LAPORAN TAHUNAN 2017 - pa-takalar.go.id tahunan/2018/laporan... · dijadikan tolak ukur dan evaluasi kinerja bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Takalar ditahun-tahun berikutnya

LAPORAN

TAHUNAN

2017

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 5 takalar, Telpon/Fax : 0418-21022 Kode Pos . 92221

WEBSITE: pa-takalar.go.id, Email : [email protected]/[email protected]

LAPTAH PA TAKALAR 2017 i

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang

telah dilimpahkan kepada kita semua terutama nikmat berupa kesehatan yang

diberikan Allah SWT sebab tanpa karunia-NYA kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam

kehidupan ini, termasuk dalam penyusunan laporan tahunan 2017 ini. Sholawat dan

salam semoga dilimpahkan kepada Baginda rasululah SAW, keluarga serta para

sahabatnya, para pengikutnya sampai pada kita semua umatnya yang senantiasa

mentatai Sunnah-sunnahnya.

Laporan tahunan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik

berdasarkan kumulasi dari semua pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2017, baik pada

tataran administrasi keperkaraan maupun administrasi kesekretariatan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terselesaikannya laporan

tahunan ini tidak lepas dari kerja sama yang baik dari semua pihak. Pada kesempatan

ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada para hakim, pejabat fungsional dan struktural serta para

pegawai atas kerja sama yang baik dalam penyusunan laporan tahunan ini.

Akhir kata, kami selaku pimpinan berharap agar laporan tahunan ini dapat

dijadikan tolak ukur dan evaluasi kinerja bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama

Takalar ditahun-tahun berikutnya. Semoga Allah SWT senantiasi melimpahkan

rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua. Amiin.

Takalar, Januari 2018 Ketua Dra. Kartini NIP.195912311994032008

LAPTAH PA TAKALAR 2017 ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

PENDAHULUAN …………………………………………………………………

A. STRUKTUR ORGANISASI …………………………………………………

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ………………….

- Sasaran Kinerja pegawai (SKP) …………………………………

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ……………………………………

- Akreditasi penjaminan Mutu 9Sertifikasi ISO

Pengadilan) ………………………………………………………….

- Sidang Keliling Pelayanan Terpadu ……………………………

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) ……………

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………………………………………

A. Sumber Daya Manusia……………………………………………………..

- Mutasi------------------------------------------------------------

- Promosi ---------------------------------------------------------

- Pensiun……………………………………………………………………..

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti

Diklat)……………………………………………………………………….

B. PENYELESAIAN PERKARA………………………………………………..

- Jumlah Sisa perkara yang Diputus………………………………

- Jumlah perkara yang Diputus Tepat waktu………………

- Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum

Banding, Kasasi Dan PK…………………………………………..

i

ii

1-5

5-39

39-57

58-63

63

63-64

65-67

68-70

71

71-79

80

80-81

81

82-83

83-84

84-86

86-87

87

LAPTAH PA TAKALAR 2017 iii

BAB IV

BAB V

- Jumlah perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi………

C. PENGELOLAAN SARAN DAN PRASARANA………………………

D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS

DAN NON TEKNIS)…………………………………………………………

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP……………

- Publikasi perkara (One day one publish)

F. REGULASI TAHUN 2017……………………………………………………

PENGAWASAN……………………………………………………………………

A. INTERNAL………………………………………………………………………..

B. EVALUASI…………………………………………………………………………

PENUTUP…………………………………………………………………………...

A. KESIMPULAN…………………………………………………………………..

B. SARAN………………………………………………………………………………

LAMPIRAN PERKARA

87-88

88-96

96-101

102

102-106

107

107-108

108

109

109-110

110

Laptah pa takalar 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Pasal 49 Ayat 1 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragam islam di bidang: (a) perkawinan; (b)

kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam; (c) wakaf

dan shadaqah yang telah menjadi hukum posistif di Indonesia. Kemudian

terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah memebawa perubahan besar dalam

eksistensi Lemabaga Peradilan Agama. Salah satu perubahan tersebut yakni

adanya penambahan kewenangan lembaga peradilan Agama dalam bidang

ekonomi syariah sebagaimana yang tertuang pada pasal 49 huruf (i).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Takalar bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, Waris,

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan, ekonomi syariáh.

Pengadilan Agama Takalar terbentuk sejak lahirnya Peraturan

Pemerintah nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama

Syariyah di luar Jawa-Madura, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober

1957, yang terdapat pada Lembaran Negara Nomor 99.

Pengadilan Agama Takalar berkedudukan dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, terletak di Kabupaten Takalar yang

merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan.

Populasi penduduk Kabupaten Takalar tersebar dalam 9 (Sembilan) kecamatan

yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, yakni: Kecamatan

Pattallassang, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong , Kecamatan

Galesong Utara, , Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan


Polongbangkeng utara Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu dan

Kecamatan Mangarabombang.

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Takalar telah berhasil meraih

Serifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan dengan predikat A (excellent)

yang diserahkan oleh Ketua mahkamah AGung Republik Indonesia pada tangggal

28 Nopember 2017 di Hotel Clarion Makassar. Dengan diraihnya sertifikat

tersebut diharapkan stake holder pada Pengadilan Agama Takalar terus

bertranformasi menuju kea rah yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya

para pencari keadilan, Pengadilan Agama Takalar dalam beberapa tahun telah

melaksanakan sidang di luar gedung kantor Pengadilan (sidang keliling).

Kegiatan ini sangat membantu masyarakat khususnya para pencari keadilan yang

wilayahnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Takalar namun persidangan akan

dilaksanakan di tempat yang dekat wlayah para pencari keadilan. Hal ini tentu

saja memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Selain itu juga, Pengadilan Agama Takalar memberikan bantuan

pembebasan biaya perkara bagi masyarak miskin (perkara prodeo) dalam

beberapa tahun ini dan juga berupaya antisipatif dalam menyikapi dan

menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan

Kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum dalam bentuk ikut serta aktif

memberikan penyuluhan hukum yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten

Takalar.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal,

Pengadilan Agama Takalar melaksanakan pengawasan internal bagi para pejabat

dan aparaturnya. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan sumber daya

manusianya diantaranya mengikutertakan berbagai bentuk pendidikan dan

pelatihan, baik pada tataran diklat fungsional, structural serta diklat lainnya. Hal

tersebut merupakan upaya menghasilkan aparatur hukum yang cakap, cerdas


dan professional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

(tupoksi) itu sendiri, termasuk diklat kepemimpinan, diklat aplikasi SAIBA, SIMAK-

BMN, SIKEP, RKA-KL , diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan diklat

bendahara serta SIPP di bidang perkara.

Dalam hal Peningkatan sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Takalar

senantiasa mengadakan perbaikan dan peningkatan fasilitas kantor yang

memadai untuk menunjang kinerja diantaranya :

pengadaan meubelair, pengadaan alat pengolah data untuk kesekretariatan

dan kepaniteraan sebagai pendukung SIPP .

Penyediaan fasilitas ruang tunggu untuk pendaftaran, ruang tunggu untuk

sidang, ruang bermain anak, ruang menyusui (laktasi) serta fasilitas lainnya

yang dibutuhkan bagi para pencari keadilan seperti air minum, televise,

toilet dan televisi serta mushollah.

Pengadilan Agama Takalar dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya dituntut adanya suatu proses peradilan yang cepat, sederhana

dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan kebijakan yang tidak bisa

ditawar lagi dan harus direalisasikan oleh seluruh aparat dan para hakim.

Lahirnya Keputusan ketua mahkamah Agung RI Nomor

KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua pengadilan Tingkat banding

dan Ketua Pengadilan Tinggkat pertama dalam melaksanakan Tugas pengawasan

merupakan langkah nyata dan keseriusan MAhkamah Agung RI menindaklanjuti

cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003. Selain itu juga,

untuk menjamin pemenuhan hak public yang berkaitan dengan prinsip

keterbukaan maka pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung

mengeluarkan Surat keputusan Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang

Keterbukaan informasi di Pengadilan. Keputusan tersebut memberikan jaminan


terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang oleh

Pengadilan.

Kemudian untuk penegakkan disiplin kerja bagi aparat peradilan dalam

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang

optimal, maka diterbitkannya Peraturan mahkamah Agung, yaitu:

1. PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakkan Disiplin hakim

2. PERMA nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan Atasan

langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di

Bawahnya.

3. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penagngan Pengaduan

(Whistleblowing System).

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian

dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya

gerakan perubahan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi

kebiajakan Pengadilan Agama Takalar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

kewenangannya dengan beberapa penyesuaian. Dalam rangka mewujudkan

kebijakan umum tersebut, Pengadilan Agama Takalar telah menetapkan visi dan

misi sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

VISI DAN MISI

Setiap organisasi tentunya mempunyai visi yang didalamnya berisikan

suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra

yang ingin diwujudkan oelh suatu organisasi, begitu pula halnya dengan

Pengadilan Agama Takalar. Dalam merumuskan visinya, pengadilan Agama

Takalar menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI “ TERWUJUDNYA

BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang dicanangkan untuk tahun

2010-2035, sebagai hasil Rapat kerja nasional Mahkamah Agung Tahun 2009.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Mahkamah Agung RI sebagai


berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi badan peradilan.

Agar terdapat kesinambungan dalam menetukan langkah-langkah

strategis Kemudian visi dan misi Mahakamah Agung RI tersebut diadopsi oleh

Pengadilan Agama Takalar . Adapun Visi Pengadilan Agama Takalar, Yaitu:

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Takalar menetapkan

misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi badan peradilan.

Rencana Strategis (RENSTRA)

Salah satu unsur dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

adalah penyusunan rencana stretegis. Penyusunan rencana strategis ini

merupakan suatu proses yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memprhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

Penyususnan rencana strategis Pengadilan Agama Takalar tidak

terlepas dari Blue print Mahkamah Agung RI dan hasil Rekernas Mahakamah

Agung RI.

Rencana strategis Pengadilan Agama Takalar ini merupakan rumusan

strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga

peradilan dalam wilayah hukumnya serta peningkatan pelayanan hukum kepada

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAKALAR YANG AGUNG


masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan

perkembangan hukum dan masyarakat di kabupaten Takalar, kondisi internal

organisasi Pengadilan Agama Takalar serta memperhatikan kondisi

perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.

Adapun maksud penyusunan rencana strategis Pengadlan Agama

Takalar Tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan serta kondisi lima

tahun kedepan Pengadilan Agama Takalar yang akan diwujudkan

melelaui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) peradilan

sebagai pelayanan hukum yang prima.

2. Memberikan acuan atua landasan kepada masyarakat (stakeholder)

pencari keadilan sebagai konstribusi positif dalam pembangunan hukum

di kabupaten Takalar sebagai wilayah yuridiksi Pengadlan Agama Takalar.

3. Sebagai acuan dalam pelaksanan pertanggungjawaban pimpinan

Pengadilan Agama Takalar dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi peradilan yang bermuara pada upaya mewujudkan

supremasi hukum.

Adapaun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Tersusunya dokumen perencanaan strategis Pengadilan Agama Takalar

yang berfokus pada skala prioritas strategis dalam wilayah hukum

Kabupaten Takalar.

2. Tersususnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama

Takalar serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi peradilan.

3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergita kebijakan dan program

Pengadlan Agama Takalar

7

LAPTAH – PA TAKALAR 2017

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Lahirnya keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, tanggal 30

Juni 2004 merupakan hari yang bersejarah bagi dunia peradilan di Indonesia.

Karena sejak terbitnya keputusan presiden tersebut maka dimulainya system

satu atap (one roof system) bagi semua peradilan di Indonesia. Hal ini

berarti lembaga peradilan seluruh ya berada di bawah Mahkamah Agung

baik secara teknis yudisial maupun secara organisasi dan finansial yang

sebelumnya masih terpisah. Secara organisasi, administrasi dan finansial

masing-masing peradilan di bawah departemennya (kementriannya) yakni

Peradilan umum dan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen

Kehakiman, peradilan Militer berada di bawah ABRI/TNI dan Peradilan

Agama berada di bawah Departemen Agama sedangkan hal yang berkaitan

dengan teknis yudistisial berada di Mahakamah Agung RI.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan

Agama Takalar mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-undangNOmor 3 tahun 2009.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Taun 2009.

8


4. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi

Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

Tata Usaha dan Peradilan Agama Ke mahkamah Agung RI.

5. Kepres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahakamh Agung

RI.

6. Kepres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

7. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kepaniteraan Dan KesekretariatanPeradilan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan

oleh Undang-undang, maka disusunlah Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Takalar sebagai berikut :

9


Hendra Faizal Sainudin Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

Annisa,S.H

PRANATA KOMPUTER BENDAHARA

Bachra,SH Tarfiq,A.Md.,Kom

Hasniah,S.H Syamsiah

Yuniar Yasin,S.H

Nur Qalbi,S.H.,M.HI

Bungatang<S.HI JURUSITA PENGGANTI

PANITERA PENGGANTI JURUSITA ARSIPARIS PUSTAKAWAN

Nasriah,SH (WAPAN) Darias,S.Kom

KASUBBAG UMUM

DAN KEUANGAN

KASUBBAG

PERENCANAAN,

Hj. Nurbaya,S.Ag.,M.HI Muh. Kasim,S.H A.M. Zulkarnain Chalid,S.H Asrijal Arfansya,S.E Musyrifah Jufri,S.H Ardiyana,S.Sos

Drs. M. As'ad F. Muh. Ahsan Syuhudi,S.Sos

PANMUD PERMOHONAN PANMUD GUGATAN PANMUD HUKUMKASUBBAG

KEPEGAWAIAN,

Musafirah,S.Ag.,M.HI Muh. Hasyim,Lc

Nur Akhriyani Zainal,S.H,M.H

PANITERA SEKRETARIS

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA TAKALAR TAHUN 2017KETUA

Dra. Kartini Suang

WAKIL KETUA

HAKIM Dra. Hartini Ahada,M.H HAKIM

10


Dari struktur organisasi Pengadilan Agama Takalar di atas, maka tugas

dan fungsi tersebut sebagi berikut :

KETUA

Pengadilan Agama Takalar, sebagaimana Pengadilan Agama

lainnya,selain melaksanakan tugas-tugas pokok yang telah di atur

oleh Undang-Undang juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya,

yaitu sebagai penyelenggara administrasi umum, kepegawaian organisasi

dan tata laksana, keuangan dan perencanaan, serta perlengkapan/Umum.

Untuk menunjang kedudukan, tugas pokok dan tugas lainnya

tersebut, Pengadilan Agama Takalar dipimpin oleh seorang Ketua, yang

tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang

baik, seksama, dan sewajarnya, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa

Pengadilan Agama Takalar, serta bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi Pengadilan Agama Takalar dengan tertib,

melakukan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan

kebijaksanaan teknis Pengadilan Tinggi Agama Makassar/Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama / MARI, dan menjaga terpeliharanya

hubungan antar instansi, baik sektoral maupun lintas sektoral.

