Laporan Tahunan Pa Talwiang Tahun 2012

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tugas penegakan hukum

dan keadilan merupakan sesuatu hal yang amat penting. Perihal ini ditegaskan

oleh Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58 yang artinya : “Tegakkan hukum

dan keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan adil”. Selain itu ditegaskan-Nya

pula dalam ayat 135 yang artinya : “Jadilah penegak hukum dan kebenaran yang

BAB I

BAB I | PENDAHULUAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012

2

sejati, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak

dan kerabatmu”.

Penegasan tersebut disampaikan Allah mengingat bahwa dalam setiap

kehidupan dan pergaulan hidup masyarakat dan bernegara, termasuk Negara

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, keadilan,

kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan

hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan

suasana prikehidupan yang aman, tentram dan tertib.1

Mengingat pada setiap kehidupan masyarakat dimanapun didunia ini,

termasuk pada masyarakat Indonesia sebagai komunitas perkumpulan hidup,

yang anggota- anggotanya satu sama lain memiliki sifat, watak dan tingkah laku

yang berbeda-beda, maka sudah barang tentu masing-masing anggotanya

memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kepentingan-kepentingan mana

harus saling dijaga supaya tidak terjadi perbenturan kepentingan, sehingga

kepentingan dari satu anggota masyarakat, tidak mengganggu dan merugikan

kepentingan anggota masyarakat yang lain.

Untuk terciptanya keadaan tersebut, maka masyarakat dalam

kehidupannya selalu berbarengan dengan hukum. sebagai kaidah-kaidah yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai anggota masyarakat

dan warga Negara pada semua tingkatan guna terciptanya ketertiban dan

kedamaian. Dengan kata lain antara masyarakat dan hukum merupakan dua

gejala yang tidak terpisahkan.2

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan

1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2 Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1988.


3

pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan

keadilan bagi rakyat pencari keadilan.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di

Indonesia merupakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara-perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah.3

Dalam pelaksanaannya untuk tingkat pertama yang meliputi wilayah kota

atau kabupaten dilakukan oleh Pengadilan Agama, dan untuk tingkat banding yang

meliputi wilayah propinsi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Tugas

pokoknya adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara diatas dari orang-orang yang beragama Islam.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus

dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap

tata cara pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena

bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi,

baik dibidang perkara maupun bidang sekretariat, yang mempengaruhi kelancaran

penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Komitmen Mahkamah Agung selaku induk badan-badan peradilan untuk

mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap pencari keadilan serta

transparansi dalam pengelolaan perkara telah menempatkan teknologi informasi

dalam kedudukan yang signifikan. Oleh karenanya secara bertahap harus diikuti

dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam pengelolaan

penyelenggaraan pengadilan, baik dalam konteks pengelolaan perkara maupun

administrasi umum.

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 Pasal 2 dan 49.


4

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, salah satu prasyarat penting

yang perlu diperhatikan adalah urgensi perlunya meningkatkan kapasitas dan

kualitas aparatur peradilan secara berkesinambungan. Hal ini penting, tidak saja

dalam rangka menyesuaikan kapasitas dan kualitas dengan tuntutan pelaksanaan

administrasi modern, tetapi juga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan

pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan secara tepat,

sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan

internalnya yaitu karyawan pengadilan dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Selain itu dalam penyelenggaraannya keseluruhan fungsi dalam pengadilan

baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya secara taat dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas

pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya hendaklah

diikuti dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang

dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan

maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan premis-premis diatas, maka kebijakan umum Pengadilan

Agama Taliwang, adalah meliputi :

1. Perwujudan tata kelola pengadilan yang baik, benar, efektif dan efisien;

2. Perwujudan pengadilan agama yang berbasis teknologi informasi;

3. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pengadilan; dan

4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya pengadilan.


5

Gambar 1 : Ketua Pengadilan Agama Talwiang melantik Wakil Ketua,

para hakim serta seluruh aparat karyawan Pengadilan Agama Taliwang

.

Seiring dengan kebijakan umum tersebut diatas Pengadilan Agama

Taliwang pada awal tahun 2012 mengawali tugasnya dengan melaksanakan

beberapa program reformasi birokrasi sebagai bagian dari 5 program quick wins

yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung R.I., diantaranya adalah transparansi

putusan melalui website : pa-taliwang.go.id, manajemen informasi teknologi, dan

manajemen sumber daya manusia.

Rehat 1 :

Tiga keputusan menentukan nasib kita,

Pertama, kemana fokus kita diarahkan.

Kedua, bagaimana menyikapi hal yang kita

hadapi.

Ketiga, apa yang dilakukan untuk mendapatkan

keinginan kita.


6

B. Visi Dan Misi

Visi

Misi

Mewujudkan Pengadilan Agama yang mandiri, amanah, berwibawa, efektif, dan

efisien serta mendapat kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan

publik secara profesional, berkualitas dan etis dengan mengedepankan asas

sederhana, cepat dan biaya ringan serta mampu menjawab panggilan

pelayanan publik.

1. Mewujudkan pengadilan agama yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak

manapun;

2. Melaksanakan sistem tata laksana peradilan yang baik dan benar secara

berkelanjutan;

3. Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan agama;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama;

5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi pengadilan secara

berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya sistem tata laksana peradilan

yang baik dan benar;

6. Mengoptimalkan peranan kesekretariatan sebagai kekuatan pendukung

operasionalisasi pengadilan;

7. Mengoptimalkan peranan teknologi informasi dalam penyelenggaraan

administrasi keperkaraan dan administrasi umum.


7

C. Rencana Strategis

Nama Unit Organisasi : Pengadilan Agama Taliwang

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2011

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Ket.

Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

1. Terwu-

jud nya

sistem

penge-

lolaan

Peningkatan

penyelesaian

perkara secara

tepat waktu.

Terselesaikan

nya perkara

sesuai dengan

asas cepat,

sederhana dan

Peningkatan

system

pengelolaan

perkara.

1. Peningkatan frekwensi

persidangan, 4 hari dalam

seminggu, dengan 5

majelis, sehingga volume

penyelesaian perkara lebih

banyak.

1 2 3 4 5 6

perkara

yang

baik

dalam

rangka

pelaya

nan pa-

da pen-

cari ke-

adilan

dan biaya

ringan.

2. Pemanggilan para pihak

secara tepat waktu.

3. Penyelesaian pembuatan

Berita Acara Persidangan.

4. Pengetikan putusan tidak

lebih dari minggu setelah

perkara dinyatakan putus.

5. Penyelesaian perkara

kurang dari 6 bulan sesuai

dengan KMA Nomor 006


8

atas a-

sas ce-

pat, se-

derha-

na dan

biaya

ringan.

Tahun 1992.

6. Penyerahan salinan

putusan dan akta cerai

kepada pencari keadilan

secara tepat waktu.

7. Pelaksanaan sita dan

eksekusi yang efektif.

2. Terwuj

udnya

tertib

penyel

enggar

aan ad-

ministr

asi per

kara se

suai

dengan

bindal

min.

Penyelengga-

raan tertib ad

ministrasi per-

kara dengan

pola bindalmin

secara baik

dan benar.

Terlaksananya

tertib adminis

trasi perkara

sesuai dengan

pola bindalmin

Peningkatan

mutu pengad-

ministrasian

perkara sesuai

dengan pola

bindalmin.

1. Peningkatan tertib proses

penerimaan perkara

dengan system meja-meja.

2. Peningkatan tertib sirkulasi

berkas perkara, baik

sebelum sidang, saat

sidang, dan sesudah

sidang.

Meningkatkan tertib

pencatatan dalam buku

induk perkara dengan

memfungsikan berbagai

bentuk instrument sesuai

dengan petunjuk teknis

yustisial.

3. Meningkatkan tertib

pembukuan keuangan per

kara pada buku jurnal dan

buku induk keuangan

perkara.

4. Menyusun dan mengirim

laporan tepat waktu.

5. Menertibkan arsip berkas

perkara yang telah

diminutasi sesuai dengan


9

nomor urut perkara.

3. Terwu-

judnya

apara-

tur pe-

ngadil

an aga-

ma yg

berka

pasitas

opti-

mal &

mutu

kerja

yang

maksi-

Meningkatkan

mutu dan ka-

pasitas apara-

tur Pengadilan

Agama Sum-

bawa Besar.

1. Tersediany

a aparatur

penga-dilan

agama

yang

profesional

2. Terlaksa-

nanya

program

pembinaan

aparatur

Pengadilan

Agama

secara ber-

kesinambu-

Peningkatan mu-

tu dan kapasitas

aparatur Penga-

dilan Agama

Sumbawa Besar.

1. Peningkatan pembinaan

internal aparatur penga-

dilan.

2. Pembinaan mental dan ke-

rohanian.

3. Pengiriman dan pengikut-

sertaan pegawai untuk me-

ngikuti diklat.


internal aparatur penga-

dilan.

5. Pembinaan mental dan ke-

rohanian.

6. Pengiriman dan pengikut-

sertaan pegawai untuk me-

1 2 3 4 5 6

mal. ngan. untuk mengikuti pendidikan

dan pelatihan.

7. Mendorong dan memberi-

kan izin kepada pegawai

yang ingin melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi.

4. Terwu-

judnya

Pengawasan

terhadap jalan

Terjaminnya

tata kelola

Pengawasan ber

kelanjutan oleh

1. Peningkatan pengawasan

langsung sesuai dengan


10

tata ke

lola pe

ngadil-

an yg

taat a-

sas &

senanti

asa ber

pegang

teguh

pada

asas

umum

penga-

dilan

yang

baik.

nya penyeleng

garaan penga-

dilan sesuai

dengan aturan

yang berlaku.

pengadilan

yang baik dan

benar.

Hawasbid dan

waskat terhadap

seluruh aktivitas

pengadilan.

Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 dan

melaporkannya ke

Pengadilan Tinggi Agama

Mataram.

2. Evaluasi hasil pengawasan

dan menindaklanjuti hasil

pengawasan yang dilaksa-

nakan pada triwulan/tahun

sebelumnya.


sesuai dengan analisis

hasil pengawasan untuk

pening-katan mutu kerja

pada periode berikutnya.

5. Terwu-

judnya

sistem

penge-

lolaan

tata

persu-

ratan

yang

efektif

dan

efisien

Meningkatkan

system penge-

lolaan tata

persuratan.

1. Terwujud-

nya pendis-

tribusian su

rat masuk

dg baik.

2. Terlaksana-

nya pengiri

man surat

keluar

3. Terwujud-

nya

penyimpa-

nan arsip

surat

masuk dan

Meningkatkan

pengelolaan tata

persuratan.

