LAPORAN TAHUNAN 2016 - pa-bengkulukota.go.id · Laporan tahunan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban ... kerja pada unit kerja yang bersangkutan. ... SOP Penjatuhan Hukuman

ii Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2016

LAPORAN TAHUNAN 2016

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

ii Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2016

PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas

Rahmat dan Hidayah Nya Tim pembuat laporan tahunan Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2016 telah dapat merampungkan tugasnya

tepat waktu, Sholawat dan salam semoga selalu tercurah bagi baginda nabi

Muhammad SAW, semoga perjuangannya menegakkan agama Allah

dimuka bumi akan tetap dapat kita pelihara sampai akhir zaman, aamiiin.

Laporan tahunan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban

instansi Pengadilan Agama Bengkulu dalam pelaksanaan tugas negara

sebagaimana yang diamanatkan melalui Keputusan Mahkamah Agung No.

144/KMA/SK/III/2007 tentang Kerterbukaan Informasi Di Pengadilan,

yang intinya berisi tentang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA dalam kurun waktu Tahun 2016.

Dalam pembuatan laporan tahunan ini masih jauh dari kata

sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala

kritik dan koreksi yang sifatnya membangun demi sempurnanya laporan ini

akan kami terima dengan senang hati dan tak lupa disampaikan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan

Tahunan ini.

Akhirnya, Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat

sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang

akan datang.

Bengkulu, 30 Desember 2016

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA,

Drs. Husniadi

NIP. 195903121989031002

iii Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016

DAFTAR ISI

PENGANTAR ................................................................................................ ii

DAFTAR ISI................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................ 1

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ................................ 4

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)................... 5

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ................... 11

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................... 13

A. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................ 13

1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 13

2. Mutasi................................................................................ 13

3. Promosi.............................................................................. 16

4. Pensiun .............................................................................. 17

B. KEADAAN PERKARA ......................................................... 17

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ............... 26

D. PENGELOLAAN BAGIAN KEUANGAN ........................... 27

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya ................................................................. 27

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung ................................................................................ 28

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .................... 28

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI .......................... 28

F. REGULASI TAHUN 2016 .................................................... 30

BAB IV PENGAWASAN ......................................................................... 32

A. INTERNAL ........................................................................... 32

B. EVALUASI ........................................................................... 33

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................. 35

A. KESIMPULAN ....................................................................... 35

B. REKOMENDASI.................................................................... 35

LAMPIRAN

1 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2016

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, keadilan kebenaran, ketertiban

dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelengaraan hukum merupakan

hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana

perikehidupan yang aman, tentram dan tertib. Oleh karena itu untuk

mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas

untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum

dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum

dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah

badan peradilan, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen

dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang

kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ketentuan-ketentuan pokok

kekuasaan kehakiman yang masing-masing mempunyai lingkup

kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah

satunya adalah badan peradilan agama.

Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang telah

dicabut dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21

ayat (1) Undang-Undang Nomor 48


Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah

kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal

tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap (One Roof

Justice). Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi,

administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk masing- masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-

Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan

Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Depertemen Agama

RI yang ditangani oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,

setelah bergabung dengan Mahkamah Agung menjadi Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama. Perubahan ini tentu membawa konsekuensi yang

luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke

depan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana

prasarana.

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah,

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama, kemudian diubah dengan Undang-Undang


Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama yang berbunyi

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 (LN. No 99 Tahun 1957)

tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di daerah

luar jawa dan penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13

November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar’iyah di Sumatera.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu pada waktu

pembentukannya adalah meliputi kotamadia Bengkulu, Kabupaten Rejang

Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara,

yang mana keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu tersebut

berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah

tersebut.

Visi Peradilan Agama Bengkulu Kelas IA mengacu pada visi

Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara

Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 dan keempat

amandemennya, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menggunakan struktur

organisasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Oganisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana dalam

PERMA No.7 Tahun 2015 terdapat perubahan struktur organisasi ada

jabatan yang hilang ada penambahan jabatan yang baru baik di

Kepaniteraan maupun di Sekretariatan.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara- perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49

tentang Peradilan Agama. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama melalui SIPP serta

penyitaan dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara

banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur

di lingkungan Pengadilan Agama (Subbagian Perencanaan,

Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana, Subbagian Umum dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang

Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya,


apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti

penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama,

pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap

advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi

kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses

penyelenggaraan administrasi instansi / perkantoran pemerintah, bagaimana

dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar

Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian

kinerja instansi pemerintah berdasarkan indicator-indikator teknis,

administrati dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem

kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu

Pengadilan Agama Bengkulu mempunyai Standar Operasional Prosedur

(SOP) sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Eselon III :

a. Standar Operasional Prosedur Panitera

Panitera sebagai Eselon III pada Pengadilan Agama

Bengkulu memiliki 53 SOP sesuai tugas fungsinya sebagai

Panitera. Pelaksanaan ke 53 SOP tersebut didukung oleh Wakil

Panitera dan 3 Orang Panitera Muda, Panitera Pengganti serta

Fungsional sesuai bidangnya.

b. Standar Operasional Prosedur Sekretaris :

Sekretaris sebagai Eselon III pada Pengadilan Agama

Bengkulu memiliki 56 SOP sesuai tugas fungsinya sebagai Kuasa


Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang. Pelaksanaan ke

56 SOP tersebut didukung oleh 3 Kasubbag sesuai bidangnya.

2. Standar Operasional Prosedur Eselon IV :

a. Standar Operasional Prosedur Subbag Perencanaan, IT dan

Pelaporan :

1. SOP Perencanaan Anggaran

2. SOP Penyusunan DIPA

3. SOP Pelaporan Keuangan

4. SOP Pelaporan PNBP

5. SOP Kegiatan Rapat

6. SOP Laporan Bulanan

7. SOP Laporan Tahunan

8. SOP Pengelolaan Jaringan/ Web hosting

9. SOP Perawatan Perangkat.

10. SOP Pengelolaan website

11. SOP Dokumentasi, Publikasi dan IT

12. SOP RKA-KL

13. SOP Laporan E-monev BAPPENAS

14. SOP Evaluasi Anggaran

15. SOP Revisi DIPA

16. SOP Penyusunan Anggaran.

b. Standar Operasional Prosedur Kasubbag Kepegawaian Organisasi

dan Tata Laksana:

1. SOP Usulan Kenaikan Pangkat

2. SOP Kenaikan Gaji Berkala


3. SOP Mutasi, Promosi Jabatan dan Pensiun

4. SOP Laporan Bulanan

5. SOP Rekapitulasi Absensi

6. SOP Surat Perintah Tugas, Surat Periksa Setempat dan Surat Izin

Cuti

7. SOP Pelantikan Pegawai dan Pejabat, SPMT, SPMJ, SPP, SK

KPA

8. SOP Usulan Karis/ Karsu/ Karpeg, Ujian Dinas, Ujian PI.

9. SOP Surat Masuk dan Keluar

10. SOP pembuatan DUK, Bezeting tenaga tekhnis dan tenaga non

tekhnis

11. SOP pembuatan buku kontrol cuti, sakit, kenaikan pangkat, dan

KGB.