Fungsi

1. Bersama-sama Wakil Ketua memimpin terselenggaranya tugas

Pengadilan dengan baik, seksama, dan sewajarnya;

2. Melaksanakan fungsi manajemen :

a. Perencanaaan (Planning ) dan Pengorganisasi (organizing)

b. Pelaksanaan ((implementation dan executing)

c. Pengawasan (evaluation dan controlling) yang baik

11


3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua

serta bekerja sama dengan baik;

4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas

dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar

sesama pejabat / petugas yang bersangkutan;

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan

mengawasi keuangan rutin/pembangunan

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 6 (enam)

bulan sekali dengan seluruh hakim dan pegawai;

7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan

perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional

data bank;

8. Mengaktifkan Hakim Pengawas Bidang;

9. Melakukan pembinaan terhadap aparat peradilan di

lingkungan Pengadilan Agama Cilegon, baik menyangkut peningkatan

kemampuan maupun sikap dan mental;

10. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan

penilaian untuk kepentingan mutasi dan promosi;

11. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya

kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama / Mahkamah

Agung RI;

12. Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan

bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu

selambat- lambatnya enam bulan dan mengumumkannya

pada pertemuan berkala dengan para hakim;

13. Menetapkan Penunjukkan Majelis Hakim;

14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi PTWP, BAPOR,

KORPRI, Dharmma Yukti Karini, IKAHI, dan IPASPI;

15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan

12


penegak hukum dan bekerja sama dengan instansi-instansi lain serta

dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerah apabila

diminta;

16. Memimpin sidang selaku Ketua Majelis Hakim;

17. Memberikan Penilaian SKP tugas akhir tahun

18. Mengevaluasi hasil BAPERJAKAT sebelum diproses lanjut

19. Membentuk Majelis Kehormatan Hakim pada waktu diperlukan

20. Memberi disposisi setiap surat masuk

21. Dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wakil Ketua Pengadilan

Tugas Pokok

Bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Agama atas

terselenggaranya peradilan dengan baik, seksama, dan sewajarnya

menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama Takalar, serta

bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum

Pengadilan Agama Takalar dengan tertib, melakukan koordinasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis

Ketua Pengadilan Agama Takalar, dan menjaga terpeliharanya

hubungan antar instansi, baik sektoral maupun lintas sektoral.

Fungsi

1. Bersama Ketua PA Takalar, memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan

Agama Takalar;

2. Bersama Ketua PA Takalar, merumuskan rancangan kebijaksanaan

Pengadilan Agama Takalar;

13


3. Memberikan arahan dalam penyusunan renstra, rencana kerja

tahunan, program kerja tahunan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Takalar;

4. Memberikan arahan kepada Hakim, Panitera, dan Sekretaris

dalam pelaksanaan kegiatan;

5. Melakukan pengawasan terhadap aparat di lingkungan PA

Takalar selaku Koordinator Pengawasan, baik menyangkut kinerja

maupun tingkah laku;

6. Melaksanakan tugas tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan tetap

atau didelegasikan oleh Ketua ;

7. Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya

penyuluhan hukum kepada masyarakat;

8. Menanggapi dan memecahkan masalah tertentu yang

muncul dilingkungan PA Takalar;

9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan

Agama Takalar;

10. Memimpin sidang selaku Ketua Majelis Hakim;

11. Selaku koordinator hawasbid:

12. Sebagai Ketua Baperjakat serta Tim Promosi dan Mutasi;

13. Sebagai Ketua Tim Pengawas Kinerja;

Hakim

Hakim Pengadilan Agama Takalar pada akhir Desember tahun

2017 berjumlah 5 (lima) orang sudah termasuk Ketua dan Wakil Ketua

adapun tugas dan tanggung jawab Hakim secara garis besar nya adalah

sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman, Tugas utama hakim adalah menerima,

14


memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara

yang diajukan kepadanya.

2. Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari

keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan

dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan

biaya ringan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Hakim adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada pimpinan penyusunan renstra,

rencana kerja tahunan, program kerja tahunan, Laporan

Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama

Takalar;

2. Membuat Laporan Kegiatan Hakim (Court Calender)

sebagai Ketua Majelis;

3. Sebagai Hakim/Ketua Majelis :

a. Menetapkan Hari Sidang ;

b. Memeriksa dan mempelajari kelengkapan, jalannya

persidangan dan hasil putusan dari berkas perkara yang

dimohonkan banding;

c. Memberikan kesempatan kepada hakim

Anggota untuk membaca/mempelajari berkas perkara;

d. Memimpin siding

e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis;

f. Memberikan kesempatan kepada hakim Anggota untuk

menyampaikan pendapatnya;

g. Memeriksa dan menandatangani catatan persidangan ;

h. Membuat dan menyusun putusan perkara serta

memparaf naskah putusan lengkap untuk diucapkan ;

i. Membacakan putusan dalam persidangan;

15


j. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan;

k. Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya

(prodeo) setelah dilakukan penelitian;

l. Dalam hal dianggap penting, Ketua Majelis dapat

melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar

sendiri para pihak dan saksi.

4. Sebagai Hakim/ Anggota Majelis :

a. Mempelajari dan membuat resume perkara sebelum

persidangan;

b. Mengikuti persidangan Majelis sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan;

c. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;

d. Menyusun naskah putusan (apabila diminta oleh KMH);

e. Memeriksa naskah putusan ;

f. Menandatangani putusan;

5. Sebagai Anggota Baperjakat serta Tim Promosi dan Mutasi :

a. Menghadiri sidang Baperjakat serta Tim Promosi dan

Mutasi;

b. Memberikan saran dan pendapat;

c. Menandatangani Berita Acara Sidang Baperjakat serta

Tim Promosi dan Mutasi;

Panitera

Panitera Pengadilan Agama Cilegon sebagai penyelenggara

dalam bidang administrasi kepaniteraan, adapun Tugas dan

tanggung jawab Panitera adalah sebagai berikut :

Tanggung Jawab Utama

1. Menyiapkan rumusan dan penyusunan kebijakan, rencana

kerja instansi;

2. Memimpin pelaksanaan tugas Kepaniteraan;

16


3. Menyusun dan Menjadwalkan Rencana Kegiatan;

4. Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Kepaniteraan;

5. Menyusun rumusan kebijakan pimpinan bidang pengawasan

dan pembinaan;

6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

7. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul

bidang Kepaniteraan;

8. Konsultasi dengan atasan saat diperlukan;

9. Mendampingi Ketua/Wakil Ketua/ Hakim dalam pelaksanaan tugas;

10. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan;

11. Mengikuti Rakernas, Rakerda, Rakor, rapat-rapat dinas

lainnya, pelatihan, seminar, sosialisasi di lingkungan MARI dan Ditjen

Badilag;

12. Mengevaluasi kinerja para aparat di lingkungan Kepaniteraan;

13. Penatausahaan surat menyurat kepaniteraan;

14. Bertanggung jawab atas penanganan berkas, putusan, dukumen,

buku daftar dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;

15. Mengatur tugas Wakil Panitera;

16. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM tenaga teknis.

Fungsi

1. Menyiapkan rumusan kebijakan;

2. Menyiapkan dan menyusun program kerja instansi;

3. Menetapkan sasaran kegiatan Kepaniteraan dalam 1 Tahun;

4. Menyusun Job Description bersama Wapan, Panmud,

Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti;

5. Membuat Program Kerja Kepaniteraan;

6. Memimpin rapat koordinasi kepaniteraan secara berkala;

7. Membagi tugas pada masing-masing Pegawai yang ada dibawahnya;

17


8. Memberi bimbingan, arahan, dan petunjuk pelaksanaan

kegiatan

Kepaniteraan;

9. Memantau dan memonitor pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan;

10. Mengevaluasi kegiatan Kepaniteraan;

11. Menyusun dan menginventarisasi data Pengawasan dan

Pembinaan tahun ini;

12. Melakukan pembekalan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan

dan pembinaan;

13. Finalisasi hasil pengawasan dan pembinaan;

14. Menyusun rekomendasi dan data hasil pengawasan sebagai

bahan pengawasan dan pembinaan yang akan datang;

15. Meningkatkan pelayanan terhadap tamu MA RI, Ditjen Badilag

dan instansi lainnya dalam rangka

pelatihan/seminar/sosialisai/bintek;

16. Menjawab surat-surat masuk dan memecahkan masalah teknis;

17. Menjawab surat-surat pengaduan berkaitan dengan disposisi

Ketua/ Wakil;

18. Memecahkan masalah yang timbul dari internal instansi;

19. Konsultasi rutin;

20. Konsultasi Insidentil;

21. Mendampingi Ketua/Wakil Ketua menghadiri dan mengikuti

kegiatan- kegiatan dinas yang diselenggarakan MARI dan Ditjen

Badilag;

22. Mendampingi Wakil Ketua/Hakim dalam tindak lanjut

pengaduan masyarakat;

23. Melaksanakan TPM/Baperjakat dengan anggota;

24. Menyelesaikan tugas-tugas insidentil;

25. Mengikuti Rapat Kerja Nasional;

18


26. Mengikuti Rapat Kerja Daerah;

27. Mengikuti Rakor dan Rapat-rapat dinas lainnya di lingkungan MARI

dan Ditjen Badilag;

28. Mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, orientasi, sosialisasi

di lingkungan MARI dan Ditjen Badilag serta instansi terkait lainnya;

29. Mengevaluasi kinerja Kepaniteraan;

30. Mengusulkan promosi dan mutasi pejabat dan pegawai dibawahnya

yang berprestasi;

31. Melaporkan proposal dan realisasi kegiatan kepaniteraan

selama 1 tahun;

32. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yustisial dan administrasi perkara;

33. Melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepanietraan selama 1 tahun;

34. Mendisposisi surat-surat masuk bagian kepaniteraan;

35. Memparaf surat-surat dinas yang berkaitan dengan perkara yang

akan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua;

36. Menandatangani salinan putusan, laporan-laporan dan surat-surat

lain urusan kepaniteraan;

37. Memantau penataan berkas perkara dalam box arsip perkara

sesuai Perkara putus dan telah diminutasi

38. Memantau proses penanganan berkas dan pencatatan data

perkara sejak diterima, diregistrasi, diputus, sampai diarsipkan;

39. Memantau dan mengarahkan penataan serta pengarsipan

dokumen- dokumen penting kepanietraan;

40. Mengatur tugas yang berkaitan dengan kegiatan Kepaniteraan

kepada Wapan;

41. Menentukan dan menerima laporan pelaksanaan

kegiatan Kepaniteraan;

42. Memimpin persiapan dan pelaksanaan kegiatan kajian Bindalmin;

43. Memimpin persiapan dan pelaksanaan kegiatan

19


peningkatan Kemampuan IT;


peningkatan kemampuan SIADPA Plus/SIPP;

45. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

Sekretaris

Dalam bidang administrasi umum, seorang Sekretaris menajdi

pionir dalam bidang Kesekreatriatan, Adapun tugas dan tanggung jawab

dari Sekretaris diantaranya adalah sebagai berikut :

Tanggung Jawab Utama

1. Menyiapkan rumusan dan penyusunan kebijakan, rencana kerja

serta anggaran instansi;

2. Memimpin pelaksanaan tugas Kesekretariatan;

3. Menyusun dan Menjadwalkan Rencana Kegiatan;

4. Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang Kesekretariatan;

5. Menyusun rumusan kebijakan pimpinan bidang pengawasan

dan pembinaan;

6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;


bidang Kesekretarian;

8. Konsultasi dengan atasan saat diperlukan;

9. Mendampingi Ketua/Wakil Ketua/ Hakim dalam pelaksanaan tugas;

10. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan;

11. Mengikuti Rakernas, Rakerda, Rakor, rapat-rapat dinas

lainnya, pelatihan, seminar, sosiaklisasi di lingkunga MARI dan Ditjen

Badilag;

12. Mengevaluasi kinerja para aparat di lingkungan Kesekretariatan;

20


13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua;

14. Penatausahaan surat menyurat;

15. Mengatur tugas Kepala Sub Bagian

16. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM tenaga teknis

dan non teknis.

Uraian Tugas

1. Menyiapkan rumusan kebijakan;

2. Menyiapkan dan menyusun program kerja instansi;

3. Memimpin rapat koordinasi kesekretariatan secara berkala;

4. Memimpin rapat rutin dengan pejabat struktural;

5. Memberi bimbingan, arahan, dan petunjuk pelaksanaan

kegiatan Kesekretariatan;

6. Memantau dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan Kesekretariatan;

7. Mengevaluasi kegiatan Kesekretariatan;

8. Menjawab surat-surat masuk dan memecahkan masalah non teknis;

9. Menjawab surat-surat pengaduan berkaitan dengan disposisi

Ketua/ Wakil;

10. Memecahkan masalah yang timbul dari internal instansi;

11. Konsultasi rutin;

12. Konsultasi Insidentil;

13. Mendampingi Ketua dan atau Wakil Ketua menghadiri dan

mengikuti kegiatan-kegiatan dinas yang diselenggarakan MARI dan

Ditjen Badilag;

14. Melaksanakan TPM/Baperjakat dengan anggota;

15. Mengikuti Rapat Kerja Nasional;Rapat kerja daerah dan rapat-rapat

dinas lainnya.

16. Mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, orientasi, sosialisasi

di lingkungan MARI dan Ditjen Badilag serta instansi terkait lainnya;

21


17. Mengevaluasi kinerja Kesekretariatan;

18. Mengusulkan promosi dan mutasi pejabat dan pegawai yang

berprestasi;

19. Melaporkan proposal dan realisasi kegiatan selama 1 tahun;

20. Melaporkan pelaksanaan kegiatan administrasi umum;

21. Melaporkan hasil evaluasi kegiatan selama 1 tahun;

22. Memimpin penyusunan laporan tahunandi bidang kesekretariatan;

23. Memimpin finalisasi penyusunan laporan tahunandan LKjIP

24. Memparaf surat-surat dinas yang akan ditandatangani oleh

KPA/WKPA.

25. Menandatangani laporan-laporan dan surat-surat lain;

26. Memantau dan mengarahkan penataan serta pengarsipan

dokumen- dokumen penting instansi;

27. Mengatur tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan

kepada Kasubbag;

28. Menentukan dan menerima laporan pelaksanaan

kegiatan Kesekretariatan;


peningkatan Kemampuan IT;


penyusunan RKAKL;

31`. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

Wakil Panitera

Dalam bidang administrasi perkara, seorang Wakil Panitera

membantu tugas dari Panitera. Adapun tugas dan tanggung jawab

dari Wakil Panitera diantaranya adalah sebagai berikut :

Uraian Tugas

22


1. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan

2. Menyusun program kerja dibidang Kepaniteraan

3. Membagi tugas dan menetapkan penanggung jawab kegiatan

dibidang kepaniteraan

4. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas dibidang Kepaniteraan yang dilaksanakan oleh pejabat yang

dibawahnya

5. Meneliti kelengkapan berkas perkara gugatan/permohonan

sebelum diajukan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan

6. Meneliti kelengkapan berkas banding/kasasi/PK sebelum dikirim

7. Mengkoordinir dan mengawasi penggunaan dan pengisian

instrument kelengkapan berkas perkara

8. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

persidangan

9. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai diminutasi

kepada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan

10. Mengecek dan meneliti tugas-tugas aparatur di lingkungan

kepaniteraan

11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera dan Ketua

tentang tugas-tugas kepaniteraan

12. Mengkoordinasi dengan satuan kerja di kepaniteraan, jika ada

temuan- temuan yg segera diselesaikan

13. Menghimpun bahan laporan tahunan dan bahan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah di bidang kepaniteraan.