Peningkatan system

pengelolaan persuratan.


11

keluar

secara baik

6. Terwu-

judnya

penga-

dilan a-

gama

yang

berwa-

wasan

tekno-

logi

infor-

masi

dalam

pelak

sanaan

Pengembang-

an dan

pemanfaatan

teknologi infor

masi (TI)

dalam pengelo

laan adminis-

trasi perkara

dan administra

si umum.

Dimanfaatkan

nya aplikasi-

aplikasi IT

dalam penye-

lenggaraan ad

ministrasi per

kara dan admi

nistrasi umum

(SIADPA, SAI,

RKAKL,

SIMPEG,

SABMN, dll.)

Fungsionalisasi

IT untuk mem-

bantu proses ad

ministrasi perka-

ra dan adminis-

trasi umum.

1. Orientasi IT bagi karyawan

secara in house training

atau secara peer group.

2. Pengiriman karyawan untuk

mengikuti training-training

IT yang diselenggarakan

oleh lembaga-lembaga

terkait.

3. Pengembangan tim IT yang

mengelola penyelengga-

raan IT.

4. Pengadaan sarana dan

prasarana penunjang

pelaksanaan penerapan IT.

1 2 3 4 5 6

tugas

sehari-

hari.

7. Terwu-

judnya

tata

kelola

keru-

mah

Meningkatkan

tata kelola ke-

rumah tangga

an Pengadilan

Agama Sum-

ba wa Besar.

1. Ketersedia-

an alat tulis

kantor/ba-

rang perse-

diaan PA.

Sumbawa.

Meningkatkan

tata kelola

kerumah tangga-

an Pengadilan

Agama Sumba-

wa Besar.

Peningkatan urusan kerumah

tanggan Pengadilan Agama

Taliwang.


12

tangga

an

2. Prosentase

inventaris

kantor yang

memadai.

3. Prosentase

penyerapan

anggaran

Pengadilan

Agama

Taliwang

8. Terwu-

judnya

pening

katan

system

penge-

lolaan

barang

Inventa

ris Milik

Negara

(IMN).

Meningkatnya

system penge-

lolaan barang

inventaris milik

negara (IMN).

1. Tertibnya

pengelo-

laan barang

inventaris

milik

negara.

2. Tersedia-

nya informa

si barang

inventaris

milik negara

(IMN).

3. Tersusun-

nya buku

inventaris.

4. Tersusun-

nya laporan

barang

Inventaris

Milik

Negara

(IMN).

Mengimplemen

tasikan Sistem

Akuntansi

Barang

Inventaris Milik

Negara (IMN).

Implementasi Sistem

Akuntansi Barang Inventaris

Milik Negara (IMN).


13

9. Terwu-

judnya

tata ke

lola per

pusta-

kaan

yang

baik

dan

benar.

Meningkatnya

tata kelola

perpustakaan

yang baik dan

benar.

1. Tersedia-

nya buku-

buku per-

pustakaan.

2. Tertibnya

tata kelola

perpustaka

an.

3. Tersedia-

nya ruang-

an perpus-

takaan

yang

nyaman

Meningkatkan

tata kelola

perpustakaan.

Peningkatan tata kelola

perpustakaan.

1 2 3 4 5 6

10. Ter

wujud-

nya

tata

laksa-

na ke-

pegaw

aian

yang

tertib

Pengembang-

an tata laksana

kepe-gawaian

untuk

mendukung

pencapaian

visi dan misi

Pengadilan

Agama

Taliwang.

1. Tersedia-

nya data

kepegawa-

ian secara

akurat.

2. Tersedia-

nya tenaga

administra-

si kepega-

waian yang

Mengembang-

kan pendataan

secara akurat

dan berkesinam-

bungan serta

tepat waktu.

1. Pendataan kepegawaian

yang berkelanjutan.

2. Pembinaan dan pelatihan

ketenagaan dibidang

kepegawaian melalui

training, DDTK dan

penugasan secara

langsung.

3. Pemanfaatan aplikasi

SIMPEG dalam


14

dan

akurat.

terampil.

3. Pemanfa-

atan IT

bidang ke-

pegawaian

(SIMPEG)

secara mak

simal.

pengelolaan administrasi

kepegawaian.

11. Ter

wujud-

nya

tata

laksa-

na

keuang

an

yang

tertib

dan

akurat.

Pengembang-

an tata laksana

keuangan

untuk

mendukung

pencapaian

visi dan misi

Pengadilan

Agama

Taliwang.

1. Tersedia-

nya tenaga

administra-

si keuangan

yang teram

pil.

2. Pemanfaa-

tan IT

bidang

keuangan

(SAI, GPP)

secara mak

simal.

Mengembang-

kan sistem

akuntansi secara

akurat dan

berkesinam-

bungan serta

tepat waktu.

1. Mengiutsertakan pegawai

dalam Pembinaan ketena-

gaan dibidang keuangan

melalui diklat, training,

DDTK dan penugasan

secara langsung.

2. Penyajian data pertang-

gung jawaban akuntansi

yang akurat.

3. Pemanfaatan aplikasi SAI

dan GPP dalam

pengelolaan administrasi

keuangan.

By. Syafiuddi

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

B. Penyusunan Alur Tupoksi

Untuk mengetahui alur tugas pokok dan fungsi, terlebih dahulu harus

diketahui dengan baik tentang struktur organisasi, karena Tupoksi disusun

mengikuti alur garis koordinasi dan garis instruksi pada Struktur organisasi

tersebut.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Taliwang, sesuai dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1991, terdiri dari: unsur

pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Selain itu

BAB II

BAB II | STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012

15

ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh

Panitera/Sekretaris yang membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil

Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera

Muda Hukum, kelompok fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita

Pengganti; bidang Kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kepala

Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata

Laksana, serta Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas

serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan

sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian

susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Surat

Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992.

Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Taliwang adalah sebagai

berikut :

1. Ketua : Drs. H. Aliyuddin, M.H.

2. Wakil Ketua : Drs. Latif

3. Hakim : 1. Abubakar, S.H.

2. Imran, S.Ag. M.H.

3. Mujitahid, S.H. M.H.

4. Zainul Arifin, S.Ag.

5. Muhammad Ridho, S.Ag.

6. Rufaidah Idris, S.Hi.

7. M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

4. Panitera/Sekretaris : Tamjidullah, S.H.

5. Wakil Panitera : Drs. Ikhlas


16

6. Wakil Sekretaris : Rasyid Ridho, S.Ip.

7. Panitera Muda Permohonan : Herman, S.H.

8. Panitera Muda Gugatan : Muhammad Saleh, S.H.

9. Panitera Muda Hukum : Lalu Mansur, S.Ag.

10. Kaur. Kepegawaian : Salman, S.H.

11. Kaur. Keuangan : Amrun, S.HI.

12. Kaur. Umum : Syahabuddin, S.H.

13. Panitera Pengganti : 1. H. Husni Tamrin, S.HI.

2. H. Nuzuluddin, S.H.

3. Bukran, S.H..

4. Subhan, S.HI.

14. Jurusita : 1. Ridwan, S.H.

15. Jurusita Pengganti : 1. Syahabuddin, S.H.

2. Amrun, S.HI.

Untuk mengetahui bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana dalam

lampiran 1.


17

Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Taliwang di atas, Pengadilan

Agama Taliwang menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional

perkantoran sehari-hari. Tugas Pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Taliwang memimpin dan

bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama

Taliwang baik dalam bidang penanganan perkara, kepaniteraan

maupun dalam bidang kesekretariatan secara baik dan lancar, sebagaimana

terurai dengan jelas dalam Job Deskription.

2. Tugas pokok dan fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan

kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Taliwang dan membantu unsur

pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar

terselenggaranya Pengadilan Agama Taliwang secara baik dan lancar.

3. Tugas pokok dan fungsi Panitera/Sekretaris

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas tugas dalam

bidang kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Taliwang, dan

membantu unsur pimpinan dalam menjalankan tugasnya;

4. Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera

Wakil Panitera membantu Panitera dalam membina dan mengawasi

pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-

tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera

Muda Hukum.

5. Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam membina dan


18

mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan serta mengkoor

dinir pelaksanaan tugas-tugas Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan

Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Urusan

Keuangan dan Perencanaan.

6. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan

gugatan.

7. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas dan fungsi

memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan

kepaniteraan permohonan.

8. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan

Hukum.

9. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum

Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam

urusan umum Pengadilan Agama Taliwang.

10. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan

Tata Laksana

Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam

urusan kepegawaian dan organisasi dan tata laksana.

11. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan

dalam urusan keuangan dan perencanaan.


19

12. Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti

Membantu hakim dalam proses persidangan dan bekerjasama

dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugas-tugas

yang diberikan oleh panitera.

13. Tugas pokok dan fungsi Jurusita / Jurusita Pengganti

Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan melaksanakan semua

perintah pimpinan, ketua majelis hakim, dan panitera di bidang kejurusitaan.

B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP)

Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing

elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk

memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari

keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan (Standard Operational

Procedure ) Pengadilan Agama Taliwang. Uraian SOP tersebut adalah sebagai

berikut:

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE

PENGADILAN AGAMA TALIWANG

1. Pelayanan Informasi

NO. URAIAN PELAYANAN UNIT/

PEJABAT

WAKTU KET

1 2 3 4 5

INFORMASI LANGSUNG

I Informasi sederhana


20

1. Pemohon mengisi formulir

permohonan informasi;

2. Petugas memasukannya pada

register informasi;

3. Apibila informasi yang diperlukan

sudah tersedia, maka petugas

informasi dapat memberikannya.

4. Jika informasi yang diminta belum

tersedia, maka petugas informasi

mencari informasi tersebut

kemudian menyampaikannya;

5. Apabila informasi yang dicari

berupa dokumen, maka petugas

informasi mengkoordinasikannya

dengan penanggung jawab

informasi;

6. Apabila penanggung jawab

memandang perlu, dapat

dikoordinasikan dengan PPID dan

atau Pimpinan Pengadilan.

7. Apabila dokumen tersebut

memerlukan penggandaan atau

penjilidan, maka biayanya

ditanggung oleh Pemohon

Informasi

Petugas

informasi

(Panmud

Hukum),

Penanggung

jawab

Informasi

(Panmud

Gugatan dan

Panmud

Permohonan

Kaur umum,

Kaur

Kepegawaia

n dan Kaur

Keuangan),

Pejabat

Pengelola

Informasi

dan

Dokumentas

i (PPID) dan

Pimpinan

Pengadilan.

