1

LAPORAN KETERBUKAANINFORMASI PUBLIK 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN TIMUR

2

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :Diddy Rusdiansyah AD, SE,MMd(Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Timur

Anggota :1. Aris Sampe, SH2. Sri Rezeki Marietha,S.IK3. Syahruddin4. Edwin Derry Mahatma,SH5. Eka Rahmah Eliyani,S.IKom6. Ratna Juwitasari,S.IKom

3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya

sehingga Laporan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2018 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam

menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

publik yang telah dijalankan selama tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur.

Akhir kata, semoga Laporan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur yang telah tersusun ini tidaklah sempurna dan dapat memberikan

manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID

Utama Provinsi Kalimantan Timur dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal. Oleh

sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan

tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi

Samarinda, Maret 2019

Ketua PPID Provinsi Kalimtan Timur,

Diddy Rusdiansyah AD,SE,MM

NIP. 19640627 199003 1 006

4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ··············································································· 1

DAFTAR ISI ··············································································· 2

BAB I PENDAHULUAN ·············································································· 3

I Latar Belakang ·················································································· 3

II Ruang Lingkup ················································································· 5

III Permasalahan ·················································································· 6

BAB II PPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ············································ 8

I PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur ················································ 8

II Sekretariat PPID Kalimantan Timur ····················································· 11

BAB III PELAKSANAAN KETERBUKAA INFORMASI PUBLIK ······················ 13

A. Hasil Monitoring Website/Situs/Portal OPD Pemprov. Kaltim ····················· 13

I. Item yang dinilai dalam konten website/situs/portal OPD ······················· 13

II. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Oleh Badan Publik ······································································· 14

III. Dasar Hukum Monitoring dan Penilaian ········································· 15

IV. Hasil Monitoring ········································································ 16

B. Pembentukkan PPID Utama Kab/Kot di Kalimantan Timur dan PPID

Pembantu di lingkungan Pemprov. Kaltim ·············································· 18

C. Sosialisasi dan Kegiatan Keterbukaan Informasi ······································ 21

D. Pelayanan Informasi Manual dan Online ················································ 31

E. Permohonan Informasi Langsung ························································· 32

F. Koordinasi Antar Lemaga PPID ··························································· 34

G. Inovasi dan Pengembangan Website dan Aplikasi ditahun 2018 ··················· 34

BAB IV PENUTUP ····················································································· 37

A. Kesimpulan ················································································ 37

B. Saran ················································································ 38

5

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dimana setiap orang berhak

untuk memperoleh informasi.Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang

bersih dan baik. Sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012

tersebut telah ditetapkan juga Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur yang berkomitmen mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai

Island of Integrity, dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencanangkan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penyediaan dan pemberian

informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana

merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal

tersebut.Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka

seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.Hal ini untuk mencegah pemanfataan atau penggunaan informasi yang

tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon dan pengguna informasi.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 telah ditetapkan Visi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah “Terwujudnya Akses Komunikasi dan

Informatika Yang Berkualitas di Wilayah Kalimantan Timur dan membangun bersama

dengan keterbukaan”. Hal ini memiliki arti bahwa teknologi informasi merupakan pilar

penting dalam mendukung pembangunan, karena dapat memberikan efesinesi dalam sistem

pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang cepat, tepat, akurat dan

berkualitas serta perlunya peran dari Pemerintah untuk menunjang keterbukaan informasi

secara menyeluruh..

6

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut ditetapkan Misi :

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang professional dan berkualitas

serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan

informasi publik;

2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas;

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi;

4. Meningkatkan sinergitas dan konektivitas di Seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur;

Tujuan yang hendak dicapai ditetapkannya visi dan misi tersebut adalah :

1. Tersedianya pelayanan informasi yang cepat, mudah dan dapat diakses oleh

masyarakat melalui sarana dan prasarana yang sudah tersedia;

2. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kalimantan

Timur;

3. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur;

Adapun sasaran dan penjabarannya melalui strategi dan arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang

menunjang kegiatan pemerintah daerah.

- Strategi :

Meningkatkan indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pelaksanaan pemerintahan.

- Arah Kebijakan :

1) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

2) Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi (konektivitas) dengan

pembangunan di Kalimantan Timur.

2. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode dan mutu

penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

- Strategi :

Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah.

- Arah Kebijakan :

1) Pengembangan sistem penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

2) Evaluasi terhadap kepuasan publik terhadap penyebaran informasi pembangunan

di Kalimantan Timur.

3. Tersedianya infrastruktur bidang informasi dan komunikasi dalam pemenuhan

kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

- Strategi :

Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi

7

- Arah Kebijakan :

Membangun infrastruktur telekomunikasi (niercable) untuk menunjang akes

informasi masyarakat secara luas dengan menghilangkan daerah blankspot.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam Tahun

Anggaran 2018 mendapat anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar

Rp.18.011.714.000.00 (Delapan Belas Milyar Sebelah Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu

Rupiah) dan hingga 31 Desember 2018 telah terealisasi sebanyak 94.69 % sebesar Rp

17.089.746.000.00 ( Tujuh Belas Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat

Puluh Enam Ribu Rupiah).

