LAPORAN PRAKTIK PERADILANPROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

JURUSAN SYARI’AH FAI UNISSULASEMARANG

Lokasi :Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B

Jalan Sultan Trenggono No. 23Demak

Oleh :Nama : NIM :

1. M. Khusnul Maroom 05.210.23532. M. Asad Awaludin 05.210.23523. M. Faizal cholid 05.210.23544. Minhatul Maula 05.210.23605. Maimunah 05.210.23576. Siti Maria Ulfah 05.210.23757. Maslakhah 05.210.2358

PEMBIMBING1. Drs. Yasin Arief S, S.H. M.H2. Drs. Yasin Asy`arie S.H. M.H

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAHJURUSAN SYARI’AH FAI UNISSULA

SEMARANG2013

1

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PRAKTIK PERADILAN

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah memberikan pengarahan, koreksi dan perbaikan seperlunya atas

Laporan Akhir Praktik Peradilan dari mahasiswa, atas nama :

1. M. Khusnul Maroom (05.210.2353) 2. M. Asad Awaludin (05.210.2352) 3. M. Faizal cholid (05.210.2354) 4. Minhatul Maula (05.210.2360)

5. Maimunah (05.210.2357) 6. Siti Maria Ulfah (05.210.2375)7. Maslakhah (05.210.2358)

Lokasi :

Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Jalan Sultan Trenggono No.23 Demak

Laporan ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan pelaksanaan tugas

Praktik Peradilan mahasiswa yang bersangkutan sehingga dapat diajukan sebagai

tugas akhir Praktik Peradilan.

Demikian pengesahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Wassalamualaikum,wr. wb.

Semarang, 5 September 2013

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Drs. Yasin Arief S, SH Drs. A. Yasin Asy`ari S.H M.Si

Mengetahui,Dekan Fakultas Agama Islam

Sarjuni, S.Ag, M.Hum

2

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Ucapan rasa syukur berupa lantunan kalimat alhamdulillah tak henti-

hentinya kami – tim penyusun – panjatkan kepada Allah SWT atas segala

limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia-Nya, serta bimbingan-Nya, sehingga

tim penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktik Peradilan ini yang

dilaksanakan di Pengadilan Agama Demak.

Mengacu pada landasan pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman

Lapangan atau biasa disingkat menjadi PPL saja yang dilaksanakan oleh

mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Jurusan Syari’ah FAI Unissula

Semarang, yaitu UU No. 2 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 60

Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP ini pun telah tidak berlaku lagi

karena terbitnya PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

Orientasi dari Sisdiknas – sistim pendidikan nasional (UU No 20 Tahun

2003) – adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, keterampilan yang dibutuhkan

oleh mahasiswa Ahwal Syakhshiyyah ialah penguasaan mengenai hukum perdata

Islam, hal ini diwujudkan dengan praktik pengalaman lapangan di lembaga-

3

lembaga yang berkaitan dengan kompetensi mahasiswa tersebut, dan yang

dijadikan sebagai tempat asah kemampuan mahasiswa Syari’ah Unissula adalah

Pengadilan Agama Demak yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah membekali

mahasiswa sesuai dengan kompetensinya dan sebagai evaluasi materi bagi

mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan.

Beberapa hal penting di ataslah yang ingin dicapai sebuah proses yang

bernama pendidikan menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Undang-

undang sistem pendidikan nasional ini disahkan oleh DPR dan Presiden pada 11

Juni 2003. Undang-undang ini merupakan pengganti dari UU Sisdiknas Nomor 2

Tahun 1989. Undang-undang ini juga merupakan pengejawantahan dari salah satu

tuntutan reformasi yang marak sejak 1998. Berangkat dari UU Sisdiknas No. 20

Tahun 2003 tersebut, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat

membebaskan para peserta didiknya dari segala aspek yang membuatnya

tertinggal dalam persaingan kehidupan yang kian ketat ini. Tidak hanya untuk

masyarakat kota saja, akan tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia hingga ke

pelosok desa. Sebab, pendidikan adalah hak bagi setiap manusia, atau lebih

khusus lagi, pendidikan adalah hak setiap warga negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan yang membebaskan bagi rakyat Indonesia

memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini sesuai dengan

amanat Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam UUD ’45 (amandemen),

pasal 31, ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, pasal 31, ayat

4

5, menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Meskipun demikian, setiap bagian

dari warga negara Indonesia juga tidak dilarang bila turut serta dalam

menyukseskan pendidikan yang membebaskan di Indonesia. Justru hal ini sangat

diharapkan agar proses pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.

Di sinilah sesungguhnya kita semua dapat mengambil peran untuk turut

serta menyukseskan pendidikan di Indonesia. Seluruh komponen masayarakat

semestinya ikut mengambil peran dalam menyukseskan Pendidikan Indonesia.

Dalam wilayah yang paling kecil, sudah barang tentu setiap keluarga yang tinggal

di wilayah Indonesia dapat mengambil peran ini. Justru berangkat dari keluarga

yang mendukung pendidikanlah proses pendidikan secara nasional dapat berhasil.

Sebagus apa pun pendidikan yang digerakkan oleh negara bila tidak didukung

oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia maka akan sulit mencapai

keberhasilan. Dengan dukungan dari seluruh keluarga yang ada di Indonesia,

semoga tujuan utama pendidikan yang ada dalam UU Sisdiknas sebagaimana di

atas dapat tercapai dengan baik.

Dalam proses penyusunan laporan ini tidaklah terlepas dari kendala dan

hambatan, namun berkat bimbingan dan dorongan semua pihak yang telah

membantu, tim penyusun dapat menyelesaikan laporan ini. Namun demikian, tim

penyusun masih merasa dan yakin bahwa dalam laporan ini masih terdapat

banyak kekurangan dan kesalahan sehingga bimbingan dan dorongan yang

diberikan kepada tim penyusun sangatlah berarti. Oleh karena itu, tim penyusun

5

ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang

terhormat :

1. Bapak Sarjuni, S.Ag. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

2. Bapak Drs. A. Yasin Asy'ari S.H. M.Si, selaku Dosen Pembimbing

Lapangan.

3. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan II FAI

Unissula yang selalu mengarahkan kegiatan dari awal hingga akhir.

4. Bapak Drs. Ali Irfan, S.H. M.H dan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H. M.H

selaku Hakim Pengadilan Agama Demak dan Pembimbing Lapangan

kami di Pengadilan Agama Demak.