5 menit

3 menit

10 menit

10 menit

10 menit

30 menit

II Informasi yang tidak sederhana

1. Pemohon mengisi formulir

permohonan informasi;

2. Petugas memasukannya pada

register informasi;

3. Petugas mengkoordinasikan

dengan PPID;

4. PPID mempelajarinya kemudian

jika dianggap perlu

mengkoordinasikan dengan

Pimpinan, para Hakim atau Pejabat

lain yang terkait dengan informasi

yang diminta;

5. Apabila informasi yang diperlukan

berkaitan dengan perkara, maka

PPID dibantu oleh Wakil Panitera

mencari data dari Penanggung

jawab Informasi yaitu Para

Panmud;

6. Apabila informasi yang diperlukan

berkaitan dengan Kesekretariatan,

maka PPID dibantu oleh Wakil

Sekretaris mencari data dari

Petugas

informasi

(Panmud

Hukum),

Penanggung

jawab

Informasi

(Panmud

Gugatan dan

Panmud

Permohonan

, Kaur

Umum, Kaur

Kepegawaia

n dan Kaur

Keuangan),

Pejabat

Pengelola

Informasi

dan

Dokumentas

i (PPID) dan

5 menit

3 menit

5 menit

10 menit

10 menit

10 menit


21

Penanggung jawab Informasi yaitu

Para Kaur;

7. Apabila informasi yang dicari


informasi mengkoordinasikannya

dengan penanggung jawab

informasi;

8. Apabila penanggung jawab

memandang perlu, dapat

dikoordinasikan dengan PPID dan

atau Pimpinan Pengadilan.

9. Apabila dokumen tersebut

memerlukan penggandaan atau

penjilidan, maka biayanya

ditanggung oleh Pemohon

Informasi

Pimpinan

Pengadilan.

10 menit

10 menit

III INFORMASI TAK LANGSUNG

1. Pemohon minta infor masi melalui

Telpon atau sarana komunikasi

lain;

2. Petugas informasi mengisi register

sesuai dengan informasi yang

diminta;

3. Apabila informasi yang diminta

telah tersedia, maka petugas dapat

memberikannya;


belum tersedia, maka petugas

informasi mencarinya dari

penanggungjawab informasi

kemudian menyampaikannya;



informasi tidak dapat

memberikannya, akan tetapi

menyarankan kepada pemohon

agar hadir langsung di Pengadilan.

Petugas

informasi

(Panmud

Hukum),

Penanggung

jawab

Informasi

(Panmud

Gugatan dan

Panmud

Permohonan

, Kaur

Umum, Kaur

Kepegawaia

n dan Kaur

Keuangan),

Pejabat

Pengelola

Informasi

dan

Dokumentas

i (PPID) dan

Pimpinan

Pengadilan.

3 menit

10 menit


22

2. Pelayanan Meja I dan Meja II

No. Uraian Pelayanan Unit/Pej

abat Terkait

Waktu Penyelesaian Ket.

1. 1. Petugas menerima surat permo-honan

/gugatan / permohonan banding /

verzet (perlawanan) / permohonan

kasasi / permo-honan penin-jauan

kembali / permohonan eksekusi dan

per-mohonan perlawanan pihak ke-

tiga dan juga memberi nomor

pendaftaran perkara sesuai de-ngan

nomor pendaftaran dalam SKUM.

Menaksir panjar biaya dan membuat

SKUM.

2. Surat gugatan / permohonan yang

diterima meja pertama sebanyak

jumlah tergugat di-tambah empat

salinan untuk majelis hakim dan arsip.

Panitera Muda Gugat-an/ Permo-honan Meja satu Meja I

10 menit

B. 1. Petugas penerima memeriksa

kelengkapan berkas dan mene-

ruskannya kepada panitera muda

permohonan / gugatan untuk

dinyatakan berkas telah lengkap.

2. Dokumen yang diserahkan pada

pendaftaran meliputi :

a. Surat permohonan/ gu-gatan yang

diajukan ke-pada Ketua

Pengadilan Agama setempat

b. bila menggunakan kuasa hukum,

maka dilampirkan surat kuasa

khusus dari pemohon/penggugat

kepada kuasa hukumnya, disertai

foto kopi kartu advokad kuasa

hukumnya.

3. Apabila terdapat dokumen yang dibuat

di luar negeri dan meng-gunakan

bahasa asing maka dokumen tersebut

harus diter-jemahkan kedalam bahasa

indo-nesia oleh penerjemah tersum-

pah dan disahkan oleh kedu-

taan/perwakilan indonesia di negara

tersebut

Panitera

Muda

Gugatan/

Permoho

nan.

Meja I

Panitera

Muda

Gugatan/

Permoho

nan

15 menit

C. 1. Petugas penerimaan meme-riksa

kelengkapan berkas gugatan /

permohonan de-ngan menggunakan

daftar periksa, kemudian melanjut-

Panitera Muda Gugatan/ Permohonan

20 Menit


23

kannya kepada Panitera muda

Gugatan/Permohonan untuk

dinyatakan berkas te-lah lengkap dan

ditentukan besarnya biaya panjar per-

kara untuk kemudian ditu-angkan

kedalam SKUM.

2. Dalam menentukan besarnya biaya

panjar perkara harus memperhatikan

Surat Kepu-tusan KPA/M.Sy setempat

tentang besaran biaya perkara.

3. SKUM dibuat dalam rangkap tiga,

masing-masing untuk

pemohon/penggugat, kasir dan

lampiran pada berkas

permohonan/gugatan

4. Berkas perkara yang telah dilengkapi

SKUM dikemba-likan kepada

penggugat / pemohon/ kuasanya dan

agar membayar panjar biaya perkara

Kasir

D. 1. Pemegang kas menanda-tangani dan

membubuhi cap lunas pada SKUM

setelah menerima pembayaran (buk-

ti bayar pada Bank yang ditunjuk).

2. Pemegang kas membukukan uang

panjar biaya perkara sebagaimana

tercantum dalam SKUM pada buku

Jurnal Keuangan Perkara tingkat

pertama.

3. Nomor halaman buku jurnal adalah

nomor urut perkara yang akan

menjadi nomor perkara yang oleh

pemegang kas kemudian dicantumkan

dalam SKUM dan surat

gugatan/permohonan.

4. Pencatatan permohonan eksekusi

dalam SKUM dan buku jurnal

keuangan menggunakan nomor

perkara awal.

5. Menyerahkan kepada meja dua untuk

dicatat dalam buku register induk

perkara

MejaSatu

/Kasir/

Bank

Kasir

Kasir

Meja I

Meja I

Meja II

20 Menit


24

3. Pemanggilan

No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Waktu Ket.

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli

A. INSTRUMEN PERINTAH PEMANGGILAN

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap.

2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan

3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir

4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II

5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 ekslar surat gugatan / permohonan.

10 menit

B. PEMBUATAN SURAT PANGGILAN

1. Jurusita/JSP membuat surat/ relass panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan

2. Jurusita/JSP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relass pemanggilan

3. Petugas dalam pemanggilan melalui Kemenlu harus dilakukan paling lama 3 bulan sedangkan bantuan delegasi paling lama 1 bulan.

4. Jurusita/PP melaksanakan pemanggilan

5. Jurusita/JSP menyerahkan relass pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP

5 menit 15 menit 1 hari sebelum persidangan

- Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruska


25

n kepada yang bersangkutan.

- Tenggang

waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.

C. PENCATATAN BIAYA PANGGILAN

1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara

2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

10 menit 10 Menit

Diselesaikan pada hari berkenaan

D. PENCATATAN DALAM REGISTER PERKARA

PP menyerahkan 1 (satu) eks. instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II

1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP

2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/ permohonan.

5 menit Diselesaikan pada hari berkenaan

4. Proses Persidangan

a. Setiap Panitera Pengganti wajib membuat dan menyerahkan daftar

perkara yang akan disidangkan kepada bagian informasi (resepsionis)

dan menempelkannya di papan pengumunan Pengadilan selambat-

lambatnya pada pukul 08.00 wita setiap hari.

b. Sidang dimulai pada pukul 09.00 wita atau selambat-lambatnya pukul

10.00 wita setiap hari.

c. Pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan sesuai


26

dengan nomor urut daftar hadir.

d. Lama penundaan hari sidang disesuaikan dengan waktu pemanggilan pihak

berperkara.

e. Proses persidangan perkara pada tingkat pertama selambat-lambatnya

selama 6 (enam) bulan.

f. Ketua Majelis wajib melaporkan alasan keterlambatan proses

persidangan jika perkara melebihi 6 (enam) bulan.

g. Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, Majelis

Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat.

5. Proses Persidangan Dan Putusan

No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Waktu Ket.

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama.

A. PERSIAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PERSIDANGAN

1. Panitera atau Panitera

Pengganti yang akan

bersidang mempersiapkan

diri paling lambat 15 menit

sebelum persidangan

dimulai.

2. Petugas piket dan atau

Petugas Informasi

mempersilahkan para pihak

atau kuasa hukum yang

telah datang untuk

mengambil nomor antrian

persidangan.

3. Petugas Keamanan

(Satpam) bertanggung

jawab mengawasi

ketertiban dan keamanan

pelaksanaan persidangan

dan selalu siap siaga

memposisikan diri di depan

pintu ruang sidang.

4. Petugas keamanan

pengadilan harus

melakukan pemeriksaan

kepada setiap orang yang

dicurigai dengan alat metal

detector.

2 Menit 2 Menit 2 Menit 2 Menit


27

5. Petugas keamanan

bertanggungjawab

memastikan bahwa tidak

ada satupun senjata api,

senjata tajam, atau

peralatan lainnya yang

membahayakan keamanan

masuk ke dalam ruang

persidangan.

5 Menit

B. PELAKSANAAN PERSIDANGAN

6. Panitera Pengganti yang

akan bertugas membantu

sidang, terlebih dahulu

mempersiapkan/

menyediakan berkas

perkara, peralatan

persidangan lainnya

sebelum Majelis Hakim

memasuki ruang sidang.

7. Panitera Sidang

mengumumkan kepada

pengunjung sidang untuk

tertib, teratur dan tidak

membuat kegaduhan di

dalam ruang sidang serta

berdiri sesaat ketika Majelis

Hakim memasuki ruang

persidangan.

8. Petugas /Panitera Sidang

memanggil para pihak

untuk masuk ke ruang

sidang dengan pengeras

suara sesuai dengan nomor

urut antrian.

15 menit

2 menit 2 menit

C. Setelah Pelaksanaan Persidangan

9. Petugas/Panitera Sidang,

merapikan dan

mengamankan berkas

perkara, peralatan

persidangan lainnya setelah

Majelis Hakim

meninggalkan ruang sidang.

