BAB I PENDAHULUAN - pa-tabanan.go.idpa-tabanan.go.id/sys-content/uploads/2015/04/LAPORAN-TAHUNAN-TAHUN...Laporan Tahunan PA. Tabanan tahun 2018 Halaman 2 urusanorganisasi, administrasi,

Laporan Tahunan PA. Tabanan tahun 2018 Halaman 1

BAB I

PENDAHULUAN

Semangat perubahan menuju "Badan Peradilan Yang Agung dan

Modern” dengan skenario “Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan

2010-2035”, telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan

Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan

peradilan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sebuah visi

besar menuju cita-cita “Menuju Badan Peradilan yang Agung dan

Modern”. Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan

Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 tersebut

direalisasikan dalam bentuk 10 konsentrasi usaha-usaha perbaikan

badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Mahkamah

Agung RI, yakni “Menjaga independensi badan peradilan, memberikan

pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari

keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan

meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan”.

Potensi dan kekuatan “Lembaga Perubahan” dan“Lembaga

Pemberdayaan” diyakini memiliki relevansi kemampuan untuk

membangun landasan filosofi dan operasional menuju terwujudnya cita-

cita peradilan agung jelas sebuah paradigma dan tantangan baru bagi

seluruh Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tingkat

Pertama sebagai bagiandari organ organisasi kekuasaan kehakiman di

bawah Mahkamah Agung, harus diberdaya-fungsikan agar ikut ambil

bagian dalam pelaksanaan tugas pokok.

Di lingkungan Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan

bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama,pengawasan tertinggi

baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu


urusanorganisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah

kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sertaperilaku hakim,

pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat

prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar

prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat

berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain

sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal

oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas

perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat

serta perilaku hakim;

2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim

pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan

tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang

dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif

sertaharusmelalui proses atau luluspendidikan hakim;

3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim adhoc;

4. Pengaturan mekanismedan tatacarapengangkatan dan pemberhentian hakim;

5. Keamanandan kesejahteraanhakim;

6. Transparansi putusandanlimitasi pemberiansalinan putusan;

7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan

dan pertanggung jawaban biayaperkara; bantuan hukum; dan

8. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan

9. Pedoman Perilaku Hakim.


Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya untuk

mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka

dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui

penataan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system),

terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan badan

peradilandi bawah Mahkamah Agung.

Visi Badan Peradilan yang Agung dan Modern dalam Cetak Biru

dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota-bene merupakan

perwujudan grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025 versi

Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan “Reformasi Birokrasi

Gelombang Kedua Badan Peradilan Indonesia”

kesemuanya disandarkan pada dua pedoman penting, yakni :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Merupakan arah

strategi reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap

Reformasi Birokrasi 2015-2019 Merupakan arah pelaksanaan

reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

yang terdapat dalam

cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Road Map

Reformasi Birokras Mahkamah Agung RI telah mencakup 10 area

perubahan.


Tabel 1.1 Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015 2020 2025 2030 2035 Fungsi Teknis Peradilan Manajemen Administrasi Perkara Manajemen Pengawasan Organisasi Pengadilan Manajemen SDM Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Keuangan Manajemen Aset Keterbukaan Infromasi Teknologi dan Manajemen Informasi Sumber : Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019

Reformasi Birokrasi Badan Peradilan Indonesia yang

terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035,

secara ideal Badan PeradilanYang Agung adalah Badan Peradilan yang

:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secar independen, efektif dan berkeadilan;

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara

mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses

perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan

dan proporsional;

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung

lingkungan kerja yang aman, nyaman,dan kondusif bagi

penyelenggara peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang

kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil

peradilan yang berintegritas dan profesional;


7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku,

administrasi dan jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparan;

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Respon dan langkah Mahkamah Agung RI guna menyikapi dan

menjawab kebijakan pemerintah tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI

menginstruksikan seluruh peradilan harus memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang sama berkaitan dengan perubahan atau pembaruan

melalui beberapa kebijakan diantaranya:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi

MahkamahAgung RI;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Mahkamah

Agung RI;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi

di Pengadilan;

Kemudian ditindak-lanjuti oleh Direkrorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag-MARI) yang merupakan

instansi di bawah Mahkamah Agung RI yang khusus melakukan

pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama Se-Indonesia telah

membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan melalui Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor :

0014/DjA/SK/KU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, dengan tugas utama

adalah “Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring program prioritas

pembaruan Direkrorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RI dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun Program Prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan

Agama sebagai berikut:


1. Penyelesaian perkara tepat waktu;

2. Manajemen informasi publik;

3. Pengelolaan website guna keterbukaan informasi publik;

4. Meja informasi guna memberikan pelayanan informasidi pengadilan;

5. Pelayanan peradilan yangprima;

6. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

guna otomasi Pola Bindalmin;

7. “Justicefor All” dengan paket kegiatan : a. SidangKelilig

b. PosBantuan Hukum(Posbakum) c. Perkara Prodeo

8. Pengawasan

Pengadilan Agama Tabanan sebagai pengadilan tingkat pertama

yang berada dibawah Mahkamah Agung RI dalam rangka mewujudkan

visi dan misi “Badan Peradilan Yang Agung” dalam Cetak Biru dan

Renstra Badan Peradilan 2010-2035 Khusus pada tahun 2012, secara

umum merupakan kesinambungan gerak dan langkah serta arah

pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, baik di bidang kekuasaan

kehakiman mapun bidang manajemen yang meliputi permasalahan

administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana diarahkan

pada upaya mewujudkan organisasi/lembaga kepemerintahan yang

profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

A. Kebijakan Umum Peradilan

� Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan :

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer


d. Peradilan Tata Usaha Negara

� Tugas Pokok Pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan

kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

� Pengadilan sebagai suatu lembaga Negara untuk menegakkan

hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang

diwujudkan dalam sidang yang sederhana, cepat dan biaya

ringan, berupa :

a. Meningkatkan pelayanan dan pemahaman tentang hukum

melalui penyuluhan hukum sehingga setiap masyarakat sadar

akan hak dan kewajibannya dalam rangka tegaknya hukum,

keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia, serta kepastian hukum.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan agar

reformasi di bidang hukum dan pelayanan masyarakat dapat

diimplementasikan secara baik dengan berorientasi pada

kinerja yang konpetitif dan inovatif.

c. Karyawan Pengadilan Agama Tabanan berjumlah 15 orang,

terdiri dari 2 Orang golongan IV, 12 Orang golongan III, dan 1

Orang golongan II. Jumlah ini sangat ideal, dengan adanya 7

orang pegawai tidak tetap (honorer) cukup membantu dalam

tugas sehari-hari.

d. Pembinaan Administrasi umum dan administrasi perkara

sesuai dengan Pola Bindalmin dan aturan-aturan lainnya.

Arahan-arahan dan petunjuk pelaksanaan dilakukan oleh

Pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan

wewenang dan pembagian tugas masing-masing.

e. Tidak terlalu banyaknya perkara yang diterima dan

disidangkan memberikan peluang untuk menambah wawasan,

keterampilan, ilmu pengetahuan dan profesionalisme Hakim

melalui kegiatan diskusi yang dilaksanakan secara rutin.

Pembagian tugas pengawasan, pelimpahan tugas oleh Ketua


kepada para Hakim adalah dalam rangka kaderisasi dan

penyiapan Manager Pengadilan.

Tabel. 1.2

Kebijakan Umum Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2018

NO KONSEP IDEAL

BADAN PERADILAN (MAHKAMAH AGUNG)

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN

AGAMA TABANAN

KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN AGAMA

TABANAN

KETERANGAN

1 Kemandirian Peradilan (Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan)

Upaya merevitalisasi fungsi peradilan dalam rangka peningkatan akses masyarakat pada keadilan

1. Peningkatan kualitas putusan

2. Mengembangkan kepakaran dan keahlian hakim dalam mengadili perkara

3. Meningkatkan produktifitas dalam pemeriksaan

4. Meningkatkan akses

keadilan bagi masyarakat

5. Mempercepat proses penyelesaian perkara

Pimpinan dan para hakim Pimpinan dan para hakim Pimpinan dan para hakim dan PP Pimpinan dan para hakim dan PP Pimpinan dan para hakim dan Panitera

2 Penyelengraan menajemen dan administrasi perkara

a) Upaya memberikan pelayanan hukum yang memiliki kapasitas dan berkadilan bagi masyarakat

1. Penyelesaian perkara tepat waktu

2. Melaksanakan program”Justice for All”: Prodeo

Pimpinan, panitera dan kepaniteraan PA. Tabanan

b) Upaya meningkatkan kridibilitas dan tranparansi peradilan

1. Modernisasi manajemen perkara melalui pengimplementasi Aplikasi SIPP

2. Mengintensipkan publikasi putusan pada website PA. Tabanan

3. Menyelenggarakan pelayanan meja informasi guna memberikan pelayanan informasi di pengadilan

4. Mengefektipkan upload laporan perkara pada website

Badilag, MARI, PA.Tabanan Pengelola website dan IT PA. Tabanan Humas PA. Tabanan Pengelola website dan IT PA. Tabanan

