LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA - BPR BAHTERAMAS … · yaitu analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan hambatan bagi bank dengan mempertinbangkan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance) PD BPR BAHTERAMAS RAHA

TAHUN 2019

Laporan pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bahteramas Raha disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019:

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas; C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite; D. Penanganan Benturan Kepentingan; E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern; F. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern; G. Batas Maksimum Pemberian Kredit; H. Rencana Bisnis BPR; I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan; J. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga

Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR;

K. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;

L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas; M. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah Dalam Skala Perbandingan; N. Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR; O. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR; P. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima

Dana. Q. Overview Hasil Penilaian Tata Kelola Secara Self Assessment (kertas kerja wajib dilampirkan).


2

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI. 1. Ketentuan Direksi berdasarkan anggaran dasar perusahaan, masa jabatan, dan mekanisme

pengangkatan:

PD BPR Bahteramas Raha dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (Dua) Orang Direktur yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, Diantara anggota direksi wajib memiliki pengetahuan/Pengalaman di bidang Operasional Perbankan Sekurang-kurangnya 50%. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah : Warga Negara Indonesia, Mempunyai akhlak dan moral yang baik, sehat jasmani dan rohani, Mempunyai Kompetensi dan integritas dan kelayakan keuangan, memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan/atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 (Seratus Sepuluh) (SKS) dalam pendidikan S1, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi direksi BPR dan dinyatakan lulus oleh lembaga sertifikasi.

Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, sebelum pengangkatan Direksi terlebih dahulu wajib megikuti Fit and proper test (penilaian kemampuan dan kepatutan), sebelum menjalankan tugas direksi dilantik dan diambil sumpah oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan RUPS tentang pengangkatan direksi yang diterbitkan. Proses pergantian direksi yang baru dilaksanakan oleh RUPS paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari sebelum masa jabatan anggota direksi berakhir . Susunan Direksi PD BPR bahteramas Raha Pada tahun 2019 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 Rusdi, SE Direktur Utama 25 Nov 2018 s/d 25 Nov 2023

2 Isnaningsih, SE Direktur Operasional 25 Nov 2018 s/d 25 Nov 2023

3 Isnaningsih, SE Direktur Kepatuhan 31 Maret 2017

Sertifikat kompetensi

Rusdi memiliki sertifikasi kompetensi direksi sejak 2 Desember 2010 dan telah di perpanjang sehingga masa berlaku sertifikasi tersebut sampai dengan Tahun 2020. Isnaningsih telah memiliki sertifikasi kompetensi direksi sejak 29 September 2011 dan telah di perpanjang sehingga masa berlaku sertifikasi tersebut sampai dengan 2021.


3

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR Bahteramas, antara lain :

a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan. b. Mengelola PD BPR Bahteramas Raha sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR Bahteramas dan peraturan perundang-undangan.

c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PD BPR Bahteramas Raha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: 1) Fungsi audit intern; 2) Fungsi manajemen risiko; dan 3) Fungsi kepatuhan

e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Mengungkapkan kebijakan PD BPR Bahteramas Raha yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

• Uraian Tugas/ Job Description Direksi :

a. Memeriksa keabsahan dan menyetujui slip setoran, slip penarikan, nota bunga dan dokumen finansial (dokumen yang berkaitan dengan transaksi keuangan) lainnya setelah diperiksa oleh Accounting.

b. Memeriksa keabsahan dan menyetujui slip setoran formulir pembukaan rekening, formulir penutupan rekening, dan dokumen administrasi (dokumen yang berkaitan dengan transaksi administrasi) lainnya setelah diperiksa oleh Accounting.

c. Membuka, memeriksa dan menginput data dan mutasi transaksi pada program aplikasi computer Integrate Banking On Line sesuai kewenangannya.


4

d. Memeriksa dan menyetujui Bukti Kas Masuk, Bukti Kas Keluar berserta lampiran notanya dan Laporan Harian Kas dari Teller setelah diperiksa oleh Accounting.

e. Memeriksa dokumen dan Laporan pembelian serta menyetujuinya. f. Memeriksa dokumen dan Laporan Piiutang serta menyetujuinya. g. Memeriksa dokumen, dan Laporan Hutang serta menyetujuinya. h. Memeriksa dokumen absensi, menyetujui slip dan Laporan Gaji Karyawan. i. Memeriksa dan menyetujui Laporan Pajak Penghasilan meliputi PPh pasal 21, PPh pasal