5. Bapak Drs. H. Sudarmadi, S.H selaku Kepala Pengadilan Agama Demak.

6. Segenap jajaran Hakim Pengadilan Agama Demak yang senantiasa

memberi kami arahan-arahan serta semangat.

7. Mas Faried yang selalu mensupport kami dan selalu menyuruh kami

untuk mencari data-data di Pengadilan Agama Demak untuk pembuatan

tugas ini.

8. Ibu Asrurotun, S.Ag yang dengan sabar memberikan contoh-contoh

gugatan.

9. Segenap Staf dan Karyawan Pengadilan Agama Demak.

10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

6

Tim penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh

dari kesempurnaan. Untuk itu, tim penyusun mengharapkan saran dan kritik dari

pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Namun, andai ada secercah kebenaran

di dalamnya tim penyusun mohon supaya dapat dijadikan pegangan, akan tetapi

jika terdapat kesalahan tim penyusun janganlah untuk diambil hati. Tim penyusun

haturkan maaf sebesar-besarnya.

Akhirnya tim penyusun berharap laporan ini dapat membawa manfaat bagi

kita semua, Amin.

Wassalamualaikum,wr. wb.

Semarang, 5 September 2013

Tim Penyusun

7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

KATA PENGANTAR ................................................................................

DAFTAR ISI ...............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................

A. Latar Belakang .......................................................................................

B. Rencana Kegiatan ...................................................................................

C. Tujuan dan Manfaat kegiatan .................................................................

D. Metode Kegiatan ....................................................................................

E. Sistimatika Laporan ................................................................................

BAB II GAMBARAN UMUM PA DEMAK .............................................

A. Profil PA Demak ....................................................................................

B. Visi dan Misi PA Demak ........................................................................

C. Struktur Organisasi .................................................................................

D. Tugas dan Wewenang ............................................................................

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................

A. Bentuk Kegiatan .....................................................................................

B. Waktu Pelaksanaan .................................................................................

C. Analisis ...................................................................................................

BAB IV PENUTUP ....................................................................................

A. Kesimpulan .................................................................................

B. Saran/Rekomendasi ....................................................................

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan

Persaingan pada dunia kerja semakin keras dan ketat, dimana yang tidak

mempunyai kompetensi di bidangnya maka akan kalah dan tersingkirkan. Guna

mengatasi masalah ini FAI Unissula menyelenggarakan kegiatan Praktik

Pengalaman Lapangan di lingkungan Pengadilan Agama Demak. Hal ini sangat

erat kaitannya dengan kompetensi Progam Studi Ahwal Syakhshiyah. Karena,

kompetensi Ahwal Syakhshiyyah diantaranya ialah memahami persoalan-

persoalan mengenai hukum perdata Islam yangmana telah diatur oleh UU No.

3 Tahun 2006 yaitu masalah pernikahan, wakaf, zakat, waris, shadaqah, infaq,

wasiat, dan ekonomi syari’ah. Kegiatan PPL di PA Demak ini menyalurkan

ilmu pengetahuan secara faktuil bagaimana menangani masalah-masalah

tersebut. Selain itu, UU No. 3 Tahun 2006 juga mengisyaratkan bahwa

alumnus Jurusan Syari’ah bisa menjadi hakim di lingkungan Pengadilan

Agama.

Harapan di atas dapat dicapai dengan mengasah kemampuan mahasiswa

dalam bidang pengadilan. Oleh karena itu, praktik ini sangat mendukung

tercapainya hal tersebut. Tidak hanya melihat, mengamati, namun mahasiswa

pun melakukan simulasi dengan didampingi para hakim yang membimbing di

PA Demak selama PPL dilaksanakan. Simulasi ditujukan untuk menjadikan

mahasiswa lebih mendalami dan menguasai hukum acara di PA secara teori

9

maupun secara praktik. Untuk memenuhi harapan atau cita-cita sesuai

kompetensi di atas, maka diperlukan kurikulum yang berorientasi pada

kompetensi dan pemberian pengalaman yang nyata di lapangan.

Melalui Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama akan

membentuk mahasiswa yang memiliki kapasitas tinggi di bidangnya, baik pada

tataran pengetahuan dan teori maupun praktiknya di lapangan. PPL yang

merupakan kegiatan intrakurikuler berupa pelatihan lapangan dilaksanakan

oleh mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Jurusan Syari’ah FAI

Unissula Semarang guna mengimplementasikan fungsi pemikiran dan

pengembangan yang didapat dari teori dengan kondisi yang sesungguhnya di

lembaga peradilan dan masyarakat pencari keadilan dalam hal ini dilaksanakan

di Pengadilan Agama Demak. Perpaduan antara teori dan praktik sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim

Pendidikan Nasional.

Adapun landasan pelaksanaan Praktik Peradilan bagi mahasiswa Program

Studi Ahwal Syakhsiyah jurusan Syari’ah FAI Unissula Semarang, antara lain,

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan

Tinggi.

3. Keputusan Dekan FAI Unissula tentang Praktik Peradilan pada

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah FAI Unissula

Semarang.

10

Dengan demikian kegiatan PPL ini akan memberi umpan balik dalam

peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penyempurnaan kurikulum

dan silabi bagi perguruan tinggi, khususnya program studi Ahwal

Syakhshiyyah jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan

Agung (Unissula) Semarang.

B. Rencana Kegiatan

Sebagaimana halnya dalam pelaksanaan suau kegiatan maka rancangan

tentang kegiatan tersebut menjadi hal yang mutlak harus ada. Hal ini bertujuan

guna mengarahkan dan memfokuskan kegiatan tersebut supaya tetap pada

jalurnya dan mencapai tujuannya. Setiap mahasiswa haruslah mengerti secara

keseluruhan tahapan-tahapan dari rencana kegiatan ini. Mengapa demikian ?

karena supaya mahasiswa dapat memaksimalkan hasil dari kegiatan tersebut.

Adapun rencana kegiatan yang berkaitan dengan Praktik Pengalaman

Lapangan (PPL) ini meliputi :

1. Pendaftaran

Sebelum melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan, para

mahasiswa peserta harus memenuhi beberapa persyaratan, di

antaranya : sudah mengambil mata kuliah hukum acara perdata, HPII,

waris di Indonesia, hukum perdata I dan II, hukum zakat wakaf di

Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan KHS calon peserta PPL.