3 Pengelolaan Anggaran berbasis kinerja secara

Upaya meningkatkan kemampuan

1. Melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja prioritas dan

Pinpina, hawasbid, pejabat


mandiri, professional proporsional

pengelolaan anggaran yang tertib, akuntabel dan akseptabel

realistis

2. Melaksanaan perencanaan kegiatan / program kerja prioritas dan realistis

3. Melakukan pelaporan keuangan yang kuntabel dan tepat

4. Transparansi pengelolaan anggaran secara professional

5. Melakukan pembinaan pengelolaan anggaran dan pelaporannya secara intensif, gradual dan terkoordinasi

struktural dan pungsional Pinpina, hawasbid, pejabat struktural dan pungsional KPA dan urusan keuangan KPA dan urusan keuangan KPA , urusan keuangan Dan KPPN Denpasar

4 Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

Upaya meningkatkan kemampuan mengelola sarana dan prasaran yang tertib, aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan

1. Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan asset

2. Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan

3. Mengoptimalkan pengadministrasian asset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN

4. Menertibkan pelaksanaan pengoprasian dan pemeliharaan aset BMN secara terencana dan tepat sasaran

5. Meningkatkan kualitas pengimpentarisan aset BMN sesuai dengan realitasnya

6. Melakukan penghapusan aset secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku

7. Transparansi pengelolaan aset BMN secara profesioanal

Pinpinan, hakim, panitera dan pejabat struktural KPA, PPK dan urusan umum KPB, dan umum dan keuangan KPB, dan umum dan keuangan KPB, dan umum dan keuangan KPB, dan umum dan keuangan KPB, dan umum dan keuangan

5 Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeteten dan objektif

Upaya pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeteten dan objektif guna terwujudnya aparatur

1. Peningkatan mutu pelayanan dan administrasi ketatausahaan kepegawaian

2. Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja

Panitera, Sekretaris dan urusan kepegawaian Pimpinan pejabat


peradilan yang berintegritas tinggi dan profesioanal

aparatrur peradilan secara tegas, bijaksana dan sesuai ketentuan yang berlaku

3. Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis kopetensi

4. Meningkatkan kualitas akurasi dan validitas data kepegawaian

5. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIMPEG online

structural dan fungsional Panitera, sekretaris dan urusan kepegawaian Urusan kepegawaian Urusan Kepegawaian dan IT PA. Tabanan

6 Pengawasan dan pembinaan secara efektif terhadap prilaku, administrasi dan jalannya peradilan

Upaya mengefektifkan pengawasan dan pembinaan yang efektif, kridibel dan berwibawa serta disegani dan dihormati

1. Memformulasikan system dan mekanisme pengawasan yang efektif

2. Meningkatkan keahlian hakim pengawas / tim pengawas dalam melakukan pengawasan

3. Publikasi hasil pengawasan pada website PA. Tabanan

Pimpinan dan para hakim pengawas bidang Pimpinan dan para hakim pengawas bidang Kepaniteraan dan bidang IT

7 Penyelenggaraan keterbukaan informasi pengadilan

Upaya memberikan pelayanan informasi pengadilan yang akuntabel, kredibel dan transparan

Membangun kultur keterbukaan informasi di pengadilan :

a. Sosialisai UU No. 14/2008, KMA 144/2011,KWKMA 01/ 2019 dan SE Dirjen Badilag 2189/DJA/HM.00/VI 1/2011

b. Menyusun SOP Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

c. Melakukan pembinaan terpadu keterampilan dan kecakapan tugas meja informasi dan pengaduan

d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen meja informasi dan pengaduan

e. Publikasi pelayanan meja informasi dan pengaduan .

Pimpinan hakim dan Humas PA. Tabanan Pengelola website dan IT PA. Tabanan Pengelola website dan IT PA. Tabanan Pengelola website dan IT PA. Tabanan Pengelola website dan IT PA. Tabanan Pengelola SIPP dan IT PA. Tabanan


8 Pengembangan teknologi informasi (IT)

Upaya pengembangan teknologi informasi yang menjamin akuntabilitas , kredibilitas dan transparansi serta menuju peradilan modern berbasis IT terpadu

1. Melakukan regulasi menu Wibsite PA. Tabanan sesuai standarisasi NLRP dan RB (Reformasi Birokrasi)

2. Mengimplementasikan system Informasi penelusuran perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan website

3. Membagun system informasi terpadu yang berbasis web

Pimpinan pengelola website dan IT PA. Tabanan Pimpinan dan IT PA. Tabanan Pimpinan dan IT PA. Tabanan

B. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pengadilan Agama Tabanan mengacu pada visi dan misi

Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara

Indonesia yang telah menetapkan visi misi bagi Badan Peradilan di

Indonesia. Visi Pengadilan Agama Tabanan adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tabanan yang Agung”

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif

adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan

peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah

lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam

menjalankan fungsinya (kemandirian individual/funngsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas

pokok dan fungsi bandan peradilan secara efektif.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan;

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya adalah sebuah keharusan

bagi setiap badan peradilan

untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses

peradilan yang adil. Berkeadilan yang dimaksud adalah Penyelenggaraan


peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk

menjamin adanya suatu proses yang adil, yang mempertimbangkan

kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

3. Meningkatkan kualitas pemimpin badan peradilan;

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas

dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam system satu

atap, peran pimpinan badan peradilan selain menguasai aspek teknis

yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan

non-teknis (Kepemimpinan dan Manajerial). Dengan kata lain MA,

menitik beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan

peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi

teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan

manajerial).

Terkait aspek yudisial, pimpinan pengadilan bertanggung jawab

untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang

dipimpinnnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan

badan peradila dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupkan faktor

penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada

badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan

mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi

putusan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain sebagai pertangung-jawaban publik, adanya pengelolaan

organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan

pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil

peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier,

kesempatan mengembangkan diri dengan pendidikan dan pelatihan,

serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka

dapatkan.


Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang

setara, secara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat

dicapai dengan usaha para personil peradilan yang bekerja secara

profesional dan menjaga integritasnya.

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Tabanan

yang merupakan bagian dari pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman,

akan melaksanakan kekuasaan negara yang merdeka dan mandiri untuk

menyelenggarakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan berpedoman 8

(delapan) arah pembaharuan dan kebijakan umum Pengadilan Agama

Tabanan, yakni upaya untuk mewujudkan organisasi/lembaga peradilan

yang independen, profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

serta modern.

Tabel 1.3

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2018

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Tabanan yang

Bersih,

Berwibawa dan Bermartabat

MISI : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan

peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan

Peradilan.


RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN

2018

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM

1 2 3 4 5

1.

- Jumlah

perkara yang

dilakukan

mediasi dan

jumlah

perkara yang

harus

dimediasi.

- Jumlah

perkara

mediasi

yang

berhasil akta

perdamaian.

- Jumlah sisa

perkara yang

diselesaikan

- Jumlah

perkara yang

diselesaikan

lebih dari 6

bulan.

Meningkatkan

penyelesaian

perkara

a. Persentase

perkara yang

dilakukan

mediasi

b. Persentasi

Mediasi yang

berhasil

c. Persentase sisa

perkara yang

diselesaikan :

- Gugatan

- Permohonan

d. Persentase

perkara yang

diselesaikan :

- Gugatan

- Permohonan

e. Persentase

perkara yang

diselesaikan

dalam jangka

waktu lebih dari

6 bulan

Mengusulka

n Hakim

untuk ikut

pelatihan

/studi

banding dan

menganjurk

an untuk

ikut

pendidikan

pasca

sarjana.


2 - Jumlah

putusan

yang tidak

mengajukan

upaya

hukum.

- Peningkatan

akseptabilitas

putusan

Hakim

- Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara.

Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan

Kembali.

Minutasi

berkas

perkara

yang telah

diputus

tepat waktu

3 Jumlah berkas

yang diajukan

Kasasi dan PK

yang lengkap

- Meningkatkan

sumber daya

manusia

pejabat

kepaniteraan

- Meningkatkan

kualitas

sumber daya

manusia

pejabat

Umum,

kepegawaian

- Persentase

berkas yang

diregister dan

siap

didistribusikan ke

Majelis.

- Persentase

penyam paian

pemberitahuan

relaas putusan

tepat waktu,

tempat dan para

pihak.

- Persentase

responen yang

puas terhadap

proses peradilan.

Peningkata

n kualitas

sumber

daya

manusia

pejabat

kepaniteraa

n

4 Terwujudnya

tertib

administrasi

perkara

berdasarkan

- Meningkatkan

kualitas berita

acara

persidangan

dan

Tersedianya tenaga

pejabat

kepaniteraan yang

profesional

Peningkata

n kualitas

sumber

daya

manusia


pola bindalmin

kejurusitaan .

- Meningkatkan

sumber daya

manusia

pejabat

kepaniteraan

pejabat

kepaniteraa

n

5 Terwujudnya

penyelenggar

a Administrasi

umum

kesekretariata

n sesuai

managemen

perkantoran

modern.

Meningkatkan

kualitas sumber

daya manusia

pejabat

pengelola

keuangan

- Terlaksanaanya

Administrasi

kepegawaian,

tugas dan fungsi

- Terlaksananya

penyelesaian

Anggaran

pendapatan

Belanja Negara

(APBN)

- Tertib tata

persuratan,

teratur inventaris/

perlengkapan dan

tertata /terurus

perpustakaan

Menyiapkan

petugas

operator

komputer /

pejabat

yang

menguasai

teknologi

informasi

baik di

bidang

kepegawaia

n, pengelola

keuangan

maupun

umum

dengan

sistem

aplikasi

serta

tersedianya

sarana dan

prasarana.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi

- Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagai penyelenggara

kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa,

mengadili dan memutus suatu perkara.

B. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Pengadilan Agama Tabanan di samping mempunyai tugas pokok

juga mempunyai fungsi lain yaitu :

� Ketua

1. Bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya

organisasi dan tugas Pengadilan Agama secara seksama

dan wajar sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya

peradilan dan tingkah laku Hakim, Panitera/Panitera


Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Agama Tabanan;

3. Mengadakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi

terhadap segala pelaksanaan tugas peradilan;

4. Melakukan Tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai

ketentuan yang berlaku;

5. Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

� Wakil Ketua

1. Membantu tugas Ketua dalam bidang pengawasan

terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas

Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tabanan;

2. Mewakili Ketua secara Otomatis bilamana Ketua dalam

Keadaan berhalangan atau dinas Luar.


kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan.

� Hakim

1. Membantu Ketua dalam bidang Hukum, Pembinaan dan

Pengawasan;

2. Melukan tugas Mediasi kepada para pihak pencari keadilan

sebelum perkara diajukan/didaftarkan.


kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan

� Panitera

1. Bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalanya

Organisasi dan tugas Kepaniteraan pada Pengadilan

Agama Tabanan sesuai ketentuan yang berlaku;


2. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas Kepaniteraan serta tingkah laku

bawahannya;

3. Mengadakan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

terhadap segala pelaksanaan tugas Kepaniteraan;


kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan.

� Sekretaris

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas Kesekretariatan serta tingkah laku

bawahannya;

2. Melakukan koordinasi dengan bawahan dan kosultasi

dengan Wakil Ketua untuk mengambil langkah kebijakan

dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;

3. Menyelesaikan dan menindak lanjuti surat-surat masuk,

meneliti dan memberi paraf surat-surat keluar sebelum

ditandatangani oleh Wakil Ketua;

4. Mengadakan pertemuan (rapat) dengan unsur pimpinan

dan pejabat terkait 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat

koordinasi dengan seluruh pegawai 3 (tiga) bulan

sekali;

5. Menyusun dan mengevaluasi program kerja, uraian tugas

dan mengkoordinir pembuatan laporan kegiatan

pelaksanaan tugas setiap tahun;

6. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3)

untuk Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan

Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana, Calon Pegawai Negeri Sipil dan

Bendahara Pengeluaran setiap akhir tahun;


7. Membuat surat teguran lisan /tertulis atas pelanggaran

disiplin pegawai yang dilakukan oleh Pejabat bawahannya

sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Melakukan pengawasan dan mengetahui semua

penerimaan dan pengeluaran yang berkaitandengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termuat

dalam DIPA dan diuraikan dalam Rincian Rencana

Kegiatan Anggaran Kementerian/Kelembagaan (RKA-KL);

9. Bertanggung jawab dan mengambil kebijakan dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan rutin (APBN)

10. Merekomendir/memberikan persetujuan setiap pengajuan

pengadaan barang/jasa atas pelaksanaan Anggaran Rutin

yang telah memenuhi syarat formal (administrasi lengkap);

11. Menandatangani surat perjalanan dinas sesuai Pasal 4

Poin 2 Huruf (d) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor : 002/Sek/SK/I/2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di

lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2012;

12. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan

atau penarikan keuangan pada tahun berjalan dengan

persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran;

13. Membuat dan menandatangani Kontrak/Surat Perintah

Kerja (SPK), Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita

Acara Serah Terima dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah,

antara lain : menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa (yang meliputi Spesifikasi teknis Barang/Jasa,

Harga perkiraan sendiri (HPS), Rancangan Kontrak),

menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,

Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa,

Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak, Menyerahkan hasil


pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan, Melaporkan kemajuan

pekerjaan Pengadaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambaran pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap

triwulan, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengusulkan kepada

PA/KPA (Perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan

jadwal kegiatan pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dapat menetapkan tim pendukung, menetapkan tim

atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan menetapkan

besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

penyedia Barang/Jasa);

14. Membuat dan menandatangani Surat Perintah

Pembayaran (SPP) yang dikirim kepada Kuasa Pengguna

Anggaran /Pengguna Barang, kemudian diteruskan kepada

Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);

15. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kewenangannya

berdasarkan peraturan yang berlaku;

16. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tabanan.

� Wakil Panitera

1. Bertugas dan Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

tugas-tugas Kepaniteraan meliputi tugas Gugatan,

Permohonan dan Hukum pada Pengadilan Agama

Tabanan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Melaksanakan tugas Panitera dalam hal Panitera

berhalangan;


3. Melakukan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung

jawabnya;

4. Bertanggung jawab atas segala Pelaksanan tugasnya

kepada Panitera;

� Panitera Muda Gugatan, Kasir

1. Melaksanakan Administrasi Perkara Gugatan dengan

mencatat Perkara Gugatan yang diterima dalam buku

register gugatan, serta mengisi buku register perkara

gugatan dan register akta cerai;

2. Melaksanakan tugas Meja I dan Kas/Kasir (bagian dari

meja I) dalam menerima panjar biaya perkara gugatan

maupun permohonan dan membuat Surat Kuasa Untuk

Membayar (SKUM), dan mencatatkan seluruh transaksi

keuangan dalam buku jurnal keuangan perkara dan buku

bantu;

3. Memberi bantuan jika diminta oleh para pencari keadilan

untuk membuat surat gugatan dan memberikan penjelasan

seperlunya;

4. Membuat laporan bulanan keuangan perkara model B.5

(laporan tentang penerimaan biaya perkara), laporan

Model B.6 tentang pertanggung jawaban iwadl;

5. Bertanggung jawab kepada Wakil Panitera;

� Panitera Muda Hukum

1. Melaksanakan Administrasi perkara dan Pelaporan

perkara;

2. Melaksanakan Tugas Meja III;

3. Memberi bantuan jika diminta oleh para pihak pencari

keadilan untuk membuat surat gugatan/permohonan dan

memberikan penjelasan seperlunya;

4. Mebuat laporan bulanan sebagai


5. Membuat Laporan Empat Bulanan

- Laporan Model LI-PA.2(B.11) Tentang Perkara yang

dimohonkan Banding,

- Laporan Model LI-PA.3 (B.12) Tentang perkara yang

dimohonkan Kasasi,

- Laporan Model LI-PA.4 Tentang Perkara yang

dimohonkan Peninjauan Kembali (PK),

- Laporan Model LI-PA.5 Tentang Perkara yang

dimohonkan Eksekusi,

6. Membuat Laporan enam Bulanan, yaitu :

- Laporan Model LI-PA.6 (B.13) Tentang Kegiatan

Hakim;

7. Membuat laporan Tahunan Perkara, yaitu :

- Laporan Model B.8 tentang Perkara yang diterima,

- Laporan model B.9 tentang Perkara yang diputus,

8. Mendokumentasi/Minutasi Berkas Perkara yang telah

diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

selanjutnya menyampaikan salinan putusan / penetapan

kepada para pihak dan mengirimkan ke Kantor Urusan

Agama (KUA) dimana perkawinan dilangsungkan,

9. Menerima, menyelesaikan dan mengarsipkan surat-surat

masuk/keluar yang terkait dengan perkara yang perlu

diproses lebih lanjut dan menata kearsipan dinamis

sebagai unit pengelola II;

10. Mengisi data statistik perkara yang diterima dan diputus

pada Pengadilan Agama Tabanan setiap bulan dan data-

data lain yang terkait dengan perkara;

11. Melaksanan Tugas Meja III

12. Bertanggungjawab kepada Wakil Panitera


� Panitera Muda Permohonan

1. Menerima dan menyiapkan kelengkapan berkas

permohonan yang diajukan pihak pemohon;

2. Mencatat dalam Buku Register permohonan, buku jurnal

keuangan permohonan dan mengisi buku register lainnya,

yaitu:

- Buku Register Permohonan Banding;

- Buku Register Permohonan Kasasi;

- Buku Register Permohonan Peninjauan Kembali;

- Buku Register Eksekusi;

- Buku Register Penyitaan Barang Bergerak;

- Buku Register Penyitaan Barang Tak Bergerak;

3. Bertanggung jawab kepada Wakil Panitera;

� Kasubbag Umum Dan Keuangan

1. Melaksanakan urusan Keungan dan Perencanaan

Anggaran tahun Anggaran bersangkutan, kecuali

Keuangan Perkara;

2. Melaksanakan pelaporan / rekonsialisasi masalah

keuangan / anggaran yang berjalan / terealisasi;

3. Meneliti kelengkapan SPP dan penerbit SPM;

4. Bertanggung jawab kepada Sekretaris;

5. Melaksanakan urusan umum dan mengatur/dan menata

Perpustakaan pada Pengadilan Agama Tabanan;

6. Bertanggung jawab kepada Sekretaris.

� Kasubbag Kepegawaian Dan Ortala

4. Melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Organisasi Tata

Laksana pada Pengadilan Agama Tabanan;

5. Membuat, mengelola dan menata Register Kepegawaian,

Papan Data Statistik Pegawai dan Buku Statistik Pegawai


maupun Struktur Organisasi pada Pengadilan Agama

Tabanan;

6. Menata dan menyempurnakan File Kepegawaian dan

SIMPEG;

7. Mengurus usulan untuk penerbitan Karpeg, Karis/Karsu

dan Pengajuan cuti pegawai;

8. Mengelola buku kenaikan pangkat, buku kenaikan gaji

berkala, buku cuti pegawai;

9. Mengurus surat Kenaikan Pangkat/golongan, Kenaikan

Gaji Berkala (KGB) dan mengusulkan CPNS (calon

pegawai negeri sipil) menjadi PNS (pegawai negeri sipil)

serta megusulkan pengangkatan pegawai yang telah

memenuhi syarat dalam jabatan struktural/fungsional:

� Mengurus pelaksanaan pengambilan sumpah PNS dan

pelantikan Jabatan serta membuat Berita Acara

sumpah, pelantikan, melaksanakan tugas dan masih

menduduki jabatan;

� Mengurus pemindahan, pemberhentian dengan hormat

atau pensiun dan pembebasan tugas bagi

pegawai/pejabat;

� Membuat KP.4, DUK, Bezetting Formasi, SK

Impassing, Daftar Hadir, Laporan Kepegawaian;

� Menyiapkan blanko DP.3, Cuti, WAS I dan WAS II serta

blanko-blanko lainnya yang berkaitan dengan

kepegawaian;

� Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi

kewenangannya atau atas perintah atasan.

� Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Sekretaris atau Sekretaris.

� Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan


1. Merangkum dan mengumpulkan data-data untuk bahan

penyusunan RKAKLMenyusun RKA-KL Tahun

Anggaran;

2. Menginput Rencana Kerja Anggaran pada aplikasi

RKAKL 2018

3. Menyusun program kerja tahunan 2018

4. Melakukan revisi POK, dan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) tahun 2018

5. Membuat rencana penarikan dana tahun 2018 dan

menginputnya pada aplikasi POK

6. Merangkum, mengumpulkan data-data untuk bahan

penyusunan Rencana Umum Pengadaan tahun 2018

7. Menginput Rencana Umum Pengadaan tahun 2017

pada website SIRUP


penyusunan Laporan Tahunan 2018

9. Menyusun Laporan Tahunan 2018

10. Membuat laporan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU),

Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019.

Rencana kerja 2018. dan penetapan Kinerja 2018.


penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah

(LKJIP) tahun 2018

12. Menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP)

tahun 2018


13. Melaksanakan upload berita/artikel/foto ke website

Pengadilan Agama Tabanan.

14. Melaksanakan singkronisasi pada aplikasi SIPP

Pengadilan Agama Tabanan ke aplikasi SIPP Makamah

Agung dan Website Pengadilan Agama Tabanan.

15. Membuat Pelaporan perkara pada aplikasi Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

16. Meneliti dan mengolah surat masuk dan surat keluar

bagian keuangan

17. Melaporkan sejauhmna tugas yang telah di kerjakan

kepada Sekretaris.

� Bendahara Pengeluaran

1. Melaksanakan tugas Perbendaharaan dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;

2. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Selaku Kuasa

Pengguna Anggaran.

� Panitera Pengganti

1. Mendampingi Majelis Hakim dalam Persidangan dan

membantu mencatat proses pemeriksaan perkara;

2. Membantu mengamankan berkas perkara yang ditangani;

3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya

kepada Panitera.

� Jurusita / Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan pada Pengadilan

Agama Tabanan;

2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Panitera.


� Tenaga Satpam, Sopir dan Pramubakti

1. Membantu Pelaksanaan tugas-tugas Kepaniteraan dan

Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Tabanan;

2. Menjaga Ketertiban dan keamanan lingkungan Kantor

Pengadilan Agama Tabanan;

3. Turut memelihara kebersihan Kantor;

4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-

masing elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling

bawah serta untuk memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima

kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah pedoman

pelayanan ( Standard Operational Procedure ) Pengadilan Agama

Tabanan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan

harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu aspek

penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan

akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen

pemerintahan/kualitas pelayanan publik. SOP melingkupi seluruh

proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk

pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal

organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi

pemerintahan.

SOP Pengadilan Agama Tabanan, seyogyanya diupayakan

disusun sesuai dengan acuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PERMENPAN & RB) Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman SOP


Administrasi Pemerintah. Namun tidak adanya sosialisasi maupun

bimbingan teknis yang pernah dilaksanakan oleh instansi yang

berkompeten maupun instansi vertikal untuk diikuti oleh pejabat

kepegawaian Pengadilan Agama Tabanan dan tidak adanya

standarisasi nasional yang baku dalam menyusun maupun

menentukan waktu dalam pembuatan SOP, sehingga standar waktu

SOP Pengadilan Agama Tabanan mengikuti standar waktu yang

digunakan oleh Pengadilan-Pengadilan yang lain di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)

Pengadilan Agama Tabanan memiliki standar / acuan guna

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari

keadilan sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama Tabanan dapat

terwujud. Pengadilan Agama Tabanan menguraikan SOP secara garis

besar ke dalam 2 (dua) bagian yaitu SOP Bagian Kepaniteraan dan

SOP Bagian Kesekretariatan. Uraian SOP tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan

meliputi:

a. SOP Penerimaan Perkara

b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma - Cuma

(Prodeo)

c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS

d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi

Ahli

e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim

f. SOP Tata Persidangan

g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara

h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau

Akta Cerai, oleh pihak berperkara


i. SOP Publikasi Putusan

j. SOP Permohonan Banding

k. SOP Permohonan Perkara Kasasi

l. SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta

Eksekusi Lelang

p. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi

q. SOP Penyampaian Salinan Putusan

r. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan

meliputi :

� Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana

a. SOP Daftar Hadir Pegawai

b. SOP Penilaian Pegawai /DP3.

c. SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun

d. SOP Kenaikan Gaji Berkala

e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes

f. SOP Cuti

g. SOP Administrasi

� Bagian Perencanaan dan pelaporan

a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL

b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA

c. SOP Rencana penarikan dana


d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM

e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk

f. SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

g. SOP uang makan

h. SOP uang lembur

i. SOP gaji ke 13

j. SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya

k. SOP Pengajuan uang persediaan

l. SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

m. SOP Pengajuan GU Persediaan

n. SOP Pengajuan SPM langsung

o. SOP Pengelolaan PNBP

p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan

q. SOP pelaporan Keuangan

r. SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

� Bagian Umum dan keuangan

a. SOP pengelolaan Surat Masuk

b. SOP pengelolaan surat keluar

c. SOP penataan Arsip

d. SOP penata usahaan asset tetap

e. SOP Penata usahaan asset lancer

f. SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

g. SOP pengelolaan perpustakaan

h. SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana


i. SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor

j. SOP keamanan kantor

k. SOP Protokoler dan HUMAS

l. SOP Pelayanan Publik

m. SOP Teknologi Informasi

n. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian

Standard Operational Procedure ( SOP ) Pengadilan Agama

Tabanan t secara lengkap sebagaimana terlampir pada lampiran

laporan ini

D. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa untuk

mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan

pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional,

bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang

pegawai, yang disusun dan disepakati secara bersama-sama antara

pegawai dengan atasan langsungnya. SKP merupakan kewajiban

yang harus dibuat oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mahkamah Agung RI dalam hal ini telah menerbitkan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor


036/SEK/PER/VI/2012 Tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI)

Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat

Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat

Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia.

Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 036/SEK/PER/VI/2012, maka

Pengadilan Agama Tabanan telah menyusun Sasaran Kinerja

Pegawai ( SKP ) tahun 2016 sebagai berikut :

3. SKP Ketua Pengadilan Agama

4. SKP Wakil Ketua Pengadilan Agama

5. SKP Hakim

6. SKP Panitera

7. SKP Wakil Panitera

8. SKP Sekretaris

9. SKP Panmud Gugatan

10. SKP Panmud Hukum

11. SKP Panmud Permohonan

12. SKP Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

13. SKP Kasubbag Umum dan Keuangan

14. SKP Kasubbag IT dan Pelaporan

15. SKP Jurusita Pengganti

Adapun Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Pengadilan Agama

Tabanan tahun 2016 menguraikan SKP, sesuai dengan keadaan

jabatan dan jumlah Pegawai yang terdaftar pada Aplikasi SIKEP

Bulan Desember Tahun 2016. Jumlah Pegawai berdasarkan SIKEP

Berjumlah 13 Orang yang terdiri dari :


NO NAMA PANGKAT/GOL JABATAN

1 Sutaji, SH., M.H Pembina Tk.I,

IV/b Ketua

2 - - Wakil Ketua

3 Imdad, S.HI, M.H Penata, III/c Hakim Pratama

Madya

4 Supian, S.H Penata Tk.I, III/d Panitera

5 Abdul Muaz, S.H Penata, III/c Sekretaris

6 Hj. Elvi Rosida, S.H Penata Tk.I, III/d Wakil Panitera

7 M. Kahfi, S.H Penata Tk.I, III/d Panitera Muda

Hukum

8 Hj. Nurhayati, S.H Penata Tk.I, III/d Panitera Muda

Gugatan

9 Hj. E. Supriyati, B.A Penata, III/c Panitera Muda

Permohonan

10 Hairunnada, S.H Penata Muda,

III/a

Kasubbag

Keuangan dan

Umum

11 Lukmanul Hakim,

S.Kom

Penata Muda

Tk.I, III/b

KasubbagPere

ncanaan, IT

dan Pelaporan

12 Ismul Gafar, S.HI,

M.SI

Penata Muda

Tk.I, III/b

Kasubbag

Kepegawaian

dan ortala


13 Mashuri, S.H Pengatur Muda

Tk.I, II/b

Jurusita

Pengganti

Dari uraian pegawai / jabatan di atas, Pengadilan Agama

Tabanan menyusun SKP dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama : Sutaji, SH.,MH.