II. Ruang Lingkup

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan

Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan

Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang komunikasi dan

informatika;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan

informatika;

d. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebiijakan teknis teknologi

informasi;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi dan

telematika;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi

dan informasi;

g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi

tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 5

(lima) prinsip pelayanan :

1) Melaksanakan 10 (sepuluh) Prinsip Good Government dan 10 (sepuluh) Budaya Malu

dengan Konsisten dan Konsekuen;

8

2) Melaksanakan Fakta Integritas dan Menjauhi Tindakan Melawan Hukum dan KKN;

3) Memberikan Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Tanpa Biaya;

4) Memberikan Informasi yang seluas-luasnya Kepada masyarakat sesuai ketentuan

peraturan yang berlaku; dan

5) Melaksanakan Tupoksi Secara Tertib Administrasi, Tertib Hukum dan Tertib

Pelaksanaannya serta Akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka program/kegiatan Keterbukaan Informasi yang

dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2018 dalam laporan ini digolongkan ke dalam kegiatan :

1. Sosialisasi (termasuk dalam hal ini kegiatan rapat koordinasi, pelatihan dan bimbingan

teknis yang berhubungan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik).

2. Media Cetak dan Elektronik.

3. Layanan Informasi Melalui Internet (media online) dan media sosial

4. Pameran dan Publikasi lainnya

III. Permasalahan

Program/kegiatan publikasi (kehumasan) khususnya untuk penyebarluasan informasi

dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya terdapat

permasalahan yang dihadapi yaitu :

a. Kurangnya sumber daya manusia.

Sumber daya manusia aparatur yang melaksanakan tugas ini masih sangat kurang,

baik kuantitas maupun kualitasnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur mengatasi kendala ini mengambil kebijakan :

1. Meminta kekurangan pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan

fungsional pranata humas kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Kalimantan Timur serta mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan yang berikatan

dengan bidang kehumasn dan teknis dokumentasi;

2. Menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya khususnya pada pelayanan

informasi;

b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Sarana gedung kantor kurang memadai dimana gedung yang ditempati sudah cukup

tua dan tidak luas, dan prasarana terutama peralatan dokumentasi juga kurang

memadai. Mengatasi kendala ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur mengambil kebijakan :

- Meminta gedung kantor yang lebih representatif kepada Gubernur agar

dialokasikan pembangunan gedung kantor baru dimana nantinya gedung kantor

tersebut tidak hanya ditempati oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur tetapi juga Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;

9

- Memaksimalkan gedung kantor yang ada untuk memberikan layanan kepada

publik. ;

- Membuat front desk untuk pemohon agar mempermudah memohon informasi

10

BAB II

PPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur

Wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

menetapkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan

Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Gubernur Kalimantan

Timur Nomor 042/K.208/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Kalimanntan

Timur Nomor 480.15/K.68/2018 tentang PLID Provinsi Kalimantan Timur.

Fungsi dan tugas PPID Provinsi Kalimantan Timur :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan

dokumentasi pembantu;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyedikan dan member pelayanan informasi

kepada public;

c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

g. Memfasilitasi dan mengasistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu dalam memberikan informasi Publik;

h. Membuat laporan tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tentang

pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setiap 6 (enam) bulan

sekali; dan

i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Gubernur dan Sekretaris

Daerah.

Kewenangan PPID Kalimantan Timur terdiri atas :

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi

cakupannya;

c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau

Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

11

e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,

mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan

masyarakat;

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya PPID Provinsi Kalimantan Timur

berkoordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Timur mulai penyusunan

anggaran KIP Kalimantan Timur, pelaksanaan program/kegiatan dan evaluasi

program/kegiatan. Hal ini dikarenakan KIP Kalimantan Timur belum terbentuk

Sekretariatnya dan anggarannya dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalimantan Timur. Namun didalam melaksanakan tugas teknisnya KIP Kalimantan Timur

bersifat independent.

Disamping itu Sekretariat PPID Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan

monitoring dan pembinaan website SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur terutama mengenai daftar informasi yang wajib diumumkan, keaktifan serta updating

data yang disampaikan, dan ketersediaan/kesiapan operator website.

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi

dengan website http://ppid.kaltimprov.go.id yang memuat berita/informasi dan data

berkaitan dengan kegiatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur.

Hingga 31 Desember 2018, Sekretariat PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur sudah

menerima sebanyak 20 permohonan informasi baik yang datang secara langsung dan melalui

e-mail dan chatonline.