10. Petugas keamanan

memeriksa dan

memastikan pengunjung

sidang telah meninggalkan

ruang persidangan.

10 menit 5 Menit


28

No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelayanan Waktu Ket.

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama

A.

PENYELESAIAN DAN PERSIDANGAN PERKARA.

1. Majelis Hakim

melaksanakan sidang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah pada pukul 09.00 waktu setempat.

2. Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu.

3. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (Queuing System).

4. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan.

5. Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua MA melalui Ketua PA/MSy., jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus.

Maksimal 6 bulan sejak

perkara didaftarkan

B.

PEMBACAAN PUTUSAN.

1. Pada waktu diucapkan,

putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

2. Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan


29

atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.

6. Penyerahan Salinan Putusan / Akta Cerai

No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Waktu

Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada Pihak Berperkara.

A. Menerima Berkas (Bundel A) dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti

1. Petugas memeriksa

kelengkapan berkas

meliputi, kelengkapan

bendel A, tanggal minutasi,

tanda tangan majelis hakim

dan PP, salinan putusan dan

atau penetapan

2. Petugas menentukan

Berkekuatan Hukum Tetap

berdasarkan putusan dan

atau relass pemberitahuan

isi putusan kepada pihak

yang tidak hadir.

3. Petugas mencatat dalam

register akta cerai,

menuliskan nomor dan

tanggal akta cerai pada

halaman depan sampul

berkas.

4. Petugas mempersiapkan

blanko Akta Cerai,

membuat/mengisi Akta

Cerai.

5. Petugas mengambil asli dan

salinan putusan/ penetapan

dari dalam berkas, memberi

cap legalisasi pada salinan

putusan/ penetapan,

memberi cap BHT dan

memberi tanggal.

6. Petugas memeriksa salinan

putusan / penetapan dan

mencocokan dengan aslinya,

memeriksa tanggal BHT

putusan, memaraf pada sisi

kanan tanda tangan panitera

15 Menit 2 Menit 10 Menit 10 Menit

5 Menit

5 Menit


30

7. Petugas memeriksa Akta

cerai, memeriksa tanggal

BHT, tanggal putus, memaraf

pada sisi kanan tanda tangan

panitera

5 Menit

B. Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Wakil Panitera

1. Wakil Panitera mencatat

dalam buku monitor

legalisasi salinan dan akta

cerai.

2. Memeriksa salinan putusan

/ penetapan dan



putusan, memaraf pada sisi

kiri tanda tangan panitera

3. Petugas memeriksa Akta


BHT, tanggal putus ,

memaraf pada sisi kanan

tanda tangan panitera.

4. Menyerahkan kembali

berkas kepada petugas meja

III

5 Menit

5 Menit

5 Menit

2 Menit

C. Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Panitera

1. Panitera mencatat dalam

buku monitor legalisasi

salinan dan akta cerai

panitera.

2. Panitera memeriksa salinan

putusan / penetapan dan



putusan, menanda

tanganinya.

3. Panitera memeriksa Akta


BHT, tanggal putus ,

menanda tanganinya.

4. Panitera menyerahkan

kembali berkas kepada

petugas meja III

5. Petugas membubuhkan

stempel pada salinan

putusan/penetapan dan akta

cerai

5 Menit

5 Menit

5 Menit

2 Menit

2 Menit

D. Para Pihak datang ke Petugas Meja III dengan membawa identitas diri,

1. Petugas Meja III

menanyakan nomor perkara

ybs serta mengecek identitas

ybs.

5 menit


31

mengambil nomor antrian layanan pengambilan salinan putusan/ penetapan, akta cerai

2. Petugas mengambil salinan

putusan/penetapan, akta

cerai dari almari

penyimpanan, menghitung

jumlah halaman salinan

putusan/ penetapan

kemudian memasukan

dalam map khusus/ sampul

3. Petugas memanggil dan

memerintahkan para pihak

agar membayar biaya

salinan putusan/ penetapan

ke kasir.

4. Petugas Meja III

menyerahkan salinan

putusan, penetapan dan atau

akta cerai kepada para pihak

setelah menerima bukti

pembayaran biaya

pengambilan salinan

putusan/ penetapan.

5. Petugas Meja III

membuatkan tanda terima

bukti penyerahan salinan

putusan/ penetapan dan

atau akta cerai.

2 Menit

2 Menit

2 Menit

3 Menit

7. Pelayanan Meja III

No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelayanan Waktu Ket.

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Tingkat Pertama

A.

Pemberkasan dan minutasi di Pengadilan tingkat Pertama

1. Panitera Pengganti

menghimpun, me-milah-milah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi.

2. Majelis Hakim melakukan pember-kasan dan minutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti.

3. Majelis Hakim/Panitera Pengganti melakukan minutasi berkas perkara. Majelis Hakim/Panitera Pengganti

20 Menit 20 Menit 14 (empat belas) hari


32

menyusun/melakukan pemberkasan berkas perkara berdasarkan kro-nologis peristiwa.

4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dilakukan pemberkasan ke Meja III.

5. Petugas Meja III memberi sampul, menjahit dan memberi cap segel berkas perkara.

6. Petugas Meja III menyerahkan Berkas perkara yang telah diminutasi ke Ketua Majelis melalui Panmud untuk di paraf dan diberi tanggal.

7. Ketua Majelis membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara dan menyerahkan kembali berkas perkara ke Meja III.

8. Petugas Meja III menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang telah dilakukan pemberkasan dan diminutasi.

20 Menit 2 Menit 10 Menit 2 Menit 2 Menit

8. Pengiriman Salinan Putusan Ke Kantor Urusan Agama ( KUA )

Pengiriman salinan putusan perkara cerai gugat / cerai talak ke

Kantor Urusan Agama di tempat para pihak melaksanakan perkawinan dan

atau di tempat para pihak berdomisili, dilaksanakan oleh Panitera selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum

tetap.

9. Pengiriman Berkas Banding Ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram

a. Jika Pemohon Banding dan Termohon Banding berdomisili di wilayah

hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka pengiriman berkas perkara

dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari atau selambat-lambatnya 60 (enam

puluh) hari kerja setelah permohonan banding.


33

b. Jika Pemohon Banding dan Termohon Banding berdomisili di luar

wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka pengiriman berkas

perkara dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan

kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat

singkatnya.

10. Pengiriman Berkas Kasasi Dan Peninjauan Kembali (PK) Ke Mahkamah

Agung.

a. Jika Pemohon Kasasi / PK dan Termohon Kasasi / PK berdomisili di

wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka pengiriman berkas

perkara dilaksanakan pada 60 (enam puluh) hari atau selambat

lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah permohonan Kasasi

/Peninjauan Kembali.

b. Jika Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdomisili di luar wilayah

hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka pengiriman berkas perkara

dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-

pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

11. Pencabutan Perkara

a. Pencabutan perkara secara tertulis dengan surat, harus dilakukan

dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,00.

b. Pencabutan perkara oleh Penggugat/Pemohon dalam tingkat pertama dapat

dilakukan sepihak apabila belum ada jawaban dari Tergugat/Termohon jika

sudah dijawab harus disetujui oleh Tergugat/Termohon.

c. Jika pencabutan perkara dilakukan oleh Kuasa Penggugat/Pemohon, maka

pencabutan perkara tersebut harus diketahui oleh prinsipalnya dan

penyataan pencabutan tersebut harus dilakukan di hadapan sidang atau

di hadapan Panitera.


34

d. Pencabutan perkara yang belum ditetapkan PMH-nya, cukup

dilakukan di depan Panitera dan atau Ketua Pengadilan.

e. Pencabutan perkara yang sudah ditetapkan PHS-nya namun

panggilan belum dilaksanakan, cukup dilakukan di depan Ketua

Majelis dan dibuat penetapannya oleh Ketua Majelis.

f. Pencabutan perkara yang sudah ditetapkan PHS-nya dan panggilan sudah

dilaksanakan, harus dilakukan di depan persidangan.

g. Produk pencabutan perkara adalah “penetapan”.

Rehat 2 :

Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar

berada dalam kerugian, kecuali orang-orang

yang beriman dan mengerjakan amal saleh,

saling menasehati supaya menaati kebenaran

dan saling menasehati supaya menetapi

kesabaran (Q.S. al-Isra 1-3)

KEADAAN PERKARA

Pada bagian ini diulas mengenai deskripsi keadaan perkara yang ditangani

oleh Pengadilan Agama Taliwang selama tahun 2012 yang meliputi mulai perkara

masuk sampai pada arsip.

C. DESKRIPSI UMUM

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Taliwang pada tahun 2012,

sedangkan sida tahun lalu adalah nihil dikarenakan Pengadilan Agama baru

terbentuk dan beroperasi pada tahun 2012, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perkara Gugatan :

- diterima tahun 2012 : 333 perkara

Jumlah : 333 perkara

- diputus tahun 2012 : 272 perkara

sisa akhir tahun 2012 : 61 perkara

2. Perkara Permohonan :

BAB III

BAB III | KEADAAN PERKARA Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang– Tahun 2012

36

- diterima tahun 2012 : 134 perkara

Jumlah : 134 perkara

- diputus tahun 2012 : 123 perkara

sisa akhir tahun 2012 : 11 perkara

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2012 Pengadilan

Agama Taliwang telah menerima sebanyak 467 perkara (yang terdiri dari 333

perkara gugatan dan 134 perkara permohonan),.

Jumlah Perkara yang diterima sepanjang tahun 2011 dapat dilihat pada

grafik berikut ini:

Sedangkan perkara yang diputus sepanjang tahun 2012 adalah sebanyak

395 perkara (terdiri dari 272 perkara gugatan dan 123 perkara permohonan.

Adapun sisa perkara pada akhir tahun 2012 adalah 72 perkara atau 15.4 % dari

467 perkara yang ditangani selama tahun 2012.

Untuk dapat mengetahui rincian keadaan perkara dalam setiap bulan

selama tahun 2012 dapat dilihat sebagaimana dalam lampiran 2.