12. SOP Update data SIMPEG, SIKEP, dan SAPK

13. SOP pengisian kelengkapan data KOMDANAS bagian

Kepegawaian

14. SOP Penjatuhan Hukuman disiplin Pegawai

15. SOP Prosedur Tata Cara Pengusulan Calon Panitera Pengganti

dan Calon jurusita.

c. Standar Operasional Prosedur Kasubbag Umum dan Keuangan :

1. SOP pengajuan belanja pegawai

2. SOP pengajuan belanja modal ke KPPN

3. SOP pengajuan UP ke KPPN

4. SOP pembuatan laporan belanja daya dan jasa

5. SOP pembuatan laporan keuangan

6. SOP penataan perpustakaan

7. SOP pengelolaan surat masuk.

8. SOP pengelolaan surat keluar.

9. SOP penggunaan BMN berupa Laptop dan kendaraan dinas.

10. SOP penatausahaan, pendistribusian ATK serta laporan

persediaan

11. SOP peminjaman buku-buku perpustakaan.

12. SOP perawatan barang inventaris, pengawasan, pemeliharaan,dan

pengadaan barang dan jasa


13. SOP keprotokolan dan menyiapkan fasilitas kantor

14. SOP pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2, roda 4 serta

PBB.

15. SOP pengurusan surat tertutup (rahasia)

16. SOP penggunaan rumah Negara.

17. SOP pembayaran dan validasi pajak

18. SOP pelaporan SPT tahunan wajib pajak

19. SOP laporan realisasi anggaran manual

20. SOP permohonan penghapusan BMN berupa bangunan yang akan

dibangun kembali

21. SOP permohonan penghapusan BMN berupa peralatan kantor/

meubelair

22. SOP permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas

bermotor

23. SOP pelelangan BMN tindak lanjut dari penghapusan BMN

d . Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan :

1. SOP Penerimaan Perkara (pendaftaran perkara tingkat pertama)

2. SOP Penerimaan Perkara (pendaftaran perkara tingkat banding)

3. SOP Penerimaan Perkara (pendaftaran perkara kasasi)

4. SOP Penerimaan Perkara (pendaftaran perkara peninjauan

kembali)

5. SOP Eksekusi riil, pengosongan dan pembongkaran.

6. SOP Penerimaan perkara lisan.

7. SOP Eksekusi pembayaran sejumlah uang

8. SOP Pendaftaran perkara dengan biaya cuma-cuma (prodeo)

9. SOP Sita

10. SOP Penerimaan Kontra Memori Banding

11. SOP Pemberitauan Pencabutan Banding


12. SOP Pemberitahuan Kontra Memori Banding

13. SOP Pernyataan Banding

14. SOP Pengiriman Berkas Memori Banding

15. SOP Pemeriksaan Berkas (Inzage)

16. SOP Pencabutan Permohonan Banding Pasca Pengiriman Berkas

17. SOP Pemberitahuan Putusan Sela PTA

18. SOP Penerimaan Salinan Putusan Sela PTA

19. SOP Pengarsipan Berkas dan Putusan Banding.

20. SOP Pemberitahuan Upaya Perdamaian Perkara Banding.

21. SOP Pengiriman Hasil Perdamaian Perkara Banding.

22. SOP Pemberkasan Perkara dan Minutasi

23. SOP POSBAKUM

24. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

25. SOP Penerimaan Memori Banding.

26. SOP Penerimaan Pendaftaran Permohonan Kasasi dengan Biaya

Podeo

27. SOP Pencabutan Perkara Banding ( Sebelum berkas banding

dikirim).

28. SOP Minutasi berkas perkara.

29. SOP Pembuatan/Penyampaian Akta Cerai.

30. SOP Pelaporan Perkara.

31. SOP Konsignasi.

32. SOP Pengaduan.

33. SOP Penyelesaian Perkara.


34. SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama.

35. SOP Pendaftaran Perkara Prodeo.

36. SOP Register PMH, PHS.

37. SOP Pemanggilan Para Pihak oleh JS/JSP.

38. SOP Peneyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama.

39. SOP Tata Persidangan.

40. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.

41. SOP Pengambilan Salina Putusan Penetapan Akta Cerai.

42. SOP Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama.

43. SOP Publikasi Putusan.

44. SOP Pendaftaran Banding di Pengadilan Agama.

45. SOP Pendaftaran Kasasi di Pengadilan Agama.

46. SOP Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan

Agama.

47. SOP Prosedur Mediasi.

48. SOP Laporan Penanganan Pengaduan di Pengadilan Agama.

49. SOP Sita Jaminan Eksekusi.

50. SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Departemen Luar Negeri,

Media Massa Delegasi.

51. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi pada Pengadilan Agama.

52. SOP Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Agama.

53. SOP Pengarsipan Berkas Perkara pada Pengadilan Agama.


B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI ( SKP )

Melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada

sistem penilaian Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk DP3, sekaligus

sebagai pengejawantahan pasal 12 dan pasal 20 UU Nomor 43 Tahun

1999, maka pemerintah membuat cara baru dalam menilai prestasi

kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu menggunakan metode Penilaian

Prestasi Kerja. Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-

pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian

prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektifitas dalam

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan

pangkat.

Pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia

sudah mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian

prestasi kerja PNS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis

yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai

dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil (pasal 1 ayat 2 PP No. 46

Tahuan 2011). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja Pegawai

Negeri Sipil yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam

rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi secara

keseluruhan.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil menggabungkan

antara penilaian sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian

Prilaku Kerja. Penilaian prestasi kerja tersebut terdiri dari dua unsur

yaitu SKP (Sasaran

Kerja Pegawai) dan Prilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-

masing unsur SKP sebesar 60% dan prilaku Kerja sebesar 40%. Hasil

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai

dasar pertimbangan.


Untuk SKP di Pengadilan Agama Bengkulu terbagi menjadi 5 macam

SKP sesuai dengan eselon dan jabatan yang ada, yaitu :

a. SKP eselon II terdiri dari SKP Ketua dan Wakil Ketua

b. SKP eselon III yakni SKP Panitera, SKP Sekretaris serta SKP

Wakil Panitera

c. SKP eselon IV terdiri dari :

- SKP Kasubbag Umum dan Keuangan

- SKP Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

- SKP Kasubbag Perencanaan, IT dan Perencanaan

d. SKP Staf, sejumlah 5 SKP yang terbagi menjadi 1 SKP Staf

Kepaniteraan dan 4 SKP Kesekretariatan.

e. SKP Hakim terdiri dari 13 orang.

f. SKP Kelompok Fungsional, terdiri dari:

a . SKP Panmud sebanyak 3 orang

b. SKP Panitera Pengganti sebanyak 18 orang

c. SKP Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 7 orang


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk tahun

2016 memiliki Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagai

berikut:

a. Hakim : 13 Orang

b. Panitera : 1 Orang

c. Wakil Panitera : 1 Orang

d. Panitera Muda : 3 Orang

e. Panitera Pengganti : 18 Orang

f. Jurusita/JSP : 7 Orang

Sementara untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis

Yudisial di tahun 2016 ini Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

memiliki tenaga sebagai berikut:

a. Sekretaris : 1 Orang

b. Kepala Sub Bagian : 3 Orang

c. Staf : 5 Orang

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebagai Pengadilan

tingkat pertama maka tidak berwenang untuk melakukan rekruitmen

pegawai selain pengangkatan tenaga honorer yang berjumlah 6

orang untuk formasi sopir, satpam dan cleaning service.

2. Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

tahun 2016 sebanyak 20 orang terdiri dari mutasi masuk sebanyak 9

orang dan mutasi keluar sebanyak 11 orang dengan rincian:


2.A. Mutasi Masuk

a. Drs. Johan Arifin.,SH.M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tanjung Karang Kelas IA menjadi Ketua pada Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas IA.

b. Drs. Husniadi Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Padang

Kelas IA yang pindah tugas menjadi Wakil Ketua pada

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

c. H. Gusnahari.,SH.M.H.. Hakim pada Pengadilan Agama

T an j un g P i nan g Kelas IB yang pindah tugas menjadi Hakim

pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

d. Drs. Syamsuddin.,M.H. Hakim pada Pengadilan Agama

Tanjung Karang Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim

pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

e. Sugito.S.,SH. Hakim pada Pengadilan Agama Argamakmur

Kelas IB yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan


f. Asymawi.,SH. Hakim pada Pengadilan Agama Argamakmur

Kelas IB yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan


g. Deni Ramon, SH.M.H. Kasubbag Umum dan Keuangan pada

Pengadilan Agama Curup Kelas IB yang pindah tugas menjadi

Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

h. Ariane Satri Andina, SE.,M.Ak Jurusita Pengganti Pengadilan

Agama Argamakmur Kelas IB yang pindah tugas menjadi Staf

Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

IA.

i. Debbi Irawan, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Curup Kelas IB Staf yang pindah tugas menjadi Staf pada

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.


2.B. Mutasi Keluar

a. Drs.H.Thamzil.,SH. Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

IA pindah tugas menjadi Ketua Pengadilan Agama Mataram

Kelas IA

b. Dra. Hj. Helmawati Khas Hakim pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada

Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

c. Drs. H. Sudirman H. Yusuf,S.H.M..H. Hakim pada Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim

pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.

d. Kamal Mukhtar.,S.Ag. Hakim pada Pengadilan Agama


Pengadilan Agama Jambi Kelas IA.

e. Drs. Helmi.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan

Agama Jambi Kelas IA.

f. Dra. Hj. Milfanetti.,M.HI. Hakim pada Pengadilan Agama


Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

g. Dra. Zulfiarti. Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama

Jambi Kelas IA.

h. Nurmadi Rasyid.,SH.M.H. Hakim pada Pengadilan Agama


Pengadilan Agama Jambi Kelas IA.

i. Rozali.,BA.SH.M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan

Agama Indramayu Kelas IA.


j. Indah Atmanegara.,S.HI. Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Panitera

Pengganti pada Pengadilan Agama Manna Kelas II.

k. Kasvina Melzai., S.HI. Panitera Pengganti Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Panitera

Pengganti pada Pengadilan Agama Manna Kelas II.

l. Mohamad Edwar, S.Hut, MP.MH Panitera Pengganti

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas

menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Mataram

Kelas IA.

2.C Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 9 orang, sebagai berikut :

a. TMT 1 April 2016 berjumlah 7 orang, yaitu:

- Drs. Johan Arifin.,SH.M.H. dari golongan (IV/c) ke (IV/d)

- Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dari golongan (IV/b) ke (IV/c)

- Drs. Kamardi, S.H.M.A. dari golongan (IV/b) ke (IV/c)

- Herdo Gunawan, S.H.M.H. dari golongan (III/d) ke (IV/a)

- Dra. Meli Musli Marni dari golongan (III/c) ke (III/d)

- Fauziah, S.H. dari golongan (III/c) ke (III/d)

- Desy Gustiana, S.H. dari golongan (III/c) ke (III/d)

b. TMT 1 Oktober 2016 berjumlah 2 orang, yaitu:

- H. Gusnahari.,SH.M.H. dari golongan (IV/b) ke (IV/c)

- Yulia Nengsih, S.H. dari golongan (III/b) ke (III/c)

3. Promosi Pegawai

Pada tahun 2016 pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

yang dipromosikan sebanyak 5 orang yaitu:

a. Ranti Oktarina, S.T.M.H. Staf pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan



b. Fitriansyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA menjadi Jurusita pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA.

c. Nannie Andriani, S.E. Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA menjadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA.

d. Pera Anggraini, S.E. Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA menjadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA.

e. Fitrawati, A.Md. Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

IA menjadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA.

f. Ainun Zahara Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

menjadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA.

4. Pensiun

Adapun pegawai yang masuk pada usia pensiun dan Pensiun

meninggal pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebanyak 2

orang, yaitu:

1. Drs. Kamaruddin MY.,SH.M.H Wakil Ketua Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas IA yang pensiun meninggal.

2. Zainul Arifin,SH. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang

pensiun meninggal.

B. KEADAAN PERKARA

Salah satu tujuan pembaruan peradilan (judicial reform)

yang meliputi kebijakan Mahkamah Agung RI, adalah terwujudnya

badan peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman

secara efektif dan tuntas. Prioritas pembaruan peradilan periode ini

meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu manajemen aparatur peradilan,


manajemen perkara dan pengurangan penumpukan perkara,

transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi peradilan,

manajemen keuangan serta infrastruktur, pengawasan dan sanksi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA sebagai langkah mewujudkan pembaruan peradilan

tersebut, diantaranya adalah peningkatan transparansi peradilan melalui

website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, yang dapat dengan

mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sejalan dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/SK/KMA/I/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor

0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi,

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menjalankan sistem

pemberian pelayanan melalui meja informasi berdasarkan Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor W7-

A1/789/HM.00/5/2016 tanggal 18 Mei 2016, sehingga akses antara

aparat peradilan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan

masyarakat, benar-benar hanya dapat dilakukan melalui petugas meja

informasi dan petugas meja pengaduan.

1. Rekapitulasi Perkara

Sisa Perkara Tahun 2015

Pada tahun 2015 keadaan sisa Perkara berjumlah 124 perkara

yang terdiri dari 120 perkara gugatan (contensius) dan 4 perkara

permohonan (Voluntair) adapun rincian sebagai berikut :

a. Perkara Gugatan

NO Jenis Perkara Jumlah

1 Cerai Talak 39 Perkara

2 Cerai Gugat 73 Perkara

3 Harta Bersama 4 Perkara


4 Waris 4 Perkara

Jumlah 120 Perkara

b. Perkara Permohonan


1 Perwalian 1 Perkara

2 Pengangkatan Anak 1 Perkara

3 Isbat Nikah 2 Perkara

Jumlah 4 Perkara

Perkara diterima tahun 2016

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2016 menerima

perkara sampai bulan Desember sebanyak 856 perkara yang terdiri

dari 792 perkara gugatan (contensius) dan 64 perkara permohonan

(Voluntair) adapun rincian sebagai berikut :

a. Perkara Gugatan


1 Izin Poligami 1 Perkara

2 Pembatalan Perkawinan 1 Perkara





7 Waris 1 Perkara

Jumlah 792 Perkara



1 Izin Poligami 1 Perkara

2 Perwalian 2 Perkara

3 Pengangkatan Anak 4 Perkara



Perkara diputus tahun 2016

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2016 telah

memutus perkara sebanyak 849 perkara dengan rincian sebagai

berikut :


1 Dikabulkan :

a. Cerai Talak

b. Cerai Gugat

c. Harta Bersama

d. Perwalian

e. Pengangkatan Anak

f. Isbath Nikah

g. Dispensasi Kawin

h. Wali Adhol

i. WARIS

j. Penetapan Ahli Waris

181 Perkara

505 Perkara

6 Perkara

3 Perkara

5 Perkara

17 Perkara

10 Perkara

1 Perkara

4 Perkara

14 Perkara

Jumlah 746 Perkara

2 Dicabut :

a. Izin Poligami

b. Pembatalan Perkawinan

c. Cerai Talak

d. Cerai Gugat

e. Harta Bersama

f. Istbat Nikah

g. Dispensasi Kawin

2 Perkara

1 Perkara

24 Perkara

32 Perkara

4 Perkara

3 Perkara

1 Perkara

5 Dispensasi Kawin 14 Perkara

6 Wali Adhol 2 Perkara

7 Penetapan Ahli Waris 16 Perkara

Jumlah 64 Perkara


h. Wali Adhol

i. Penetapan Ahli Waris

1 Perkara

1 Perkara

Jumlah 69 Perkara

3 Ditolak :

Cerai Gugat

Istbat Nikah

1 Perkara

1 Perkara

Jumlah 2 Perkara

4 Tidak Diterima :

a. Cerai Talak

b. Cerai Gugat

c. Harta Bersama

d. WARIS

2 Perkara

1 Perkara

1 Perkara

1 Perkara

Jumlah 5 Perkara

5 Digugurkan :

a. Cerai Talak

b. Cerai Gugat

c. Istbat Nikah

6 Perkara

6 Perkara

5 Perkara

Jumlah 17 Perkara

6 Dicoret dari Register :

a. Cerai Talak

b. Cerai Gugat

c. Harta Bersama

d. Istbat Nikah

e. Dispensasi Kawin

4 Perkara

3 Perkara

1 Perkara

1 Perkara

1 Perkara

Jumlah 10 Perkara

Sisa Perkara tahun 2016

Adapun sisa perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

tahun 2016 sebanyak 131 perkara yang terdiri dari 126 perkara

gugatan (contensius) dan 5 perkara permohonan (Voluntair) adapun

rincian sebagai berikut :