12

Adapun Struktur Organisasi PPID Provinsi Kaltim :

13

II. SEKRETARIAT PPID KALIMANTAN TIMUR

PPID merupakan salah satu wadah bagi publik untuk memohon atau menyampaikan

permohonan informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang

baik. Melihat hal tersebut PPID Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan keterbukaan

Informasi publik dengan menyediakan ruang pelayanan khusus permohonan informasi. Pada

Sekretariat PPID ini ditempatkan seorang pegawai yang bertugas untuk memberikan

pelayanan informasi yakni pada hari senin-kamis mulai dari pukul 09.00 - 15.00 wita dan

hari Jum’at pukul 09.00 - 11.00 wita.

PPID Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi sarana dan prasanan yaitu sebagai berikut :

A. Ruang Pelayanan Informasi

14

B. Petugas Permohonan Informasi

C. Ruang Tunggu Pemohon Informasi

15

BAB III

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur melalui seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh SKPD telah memiliki website yang dapat diakses, dan

memberikan informasi/ data kepada publik sesuai dengan lingkup tupoksinya, termasuk

DPA Tahun Anggaran 2018, Renstra SKPD, dan juga ada LHKPN pejabat yang sudah

diverifikasi KPK Republik Indonesia.

A. Hasil monitoring website/situs/portal Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Monitoring website dalam mencantumkan dan mengumumkan informasi publik yang

wajib diumumkan badan publik secara berkala sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

(I) Item yang dinilai dalam konten situs/website/portal badan publik :

1. Tahun terakhir yang sudah diaudit dan tahun berjalan yang belum diaudit;

2. Memuat laporan kerja/kinerja/LAKIP tahun terakhir;

3. Memuat daftar informasi publik yang dikuasai dan didokumentasikan;

4. Menyediakan formulir untuk permohonan informasi publik secara online;

5. Menyediakan formulir pengaduan publik secara online;

6. Memuat laporan pelayanan informasi publik;

7. Memuat informasi terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik;

8. Memuat informasi umum berisi Memuat profil terkait badan publik

(kelembagaan/struktur,alamat,pimpinan dan staf)

9. Memuat rencana kerja tahun berjalan;

10. Memuat rencana kerja anggaran tahun berjalan;

11. Memuat pelaksanaan anggaran tahun berjalan;

12. Memuat perjanjian kinerja tahun berjalan;

13. Memuat indikator kinerja utama tahun berjalan;

14. Memuat laporan keuangan penjelasan secara ringkas terrrkkkait visi-misi dan

program tupoksi;

15. Memuat informasi umum berupa info atau berita terkait agenda, kegiatan serta

pelaksanaan tupoksi;

16. Menyediakan akses untuk pengunduhan / download informasi /data dalam format

terbukabagipengguna informasipublik;

17. Memuat informasimengenai pengadaan barang dan jasa badan publik;

16

18. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau

berdampak bagi publik dan terkait badan publik baik yang sudah dibuat ataupun

sudah diterbitkan;

19. Memuat informasi publik terkait riset atau penelitian yang dilaksanakan badan publik

(II) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan

publik sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil badan publik, yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang

lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-

unit dibawahnya.

2. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan

dalam lingkungan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Nama program/kegiatan;

2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon

dan/atau alamat yang dapatdihubungi

3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya;

6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik;

7. Informasi khusus yang lain berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik;

9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi

program dan kegiatan yang telah maupun dijalankan;

d. Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;

2. Neraca keuangan;

3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai

standar akuntansi yangberlaku;

4. Daftar aset dan investasi;

e. Ringkasan akses Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi

Publik.;

17

3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagaian atau

seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;

4. Alasan penolokan permohonan Informasi Publik;

5. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat

dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang

sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangann

Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan

2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang

telah disahkan atau ditetapkan

f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara

pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-

pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang

dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau

perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;

h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait;

i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di

setiap kantor Badan Publik.

(III) DASAR HUKUMMONITORING DAN PENILAIAN :

Pasal 9, 12 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Pasal 11 dan 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar

Layanan Informasi Publik

18

(IV)Hasil Monitoring Situs/Website/Portal Badan Publik Pemerintah lingkup

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur :

OPD Pemprov

KaltimLink url / Situs SKOR KETERANGAN

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaanhttp://disdik.kaltimprov.go.id/ 62 CUKUP INFORMATIF