25 dan laporan pajak lainnnya. j. Memeriksa dan menyetujui Budget Laporan Keuangan. k. Memeriksa dan menyetujui Laporan Keuangan. l. Memeriksa, melaporkan dan mempertanggung jawakan kebenaran laporan keuangan

untuk otoritas Jasa Keuangan (OJK) m. Memeriksa dan menyetujui Laporan hasil Analisa Laporan Keuangan. n. Melakukan audit internal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas o. Memeriksa keabsahan dokumen dengan Indentitas Diri Nasabah atau Debitur setelah

diperiksa Manager Pemasaran dan Kredit. p. Memeriksa cover note calon debitur setelah diperiksa Manager Pemasaran dan Kredit. q. Memeriksa keabsaan berkas dokumen permohonan kredit dari debitur. r. Melakukan appraisal terhadap aktiva yang dijadikan agunan oleh debitur. s. Melakukan penilaian terhadap semua jenis dan nilai jaminan yang akan diserahkan juga

bentuk jenis dan nilai jaminan yang layak untuk Plafond Kredit yang diusulkan dan dituangkan dalam Formulir Taksasi Penilaian Agunan.

t. Melakukan analisis kredit dengan analisis SWOT (Strenght Weakness Opportunity Treath) yaitu analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan hambatan bagi bank dengan mempertinbangkan 5C (Character Capacity, Capital, Condition, dan Colleteral) , 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection), dan 3R (Return, Repayment dan Risk Bearing Ability) dan aspek lainnya.

u. Memeriksa dan menyetujui Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). v. Memeriksa dan menyetujui Surat Perjanjian Kredit (SPK). w. Mengawasi alokasi dana kredit dan memberi masukan kepada Debitur cara meningkatkan

profit dan solusi terhadap masalah usaha sebelum krdit dinyatakan bermasalah (pola kemitraan usaha/Customer Care)

x. Memeriksa , menyetujui dan melaporkan kredit bermasalah y. Menilai Kinerja Seluruh karyawan pada Front dan Back Office z. Melaksanakan semua tugas yang diberikan Dewan Pengawas aa. Memberikan laporan dan mempertanggung jawabkan seluruh tugas kepada Komisaris bb. Mematuhi dan melaksanakan etika sebagai Pegawai PD. BPR Bahteramas Raha antara lain

untuk menjaga nama baik perusahaan dan good corporate governance, performance, kepribadian, kecepatan dan ketepatan pelayanan serta menjaga kerahasian bank.


5

• SK Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasional diangkat menjadi Direksi melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 653 tanggal 25 November Tahun 2014 tentang pengangkatan Direksi PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Buton, Raha, Kolaka Utara, Buton Utara dan Konawe Utara dengan masa jabatan 4 Tahun (2014 s/d 2018) dan telah diperpanjang sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 621 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Derektur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Raha Periode 2018-2023

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris antara lain melalui upaya

pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan Baik, menjaga tingkat likuiditas yang sehat, dan perbaikan pengelolaan system penagihan.


6

3. Struktur Organisasi

4.

5.

6.

7.

8.

RUPS

DEWAN PENGAWAS :

Ketua : Yakob Udi, SE, M. Si Anggota : Drs. H. La Ora, M.Pd

DIREKTUR UTAMA

Rusdi

AKUNTING Mega Mustika

MANAGER PEMASARAN Wa Ode Murtina

DIREKTUR OPERASIONAL & DIREKTUR KEPATUHAN

Isnaningsih

T E L L E R Muhammad Hidayat Ridwan

CUSTOMER SERVICE Ismasari

Administrasi Kredit Fitnah Jaya

MARKETING La Ode Nasrudin Ute

COLLECTOR Heru Saputra

COLLECTOR La Ode Ramadhan

COLLECTOR Ishak

PE. AUDIT INTERNAL Petronella Mariana Tatut

PE. KEPATUHAN & MAN.RISK

Al Amin

OB/Security La Ode Syahrir Ramadhan


7

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 1. Ketentuan Dewan Pengawas berdasarkan anggaran dasar perusahaan, masa jabatan, dan

mekanisme pengangkatan :

Dewan Pengawas PD. BPR bahteramas Raha berjumlah 2 (dua) Orang salah seorang diangkat menjadi ketua Dewan Pengawas dan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan 50%. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Antar sesama anggota dewan pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping Persyaratan menjadi dewan pengawas adalah sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, mempunyai akhlak dan moral yang baik, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kompetensi, Integritas dan kelayakan keuangan, tidak termasuk daftar tidak lulus (DTL) Fit and proper test dan daftar kredit macet (DKM), mempunyai pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya di bidang perbankan. Dewan pengawas diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sebelum pengangkatan dewan pengawas ditetapkan terlebih dahulu diwajibkan mengikuti Fit and proper test (tes kemampuan dan kepatutan), pengajuan calon dewan pengawas disampaikan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sebelum masa jabatan dewan pengawas yang lama berakhir. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dewan pengawas dilakukan paling lama 14 (Empat Belas) hari sejak keputusan RUPS tentang pengangkatan Dewan pengawas diterbitkan.

a. Jumlah anggota Dewan Pengawas:

Jumlah Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Raha sebagai berikut :

No Nama Jabatan Masa Jabatan

1 Yakob Udi, SE,M.Si Ketua 25 Nov 2017 s/d 25 Nov 2020

2 Drs. H.La Ora, M.Pd Anggota 25 Nov 2017 s/d 25 Nov 2020

b. Sertifikat kompetensi

Yakob Udi memiliki sertifikasi kompetensi Komisaris sejak 22 Juni 2015 masa berlaku sertifikat 5 (Lima) tahun. jadi berkahir pada 22 Juni 2020.