NIP :

Pangkat : Pembina Muda Tk.I, IV/b

Jabatan : Ketua

SKP : - Mempelajari berkas perkara

- Menyidangkan perkara

- Mengoreksi berita acara Sidang

- Melakukan musyawarah majelis

- Membuat konsep putusan

- Memeriksa berkas perkara yang akan

diminutasi

- Melaksanakan proses

mediasi setelah ditunjuk

sebagai Hakim Mediator

- Membuat laporan mediasi

- Membuat laporan kegiatan hakim

(court calendar)

-


Nama : Erpan, S.H

NIP :

Pangkat : Penata,

III/c

Jabatan : Hakim Pratama Madya

SKP : - Mempelajari berkas perkara yang akan

disidangkan

- Membuat instrument persidangan


- Mengoreksi Berita Acara Sidang

- Memeriksa konsep putusan

yang dibuat Hakim Anggota



diminutasi

- Melaksanakan proses mediasi

setelah ditunjuk sebagai

Hakim Mediator



(court calendar)

3. Nama : Imdad, SHI, M.H

NIP : 19800930.200805.1.001

Pangkat : Penata, III/c




disidangkan






diminutasi






(court calendar)

4. Nama : Nur Amilia Hikmawati, SHI.

NIP : 10830620.200704.1.001




disidangkan






diminutasi







(court calendar)

5. Nama : Supian, S.H.

NIP : 19631231.198703.1.042

Pangkat : Penata Tk. I, III/d

Jabatan : Panitera


disidangkan






diminutasi


mediasi setelah ditunjuk sebagai

Hakim Mediator

- Membuat laporan mediasi.

6. Nama : Abdul Muaz, S.H

NIP : 19691231.199203.1.029



Jabatan : Sekretaris

SKP : - Membuat program dan

rencana kerja bagian

kesekretariatan

- Bersama-sama Kasubbag

Kepegawaian dan Ortala,

Kasubbag Umum dan Keuangan

dan Kaubbag IT dan Pelaporan

menyusun SKP bagian

kesekretariatan.

- Bersama-sama pejabat

kesekretariatan dan pejabat

kepaniteraan membuat konsep

program kerja dan rencana

strategis Pengadilan Agama

Tabanan

- Bersama-sama bagian

kesekretariatan dan kepaniteraan

menyusun konsep laporan tahunan

dan LAKIP Pengadilan Agama

Tabanan

- Melaksanakan koordinasi dan

monitoring pembuatan dan

pengiriman laporan bulanan,

triwulan, semester dan tahunan

bagian kesekretariatan baik secara

manual maupun dengan

menggunakan aplikasi

- Menerima, meneliti saran tindak

lanjut surat-surat bagian


kepegawaian, bagian keuangan

dan bagian umum untuk

selanjutnya diteruskan kepada

Sekretaris

- Memberikan penilaian atas

capaian kinerja terhadap Kasubbag

Kepegawaian dan Ortala,

Kasubbag Umum dan Keuangan

dan Kaubbag IT dan Pelaporan

- Membuat/melaksanakan tindak

lanjut surat perintah/permintaan

yang bersifat segera

- Melaksanakan rapat monitoring

dan evaluasi bagian

kesekretariatan

- Membuat konsep usulan RKAKL bagian

7. Nama : Hj. Elvi Rosida, S.H

NIP : 19700531.199103.2.002


Jabatan : Wakil

Panitera

SKP : - Mengikuti dan mencatat jalannya

sidang

- Membuat berita acara Sidang

- Mengetik penetapan

- Melaksanakan pemberkasan perkara

- Meneliti dan memeriksa kelengkapan

berkas perkara baru


- Menyiapkan data perkara untuk

bahan penyusunan program kerja

- Menyiapkan bahan program kerja

bidang kepaniteraan

- Menyiapkan bahan rencana

anggaran biaya proses

- Menyiapkan bahan laporan keadaan

perkara

- Menyiapkan bahan laporan keuangan

perkara

- Mengoreksi laporan perkara yang

akan ditandatangani oleh Panitera

dan Ketua

- Membuat laporan realisasi biaya

proses

8. Nama : M. Kahfi, S.H

NIP : 19720510.199403.1.003


Jabatan : Panitera Muda Hukum

SKP : - Melaksanakan tugas-tugas yang

berkaitan dengan meja informasi dan

pengaduan.

Membantu Panitera untuk tertibnya

administrasi perkara dan administrasi

persidangan.

- Melaksanakan Koordinasi tugas-

tugas dibidang perkara kepada Wakil


Panitera dan Panitera.

- Mendampingi Hakim dalam

persidangan.

- Membuat dan menindaklanjuti serta

mengarsipkan hasil kegiatan yang

berkaitan pertimbangan Hukum

kepada masyarakat.

- Mengolah dan menyusun data

statistik, minutasi, serta membuat

buku kendali berkas minutasi sesuai

dengan nomor urut di boks arsip

perkara.

9. Nama : Hj. Nurhayati, S.H

NIP : 19620228.199003.2.001

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Panitera Muda Gugatan

SKP : - Bertanggungjawab terhadap

proses penerimaan

perkara dibidang gugatan.

- Bertanggungjawab terhadap

proses pengisian jurnal dan

register.

- Bertanggung jawab terhadap

kelengkapan instrumen perkara.


proses pengelolaan arsip aktif

perkara Gugatan.



Persidangan.

- Membuat Berita Acara Sidang dan

mempersiapkan kelengkapan

berkas perkara, serta

menyusunnya dalam satu bundel.

- Mencatat putusan / penetapan

perkara Gugatan mengenai

Penetapan Majelis Hakim, tanggal

sidang, penundaan sidang,tanggal

putus, diktum amar putusan.

- Mengkoordinasikan tugas-tuas

Panitera Gugatan kepada Wakil

Panitera.

10. Nama : Hj. E. Supriyati, B.A

NIP : 19640820.199002.2.001


Jabatan : Panitera Muda Permohonan

SKP : - Bertanggungjawab terhadap

proses penerimaan

perkara dibidang Permohonan.

- Bertanggungjawab terhadap proses

pengisian jurnal dan register.

- Bertanggung jawab terhadap

kelengkapan instrumen perkara.


proses pengelolaan arsip aktif


perkara Permohonan.


Persidangan.

- Membuat Berita Acara Sidang dan

mempersiapkan kelengkapan

berkas perkara, serta

menyusunnya dalam satu bundel.

- Mencatat putusan / penetapan

perkara Permohonan mengenai

Penetapan Majelis Hakim, tanggal

sidang, penundaan sidang,tanggal

putus, diktum amar putusan.

- Mengkoordinasikan tugas-tuas

Panitera Permohonan kepada

Wakil Panitera.

11. Nama : Hairunnada, SH.

NIP : 197409112006042012

Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan

SKP : - Membuat perencanaan kerja bagian

umum

- Membuat perencanaan kebutuhan

ATK, Inventaris sesuai dengan

DIPA Tahun berjalan

- Membuat buku-buku inventaris

- Melaksanakan opname fisik BMN

semesteran dan tahunan


- Melaksanakan rekonsiliasi BMN

baik internal antara SAKPA dan

SIMAK BMN dan Eksternal ke

KPKNL Denpasar dan Korwil

Wilayah Bali (PT dan PTA

Mataram)

- Melaksanakan input data barang

masuk dan barang ke luar pada

aplikasi persediaan setiap ada

transaksi masuk maupun keluar.

- Melaksanakan opname fisik

barang persediaan bulanan,

semesteran dan tahunan sekaligus

input data hasil opname fisik ke

dalam aplikasi persediaan

- Membuat Daftar Barang Ruangan

(DBR), Kartu Inventaris Barang

(KIB) dan Daftar Barang Lainnya

(DBL)

- Melaksanakan pengelolaan dan

pemanfaatan serta perawatan BMN

- Melaksanakan pengelolaan surat

masuk dan surat keluar

- Melaksanakan pengelolaan arsip

- Membuat laporan hasil evaluasi

kinerja tenaga honorer

- Membuat konsep Surat Keputusan

Penanggungjawab BMN


- Melaksanakan pengelolaan

perpustakaan

- Membuat rencana kerja bagian

keuangan

- Mengumpulkan data untuk bahan

penyusunan RKAKL/DIPA Tahun

2018

- Melaksanakan rekonsiliasi internal

SIMAN dan SIMAK BMN

- Melaksanakan rekonsiliasi

eksternal dengan KPPN Denpasar

12. Nama : Ismul Gafar, SHI, MHI

NIP : 198211222009121003

Pangkat : Penata Muda, III/c

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

SKP : - Membuat rencana kerja bagian

kepegawaian

- Membuat usulan Kenaikan

Pangkat, Pensiun,Taspen, Askes,

Karis/Karsu, Karpeg, Cuti dan

usulan mendapatkan tanda

penghargaan

- Membuat Surat-Surat Keputusan

Kantor

- Membuat Inpassing, DUK,

Bezetting dan Surat Izin Cuti

Pegawai


- Merekap dan melaksanakan input

data SKP Pegawai dan Hakim

kedalam Aplikasi Simpeg dan

Komdanas

- Menyusun uraian tugas pejabat dan

pegawai

- Merekap data kehadiran pegawai

dan melaksanakan input data

kedalam aplikasi Komdanas

- Melaksanakan pengisian Buku

Kendali Kepegawaian

- Melaksanakan pengelolaan

Simpeg dan pemutakhiran data

pegawai

- Melaksanakan pengelolaan dan

tindak lanjut surat yang

berhubungan dengan

kepegawaian

- Membuat kelengkapan

administrasi sumpah dan

pelantikan

- Melaksanakan sumpah dan

pelantikan jabatan

13. Nama : Lukmanul Hakim, S.Kom

NIP : 19771207.200904.1.002

Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/c

Jabatan : Kasubbag IT dan Pelaoran


SKP : - Bertanggung jawab terhadap

Aplikasi yang berkaitan dengan IT

- Menyusun RAKL setiap tahun;

- Membuat Perencaan Anggararan

setiap tahun;

- Mengirim Laproan di Komdanas

dan Bappenas;

- Mengerjakan LAKIP dan Laporan

Tahunan.