Dinas Kesehatan https://www.kesehatan.kaltimprov.go.id/ 69 CUKUP INFORMATIF

Dinas PU dan RPB http://dpupr.kaltimprov.go.id/portal 65 CUKUP INFORMATIF

Dinas Sosial https://dinsos.kaltimprov.go.id/ 63 CUKUP INFORMATIF

Dinas Tenaga Kerja

& Transmigrasihttp://disnakertrans.kaltimprov.go.id/ 62 CUKUP INFORMATIF

Dinas

Kependudukan dan

P3A

http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id/ 65 CUKUP INFORMATIF

Dinas Pangan &

TPHhttp://dispertan.kaltimprov.go.id/ 71 CUKUP INFORMATIF

Dinas Lingkungan

Hiduphttp://dinaslh.kaltimprov.go.id/ 70 CUKUP INFORMATIF

Dinas Pemdes &

PMhttp://dpmpd.kaltimprov.go.id/ 72 CUKUP INFORMATIF

Dinas Perhubunganhttps://dishub.kaltimprov.go.id/ 63 CUKUP INFORMATIF

Dinas Komunikasi

& Informatika http://diskominfo.kaltimprov.go.id 75 CUKUP INFORMATIF

Dinas Penanaman

Modal & PTSPhttps://dpmptsp.kaltimprov.go.id/ 72 CUKUP INFORMATIF

Dinas Pemuda &

Olahragahttp://www.disporakaltim.info/ 61 CUKUP INFORMATIF

Dinas Perpustakaan

& Kearsipanhttp://perpustakaan.kaltimprov.go.id/ 67 CUKUP INFORMATIF

Dinas Energi &

Sumberdaya

Mineral

http://esdm.kaltimprov.go.id/ 60 CUKUP INFORMATIF

Dinas Kehutanan http://dishut.kaltimprov.go.id/ 70 CUKUP INFORMATIF

Dinas Kelautan &

Perikananhttp://dkp.kaltimprov.go.id/ 61 CUKUP INFORMATIF

Disperindagkop &

UKM http://indagkop.kaltimprov.go.id/ 65

CUKUP INFORMATIF

19

OPD Pemprov

KaltimLink url / Situs SKOR KETERANGAN

Dinas Pariwisatahttp://disbudpar.kaltimprov.

go.id

http://www.pariwisatakalti

m.com/

Belum bisa dinilai, website

non aktif

Dinas Peternakan &

Keswanhttp://peternakan.kaltimprov.go.id/ 68 CUKUP INFORMATIF

Dinas Perkebunan http://disbun.kaltimprov.go.id/ 91 MENUJU INFORMATIF

Satpol PPhttp://satpolpp.kaltimprov.go.id/

Belumbisa dinilaiwebsite

kadangaktif kadang non

aktif

Inspektorat https://inspektorat.kaltimprov.go.id/ 68 CUKUP INFORMATIF

Bappeda http://bappeda.kaltimprov.go.id/portal 72 CUKUP INFORMATIF

Bapenda http://dispenda-kaltimprov.org/ 67 CUKUP INFORMATIF

BPKAD https://bpkad.kaltimprov.go.id/ 69 CUKUP INFORMATIF

Badan

PengembanganSDM http://bpsdm.kaltimprov.go.id/ 64 CUKUP INFORMATIF

Balitbangda https://litbang.kaltimprov.go.id/ 67 CUKUP INFORMATIF

Badan Penghubung- -

Belumbisadinilai,belumada

website

Bakesbangpol http://www.kesbangpolprovkaltim.info/ 64 CUKUP INFORMATIF

BPBD http://bpbdkaltim.com/ 63 CUKUP INFORMATIF

Sekretariat Korpri https://korpri.kaltimprov.go.id/ 62 CUKUP INFORMATIF

RSUD A.Wahab

Sjahraniehttp://www.rsudaws.co.id/ 73 CUKUP INFORMATIF

RSUD DR.Kanujoso

Djatiwibowohttp://rsudkanujoso.com/ 72 CUKUP INFORMATIF

RSJD Atma Jaya

Husadahttp://rsjdahm.kaltimprov.go.id/ 82 MENUJU INFORMATIF

Badan Kepegawaian

Daerah http://bkd.kaltimprov.go.id/ 72 CUKUP INFORMATIF

Keterangan skor untuk nilai pada kolom monitoring konten informasi publik yang

dimonitor padasitus/websitebadanpublik:

1. Informatif = skor 95-100

2. Menuju Informatif = skor 81-90

3. Cukup Informatif = skor 60-80

4. Kurang Informatif = skor 40-59

5. Tidak Informatif = skor< 39

20

B. Pembentukkan PPID Utama Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur dan PPID

Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dari 10 (sepuluh)

kabupaten/Kota. Data PPID Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur :

NOPEMERINTAH

KABUPATEN/KOTAKEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kota Samarinda

Kota Balikpapan

Kota Bontang

Kabupaten Berau

Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Paser

Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Mahakam Ulu

Nomor : 040/008/HK-KS/I/2013, Tanggal 11Januari 2013

Nomor : 188.45-171/2011, tanggal 12 Mei 2011

Nomor : 426 tahun 2012, tanggal 12 oktober 2012

Nomor : 564 tahun 2012, tanggal 6 November2012

Nomor : 488/K.121/2013, tanggal 8 Februari 2013

Nomor : 042/23/2012, tanggal 14 februari 2012

Nomor : 734/SK-Bup/HK/2013, tanggal 5 Maret2013

Nomor : 478/Kep/789/2013, tanggal 12 Desember2013

Nomor : 800.05.040/K.047/2015 tanggal 6Januari 2015

Nomor :46 Tahun 2017 tanggal 4 Desember2017

21

Sedangkan data PPID Pembantu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur sebagai berikut :