15. Menelaah bahan Laporan Tahunan dan bahan laporan Kinerja

Instansi Pemerintah di bidang kepaniteraan

15. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

23


Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut :

Uraian Tugas

1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan

berkas perkara gugatan;

2. Melaksanakan registrasi perkara gugatan;

3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama

Kelas II melalui Panitera;

4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah

diputus dan diminutasi;

5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada

para pihak yang tidak hadir;

6. Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan

perkara gugatan;

7. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon

kasasi dan termohon peninjauan kembali;

9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi

putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

10. Melaksanakan penerimaan konsinyasi;

11. Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi;

24


12. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum

mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

14. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

15. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Panitera Muda Permohonan

Fungsi dan Tanggung Jawab

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan

permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan

urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di

lingkungan Pengadilan Agama Takalar serta mengawasi, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Ketua berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Uraian Tugas

1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara

permohonan;

2. Melaksanakan registrasi perkara permohonan;



Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;

4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus

dan diminutasi;



25


6. Melaksanakan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat

banding, kasasi dan peninjauan;


perkara permohonan;


dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan

upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan

isi putusan kepada Mahkamah Agung;



11. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

12. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum

Fungsi dan Tanggung Jawab

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan administrasi perkara, pengelolaan data laporan, dan

pengarsipan berkas perkara.

Uraian Tugas 1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas

perkara gugatan;

2. Melaksanakan registrasi perkara gugatan;



Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama

Kelas II melalui Panitera;

26


4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah

diputus dan diminutasi;




perkara gugatan;


dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon

kasasi dan termohon peninjauan kembali;

9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan

upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan

isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

10. Melaksanakan penerimaan konsinyasi;

11. Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi;



13. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

14. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

15. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Tugasnya

1. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.

2. Menyusun konsep rencana kegiatan sub bagian kepegawaian

27


3. Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan

untuk mendapatkan pengarahan;

4. Melaksanakan rencana kegiatansub bagian kepegawaian;

5. Melaksanakan pemantauan dan pengupadetan data sikep dan

simpeg secara periodik;

6. Meneliti kelengkapan pengusulan administrasi kenaikan pangkat

dan kenaikan gaji yang meliputi:

a. Meneliti kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat,

penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja dan ususl ralat

yang keliru.

b. Meneliti surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala

c. Meneliti dan menvalidasi kepangakatan pegawai dalam

suatu jabatan, baik jabatan structural maupun jabatan

fungsional.

d. Meneliti surat pernyataan menduduki jabatan dalam

melaksanakan tugas terhadap pejabat yang menjadi

wewenang PengadilanAgama.

7. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung

jawab kegiatan;

8. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan;

9. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di

bidang sub bagian kepegawaian

10. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;


12. Meneliti rekapitulasi absensi Hakim dan pegawai serta validasi data

buku induk kepegawaian;

13. Meneliti kelengkapan berkas pensiun, biaya pindah, KARPEG,

KARIS/KARSU, TASPEN dan Satya lencana Karyasatya;

28


14. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi susunan statistic

pegawai menurut kepangkatan, jenis kelamin, status pegawai,

umur, pendidikan dan sebagainya;

15. Melaksanakan pemantauan surat-surat masuk dan keluar serta

nomor SK yang dikeluarkan dan menyangkut urusan kepegawaian

(Registrasi);

16. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi susunan arsip yang ke

dalam atau keluar dari sub. Kepegawaian;

17. Meneliti pengusulan administrasi kepangkatan, pemindahan,

pemberhentian tugas ;

a. Meneliti kelengkapan berkas usulan SK Pegawai Negeri Sipil dari

Calon Pegawai sesuai peraturan yang berlaku.

b. Meneliti kelengkapan berkas usulan pemberhentian dengan

hormat denga hak pension janda/duda.

c. Meneliti dan menvalidasi surat izin cuti sesuai ketentuan yang

berlaku.

18. Membimbing dan mengawasi para pegawai yang menjadi

bawahannya.

19. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya di lingkungan

sekretariat pada setiap kahir tahun

20. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

21. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

22. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

23.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Membantu Sekretaris dalam melakukan urusan rumah tangga,

perlengkapan, perpustakaan, humas, protocol dan pengelolaan

keuangan.

29


Tugasnya

1. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian umum dan keuangan

2. Menyusun konsep rencana kegiatan sub bagian umum dan

keuangan

3. Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan

untuk mendapatkan pengarahan;

4. Melaksanakan rencana kegiatan sub bagian umum dan keuangan;


jawab kegiatan;



bidang sub bagian umum dan keuangan;




bawahannya.

11. Memimpin, melaksanakan, mengkoordinir penatausahaan Barang

Milik Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

12. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat,

arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,

perpustakaan dan keuangan;

13. Mengontrol surat penunjukkan pemakaian kendaraan dan barang

inventaris, Daftar inventaris ruangan (DIR), laporan mutasi barang

(LMBT), dan kartu inventaris barang (KIB).

14. Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;

15. Memantau pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPKNL

16. Memantau pelaksaan rekonsiliasi data keuangan dengan KPPN

17. Menerima dan meneliti SPP dan data pendukung pencairan dana

30


18. Menyusun laporan bulan, triwulan, semester dan tahunan di bidang

umum dan keuangan;

19. Memantau pelaksanaan permintaan remunerasi;





23. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

24. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Membantu Sekretaris dalam melakukan penyusunan

perencanaan, TI dan pelaporan.

Tugasnya;

1. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan pelaporan;

2. Menyusun program kerja dan membuat rencana anggaran biayanya;

3. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

4. Mengkonsultasikan program kerja dan rencana anggarannya serta

rencana kegiatannya kepada pimpinan untuk mendapatkan

pengarahan;

5. Menyusun data kebutuhan kantor selama 1 (satu) tahun

6. Merekap data kebutuhan dan memperhitungkan harga perkiraan

sendiri sesuai dengan standar biaya masukan (SBM);

7. Menyusun rencana penarikan anggaran sesuai dengan DIPA/RKAKL;

8. Memantau pelaksanaan rencana penarikan anggaran sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan;

9. Menyusun estimasi pendapatan pada daftar isian pelaksanaan

anggaran (DIPA);

31


10. Menyusun konsep indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan

(RKT), Penetapan Kinerja (PKT), Rencana Strategis (Renstra), Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

11. Memantau pelaksanaan pengupdetan laporan bulanan, triwulan,

semester dan tahunan baik di bidang kesekretariatan maupun di

bidang kepaniteraan;


jawab kegiatan;



bidang sub bagian Perencaan, Teknologi Informasi dan pelaporan;




bawahannya.

18. Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran;

19. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;

20. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.




PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim dalam hal : mengikuti dan mencatat jalannya

persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan,

mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari

sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya,

meminutasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan

32


tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Tugasnya:

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

persidangan.

2. Membantu Hakim dalam hal : membuat PHS, membuat penetapan

sita jaminan, dan membuat penetapan penetapan lain untuk proses

perkara.

3. Membuat berita acara persidangan yang harus diselesaikan

sebelum sidang berikutnya.

4. Melaporkan kepada petugas meja II untuk dicatat dalam register

perkara tentang penundaan sidang serta alasnya perkara yang

sudah diputus beserta amar putusanya kepada kasir untuk

diselesaikan tentang biaya biaya dalam proses perkara tesebut.

5. Mempersiapkan bekas-berkas yang akan disidang dan

mempersiapkan semua kelengkapan berkas serta kelengkapan

diruang sidang.

6. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang sesuai dengan

sumpah jabatan sebagai Panitera Pengganti.

7. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan

Hakim Ketua Majelis.

8. Membantu Hakim dalam hal Membuat instrumen PGL dan PBT,

Membuat penetapan sita jaminan.

9. Mencatat dan mengisi buku kendali perkara yang diterima dan

perkara yang diputus serta faktor-faktor penyebab terjadinya

perceraian, selain itu juga menyusun buku Agenda sidang untuk

Panitera Pengganti.

10. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan telah diketik

Berita Acaranya kepada Hakim Majelis dan meminta tanda bukti

penerimaan.

33


11. Melaksanakan pembendelan berkas perkara yang sudah diminutasi.

12. Dalam melaksanakan tugas Panitera Pengganti bertanggung jawab

kepada Panitera

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas lainnya

I. Sebagai Kasir perkara

1. Sebagai pemegang kas/ buku induk keuangan perkara.

2. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara / biaya eksekusi

dari calon pengugat / pemohon sebagaimana tersebut dalam SKUM.

3. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya

eksekusi dalam jurnal penerimaan uang.

4. Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada calon

penggugat / pemohon setelah dibubuhi cap / tanda lunas.

5. Menyimpan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya, dan

melaporkan kepada bendaharawan.

6. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam buku

induk keuangan perkara dan buku induk keuangan eksekusi secara

tertib dan benar.

7. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut

perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM.

8. Menyetorkan untuk disimpan uang pihak ketiga di Bank yang

ditunjuk dan menyimpan uang tunai didalam brankas tidak lebih

dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

9. Membuat laporan keuangan perkara setiap akhir bulan dan

menyerahkan kepada petugas meja III sebagai bahan laporan

bulanan.

10. Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab dan

dibawah pengawasan Panitera.

34


II. SEBAGAI PETUGAS MEJA INFORMASI

1. Memberikan layanan informasi kepada para pencari keadilan

tentang prosedur berperkara di Pengadilan Agama.

2. Menerima dan mencatat permohonan informasi ke dalam

register dan memberikan informasi awal secara umum kepada

masyarakat yang ingin berkonsultasi.

3. Menyiapkan formulir permohonan informasi serta memberikan

penjelasan kepada para pencari informasi hal-hal yang

berhubungan dengan pelayanan.

4. Mengarahkan para pencari informasi pada petugas-petugas

pelaksana sesuai dengan maksud dan kepentingan yang

bersangkutan.

III. SEBAGAI PETUGAS MEJA PENGADUAN

1. Menerima dan mencatat pengaduan ke dalam register dan

menginput ke aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

2. Menyiapkan formulir pengaduan serta memberikan penjelasan

kepada para pencari informasi hal-hal yang berhubungan

dengan pelayanan pengaduan.

IV. SEBAGAI PETUGAS PEMBUAT DAN PENULIS REGISTER AKTA CERAI

1. Bertugas membuat akta cerai apabila perkara cerai gugat/talak

telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (inkracht)

2. Melakukan pencatatan terhadap akta cerai yang telah dibuat ke

dalam buku register akta cerai.

JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI

35


Membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau

saksi- saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak,

melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi),

menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat

berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta

melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

URAIAN TUGAS

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua

Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera dibidang kejurusitaan.

2. Melaksanakan tugas Kejurusitaan, sebagai Juru Sita yang

melaksanakan tugas pemanggilan, pemberitahuan, CB dan

Eksekusi.

3. Menyampaikan pengumuman pengumuman, tegoran tegoran

dan memberitahukan isi putusan tingkat I, Banding, Kasasi

menurut cara yang di tentukan undang undang.

4. Melaksankan Pemanggilan terhadap para pihak berperkara,

saksi / saksi ahli, pemangilan tegoran, pemanggilan untuk

persidangan pengucapan ikrar talak.

5. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya

diserahkan kepada pihak pihak yang berkepentingan , antara

lain Lurah Desa dan BPN setempat bila terjadi penyitaan

terhadap tanah.

6. Membantu tugas kepaniteraan dibawah pengawasan langsung

Panitera Muda Hukum.

7. Sebagai koordinator pengumpulan daftar sidang dan perkara

putus yang bertugas mengkonfirmasi kebenaran data dengan

petugas pengolah data untuk penyusunan laporan bulanan.

8. Membantu Hakim madiator untuk melengkapi instrumen

mediasi.

36


9. Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab dan

dibawah pengawasan Panitera.

TUGAS LAINNYA

I. SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN DIPA

1. Sebagai bendaharawan pengeluaran DIPA, yang juga

bertanggung jawab untuk :

a. Mengurusi tunjangan dan gaji pegawai

b. Meneliti daftar gaji

c. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, cq

Bendahara

d. Meneliti bukti-bukti tagihan dan persyaratannya.

2. Melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam

bidang administrasi keuangan, khususnya masalah

bendaharawan pengeluaran DIPA.

3. Mengajukan SPP, GU ke KPPN untuk penyelenggaraan

pembiayaan rutin setiap bulan.

4. Menerima dan menyimpan semua keuangan belanja rutin.

5. Membayar kepada yang berhak semua tagihan yang telah

memenuhi syarat.

6. Menyetorkan pajak-pajak yang dipungut dan melaporkan

kekantor pelayanan pajak.

7. Dalam pelaksanaan tugas Bendaharawan DIPA dibawah

pengawasan Kasubag Umum dan Keuangan serta Sekretaris

II. SEBAGAI STAF PENGELOLAH DIPA

Mengantar SPM ke KPPN

III. SEBAGAI OPERATOR SIMAK BMN

37


1. Menginput data-data pengadaan barang dan jasa ke

dalam program SIMAK BMN

2. Mengdakan rekonsiliasi di KPKNL

IV. SEBAGAI OPERATOR PERSEDIAAN

1. Menginput dan mengeluarkan barang ATK

2. Mengadakan penyaman data dengan simak BMN

STAFF IT

staf IT membantu pelaksanaan tugas Kasubbag Perencanaan, IT

dan pelaporan . Adapun tugas dan tanggung jawab staf IT

adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas berfungsinya sistem IT, baik

perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak

(software).

2. Sebagai petugas yang bertanggung jawab pemeliharaan

terhadap Komputer / jaringan Pengadilan Agama Takalar

dibawah kendali Kasubag Perencanaan,Pelaporan dan

Tekhnologi Informasi.

3. Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atau

melaporkan pada Kasubag Perencanaan,Pelaporan dan

Tekhnologi Informasi.

4. untuk tindak lanjut perbaikan ;

5. Melakukan monitoring terhadap aplikasi SIADPA dan SIPP

6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kasubag Perencanaan,Pelaporan dan Tekhnologi Informasi.