Kemudian membayar registrasi di Bank Jateng Syari’ah sebesar Rp.

250.000,- dan dikembalikan ke mahasiswa sebesar Rp. 40.000,- untuk

biaya transport.

11

2. Pembekalan

Sebelum mahasiswa peserta Praktik Peradilan mengikuti kegiatan

Praktik Peradilan di lapangan terlebih dahulu harus mengikuti kegiatan

pembekalan dengan tempat dan waktu yang ditetapkan oleh panitia

pelaksana. Dalam pembekalan ini ada beberapa ketentuan yang

seharusnya dapat dicapai oleh peserta PPL, diantaranya :

a. Tujuan

1. Mennyiapkan secara fisik dan knsepsional serta sarana

pendukung bagi mahasiswa peserta PPL.

2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan

mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan PPL.

b. Materi dan metode

1. Materi yang diberikan dalam kegiatan pembekalan ini

adalah hakikat kegiatan PPL bagi mahasiswa Ahwal

Syakhshiyyah FAI Unissula, pengenalan lembaga atau

tempat kegiatan PPL dilaksanakan, rencana dan

pelaksanaan program, penyusunan laporan dan penilaian.

2. Metode yang digunakan untuk kegiatan pembekalan

adalah metode ceramah dan tanya jawab serta metode lain

yang relevan.

c. Tata tertib pembekalan

12

Setiap mahasiswa peserta PPL wajib mengikuti

pembekalan secara intens (kehadiran, ketekunan,

keseriusan dan kesopanan). Sedang bagi mahasiswa yang

tidak mengikuti kegiatan pembekalan ini dinyatakan gugur

sebagai peserta PPL.

d. Ujian

Ujian pembekalan atau teori diadakan oleh panitia

pelaksana sesudah kegiatan pembekalan selesai.

Mahasiswa PPL yang tidak mengikuti ujian pembekalan

atau teori pada waktu yang telah ditetapkan dan tanpa

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada

kesempatan mengikuti ujian susulan dan karena yang

bersangkutan tidak mempunyai nilai pembekalan yang

merupakan salah satu komponen penilaian.

3. Pelaksanaan

a. Penempatan mahasiswa peserta PPL

1. Penempatan mahasiswa peserta PPL di lembaga peradilan yang

telah ditunjuk dilakukan secara serentak oleh panitia pelaksana.

2. Mahasiswa peserta PPL diserahkan oleh

panitia pelaksana atau dosen pembimbing PPL kepada lembaga

peradilan tempat kegiatan praktik berlangsung.

b. Pelaksanaan kegiatan

13

Pelaksanaan kegiatan PPL dibimbing oleh hakim dan dosen

pembimbing yang telah ditetapkan oleh ketua jurusan.

c. Tata tertib dan sanksi

Sebagaimana semestinya suatu agenda kegiatan pasti ada

yang namanya tata tertib dan sanksinya. Diantara tata tertib dan

sanksi PPL ini adalah :

1. Wajib melaksanakan kegiatan dengan

penuh tangggung jawab.

2. Wajib memlihara akhlak dan citra

almameter.

3. Wajib menyesuaikan diri dengan tata tertib

dan ketentuan yang berlaku di lembaga atau tempat PPL.

4. Wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan

PPL di lembaga yang telah ditentukan.

5. Dalam hal tidak dapat mengikuti agenda

PPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka yang

bersangkutan wajib mengganti (ikut kelompok lain), sebelum

dan sesudahnya harus melapor kepada hakim pembimbing

dan dosen pembimbing.

Apabila mahasiswa peserta PPL tidak mentaati sebgaian atau

seluruh tata tertib yang telah ditentukan maka yang bersangkutan

akan dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa

14

pengurangan nilai atau pembatalan keikutsertaannya dalam kegiatan

PPL.

d. Penarikan mahasiswa peserta PPL

Setelah kegiatan PPL selesai, seluruh mahasiswa peserta PPL

akan ditarik kembali ke jurusan lagi oleh panitia pelaksana atau

dosen pembimbing PPL.

4. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan memantau, mengawasi, mengarahkan

dan membantu mahasiswa peserta PPL memecahkan masalah-masalah

yang dihadapi di lapangan agar kegiatan PPL dapat terarah dan berjalan

sesuai dengan rencana. Monitoring dilakukan pada waktu pelaksanaan

kegiatan di lapangan. Sedangkan mekanisme monitoring ialah dosen

pembimbing mendatangi langsung lokasi atau lembaga tempat PPL

untuk mengadakan wawancara dan mendiskusikan masalah-masalah

yang timbul dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan untuk

dicarikan jalan keluar. Dosen pembimbing juga meminta peserta PPL

untuk memberikan laporan berkala tentang hasil-hasil yang telah

diperoleh di lapangan.

5. Pelaporan

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan

kegiatan PPL adalah sebagai berikut :

a. Penulisan laporan PPL bersifat wajib. Laporan ini

dibebankan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari

15

7-8 mahasiswa peserta PPL. Penulisan pelaporan ini terdiri

dari 4 bab yang meliputi pendahuluan, gambaran umum tempat

atau lembaga PPL, pelaksanaan kegiatan, dan penutup.

b. Laporan diketik pada kertas HVS kwaro 70 gram dengan

jarak 2 (dua) spasi dengan ukuran font 12 Times News Roman,

dijilid dengan sampul berwarna hitam.

c. Laporan harus disahkan oleh lembaga tempat PPL dan

dosen pembimbing PPL.

d. Laporan dibuat rangkap 2 (dua) eksemplar dan diserahkan

paling lambat 2 (dua) hari sebelum ujian praktik.

C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Kegiatan Praktik Peradilan dengan didasarkan kepada kompetensi yang

mengarahkan mahasiswa untuk mempunyai pengetahuan dan keahlian profesi

sesuai dengan kompetensi yang digariskan oleh program studi memiliki tujuan

antara lain :

1. Mengetahui administrasi lembaga peradilan

2. Mengetahui rekes perkara

3. Mengetahui proses persidangan

4. Melaksanakan persidangan semu

Adapun manfaat dari pelaksanaan kegitan Praktik Peradilan ini,

diharapkan mahasiswa dapat memperoleh manfaat berupa pengalaman nyata

dilapangn sebagai wahana terbentuknya tenaga profesional yang memiliki

seperangkat pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan nilai yang diperlukan

16

oleh tugas profesinya sebagaimana digariskan dalam kompetensi program

studi.