NOSKPD PEMERINTAH

PROVINSI KALTIMKEPUTUSAN KEPALA SKPD TANGGAL

1Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan TimurNomor : 491/136/B.HP 18 Oktober 2012

2Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, dan UMKMNomor : 050/48/Sek.Um/IX/2018 14 September 2018

3Dinas Pangan, tanaman Pangan dan

Hortikultura

Nomor : 100/DISPANTPH/SK-

PPID/I/201815 Januari 2018

4Dinas Kelautan & perikanan Provinsi

KaltimNomor : 480.05/A.1/2056/2012 20 November 2012

5 Dinas Perkebunan Provinsi KaltimNomor : 188.4/031/KPTS-

Disbun/201822 Januari 2018

6Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi KaltimNomor : 491/962/II.2.Sekr 27 Agustus 2012

7Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Kaltim Nomor : 491/60/PENDA 1/XII/2012 03 Desember 2012

8 Inspektorat Provinsi Kaltim Nomor : 120/256/ITPROV/I/2018 29 Januari 2018

9Dinas Perijinan & penanaman modal

daerah Provinsi Kaltim

Nomor : 800/501.1/BPMPTSP-

Umum/201701 Maret 2017

10Dinas Pemberdayaan Masyarkat

&Pemerintahan DesaNomor : 050/SK.69/2018 02 Januari 2018

11 Sekretariat Korpri Kalimantan Timur Nomor : 441.2/450/HH/KORPRI 18 Agustus 2018

12 RSUD A.Wahab Syahrani Nomor : 800.1769/Kepeg 1 Agustus 2016

13 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 188.4/246/SK-2012/RSKD 03 September 2012

14Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi KaltimNomor : 491/99/BPBD-I/2012 01 Oktober 2012

15 Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 485/648/Pol.PP-A/IX/2018 28 September 2018

16 Komisi Informasi Prov. KaltimNomor : 01/STPPID/KI-

KALTIM/II/201311 Februari 2013

17 Dinas Pariwisata Nomor 188.4/683/DISPAR-I/2018 7 Agustus 2018

18 Dinas Kesehatan Prov. Kaltim Nomor:

480/0029/SEKRET/I/201430 Januari 2018

19Dinas Komunikasi dan Informatika

Prov Kaltim

Nomor :

900/094/Diskominfo/2018 31 Juli 2018

22

NO.SKPD PEMERINTAH PROVINSI

KALTIMKEPUTUSAN KEPALA SKPD TANGGAL

20 Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor : 522/427/DK-I/2017 05 Mei 2017

21 Dinas Perhubungan Prov. KatimNomor : 042/0032/Dishub-

Sekt/IX/201819 September 2018

22 Badan Perencanaan DaerahNomor :

188.4/1165/PRK/BAPP/201501 September 2015

23 RSJD Atma HusadaNomor : 801/122/RSJD-

AHM/TU/I/201326 Januari 2013

24Badan Pengembangan Sumber daya

Manusia

Nomor:

492/027/SK/I/BPSDM/201831 Januari 2018

25Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Prov. Kaltim

Nomor:

120/10/I/BPP&KB/201302 Januari 2013

26 Dinas Pendidikan Nomor : 800/K.3926/II/2013 11 November 2013

27 Dinas Sosial Nomor : 050/319/DS-TU/2018 8 Januari 2018

28Dinas Peternakkan dan Kesehatan

HewanNomor 073 tahun 2018 30 Januari 2018

29 Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 480.15/1039/Dispora-Umum 8 Agustus 2018

30 Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/I.2-4791/BKD 15 Agustus 2018

31Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

DaerahNomor 480.15/803/DPKD/2018 3 September 2018

32Dinas Pekrejaan Umum Penataan

Ruang dan Perumahan RakyatNomor 480.15.1698.SK-KPUPR 16 Agustus 2018

33Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

DaerahNomor 060/1520-1/BPKAD 02 Agustus 2018

23

C. Sosialisasi dan Kegiatan Keterbukaan Informasi Januari hingga Desember 2018

1. 04 Januari 2018.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur bersama Gubernur Kaltim Dr H Awang

Faroek Ishak Keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada

masyarakat.

2. 21 Januari 2018.

PPID telah menyelesaikan permohonan informasi yang dimohon oleh pemohon

perseorangan dari Roni M. Sandi yang mewakili Yayasan Bumi.

24

3. 01 Februari 2018.

PPID mendampingi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk

menyelesaikan sengketa informasi terhadap Yayasan Melati.

4. 26 Februari 2018.