7. Melaksanakan tugas- tugas lain lain yang diberikan oleh

pimpinan

TUGAS LAINNYA

38


SEBAGAI PETUGAS PERPUSTAKAAN

1. Membuat daftar buku sesuai dengan judul, pengarang,

tahun penerbitan serta membuat nomor kode sebagai

pedoman untuk menyusun buku guna memudahkan dalam

pengambilan bila diperlukan.

2. Membuat konsep ketentuan peminjaman serta kartu

peminjam untuk mengendalikan keberadaan buku.

3. Menyimpan semua buku buku, majalah, foto foto dengan

cara mengatur dalam almari perpustakaan sesuai nomor

kode serta merawat dengan baik.

4. Melayani semua peminjaman buku dilingkungan Pengadilan

Agama Takalar dengan cara memberi penjelasan kepada

peminjam tentang syarat yang ditentukan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

5. Membuat daftar nama nama peminjam buku yang telah

melewati batas waktu belum dikembalikan untuk

disampaikan kepada pimpinan.

6. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

SEBAGAI BENDAHARA PENERIMA

1. Menyetor PNBP ke bank

2. Menginput ke dalam aplikasi

STAFF UMUM

Membantu kasubbag Umum dan keuangan dalam hal

persuratan. Adapun tugasnya :

1. Mengagendakan surat masuk dan keluar pada buku

Expedisi, serta menyimpan arsip surat keluar sesuai dengan

kelompok surat kedalam file ;

39


2. Mendistribusikan surat masuk pada Panitera , Sekretaris dan

Ketua serta mengarsipkan surat masuk pada file sesuai

dengan kelompok surat

3. Mendistribusikan kelengkapan berkas gaji, uang makan, dan

remunerasi ke semua pegawai

4. Mengetik surat surat yang berkaitan dengan Tugas tugas

umum Kesekretariatan .

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah merupakan acuan

dasar bagi jajaran aparatur Pengadlan Agama Takalar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga menghasilkan kinerja

yang terukur, baik dari segi system kerja maupun proses waktu atas

penyelesaian tugas. Adapaun pengertian SOP adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari

aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur adalah

penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan,bagaimana,

kapan, dimana dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat

untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan

kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi

secara keseluruhan.

Penyusunan Standar Opersional Prosedur (SOP) tersebut guna

mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan

yang baik. Standar Operasional Prosedur ini juga diharapkan:

1. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

40


pelaksanaan suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada

masyarakat.

2. Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan

kemudahan pengendalian.

3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur.

4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara

berkelanjutan dalam melaksanakan tugas umumdibidang

peradilan.

5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang

dilakukan oleh aparatur peradilan secara proporsional.

6. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat

sebagai penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya.

Untuk menghasilkan kinerja yang baik dan benar, maka perlu

adanya pedoman pelaksanaaan kerja mengenai apa yang harus

dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan dilakukan, dimana

dilakukan dan oleh siapa yang melakukannya. Oleh karena itu, untuk

menjawab pertanyaan tersebut maka Pengadilan Agama Takalar

telah membuat Standar Operasional Prosedur sesuai dengan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada Di

Bawahnya.

SOP yang telah dibuat oleh pengadilan Agama Takalar masih

perlu dikaji secara terus menerus. . Pada bulan September 2017

Pengadilan Agama Takalar mengadakan perbaikan SOP dengan

mengacu kepada Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan.

Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 28 Nopember 2017

mendapatkan sertifikasi Penjaminan Mutu Peradilan dengan nilai A

41


(excellent), yang penyerahan sertifikatnya diserahkan langsung oleh

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Hotel Clarion Makassar.

Tentu saja inimenjadi tantangan bagi aparatur Pengadilan Agama

Takalar agar senantiasa lebih meningkatkan kinerja dimasa masa

mendatang.

Adapun Standar Operasional Prosedur yang telah disusun

pada saat mengikuti Sertifikasi Penjaminan Mutu Peradilan adalah

sebagai berikut:

No Unit kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

Pengadilan Agama Takalar

1 Ketua 30 1. SOP Penetapan Penunjukan Majelis

Hakim

Belum di

evaluasi

1. SOP Layanan Informasi Belum di

evaluasi

2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum Belum di

evaluasi

3. SOP Pelayanan Mohon Bantuan

Pemeriksaan Setempat dari

Pengadilan Agama Lain

Belum di

evaluasi

4. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat

Belum di

evaluasi

5. SOP Pelayanan Keberatan Dalam

Perkara Upaya Hukum Perkara

Sederha Dalam Ekonomi Syariah

Telah Melewati Batas Waktu

Belum di

evaluasi

6. SOP Pemberian Informasi Belum di

evaluasi

7. SOP Pelaksanaan Kehumasan

8. dan Keprotokolan

Belum di

evaluasi

9. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In

Aktif

Belum di

evaluasi

10. SOP Administrasi Persuratan Belum di

42


(Surat Masuk dan Surat Keluar) evaluasi

11. SOP Pelayanan Kasasi Yang

Tidak Memenuhi Syarat Formal

Dengan Alasan Melebihi Batas

Belum di

evaluasi

12. SOP Pelayanan Kasasi Yang

Tidak Memenuhi Syarat Formal

Dengan Alasan Tidak Mengajukan

Memori Kasasi

Belum di

evaluasi

13. SOP Pelayanan Prodeo Pada

Tingkat Pertama

Belum di

evaluasi

14. SOP Pelayanan Prodeo Pada

Tingkat Banding

Belum di

evaluasi

15. SOP tentang Prosedur Pelayanan

Prodeo Pada Tingkat Kasasi

Belum di

evaluasi

16. SOP Pelayanan Permohonan

Eksekusi Riil

Belum di

evaluasi


Eksekusi Pembayaran Sejumlah

Uang

Belum di

evaluasi


Eksekusi Selain Putusan

Pengadilan Agama dengan lelang

Belum di

evaluasi


Eksekusi ke Pengadilan Agama

Lain

Belum di

evaluasi


Eksekusi dari Pengadilan Agama

Lain

Belum di

evaluasi

21. SOP Prosedur Pengaduan Belum di

evaluasi

22. SOP Manajemen Risiko

Pengadilan Agama

Belum di

evaluasi

23. SOP Pengendalian Dokumen Belum di

evaluasi

24. SOP Pengendalian

Rekaman/Arsip/Catatan Mutu

Belum di

evaluasi

43


25. SOP Komunikasi Belum di

evaluasi

26. SOP Self Asessment Belum di

evaluasi

27. SOP Tinjauan Manajemen Belum di

evaluasi

28. SOP Pengendalian

Produk/Layanan Tidak Sesuai

Belum di

evaluasi

29. SOP Survey Kepuasan

Masyarakat/Pelanggan/Pencari

Keadilan

Belum di

evaluasi

30. SOP Tindakan Perbaikan Belum di

evaluasi

2 Wakil Ketua 9 1. SOP Manajemen Risiko

Pengadilan Agama

Belum di

evaluasi

2. SOP Pengendalian Dokumen Belum di

evaluasi

3. SOP Pengendalian Rekaman /

Arsip /Catatan Mutu

Belum di

evaluasi

4. SOP Komunikasi Belum di

evaluasi

1. SOP Self Asessment Belum di

evaluasi

2. SOP Tinjauan Manajemen Belum di

evaluasi

3. SOP Pengendalian Produk/Layanan

Tidak Sesuai

Belum di

evaluasi

4. SOP Survey Kepuasan Masyarakat /

Pelanggan / Pencari Keadilan

Belum di

evaluasi

5. SOP Tindakan Perbaikan Belum di

evaluasi

44


3 Hakim 20 1. SOP Penetapan Hari Sidang Belum di

evaluasi

2. SOP Layanan Penundaan Sidang Belum di

evaluasi

3. SOP Layanan Pemanggilan Saksi Belum di

evaluasi

4. SOP Pelayanan Pemeriksaan

Setempat

Belum di

evaluasi


Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan

Agama Lain

Belum di

evaluasi

6. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi

Putusan

Belum di

evaluasi

7. SOP Pelayanan Ikrar Talak Belum di

evaluasi


Perceraian dari PNS atau TNI atau

Polri

Belum di

evaluasi

9. SOP Pelayanan Permohonan Isbat

Nikah Volunter

Belum di

evaluasi

10.SOP Layanan Sidang di luar Gedung Belum di

evaluasi

11.SOP Pelayanan Mediasi Belum di

evaluasi

12.SOP Pelayanan Mohon Bantuan



Belum di

evaluasi

13.SOP Pelayanan Mohon Bantuan

Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan

Agama Lain

Belum di

evaluasi

14.SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi

Putusan

Belum di

evaluasi

45


15.SOP Pelayanan Ikrar Talak Belum di

evaluasi

16.SOP Pelayanan Perkara Ekonomi

Syariah Memenuhi Syarat Dengan

Pemeriksaan Sederhana

Belum di

evaluasi

17.SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat

Belum di

evaluasi

18.SOP Pelayanan Pembebasan Biaya

Perkara Tingkat Pertama

Belum di

evaluasi

19 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya

Perkara Tingkat Banding

Belum di

evaluasi

20.SOP Pelayanan Pembebasan Biaya

Perkara Tingkat Kasasi

Belum di

evaluasi

4 Panitera 50 1. SOP Penetapan penunjukan Panitera

Pengganti

Belum di

evaluasi

2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita

Pengganti

Belum di

evaluasi

3. SOP Pemanggilan Para Pihak Belum di

evaluasi

4. SOP Permohonan Bantuan

Panggilan/Pemberitahuan ke


Belum di

evaluasi

5. SOP Panggilan/pemberitahuan dari

pengadilan agama lain

Belum di

evaluasi


evaluasi

7. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum Belum di

evaluasi

8. SOP Layanan Sidang diluar Gedung Belum di

46


evaluasi

9. SOP Pembayaran Panjar Biaya

Perkara

Belum di

evaluasi


Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan

Agama Lain

Belum di

evaluasi


Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan

Agama Lain

Belum di

evaluasi


Pemeriksaan Setempat ke


Belum di

evaluasi

13. SOP Pelayanan Teguran Panjar

Biaya Perkara yang Menambah

Panjar

Belum di

evaluasi

14. SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya

Perkara yang Tidak Menambah

Panjar

Belum di

evaluasi

15. SOP Pelayanan Sita Jaminan Belum di

evaluasi

16. SOP Pelayanan Sita Buntut Belum di

evaluasi

17. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama

Tanpa Perkara

Belum di

evaluasi

18. SOP Pengembalian Kutipan Akta

Nikah

Belum di

evaluasi

19. SOP Pelayanan Perkara yang

Berkekuatan Hukum Tetap

Belum di

evaluasi

20. SOP Penyerahan Akta cerai Belum di

evaluasi

21. SOP Pengiriman Salinan Putusan

Kepada Para Pihak

Belum di

evaluasi

22. SOP Pengiriman Salinan Putusan

yang Sudah Berkekuatan Hukum

Tetap ke KUA

Belum di

evaluasi

23. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Belum di

47


Cerai Gugat evaluasi

24. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada

Cerai Talak

Belum di

evaluasi

25. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi

Syariah Memenuhi Syarat Dengan

Pemeriksaan Sederhana

Belum di

evaluasi

26. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat

Belum di

evaluasi

27. SOP Pelayanan Keberatan Dalam

Perkara Upaya Hukum Perkara

Sederha Dalam Ekonomi Syariah

Telah Melewati Batas Waktu

Belum di

evaluasi

28. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak

Memenuhi Syarat Formal Dengan

Alasan Melebihi Batas

Belum di

evaluasi

29. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak

Memenuhi Syarat Formal Dengan

Alasan Tidak Mengajukan Memori

Kasasi

Belum di

evaluasi

30. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat

Pertama

Belum di

evaluasi


Banding

Belum di

evaluasi



Belum di

evaluasi

33. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya

Perkara Tingkat Pertama

Belum di

evaluasi


Perkara Tingkat Banding

Belum di

evaluasi


Perkara Tingkat Kasasi

Belum di

evaluasi


Eksekusi Riil

Belum di

evaluasi



Belum di

48


Uang evaluasi


Eksekusi Selain Putusan Pengadilan

Agama dengan lelang

Belum di

evaluasi


Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain

Belum di

evaluasi



Lain

Belum di

evaluasi


Konsinyasi

Belum di

evaluasi


Rukyah Hilal

Belum di

evaluasi


Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Belum di

evaluasi


Nikah Volunter

Belum di

evaluasi

45. SOP Pengelolaan ATK Perkara Belum di

evaluasi

46. SOP Pengelolaan Panjar Biaya

Perkara

Belum di

evaluasi

47. SOP Pengelolaan Sisa Panjar Belum di

evaluasi


evaluasi


Aktif

Belum di

evaluasi

50. SOP Administrasi Persuratan (Surat

Masuk dan Surat Keluar)

Belum di

evaluasi

5 Wakil

Panitera

4 1. SOP Pengelolaan ATK Perkara Belum di

evaluasi


49


evaluasi


Aktif

Belum di

evaluasi



Belum di

evaluasi

6 Panitera

Muda

Permohonan

8 1. SOP Penerimaan Perkara Belum di

evaluasi

2. SOP Pelayanan Kasasi Belum di

evaluasi

3. SOP Permintaan Salinan

Putusan/Penetapan

Belum di

evaluasi


evaluasi


evaluasi

5. SOP kegiatan persiapan persidangan Belum di

evaluasi

6. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali Belum di

evaluasi


evaluasi

7 Panitera

Muda

Gugatan

8 1. SOP kegiatan persiapan persidangan Belum di

evaluasi

2. SOP Pelayanan Banding Belum di

evaluasi


Putusan/Penetapan

Belum di

evaluasi


evaluasi

5. SOP Penerimaan Perkara Belum di

50


evaluasi

6. SOP Pelayanan Kasasi Belum di

evaluasi

7. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali Belum di

evaluasi


evaluasi

8 Panitera

Muda Hukum

11 1. SOP Penyerahan Salinan Putusan

Pertama Kepada Para Pihak

Belum di

evaluasi

2. SOP Pelayanan Perkara yang

Berkekuatan Hukum Tetap

Belum di

evaluasi

3. SOP Penyerahan Produk Pengadilan Belum di

evaluasi

4. SOP Penyerahan Akta cerai Belum di

evaluasi


Putusan/Penetapan

Belum di

evaluasi

6. SOP Pelayanan Akta Cerai pada

Cerai Gugat

Belum di

evaluasi


evaluasi

8. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada

Cerai Talak

Belum di

evaluasi

9. SOP Pengarsipan Belum di

evaluasi

10. SOP Prosedur Pelaporan Belum di

evaluasi


evaluasi

9 Panitera 5 1. SOP kegiatan persiapan persidangan Belum di

51


Pengganti evaluasi


Setempat

Belum di

evaluasi


evaluasi


evaluasi




Belum di

evaluasi

10 Juru Sita /

JSP

15 1. SOP Pemanggilan Para Pihak Belum di

evaluasi

2. SOP Panggilan/pemberitahuan dari

pengadilan agama lain

Belum di

evaluasi

3. SOP Pemanggilan Mediasi Belum di

evaluasi

4. SOP Layanan Pemanggilan Saksi Belum di

evaluasi


Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan

Agama Lain

Belum di

evaluasi


Setempat

Belum di

evaluasi

7. SOP Pelayanan Sita Jaminan Belum di

evaluasi

8. SOP Pelayanan Sita Buntut Belum di

evaluasi

9. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama

Tanpa Perkara

Belum di

evaluasi

10. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi

Putusan

Belum di

evaluasi

52



evaluasi


Eksekusi Riil

Belum di

evaluasi



Uang

Belum di

evaluasi


Eksekusi Selain Putusan Pengadilan

Agama dengan lelang

Belum di

evaluasi



Lain

Belum di

evaluasi

11 Staf Panitera

Muda

Gugatan

(Kasir)