Rehat 3 :

Tiga hal dalam hidup yang tidak

boleh hilang : Harapan,

Keikhlasan dan

Kejujuran


37

B. JENIS PERKARA

Dari 467 perkara yang diterima selama tahun 2012, dapat dirinci menurut jenis

perkaranya sebagai berikut :

- Ijin poligami = 5 perkara

- Pencegahan perkawinan = - perkara

- Penolakan perkawinan = - perkara

- Pembatalan perkawinan = perkara

- Kelalaian kewajiban suami/isteri = - perkara

- Cerai Talak = 126 perkara

- Cerai Gugat = 188 perkara

- Harta Bersama = 4 Perkara

- Penguasaan anak = 1 perkara

- Nafkah anak oleh ibu = - perkara

- Pengesahan anak = - perkara

- Hak-hak bekas isteri = - perkara

- Mahar = perkara

- Pencabutan kekuasaan orang tua = - perkara

- Perwalian = perkara

- Pencabutan kekuasaan wali = - perkara

- Penunjukan orang lain sebagai wali = - perkara

- Ganti rugi terhadap wali = - perkara

- Penolakan kawin campur = - perkara

- Penetapan ahli waris = 8 perkara

- Itsbat nikah = 110 perkara

- Izin kawin = - perkara

- Dispensasi kawin = 8 perkara

- Wali adlal = 3 perkara

- Kewarisan = 5 perkara

- Wasiat = - perkara

- Hibah = - perkara

- Wakaf = - perkara

- Shadaqah = - perkara

- Pengangkatan anak (Adopsi) = 5 perkara

- Ekonomi syariah = - perkara

- Itsbat Poligami = 4 perkara


38

- Lain-lain = Perkara

Jumlah = 467 Perkara

Sedangkan perkara yang diputus selama tahun 2012 sebanyak 395 perkara,

dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

- Ijin poligami = 3 perkara

- Pencegahan perkawinan = …. perkara

- Penolakan perkawinan = …. perkara

- Pembatalan perkawinan = …. perkara

- Kelalaian kewajiban suami/isteri = …. perkara

- Cerai Talak = 107 Perkara

- Cerai Gugat = 153 perkara

- Harta Bersama = 2 perkara

- Penguasaan/pengasuhan anak = 1 perkara

- Nafkah anak oleh ibu = - perkara

- Pengesahan anak = - perkara

- Hak-hak bekas isteri = - perkara

- Mahar = perkara

- Pencabutan kekuasaan orang tua = - perkara

- Perwalian = perkara

- Pencabutan kekuasaan wali = - perkara

- Penunjukan orang lain sebagai wali = - perkara

- Ganti rugi terhadap wali = - perkara

- Penolakan kawin campur = - perkara

- Penetapan ahli waris = 6 perkara

- Itsbat nikah = 101 perkara

- Izin kawin = - perkara

- Dispensasi kawin = 8 perkara

- Wali adlal = 4 perkara

- Kewarisan = 3 perkara

- Wasiat = - perkara

- Hibah = - perkara

- Wakaf = - perkara

- Shadaqah = - perkara

- Pengangkatan anak (Adopsi) = 4 perkara

- Ekonomi syariah = - perkara

- Itsbat Poligami = 3 perkara


39

- Lain-lain = Perkara


C. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2012 yaitu sebanyak 395

perkara, 260 perkara (65.8 %) diantaranya adalah perkara perceraian. Adapun

faktor-faktor penyebab perceraian dari 260 perkara tersebut dapat dirincikan

sebagai berikut :

- Poligami tidak sehat = …. perkara

- Krisis akhlak = …. perkara

- Cemburu = 39 perkara

- Kawin paksa = …. perkara

- Ekonomi = 67 perkara

- Tidak ada tanggung jawab = 54 Perkara

- Kawin dibawah umur = …. Perkara

- Penganiayaan = …. Perkara

- Dihukum = …. Perkara

- Cacat biologis = …. Perkara

- Politis = …. Perkara

- Gangguan pihak ketiga = 58 Perkara

- Tidak ada harmonis = 42 Perkara


D. WAKTU PENYELESAIAN PERKARA

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa selama tahun 2012 Pengadilan

Agama Taliwang menangani perkara sebanyak 467 perkara. Dari 395 perkara

yang diputus sepanjang tahun 2012 tersebut, waktu penyelesaiannya dapat

dirincikan sebagai berikut :

1. Perkara tahun 2012, diputus sebanyak 395 perkara, waktu penyelesaiannya

dari sejak pendaftaran sampai dengan diputus sebagai berikut :

- diselesaikan dalam waktu 1 bulan, sebanyak 110 perkara (27.8 %)




40


- diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan, sebanyak 1 perkara (0.25 %)

Rehat 4 :

Tiga hal dalam hidup yang tidak

bisa kembali : Waktu, Kata-Kata

dan

Kesempatan


41

E. PRODUKTIFITAS HAKIM

Dari segi produktifitas hakim dalam penyelesaian perkara selama tahun

2012, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketua Majelis : Drs. Aliyuddin, M.H. ( A )

Hakim Anggota : Imran, S.Ag. M.H. ( C2 )

Hakim Anggota : M. Zarkasi Ahmadi, S.H. ( C7 )

Perkara yang ditangani tahun 2012 sebanyak 47 perkara, diputus 41

perkara (87.2 %), sisa akhir tahun 2012 sebanyak 6 perkara ( 12.8 %).

2. Ketua Majelis : Drs. Latif ( B )

Hakim Anggota : Muhammad Ridho, S.Ag ( C5 )

Hakim Anggota : Rufaidah Idris, S.H. ( C6 )


perkara (81.4 %), sisa akhir tahun 2012, sebanyak 21 perkara (18.6 % ).

3. Ketua Majelis : Abubakar, S.H ( C1 )

Hakim Anggota : Mujitahid, S.H. M.H. ( C3 )

Hakim Anggota : Zainul Arifin, S.Ag. ( C4 )


perkara (84.3 % ), sisa akhir tahun 2012, sebanyak 25 perkara (15.7 % ).

4. Ketua Majelis : Imran, S.Ag. M.H. ( C2 )

Hakim Anggota : Rufaidah Idris, S.H.I. ( C6 )

Hakim Anggota : M. Zarkasi Ahmadi, S.H. ( C7 )


perkara (86.4 % ), sisa akhir tahun 2012, sebanyak 20 perkara (13.6 % )

E. MINUTASI BERKAS PERKARA

Sesuai dengan pola bindalmin bahwa batas waktu minutasi adalah 30 hari

setelah perkara tersebut diputus. Adapun realisasi pelaksanaan minutasi

sepanjang tahun 2012 pada Pengadilan Agama Taliwang mencapai 395 perkara,

dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara putus tahun 2012 = 395 perkara

- Jumlah = 395 perkara

- Selesai diminutasi = 395 perkara (100%)

- Sisa belum diminutasi = 0 perkara (0 %)


42

F. PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983

Bagi pegawai negeri sipil yang hendak melakukan perceraian dan izin

poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pengadilan Agama Taliwang selama tahun 2012, dari 467 perkara

perceraian / poligami terdapat 19 perkara (4.06 %) yang menyangkut Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990.

G. PERKARA YANG DIMINTAKAN UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI

Upaya hukum yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah baik upaya

hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Dari 395 perkara yang diputus

pada Pengadilan Agama Taliwang selama tahun 2012, ada 3 perkara (0.75 %)

yang dimintakan upaya hukum, dengan rincian sebagai berikut.

- upaya hukum verzet = - perkara

- upaya hukum banding = 3 perkara

- upaya hukum kasasi = - perkara

- upaya hukum peninjauan kembali = - perkara

Sedangkan perkara yang dimintakan eksekusi pada tahun 2012 adalah

sebanyak - perkara.

Untuk dapat mengetahui rincian perkara yang dimintakan upaya hukum dan

eksekusi sepanjang tahun 2012 dapat dilihat sebagaimana dalam lampiran 3.

H. PELAKSANAAN MEDIASI

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi, maka setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama

Taliwang telah diupayakan penyelesaian melalui jalur mediasi sesuai dengan

ketentuan yang ada dalam peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut.


43

Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Taliwang sepanjang tahun

2012 dilakukan di ruangan khusus yang disediakan untuk itu, adapun perkara yang

dimediasi dapat dirincikan sebagai berikut :

- perkara masuk tahun 2012 = 467 perkara

- diupayakan mediasi = 99 perkara

- tidak dapat dilaksanakan mediasi = 369 perkara

- berhasil dimediasi = 2 perkara

- tidak berhasil dimediasi = 97 perkara

Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa penerapan peraturan tersebut

dirasa sangat efektif, terbukti dari 467 perkara yang masuk pada tahun 2012, 99

perkara (20.9 %) telah dimediasi, yang hasilnya 2 perkara berhasil rukun untuk

perkara perceraian dan damai untuk perkara non perceraian. Sedangkan

perkara yang tidak dilaksanakan mediasi hal itu disebabkan karena perkara yang

dimaksud pihak lawan tidak pernah hadir dalam persidangan (putusan verstek) dan

karena perkara Isbat Nikah yang tidak memerlukan mediasi.

Untuk dapat mengetahui tentang pelaksanaan mediasi tahun 2012 dapat dilihat

sebagaimana dalam lampiran.

Rehat 5 :

Seadil-adilnya putusan

pengadilan, masih lebih adil

putusan yang diambil melalui

jalan musyawarah (damai).

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk

menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan.

Cetak biru pembaharuan dalam lingkungan peradilan sebagaimana

tuntutan reformasi dibidang hukum mensinyalir bahwa salah satu yang sering

mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan adalah

mengenai lemahnya kinerja, kualitas dan integritas hakim serta pejabat peradilan.

Dengan demikian pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan

pengawasan dengan kerja keras untuk meningkatkan kualitas integritas moral

aparatur peradilan dibawahnya agar terbangun kembali kepercayaan publik.

