDASI

1. Memanfaatkan Pengawasan Berbasis IT

Bawaslu merekomendasikan seluruh jajaran di tingkat hirarkis paling

bawah seperti Panwaslu Desa, Pengawas TPS untuk proaktif dalam

memanfatkan teknologi maupun semua program berbabasis IT yang

dirumuskan oleh Bawaslu Republik Indonesia yang dapat menunjang

pengawasan pemilu di tingkatan paling rendah.

2. Merumuskan Inovasi Pengawasan Yang Bersifat Teknokratik.

Upaya ini dapat dilaksanakan melalui kajian riset yang bersifat top down

untuk melihat gambaran dan pemetaan dinamika yang berorientasi

kepada kebijakan program yang sesuai dengan konteks lapangan dan

kebutuhan Bawaslu dalam upaya pencegahan di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.


3. Melakukan Kerjasama Lintas Lembaga Yang Dianggap Memberikan

Dampak Positif Terhadap Upaya Pencegahan.

Kerjasama stake holder dan lintas lembaga yang dianggap dapat

memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaksanaan pemilu.

Selain itu pelibatan Lembaga lain dalam pengawasan menjadi sangat

penting dikarenakan tidak semua hal teknis tahapan dan dugaan

pelanggaran dapat di jangkau pengawasan pemilu yang lebih minim dari

pada peserta pemilu.

4. Merumuskan juknis terkait dengan investigasi dan penanganan temuan

hasil pengawasan.

Tata cara dan mekanisme menjadi sangat penting sebagai landasan

melaksanakan proses investigasi yang tidak diatur di dalam peraturan

perundang-udangan serta aturan teknis lainnya, untuk itu Bawaslu harus

dapat membuat juknis SOP yang sesuai dengan pokok masalah dan tidak

bertentangan dengan aturan lainnya.


LAMPIRAN I

DOKUMENTASI FOTO DAN VIDEO


1. Dokumentasi Pengawasan Verifikasi Partai Politik

2. Dokumentasi Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih


3. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD RI dan DPRD

Provinsi

4. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye


5. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Kampanye Perencanaan dan

Pengadaan Logistik

6. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye


7. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan

Rekapitulasi Suara

8. Dokumentasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Nasional

9. Dokumentasi Video Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Link : https://www.youtube.com/channel/UCtHDMYV_v-

wXDAYQBAJLH5g )

https://www.youtube.com/channel/UCtHDMYV_v-wXDAYQBAJLH5g

https://www.youtube.com/channel/UCtHDMYV_v-wXDAYQBAJLH5g


Documents

LEMBAR PENGESAHAN€¦ · laporan akhir divisi pengawasan humas dan hubal pemilu 2019