14. Nama : Mashuri, S.H

NIP : 19830826.200912.1.002

Pangkat : Pengatur Muda Tk.I, III/a

Jabatan : Jurusita Pengganti

SKP : - Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan

Panitera untuk melaksanakan

pemanggilan para pihak dalam

perkara perdata Gugatan/

Permohonan

- Membuat relaas panggilan

- Menyerahkan relaas panggilan

yang sudah dilaksanakan

pemanggilan/pemberitahuannya

kepada Ketua Majelis

- Melaksanakan perintah Hakim dan

penunjukan dari Panitera berupa

pelaksanaan permohonan

bantuan pemanggilan via


Pengadilan Agama lain (tabayun)


penunjukan dari Panitera untuk

melaksanaan pemanggilan atas

permohonan dari Pengadilan

Agama lain (tabayun)

- Mengirim relaas panggilan yang

sudah dilaksanakan ke

Pengadilan Agama pemohon

tabayun


penunjukan Panitera dalam

pelaksanaan Aanmaning

- Melaksanakan pemberitahuan isi

putusan (Pbt)


penunjukan Panitera untuk

melaksanakan pemanggilan para

pihak untuk pengucapan ikrar

talak.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Urusan Kepegawaian

� Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Agama Tabanan tahun

2018 berjumlah 13 orang dengan keterangan sebagai

berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki berjumlah : 9 Orang

- Perempuan berjumlah : 4 Orang

b. Menurut Golongannya

- Golongan II : - Orang

- Golongan III : 12 Orang

- Golongan IV : 1 Orang

c. Menurut Fungsinya

- Ketua/Wakil Ketua/Hakim : 4 Orang

- Panitera/Panitera Pengganti /

Pejabat Struktural : 9 Orang

- Jurusita : 0 Orang

- Jurusita Pengganti : 4 Orang

- Staf : - Orang

d. Menurut Pendidikan

- Pasca Sarjana (S2) : 2 Orang

- Sarjana Lengkap : 10 Orang

- Sarjana Muda : 1 Orang

- SLTA : 0 Orang

� Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Urusan Kepegawaian dalam hal Administrasi

meliputi :


a. Mengisi buku induk kepegawaian, buku TIK pegawai,

membuat Absensi tiap bulan, Membuat buku kendali

cuti, dll

b. Membuat dan menyusun daftar urut kepangkatan

(DUK) dan Bezeeting formasi tahun 2018 serta

membuat papan statistik pegawai.

c. Membuat DP3 tahun 2018, membuat KGB tahun 2018,

surat pernyataan/keterangan berkaitan dengan jabatan,

membuat KP 4, dan surat lain yang menurut ketentuan

harus dilaporkan secara rutin :

Pengadilan Agama Tabanan agar dapat melaksanakan tugas

dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan

selain ditunjang dan didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai perlu pula dilengkapi dan didukung oleh Sumber Daya

Manusia yang benar-benar mempunyai integritas dan dedikasi tinggi

dalam menjalankan tugasnya, disamping itu perlu pemenuhan

kebutuhan personil atau pejabat yang nantinya mengisi kekosongan

jabatan sehingga efektifitas dan profesionalisme yang diharapkan

menjadi kenyataan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama

Tabanan dihadapkan oleh kuantitas Sumber Daya Manusia yang

sangat kurang, dalam keadaan tertentu pejabat/petugas harus

membagi waktu dan konsentrasi karena rata-rata Sumber Daya

manusia yang ada saat ini merangkap/menangani pula tugas dan

fungsi yang berbeda sehingga berbagai permaslahan sering terjadi

seperti keterlambatan pelaporan maupun ketidak efektifan tujuan

yang ingin dicapai.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan

bahwa pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan

Tingkat Banding terdapat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua,


Majelis Hakim dibantu beberapa Panitera Pengganti, seorang

Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera yang membawahi

beberapa Panitera Muda dan Sekretaris yang membawahi beberapa

Kepala Sub bagian/Urusan, disamping itu terdapat Jurusita dan

Jurusita Pengganti.

Pengadilan Agama Tabanan dalam keterbatasan

personil/pejabat berupaya tetap menjalankan roda organisasi secara

maksimal walaupun secara tidak langsung jauh dari maksud dan

tujuan uraian peraturan perundang-undangan dimaksud, upaya

pengendalian kegiatan kerja secara intensif dan berkesinambungan

terus dilakukan dengan jalan pengawasan internal, rapat koordinasi,

eksaminasi dan lainnya dengan tujuan antisipasi dan proteksi

terhadap suatu masalah yang sudah atau akan timbul dikemudian

hari.

Sebagai gambaran Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di

Pengadilan Agama Tabanan sampai bulan Desember 2018 adalah

sebagai berikut :

NO NAMA JUMLAH

1 Panitera 1

2 Wakil Panitera 1

3 Panitera Muda 3

4 Panitera Pengganti 0

5 Jurusita 0

6 Jurusita Pengganti 0


Dengan keadaan tersebut diperlukan upaya penambahan

personil/Sumber Daya Manusia, mengingat perkembangan dan

tantangan dimasa depan yang semakin berat dan keadaan yang

terjadi saat ini dirasa sangat berat untuk dipertahankan sehingga

kualitas yang ingin dicapai semakin jauh dari harapan, salah satu

upaya yang telah dilakukan adalah permohonan penambahan

personil kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan yang

sangat mendesak untuk saat ini adalah Pegawai yang jadi staf.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri

Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu

tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus

dilaksanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan formasi adalah

jenis, sifat, kapasitas pegawai dan beban/bobot kerja yang

dibebankan pada satuan organisasi serta jenjang dan jumlah

pangkat dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi.

Pengadilan Agama Tabanan dalam keadaan seperti saat ini

yaitu dengan masih kosongnya personil/Sumber Daya Manusia

sangat sulit menerapkan penetapan formasi yang sesuai dengan

aturan yang ada mengingat masih terdapat formasi yang lowong

sehingga perangkapan tugas tidak dapat terhindarkan yang

kesemuanya dilakukan demi kelancaran tugas dan fungsi pengadilan

secara umum.

Sebagai gambaran keadaan Sumber Daya Non Teknis Yudisial

yang ada di Pengadilan Agama Tabanan sampai bulan Desember

2016, adalah sebagai berikut :

NO NAMA JUMLAH

1 Kasubbag Umum dan Keuangan 1


Staf Keuangan 0

2 Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1

Staf Kepegawaian 0

3 Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan 1

Staf IT 0

Sumber Daya Manusia sesuai data tersebut ditambah tenaga

Honorer sebanyak 7 orang yang masing-masing bertanggung jawab

sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan sewaktu-

waktu dapat diperbantukan kepada bidang lain diluar tugas pokok

dan fungsinya.

Melihat realita yang ada saat ini, penambahan personil sudah

sangat mendesak untuk diwujudkan, mengingat tugas dan misi yang

diamanatkan oleh Undang-undang semakin butuh ketepatan dan

kecepatan, disamping itu transparansi diberbagai bidang sudah

menjadi tuntutan sehingga penguasaan IT (Information and

Technology) adalah hal wajib dan sudah pasti membutuhkan SDM

yang memang menguasai dibidangnya.

Dari uraian-uraian sebelumnya, dapat dipertegas bahwa

Pengadilan Agama Tabanan sampai bulan Desember 2013 masih

sangat memerlukan penambahan personil/karyawan karena masih

ada formasi yang lowong adapun jumlah personil yang memangku

jabatan struktural pada Pengadilan Agama Tabanan sampai bulan

Desember 2015 adalah :

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH

1 Ketua 1

2 Wakil Ketua


3 Panitera 1

4 Sekretaris 1

5 Wakil Panitera 1

6 Kasubbag Umum dan Keuangan 1

7 Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1

8 Kasubbag IT dan Pelaporan 1

3. Pengisian Jabatan Struktural

Kekosongan jabatan struktural pada Pengadilan Agama

Tabanan pada tahun 2018 tidak ada.

Selanjutnya dalam Laporan Tahunan ini kami tampilkan data

pelengkap administrasi yang berhubungan dengan Sumber Daya

Manusia secara keseluruhan, sebagai berikut :

KENAIKAN GAJI BERKALA :

NO N A M A PANGKAT /

GOL. RUANG T M T

1 Mashuri, SH Penata, III/a

2 Imdad, SHI, MH Penata, III/c

PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN :

NO N A M A JENIS

DIKLAT

DARI TGL

S/D TGL TEMPAT


- Mutasi

Mutasi yang terjadi Pengadilan Agama

Tabanan pada tahun 2018 adalah, sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN

SEBELUMNYA

JABATAN

SEKARANG

1 Drs. Zainal

Arifin, MH

Ketua PA.

Tabanan

Hakim PA.

Malang

Kabupaten

2 Slamet, S.Ag.,

SH.,MH.

Wakil Ketua PA

Tabanan

Ketua PA.

Enrekang

3 Ahmad Hodri,

SHI., MH.

Hakim PA.

Tabanan

Hakim PA.

Ngamprah

- Promosi

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan

Desember 2018, Pengadilan Agama Tabanan tidak

pernah melakukan Promosi dan Mutasi .