Salah satu tugas Ketua Pengadilan Agama sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

BAB IV

BAB IV | PENGAWASAN INTERNAL Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012

45

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu Ketua Pengadilan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. Untuk itu Ketua

Pengadilan Agama Taliwang telah mengambil langkah-langkah dalam upaya

terlaksananya fungsi pengawasan internal.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang diterapkan dalam lingkungan

peradilan, Pengadilan Agama Taliwang memakai dua sistem pengawasan internal

yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

D. Struktur Organisasi Pengawasan Internal

Disamping pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung

masing-masing, pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas

Bidang yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang. Pada tahun 2012

struktur organisasi hakim pengawas bidang sebagai salah satu pelaksana

pengawasan internal, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama

Taliwang Nomor : W22-A17/ /WAS/I/SK/2012 tanggal 2 Januari 2012, maka susunan

organisasi pengawasan internal pada Pengadilan Agama Taliwang adalah sebagai

berikut :

O. NAMA JABATAN SEBAGAI

1 2 3 4

1. Drs. H. ALIYUDDIN, M.H. NIP. 19671025.199203.1.002 Pembina Tk. I, ( IV/b )

KETUA PENGAWAS / PENANGGUNG JAWAB

2. Drs. LATIF NIP. 19661231.199203.1.027 Pembina Tk. I, ( IV/b )

WAKIL KETUA KOORDINATOR HAWASBID

3. ABUBAKAR, SH NIP. 196012311981 03 1 055 Pembina, ( IV/a )

HAKIM SEKRETARIS HAWASBID MERANGKAP : HAWASBID ADMINISTRASI PERKARA

4. IMRAN, S.Ag NIP. 19750107 2005 02 1 001 Penata Muda Tk. I, ( III/b )

HAKIM HAWASBID LAPORAN PERKARA


46

1 2 3 4

5. MUJITAHID, SH.,MH NIP. 220001938 Penata Muda Tk. I, ( III/b )

HAKIM HAWASBID KEUANGAN PERKARA

6. ZAINUL ARIFIN, S.Ag NIP. 1976111 2005 02 1 002 Penata Muda Tk. I, ( III/b )

HAKIM HAWASBID KEUANGAN (DIPA)

7. MUHAMMAD RIDHO, S.Ag NIP. 19750302 200502 1 002 Penata Muda Tk. I, ( III/b )

HAKIM HAWASBID URUSAN UMUM

8. RUFAIDAH IDRIS, S.Ag NIP. 19790617 2006 04 2003 Penata Muda Tk. I, ( III/b )

HAKIM HAWASBID KEPEGAWAIAN

9. M. ZARKASI AHMADI, SH NIP. 19790808 1998 03 1 001 Penata, ( III/c )

HAKIM HAWASBID MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

B. Tata Kerja Pengawasan Internal

Tata kerja pengawasan internal pada Pengadilan Agama Taliwang pada

dasarnya berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung R.I. Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang

“Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan

Badan-Badan Peradilan”.

C. Pelaksanaan Pengawasan Internal 2012

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pencapaian tujuan pada

setiap organisasi adalah penerapan pengawasan intern. Di Pengadilan Agama

Taliwang, disamping pengawasan melekat oleh atasan langsung masing-masing,

pengawasan internal juga dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilakukan

setiap saat, dan diadakan evaluasi serta pelaporan setiap triwulan.

Pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang, dilakukan melalui cara

pengawasan dengan pendekatan :


47

Preventif, adalah merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam

pengertian pengendalian guna mencegah terjadinya penyimpangan –

penyimpangan tugas. Dengan bentuk kegiatan-kegiatan berupa koordinasi

dan sosialisasi.

Persuasif, diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat

menyadarkan dan memotivasi aparat peradilan untuk meningkatkan etos

kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik yang

sebaik-baiknya.

Akomodatif, Dalam melaksanakan pengawasan, selalu memperhatikan

kondisi objektif yang ada serta aspirasi pada setiap unit.

Apresiasif, Dalam melaksanakan pengawasan, juga memperhatikan prestasi

dan nilai lebih yang ditunjukkan oleh masing-masing pegawai untuk diberikan

reward.

Represif, Dalam hal yang sangat terpaksa sekali, tidak memiliki pilihan lain

untuk melakukan penindakan sebagai punishment dalam bentuk hukuman

disiplin atau treatment kepada pegawai sesuai dengan kewenangan dan

meneruskan ke atasan yang lebih tinggi yang berwenang mengeluarkan

tindakan.

Indikator kinerja keluaran yang ditetapkan untuk kegiatan “binwas”

(pembinaan dan pengawasan” tersebut adalah jumlah pembinaan dan asistensi

pengawasan intern dengan target sebanyak 4 kali yang dilakukan dalam setiap

triwulan. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah hasil temuan dari kegiatan

binwas tersebut.

Hubungan logis antara output dan outcome dari kegiatan ini dapat

digambarkan pada tabel berikut ini :

output kegiatan outcome kegiatan outcome sasaran

Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat pencapaian tindak

lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil temuan hasil pengawasan

dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Pelaksanaan

Binwas

Temuan dari

Binwas

Tindak Lanjut

dari Binwas


48

Untuk mencapai target diatas, maka pengawasan melekat oleh Hakim

Pengawas Bidang (HAWASBID) dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-

prinsip sebagai berikut :

Objektifitas, pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria

yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan tentang tata

laksana pengawasan.

Independensi, pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan

lembaga peradilan, bukan ditumpangi untuk kepentingan lain.

Kompetensi, pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk

itu dengan wewenang, pertanggungjawaban dan uraian tugas yang jelas.

Formalistik, pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang

telah ditentukan.

Koordinasi, pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak

terkait untuk mencegah terjadinya over-lapping.

Integrasi dan Sinkronisasi, pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-

pihak terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan.

Efisien, Efektif dan Ekonomis, pengawasan dilakukan dengan waktu yang

cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat maksimal.

Adapun hasil pengawasan internal pada Pengadilan Agama Taliwang

selama tahun 2012, secara lengkap telah tertuang dalam laporan hasil

pelaksanaan pengawasan yang telah dibuat dalam setiap triwulan yang

disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang :

Rehat 6 :

Kegagalan biasanya disebabkan oleh

suatu kelemahan manusia, yaitu tidak

adanya keseimbangan antara keinginan

dan kesungguhan dalam penyempurnaan

ikhtiar, antara lain dengan

controlling

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga

bagi institusi, sebagai salah satu pendukung pelaksanaan manajemen sumber

daya manusia yang lebih baik guna pencapaian suatu tujuan organisasi.

Di lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama Taliwang, sumber

daya manusia dikenal dengan dua kelompok, yaitu sumber daya manusia teknis

yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial. Jumlah kekuatan tenaga

teknis, baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga teknis non yudisial secara

keseluruhan pada Pengadilan Agama Taliwang berjumlah 24 orang, dengan

rincian sebagai berikut :

BAB V

BAB V | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012

50

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Jumlah pegawai / sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan

Agama Taliwang Tahun 2012 sebanyak 19 orang.

Daftar 1 : Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012

NO. SDM TEKNIS YUDISIAL JUMLAH

1 2 3

1. KETUA 1

2. WAKIL KETUA 1

3. HAKIM 7

4. KEPANITERAAN

a. PANITERA *) 1

b. WAKIL PANITERA 1

c. PANITERA MUDA 3

d. PANITERA PENGGANTI 4

5. KEJURUSITAAN

a. JURUSITA 1

b. JURUSITA PENGGANTI

JUMLAH 19

*) Merangkap sebagai Sekretaris

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah pegawai / sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan

Agama Taliwang Tahun 2012 sebanyak 5 orang.

Daftar 2 : Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012

NO. SDM NON TEKNIS YUDISIAL JUMLAH

1 2 3

1. WAKIL SEKRETARIS 1

2. KEPEGAWAIAN

a. KASUBAG./KAUR. KEPEGAWAIAN 1

b. STAF KEPEGAWAIAN -

3. KEUANGAN

a. KASUBAG./KAUR. KEUANGAN 1

b. STAF KEUANGAN 1

4. UMUM

a. KASUBAG./KAUR. UMUM 1

b. STAF UMUM -

5. Calon Hakim…


51

1 2 3

5. CALON HAKIM -

6. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL -

JUMLAH 5

3. Promosi dan Mutasi

a. Pengisian jabatan, sebanyak 1 orang, dengan rincian :

- Panitera Pengganti : 1 orang

- Kenaikan Pangkat, sebanyak 2 orang, dengan rincian :

- Periode April 2012 : 1 orang

- Periode Oktober 2012 : 1 orang

b. Pindah Tempat Tugas, sebanyak 2 orang, dengan rincian :

- Keluar : 0 orang

- Masuk : 2 orang

c. Kenaikan Gaji Berkala (KGB), sebanyak 11 orang, dengan rincian :

- Periode Maret 2012 : 8 orang

- Periode April 2012 : 2 orang

- Periode Oktober 2012 : 1 orang

4. Pengisian Jabatan Struktural

Pada tahun 2012 terjadi pengisian jabatan struktural kesekretariatan sebanyak

1 orang sebagai berikut :

- Pengisian jabatan Kaur Kepegawaian dan Ortala 1 orang

F. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana selama tahun 2012 pada Pengadilan

Agama Taliwang dilakukan sebagai berikut :

1. Gedung

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung, meliputi pengelolaan aset tetap

barang milik negara yang terdiri dari tanah dan gedung bangunan kantor

permanen.

Adapun bangunan gedung kantor pengadilan Agama Taliwang adalah

merupakan bangunan gedung milik Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang

dipinjam pakai oleh Pengadilan Agama Taliwang dengan luas seluruhnya 250 M².


52

Letak fisik kantor Pengadilan Agama Taliwang mempunyai batas-batas

sebagai berikut :

- sebelah barat, dibatasi dengan rumah penduduk

- sebelah timur, dibatasi dengan jalan raya

- sebelah selatan, dibatasi dengan jalan

- Sebelah utara, dibatasi dengan kantor camat Taliwang

Berdasarkan pagu pada DIPA Anggaran Pengadilan Agama Taliwang

tahun 2012, Pengadilan Agama Taliwang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.

1.500.000.000,- Untuk pengadaan tanah.

2. Fasilitas Gedung

Pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung, meliputi pengelolaan

aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap

lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas

bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor.

Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset selain

kelompok diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai.

Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi buku

perpustakaan.

Adapun kegiatan pengelolaan terhadap fasilitas gedung pada tahun 2012

adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan inventaris kantor, terdiri dari kegiatan :

- Pembuatan DBR tahun 2012, sebanyak 9 ruangan

- Pengadaan peralatan inventaris kantor terdiri dari :

i. pengadaan 4 unit personal komputer

ii. pengadaan 4 unit laptop

iii. pengadaan 4 unit printer

b. Pengelolaan kendaraan dinas bermotor, terdiri dari kegiatan :

- Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 6 unit.

- Pembuatan kartu inventaris barang (KIB) kendaraan dinas bermotor roda

dua sebanyak 6 unit.

- Penerbitan surat ijin pemakaian (SIP) untuk 6 unit kendaraan bermotor roda

2.

- Perawatan kendaraan dinas sebanyak 6 unit untuk kendaraan bermotor

roda 2.


53

c. Pengelolaan aset tetap lainnya, terdiri dari kegiatan :

Pengelolaan aset tetap lainnya pada Pengadilan Agama Taliwang adalah

pengelolaan aset berupa bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas

kegiatan sebagai berikut :

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima, dengan membubuhi stempel

instansi pada halaman judul, halaman terakhir dan halaman rahasia serta

membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang

tidak ada tulisan atau gambar sebanyak 17 judul buku.

- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap

buku baru.

- Untuk bahan pustaka yang lama, mendaftar semua buku yang ada pada

buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi, memberi label dan

menata bahan pustaka dalam rak perpustakaan.