Komisi Informasi (KI) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Kominfo Kaltim

melaksanakan konsultasi ke KI Pusat yang diterima langsung oleh Wakil Ketua KI Pusat

Gede Narayana Sunarkha di ruang kerjanya pada Senin (26/02/2018) Kantor Sekretariat KI

Pusat lantai 9 Wisma BSG Jakarta Pusat. Rombongan KI Kaltim yang dipimpin Ketuanya

Mochammad Imron Rosyadi membahas tiga bidang yaitu Advokasi Sosialisasi dan Edukasi

(ASE), Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), dan Kelembagaan bersama Wakil Ketua KI

Kaltim Muhammad Khaidir, Komisioner HM Balfas Syam, Lilik Rukitasari Sekretaris KI

Kaltim Hj Eka Wahyuni, Hj Normalina, dan M Aulia Fadholi.

25

5. 28 Februari 2018.

PPID Menerima kunjungan kerja dari Diskominfo Mahulu dipimpin oleh Kabid Kristina

Ping dalam rangka baru konsultasi tugas dan fungsi dari PPID karena PPID Kab. Mahakam

Ulu baru saja terbentuk.

6. 05 Februari 2018

Memberikan pelatihan tentang tata cara pembuatan berita untuk anak PKL yang berlangsung

di training room

26

7. 05 Februari 2018

PPID Kaltim melakukan mediasi terhadap Permohonan Informasi difasilitasi oleh Komisi

Informasi Kaltim.

8. 12 Februari 2018

Ketua PPID Kaltim menjadi narasumber dalam dialog keterbukaan informasi yang

ditayangkan secara langsung oleh RRI Kaltim

27

9. 20 Maret 2018 Dialog dan Deklarsi Kaltim Tanpa Hoax

Semakin maraknya berita bohong atau hoax di media sosial (medsos) telah menjadi masalah

serius, untuk itu Forum Jurnalis Anti hoax Kalimantan Timur bekerjasama dengan TVRI

Kaltim menggelar Dialog dan Deklarasi Kaltim Tanpa Hoax. Selasa ( 20/3) Kegaiatan

tersebut mengahadirkan berbagai narasumber yaitu Kepala Dinas Komunikasi Dan

Informatika Prov. Kaltim Abdullah Sani, Ketua KPU Kaltim Mohammad Taufik, Kapolresta

Kombespol Vendra Rivianto dan Direktur Pokja 30 Carolus Tuah. Selain itu juga kegiatan

ini dirangkai dengan Deklarasi anti Hoax.

10. 19 April 2018

PPID Kaltim menghadiri FGD yang digelar di Hotel Midtown oleh Yayasan Bumi.

28

11. 31 Juli - 01 Agustus 2018

PPID Kaltim gelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID)

Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 31 Juli - 06

Agustus 2018 dengan mengundang seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemprov. Kaltim

12. 02 Agustus 2018

Pelaksanaan Rakor PPID hari ketiga dengan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi

Kalimantan Timur

29

13. 06 Agustus 2018

Hari keempat acara Rakor PPID yang digelar PPID Utama Provinsi Kaltim

14. Menerima Kunjungan dari Komisioner Komisi Informasi Kaltara

15. Bersinergi dengan Polisi Republik Indonesia dalam pencegahan terhadap konten negatifpada era keterbukaan informasi Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

30

16. Sosialisasi Keterbukaan Informasi kepada mahasiswa di Warung Informasi Etambersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi

17. Kunjungan dan Konsultasi Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia Kaltim

18. Turun langsung Ke Kabupaten Kota Penajam dan Kab Mahulu sebagai narasumberKeterbukaan Informasi publik ujud koordinasi yang baik antar PPID Utama

31

19. 29 Agustus 2018

Kadis Kominfo Prov. Kaltim perkenalkan inovasi PPID Kaltim pada Gubernur Kalimantan

Timur untuk memfokuskan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur

20. 03 Oktober 2018

PPID Kaltim terima kunjungan dari BKD Prov. Kaltim untuk berkonsultasi tugas dan fungsi

PPID di OPD agar dapat berjalan dengan maksimal

21. 01 November 2018

Kadis Kominfo Kaltim menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh

Komisi Informasi Kaltim dengan tema penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di

hotel

32

22. 04 Desember 2018

Kadis Kominfo Kaltim menjadi narasumber di RRI bersama Ketua Komisi Informasi Publik

23. 04 Desember 2018

Kadis Kominfo Kaltim menerima kunjungan dari Diskominfo dan KI Provinsi Kalimantan Utara

untuk berkoordinasi perihal pelaksanaan kegiatan dari PPID untuk mewujudkan keterbukaan

informasi di Provinsi Kalimantan Utara

33

D. Pelayanan Informasi Manual dan Online

No Nama AlamatPemohon

Informasi yang diminta

TujuanPenggunaanInformasi

TanggalPermohonan Informasi

Keterangan

1 Roni Mai Sandi

Jl.KesatuanRT.11Palaran

Bahan KajiandlmMendorongketerbukaaninformasipublik dikaltim

Januari Selesai

2 Yan Siswanda

Komp.PerumDepokUtaraJl.BawangNo.41DepokJabar

Surat keteranganpengirimanakomoditas tambang(SKPKT) atau suratketerangan asalbarang (SKAB) an.PT. Bina Insan SuksesMandiri (PT. BISM)