5 1. SOP Pembayaran Panjar Biaya

Perkara

Belum di

evaluasi

2. SOP Pengambilan Sisa Panjar Belum di

evaluasi


Konsinyasi

Belum di

evaluasi

4. SOP Pengelolaan Panjar Biaya

Perkara

Belum di

evaluasi

5. SOP Pengelolaan Sisa Panjar Belum di

evaluasi

II Non Teknis

1 Sekretaris 37 1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan

Sosialisasi Tupoksi

Belum di

evaluasi

2. SOP Pengembangan Pegawai Belum di

evaluasi

3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar Belum di

evaluasi

4. SOP Pengelolaan Pegawai Belum di

evaluasi

5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Belum di

53


Pensiun dan BPJS evaluasi

6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai Belum di

evaluasi

7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai Belum di

evaluasi

8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat

Belum di

evaluasi

9. SOP Kenaikan Gaji Berkala Belum di

evaluasi

10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan

dan Perceraian Bagi Pegawai

Belum di

evaluasi

11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai Belum di

evaluasi

12. SOP Pemberian Nilai Kepada

Pegawai

Belum di

evaluasi

13. SOP Pendelegasian Wewenang Belum di

evaluasi

14. SOP Pemberian Penghargaan

Kepada Pegawai

Belum di

evaluasi

15. SOP Pelaporan Harta Kekayaan

Pegawai dan Pejabat Negara

Belum di

evaluasi

16. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas Belum di

evaluasi



Belum di

evaluasi


Aktif

Belum di

evaluasi

19. SOP Penatausahaan Aset Belum di

evaluasi

20. SOP Penatausahaan Persediaan Belum di

54


evaluasi

21. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan

Keamanan

Belum di

evaluasi

22. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan

Keprotokolan

Belum di

evaluasi


evaluasi

24. SOP Pengelolaan Perpustakaan Belum di

evaluasi

25. SOP Pencairan Anggaran Belum di

evaluasi

26. SOP Pertanggungjawaban Anggaran Belum di

evaluasi

27. SOP Penatausahaan PNBP Belum di

evaluasi

28. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Belum di

evaluasi

29. SOP Penyusunan Rencana Program

dan Anggaran

Belum di

evaluasi

30. SOP Penyusunan SAKIP Belum di

evaluasi

31. SOP Penyusunan Laporan Belum di

evaluasi

32. SOP Pengelolaan TI Belum di

evaluasi


evaluasi


evaluasi

35. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Belum di

55


Pertama evaluasi


Banding

Belum di

evaluasi



Belum di

evaluasi

2 Kasubbag

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

7 1. SOP Penyusunan Rencana Program

dan Anggaran.

Belum di

evaluasi

2. SOP Penyusunan SAKIP. Belum di

evaluasi

3. SOP Penyusunan Laporan Belum di

evaluasi

4. SOP Pengelolaan TI Belum di

evaluasi


evaluasi


Keprotokolan

Belum di

evaluasi


evaluasi

3 Kasubbag

Umum dan

Keuangan

14 1. SOP Administrasi Persuratan (Surat


Belum di

evaluasi


Aktif

Belum di

evaluasi

3. SOP Penatausahaan Aset Belum di

evaluasi

4. SOP Penatausahaan Persediaan Belum di

evaluasi

5. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan

Keamanan

Belum di

evaluasi

56



Keprotokolan

Belum di

evaluasi


evaluasi

8. SOP Pengelolaan Perpustakaan Belum di

evaluasi

9. SOP Pencairan Anggaran Belum di

evaluasi

10. SOP Pertanggungjawaban Anggaran Belum di

evaluasi

11. SOP Penatausahaan PNBP Belum di

evaluasi

12. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Belum di

evaluasi

13. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas Belum di

evaluasi

14. SOP Pelayanan Informasi Belum di

evaluasi

4 Kasubbag

Kepegawaian,

Organisasi

dan Tata

Laksana.

18 1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan

Sosialisasi Tupoksi

Belum di

evaluasi

2. SOP Pengembangan Pegawai Belum di

evaluasi

3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Belum di

evaluasi

4. SOP Pengelolaan Pegawai Belum di

evaluasi

5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai,

Pensiun dan BPJS

Belum di

evaluasi

6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai Belum di

evaluasi

57


7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai Belum di

evaluasi

8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Belum di

evaluasi

9. SOP Kenaikan Gaji Berkala Belum di

evaluasi

10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan

dan Perceraian Bagi Pegawai

Belum di

evaluasi

11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai Belum di

evaluasi

12. SOP Pemberian Nilai Kepada

Pegawai

Belum di

evaluasi

13. SOP Pendelegasian Wewenang Belum di

evaluasi

14. SOP Pemberian Penghargaan

Kepada Pegawai

Belum di

evaluasi

15. SOP Pelaporan Harta Kekayaan

Pegawai dan Pejabat Negara

Belum di

evaluasi

16. SOP Pengelolaan Tata Naskah

Dinas

Belum di

evaluasi

17. SOP Pelayanan Informasi Belum di

evaluasi


evaluasi

58


SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu

unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, dan Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP) tersebut adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS, sedangkan Penilaian kinerja adalah penilaian yang

dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sedangkan tujuan dari

Penilaian prestasi kerja PNS ini adalah untuk menjamin objektivitas

pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan

sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Adapun perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3

yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan,

sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang

bersangkutan dalam setiap targetnya.

Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan

antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian

prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:

a. objektif;

b. terukur;

c. Akuntabel

d. Partisipasif; dan

e. Transparan

Adapun untuk Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur:

a. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

Merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu.

Sasaran kerja pegawai meliputi beberapa aspek yaitu:

59


a. Aspek Kuantitas

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari aspek

kuantitas dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi

Output (RO) dengan Target Output (TO) dikalikan 100. Hasil

dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi

realisasi output dari target output yang direncanakan,

menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin baik atau

sebaliknya semakin rendah realisasi output dari target output yang

direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin

buruk.

b. Aspek kualitas

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari aspek

kualitas dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kualitas

(RK) dengan Target Kualitas (TK) dikalikan 100. Hasil dari

penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi realisasi

kualitas dari target kualitas yang direncanakan, menunjukkan

tingkat prestasi kerja yang semakin baik, atau sebaliknya

semakin rendah realisasi kualitas dari target kualitas yang

direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja yang

semakin buruk.

c. Aspek waktu;

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari

aspek waktu dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76)

dikalikan dengan Target Waktu (TW) dikurangi Realisasi Waktu

(RW) dibagi Target Waktu (TW) dikalikan 100. Hasil dari

penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin lama

realisasi waktu yang dipergunakan dari target waktu yang

direncanakan menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin

buruk atau sebaliknya semakin cepat realisasi waktu dari target

60


waktu yang direncanakan (maksimal efisiensi waktu sampai

dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang

semakin baik atau sangat baik .

d. Aspek Biaya;

Penilaian capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diukur dari

aspek biaya dihitung dari nilai tertimbang (NT=1,76) dikalikan

dengan Target Biaya (TB) dikurangi Realisasi Biaya (RB) dibagi

Target Biaya (TB) dikalikan 100.

Hasil dari penghitungan ini dapat diartikan bahwa semakin besar

realisasi biaya yang dipergunakan dari target Biaya yang

direncanakan, menunjukkan tingkat prestasi kerja yang

semakin buruk atau sebaliknya semakin kecil realisasi biaya dari

target biaya yang direncanakan (maksimal efisiensi biaya sampai

dengan 24%), menunjukkan tingkat prestasi kerja yang semakin

baik atau sangat baik .

b. perilaku kerja

Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan

yang dilakukan oleh seorang PNS yang seharusnya dilakukan atau tidak

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi :

Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja PNS

dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain

meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja

terkait, dan/atau instansi lain.

Integritas merupakan kemampuan seorang PNS untuk

bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.

Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang PNS

untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk

mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan

61


dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau

golongan.

. Disiplin merupakan kesanggupan seorang PNS untuk

menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi

sanksi.

Kerja sama merupakan kemauan dan kemampuan seorang

PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan,

bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain

dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang

diembannya.

Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan PNS

untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang

lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya

tujuan organisasi.

Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan

penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Adapun untuk bobot nilai

unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh

persen). Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat penilai

sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pada awal tahun 2016 seluruh pegawai Pengadilan Agama Takalar

membuat dan menyusun target kinerja berdasarkan tahun lalu yang

kemudian ditetapkan. Akhir tahun 2016 target dan realisasi tersebut

dibandingkan sehingga dapat dilihat nilai dari Sasaran Kinerja Pegawai

tersebut.

Pada awal tahun 2016 Pengadilan Agama Takalar telah menyusun

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan telah melakukan penilaian pada akhir

62


Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang dibagi menjadi 2

bagian sesuai dengan Eselon atau Fungsi Jabatan antara lain

sebagai berikut :

NO

Sasaran kerja pegawai Pengadilan Agama Takalar

Jumlah kegiatan Tahun 2017

Keterangan

1 Ketua 23

2 Wakil ketua 16

3 Hakim 11

4 Hakim 11

5 Hakim 11

6 Panitera 8

7 Sekretaris 13

8 Wakil Panitera 5

9 Panitera Muda Gugatan 8

10 Panitera Muda permohonan 9

11 Panitera Muda Hukum 7

12 Kasubbag Kepegawaian, tatalaksana dan Organisasi 8

13 Kasubbag Umum Dan keuangan 8

14 Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan pelaporan

10

15 Panitera pengganti 7







22 Juru Sita/ JSP 5

23 Juru Sita/ JSP 4

24 Juru Sita/ JSP 4

25 Juru Sita/ JSP 4

26 Staff 4

27 staff 4

Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Takalar Tahun 2016

63


rata- rata memiliki nilai baik karena realisasi atau capaian kinerja sesuai

atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan pada awal tahun.

Capaian kinerja tersebut didukung pula oleh kualitas dan mutu yang baik.

Dalam hal penilaian perilaku kerja pegawai Pengadilan Agama Takalar

dilihat dari segi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin,

kerja sama dan kepemimpinan memiliki nilai rata-rata baik. Pada

umunya dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan memberikan

pelayanan maksimal serta memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam

bekerja.

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Agama Takalar terus berupaya

meningkatkan kualitas pelayananbagi masyarakat khususnya para pencari

keadilan. Untuk memenuhi hal tersebut, Pengadilan Agama Takalar terus

meningkatkan kualitas Sumber Daya para Manusia (SDM) para pegawainya,

diantaranya mengikutsertakan para pegawainya mengikutipendidikan dan

pelatihan (Diklat) , baik pada tataran diklat fungsional, structural maupun

diklat lainnya. Dalam hal sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Takalar

terus melakukan pengadaan dan perbaikan system tata kelola dan

peningkatan saran dan prasarana diantaranya pengadaan alat pengolah data

dan komunikasi (PC dan laptop) , meubelair serta melakukan pemeliharaan

gedung dan bangunan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat khususnya pencari keadilan di Pengadilan Agama Takalar.

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang

64


baik dan bermutu menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama Takalar untuk

ikut berlomba memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang

diberikan.

Menurut Komite Akreditasi Nasioanl (KAN) akreditasi adalah pengakuan

formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu

lembaga atau organisasi dalam melakukan penilaian kesesuaian tertentu.

Sedangkan Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses yang saling

berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisi dan melaporkan data

mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program mutu

secara berkelanjutan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa akreditasi

penjaminan mutu meru pakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap

plembaga peradilan setelah memenuhi kriteria penilaian mutu sesuai dengan

standar yang berlaku berdasarkan rekomendasi asesor pada pelaksanaan

audit sertifikasi Penjamainan Mutu peradilan di lapangan.

Pada tanggal 28 Nopember 2017, Pengadilan Agama Takalar telah

berhasil meraih sertifikasi akreditasi penjaminan mutu pengadilan agama

dengan nilai A (excellent), yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah

Agung RI di Hotel Clarion Makassar. Dengan dirahnya serifikat tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya para

pencari keadilan terhadap lembaga peradilan khususnya diwilayah hukum

pengadilan Agama Takalar. Dengan dilaksanakannya audit oleh Tim asesor

sertifikasi akreditasi penjaminan mutu pengadilan agama diharapkan seluruh

stake holder pada Pengadilan Agama Takalar terus bertransformasi menuju

kearah yang lebih baik.

Dalam hal sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Takalar senantiasa

melakukan pembenahan diantaranya melakukan pemeliharaan gedung dan

bangunan, menyediakan ruang bermain anak/ruang menysui/laktasi,

menyaipkan smoking area bagi para pencari keadilan.

65


Pada tahun 2017 Pengadilan agama Takalar menerima pagu sbesar Rp.

10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan realisasi nya sebesar

Rp.10.110.000,- ( sepuluh juta serratus sepuluh ribu rupiah ribu) atau sekitar

93,61 persen. Hal ini dapat dilihat dibawah ini:

10800000, 48%11000000, 49%

690000, 3%

REALISASI SIDANG KELILING TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU

REALISASI

SISA

66


LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG DILUAR GEDUNG

PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

TAHUN 2017

LI-PA.14

No. BULAN PAGU

AWAL (RP)

PAGU

REVISI

(RP)

REALISASI

S/D BULAN

LALU

REALISASI

BULAN INI

JUMLAH

(RP) SISA JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH PERKARA KETERANGAN

(4+5) (3-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Januari

10,800,000

-

- -

-

10,800,000 - -

Saldo di DIPA Rp.