D. Metode Kegiatan

Dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di

Pengadilan Agama Demak menggunakan beberapa metode, sebagai berikut :

1. Pengamatan Lapangan

Dilakukan dengan mengamati dan menyaksikan secara langsung

semua proses kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Demak.

Sebelum mengamati kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Demak

mahasiswa dibagi menjadi sub kelompok-sub kelompok kecil yang

terdiri dari 7-8 mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan

pemahaman mahasiswa. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk

meminimalkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di setiap

tempatnya, yaitu ruang sidang 1, ruang sidang 2 dan kepaniteraan serta

ruangan kesekretariatan.

Ruang kepaniteraan mendapatkan giliran pertama dalam undian

tempat yang akan kami tempati. Undian ini dibuat sendiri oleh para

mahasiswa sendiri. Di dalam ruang kepaniteraan mahasiswa melakukan

pengamatan terlebih dahulu sebelum menangani perkara yang masuk.

Mulai dari proses apa saja yang harus dilakukan ketika ada perkara

yang masuk. Namun, tidak semua mahasiswa diperbolehkan untuk

dapat membantu ketika ada perkara yang masuk. Penugasan tentang

17

kegiatan apa yang dibutuhkan sudah ditentukan dari pihak kepaniteraan.

Hal ini disebabkan pekerjaan yang ada di kepaniteraan membutuhkan

pengalaman, dan kecermatan, alih-alih ingin membantu akan tetapi

hanya menjadi penghambat kinerja staff PA Demak. Oleh karena itu

tugas kami hanya ringan saja namun sudah mewakili dari keseluruhan

pekerjaan yang terdapat di ruang kepaniteraan. Mengisi laporan dalam

buku induk register, membuat format gugatan/permohonan, relaas,

instrumen perkara, membuat BAP – berkas acara persidangan –, bagian

kasir dan pekerjaan lainnya menjadi obyek pengamatan kami. Selain

melakukan langsung dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang ada, kami pun

diberi waktu khusus untuk bertanya-tanya mengenai suatu hal yang

berkaitan dengan kinerja di ruang kepaniteraan tersebut. Season ini

sangat membantu pemahaman kami.

Ruangan selanjutnya ialah ruang sidang 1 dan 2. Pengamatan

secara langsung di dalam ruang sidang terkait bagaimana proses saat

beracara dalam persidangan kami amati dengan seksama. Sampai

ucapan-ucapan dari hakim pun kami amati dan pahami dengan serius.

Karena hal tersebut sangat penting. Kegiatan lain selain mengamati

adalah mencatat persoalan-persoalan yang kurang ataupun tidak

dipahami oleh peserta PPL didalam ruang persidangan, mulai

bagaimana seorang panitera menyiapkan semua berkas perkara yang

akan disidangkan, kemudian mengetahui kode etik hakim saat di ruang

18

sidang, serta bagaimana tata cara bersidang yang baik dan benar

kemudian kami tanyakan setelah persidangan selesai.

Tempat terakhir menjadi hak bagi ruangan kesekretariatan untuk

kami masuki dan kami dalami pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang

terdapat di dalamnya. Ruangan ini merupakan ruangan yang sedikit

porsi pekerjaanya. Karena sudah dikerjakan oleh para pejabat yang ada

di bagian tersebut. Selain pekerjaan yang sedikit, ruangan ini juga

hanya mengurusi bagian rumah tangga Pengadilan Agama Demak,

seperti urusan surat masuk, gaji para pegawai, bantuan hukum dari PA

lainnya, dan yang biasa kami bantu dalam ruangan ini adalah mencatat

akta cerai.

2. Wawancara atau tanya jawab.

Wawancara kepada hakim di luar acara persidangan, pegawai

PA, para pihak yang berperkara yang intinya terkait hal-hal proses

persidangan. Tanya jawab dilakukan di ruang sidang saat pesidangan

telah selesai. Mahasiswa diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk

bertanya terkait masalah persidangan atau masalah yang terkait dengan

keperdataan lainnya. Hal ini tentunya tak disia-siakan oleh para

mahasiswa untuk bertanya sebanyak-banyaknya, karena selama ini yang

mereka ketahui tentang proses persidangan adalah bagian dari teori.

Begitu pula yang dilakukan oleh para mahasiswa peserta PPL yang di

luar persidangan, mereka ada yang di ruang kepaniteraan, ruang

administrasi/ kesekretriatan juga di ruang mediasi.

19

E. Sistimatika Laporan

Dalam hal membuat kemudahan pada penyusunan laporan ini, tim

penyusun membagi menjadi 4 (empat) bab yang mana di dalam bab-bab

tersebut terdiri dari sub bab-sub bab tertentu pula. Gambaran sistimatika

laporannya ialah sebagai berikut :

BAB I Bab ini biasa disebut sebagai PENDAHULUAN, yang meliputi:

Latar Belakang Kegiatan, Rencana Kegiatan, Tujuan dan Manfaat

Kegiatan, Metode Kegiatan, dan Sistimatika Laporan.

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA TEMPAT PRAKTIK

PERADILAN, terdiri dari : Profil Pengadilan Agama Demak, Visi

dan Misi Pengadilan Agama Demak, Struktur Organisasi, Tugas

dan Wewenang.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN, meliputi : Bentuk Kegiatan,

Waktu Pelaksanaan, dan Analisis.

BAB IV PENUTUP, meliputi : Kesimpulan, Saran/ Rekomendasi

20

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Profil Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji

sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan

sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang

diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di

Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim

peradilan, baik untuk perkara peradta maupun pidana. Pemberkuan Syariat

Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam

sistim pemerintahan kerajan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti

misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo

Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah

melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing.

Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M,

merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya

21

kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik,

Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam,

seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri

suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah

berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat

besar pengaruhnya dalam peenyebaraan Islam.

Yuridis Formal

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan

yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan

Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu

keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III

tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882

Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim

disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan

Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh

Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan

hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah

Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa

Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang

dibentuk berdasarkan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun

1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian

22

berdasarkan Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama

Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

Pergedungan.

1. Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat

kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada

saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan

Trengono).

2. Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di

‘pawastren’ (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak

bagian samping kanan.

3. Membangun bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun

letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan

yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama.

Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada

lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan

Kantor       Kementerian Agama Demak. Bangunan       Kantor Pengadilan

Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majlis Ulama

Indonesia Kabupaten Demak.

4. Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan

Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api

Indonesia seluas 2.500 M2 dengan kuas bangunan 800 M2. Pembangunan

pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian

23

secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran

1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan,

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984

tanggal   9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986

sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu

rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran

swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja

modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk

membelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam)

M2 terletak di Jalan Sultan Trengono Nomor 23 Demak (Jalan Utama

Semarang-Demak).

6. Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran

pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyard

sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal

9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan

bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk

bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembanguan gedung

dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI

TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan

24

penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H.

Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni

2010.

Sebagai pelayan masyarakat dalam bidang hukum, kini Pengadilan

Agama Demak telah melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan bagi para

pencari keadilan (justisiabel), agar proses berperkara sesuai dengan asas

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan menerapkan

Sistem Informasi Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama (SIADPA)

sejak awal tahun 2007 lalu.

Sejalan dengan tuntutan keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Demak sejak awal Mei

2008 telah berlangganan Telkom Speedy dan sejak awal Juli 2008 telah

mengaktifkan situs web di internet dengan sub domain Pengadilan Tinggi

Agama Semarang, dengan alamat www.pa-demak.ptasemarang.net. Selain

fasilitas diatas Pengadilan Agama Demak yang sekarang dilengkapi ruang

sidang I dan II, ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang

Panitera/Sekretaris, ruang kepaniteraan, ruang ATK, ruang arsip dan ruang

tunggu sidang I dan II.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi :

25

"Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan

masyarakat mejadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT"

Misi:

 "Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang

diajukan oleh umat Islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat,

hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat,

sederhana dan biaya ringan"

C. Struktur Organisasi

Guna mendukung dan membangun lembaga PA Demak semakin maju,

haruslah didukung oleh struktural yang profesional dalam kinerjanya masing-

masing. Struktural organisasi PA Demak diketuai oleh Bpk Sudarmadi, S.H

yang dinas pertamanaya di daerah Masohi, maluku tengah. Beliau baru

memimpin lembaga ini selama 2 tahun terakhir. Pada masa kepemimpinan

beliau inilah PA Demak menempati di gedung baru di jalan Sultan Trenggono

No. 12. Beliau mengusung motto Bersih, Berwibawa, Transparan dan

Akuntabel. Sebagai hakim yang telah malang melintang di dunia Peradilan

Agama di Indonesia beliau tidak diragukan lagi mengenai keilmuannya.

Tahun ini PA Demak kehilangan panitera atau sekretarisnya yaitu bapak

Kusnadi yang baru saja meninggal dunia. Posisinya tersebut tidak diketahui

26

oleh tim penyusun siapa yang menggantikannya. Struktural organisasi PA

Demak selengkapnya sebagai berikut :

D. Tugas dan Wewenang

27

Adapun yang berkaitan dengan tugas dan wewnang Peradilan Agama/

Mahkamah Syari’ah yaitu sebagai berikut:

1. Tugas

Peradilan Agama/ Mahkamah Syari’ah merupakan salah satu

pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang

beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006. Meliputi : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari’ah.

2. Wewenang

a. Kewenangan Peradilan Agama meliputi : memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari’ah.

b. Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah berwenang memeriksa,

mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diatur

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama dan perkara bidang ahwalusy al-

Syakhsiyah (hukum keluarga), mu’amalah (hukum perdata),

jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari’at Islam yang

28

diatur dalam Pasal 128 ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006.

c. Perincian jenis kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah

Syari’ah di bidang ahwalusy al- Syakhsiyah meliputi perkawinan,

waris dan wasiat. Di bidang mu’amalah meliputi jual-beli, sewa-

menyewa, utang-piutang, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah

dan hadiah.

29

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan selama Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan

Agama Demak meliputi proses persidangan yang wajib diikuti oleh peserta

praktik Peradilan. Selain itu peserta juga wajib mengikuti proses tahapan

penerimaan perkara dari berbagai meja, diantaranya: Meja I, Meja II, dan Meja

III, yang mana setiap meja memiliki tugas masing-masing. Namun, di

Pengadilan Agama Demak ada sedikit perbedaan daripada yang terdapat di

teori yaitu adanya pra-meja dalam susunan kepaniteraan. Hal ini merupakan

suatu kebijaksanaan dari ketua PA Demak untuk membantu pihak-pihak yang

berperkara. Dimana pada pra-meja ini ada petugas yang mengecek mengenai

kelengkapan pendaftaran gugatan ataupun permohonan.

1. Meja I :

a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan atas putusan

(verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali,

dan eksekusi.

b. Memberi penjelasan dan penafsiran/menaksir panjar biaya perkara dan

biaya eksekusi yang kemudian dituangkan dalam SKUM.

c. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap tiga dan

menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.

d. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon

penggugat/pemohon.

30

e. Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara

yang diajukan.

f. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara sebagaimana

tersebut dalam SKUM.

g. Menerima pembayaran uang panjar biaya eksekusi sebagaimana

tersebut dalam SKUM.

h. Membukukan uang panjar biaya perkara/eksekusi ke dalam buku

jurnal masing-masing perkara yang terdiri dari enam macam jurnal,

yaitu untuk perkara permohonan, gugatan, banding, kasasi, peninjauan

kembali dan permohonan eksekusi.

i. Mencatat seluruh kegiatan keuangan dalam buku Induk Keuangan

Perkara.

j. Memberi nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang

bersangkutan sebagai nomor perkara.

k. Menandatangi SKUM, memberikan cap dinas dan memberi tanda

lunas pada SKUM.

l. Menyerahkan asli serta tindasan pertama SKUM kepada calon

penggugat/pemohon.

m. Mengembalikan surat gugatan/permohonan kepada calon

pengugat/pemohon.

n. Penerimaan perkara perlawanan (verzet) hendaknya dibedakan antara

perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dengan perlawanan

pihak ketiga (Derden Verzet).

31

o. Meja pertama juga berkewajiban memberi penjelasan-penjelasan yang

dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan.

p. Dalam memberi penjelasan hendaknya dihindarkan dialog yang tidak

perlu dan untuk itu supaya diperhatikan surat Ketua Muda Mahkamah

Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 11 Januari

1994, No. MA/Kumdil/012/1/K/1994.