Diri Sendiri Februari Selesai

3 Roni Mai Sandi

Jl.KesatuanRT.11Palaran

Daftar ijin usahapertambangan yangtelah dicabut olehGubernur Kaltim

data untukpengambanganaplikasi (sisteminformasi)Open data yangsedangdikembangkanoleh YayasanBUMI

Maret

4 Roni Mai Sandi

Jl.KesatuanRT.11Palaran

SK Penunjukan PPIDPembantu Diri Sendiri Maret Selesai

5SindoroTjokrotekno

Jl. YosSudarsoNo.11Samarinda

Salinan Diri Sendiri April Selesai

6 SindoroTjokrotekno

Jl. YosSudarsoNo. 11Samarinda

PermohonanInformasi SertifikatTanah

Diri Sendiri Juni

7 Salma Lagisz EmailData Realisasi APBDProv. Kaltim Tahun2017

Diri Sendiri Juni Selesai

8 Cakra Indra Email

Daftar Objek Wisatadi Prov. Kaltimbeserta Jarak Tempatdari Samarinda

Diri Sendiri Agustus Selesai

9 Jatam

Jl. KayuManis BlokC6Samarinda

KeberatanPermohonanInformasi Di BiroHukum Prov. Kaltim

LSM September

34

E. Permohonan Informasi Langsung Melalui Desk Layanan PPID Tahun 2018

Permohonan Informasi Melalui Surat Elektronik dan Chat Online

No NamaPengunjung

Alamat Email Pengunjung Tujuan Chat Bulan Keterangan

1 Yhudha Yhudhaajuwono@gmail.com Bertanyatentang PPID

Agustus Sudah dijawab

2 Hendra Hendracungkryng@gmail.com Bertanyatentang PPID

Agustus Sudah dijawab

3 Yusuf Yusufdirhamsyah@gmail.com Bertanyatentang DaftarInformasiPublik

Agustus Sudah dijawab

4 Anton Sujarwo rawojus@gmail.com Bertanyatentang tatacaramelakukanpermohonaninformasi

September Sudah dijawab

5 Yusuf Yusufdirhamsyah@gmail.com Bertanyatentanginformasipublik

September Sudah diJawab

6 Khairunnisa charijkard@gmail.com Bertanyatentang CPNSPemkotSamarindaTahun 2018perihalpenolakanberkas yangtelah dikirimsedangkansudahmemenuhisemuapersyaratanyangdibutuhkan

Oktober Sudah diJawab

7 Anoying noorsyf@gmail.com Bertanyaperihal OPDyang belummelaporkandanmemberikaninformasipublik

November Sudah dijawab

8 MuhammadZikry AdityaAnggara

Zikryaditya09@gmail.com Bertanyatentang syarat-syarat untukmengajukanbeasiswa diKalimantanTimur

November Sudah diJawab

9 David Junius David.junius@student.pmsbe.ac.id Bertanyatentang datatingkatpariwisata dariKalimantanTimur untuktahun 2016 –2017 sebabwebsite BPS

November Sudah diJawab

35

hanyamemberikaninformasisampai dengantahun 2016

10 MuhammadZikry AdityaAnggara

Zikryaditya09@gmail.com Bertanyatentanginformasibeasiswa diKalimantanTimur

November Sudah dijawab

11 Darmani Maman.warok@gmail.com Bertanyatentang caramendapatkanbeasiswa diKalimantanTimur

November Sudah diJawab

12 Gusdin AdiCahyono

Busubehari21@gmail.com BertanyatentangBeasiswalanjutan untukdi KutaiKartanegara

November Sudah dijawab

13 Fitriah FujiAstuti

Fitriahfuji28@gmail.com Bertanyatentang caramendapatkanbeasiswa diKalimantanTimur

November Sudah diJawab

14 Fajar Fajar@kodeco.co Bertanyatentang ESDMperihalinvestasi groupusaha kodecoenergy co.ltdberkaitandenganinformasikeberadaanmaterial silika,dolomoit danbatu kapur

Desember Sudah diJawab

15 Fajar Fajar@kodeco.co Bertanyatentang alamatDinas ESDMberkaitandengan datayangdibutuhkanoleh KodecoJakarta, PMAdari KoreaSelatan

Desember Sudah diJawab

16 Wahyu SolehKhatun

wahyusolehkhatun@gmail.com Bertanyatentang caramendaftarbeasiswakuliah

Desember Sudah diJawab

36

F. Koordinasi antar lembaga PPID

Diskominfo Kaltim 2018 intens melakukan korrdinsi internal antar lembaga

khusunya Kepada PPID Pembantu dengan mengadakan pembinaan dan pembekalan ,

pemeberitahaun dengan :