Perkara yang diputus / diselesaikan tahun 2018

Gugatan (G)

- Perkara Cerai Gugat:

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur, sebanyak

- Tolak, sebanyak

:

:

:

:

30

5

1

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : 36 Perkara

- Perkara Cerai Talak :

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur, sebanyak

- Tolak, sebanyak

:

:

:

:

11

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Permohonan (P)

- Perkara itsbat nikah:

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur, sebanyak

:

:

:

6

1

1

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : 8 Perkara

- Perkara Dispensasi Kawin :

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur, sebanyak

:

:

:

1

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : 1 Perkara

- Perkara Penguasaan Anak:

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur

:

:

:

2

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : 2 Perkara

- Perkara Penetapan Ahli Waris :

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur, sebanyak

:

:

:

7

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : 7 Perkara

: 11 Perkara


B. Keadaan Perkara

Pengadilan Agama Tabanan pada tahun 2018 menerima dan

memutus/menyelesaikan perkara sebagai berikut :

Perkara yang diterima tahun 2018

Gugatan (G)

- Perkara Cerai Gugat, sebanyak

- Perkara Cerai Talak, sebanyak

- Perkara Gugat Mal waris

- Gugat Harta Bersama

- Ijin Poligami

:

:

:

:

:

50

21

2

1

1

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah Perkara Permohonan yang

diputus

Jumlah perkara yang diputus tahun 2018

(G+P)

Sisa Perkara tahun 2016 yang belum

diputus (G+P)

:

:

:

18

55

19

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah

- Perkara Mal Waris:

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur, sebanyak

- Tolak, sebanyak

:

:

:

:

1

1

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : 2 Perkara

- Perkara Hadlonah :

- Putus, sebanyak

- Cabut, sebanyak

- Gugur, sebanyak

:

:

:

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : Perkara

Jumlah Perkara Gugatan yang diputus : Perkar

a


Jumlah : 75 Perkara

Permohonan (P)

- Perkara Penguasaan anak, sebanyak

- Perkara Dispensasi Kawin, sebanyak

- Perkara Itsbat Nikah, sebanyak

- Perkara Penetapan Ahli Waris, sebanyak

:

:

:

:

2

1

9

7

Perkara

Perkara

Perkara

Perkara

Jumlah : 19 Perkara

Jumlah Perkara yang diterima tahun 2018 (G +

P)

: 92 Perkara

Sisa Perkara tahun 2018 yang belum diputus

(G+P)

: 11 Perkara

Permohonan lain-lain di tahun 2018:

- Permohonan Banding, nihil;

- Permohonan Kasasi, nihil;

- Permohonan Peninjauan Kembali, nihil;

- Permohonan Penyitaan Barang Bergerak, nihil;

- Permohonan Penyitaan Barang Tak Bergerak, nihil;

Tabel : Keadaan Perkara Pengadilan Tk I

Di Pengadilan Agama Tabanan

Periode Januari s/d Desember 2018


Sis

a A

wal

Masu

k

Putu

s

Cabut

Gugur

Sis

a A

khir

Sis

a A

wal

Masu

k

Putu

s

Cabut

Tola

k

Sis

a A

khir

1 Januari 9 10 7 0 0 12 3 0 3 0 0 0

2 Februari 12 3 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0

3 Maret 10 5 4 1 0 10 0 3 0 0 0 3

4 April 10 2 1 0 0 11 3 2 3 0 0 2

5 Mei 11 9 6 0 0 14 2 4 2 0 0 4

6 Juni 14 2 2 3 0 11 4 1 4 0 0 1

7 Juli 11 3 6 0 0 8 1 0 0 1 0 0

8 Agustus 8 5 3 0 0 10 0 3 1 0 0 2

9 September 10 5 3 1 0 11 2 0 2 0 0 0

10 Oktober 11 4 6 0 1 8 0 2 0 0 0 2

11 Nopember 8 7 5 0 0 10 2 3 1 1 0 3

12 Desember 10 2 0 0 0 12 3 0 0 0 0 3

57 48 5 1 9 18 16 2 0 3

No Bulan Ket

Jumlah


C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Urusan Umum dan keuangan

1. Menerima dan mencatat pada kartu kendali selanjutnya

mendistribusikan surat-surat yang diterima atau dikirim

sesuai alamat yang dituju, hingga akhir tahun 2018

Pengadilan Agama Tabanan menerima surat masuk

berdasarkan penomoran yang berjumlah 418 surat dan

telah mengeluarkan surat berdasarkan penomoran

sebanyak 444 surat.

2. Mengarsipkan surat-surat atau dokumen sesuai perintah di

disposisi surat.

3. Mencatat dan membukukan serta melaporkan barang

Inventaris kekayaan Milik Negara (IKMN) tahun 2018

sesuai dengan jenis pelaporan seperti kartu inventaris

Barang (KIB), Buku Induk Barang (BIB), Laporan Tahunan

Inventaris (LTI), Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT),

Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lain

(DIL), dan sebagainya serta melaksanakan opname Fisik

barang Inventaris (OFBI) tiap tahun atau setiap ada

pemutakhiran data;

4. Mengurus berbagai keperluan kantor atau rumah tangga

kantor;

5. Mengelola perpustakaan berjumlah 4.402 (empat ribu

empat ratus dua ) buku terdiri dari buku-buku Agama dan

Umum.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM

Dasar Hukum:

a) Undang-Undang No. 7 tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok-

Pokok Kearsipan

b) Peraturan Pemerintahan RI.No. 34 Tahun 1979 Tentang

Penyusunan Arsip


c) Keputusan presiden No. 44 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok

Organisasi Departemen

d) Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1979 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Dengan demikian dalam rangka usaha perbaikan,

penyusunan dan peningkatan organisasi dan administrasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca satu atap jajaran

peradilan berada dibawah Mahkamah Agung Republik indonesia.

Kegiatan diarahkan pada aspek-aspek kelembagaan,

ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan fasilitas kerja

lainnya.

Salah satu usaha perbaikan, penyusunan dan peningkatan

di bidang ketatalaksanaan adalah penyempurnaan

penyelenggaraan, untuk memperoleh daya guna dan hasil guna

administrasi secara maksimal maka sudah diterapkan system

kearsipan dinamis

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Agama Tabanan yang merupakan sarana

bagi para pencari keadilan yang beragama Islam yang dibangun

pada tahun 2010 terletak sangat strategis, dijalan protokol, letak

posisi kantor lebih tinggi dari badan jalan karena kontur tanah yang

menanjak. Gedung kantor Pengadilan Agama Tabanan berdiri kokoh

dan megah selayaknya gedung Pengadilan lainnya.

D. Pengelolaan Keuangan

- Urusan Keuangan

1. Mengelola dan Membukukan 2 (dua) DIPA Pengadilan

Agama Tabanan tahun Anggaran 2018, DIPA No. SP

DIPA- SP DIPA- 005.01.2.402757/2018 sebesar Rp.

2.379.929.000,- (Dua Milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan

juta sembilan ratus duapuluh sembilan ribu rupiah ); dan


DIPA No. SP DIPA-005.04.2.402758/2016 sebesar Rp.

2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

2. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Tahun Anggaran

2019;

3. Membuat Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan

Neraca, serta Rekonsiliasi setiap bulan di KPPN denpasar,

untuk kemudian dilaporkan ke PTA Mataram;

4. Menerbitkan Administrasi Keuangan berdasarkan aplikasi

yang ada disesuaikan dengan tugas masing-masing

pengelola keuangan;

5. Mentertibkan Dokumentasi Keuangan yang berhubungan

dengan pertanggung jawaban pengeluaran anggaran tahun

2018;

6. Menyusun RKA-KL dan data pendukungnya untuk tahun

2018.

PENGELOLAAN KEUANGAN

1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Gaji Pokok PNS Rp 663.316.000

Bel. Pembulatan Gaji PNS Rp 12.000

Bel. Tunj. Suami/Istri PNS Rp 51.437.000

Bel. Tunj. Anak PNS Rp 18.938.000

Bel. Tunj. Struktural PNS Rp 26.130.000

Bel. Tunj. Fungsional PNS Rp 683.253.000

Bel. Tunj. Pph PNS Rp 132.246.000

Bel. Tunj. Beras PNS Rp 45.582.000

Bel. Uang makan PNS Rp 151.131.000

REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

Belanja Gaji Pokok PNS Rp 765.390.000

Bel. Pembulatan Gaji PNS Rp 12.859

Bel. Tunj. Suami/Istri PNS Rp 55.311.370

Bel. Tunj. Anak PNS Rp 20.510.712

Bel. Tunj. Struktural PNS Rp 28.140.000


Bel. Tunj. Fungsional PNS Rp 766.850.000

Bel. Tunj. Pph PNS Rp 73.458.630

Bel. Tunj. Beras PNS Rp 43.814.100

Bel. Uang makan PNS Rp 150.331.000

2 BELANJA BARANG

Bel. Keperluan perkantoran Rp 221.488.000

Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat Rp 3.312.000

Bel. Honor operasional satuan kerja Rp 36.240.000

Bel. Barang operasional lainnya Rp 6.050.000

Bel. Langganan Listrik Rp 37.440.000

Bel. Langganan Telepon Rp. 24.000.000

Bel. Langganan Air Rp. 22.000.000

Bel. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 69.532.000

Bel. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Rp 99.964.000

Bel. Perjalanan biasa Rp 81.769.000

REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG

Bel. Keperluan perkantoran Rp 221.483.435

Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat Rp 3.311.500

Bel. Honor operasional satuan kerja Rp 36.240.000

Bel. Barang operasional lainnya Rp 6.050.000

Bel. Langganan Listrik Rp 32.141.832

Bel. Langganan Telepon Rp 19.832.693

Bel. Langganan Air Rp 1.518.626

Bel. Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 69.386.968

Bel. Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 99.961.899

Bel. Perjalanan biasa Rp 81.769.000

3 BELANJA MODAL

Bel. Modal Peralatan dan Mesin Rp 39.000.000

REALISASI BELANJA MODAL

Bel. Modal Peralatan dan Mesin Rp 38.850.000


E. Dukungan Teknologi Informasi

Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan SK KMA No

144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan berkewajiban untuk

memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat

sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini,

bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal

ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi

Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan

masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan

dengan rakyat pencari keadilan.