2. Meja II :

a. Menerima surat gugatan/permohonan, perlawanan, pernyataan

banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta permohonan eksekusi.

b. Mencatat semua itu dalam register masing-masing yang tersedia untuk

itu.

c. Memberikan nomor register pada surat gugatan/permohonan sesuai

dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya

dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang

bersangkutan, yaitu register induk gugatan, induk perkara

permohonan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan

peninjauan kembali, surat kuasa khusus, penyitaan barang tidak

bergerak, penyitaan barang bergerak, eksekusi, akta cerai,

permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa dan

register legalisasi akta keahliwarisan.

d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan/permohonan yang

telah diregister tersebut kepada penggugat/pemohon.

32

e. Mengatur berkas perkara dalam Map Berkas Perkara serta

melengkapinya dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk

memproses perkara tersebut.

f. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk

kemudian disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui

Panitera.

g. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya

masing-masing.

3. Meja III :

a. Menerma berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan

telah diminutasi.

b. Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai bendel A.

c. Atas perintah majelis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan

kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan.

d. Membuat catatan pada surat putusan/penetapan dan salinannya sesuai

dengan perkembangan yang berkenaan dengan putusan/penetapan

tersebut.

e. Menghiung dan menetapkan tanggal kekuatan hukuk tetap setiap

putusan atau penetapan Pengadilan, serta tanggal terjadinya

perceraiaan.

f. Mempersiapkan pembuatan akta cerai, dan memberitahukan kepada

para pihak tentang telah terjadinya perceraian, menurut pasal 84 ayat

C4/UU No. 7 tahun 1989.

33

g. Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan juga akta cerai kepada

pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan orang tersebut.

h. Mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada instansi terkait yang

bertalian dengan putusan/penetapan tersebut.

i. Menyerahkan kembali berkas Bendel A yang dimintakan perlawanan

(verzet) kepada Majelis Hakim yang mengadilinya.

j. Menerima memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

k. Memerintah kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan

kepada para pihak tentang pernyataan banding, kasasi, peninjauan

kembali, memori dan kontra memori, surat-surat lain dari para pihak,

kepada pihak lawan dalam perkara yang bersangkutan.

l. Menyusun dan menjahit berkas bendel B untuk keperluan banding,

kasasi dan peninjauan kembali.

m. Memberitahukan kepada Meja Kedua segala hal yang perlu dicatat

dalam register.

n. Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan

kembali.

o. Memberitahukan kepada kasir yang bertalian dengan biaya perkara.

p. Menyerahkan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai,

kepada Penitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan

dilaporkan.

Pengadilan Agama Demak terdapat dua ruang sidang yang masing-

masing ruang ditempati tujuh/delapan orang peserta PPL untuk menyaksikan

34

jalannya persidangan. Di akhir kegiatan para peserta yang berada di ruang

sidang diberikan kesempatan oleh para Hakim Majelis untuk bertanya terkait

dengan perkara selama persidangan. Hal ini dilakukan agar para peserta

mengerti dan memahami langsung perkara yang berjalan selama persidangan.

Selanjutnya para peserta PPL yang berada di ruang sidang 1 dan 2 tersebut

melakukan praktik simulasi sidang yang terdiri dari Penggugat/Pemohon,

Tergugat/termohon, saksi, advokat, Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan

Hakim Anggota II serta Panitera. Hal ini dilakukan agar para peserta dapat

mendalami teori yang telah didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat

menjalankan praktek persidangan yang sebenarnya. Kegiatan tersebut dipandu

oleh Hakim Pembimbing Pengadilan Agama Demak. Namun, simulasi tersebut

dilaksanakan setelah adanya kepastian mengenai bimbingan. Yang mana dalam

bimbingan ini tidak mengenal sub kelompok lagi, akan tetapi semua sub-

kelompok digabungkan menjadi satu. Pada saat bimbingan inilah penguasaan

materi peserta PPL diuji lagi dan jika ada yang belum paham dapat ditanyakan

di dalam forum tersebut.

B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengalaman Praktik Lapangan (PPL) yang berbobot 4 sks

diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam jurusan Syari’ah Program Studi

Ahwal Syakhshiyyah Unissula Semarang yang dijadwalkan pada saat saat

liburan semester 5. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut kelompok dibagi

menjadi 2 kelompok besar yaitu kelompok A dan kelompok B, keduanya sama-

sama mempunyai 29 personil mahasiswa. Pada tahun ini berbeda dengan tahu-

35

tahun sebelumnya, tahun kemarin waktu 2 minggu berturut-turut tanpa ada

jeda. Akan tetapi tahun sekarang waktunya 1 minggu kelompok A kemudian

minggu keduanya diisi oleh kelompok B. Hal ini dikarenakan waktu PPL

bertepatan dengan bulan Ramadhan, supaya kedua kelompok merasakan

praktik PPL di bulan Ramadhan dan tidak ada rasa iri hati di peserta PPL. Jika

dikalkulasi waktunya masih sama seperti tahun kemarin, yaitu 1 bulan. Dimulai

tanggal 9 Juli sampai denhan tanggal 3 Agustus 2012. Adapun waktu

pelaksanaan secara rinci adalah sebagai berikut:

Kelompok I

Hari/ tanggal : Senin, 9 – 13 Juli dan 23 – 27 Juli 2012.

Waktu : Pkl. 08.00 s/d 15.00 WIB

Kelompok II

Hari/ tanggal : Senin, 16 – 20 Juli dan 30 Juli – 3 Agustus 2012.

Waktu : Pkl. 08.00 s/d 15.00 WIB

C. Analisis

Sebagai tempat pencari kebenaran dalam hal perdata-perdata Islam yang

menjadi kewenangan absolut pengadilan agama maka pengadilan Agama

Demak sudah mencapai hasil yang memuaskan. Dimana pelayanannya tidak

hanya melalui jalur reguler namun pelayanannya sudah merambah melalui

internet. Pemohon atau penggugat bisa mendaftarkan melalui website

Pengadilan Agama Demak dengan syarat-syarat tertentu pula.