- Melayani tamu yang berkunjung pada perpustakaan.

- Melayani para peminjam buku.

G. KEUANGAN

Pengelolaan keuangan (DIPA) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang

dan belanja modal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

i. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang mengikat dan yang tidak

mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji pegawai, tunjangan,

honorarium, vakasi dan lembur.

Adapun penggunaan anggaran belanja pegawai pada tahun 2012 adalah

sebgai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA Rp. 996.054.000,-

b. Pelaksanaan / realisasi anggaran Rp. 1.289.323.171,-

c. Sisa anggaran Rp. -293.269.171,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran belanja pegawai

terserap sebesar 129 %, sedangkan kelebihan anggaran sebesar -29 %.

Pada realisasi anggaran belanja pegawai ini terjadi kelebihan penyerapan

anggaran di satu sisi dan disisi lain terjadi kekurangan penyerapan anggaran.

Hal ini disebabkan karena adanya fluktuatifnya jumlah pegawai dan adanya

kenaikan gaji dan tunjangan yang terealisasi di pertengahan tahun.


54

ii. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran, termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian dilakukan

berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian

terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas

dasar TOR (term of reference) dan RAB (rincian anggaran biaya). Belanja

barang meliputi belanja barang yang mengikat dan yang tidak mengikat.

Adapun penggunaan anggaran belanja barang pada tahun 2012 adalah sebgai

berikut :

a. Pagu anggaran DIPA Rp. 295.600.000,-

b. Pelaksanaan / realisasi anggaran Rp. 267.318.000,-

c. Sisa anggaran Rp. 28.282.000,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran belanja barang

terserap sebesar 90 %, sedangkan sisa anggaran sebesar 10 %. mengingat

sampai dengan saat ini belanja perawatan kendaraan roda 4 belum terealisasi

dikarenakan Pengadilan Agama Taliwang belum mempunyai kendaraan dinas

roda 4.

iii. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan

modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta

kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Selama tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Taliwang telah mendapatkan

alokasi anggaran belanja modal, sebagai berikut :

a. Pagu anggaran DIPA Rp. 1.800.000.000,-

b. Pelaksanaan / realisasi anggaran Rp. 1.787.467.000,-

c. Sisa anggaran Rp. 12.533.000,-

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran belanja modal

terserap sebesar 99 %, sedangkan sisa anggaran sebesar 1 %.

Untuk mengetahui daftar realisasi pelaksanaan DIPA Pengadilan Agama

Taliwang tahun anggaran 2012, dapat dilihat sebagaimana dalam daftar lampiran

6 s.d. 7.

iv. Pendapatan PNBP


55

Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis

dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, maka

Pengadilan Agama Taliwang selama tahun 2012 telah merealisasikan

pendapatan PNBP tersebut sebesar Rp 20.712.300 (Dua puluh juta tujuh ratus

dua belas ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari :

- biaya pendaftaran perkara tingkat pertama Rp. 13.915.000,-

- biaya redaksi Rp. 3.182.300,-

- biaya penyerahan salinan putusan Rp. ……………

- biaya legalisasi Rp. 3.615.000,-

- biaya lain-lain Rp. ----------------

Untuk mengetahui daftar realisasi pendapatan PNBP pada Pengadilan Agama

Taliwang selama tahun 2012, dapat dilihat sebagaimana dalam daftar

lampiran 8.

H. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Yang dimaksud pengelolaan administrasi disini adalah pengelolaan

administrasi peradilan (Kepaniteraan) dan administrasi umum (Kepegawaian,

Keuangan dan Umum).

i. Administrasi Peradilan (Kepaniteraan)

Administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada dasarnya sama

dengan administrasi kepaniteran pada pengadilan agama lainnya, yaitu

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasar pada

hukum acara dengan titik berat penyelenggaraan yang mengacu pada pola

bindalmin yang baik dan benar.

Pada tahun 2012, pelaksanaan administrasi dimaksud berjalan dengan baik,

meskipun dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam

pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang.

Adapun kegiatan administrasi kepaniteraan pada Pengadilan Agama Taliwang,

meliputi :

a. Prosedur penerimaan perkara

Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama

Taliwang telah dilakukan dengan memakai sistem meja-meja (meja I, meja

II, dan meja III) sesuai dengan ketentuan dalam pola bindalmin.


56

Demikian pula pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Surat

Penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) telah

dilaksanakan sesuai ketentuan Pola Bindalmin.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Taliwang telah menerbitkan :

1. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) = 467 perkara

2. Penugasan Panitera Pengganti = 467 perkara

3. Penetapan Hari Sidang (PHS) = 467 perkara

b. Registrasi perkara

Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan tertib pencatatan dalam

buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam buku register

pokok, yang meliputi :

o Register Induk Perkara Gugatan

o Register Induk Perkara Permohonan

o Register Permohonan Banding

o Register Permohonan Kasasi

o Register Permohonan Peninjauan Kembali ( PK )

o Register Surat Kuasa Khusus

o Register Penyitaan Barang tidak bergerak

o Register Penyitaan Barang bergerak

o Register Eksekusi

o Register Akta cerai

o Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa

ditambah 1 buku register tambahan berupa register perkara yang dimediasi

c. Keuangan perkara

Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama Taliwang

telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya

yaitu KI-PAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P untuk perkara permohonan,

KI-PA2 untuk permohonan banding, KI-PA3 untuk permohonan pengajuan

kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 untuk

permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan

Perkara (KI-PA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7) untuk

permohonan eksekusi.


57

Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara tingkat pertama pada

Pengadilan Agama Taliwang posisi per akhir tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

Penerimaan :

- Sisa akhir tahun 2008 = Rp. ................

- Penerimaan tahun 2012 = Rp. ....................

Jumlah = Rp. ..................

Pengeluaran :

- Biaya Pendaftaran = Rp. ...............

- Biaya Panggilan = Rp. ..............

- Biaya Redaksi = Rp.

- Biaya Materai = Rp.

- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan = Rp.

- Biaya ....................................... = Rp.

- Biaya ....................................... = Rp.

- Biaya ....................................... = Rp.

- Biaya ....................................... = Rp.

- Biaya ....................................... = Rp. .........................

Jumlah = Rp. ..................

Saldo akhir tahun 2012 = Rp. ....................

d. Kearsipan perkara

Perkara yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 395 perkara, perkara

yang telah diminutasi diarsipkan menurut pola bindalmin yaitu telah ditata

dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara

berdasarkan klasifikasi, tahun dan tingkatan perkara.

e. Laporan perkara

Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara pada Pengadilan Agama

Taliwang telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni :

o Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam

bulanan yakni Model L1-PA1 s.d. L1-PA8.

o Pola Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yakni B3

s.d. B6 dan RK1 s.d. RK6.

o Pola Pengadilan Tinggi Agama Mataram yakni Laporan Pelaksanaan

Sita, Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa, Penyampaian

Akta Cerai, Penyampaian Salinan Putusan Cerai / Penetapan Talak /


58

Pemberitahuan terjadinya perceraian kepada KUA, Laporan

pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara.

o Pola balitbangdiklat kumdil yakni laporan pelaksanaan mediasi yang

dikirim dalam setiap triwulan.

Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang

berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali

laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya,

sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram kepada Ditjen Badan Peradilan Agama dan Direktur Hukum dan

Peradilan Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan diatas.

ii. Administrasi Umum (Kesekretariatan)

Pengelolaan administrasi umum pada Pengadilan Agama Taliwang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kegiatan

administrasi umum pada Pengadilan Agama Taliwang, meliputi :

1. Urusan kepegawaian

Kegiatan pelaksanaan administrasi pada urusan kepegawaian secara

umum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a.1. Pengembangan pegawai

- Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan

pelatihan, baik diklat jabatan maupun teknis, yang diadakan oleh

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung R.I. atau

instansi yang lain sebanyak 26 pegawai.

Untuk mengetahui daftar nama-nama pegawai tersebut dapat

diketahui sebagaimana dalam daftar lampiran 9.

a.2. Mutasi kepegawaian

- Membuat usulan kenaikan pangkat periode April 2012 sebanyak 1

pegawai dan periode Oktober 2012 sebanyak 1 pegawai. Dan telah

telah terealisasi sebanyak 2 orang (100 %).

- Mengelola administrasi kepegawaian bagi pegawai yang mengalami

mutasi (masuk), sebanyak 2 pegawai.

- Membuat surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Tahun 2012

sebanyak 11 orang, dengan rincian periode Maret sebanyak 8


59

orang dan periode April sebanyak 2 orang dan periode Oktober

sebanyak 1 orang yang seluruhnya telah terealisasi (100 %).

- Mengadministrasikan 2 orang yang baru mendapatkan kenaikan

pangkat periode april dan oktober 2012.

- Membuat usulan mutasi jabatan Wakil Panitera dan Panitera Muda

sebanyak 2 orang dan belum terealisasi.

Untuk mengetahui daftar nama-nama pegawai yang mendapatkan

mutasi-mutasi tersebut dapat diketahui dalam daftar lampiran 10.

a.3. Kesejahteraan pegawai

- Memproses penerbitan surat izin cuti pegawai sebanyak 13 orang,

terdiri dari cuti tahunan sebanyak 13 orang dan cuti lainnya

sebanyak 1 orang.

a.4. Pengelolaan data pegawai

- Mengolah data pegawai yang dihimpun dalam aplikasi SIMPEG

(sistem informasi manajemen kepegawaian) sebanyak 24 orang.

- Mengolah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai

berikut : 3 orang berijazah S2, 19 orang berijazah S1, dan 2 orang

berijazah SLTA.

- Mengolah data pegawai berdasarkan tingkat golongan, sebagai

berikut : 3 orang golongan IV, 19 orang golongan III, dan 2 orang

golongan II.

- Mengolah data pegawai berdasarkan tingkat usia, sebagai berikut : 4

orang berusia antara 20-35 tahun, 17 orang berusia 35-50 tahun,

dan 3 orang berusia diatas 50 tahun.

a.5. Laporan kepegawaian

- Membuat laporan bulanan berupa absensi pegawai, yang

selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada awal

bulan berikutnya.

- Membuat laporan tahunan berupa DUK (Daftar Urut Kepangkatan),

Bezetting Formasi dan DUS (Daftar Urut Senioritas) dan

mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada akhir

bulan Desember 2012.

2. Urusan keuangan

Kegiatan administrasi urusan keuangan meliputi kegiatan penyusunan

anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan.