280.000 karena ada

pengembalian pada

tanggal Rp. 120.000,

dengan NTB

160810934898, NTPN

006DA8F7DLSONB52

2 Pebruari

10,800,000

-

- -

-

10,800,000 - -

3 Maret

10,800,000

-

- -

-

10,800,000 - -

4 April

10,800,000

-

-

3,420,000

3,420,000

7,380,000 2 5

5 Mei

10,800,000

-

3,420,000

1,710,000

5,130,000

5,670,000 1 1

6 Juni

10,800,000

-

5,130,000

3,420,000

8,550,000

2,250,000 2 2

7 Juli

10,800,000

-

8,550,000 -

8,550,000

2,250,000 - -

8 Agustus

10,800,000

-

8,550,000 -

8,550,000

2,250,000 - -

67


9 September

10,800,000

-

8,550,000 -

8,550,000

2,250,000 - -

10 Oktober

10,800,000

-

8,550,000

1,560,000

10,110,000

690,000 1 2

11 Nopember

10,800,000

-

10,110,000 -

10,110,000

690,000 - -

12 Desember

10,800,000

-

10,110,000 -

10,110,000

690,000 - -

JUMLAH - -

10,110,000

10,110,000

10,110,000 - 6 10

68


Sedangkan untuk pembebasan biaya perkara (perkara prodeo), Pada tahun 2017

Pengadilan agama Takalar menerima pagu sbesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

ratus ribu rupiah) dan realisasi nya sebesar Rp.1.273.000,- ( sat juta dua ratus

tujuh puluh tiga ribu ribu) atau sekitar 88,47 persen. Hal ini dapat dilihat

dibawah ini:

1500000, 50%1273000, 42%

227000, 8%

REALISASI PERKARA PRODEO TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU

REALISASI

SISA

69


LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

TAHUN 2017

LI-PA.15

BULAN

PAGU

AWAL

(RP)

PAGU

REVISI

(RP)

REALISASI S/D

BULAN LALU

(RP)

REALISASI BULAN

INI (RP) JUMLAH (RP) SISA TARGET

JUMLAH

PERKARA KETERANGAN

(4+5) (3-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JANUARI

1,500,000

-

- -

-

1,500,000

3 -

PEBRUARI

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

MARET

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

APRIL

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

MEI

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

JUNI

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

70


JULI

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

AGUSTUS

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

SEPTEMBER

1,500,000 -

- -

-

1,500,000

3 -

OKTOBER

1,500,000 -

-

1,093,000

1,093,000

407,000

3

2

NOPEMBER

1,500,000 -

1,093,000

180,000

1,273,000

227,000

3

1

DESEMBER

1,500,000 -

1,273,000 -

1,273,000

227,000

3 -

1,273,000

3

LAPTAH PA TAKALAR – 2017

71

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

khususnya para pencari keadilan maka perlu didukung oleh sumber daya

manusia yang memadai. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam

menentukan atau memajukan suatu organisasi tidak terkecuali bagi aparatur

Pengadilan Agama Takalar.

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia standar

kompetensi mutlak diperlukan untuk melaksanakan kebijakan organisasi serta

kode etik profesi dengan mempertahankan norma-norma keadilan, kepastian

hukun dan etika organisasi.

Pengadilan Agama takalar senantiasa berupaya untuk meningkatkan

sumber daya manusia para pegawainya, diantaranya adalah system

promosi/karir dari suatu kedudukan , pangkat atau jabatan ke kedudukan,

pangkat atau jabatan yang lebih tinggi terbagi dalam beberapa bentuk:

1. Kenaikan jabatan, pangkat/golongan/ruang

2. Kepercayaan untuk menduduki jabatan teknis/ fungsional pengadilan

3. Kepercayaan untuk menduduki struktural

Selain itu juga Pengadilan Agama Takalar mengikut sertakan pegawai

mengikuti berbagai bentuk pendidikan dan pelatiahn (DIKLAT), baik pada

tataran diklat fungsional, structural serta diklat lainnya. Hal tersbut merupakan

upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan

aparatur hukum yang cakap, cerdas dan professional dalam mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi itu sendiri.


72

Pada awal tahun 2017, jumlah pegawai yang ada di Pengadilan

Agama Takalar berjumlah 28 (dua puluh delapan) pegawai dan pada akhir tahun

2017 berubah menjadi 27 (dua puluh tujuh) pegawai. Adanya perubahan

jumlah tersebut disebabkan adanya mutasi keluar, pegawai yang pensiun dan

ada beberapa pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama Takalar. Disamping

itu di Pengadilan Agama Takalar terdapat 8 (delapan) orang tenaga honorer.

Keadaan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Takalar

sebagai berikut:

Keadaan sumber daya manusia yang bekerja pada pengadilan Agama

takalar sampai akhir tahun 2017 sebanyak 37 orang, dengan rincian sebagai

berikut :

1. Ketua : 1 orang

2. Wakil ketua : 1 orang

3. Panitera : 1 orang

4. Sekretaris : 1 orang

5. Wakil Panitera : 1 orang

6. Panitera Muda : 3 orang

7. Kepala Sub Bagian : 3 orang

8. Panitera Pengganti : 7 orang

9. Jurustia : 2 orang

10. Jurusita Pengganti : 2 orang

11. Staff : 2 orang

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA


73

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENGADILAN AGAMA TAKALAR

NO

NAMA

JABATAN

KET


1 Dra. Kartini Ketua

2 Dra. Hartini Ahada,M.H Wakil Ketua

3. Musafirah,S.Ag.,M.HI Hakim

4 Nur Akhriyani Zainal,S.H.,M.HI Hakim

5 Muh. Hasyim, Lc Hakim

6 Drs. M. As’ad F. Panitera

7 Nasriah,S.H Wakil Panitera

8 A.M. Zulkarnain Chalid,S.H Panmud Hukum

9 Muh. Kasim,S.H Panmud Gugatan

10 Hj. Nurbaya,S.Ag.,M.HI Panmud Permohonan

11 Hj. Hasniah,S.H Panitera Pengganti

12 St. Fatimah,S.H Panitera Pengganti

13 Nurqalbi,S.HI.,M.HI Panitera Pengganti

14 Yuniar yasin,S.H Panitera Pengganti

15 Annisa, S.H Panitera Pengganti

16 Bachra,S.HI Panitera Pengganti


74

17 Bungatang,S.HI Panitera Pengganti

18 Draias,S.Kom Jurusita

19 Syamsiah Jurusita

20 Tarfiq,A.Md.,Komp Jurusita Pengganti

21 Hendra Faizal sanudin Jurusita Pengganti

22 Muhammad Ahsan Syuhudi,S.Sos Sekretaris

23 Ardiyana,S.Sos Kasubbag Per.canaan

dan Pelaporan.

24 Asrijal Arfansyah,S.E Kassubag

Kepgawaian dan

Ortala.

25 A. Musyrifah Jufri,S.HI Kassubag Keuangan

dan Umum

26 Joko Suseno,S.Kom Staf

27 Syamsuddin Staf

28 Nurhaedah,S.Ag Pramubakti

29 Yusriani Pramubakti

30 Bunaiyah,S.Kom Pramubakti

31 Ahmad Nur Alamsyah,S.H Pramubakti

32 M. nazar Noor cleaning servis

33 Rahmat Suyuti Supir

34 Syamsuddin Dg. Ngikka Satpam


75

35 Sunardi Satpam

Tabel Daftar Tenaga Fungsional Hakim

NO NAMA GOL JABATAN

1 Dra Kartini IV/b Ketua

2 Dra. Hartini Ahada,M.H IV/b Wakil ketua

3 Musafirah,S.Ag.,M.HI III/c Hakim

4 Nur Akhriyani Zainal,S.H.,M.HI III/c Hakim

5 Muh. Hasyim, Lc III/c Hakim

Tabel : Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

NO NAMA GOL JABATAN

1 Drs. M. As’ad F III/d Panitera

2 Nasriah,S.H III/d Wakil panitera

3 Muh. Kasim,S.H III/d Panitera Muda Gugatan

4 Hj. Nurbaya, S.Ag.,M.HI III/d Panitera Muda permohonan

5 A.M. Zulkarnain Chalid,S.H III/d Panitera Muda Hukum

6 Hj. Hasniah,S.H III/d Panitera pengganti

7 St. Fatimah,S.H III/d Panitera pengganti

8 Annisa,S.H III/d Panitera pengganti

9 Yuniar Yasin,S.H III/c Panitera pengganti

10 Nurqalbi,S.H.,M.HI III/b Panitera pengganti

11 Bungatang,S.HI III/b Panitera pengganti

12 Bachra,S.HI III/b Panitera pengganti


76

Tabel : Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan

NO NAMA GOL JABATAN

1 Darias,S.Kom III/b Jurusita

2 Syamsiah II/d Jurusita

3 Tarfiq,A.Md.,Komp II/d Jurusita Pengganti

4 Hendra Faizal Sanudin II/b Jurusita pengganti

Tabel : Daftar Tenaga Kesekretariatan

NO NAMA GOL JABATAN

1 Muhammad Ahsan Syuhudi,S.Sos

III/c Sekretaris

2 Asrijal Arfansyah,S.E III/c Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan tatalaksana

3 Ardiyana,S.Sos III/c Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaopran

4 Musyrifah Jufri,S.HI III/b Kasubbag Umum Dan Keuangan

5 Joko Suseno,S.Kom III/a Staf TI

6 Syamsuddin II/A Staf Umum

Tabel : Daftar Tenaga Honorer

NO NAMA JABATAN

1 Nuhaedah,S.Ag Pramubakti

2 M. Nazar Noor Pramubakti

3 Yusriani Pramubakti

4 Ahmad Nur Alamsyah,SH Pramubakti

5 Bunaiyah,S.Kom Pramubakti


77

6 Rahmat Suyuti Supir

7 Syamsuddin Dg. Ngikka Satpam

8 Sunardi Satpam

Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada di pengadilan Agama

Takalar dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tingkat pendidikan seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama

Takalar adalah sebagai berikut :

1. SLTA berjumlah 3 orang

2. D.3 berjumlah 1 orang

3. S.1 berjumlah 18 orang

4. S.2 berjumlah 5 orang

HAKIM, 5, 14%

KEPANITERAAN, 12, 34%

JURUSITA/JPP, 4, 12%

KESEKRETARIATAN, 6, 17%

HONORER, 8, 23%

JUMLAH SDM DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR


78

REKAPITULASI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

GOLONGAN/ RUANG

HAKIM PEGAWAI JUMLAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN LAKI-LAKI

PEREMPUAN

II/a - - 1 - 1

II/b - - 1 - 1

II/c - - - - 0

II/d - - 1 1 2

III/a - - 1 - 1

III/b - - 1 4 5

III/c 1 2 2 2 7

III/d - - 3 5 8

IV/a - - - - 0

IV/b - 2 - - 2

JUMLAH 27

SLTA, 3, 11%

D.3, 1, 4%

S.1, 18, 67%

S.2, 5, 18%

JENJANG PENDIDIKAN


79

Pada saat ini Pengadilan Agama Takalar masih membutuhkan sumber

daya manusia di bidang arsiparis, pustakawan dan bendaharawan. Perlu juga

kami informasikan bahawa masih adanya rangkap jabatan dimana tenaga

jurusita merangkap sebagai bendaharawan serta para kasubbag merangkap

juga sebagai staf. Kondisi seperti ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja

mereka .

II/a4%

II/b4% II/d

7% III/a4%

III/b18%

III/c26%

III/d30%

IV/B7%

GOLONGAN

II/a II/b II/d III/a III/b III/c III/d IV/B

KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA


80

Selama tahun 2017 terdapat pindahan pegawai sebanay 2 (dua)

orang yakni:

NO NAMA MUTASI

1 Bungatang,S.HI Panitera PenggantiPengadilan Agama Bantaeng menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Takalar

2 Bachra,S.HI Panitera PenggantiPengadilan Agama Sinjaimenjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Takalar

Adapun hakim dan pegawai Pengadilan Agama Takalar yang

beralih tugas/promosi/mutasi ke Pengadilan Agama lain yaitu:

REALISASI KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2017

NO NAMA PANGKAT

SEMULA MENJADI

1 Muh. Hasyim, Lc III/b III/c

2 Asrijal Arfansyah,S.E III/b III/c

3 Ardiyana,S.Sos III/b III/c

Pada tahun 2017 terdapat hakim dan pegawai pengadilan Agama

Takalar yang mendapat Kenaikan Gaji Berkala (KGB), yaitu

1. Dra. A. Marhani Halim

2. Drs. M. As’ad F.

3. Annisa,S.H

4. Yuniar Yasin,S.H

MUATSI

PROMOSI


81

5. Jojo Suseno,S.Kom

6. Asrijal Arfansyah,S.E

7. Ardiyana,S.Sos

8. Musafirah,S.Ag.,M.HI

9. Muh.Hasyim, Lc

10. Syamsuddin

11. Nasriah,S.H

12. Musyrifah Jufri,S.HI

Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Agama

Takalar mencapai batas usia pension, yakni:

1. Dra. Hj. BS./ Wardah

2. Dra. A. marhani Halim

Rekapitulasi jumlah Pegawai dapat dilihat dibawah ini:

JUMLAH PEGAWAI AWAL TAHUN 2017; 28

PEGAWAI

MUTASI KELUAR, 1

PENSIUN, 2MUATSI MASUK, 2

JUMLAH PEGAWAI

AKHIR TAHUN 2017, 27

PEGAWAI

JUMLAH PEGAWAI TAHUN 2017

PENSIUN


82

Rekapitulasi SDM Tenaga Teknis Yang mengikuti DIKLAT Tahun 2017

NO NAMA JABATAN KEGIATAN

1 Jojo Suseni,S.Kom Admin SIPP Bimbingan teknis Implementasi SIPP Versi 3.2.0 pada tanggal 15 Desember 2017 di Pengadilan Tinggi Agama makassar

Rekapitulasi SDM Tenaga Non Teknis Yang mengikuti DIKLAT Tahun 2017

NO NAMA JABATAN KEGIATAN

1 Ardiyana,S.Sos Kasubbag

Perencanaan,TI

dan Pelaporan

Soialisasi Tata Cara revisi

Anggaran Tahun 2017 yang

dilaksanakan pada tanggal

9 Maret 2017 di kantor

KPPN Maklassar II

2 Musyrifah Jufri,S.HI Kasubbag

Umum Dan

Keuangan

Kegiatan pendapingan

Penelahan Penyusunan

Laporan Keuangan

Kementrian

Negara/Lembaga Tahun

2016 (audited) yang


22 s/d 23 Maret 2017

3 Musyrifah Jufri,S.HI Kasubbag

Umum Dan

Keuangan

Diklat Kepemimpinan

Angkatan XIII Wilayah

Sulawesi Selatan Tahun

DIKLAT (sdm Teknis/ Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)


83

Anggaran 2017, yang


14 Agustus s/d 4 Desember

2017, bertempat di

Kampus Badan Litbang

Diklat Kumdil Mahkamah

AGung RI PKP2A II LAN

Makassar Jl. Raya baru No.