Peradilan Agama berdiri secara independen, artinya dalam

menyelenggarakan kegiatan hukum tidak boleh mendapat intervensi dari

36

siapapun, atau badan hukum manapun. Kedudukannya sejajar dengan peradilan

lainnya, karena sama-sama dalam naungan Mahkamah Agung. Dalam pasal 10

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun kewenangan dari Peradilan Agama meliputi : menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqah ( pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang kompetensi absolute Pengadilan Agama). Seiring berjalannya waktu

Undang-Undang tersebut mengalami amandemen dengan dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang kepada

Pengadilan Agama lebih luas dari pada sebelumnya yaitu tentang ekonomi

Syari’ah.

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

disebutkan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Agama

b. Pengadilan Tinggi Agama

37

2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada

Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi.

Dengan demikian eksistensi Peradilan Agama sudah memiliki landasan

yuridis formil dalam menegakkan hukum Islam secara komprehensif di daerah

kewenangannya. Dalam hal ini kompetensi relative Pengadilan Agama Demak

meliputi seluruh wilayah kabupaten Demak.

Pra-meja menjadi proses pertama kali dalam mendaftarkan perkara di

Pengadilan Agama Demak. Disanalah penggugat dan pemohon diteliti surat

gugatannya atau permohonannya, jika terdapat persyaratan yang belum

lengkap supaya dilengkapi terlebih dahulu sebelum didaftarkan di meja 1.

Selain itu bagi orang-orang yang tidak bisa membuat surat gugatan dapat

dibuatkan di pra-meja ini. Jadi masyarakat yang tidak bisa membuat surat

gugatan ataupun permohonan akan dibuatkan oleh pihak Pengadilan.

Kemudian surat permohonan ataupu gugatan diserahkan ke meja 1. Selama

proses pendaftaran perkara petugas meja I selalu memberi penjelasan-

penjelasan yang dianggap perlu berkenaan perkara yang diajukan, serta

mencatat dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon atau Penggugat untuk

nanti dibacakan dalam persidangan. Setelah terdaftar di meja I sekaligus

menaksir panjar biaya perkara atas dasar Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Demak. Dalam penaksiran panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

1. Jumlah pihak-pihak yang berperkara

38

2. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah

para pihak.

3. Dalam perkara cerai talak harus

diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar

talak.

Penaksiran panjar biaya perkara tersebut disertai Surat Kuasa Untuk

Membayar SKUM dan diserahkan kepada para pihak yaitu Penggugat atau

Pemohon untuk dibayarkan ke Bank BRI. Hal ini merupakan ketentuan

pedoman teknis administrasi dan teknis Pengadilan Agama BUKU II.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi

diselesaikan, petugas Meja II menyampaikan berkas gugatan/permohonan

kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama

melalui Panitera dengan dilampiri formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH).

Ketua Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja

menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara dan memberikan

berkas PMH kepada Panitera untuk diserahkan Majelis Hakim. Penunjukan

Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim ditunjuk oleh Panitera.

Setelah Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dalam waktu 7

(tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang sesuai dengan perkiraan

jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara. Hal ini berkaitan erat

sekali dengan tahapan selanjutnya, yaitu pemanggilan pihak-pihak yang

berperkara secara sah dan patut oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk

menghadiri sidang. Mengenai sah dan patut ialah bahwa pemanggilan tersebut

39

memang berasal dari pihak yang berwenang dan dalam jangka waktu sedikit-

dikitnya 3 hari sebelum hari sidang berita pemanggilan sudah diterima oleh

para pihak. Bilamana dalam pemanggilan tersebut pihak yang berperkara tidak

dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat pemanggilan tersebut

diserahkan kepada Kepala Desa (Lurah) dengan mencatat nama penerima dan

ditanda tangani penerima selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan.

Untuk pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon yang berada di luar negeri

maka surat panggilan harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri. Dirjen

Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan

kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan. Sedangkan

jika alamat yang bersangkutan tidak diketahui maka berita pemanggilan sidang

harus melalui media massa baik itu surat kabar, radio maupun berita elektronik

lainnya dan persidangan ditentukan 4 bulan sesudah surat gugatan/permohonan

masuk ke Pengadilan.

Tahapan berikutnya ialah pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama

dengan menghadirkan pihak-pihak yang berperkara. Sidang di Pengadilan

Agama Demak dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB sampai selesai sebelum

istirahat, kecuali perkara yang memang harus dilanjutkan setelah istirahat.

Pertama-tama sebelum sidang dimulai para Majelis Hakim serta Panitera

Pengganti mengawali persidangan dengan do’a dan menyatakan sidang dibuka

untuk umum dan dilanjutkan pemanggilan Penggugat/Pemohon oleh

Panitera/Panitera Pengganti. Upaya damai harus selalu diusahakan pada setiap

sidang dilangsungkan. Hal ini bertujuan untu memantapkan hati

40

penggugat/pemohon atau menggoyahkannya dan supaya berpikir ulang

mengenai tujuan pernikahan.

Dalam praktiknya tidak semua jawaban dari gugatan, replik, duplik,

harus tertulis, tapi bisa saja hanya dengan ucapan saja. Di Pengadilan Agama

Demak dalam praktiknya juga masih dikemukakan surat gugatan perceraian

dibacakan di depan sidang pengadilan baik oleh penggugat/pemohon ataupun

oleh kuasa hukum mereka. Pada waktu inilah persidangan dinyatakan tertutup

untuk umum, yaitu pada pembacaan gugatan dan kesaksian. Selain kedua hal

tersebut persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Sedangkan kesimpulan

oleh penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon biasanya terwujud

secara kondisional ketika proses sidang berlangsung, artinya dari pihak Majelis

Hakim sendiri tidak pernah absen dengan pertanyaan terkait kasus apakah tetap

dilanjutnya atau diadakan perubahan dan mungkin dicabut.

Tahap pelaksanaan sidang dapat dilihat dalam bagan tahap-tahap

pemeriksaan perdata sebagai berikut:

41

Bagan proses/tahapan-tahapan pemeriksaan perdata di atas yang kami

kutip dari salah satu buku Hukum Acara Peradilan Agama, upaya damai selalu

disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak karena merupakan

kewajiban bagi hakim majelis untuk mendamaikan, dan itu dilakukan hakim

majelis baik pada awal sidang pertama maupun untuk selanjutnya.