a. Perkara Gugatan





Jumlah 126 Perkara



1 Istbat Nikah 2 Perkara

2 Dispensasi Kawin 2 Perkara

3 Penetapan Ahli Waris 1 Perkara

Jumlah 5 Perkara

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Berikut rasio perkara yang diterima Majelis pada Pengadilan

Agama Bengkulu Kelas I A

No Majelis Sisa

Tahun

Lalu

Perkara

Diterima

Perkara

Diputus

Sisa

Tahun ini

1 Majelis Ekonomi

Syariah

0 0 0 0

2 Majelis A 0 28 23 5

3 Majelis B 1 45 40 6

4 Majelis C1 6 76 78 4

5 Majelis C2 14 71 75 10

6 Majelis C3 17 77 77 17

7 Majelis C4 9 85 80 14

8 Majelis C5 8 78 75 11

9 Majelis C6 12 71 70 13

10 Majelis C7 18 88 91 15


11 Majelis C8 17 85 92 10

12 Majelis C9 15 83 85 13

13 Majelis C10 7 67 61 13

14 Cabut sebelum

PMH

0 2 2 0

Jumlah 124 856 849 131

3. Putusan yang diajukan Banding

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tahun 2016 ini

menerima perkara yang diajukan Banding sebanyak 7 perkara dan

yang sudah diputus pada tingkat Banding sebanyak 7 perkara yang

terdiri dari 5 perkara yang diajukan pada tahun 2016 dan 2 perkara

yang diajukan pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding;

Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA yang dikuatkan Tk. Banding berjumlah 4 perkara yaitu:

- Perkara Tk.I Nomor 0545/Pdt.G/2015/PA.Bn putus tanggal 07

Maret 2016 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

005/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 09 Juni 2015.


Maret 2016 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

06/Pdt.G/2015/PTA.Bn tanggal 28 April 2016.


Mei 2016 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

08/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 21 Juli 2016.


Juli 2016 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

09/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 17 Oktober 2016.


Desember 2015 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

02/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 02 Maret 2016.



Desember 2015 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

01/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 10 Maret 2016.

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dbatalkan Tk Banding;

Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

I A yang dibatalkan Tk. Banding berjumlah 1 perkara.


Agustus 2016 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

12/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 07 Desember 2016.

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk Banding;

Dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

I A yang tidak diterima Tk. Banding berjumlah 0 perkara.

4. Putusan yang diajukan Kasasi


menerima perkara yang diajukan Kasasi sebanyak 4 perkara dan yang

sudah diputus pada tingkat Kasasi sebanyak 3 perkara yang terdiri dari

1 perkara yang diajukan tahun 2016 dan 2 perkara yang diajukan tahun

2015 dengan rincian sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan

Tk. Kasasi;

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan

Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi berjumlah 3 perkara yaitu :

- Perkara Tk.I Nomor 0214/Pdt.G/2015/PA.Bn putus tanggal

07 Desember 2015 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

02/Pdt.G/2016/PTA.Bn tanggal 02 Maret 2016 dan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 506.K/AG/2016 tanggal 24

Agustus 2016.


24 April 2015 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

09/Pdt.G/2015/PTA.Bn tanggal 25 Mei 2015 dan Putusan



Desember 2015.


02 Februari 2015 dengan Putusan Tk. Banding Nomor

08/Pdt.G/2015/PTA.Bn tanggal 03 Juni 2015 dan Putusan


Desember 2015.

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan

Tk. Kasasi;


Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi berjumlah 0 perkara.

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat

diterima Tk. Kasasi;


Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi berjumlah 0 perkara.

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan

Tk. Kasasi;

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan

Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi berjumlah 0 perkara.

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan

Tk. Kasasi;

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan

Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi berjumlah 0 perkara.

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali


menerima perkara yang diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 1

perkara dan yang sudah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali

sebanyak 1 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- Putusan Tk I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan di Tk

Peninjauan Kembali yaitu Perkara Tk.I Nomor


0249/Pdt.G/2015/PA.Bn putus tanggal 08 Juli 2015 dengan

Putusan Tk. Peninjauan Kembali Nomor 63.PK/AG/2016 tanggal

24 Agustus 2016.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Pengadaan Barang / Jasa

Untuk tahun Anggaran 2016, DIPA Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas IA mendapatkan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar

Rp.98.000.000,-

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pada DIPA 2016 dana untuk pemeliharaan adalah sebesar Rp.

218.920.000,- dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan gedung dan halaman kantor Rp.122.545.000,-

2. Pemeliharaan Rumah Negara Rp. 6.930.000,-

3. Pemeliharaan/ perawatan Kendaraan Dinas Rp. 6 2 .990.000,-

4. Pemeliharaan Inventaris Kantor

1). Pemeliharaan PC/ laptop/ Printer Rp. 23.200.000,-

2). Pemeliharaan AC/Genset Rp. 3.255.000,-

c. Penghapusan

Dalam tahun 2016 ini Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

telah melaksanakan penghapusan terhadap Barang Milik Negara

berupa peralatan kantor (meubelair) dengan Surat Keputusan

Kepala BUA MARI Nomor: 67.a/BUA/SK/03/2016 tanggal 24

Maret 2016.

d. Penetapan Status

Dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah

mengajukan proses pengajuan penetapan status untuk Barang

Milik Negara berupa Barang-barang Peralatan dan Mesin yang

diperoleh dari Belanja Modal Tahun 2016.


D. PENGELOLAAN BAGIAN KEUANGAN

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

telah mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor :

SP DIPA-005.01.2.308152/2016 tanggal 07 Desember 2015 Eselon

I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan nilai pagu

sebesar Rp.8.689.562.000,- (Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh

Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-

005.04.2.309123/2016 tanggal 07 Desember 2015 Eselon I Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nilai

pagu sebesar Rp. 86.200.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus

Ribu Rupiah).

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya.

Belanja pegawai DIPA tahun 2016 sebesar

Rp.7.954.409.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh

Empat Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dan sampai akhir

Desember 2016 penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar

Rp.8.390.151.070,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta

Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah) atau 105.48

persen.

Untuk Belanja Barang Operasional dan Non Operasional

alokasi dana didalam DIPA sebesar Rp.637.153.000,- (Enam Ratus

Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan

total realisasi sampai dengan Desember 2016 sebesar

Rp.636.330.800,- (Enam Ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga

puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 99,87 persen.


2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk Belanja Modal alokasi dana yang diterima di dalam

DIPA sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta

Rupiah).

Total penyerapan anggaran pada kegiatan Belanja Modal

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan Puluh

Delapan Juta Rupiah) atau 100 persen.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada DIPA 04 ini Pagu Tahun Anggaran 2016 yang dikelola

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sebesar Rp. 86.200.000,-

(Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Total penyerapan DIPA 04 ini sebesar Rp. 81.377.000,-

(Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu

Rupiah) atau 94.40 persen.