60

b.1. Penyusunan anggaran

Menyusun rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL)

tahun 2013 dan dilengkapi dengan data-data pendukung dan

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

b.2. Pelaksanaan anggaran

- Membuat POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun anggaran

2012.

- Membuat rencana fisik penggunaan anggaran DIPA tahun anggaran

2012 yang terbagi dalam 4 triwulan.

- Melaksanakan anggaran dengan memperhatikan skala prioritas,

efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada rencana fisik

triwulan dan tahunan, yaitu :

1. Membuat daftar gaji setiap bulan, daftar lembur dan

kekurangan untuk pegawai Pengadilan Agama Taliwang.

2. Menerbitkan surat perintah membayar (SPM) agar diterbitkan

SP2D oleh KPPN Sumbawa Besar untuk belanja pegawai,

belanja barang dan belanja modal.

3. Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan

Agama Taliwang.

b.3. Laporan keuangan

- Melakukan rekonsiliasi anggaran dengan KPPN Sumbawa Besar

setiap bulan.

- Membuat laporan realisasi anggaran belanja manual Pengadilan

Agama Taliwang setiap bulan untuk dilaporkan ke Pengadilan tinggi

Agama Mataram.

- Membuat laporan keuangan dan CaLK setiap semester yang

kemudian melaporkan pada koordinator wilayah, Pengadilan Tinggi

Mataram.

- Membuat laporan sistem akuntasi instansi setiap bulan kemudian

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Mataram sebagai koordinaror

wilayah untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

3. Urusan umum


61

Kegiatan administrasi pada urusan umum Pengadilan Agama Taliwang

meliputi pengurusan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan, rumah

tangga dan perpustakaan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

c.1. Pengurusan surat-menyurat yang meliputi :

- Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor,

mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 625 pucuk

surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut :

Daftar 3 : Klasifikasi dan Jumlah Surat Masuk

Pada Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012

NO. INDEKS / KLASIFIKASI JUMLAH

1 2 3

1. OT (Organisasi dan Tatalaksana) 15

2. HM (Kehumasan) 107

3. KP (Kepegawaian) 85

4. KU (Keuangan) 50

5. KS (Kesekretariatan) 2

6. PL (Perlengkapan) 15

7. HK (Hukum) 347

8. PP (Pendidikan dan Pelatihan) -

9. PB (Penelitian dan Pengembangan) -

10. PS (Pengawasan) -

11. Lain-Lain -

JUMLAH 625

- Mengolah dan mengirim surat keluar sebanyak 684 pucuk surat

dengan klasifikasi surat sebagai berikut :

Daftar 4 : Klasifikasi dan Jumlah Surat Keluar


NO. INDEKS / KLASIFIKASI JUMLAH

1 2 3

1. OT (Organisasi dan Tatalaksana) 1


62

1 2 3

2. HM (Kehumasan) 87

3. KP (Kepegawaian) 70

4. KU (Keuangan) 136

5. KS (Kesekretariatan) 2

6. PL (Perlengkapan) 50

7. HK (Hukum) 338

8. PP (Pendidikan dan Pelatihan) -

9. PB (Penelitian dan Pengembangan) -

10. PS (Pengawasan) -

11. Lain-Lain -

JUMLAH 684

c.2. Pengelolaan perlengkapan yang meliputi :

- Pengadaan barang inventaris, yaitu :

Pengadaan dari dana DIPA tahun 2012, antara lain berupa :

a. Personal computer sebanyak 4 unit

b. Laptop sebanyak 4 unit

c. Printer sebanyak 4 unit

- Mengelola Inventaris Aset Negara, dengan kegiatan sebagai

berikut :

(1) Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) sebanyak 09 ruangan.

(2) Mencatat barang-barang inventris ke dalam Buku Inventaris

Barang.

(3) Menginventarisir tanah yang ada di lingkungan Pengadilan

Agama Taliwang dengan luas tanah seluruhnya 8.000 M².

(4) Menginventarisir kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan

bermotor roda dua sebanyak 6 unit.

(5) Menerbitkan 6 Surat Ijin Pemakaian (SIP) kendaraan dinas roda

2 (dua) untuk kendaraan dinas, sebagai berikut :


63

Daftar 5 : Surat Ijin Pemakaian Kendaraan Dinas


No. Jenis Kendaraan SIP Pemakai

1 2 3 4

1. Jupiter MX W22-A17/416/PL.04/VII/2012 Drs. H. Aliyuddin, MH.

2. Jupiter Z W22-A17/418/PL.04/VII/2012 Drs. Latif

3. Jupiter Z W22-A17/417/PL.04/VII/2012 Tamjidullah, S.H.

4. Jupiter Z W22-A17/420/PL.04/VII/2012 Drs. Ikhlas

5. Jupiter Z W22-A17/419/PL.04/VII/2012 Rasyid ridho, SIP.

6. Jupiter Z W22-A17/421/PL.04/VII/2012 Syahabuddin, SH.

(6) Membuat Laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi

Barang Milik Negara (SIMAKBMN) setiap semester, dan

melaporkan ke Pengadilan Tinggi Mataram selaku Satuan Kerja

Unit Pelaksana Teknis (Satker UPT) Koordinator Wilayah dengan

tembusan kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

(7) Membuat Laporan Barang Inventaris serta membuat dan

mengirimkan laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

(SAKPB) semester I dan semester II, ke Pengadilan Tinggi

Agama Mataram untuk diteruskan kepada Pengadilan Tinggi

Mataram selaku Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Koordinator Wilayah.

c.3. Pengelolaan rumah tangga yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Mengelola Alat Tulis Kantor, yaitu

(1) Mengadakan alat tulis kantor dari dana APBN

(2) Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai

kebutuhan.

(3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan secara

berkala setiap 1 bulan sekali dan mengadakan pemeriksaan

barang persediaan tiap tiga bulan sekali.

(4) Menginventarisir pengadaan dan pendistribusian barang

persediaan selama 1 tahun sebagaimana lampiran 12.

- Mengelola Perawatan Gedung Kantor

- Mengelola Perawatan Kendaraan Dinas, yaitu :

- Mengelola Perawatan barang inventaris, yaitu :


64

- Mengelola Kebersihan dan Penataan Lingkungan Hidup, yaitu:

(1) Membersihkan seluruh ruang setiap pagi hari

(2) Membenahi kabel-kabel telepon dan jaringan komputer

(3) Menata dan membenahi tempat karan/pancuran air.

(4) Memplester kembali lantai-lantai halaman yang telah

rusak/hancur.

(5) Memperindah halaman kantor/taman dengan menanam pohon

pelindung (glodokan).

c.4. Pengelolaan perpustakaan sebagai berikut :

Kegiatan pengelolaan perpustakaan meliputi pengelolaan terhadap

bahan pustaka yang baru diterima dan bahan pustaka yang sudah ada,

yaitu :

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi

stempel intansi pada halaman judul, halaman tgerakhir dan halaman

rahasia serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik

judul di bagian yang tidak ada tulisan atau gambar.

- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan dengan

mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk

perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan

pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam

almari/rak perpustakaan.

- Menerapkan aplikasi perpustakaan didalam proses pendataan buku,

proses pinjam meminjam yang dilakukan oleh operator pengelola

perpustakaan.

- Melayani tamu yang berkunjung di perpustakaan.

- Melayani para peminjam buku perpustakaan.

- Melakukan pemeliharaan barang-barang pustaka berupa rak dan

buku-buku dari kerusakan.

BAB VI | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang – Tahun 2012

65

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk

mendukung kepemerintahan yang baik. Untuk itu, Pengadilan Agama Taliwang

sesuai harapan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI melakukan

penyusunan laporan tahun 2012 dengan harapan institusi lain dan masyarakat

dapat lebih mengetahui berbagai persoalan kinerja dan kendala yang dihadapi

Pengadilan Agama Taliwang yang sangat kompleks dilapangan yang notabene

adalah sebuah Pengadilan Agama yang baru terbentuk

Sesuai arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama

Taliwang memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyelenggarakan

proses peradilan “sederhana, mudah, cepat, dan biaya ringan”

sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman maka laporan ini dimaksudkan untuk menampung dan

menjawabtantangan tersebut guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat,

mewujudkanperadilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses

BAB VI



66

pelayanan publik,memperbaiki kualitas input internal pada proses

peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien,

bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang

mandiri, tidak memihak dantransparan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama

Taliwang dalam hal memberikan pelayanan publik melalui system

Teknologi informasi, SIADPA, reformasi birokrasi, dan pelayanan dalam

bentuk manualmerupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan

Agama Taliwang,sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik

internal maupun eksternal.

Tanggung jawab Pengadilan Agama Taliwang dalam hal

penggunaan anggaran untuk biaya-biaya/belanja pegawai, barang dan

modal semakin efektif dan efesien, tepat cara dan sasaran. Hal tersebut

dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2012. keseimbangan RKA-KL,

pelaksanaan dan sisa anggaran yang dianalisis secara reasonable dan

accountable.

B. REKOMENDASI

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara

a) Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah tidak

sebanding dengan jumlah Hakim.

b) Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis;

c) Mengusulkan pelatihan mediasi;

d) Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan

teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, upgrading, dan

pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural;



67

e) Perlu adanya penambahan perangkat komputer untuk peningkatan

akses pelayanan publik, khususnya di bidang keperkaraan, sehingga

setiap pegawai dapat menggunakan masing-masing satu komputer;

f) Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat

manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.);

2. Bidang Administrasi Umum dan Manajemen

a) Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan

pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi;

b) Dalam rangka pembinaan karir, perlu adanya juknis (petunjuk teknis)

atau pedoman-pedoman yang berisi tatacara dan kriteria untuk

menyusun dan pengusulan mutasi pegawai dalam rangka promosi

jabatan yang terencana, terarah, dan professional serta dapat

dipertanggungjawabkan;

c) Perlu adanya penambahan anggaraan melalui DIPA 2013 untuk

d) penambahan tenaga honorer/kontrak

C. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Taliwang sebagai

realisasi dari Program Kerja Tahun 2012. Realisasi Pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Agama Taliwang yang diuraikan dalam laporan ini

adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur terkait, muali dari

Pimpinan, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf,

yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program

kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja

yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan

tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara



68

baik ditingkat pertama (Pengadilan Agama sewilayah Propinsi Bali dan Nusa

Tenggara Barat) sebagaimana diuraikan diatas.

Semoga laporan ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki

kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan

laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah

dan inayah dari Allah SWT. Amien.

Taliwang, 3 Januari 2013

Ketua Pengadilan Agama Taliwang

ttd

Drs. H. ALIYUDDIN, M.H.

Documents

Laporan Tahunan Pa Talwiang Tahun 2012