La Ora telah memiliki sertifikasi kompetensi Komisaris sejak 28 Oktober 2016 masa berlaku

sertifikat 5 (Lima) tahun. Jadi berakhir pada 28 Oktober 2021.


8

Ada tidaknya rangkap jabatan pada bank lain: Dewan Pengawas PD BPR Bahteramas Raha tidak merangkap jabatan pada Bank lain

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR Bahteramas, antara lain :

a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.

d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional, kecuali terkait dengan: 1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit; dan 2. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;

dan/atau 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha;

• Uraian Tugas/ Job Description Dewan Pengawas a. Memeriksa dan menginterprestasikan Laporan Keuangan setelah disetujui Direktur Utama

berserta lampian dokumennya.

b. Memeriksa dokumen dan Laporan pembelian setelah disetujui oleh Direktur Utama

serta menginterprestasikan hasil pemeriksaan.

c. Memeriksa dokumen dan Laporan Piiutang setelah disetujui oleh Direktur Utama serta

menginterprestasikan hasil pemeriksaan.

d. Memeriksa dokumen, dan Laporan Hutang setelah disetujui oleh Direktur Utama serta



9

e. Memeriksa dokumen absensi, slip dan Laporan Gaji Karyawan setelah disetujui oleh

Direktur serta menginterprestasikan hasil pemeriksaan.

f. Memeriksa Laporan Pajak Penghasilan meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan laporan

pajak lainnnya setelah disetujui oleh Direktur Utama serta menginterprestasikan hasil

pemeriksaan serta menginterprestasikan hasil pemeriksaan.

g. Memeriksa hasil appraisal terhadap aktiva yang dijadikan agunan oleh debitur serta


h. Memeriksa, melaporkan dan mempertanggung jawakan kebenaran laporan keuangan

untuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia kepada Pemilik Bank.

i. Memeriksa dan menginterprestasikani Laporan hasil Analisa Laporan Keuangan setelah

disetujui Direktur Utama

j. Memeriksa dokumen dan Surat Perjanjian Kredit (SPK) setelah disetujui Direktur serta


k. Memeriksa hasil analisa Direktur Utama terhadap resiko likuiditas, resiko pasar, resiko

kredit, resiko operasional, resiko hukum, resiko pemilik dan pengurus serta


l. Memeriksa dan menginterprestasikan kredit bermasalah setelah disetujui Direktur Utama.

m. Memeriksa hasil audit internal dan serta menginterprestasikan hasil pemeriksaan.

n. Memeriksa data pembukuan dengan jumlah fisik uang serta menginterprestasikan hasil

pemeriksaan.

o. Memeriksa data pembukuan dengan jumlah fisik aktiva tetap serta menginterprestasikan

hasil pemeriksaan.

p. Memeriksa pasiva baik yang riil maupun cadangan (contigent) serta menginterprestasikan

hasil pemeriksaan.

q. Memeriksa Pendapatan bank serta menginterprestasikan hasil pemeriksaan.

r. Memeriksa Biaya yang harus dipertanggung jawabkan secara ekonomis dan yuridis serta


s. Memeriksa Nilai Neto (Net Worth) Bank dan memastikan rekening modal, laba/rugi layak

dan wajar dengan melakukan audit neraca, audit spot (audit secara acak), dan audit

kontinu (audit terus menerus terhadap rekening yang mencurigakan).

t. Memeriksa dan mengaudit langsung rekening nasabah dan debitur serta mendapat

persetujuan kebenaran audit dari pemegang rekening.

u. Menilai Kinerja Bank dan Pengurusnya serta melaporkan kepada Pemilik Bank.

v. Memberikan masukan kepada Direktur terhadap hasil pemeriksaan.

w. Memeriksa semua Laporan Direktur dan Laporan Operasional Bank untuk Pemilik Bank.


10

x. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR Bahteramas kepada Pemilik

Bank (Gubernur Sulawesi Tenggara).

y. Menyampaikan Tata Cara Pengawasan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Pengawas kepada Pemilik Bank (Gubernur Sulawesi Tenggara).

z. Mengusul Pemberhentian Sementara Direktur PD BPR Bahteramas Raha

aa. Menunjuk seorang atau beberapa Ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

bb. Memberikan analisa, pertimbangan dan saran secara tertulis, baik diminta ataupun tidak

kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, baik diminta maupun tidak untuk perbaikan dan

Pengembangan PD.BPR Bahteramas Raha

cc. Melaksanakan semua tugas yang diberikan Pemilik Bank.

dd. Memberikan laporan dan mempertanggung jawabkan seluruh tugas kepada Pemilik Bank.