Pada urusan keuangan beberapa kewajiban yang harus

dilakukan dalam hal pelaporan antara lain membuat laporan realisasi

anggaran (manual/aplikasi) baik satker maupun laporan wilayah karena

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A adalah Koordinator Wilayah

DIPA Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Untuk periode bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Untuk

triwulan ditambah laporan PP 39, untuk laporan semesteran ditambah

dengan pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan

semua kewajiban pembuatan laporan tersebut dapat dilaksanakan tepat

waktu.

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan, Pengelolaan Teknologi Informasi dikelola oleh

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang


sebelumnya dikelola oleh Sub Bagian Umum. Hanya oleh karena

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) maka dibuat Tim IT/Website

pada Pengadilan Agama Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-A1/1145/HM.02.3/8/2016

tentang Tim IT/Website pada Pengadilan Agama Bengkulu, yang terdiri

dari pejabat terkait dan staf yang berada pada bagian-bagian. Sub Bagian

Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, memonitoring dan

mengevaluasi pembaharuan data setiap awal bulan berbentuk laporan

Monitoring yang diketahui oleh Sekretaris, selanjutnya diserahkan kepada

bagian-bagiang untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

Dalam rangka merespon kebijakan pengembangan Teknologi

Informasi yang dilakukan oleh Bagian Pengembangan Sisitem Informatika

Biro Hukum dan Humas Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

dengan tujuan mengurangi kerja manual dengan menggantikannya dengan

proses berbasis komputer melalui aplikasi yang telah dibangun dan

infrastruktur yang telah tersedia. Penerapan Teknologi Informasi di

lingkungan Peradilan Agama memprioritaskan reformasi manajemen

dibidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparasi,

akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen

keuangan serta infrastruktur dan pengawasan serta sanksi.

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai public server (pelayan publik)

dan penegakan hukum berperan membantu masyarakat umum agar mudah

memperoleh informasi secara terbuka (dari mulai proses beracara sampai

dengan pemberitahuan isi Putusan), bahkan bagi internal aparat Peradilan

Agama sendiri dapat mempermudah untuk mengakses informasi-

informasi yang up to date (dari segi administrasi sampai dengan internal

rule seperti : Perma, SEMA, keputusan aturan kebijakan pejabat, dll)

terutama yang berada di Pengadilan Tinggi Agama atau dari Dirjen

Badilag dan Mahkamah Agung RI, dan secara khusus dapat membantu

penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.


Rincian perangkat keras dan perangkat lunak sistem teknologi

informasi yang digunakan di Pengadilan Agama Bengkulu sebagai

berikut:

a) Perangkat Keras

No Jenis Barang Kondisi Jumlah

Baik Rusak

kk

(Unit)

1 Server 2 1 3 2 PC unit 12 15 27

3 Printer 21 24 45

4 Modem 2 - 2

5 LCD Projector 1 - 1

6 Scanner 1 - 1

7 Laptop 14 2 16

8 Notebook 5 - 5

9 Ultra Mobile PC 3 - 3

10 Router 3 - 3

b) Perangkat Lunak

1. Aplikasi yang digunakan untuk manajemen perkara sebagai :

- Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA)

- Sistem Informasi Penelusuran Peraka (SIPP)

- Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MA-RI)

2. Aplikasi yang digunakan manajemen Perencanaan,Informasi Teknologi

dan Pelaporan :

- Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)

- Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)

- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

F. REGULASI TAHUN 2016

Pengaturan / Regulasi yang ditetapkan oleh

Pengadilan

Agama

Bengkulu Kelas IA melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA pada tahun 2016 yaitu antara lain:

Pengaturan / Regulasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA pada tahun 2016 yaitu antara lain:


a. Bagian Kepaniteraan

- Surat Keputusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Nomor:W7-A1/817/PS.00//5/2016 tanggal 25 Mei 2016, tentang

kelompok Kerja Meja I, II, dan III.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Nomor : W7-A1/02/KU.04.2/I/2016 tanggal 4 Januari 2016

tentang Penanggung Jawab Biaya Proses.


Nomor : W7-A1/285/KU.03.2/2/2016 tanggal 2 Februari 2016

diperbaharui Nomor W7-AI/1513/KU.03.2/9/2016 tanggal 1

September 2016 tentang Panjar Biaya Perkara dan Hak-Hak

Kepaniteraan Lainnya.

b. Bagian Kesekretariatan


Nomor : W7-A1/02/KU.01/10/2016 tanggal 4 Januari 2016,

tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penanggung

Jawab Kegiatan/PPK/Pejabat Penguji SPP/Pejabat

Penandatanganan SPM, Bendahara penerimaan dan Staf

Pengelola Sebagai Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA).


Nomor : W7- A1/03/KU.01/1/2016 tanggal 04 Januari 2016

tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

PNBP pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016.


Nomor : W7- A1/167/KP.04.6/1/2016 tanggal 14 Januari 2016

tentang Penunjukan Tim Koordinator Penyusunan Laporan

Keuangan Tingkat Wilayah berkaitan dengan Kode Anggaran

005.03, 005.04, dan 005.05 tahun 2016.


BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

A. INTERNAL

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan

membandingkan antara hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil

yang diinginkan (das sollen). Hal ini disebabkan antara kedua hal

tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan dalam

bahasa inggris disebut controlling. Dikatakan bahwa “the modern

concept of control provides a historical record of what happened

and provides date the enable the executive to take corrective steps”.

Ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan

seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga

mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai

tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Sejalan dengan konsep pembaruan pengadilan (judicial reform)

dalam reformasi birokrasi, maka untuk menjamin terlaksananya tugas

pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA secara

baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada

di Indonesia, telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang melalui

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-

A1/1326/PS.01/9 /2016, sebagai berikut:

1. Drs. Husniadi / Wakil Ketua, Sebagai Koordinator Pengawasan

2. Drs. Syamsuddin.,M.H./ Hakim Madya Utama, Hakim Pengawas

Bidang Pelayanan Publik.

3. Drs. Riduan Ronie Coprin / Hakim Madya Utama, Hakim Pengawas

Bidang Ketertiban, kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan, Kerapian,

serta Kecepatan, ketepatan penanganan perkara.

4. Drs. Musiazir/ Hakim Utama Muda, Hakim Pengawas Bidang

Administrasi Kepegawaian.


5. Sugito.S.,SH./ Hakim Madya Muda, Hakim Pengawas Bidang

Manajemen Peradilan.

6. Drs. Sarijan M.D.M.H./ Hakim Utama Muda, Hakim Pengawas

Bidang Minutasi Perkara, pelaksanaan putusan serta Pola

pemberkasan dan kearsipan perkara.

7. Dra. Fauza M./ Hakim Madya Utama, Hakim Pengawas Bidang

Register Perkara dan pola keuangan perkara.

8. Asymawi.,SH./ Hakim Madya Muda, Hakim Pengawas Bidang

Pola BINDALMIN.

9. Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H./ Hakim Utama Muda, Hakim

Pengawas Bidang Administrasi Keuangan

10. H. Gusnahari.,SH.M.H./ Hakim Madya Muda, Hakim Pengawas

Bidang Pola Pelaporan Perkara.

11. Drs. Kamardi, S.H.M.A./ Hakim Madya Utama, Hakim Pengawas

Bidang Pola Bindalmin, Register Perkara dan Aplikasi SIPP,

Website, SIADPA dan Administrasi Umum.