48 Antang Manggala

Makassar

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada tahun 2017, ekadaan perkara dapat dilihat pada atbel dibawah

ini:

No Jenis Perkara Perkara Masuk

Perkara Yang Diputus

Sisa Perkara

Keterangan


1 Cerai Gugat 156 139 17

2 Cerai Talak 50 39 11

3 Harta Bersama 50 3 2

4 Kewarisan 3 2 1

5 Izin Poligami - - -

6 Penguasaan Anak 2 1 1

7 Pengesahan/Itsbat Nikah

29 31 2 Sisa tahun lalu

8 Dispensasi Kawin 5 5 -

9 Wali Adhal 3 2 1


84

10 Hibah - - -

11 Perwalian 3 2 1

12 Penetapan Ahli Waris 6 2 4

13 P3p 6 4 2

14 Asal-usul Anak 3 3 -

15 Lain-lain 6 5 1

TOTAL 277 238 40

Catatan :

Perkara dicabut : 25 perkara Perkara ditolak : 2 Perkara Perkara Tidak diterima ; 2 perkara Perkara digugurkan : 6 perkara Perkara dicoret : 7 perkara

Penyelesaian perkara pada tahun 2017 adalah meliputi sisa perkara

tahun lalu (2016) ditambah dengan perkara yang diterima sejak awal tahun

2017 hingga akhir Desember 2017.

Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Takalar menerima perkara

sebanyak 277 perkra, yang terdiri dari Permohonan sebanyak 42 perkara dan

Gugatan sebanyak 235 perkara. Adapun jumlah perkara yang diterima setiap

bulan selama tahun 2017 dapat dilihat apada grafik di bawah ini:

JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS


85

Adapun Rincian Jenis perkara yang diterima selama tahun 2017 dapat dilihat

pada grafik dibawah ini:

Jumlah perkara yang harus diselesaikan selama tahun 2017 adala

jumlah perkara yang diterima sejak awal sampai akhir tahun 2017 ditambah sisa

perkara tahun 2016. Adapun jumlah perkara yang diterima selama tahun 2017

sebanayak 277 perkara sedangkan sisa perkara di tahun 2016 sebanayk 22

35

22 2124 25

10

19

2622

29

35

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

GRAFIK PENERIMAAN PERKARA TAHUN 2017

JUMLAH PERKARA

RINCIAN PERKARA050

100150

Cer

ai T

alak

Cer

ai G

uga

t

Har

ta b

ersa

ma

Per

wal

ian

Asa

l usu

l…

Itsb

at N

ikah

Dis

pen

sasi

…

Wal

i Adh

ol

Kew

aris

an

Pen

etap

an…

P3H

P

LAIN

-LA

IN

Dic

abu

t

Dit

ola

k

Dig

ugg

urk

an

Dic

oret

dar

i…

39

139

1 2 331

5 2 2 2 4 5 25 2 6

GRAFIK RINCIAN PENERIMAAN PERKARATAHUN 2017

RINCIAN PERKARA


86

perkara, sehingga jumlah p[erkara yang harus diselesaikan selama tahun 2017

sebanayak 299 perkara.

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang harus diselesaiakan sebanyak

299 perkara. Adapun perkara yang teleha diselesaiakan (putus) selama tahun

2017 sebanayak 280 perkara, sehingga sisa perkara yang belum putus

sebanayak 19 perkara, yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Peneyelesaian perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2017 di

Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut:

BULAN JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN

PERKARA PUTUS TEPAT WAKTU

PERKARA PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN

Januari 9 -

Februari 16 3

Maret 22 1

April 27 1

Mei 18 1

Juni 15 1

Juli 24 4

22

277299 280

19

SISA PERKARATAHUN 2016

Perkara yangditerima tahun

2017

TOTAL PERKARATAHUN 2017

PERKARA PUTUSTAHUN 2017

SISA PERKARATAHUN 2017

PERKARA TAHUN 2017

JUMLAH PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN SELAMA TAHUN 2017

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT

WAKTU


87

Agustus 16 1

September 17 2

Oktober 32 1

Nopember 25 2

Desember 41 1

Jumlah 262 18

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding, kasasi dan

PK pada tahun 2017 di pengadilan Agama Takalar sebagai berikut:

Perkara yang dimohonkan banding sebanayak 4 perkara

Perkara yang dimohonkan Kasasi sebanayak 1 perkara

Perkara yang dimohonkan kasasi sebanayak Nihil perkara

PUTUS TEPAT WAKTU, 262

PERKARA

PUTUS LEBIH DARI 5 BULAN,

18, 6%

JUMLAH PERKARA YANG PUTUS TEPAT WAKTU

JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI

DAN PK


88

Pada tahun 2017 penyelesaiajn perkara yang dimediasi oleh

Pengadilan Agama Takalar adalah sebagai berikut:

BULAN

PENYELESAIAN MEDIASI

TIDAK BERHASI BERHASI GAGAL

Januari 2 -

Februari 2 -

Maret 4 - 1

April 4 -

Mei 7 -

Juni 1 -

Juli 3 -

Agustus 3 - 1

September 4 1

Oktober 1 - 2

Nopember 2 -

Desember -

Jumlah 33 1 4

33

1

4

PENYELESAIAN MEDIASI TAHUN 2017

Tidak Berhasi

Berhasil

Gagal

MEDIASI


89

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARAN

Pada bulan Maret 2012, Pengadilan Agama Takalar sudah

menggunakan gedung kantor baru yang terletak di jalan pangeran Diponegoro

Nomor 5, Kelurahan bajeng, Kecamatan pattallassang kabupaten Takalar.

Berdiri diatas tanah seluas 3000 M2 dengan bangunan permanen berlantai 2

(dua) yang luas gedungnya 760 m2. Sebelumnya Pengadilan Agama Takalar

terletak di jalan Syek Yusuf Nomor 5, Kelurahan Sombala bella, Kecamatan

Polongbangkeng selatan kabupaten Takalar. Berdiri diatas tanah seluas 1.299

M2 dengan 2 (dua) bangunan permanen berlantai 1 (satu). Gedung pengadilan

Agama yang lama telah berubah alih status menjadi rumah dinas sejak

dikeluarkannya penetapan status oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung .

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususunya para pencari keadilan maka pada tahun 2016 Pengadilan Agama

Takalar menambah gedung bangunan untuk ruang tunggu bagi masyarakat

pencari keadilan dengan luas tambahan gedung 60 M2, sehingga luas gedung

Bangunan pengadilan Agama Takalar sampai saat ini adalah 820 M2.

Pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Agama Takalar tahun 2017

telah dilakukan dengaN baik, berupa pengecetan kantor, penggantian plafon

kantor dan perbaikan wc kantor.

Dibawah ini kami sajikan denah kantor Pengadilan Agama Takalar:

GEDUNG KANTOR


90

10 M

26 M

LOBBY UTAMA

PINTU UTAMA

19 M

DENAH LT. 1

R. P

AN

ITER

A M

UD

A H

UK

UM

, GU

GA

TAN

DA

N

PER

MO

HO

NA

N

R. K

ASU

BA

G U

MU

M D

AN

KEU

AN

GA

N ,

KEP

EGA

WA

IAN

DA

N O

RTA

LA D

AN

STA

F

R. HUMA

S

R. WAKIL PANITERA

R. PANITERA

W

C

R. SIDANG UTAMA

R. SIDANG

R. BRNDAHARA wc

R. SEKRETARIS

R. MEDIASI

R. A

rsis sekretariat

Dap

ur

Gu

dan

g

wc

w

c

R. LAKTASIA/ R.

BERMAIN

R. PELAYANAN PERKARA

R. TUNGGU BELAKANG

W

C

W

C


91

19 M

20 M

DENAH LT. 2

LOBY LT. 2

R.Perpustakaan

RU

AN

G T

I D

AN

R.

KA

SU

BA

G

PE

RE

NC

AN

AA

N, T

I D

AN

PE

LA

PO

RA

N

RU

AN

G K

OM

PU

TE

R

RU

AN

G

SID

AN

G

UT

AM

A

.RUANG

RAPAT PIMPINAN

WAKIL

KETUA

RUANG

HAKIM

PANITERA

PENGGANTI

GU

DAN

G

W

C

W

C

W

C

RUANG

KETUA

R. A

RS

IP P

ER

KA

RA

RU

AN

G

SID

AN

G

UT

AM

A

RUA

NG

SID

ANG

UTA

MA

POIT

P

w

c

w

c


92

Pada tahun 2016 gedung kantor Pengadilan Agama yang lama di Jl.

Syekh Yusuf No. 5, yang berdiri di atas tanah seluas 250 m2 telah beralih fungsi

pemanfaatannya menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Takalar yang

didasarkan pada Keputusan Badan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor :

57/BUA/IV/2014, tanggal 5 April 2014. Keadaan kondisi rumah dinas tersebut

kondisinya rusak ringan.

No Uraian THN Perolehan

Kondisi Ket.

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat


I Rumah Dinas - - 1 -

Ex Kantor Lama Dalam Bentuk Mess

1 - - - - -

2 - - - - -

Untuk menambah dan melengkapi sarana dan prasaran failitas gedung

yang telah ada guna menunjang kinerja sepanjang tahun 2017 Pengadilan Agama

Takalar mendapatkan pengadaan belanja modal berupa:

Alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan berupa

komputer dan PC sebesar Rp. 12.500.000,-

Peralatan Dan fasilitas perkantoran berupa: Meja Panmud/kasubbag, kursi

untuk pertemuan, lemari arsip bendahara, lemarai perpustakaan, lemerai

arsip kepegawaian, meja kerja wakil panitera dan kursi hadap sebesar Rp.

62.450.000,-

RUMAH DINAS

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG


93

Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP berupa lapto, PC, printer

dan UPS sebesar Rp. 72.500.000.

Adapun sarana dan prasaran yang terdapat di pengadilan Agama Takalar

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No Sarana / Prasarana Jumlah Keterangan


Sarana / Prasarana Gedung 1

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 1

4 Ruang Panitera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Sidang Utama 1

7 Ruang Sidang Umum 1

8 Ruang Kepaniteraan 1

9 Ruang Wakil Panitera 1

10 Ruang Kesekretariatan 1

11 Ruang Bendahara 1

12 Ruang Arsip Kesekretariatan 1

13 Ruang Pusat Pelayanan Perkara 1

14 Ruang Panitera Pengganti 1

15 Ruang Mediasi 1

16 Ruang Perpustakaan 1

17 Ruang Juru Sita -

18 Ruang Arsip Perkara 1

19 Dapur / pantri 1

20 Toilet Umum 5

21 Ruang Tunggu Persidangan 1

22 Ruang / Area Merokok 1

23 Ruang Arena Bermain Anak 1

24 Ruang Posbakum -

25 Ruang TI 1

26 Pos Keamanan 1

27 Mushollah 1

28 Tempat Parkiran -

29 Kantin - Jumlah 31


94

Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Lemari Besi/Metal 11

2 Lemari kayu 7

3 Rak kayu -

4 Brandkas 2

5 Tabung Pemadam -

6 Papan Visual 32

7 Mesin Absebsi 1

8 Stempel timbul bulat -

9 Perkakas Kantor Lainnya -

10 Meja kerja kayu 52 Rusak ringa :3, rusak berat 4

11 Kursi Besi/Metal 121 Rusak ringan 10

12 Kursi Kayu 45

13 Sice 6

14 Meja Rapat 1

15 Tempat Tidur -

16 Meja Telpon -

17 Meja Resepsionis 1

18 Sketsel -

19 Kursi Tunggu 4

20 Mesin Pemotong Rumput 1

21 Lemari Es -

22 A.C. Split 13

23 Kipas Angin 4 Rusak ringan 2

24 Kompor Gas 1

25 Tabung Gas 1

26 Televisi 3

27 Sound System 3

28 Lambang Garuda Pancasila 4

29 Gambar Presiden/Wapres 6

30 Tiang Bendera 8

31 Kaca Hias -

32 Mimbar/Podium 1

33 Palu Sidang 4

34 Lambang Instansi 1

35 Gordyn/Kray 312

36 Asbak Tinggi -

37 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3

38 Kamera Digital -


95

NO

U R A I A N

TAHUN

PEROLEHAN

KONDISI

KET Baik R.

Ringan

R.

Berat


I Kendaraan Roda 4

1 Mobil Inova e sTD 2008 1 Masih

beropersi

II Kendaraan Roda 2

1 Suzuki Thunder 125 2006 1 Tidak

beroperasi

2 Suzuki 125 R 2005 1 Masih

beropersi

3 Suzuki Shogun 2008 2 Masih

beropersi

39 Telephon (PABX) 3 Rusak ringan 2

40 Pesawat Telepon 2 Rusak ringan 2

41 Facsimile 1

42 Genset -

43 P.C. Unit 23

44 Laptop 14 Rusak berat 1

45 Printer 17

46 Scanner 2

47 Server 1

48 Router 1 49 Rak Server 1 50 Kabel UTP - 51 Wirelles Access Point 4 52 Switch -

Jumlah 405


96

4 Yamaha vega R 2007 1 Masih

beropersi

5 Suzuki FL 125 RCD 2009 1 Masih

beropersi

Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam DIPA tahun 2017 meliputi:

pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan dinas, iventaris kantor, printer,

scanner, AC. Laptop. Dan PC.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS DAN NON TEKNIS)

Berdasarkan Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari

Unit Organisasai Badan Urusan Administrasi ( BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan

Nomor : SP DIPA-005.01.2.307470/2017 tanggal 7 Desember 2016 untuk tahun 2017

Pengadilan Agama Takalar dengan kode satker 307470 menerima total pagu anggaran

belanja sejumlah Rp.3.420.839.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta delapan

ratus tiga puluh sembilan rupiah) realisasinya sebesar Rp.3.303.037.889,- atau sekitar

96,56 persen. Adapun realisasi anggaran sampai dengan per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