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan

Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI,

Pengadilan Agama Tabanan telah melakukan beberapa kegiatan

dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan

tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa

pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

(software) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas

melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk

portal maupun website/situs.

a. Perangkat Keras ( Hardwere )

NO

NAMA ASET

JUMLAH

SATUAN

KETERANGAN

B RR R

B

1 PC Server 2 Unit 1 - -

2 Komputer / PC 10 Unit 10 1 -

4 Wireless 1 buah 1


5 Laptop 11 buah 8 3

6 Printer 11 buah 6 5

7 Router 1 buah 1

b. Perangkat Lunak ( Softwere )

Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana

Teknologi Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a

diatas Pengadilan Agama Tabanan memiliki perangkat lunak

berupa :

- Sistem Operasi Linux dan Windows 7.

- Website dengan domain name www.pa-tabanan.go.id

- E-Mail dengan alamat [email protected]

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara),

- SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk

mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari

pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai

penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Aplikasi

ini didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berfungsi untuk

mencatat dan mengorganisir barang - barang habis pakai

seperti ATK, dll.

- SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)

merupakan Aplikasi yang digunakan untuk mengelola

pengeluaran keuangan yang ada pada DIPA Pengadilan

Agama Tabanan yang didukung oleh Aplikasi SPM (Surat

Perintah Membayar).

- SIKEP (Sistem Infomasi Kepegawaian) merupakan Sistem

Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai,

pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia

dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang


cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung

administrasi kepegawaian.

- Komdanas (Komunikasi Data Nasional) merupakan sistem

Aplikasi pendataan bagian keuangan, kepegawaian dan simak

BMN. Pemanfaatan Information Technology (IT) pada

Pengadilan Agama Tabanan antara lain sebagai berikut :

a. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara

b. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan

Mahkamah Agung RI

c. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna,

LAKIP, RKT, PKT, IKU dan Renstra.

d. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

e. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Tabanan Selain yang

disebutkan diatas Information Technology (IT) pada

Pengadilan Agama Tabanan juga dimanfaatkan untuk :

a. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung.

b. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL.

d. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI

mengenai akurasidata keuangan.

e. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA

dan KPKNL Denpasar.

f. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang

diselenggarakan oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI.

g. Pengiriman Laporan Tahunan.

h. Pengiriman Laporan LAKIP

F. Regulasi Tahun 2018

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. Manajemen Perubahan


• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen.

• Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-

2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).

• Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.


Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

• Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 23 Tahun 2010.


Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.



tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen.

2. Perundang-undangan

• Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).

• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum.

• Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun


1989 Tentang Peradilan Agama.


Kekuasaan Kehakiman.


Pelayanan Publik.


Mahkamah Agung.


Keterbukaan Informasi Publik.

• Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang

Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama

R.I. Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.


Perkawinan

• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

• Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2

Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Ketua

Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994 Tentang

Biaya Administrasi.

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:

145/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan

Badan-Badan Peradilan.

• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penangangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga

Peradilan.


• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik

Bagi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Dibawahnya.

• Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

• Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009

tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan

Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada Dibawahnya.

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.


Perbendaharaan Negara.


Keuangan Negara.


Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.


Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang

Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan

Bersenjata RI dan Para Pensiunan Atas Penghasilan

Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau

Keuangan Daerah.

• Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo.

Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, tentang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.



Jenis dan Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak.

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang

Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.


Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Hakim.


Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.


Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.


Tunjangan Jabatan Struktural.


Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di

Bawah Mahkamah Agung.


Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil.


Tunjangan Panitera.


Tunjangan Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

• Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo.

Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991

Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991

tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:

KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang

Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi


Agama.

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:

KMA/007/SK/IV /1994 Tentang Memberlakukan Buku I

dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan.

4. Penataan Tata Laksana



tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business

Process)

5. Penataan Sistem Manajemen SDM


Formasi Pegawai Negeri Sipil.


Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan

Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil.


Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.


Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

dalam Jabatan Struktural.

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil.


Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

6. Penguatan Akuntabilitas




tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.

7. Penguatan Pengawasan


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan.


SPIP

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

KMA/80/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 jo. Nomor: 1-

144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan


BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

a. Dasar Kebijakan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal

53 menyatakan :

1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim.

2. Ketua Pengadilan selain melakukan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga mengadakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku

Panitera, Sekretaris dan Juru Sita didaerah

hukumnya.

3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan

pengawasan terhadap jalannya peradilan di

tingkat Pengadilan Agama dan menjaga

agar peradilan diselenggarakan dengan

saksama dan sewajarnya.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal

24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan jo.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 145/KMA/VII/SK/2007, tanggal

29 Agustus 2007 Tentang Memberlakukan Buku

IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di


Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

3. Surat Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor:

W22-A11/20/PS.01/SK/3/2018, tanggal 23 Maret

2018 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas

Bidang.

b. Pelaksanaan Pengawasan

Selama tahun 2018 Bidang Pengawasan telah

dilakukan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang

dilakukan oleh atasan terhadap bawahan:

1. Pimpinan Pengadilan Agama dan pimpinan

unit kerja melakukan pemantauan secara

langsung terhadap pelaksanaan tugas dan

jika perlu memberikan petunjuk langsung.

2. Setiap akhir bulan diadakan rapat seluruh

pegawai untuk melakukan evaluasi terhadap

kinerja untuk perbaikan selanjutnya.

3. Dalam rangka kaderisasi kepemimpinan

maka setiap apel pagi hari Senin ditunjuk

Hakim secara bergiliran untuk menjadi

pembina upacara, disamping itu pada

kesempatan lain memimpin diskusi.

Diskusi secara begantian tujuannya untuk

meningkatkan kemampuan dan kecakapan

serta keterampilan masing-masing personal.

2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

1. Pengawasan Fungisonal adalah pengawasan

yang dilakukan oleh aparat pengawasan

yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan

tugas tersebut dalam satuan kerja pada


Peradilan Agama.

2. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 3

bulan sekali dan dibuat laporan, hasil

pengawasan di laporkan secara tertulis

oleh hakim paling senior selaku Koordinator

Pengawas kepada Ketua Pengadilan Agama

Tabanan dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Mataram. Berikut adalah nama-nama

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan

Agama Tabanan periode 2018.

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

NO NAMA/NIP JABATAN DITUNJUK

SEBAGAI KET

1 2 3 4 5

1.

Sutaji, SH.,MH.

NIP. 196808091992031003

Ketua/Hakim

Madya Muda

Koordinator

Pengawas

Bidang

2.

Erpan, SH.

NIP. 197911152005021001

Hakim

Pratama

Madya

- Pengawas

Bidang

Administrasi

Persidangan

dan

Penyelesaian

Perkara

- Pengawas

Bidang

Persuratan

dan

Perpustakaa

n

3. Hakim - Pengawas


Nur Amalia Hikmawati, SHi

NIP. 198306202007042001

Pratama

Madya

Bidang

Kepegawaian

dan

Keuangan

- Pengawas

Bidang

Inventaris

dan

Pengadaan

Barang dan

Jasa

4.

Imdad, SHI.

NIP. 198009302008051001

Hakim

Pratama

Muda

- Pengawas

Bidang

Manajemen

Pengadilan

dan

Pelayanan

Publik

- Pengawas

Bidang SIPP

dan IT

B. Evaluasi

Berdasarkan upaya pengawasan yang dilakukan di atas pada

umumnya pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Tabanan

yang meliputi: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan

baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bidang

kesekretariatan tentang pengurusan kepegawaian, umum dan

keuangan sesuai dengan kondisi yang ada, telah berjalan dengan

lancar.


Kelancaran tugas-tugas secara umum tersebut di atas sangat

didukung oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor manajerial yang

efektif, suasana kerja yang kondusif dan sumber daya manusia yang

memadai serta sarana dan prasarana yang efektif, efisien, dan

ekonomis. Dengan demikian bukan berarti tidak ditemukan kendala

sebagai faktor penghambat dan pencapaian hasil kerja yang lebih

maksimal.


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari paparan laporan tahunan Pengadilan Agama Tabanan

tahun 2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

• Bahwa dengan adanya Integritas sistem yang dikembangkan oleh

Pengadilan Agama Tabanan mampu memantapkan pengawasan

dan pembinaan sumber daya Manusianya.

• Dengan pola setiap kegiatan harus dapat dibagi habis, maka

rangkap jabatan tidak bisa dihindari.

B. Rekomendasi

Perlu tambahan pegawai untuk kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas dan tertip administrasi sehingga tidak ada rangkap

Jabatan terutama di bagian Kepaniteraan yang sampai sekarang,

Panitera Pengganti murni masih kosong.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - pa-tabanan.go.idpa-tabanan.go.id/sys-content/uploads/2015/04/LAPORAN-TAHUNAN-TAHUN...Laporan Tahunan PA. Tabanan tahun 2018 Halaman 2 urusanorganisasi, administrasi,