12. Nusri Batubara, S.Ag., S.H./ Hakim Madya Utama, Hakim

Pengawas Bidang Tata Persuratan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Sedangkan koordinator pengawasan kantor secara keseluruhan

dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Dalam pelaksana tugasnya Hawasbid melakukan pengawasan sesuai

bidangnya dan menyampaikan laporannya kepada Wakil Ketua selaku

koordinator pengawasan setiap tiga bulan sekali. Wakil Ketua merekap

laporan Hawasbid tersebut dan menyampaikan laporannya kepada

Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

B. Evaluasi

Evaluasi hasil Temuan Hakim Pengawas Bidang ini

dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui capaian target dari

program kerja tahun 2016 dari


masing masing bidang, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan,

sehingga bisa diketahui hasil kerja masing-masing bidang tersebut.

Berdasarkan pengawasan dan pembinaan para Hakim

Pengawas Bidang baik pada kepaniteran maupun kesekretariatan

secara umum sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada yang

perlu diperbaiki baik bidang Kepaniteraan maupun bidang

kesekretariatan sehingga dimasa yang akan datang mudah-mudahan

Pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, cepat dan transparan

serta acountable dengan Administrasi yang baik, tertib dan teratur

sesuai aturan yang berlaku.


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Program kerja Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA tahun 2016

secara umum telah terlaksana dengan baik walaupun disadari belum

secara maksimal karena kendala yang dihadapi baik karena masih

kurangnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia maupun dana, fasilitas

dan sarana yang terbatas kedepan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

IA akan terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan

fungsi.

B. REKOMENDASI

1. Dengan semakin beragamnya aplikasi dan teknologi informasi yang

digunakan dalam pelaksanaan tugas baik di bidang teknis maupun non

teknis maka kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat

mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan IT (Informasi

Teknologi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Pegawai dan

Operator.

2. Untuk meningkatkan Meningkatkan kenyamanan dan keamanan para

pencari keadilan dan masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama

Bengkulu Kelas IA maka diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang

memadai untuk itu Pengadilan Agama Bengkulu sangat mengharapkan

adanya ketersediaan dana dan tempat/lokasi untuk meningkatkan

fasilitas pelayanan publik yang sudah ada sekarang.

.

LAMPIRAN

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1 2 3 4 5 6

1

308152

Rp. 8.591.562.000,-

Rp. 9.026.481.870,-

Rp. (336.919.870),-

REKAPITULASI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

PADA PENGADILAN TK PERTAMA


NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1 2 3 4 5 6

1

308152

Rp. 98.000.000,-

Rp. 98.000.000,-

Rp. 0,-

REKAPITULASI PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG RI

PADA PENGADILAN TK PERTAMA


REKAPITULASI PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA


NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

KET

1 2 3 4 5 6

1

309123

Rp. 86.200.000,-

Rp. 81.377.000,-

Rp. 4.823.000,-

DATA PERKARA YANG DITERIMA

PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A

TAHUN 2016

N

O

M

O

R

BULAN

A. PERKAWINAN

B.

Ek

on

om

i S

yar

i'ah

C.

Kew

aris

an/G

ug

atan

War

is

D.

Was

iat

E.

Hib

ah

F.

Wak

af

G.

Zak

at/I

nfa

q/S

ho

daq

oh

H.

P3

HP

/Pen

etap

an A

hli

War

is

I. P

eng

ang

kat

an A

nak

J. L

ain

-lai

n

Ju

mla

h

Kete

ra

ng

an

*

)

Izin

Po

ligam

i

Pen

ceg

ahan

Per

kaw

inan

Pen

ola

kan

Per

k.

Ole

h P

PN

Pem

bat

alan

Per

kaw

inan

Kel

alai

an a

tas

Kew

ajib

an S

uam

i/Is

tri

Cer

ai

Tal

ak

Cer

ai

Gu

gat

Har

ta B

ersa

ma

Pen

gu

asaa

n A

nak

/Had

ho

nah

Naf

kah A

nak

Ole

h I

bu

/Gu

gat

an n

afk

ah

an

ak

Hak

-hak

bek

as I

stri

Pen

ges

ahan

An

ak

Pen

cab

uta

n K

ek.

Ora

ng T

ua

Per

wal

ian

/Pen

un

juk

an W

ali

Pen

cb.

Kek

uas

aan

Wal

i

Pen

un

j. O

rang

Lai

n S

bg

Wal

i

Gan

ti R

ug

i T

hd W

ali

Asa

l U

sul

An

ak

Pen

. K

awin

Cam

pu

ran

Isb

ath

Nik

ah

Izin

Kaw

in

Dis

pen

sasi

Kaw

in

Wal

i A

dh

ol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Januari - - - - - 23 62 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - 90 -

2 Februari - - - - - 20 47 - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - 70 -

3 Maret - - - - - 16 49 1 - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 4 - - - 73 -

4 April - - - 1 - 14 54 3 - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - 76 -

5 Mei - - - - - 16 53 1 - - - - - - - - - - - 21 - 2 - - - - - - 2 - - - 95 -

6 Juni 1 - - - - 15 38 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - 56 -

7 Juli - - - - - 14 35 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 51 -

8 Agustus - - - - - 25 55 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 84 -

9 September - - - - - 20 50 1 - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - 2 - - - 76 -

10 Oktober - - - - - 21 38 1 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 62 -

11 Nopember 1 - - - - 26 39 3 - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - 2 - - - 74 -

12 Desember - - - - - 15 28 1 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - 1 - - - 49 -

JUMLAH 2 - - 1 - 225 548 14 - - - - - 2 - - - 4 - 27 - 14 2 - 1 - - - 16 - - - 856 -

DATA PERKARA YANG DIPUTUS


TAHUN 2016

N

O

M

O

R

JENIS

PERKARA

BULAN Sis

a B

ula

n L

alu

Per

kar

a yan

g d

iter

ima

Jum

lah

Dic

ab

ut

A. PERKAWINAN

B.

Ek

on

om

i S

yar

i'ah

C.

Kew

aris

an

D.

Was

iat

E.

Hib

ah

F.

Wak

af

G.

Zak

at/I

nfa

q/S

ho

daq

oh

H.

P3

HP

/Pen

etap

an A

hli

War

is

I. P

engan

gkat

an A

nak

J. L

ain

-lai

n

Dit

ola

k

Tid

ak d

iter

ima

Gu

gu

r

Dic

ore

t dar

i R

egis

ter

Ju

mla

h

Sis

a A

kh

ir T

ah

un

Izin

Po

lig

am

i

Pen

cegah

an P

erk

aw

inan

Pen

ola

kan

Per

k.

Ole

h P

PN

Pem

bat

alan

Per

kaw

inan

Kel

alai

an a

tas

Kew

ajib

an S

uam

i/Is

tri

Cer

ai T

alak

Cer

ai G

ug

at

Har

ta B

ersa

ma

Pen

guas

aan

An

ak/H

ad

ho

nah

Naf

kah

Anak

Ole

h I

bu

Hak

-hak

bek

as I

stri

Pen

ges

ahan

An

ak

Pen

cabu

tan

Kek

. O

rang

Tu

a

Per

wal

ian

Pen

cb.