LAPTAH PA TAKALAR – 2017 97

MAK RP % RP %

511111 Bel. Gaji Pokok PNS 1,195,481,000 1,193,947,800 99.87% 1,533,200 0.13%

511119 Bel Pembulatan gaji 20,000 14,738 73.69% 5,262 26.31%

511121 Bel. Tunj. Suami/istri 66,471,000 65,553,290 98.62% 917,710 1.38%

511122 Bel. Tunjangan anak pns 18,348,000 18,300,670 99.74% 47,330 0.26%

511123 Bel. Tunj Struktural PNS 26,130,000 26,130,000 100.00% - 0.00%

511124 Bel. Tunj. Fungsional PNS 879,095,000 873,620,000 99.38% 5,475,000 0.62%

511125 Bel. Tunj PPH PNS 115,915,000 99,897,900 86.18% 16,017,100 13.82%

511126 Bel. Tunj Beras PNS 60,466,000 56,415,180 93.30% 4,050,820 6.70%

511129 Bel. Uang makan PNS 221,760,000 181,877,000 82.02% 39,883,000 17.98%

511151 Bel. Tunj Umum PNS 22,746,000 4,745,000 20.86% 18,001,000 79.14%

511157 Bel. Tunj. Kemahalan hakim 98,300,000 81,000,000 82.40% 17,300,000 17.60%

2,704,732,000 2,601,501,578 96.18% 103,230,422 3.82%

SISA ANGGARAN

REALISASI BELANJA PEGAWAI TA 2017

A. BELANJA PEGAWAIPAGU

TOTAL BELANJA PEGAWAI

RELAISASI BELANJA S/D 31

DESEMBER 2017


RP % RP %

46,110,000 46,000,956 99.76% 109,044 0.24%

521211 bel. Bahan 9,520,000 9,447,500 99.24% 72,500 0.76%

524111 Bel. Perjalanan Dinas 31,590,000 31,553,456 99.88% 36,544 0.12%

521119 Bel. Barang Operasional Lainnya 5,000,000 5,000,000 100.00% - 0.00%

522,547,000 508,084,693 97.23% 14,462,307 2.77%

521111 Bel. Keperluan perkantoran 174,735,000 173,306,900 99.18% 1,428,100 0.82%

521114 Bel. Pengiriman surat 1,202,000 123,000 10.23% 1,079,000 89.77%

521115 Bel. Honor operasional satker 46,200,000 46,200,000 100.00% - 0.00%

521119 Bel. Barang Operasional Lainnya 20,605,000 19,277,200 93.56% 1,327,800 6.44%

521811 Bel. Barang Persediang Brg Konsumsi 53,435,000 53,362,000 99.86% 73,000 0.14%

522111 Bel. Langganan Listrik 53,100,000 52,408,305 98.70% 691,695 1.30%

522112 Bel. Langganan Telpon 11,400,000 9,273,022 81.34% 2,126,978 18.66%

522113 Bel. Langganan Air 8,700,000 5,946,000 68.34% 2,754,000 31.66%

523111 Bel. Pemeliharaan gedung dan Bangunan 64,700,000 64,492,000 99.68% 208,000 0.32%

523121 Bel. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 88,470,000 83,696,266 94.60% 4,773,734 5.40%

568,657,000 554,085,649 97.44% 29,142,702 5.12%

SISA ANGGARAN

REALISASI BELANJA BARANG TA 2017

PAGU

TOTAL BELANJA BARANG


DESEMBER 2017

BEL. BARANG NON OPERASIONAL KANTOR

BELANJA BARANG

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR


MAK RP % RP %

057. Aalat pengolah data dan

komunikasi pendukung

kesekretariatan

532111

058. A Peralatan dan fasilitas

Pendukung perkantoran

532111

058. A alat pengolah data dan

komunikasi pendukung sipp

532111

147,450,000 147,450,000 100.00% - 0.00%

0.00%

72,500,000 72,500,000 100.00% - 0.00%

SISA ANGGARAN

REALISASI BELANJA MODAL TA 2017

BELNJA MODALPAGU

TOTAL BELANJA MODAL


DESEMBER 2017

12,500,000 12,500,000 100.00% - 0.00%

62,450,000 62,450,000 100.00% -


Untuk Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Unit Organisasi Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama ( DIRJEN BADILAG/04) Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP

DIPA-005.04.2.3090723/2017 tanggal 7 Desember 2016 untuk tahun 2017 Pengadilan Agama

Takalar dengan kode satker 309073 menerima total pagu anggaran belanja sejumlah

Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupia) dan realisasinyasampai dengan per 31

desember 2017 sebesar Rp.11.383.000,- ,- atau sekitar 92,54 persen. Adapun realisasi anggaran

sampai dengan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

0

500000000

1E+09

1.5E+09

2E+09

2.5E+09

3E+09

Bel. Pegawai Bel. Barang bel. Modal

PAGU 2704732000 568657000 147450000

REALISASI 2601501578 554085649 147450000

SISA ANGGARAN 103230422 14571351 0

GRAFIK REALISASI BELANJA TA 2017

PAGU REALISASI SISA ANGGARAN


MAK RP % RP %

005.04.08.1053.00

3.051 bantuan Pembebasan Biaya

perkara

521219

005.04.08.1053.00

3.051Biaya Penyelesaian perkara Di

Luar Gedung Peradilan

524113 Bel. Pejalanan Dinas dalam Kota

12,300,000 11,383,000 92.54% 917,000 7.46%

SISA ANGGARAN

REALISASI BELANJA BARANG DIPA 04 TA 2017

BELANJA BARANG NON OPERASIONALPAGU

TOTAL BELANJA MODAL


DESEMBER 2017

1,500,000 1,273,000 84.87% 227,000 15.13%

10,800,000 10,110,000 93.61% 690,000 6.39%


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Sarana dan prasaran lain sebagai penunjang operasional kantor Pengadilan

Agama Takalar dalam proses penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP dimana untuk

mengoptimalkan penggunaannya maka Pengadilan Agama Takalar menyaipak jaringan

internet agar seluruh pihak terkait mudah mengakses aplikasi SIPP tersebut. Selain itu

juga, Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi tersebut maka perlu ketersediaan alat

pengolah data dana pada tahun 2017 Pengadilan Agam Takalar menambah pengadaan

alat pengolah data untuk mendukung aplikasi SIPP berupa laptop sebanyak 1 unit,

Komputer PC sebanyak 3 unit, printer sebanyak 3 unit dan UPS sebanyak 2 unit.

Seiring dengan berkembangnya aplikasi SIPP , saat penerimaan sertifikasi

Penjamainan Mutu peradilan tanggal 28 Nopember 2017 bertempat di Clarion Makassar,

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan agar penggunaan aplikasi SIPP versi terbaru

yakni SIPP Versi 3.2.0 di awal tahun 2018 wajib digunakan. Sehubungan dengan hal

tersebut , pada tanggal 15 Desember 2017 admin SIPP Pengadilan Agama Takalar

mengikuti bimbingan teknis implementasi SIPP versi 3.2.0 dan pada akhir tahun 2017

aplikasi tersebut sudah berhasil di instal di server dan akan diterapkan pada awal tahun

2018.

F. REGULASI TAHUN 2017

1. Manajemen Perubahan

1. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAKALAR NOMOR W20-

A15/71/HK.05/SK/4/2017 TANGGAL 6 APRIL 2017 TENTANG TIM SIDANG KELILING

PENGADILAN AGAMA TAKALAR DI KECAMATAN GALESONG.


A15/76//HK.05/SK/4/2017 TANGGAL 17 APRIL 2017 TENTANG TIM SIDANG KELILING

PENGADILAN AGAMA TAKALAR DI KECAMATAN GALESONG SELATAN.


A15/80/HK.05/SK/6/2017 TANGGAL 7 JUNI 2017 TENTANG TIM SIDANG KELILING

PENGADILAN AGAMA TAKALAR DI KECAMATAN MANGARABOMBANG.



A15/79/HK.05/SK/6/2017 TANGGAL 7 JUNI 2017 TENTANG TIM SIDANG KELILING

PENGADILAN AGAMA TAKALAR DI KECAMATAN SANROBONE.


A15/77/HK.05/SK/5/2017 TANGGAL 12 MEI 2017 TENTANG TIM SIDANG KELILING

PENGADILAN AGAMA TAKALAR DI KECAMATAN MANGARABOMBANG.


A15/102/HK.05/SK/4/2017 TANGGAL 26 OKTOBER 2017 TENTANG TIM SIDANG KELILING

PENGADILAN AGAMA TAKALAR DI KECAMATAN POLOBANGKENG UTARA.

2. Penataan Dan Penguatan Organisasi


A15/3/KP.01.5/SK/I/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN BADAN

PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

3. Penataan Tata Laksana


A15/19/KU/01.1/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENGANGKATAN TIM

PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA.


A15/44/KU.04.2/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN NEGARA BUKAN

PAJAK (PNBP)


A15/13/KU.04.2/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG BIAYA ATK PERKARA DAN

PENGELOLAANNYA


A15/09/PS.00/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM

MEDIATOR

2. SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TAKALAR NOMOR

W20-A15/46/PL.05/SK/2/2017 TANGGAL 1 FEBRUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

PENGADAAN BARANG/JASA


3. SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TAKALAR NOMOR

W20-A15/32/PL.05/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PANITIA PENERIMA

HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA


A15/14/PS.01/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS

PENGELOLA PERPUSTAKAAN


A15/18/KP.02.1/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS

ABSENSI


A15/05/HK.02/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS

MEJA I,II DAN III


A15/19/PS.00/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN

MAJELIS HAKIM


A15/48/KU.04.2/SK/3/2017 TANGGAL 1 MARET 2017 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA


A15/22/KU.01/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DIPA 005.01.2.307470/2017

10. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA TAKALAR NOMOR W20-


PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIPA

005.01.2.307470/2017

11. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILANAGAMA TAKALAR NOMOR W20-


PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM DIPA 005.01.2.307470/2017


A15/26/KU.01/SK/I/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN STAF

PENGELOLA KEUANGAN DIPA 005.01.2.307470/2017


A15/25/KU.01/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA

PENGELUARAN DIPA 005.01.2.307470/2017




KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DIPA 005.04.2.309073/2017



PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIPA

005.04.2.309073/2017


A15/31/KU.01/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN STAF

PENGELOLA KEUANGAN DIPA 005.04.2.309073/2017


A15/29/KU.01/SK/I/2016 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM DIPA 005.04.2.309073/2017


A15/30/KU.01/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA

PENGELUARAN DIPA 005.04.2.309073/2017.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas


A15/103/OT.01/SK/12/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA

KERJA LAPORAN TAHUNAN 2017.

7. Penguatan Pengawas


A15/41/PS.00/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM

PENGAWAS BIDANG

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


A15/75/HM.00/SK/4/2017 TANGGAL 6 APRIL 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGELOLA INFORMASI.


A15/10/HM.00/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT

KEHUMASAN.



A15/12/HM.02.3/SK/1/2017 TANGGAL 3 JANUARI 2017 TENTANG TIM PENGELOLA SIADPA

DAN ARSIP DIGITAL

107 LAPTAH PA TAKALAR 2017

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan melekat dalam unit Organisasi Pengadilan Agama

Takalar di bawah naungan Mahkamah Agung RI adalah Pengawasan secara

Struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana yang

dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka I huruf-a Instruksi Presiden No.

1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawas melekat yaitu sebagai berikut :

“ Pengawas melekat adalah serangkai kegiatan yang bersifat yang

terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan secara

Prefensif atau Represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dalam Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku “

Pengawasan internal internal di lingkungan Pengadilan Agama

Takalar 2017 dillakukan unsur pimpinan yang dibantu oleh hakim penagawas

yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadian Agama Takalar

Nomor : W20-A15/41/PS.00/SK/1/2017 , tanggal 3 januari tentang

Penunjukkan Hakim Pengawas bidang.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang

yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama, dilaporkan kepada Ketua

Pengadilan Agama Takalaer sebagai penanggung jawaban tugas-tugas yang

dilaksanakan.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Takalaer dapat mempelajari

hasil-hasil yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang untuk dijadikan bahan

evaluasi kinerja Aparat Peradilan yang dipimpinnya guna untuk memperbaiki

tugas-tugas aparat Peradilan untuk mewujudkan Peradilan yang modern

sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI. Adapun

108 LAPTAH PA TAKALAR 2017

Pembinaan dan Pengawasan dari tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan

Tinggi Agama Makassartelah dilakukan oleh hakim tinggi pengawas bidang.

B. EVALUASI

Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan

perbaikan dan pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau

belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan eksternal dapat

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Ditjen Badan Peradilan

Agama , serta oleh Badan Pengawas MA-RI. Pengawasan pada Pengadilan

Agama Takalar telah berjalan sesuai yang diharapkan guna terwujudnya

visi Pengadilan Agama Takalar. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya

peningkatan kualitas pengawasan dalam bidang administrasi perkara

berupa cross eksamination setiap perkara yang telah diputus oleh setiap

majelis hakim, demikian pula dengan bidang-bidang pengawasan lainnya,

termasuk dalam pengawasan pelaksanaan tertib administrasi umum dan

pelaksanaan kedisiplinan bagi seluruh pegawai dan telah dilaksanakan

tindakan lanjut dari hasil pengawasan

LAPTAH PA TAKALAR 2017

109

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

a. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Takalar telah berusaha secara

maksimnal dalam penyelsaian perkara yang harus diselesaiakan. Darin sisa

tahun 2016 sebanyak 22 perkara ditambah perkara yang masuk selama

tahun 2017 sebanayk 277 perkara dan telah berhasil diselesaiak sebanyak

280m perkaera sehinga sisa perkara di tahun 2017 sebanyak 19 perkara.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, ada penurunan sisa perkara.

b. Pagu anggaran belanja Kantor pengadilan Agama Takalar yang bersumber

dari unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah

AGung RI untuk tahun 2017 sebesar Rp.3.420.839.000,- (tiga milyar empat

ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) realisasinya

sebesar Rp.3.303.037.889,- atau sekitar 96,56 persen

c. Pagu anggaran belanja Kantor pengadilan Agama Takalar yang bersumber

dari Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ( DIRJEN

BADILAG/04) Mahkamah Agung RI untuk tahun 2017 sebesar Rp.12.300.000,-

(dua belas juta tiga ratus ribu rupia) dan realisasinyasampai dengan per 31

desember 2017 sebesar Rp.11.383.000,- ,- atau sekitar 92,54 persen.

d. Penerimaan akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama Takalar

dengan nilai A (excellent) yang telah dilakukan audit oleh Tim assessor dari

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah AGung RI dan

penyerahannya diserahkan langsung oleh ketua Mahkamah Agung RI pada

tanggal 28 Nopember 2017 di Hotel Clarion Makassar.

e. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang

administrasi dan teknis yustisial tingkah laku dan perbuatan hakim maupun

administrasi umum dan keuangan telah dilaksanakan dengan baik.

LAPTAH PA TAKALAR 2017

110

f. Penataausahaan bagian umum dan keuangan telah dilaksanakan dengan

tertib sesuai dengan pedoman akreditasi penjaminan mutu peradilan

walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan khususnya sarana

dan prasarana.

g. Masih adanya tugas rangkapjurusita dan jurusita pengganti merangkap

sebagai bendahara pengeluaran dan operator simak BMN dan dan aplikasi

persediaan.

h. Jaringan internet yang ada masih a lot digunakan dan ini cukup

mengganggu dalam peningkatan kinerja pengadilan Agama Takalar.

i. Pelaksanaa implementasi Teknologi informasi dan transparansi peradilan

sudah dijalankan dengan adanya website, meja informasi dan pengaduan

.

B. SARAN

a. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dimohonkan mengupayakan

penambahan pegawai khususnya di bidang kesekretariatan.

b. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonsia dimohon

mengupayakan peningkatan anggaran belanja terutama untuk fasilitas

pendukung SIPP berupa Personal Komputer dan recovery jaringan.

c. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim dan pegawai perlu terus-

menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang

profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan

berakhlak mulia).

d. . Dengan adanya anggaran berbasis kinerja maka diharapkan kepada

seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural serta pelaksana/staf di

lingkungan Pengadilan Agama Takalar disarankan lebih meningkatkan

kinerja, disiplin, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas

pekerjaannya masing-masing untuk memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya di Pengadilan

Agama Takalar

Documents

LAPORAN TAHUNAN 2017 - pa-takalar.go.id tahunan/2018/laporan... · dijadikan tolak ukur dan evaluasi kinerja bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Takalar ditahun-tahun berikutnya