Pada sidang pertama, yaitu sidang pengabulan gugatan/permohonan

perkara para pihak yang berperkara menjalani tahapan mediasi yang

dilaksanakan oleh mediator atau mediator dari unsur hakim. Setelah itu hasil

42

Majelis Hakim

Upaya Damai

Pembacaan Gugatan Jawaban Tergugat

Replik

Pembuktian Dari

Penggugat & Tergugat

Duplik

TergugatPenggugat

Kesimpulan

Penggugat & Tergugat

Putusan Hakim

dari mediasi akan dipertanyakan hakim majelis pada sidang berikutnya guna

mengetahui apakah kedua belah pihak yang berperkara menginginkan damai

atau melanjutkan perkara. Dengan demikian efektifitas proses mediasi

kaitannya dengan peran hakim dalam upaya penyelesaian perkara secara damai

adalah sangat penting. Beberapa kasus perceraian yang akhirnya diakhiri

dengan perdamaian yakni dengan pencabutan gugatan juga pernah terjadi

ketika kami terlibat dalam proses persidangan, ini menandakan bahwa upaya

hukum perdamaian yang diupayakan oleh para hakim bukan hanya sekedar

menjadi bagian rutinitas dan tuntutan kewajiban semata.

Dalam kasus gugat cerai jika Penggugat hadir sedangkan tergugat tidak

hadir, maka hakim majelis menunda persidangan untuk pemanggilan tergugat

kembali. Disamping itu hakim majelis memerintahkan agar penggugat dapat

menghadirkan tergugat dengan tujuan supaya dalam pembacaan dalil-dalil

gugatan dihadiri tergugat sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut pengalaman yang kami lakukan selama Praktik Pengalaman

Lapangan tahapan persidangan yang membutuhkan waktu yang relatif lama

adalah pada pembuktian. Karena dalam pembuktian kedua belah yang

berperkara harus memperlihatkan bukti-bukti tertulis maupun lisan, yaitu

menghadirkan masing-masing dua orang saksi, dimana para saksi tersebut

harus melihat, mengetahui dan mengalami.

Musyawarah hakim majelis dalam pencapaian kesepakatan menjadi salah

satu tahap terpenting dalam suatu proses pemecahan masalah di Pengadilan

Agama baik ketika sidang pertama maupun sidang terakhir. Hal ini dilakukan

43

dengan tujuan agar tercapai kata sepakat antara Hakim Ketua dengan Hakim

Anggota sebelum pengambilan keputusan dan pengucapan amar putusan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian Kegiatan PPL yang diawali dengan Pembekalan

dari pihak pengadilan Agama Demak di Gedung Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung, hingga pelaksanaan kegiatan PPL di

Pengadilan Agama Kelas IB Demak, serta penarikan kembali Mahasiswa PPL

oleh pihak Fakultas, tim penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Demak

melalui pra-meja terlebih dahulu. Hal ini sangat membantu Meja I, karena

tugas-tugasnya dalam menerima gugatan/permohonan sangat terbantu oleh

kinerja pra-meja. Pra-meja menyeleksi terlebih dahulu, jika ada kekurangan

secara administrasi maka akan disuruh melengkapi dahulu.

Secara keseluruhan kinerja PA Demak sangat memuaskan dalam hal

melayani pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan sumber daya

manusia yang profesional dalam menyokong kinerja PA Demak. Hal ini sesuai

dengan motto Pengadilan Agama Demak yaitu Bersih, Berwibawa, Transparan

dan Akuntabel. Selain hal tersebut perkara yang tidak diputus/ditetapkan

sangatlah sedikit. Dari ribuan perkara yang masuk sudah 96% mempunyai

kekuatan hukum tetap.

44

Wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shodaqah dan ekonomi syariah. Untuk Pengadilan Agama Demak, kasus yang

mendominasi adalah bidang perkawinan berupa perceraian, dispensasi nikah,

wali adhal serta pembatalan perkawinan (ada tapi jarang) kasus kedua yang

sering diajukan ke Pengadilan Agama Demak tapi tidak mendominasi adalah

kasus sengketa waris, dan walaupun kasus-kasus yang lain jarang atau bahkan

belum pernah diajukan di Pengadilan Agama Demak bukan berarti kasus-

kasus tersebut tidak di temui di masyarakat. Hal ini lagi-lagi masalah persepsi

masyarakat serta bentuk hokum islam itu sendiri dalam tatanan praktis. Tentu

hal tersebut menjadi koreksi kita bersama yakni bagaimana sekiranya kita

merubah paradigm yang berkembang dimasyarakat bahwa Pengadilan Agama

bukan sekedar pengadilan keluarga yang kompetensi absolutnya hanya berkisar

pada persoalan keluarga, karena pada dasarnya persoalan nono keluarga juga

dapat diajukan dan di tangani disini.

B. Saran/ Rekomendasi

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas segala kekuatan yang di

berikan oleh Allah SWT, sehingga penyusunan laporan ini berakhir dengan tepat

dan tanpa hambatan. Tim penyusun berharap semoga penyusunan laporan ini

dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Penyusun juga minta maaf apabila dalam

penyusunan ini terdapat kesalahan dan tidak lupa saran dan kritik yang

45

membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan bersama. Sedangkan saran

untuk pihak fakultas adalah :

1. Terlalu difokuskan pada satu Pengadilan Agama saja, oleh karena itu

pesertanya menjadi sangat banyak. Hal ini menyebabkan kurangnya

optimalisasi pemahaman dari para peserta PPL itu sendiri. Pembagian

sub-kelompok yang banyak terkdanag menjadi penghambat kelancaran

dari kenerja pegawai Pengadilan Agama itu sendiri. Semoga di tahun

ajaran kedepan tidak hanya terfokuskan pada satu Pengadilan Agama

saja, ini sangat menyokong untuk meraih sistim pendidikan nasional

yang ideal guna pengembangan potensi dari mahasiswa itu sendiri.

2. Waktu pelaksanaan yang hanya 2 minggu saja membuat peserta PPL

tidak mempunyai kesempatan untuk mengikuti persidangan suatu perkara

sampai tuntas. Tim penyusun berharap pada tahun sesudahnya waktu

pelaksanaan diperpanjang lagi. Supaya mahasiswa peserta PPL

mempunyai pengamatan yang cermat dalam menganalisis persidangan,

3. Kurangnya pembekalan dan tidak adanya pematangan teori secara

intensif sebelum pelaksanaan PPL membuat peserta PPL sedikit buta

akan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan gugatan, permohonan,

dan jalannya persidangan. Diharapkan supaya pematangan-pematangan

teori gencar dilakukan sebelum PPL dilaksanakan.

46