Kek

uas

aan W

ali

Pen

un

j. O

rang

Lai

n S

bg

Wal

i

Gan

ti R

ug

i T

hd W

ali

Asa

l U

sul

An

ak

Pen

. K

awin

Cam

pu

ran

Isbat

h N

ikah

Izin

Kaw

in

Dis

pen

sasi

Kaw

in

Wal

i A

dh

ol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 Januari 124 90 214 5 - - - - - 17 38 - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 66 148

2 Februari 148 70 218 5 - - - - - 22 41 - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 1 74 144

3 Maret 144 73 217 4 - - - - - 14 48 - - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 2 2 78 139

4 April 139 76 215 2 - - - - - 13 31 - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - - 3 - - - - 1 1 - 54 161

5 Mei 161 95 256 6 - - - - - 14 57 3 - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 84 172

6 Juni 172 56 228 6 - - - - - 17 53 1 - - - - - - - - - - - 12 - 2 - - 1 - - - 2 - - - - - - - 94 134

7 Juli 134 51 185 2 - - - - - 8 29 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 7 2 49 136

8 Agustus 136 84 220 9 - - - - - 11 49 2 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - 2 1 1 78 142

9 September 142 76 218 6 - - - - - 19 39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - 1 1 69 149

10 Oktober 149 62 211 7 - - - - - 17 43 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 1 70 141

11 Nopember 141 74 215 10 - - - - - 13 39 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 2 - - - - - 1 - 67 148

12 Desember 148 49 197 7 - - - - - 16 38 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 1 1 1 - 66 131

JUMLAH 124 856 980 69 - - - - - 181 505 6 - - - - - 3 - - - 5 - 17 - 10 1 - 4 - - - 14 - - - 2 5 17 10 849 131

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS

PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING

PROPINSI : BENGKULU

N

O

SATKER

JUMLAH

HAKIM

KETERANGAN PERDATA

A Masuk Putus Sisa 1 2 6 7 8 9 1

0

1

PA Bengkulu 980 849 131 13

124 sisa perkara

tahun lalu

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI

PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING

PROPINSI : BENGKULU

N

O

SATKER

JUMLAH

PANITERA

KET

PERDATA

Masuk

Minutasi

Selesai

Minutasi

Sisa

1 2 6 7 8 9 10

1

PA Bengkulu 849 818 0 23

1 Panitera, 1

Wakil Panitera, 3

Panitera Muda,

dan 18 Panitera

Pengganti

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. 10 TAHUN 1983 jo PP. 45 TAHUN 1990

PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU

TAHUN 2016

No. Bulan

Jenis Perkara

Jum

lah

Diputus Sisa PERKARA YANG DIPUTUS

Ket.

Izin

Po

lig

ami

Cer

ai T

alak

Cer

ai G

ug

at

Izin

Po

lig

ami

Cer

ai T

alak

Cer

ai G

ug

at

Izin

Po

lig

ami

Cer

ai T

alak

Cer

ai G

ug

at

Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon

Ada Izin

Pejabat

Tidak

Ada Izin

Pejabat

Ada

Persetu-

juan

Pejabat

Tidak

ada

Persetu-

juan

Pejabat

Sis

a

Ter

ima

Sis

a

Ter

ima

Sis

a

Ter

ima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Januari - - 12 6 4 6 28 - 5 2 - 13 8 3 - 3 2 - -

2 Februari - - 13 1 8 6 28 - 4 3 - 10 11 6 - 1 3 - -

3 Maret - - 10 3 11 11 35 - 1 9 - 12 13 7 - 2 2 - -

4 April - - 12 3 13 6 34 - 3 5 - 12 14 2 1 2 4 - -

5 Mei - - 12 4 14 11 41 - 3 8 - 13 17 8 - 4 3 - -

6 Juni - - 13 4 17 10 44 - 5 6 - 12 21 7 - 2 6 - -

7 Juli - - 12 1 21 5 39 - 1 8 - 12 18 6 0 3 4 - -

8 Agustus - - 12 7 18 9 46 - 4 10 - 15 17 6 1 2 6 - -

9 September - - 15 4 17 9 45 - 6 6 - 13 20 5 1 1 7 - -

10 Oktober - - 13 6 20 7 46 - 3 9 - 16 18 6 - 3 5 - -

11 November - - 16 4 18 8 46 - 2 7 - 18 19 4 - 3 5 - -

12 Desember - - 18 5 19 9 51 - 3 6 - 20 22 4 2 2 2 - -

Jumlah - - - 7 48 5 97 157 - 40 79 - 15 23 64 5 28 49 -

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU

TAHUN 2016

N O

M O

R

B U L A N

PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

ZIN

A

MA

BU

K

MA

DA

T

JUD

I

ME

NIN

GG

AL

KA

N S

AL

AH

SA

TU

PIH

AK

DIH

UK

UM

PE

NJA

RA

PO

LIG

AM

I

KD

RT

CA

CA

T B

AD

AN

PE

RS

EL

ISIH

AN

DA

N

PE

RT

EN

GK

AR

AN

TE

RU

S

ME

NU

RU

S

KA

WIN

PA

KS

A

MU

RT

AD

EK

ON

OM

I

JUM

LA

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Januari 24 26 5 55

2 Februari 14 34 11 59

3 Maret 10 2 2 28 18 60

4 April 4 60 2 5 71

5 Mei 10 29 2 41

6 Juni 27 48 6 81

7 Juli 9 23 4 36

8 Agustus 9 43 11 63

9 September 11 26 15 52

10 Oktober 15 5 26 11 57

11 November 15 34 12 61

12 Desember 17 20 12 49

Jumlah 0 0 0 0 165 0 0 7 2 397 2 0 112 685

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

TAHUN 2016

No Bulan Saldo Penerimaan bulan

ini

Uang terpakai Uang Yang

Dikembalikan

Saldo Akhir Keterangan

Awal Pelaporan ke Para Pihak Bulan

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Januari Rp 41,141,000.00 Rp 47,498,000.00 Rp 34,045,000.00 Rp 6,895,000.00 Rp 47,699,000.00 -

2 Februari Rp 47,699,000.00 Rp 38,700,000.00 Rp 30,975,000.00 Rp 11,030,000.00 Rp 44,394,000.00 -

3 Maret Rp 44,394,000.00 Rp 55,163,000.00 Rp 35,642,000.00 Rp 8,224,000.00 Rp 55,691,000.00 -

4 April Rp 55,691,000.00 Rp 38,713,000.00 Rp 33,216,000.00 Rp 8,263,000.00 Rp 52,925,000.00 -

5 Mei Rp 52,925,000.00 Rp 32,187,000.00 Rp 26,500,000.00 Rp 7,745,000.00 Rp 50,867,000.00 -

6 Juni Rp 50,867,000.00 Rp 32,074,000.00 Rp 30,881,000.00 Rp 6,879,000.00 Rp 45,181,000.00 -

7 Juli Rp 45,181,000.00 Rp 20,782,000.00 Rp 21,514,000.00 Rp 3,974,000.00 Rp 40,475,000.00 -

8 Agustus Rp 40,475,000.00 Rp 47,639,000.00 Rp 35,117,000.00 Rp 7,147,000.00 Rp 45,850,000.00 -

9 September Rp 45,850,000.00 Rp 61,560,000.00 Rp 38,044,000.00 Rp 10,552,000.00 Rp 58,814,000.00 -

10 Oktober Rp 58,814,000.00 Rp 34,459,000.00 Rp 35,631,000.00 Rp 7,602,000.00 Rp 50,040,000.00 -

11 November Rp 50,040,000.00 Rp 43,294,000.00 Rp 38,632,000.00 Rp 7,749,000.00 Rp 46,953,000.00 -

12 Desember Rp 46,953,000.00 Rp 34,581,000.00 Rp 34,931,000.00 Rp 9,217,000.00 Rp 37,386,000.00 -

Jumlah Rp 41,141,000.00 Rp 486,650,000.00 Rp 395,128,000.00 Rp 95,277,000.00 Rp 37,386,000.00 -

LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN POSBAKUM


TAHUN 2016

NO BULAN PAGU AWAL

PAGU

REVISI

REALISASI s/d

BULAN

REALISASI BULAN

INI JUMLAH SISA TARGET

JUMLAH KETERANGAN

(Rp) (Rp) LALU (Rp) (Rp) (Rp) LAYANAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Januari Rp 76.000.000 - Rp - - Rp 76.000.000 760 jam

