SESI 3 SISTEM PEMILU PADA PEMILU 2014

  • View
    135

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KURSUS STRATEGIS PEMENANGAN CALEG PEREMPUAN DPRD PADA PEMILU 2014. SESI 3 SISTEM PEMILU PADA PEMILU 2014. Pemahaman Umum. Peserta memahami sistem pemilu pada Pemilu 2014 dan aspek-aspeknya menurut UU No.8/ Tahun 2012. Hasil Pembelajaran. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SESI 3 SISTEM PEMILU PADA PEMILU 2014

  • SESI 3SISTEM PEMILU PADA PEMILU 2014KURSUS STRATEGIS PEMENANGAN CALEG PEREMPUAN DPRD PADA PEMILU 2014

  • PEMAHAMAN UMUMPeserta memahami sistem pemilu pada Pemilu 2014 dan aspek-aspeknya menurut UU No.8/ Tahun 2012*

  • HASIL PEMBELAJARANMampu memahami sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2014.Mampu melakukan simulasi penghitungan suara untuk kursi DPRD.*

  • Seberapa kita paham tentang sistem pemilu yang diterapkan pada Pemilu 2014? Mari bersama kita kerjakan KUIS seputar pemilu ini. *

  • Apakah sistem pemilu yang diterapkan pada Pemilu 2014 menurut UU No. 8/2012?Menurut UU Pemilu No. 8/2012 Partai Politik boleh melakukan kampanye dengan menggunakan media massa?Bagaimana cara menghitung Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)?Bagaimana cara menentukan perolehan kursi partai politik di dapil untuk DPRD?Bagaimana menentukan caleg yang terpilih di daerahpemilihan?

    PERTANYAAN KUIS

  • PEMILIHAN UMUM*Sarana partisipasi politik masyarakat: menjadi pemilih atau menjadi kandidat legislatif.Saluran kepentingan publik: mendapatkan posisi dalam lembaga pembuat kebijakan.Mekanisme penggantian pemimpin.Tata cara pelaksanaan dan metode pemilihan umum dituliskan dalam aturan formal (Konstitusi, Undang-Undang, dll)

  • JENIS SISTEM PEMILU*Sistem Distrik (mayoritas)Sistem Proporsional

  • SISTEM PEMILU 2014*PASAL 5, UU NOMOR 8 TAHUN 2012

    Ayat 1:Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

    Ayat 2:Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

  • APAKAH SISTEM PEMILU PROPORSIONAL (1)Negara dibagi-bagi menjadi daerah pemilihanSatu daerah pemilihan memilih lebih daripada satu orang wakilSistem proporsional tertutup: saat pemungutan suara, pemilih memilih nama partai Sistem proporsional terbuka: pemilih memilih nama partai dan atau nama kandidatProporsi perolehan suara tercermin dalam proporsi perolehan kursi

    *

  • APAKAH SISTEM PEMILU PROPORSIONAL (2)Kelemahan sistem proporsional:Sistemnya lebih rumit dibandingkan sistem mayoritasHubungan wakil rakyat konstituen kurang dekatKemungkinan stagnasi kebijakan dalam Pemerintahan yang terbentuk

    Kelebihan sistem proporsional:Membuka kesempatan bagi kelompok minoritas untuk terwakiliLebih besar kesempatan bagi perempuan untuk terpilihPartai dan kelompok minoritas dapat berkembang

    *

  • PERBANDINGAN PEMILU-PEMILU REFORMASI (1)*

    AspekPemilu 1999Pemilu 2004Pemilu 2009Pemilu 2014Penyelenggara Pemilu KPU : perwakilan Pemerintah, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta anggota independen.KPU : anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU. KPU : anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU. KPU:anggotanya dipilih melalui proses pemilihan oleh Presiden (pengusul nama balon) dan DPR yang menyeleksi dan menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU. Sistem PemilihanSistem proporsional dengan daftar calon tertutupSistem proporsional daftar calon terbukaSistem proporsional dengan daftar calon terbukaSistem proporsional dengan daftar calon terbuka

  • PERBANDINGAN PEMILU-PEMILU REFORMASI (2)*

    AspekPemilu 1999Pemilu 2004Pemilu 2009Pemilu 2014Daerah pemilihanWilayah administratif (provinsi, kabupaten dan kota)Penetapan dapil oleh KPUDapil DPR : provinsi atau bagian-bagian provinsi Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kotaDapil DPRD Kabupaten/Kota: kecamatanPenetapan dapil DPR RI oleh DPR RI (dlm UU)Dapil DPR : provinsi atau bagian-bagian dari provinsi Dapil DPRD Provinsi : kabupaten/kotaDapil DPRD Kab./Kota : kecamatanPenetapan dapil DPR RI oleh anggota DPR RI (dalam UU Pemilu) Dapil DPR adalah provinsi atau bagian-bagiannyaDapil DPRD Provinsi adalah kabupaten/kotaDapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatanCara pemberian suaraMencoblos lambang partaiMencoblos nama dan / atau lambang partaiMemberi tanda satu kali pada nama partai atau lambang partai atau nama calonMencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama caleg

  • PERBANDINGAN PEMILU-PEMILU REFORMASI (3)*

    AspekPemilu 1999Pemilu 2004Pemilu 2009Pemilu 2014Penghitungan suaraHasil di TPSAgregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional Stembus Accord (penggabungan suara beberapa parpol yang suaranya kurang / kecil untuk mendapatkan 1 kursi). Hasil di TPSAgregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Nasional kursi)Hasil di TPSAgregasi di PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU NasionalPenerapan 2,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi)Hasil di TPSAgregasi di PPS, PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU NasionalPenerapan 3,5% Parliamentary Threshold (ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam pembagian kursi)