1. Surat Pemberitahuan Penyusunan Sekda Daftar Informasi Publik;

2. Surat pemberitahuan penyusunan dip kepada seluruh perangkat daerah;

3. Rapat Koordinasi pengurus PPID Utama Perbaikan peringkat keterbukaan informasi;

4. Surat Himbauan dari PLT Sekda tentang penyerahan DIP dan SK;

5. Koordinas PPID untuk Platihan DIP OPD

G. Inovasi dan Pengembangan Website dan Aplikasi ditahun 2018

A. Aplikasi Mobile Informasi

Untuk mempermudah masyarakat dan mengikuti perkembangan Teknologi

Informasi PPID Kaltim mengembangakan Aplikasi berbasis android sehingga

pemohon informasi bisa langsung bermohon informasi langsung melalui Gedget dan

Smartphone .

37

B. Website PPID Kalimantan Timur

PPID Kaltim juga merombak tampilan Website lebih menarik dengan

meperomosikan tempat wisata yang ada dikalimantan timur, menambah fasilitas chat

online sehingga masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan dan mengupdete

beberapa data dan meperbanyak konten website

C. Media Sosial

Penyebarlusan informasi di media sosisal di aktifan , yang mana tadinya hanya

media sosisl facebook saja saat ini ppid kaltim aktiv di media sosial lainya seperti

instagram dan twiter, beberpa informasi serta merta dan informasi penerimaan pegawai

sangat di perlukan masyarakat, masyarakat memberikan apresiasi yang cukup besar.

38

IV. Komitmen Pimpinan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur turun langsung

memperasentasikan keterbukaan informasi di provinsi kaltim dan atasan PPID Sekertaris

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dra HJ Meiliana hadir menerima penghargaan keterbukaan

informasi publik 2018

39

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sudah diterapkan pelaksananya, PPID

Kalimantan Timur berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan

akuntabel khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan

informasi publik. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya

tugas dan tanggung jawab PPID Kaltim diantaranya memberikan fasilitas dan kemudahan

untuk masyarakat dalam memohon informasi yang dibutuhkan, sebagai jembatan antar

badan publik untuk berkordinasi tentang permohonan informasi serta berkonsultasi

terhadap penyelesaian sengketa informasi yang dihadapi badan publik di Provinsi

Kalimantan Timur.

Pada tataran implementasi, PPID Provinsi Kalimantan Timur berusaha

meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat

dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. PPID Kaltim saat ini

melakukan pelayanan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik melalui

pengembangan website http://ppid.kaltimprov.go.id , chatonline, dan media sosial serta

grup WhatApp sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan

informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam perkembanganya

Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pembenahan dalam mengamalkan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh sebab itu

dibuatlah laporan ini sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dalam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

didalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, dimana Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah memberikan

Penghargaan secara lima kali berturut-turut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur sebagai Badan Publik Peringkat Kelima pada tahu 2012, Peringkat Pertama pada

tahun 2013 dan tahun 2014 hingga tahun 2017 berada dalam jajaran 10 (sepuluh) besar

dalam Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi dan

tahun 2018 mendapatkan Peringkat 2 (dua) dalam kategori Cukup Informatik.

Laporan ini juga untuk mengetahui dan mengukur realisasi fisik maupun

keuangan dalam melaksanakan program/kegiatan keterbukaan informasi Tahun Anggaran

2018 yang telah dilaksanakan. Disamping itu laporan ini juga dapat dijadikan bahan

40

pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengukur

ataupun menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan

keterbukaan informasi publik.

Laporan ini bersifat terbuka, dan bilamana ada pihak-pihak yang bermaksud

mempublikasikannya agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi

dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan akurasi data ataupun

informasi yang ada dalam buku ini. Oleh karena kami sangat menyadari sepenuhnya

laporan ini masih banyak kekurangannya dan bisa terjadi terdapat kekeliruan didalamnya.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya Komisi Informasi

Pusat Republik Indonesia, dan kami mengharapkan adanya masukan untuk perbaikan dan

pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018.

B. Saran

Secara yuridis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam

memberikan layanan informasi publik. PPID Provinsi Kalimantan Timur di tuntut untuk

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola

informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Sebagaimana penjelesan pada bagian sebelumnya, PPID Provinsi Kalimantan Timur

memiliki kendala dalam memberikan layanan informasi baik dari sarana dan prasarana

maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik

kepada masyarakat secara efisien dan efektif PPID Kaltim mengembangkan layanan PPID

berbasis mobile untuk memudahkan dalam proses permohonan informasi.

Selain pengembangan aplikasi layanan PPID untuk user/admin, PPID Provinsi

Kalimantan Timur juga sudah mengagenda kegiatan guna mengembangan pengetahuan

dalam menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal.

41