2 Februari - - - - Rp 76.000.000 - 5 perkara 35 jam 16 menit

3 Maret - - - Rp 4.750.000 Rp 4.750.000 Rp 71.250.000 - 34 perkara 100 jam 3 menit

4 April - - Rp 4.750.000 Rp 14.250.000 Rp 19.000.000 Rp 57.000.000 - 50 perkara 118 jam 55 menit

5 Mei - - Rp 19.000.000 Rp 9.500.000 Rp 28.500.000 Rp 47.500.000 - 72 perkara 125 jam 29 menit

6 Juni - - Rp 28.500.000 Rp 9.500.000 Rp 38.000.000 Rp 38.000.000 - 43 perkara 83 jam 26 menit

7 Juli - - Rp 38.000.000 Rp 9.500.000 Rp 47.500.000 Rp 28.500.000 - 45 perkara 113 jam 3 menit

8 Agustus - - Rp 47.500.000 Rp 9.500.000 Rp 57.000.000 Rp 19.000.000 - 76 perkara 102 jam 37 menit

9 September - - Rp 57.000.000 Rp 9.500.000 Rp 66.500.000 Rp 9.500.000 - 51 perkara 119 jam 29 menit

10 Oktober - - Rp 66.500.000 Rp 4.750.000 Rp 71.250.000 Rp 4.750.000 - 0 perkara 0,0

11 November - - Rp 71.250.000 Rp - Rp 71.250.000 Rp 4.750.000 - 0 perkara 0,0

12 Desember - - Rp 71.250.000 Rp - Rp 71.250.000 Rp 4.750.000 - 0 perkara 0,0

Jumlah Rp 76.000.000 Rp

- Rp 71.250.000 Rp 71.250.000 Rp 71.250.000 Rp 4.750.000 760 jam 376 perkara 798 jam 3 menit

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA


TAHUN 2016

NO BULAN PAGU AWAL

PAGU

REVISI

REALISASI s/d

BULAN

REALISASI BULAN

INI JUMLAH SISA TARGET JUMLAH

(Rp) (Rp) LALU (Rp) (Rp) (Rp) PERKARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Januari Rp 6.000.000 - - - Rp 6.000.000 - 20 -

2 Februari - - Rp 978.000 Rp 978.000 Rp 5.022.000 - - 3

3 Maret - - Rp 978.000 Rp 1.971.000 Rp 2.949.000 Rp 3.051.000 - 6

4 April - - Rp 2.949.000 Rp 978.000 Rp 3.927.000 Rp 2.073.000 - 3

5 Mei - - Rp 3.927.000 Rp 1.000.000 Rp 4.927.000 Rp 1.073.000 - 3

6 Juni - - Rp 4.927.000 - Rp 4.927.000 Rp 1.073.000 - 0

7 Juli - - Rp 4.927.000 Rp 1.000.000 Rp 5.927.000 Rp 73.000 - 3

8 Agustus - - Rp 5.927.000 - Rp 5.927.000 Rp 73.000 - 0

9 September - - Rp 5.927.000 - Rp 5.927.000 Rp 73.000 - 0

10 Oktober - - Rp 5.927.000 - Rp 5.927.000 Rp 73.000 - 0

11 November - - Rp 5.927.000 - Rp 5.927.000 Rp 73.000 - 0

12 Desember - - Rp 5.927.000 - Rp 5.927.000 Rp 73.000 - 0

Jumlah Rp 6.000.000 Rp

- Rp 5.927.000 Rp 5.927.000 Rp 5.927.000 Rp 73.000 20 18

REKAPITULASI HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA

(HHKL) PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU

TAHUN 2016

N

o.

Bulan

HH

KL

Penyerah

an

turunan/

salinan

putusan/

penetapa

n

pengadila

n

Hak

Redaksi

Memperlih

atk an surat

kepada

yang

berkepentin

ga n

mengenai

surat-surat

yang

tersimpan

kepaniteraa

n

Mencarik

an surat

kepada

yang

tersimpan

di arsip

yang tidak

dimintaka

n turunan

Pembuatan

akta

dimana

seorang

menyataka

n menerima

keputusan

dalam

perkara

pelanggara

n

Penyitaan/

eksekusi

barang

yang

bergerak

atau yang

tidak

bergerak

untuk

pencatatan

pencabuta

n sesuatu

penyitaan

di dalam

berita

turunan

Melakuk

an

penjuala

n dimuka

umum/

lelang

atas

perintah

pengadil

an

Penyimpana

n dan

penyerahan

kembali

uang atau

surat

berharga

yang

disimpan di

kepaniteraan

Legalisa

si

tandatang

an

Pencatatan

pembuatan

akta yang

bukan

keputusan

pengadilan

Sesuatu

penyeraha

n akta di

kepanitera

an

yang

dilakukan

didalam hal

yang

diharuskan

menurut

hukum

Penyer

ahan

akta

tersebu

t diatas

paniter

a/ juru

sita

Penyera

ha n

surat

dari

berkas

perkara

Akta asli

yang dibuat

kepaniteraa

n

Legalisa

si dari

satu

atau

lebih

tanda

tangan

didalam

akta

Pend

aftar

an

surat

kuas

a

untu

k

mew

akili

piha

k

yang

berp

erkar

a

Biaya

pembuat

an surat

kuasa

insidentil

Pengesah

an surat

dibawah

tangan

Uang

leges

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

4

15 16 17 1

8

19 20 21

1 Januar

i

52.800 70.000 115.000 115.000 115.000 300.000 767.800 52.800

2 Februa

ri

15000 120000 55000 55000 55000 125000 70000 495000 15000

3 Maret 310000 310000

4 April 587400 125000 765000 765000 765000 230000 3237400 587400

5 M

ei

625200 210000 960000 960000 960000 290000 4005200 625200

6 Juni 417300 290000 525000 525000 525000 130000 2412300 417300

7 Ju

li

129300 130000 145000 145000 145000 30000 724300 129300

8 Agustus

263700 205000 380000 380000 380000 110000 1716700 263700

9 September

259500 345000 395000 395000 395000 60000 1849500 259500

10 Oktober

110400 325000 270000 270000 270000 200000 1445400 110400

11 November

153000 55000 250000 250000 250000 120000 1078000 153000

12 Desemb

er

116400 450000 345000 345000 345000 20000 1621400 116400

Jumlah 615.000 2730000 2635000 0 0 0 0 0 0 4060000 4205000 145000 0 4205000 125000 0 0 1560000 19663000

LAPORAN PELAYANAN TERPADU


TAHUN 2016

NO

SATKER

TEMPAT

PELAKSANAAN

WAKTU

PELAKSANAAN

JUMLAH PERKARA ITSBAT

NIKAH YANG DISIDANGKAN

JUMLAH BUKU NIKAH YANG

DIKELUARKAN OLEH KUA

JUMLAH AKTA

KELAHIRAN

YANG

DIKELUARKAN

DUKCAPIL

KET

KABUL

TOLAK

SUAMI

ISTRI

N

I

H

I

L

PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A JI. Basuki Rahmat No. 11 Bengkulu

Telp. (0736) 21225

Website : www.pa-bengkulukota.go.id

E-Mail : [email protected]

2016

http://www.pa-bengkulukota.go.id/

mailto:[email protected]

Documents

LAPORAN TAHUNAN 2016 - pa-bengkulukota.go.id · Laporan tahunan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban ... kerja pada unit kerja yang bersangkutan. ... SOP Penjatuhan Hukuman