  • PERBANDINGAN PEMILU-PEMILU REFORMASI (4)*

    AspekPemilu 1999Pemilu 2004Pemilu 2009Pemilu 2014Pembagian Kursi3-12 kursi per dapil3-12 kursi per dapil3-10 kursi per dapil untuk DPR3-12 kursi per dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota3-10 kursi per dapil DPR3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / KotaPenentuan Caleg terpilihNomor urutMemenuhi 100% BPP atau nomor urutMemenuhi 30% BPP atau nomor urut (Setelah Putusan MK, berdasarkan suara terbanyak)Caleg dengan suara terbanyakJika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya

  • PENEMPATAN CALEG BERDASARKAN JENIS KELAMIN (PEMILU 2004 DAN 2009)*

    Pemilu 2004Contoh Penempatan Calon (2014 dan 2009)Variasi 1Variasi 2Variasi 3Daftar calon:Laki-lakiLaki-lakiLaki-lakiPerempuanLaki-lakiPerempuanLaki-lakiLaki-lakiPerempuanDaftar calon:Laki-lakiLaki-lakiPerempuanLaki-lakiLaki-lakiPerempuanLaki-lakiLaki-lakiPerempuanDaftar calon:Laki-lakiPerempuanLaki-lakiPerempuanLaki-lakiPerempuanLaki-lakiLaki-lakiLaki-lakiDaftar calon:PerempuanPerempuanLaki-lakiLaki-lakiPerempuanLaki-lakiLaki-lakiLaki-lakiLaki-lakiTidak ada aturan penempatan calon. Perempuan sering ditempatkan di nomor urut bawahDalam tiga nama minimal ada satu perempuan. Ini menjamin ada calon perempuan di tiga nomor urut atas. Perempuan tidak harus di nomor 3, bisa juga di nomor 1 atau 2. Aturan pendukung: Peraturan KPU No7/2013 tentang pencalonan anggota legislatif.

  • PEMBERIAN SUARA*

  • PENGHITUNGAN SUARAPenghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara selesai. Perolehan suara untuk parpol maupun caleg perorangan dihitung berdasarkan tingkat pemilihannya. Saksi peserta pemilu berhak mendapatkan salinan hasil penghitungan suara. Setelah proses penghitungan suara di TPS selesai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi atau agregasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat kelurahan/desa. Seluruh proses penghitungan suara serta rekapitulasinya dapat diikuti atau disaksikan oleh saksi peserta pemilu, pemantau, pengawas pemilu serta masyarakat umum.

    *

  • PARLIAMENTARY THRESHOLD (AMBANG BATAS SUARA) Pada Pemilu 2014 diberlakukan parliamentary threshold (PT) 3,5 % hanya untuk perolehan kursi DPR RI.Parpol yang tidak mendapatkan suara sah sekurang-kurangnya 3,5% dari suara sah secara nasional maka tidak diikutsertakan dalam pembagian kursi DPR di semua dapil. Kursi dibagikan kepada parpol yang lolos PT.

    *

  • PENGHITUNGAN SUARA*

  • PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSIDPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA*

  • BAGAIMANA MENGHITUNG BPP?*BPP untuk kursi DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.Jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu BPP = Jumlah kursi DPRD di dapil bersangkutan

  • LATIHANMari kita bersama melakukan proses penghitungan suara di suatu daerah pemilihan. Hitunglah berapa perolehan kursi partai-partai politik peserta pemilu dalam suatu dapil. *

  • *Simulasi penghitungan suara DPRD Contoh: DPRD Provinsi KahyanganKeterangan:Suara sah: 415.000Alokasi kursi: 35 kursiBPP dapil: 11.857

    Partai PolitikSuara SahAlokasi Kursi Tahap ISisa SuaraAlokasi Kursi Tahap IIP.SEMANGKA83.000P. ANGGUR22.000P. MANGGIS36.000P. JERUK24.000P. SAWO28.000P. PISANG110.000P. RAMBUTAN26.000P. SIRSAK61.000P. MANGGA37.000

  • *Simulasi penghitungan suara DPRD Contoh: Provinsi KahyanganKeterangan:Suara sah: 415.000Alokasi kursi: 35 kursiBPP dapil: 11.857Dalam perhitungan kursi tahap I, baru 34 kursi yang terbagi dari jumlah 35 kursi DPRD Provinsi. Maka untuk menentukan partai yang memperoleh 1 kursi terakhir, dilakukan penghitungan tahan II untuk menentukan sisa suara tiap partai. Dalam penghitungan kedua ini, partai yang memperoleh kursi tersebut adalah yang memiliki sisa suara terbanyak.

    Partai PolitikSuara SahAlokasi Kursi Tahap ISisa SuaraAlokasi Kursi Tahap II(ranking sisa suara)P.SEMANGKA83.00071P. ANGGUR22.000110.1431P. MANGGIS36.0003429P. JERUK24.0002286P. SAWO28.00024286P. PISANG110.00093287P. RAMBUTAN26.00022286P. SIRSAK61.00051715P. MANGGA37.00031429

  • PENETAPAN CALON TERPILIHMenurut UU No. 8/2012 Pasal 215: calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.Kalau terdapat 2 calon dengan perolehan suara terbesar dengan jumlah sama, penentuan berdasarkan persebaran perolehan suara calon di dapil dengan mempertimbangkan keterpilihan perempuan.Jika masih ada kursi belum terisi