• SK Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diangkat menjadi Dewan Pengawas melalui

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 654 tanggal 25 November Tahun 2014 tentang pengangkatan Dewan Pengawas PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Buton, Raha, Kolaka Utara, Buton Utara dan Konawe Utara dengan masa jabatan 3 Tahun (2014 s/d 2017) dan telah di perpanjang sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 549 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Raha Masa Bakti 2017 -2020.

• Frekuensi Rapat

a. Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) Tahun Jumlah rapat Dewan Pengawas bersama Direksi pada tahun 2019 Sebanyak 6 kali

b. Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Pengawas:

Nama Dewan Pengawas Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran

Persentase Kehadiran

Yakob Udi, SE,M.Si 6 6 100%

Drs. H.La Ora, M.Pd 6 2 33%

Total rapat per tahun 6 6

c. Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat

Selama tahun 2019 rapat Dewan Pengawas bersama Direksi yang di hadiri oleh Ketua Dewan Pengawas (Yakob Udi) sebanyak 6 kali sedangkan Anggota Dewan Pengawas (La Ora) sebanyak 2 Kali.


11

d. Topik atau materi rapat

1. Pada tanggal 18 Januari 2019 membahas tentang Hasil Pemeriksaan OJK dan Tindak lanjut temuan OJK, merekomendasikan Direksi dan karyawan agar selalu berpedoman pada ketentuan yang ada, Peningkatan Kinerja Karyawan dan penanggulangan penyelesaian kredit bermasalah serta persiapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham tahun buku 2018.

2. Pada tanggal 28 April 2019 membahas tentang Komitmen Penyelesaian hasil temuan pemeriksaan OJK dan Audit Internal, Merekomendasikan ke Direksi agar Menindaklanjuti pemberhentian karyawan yang melakukan tidakan fraud dan pengangkatan karyawan baru , memperhatikan prosedur kehatia-hatian dalam pemberian Kredit, Melakukan penagihan Intensif, dan Melaporkan Perkembangan Kredit yang bekerja sama dengan LPMUKP, segera mencari solusi mengenai selisih Modal dengan Tim Pendiri dan senantiasa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dewan pengawas dalam setiap pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan penting yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha PD. BPR Bahteramas Raha.

3. Tanggal 13 Juli 2019 membahas tentang Kinerja sampai dengan bulan Juni 2019, Pembahasan komitmen Hasil Temuan OJK, Penaggulangan penyelesaian kredit bermasalah, permasalahan Karayawan dan Pemahaman mengenai APU dan PPT.

4. Tanggal 26 Agustus 2019 membahas tentang Kinerja sampai dengan bulan Juli 2019, Komitmen Temuan OJK, Penanggulangan kredit bermasalah, dan Peningkatan kualitas SDM Karyawan.

5. Tanggal 02 Oktober 2019 membahas tentang Hasil kinerja sampai dengan bulan September 2019, Komitmen Temuan OJK, Penanggulangan Penyelesaian Kredit Bermasalah,pembahasan tentang karyawan dan lainnya .

6. Tanggal 30 Desember 2019, membahas tentang Hasil kinerja sampai dengan bulan Desember 2019, Komitmen Temuan OJK, Penanggulangan Kredit Bermasalah, Pengoptimalan Kinerja Karyawan, APU dan PPT serta Persiapan Menghadapi Tahun 2020.

• Laporan Pengawasan yang diterbitkan termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direksi Selama periode 2019, Dewan Pengawas telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:

1. Memastikan bahwa direksi Telah menindaklanjuti/Penyelesaian Komitmen Temuan

Pemeriksaan OJK Sultra 2. merekomendasikan Direksi dan karyawan agar selalu berpedoman pada ketentuan yang

ada 3. Memastikan bahwa Direksi telah Melakukan Upaya penyelesain Kredit Bermasalah 4. Memastikan Direksi menindaklanjuti pemberhentian karyawan yang melakukan Fraud


12

5. Memastikan Direksi Melaporkan Pengangkatan Karyawan Baru yang memiliki kemampuan/kualifikasi sesuai yang dibutuhkan Perusahaan.

6. Memastikan Direksi menyiapkan Pengganti Pejabat Eksekutif yang akan Resign yang memiliki kemampuan sebagaimana yang dipersyaratkan.

7. Memastikan bahwa Direksi telah Menindaklanjuti Pelaporan Perkembangan Kredit yang bekerjasama dengan LPMUKP

8. Memastikan Direksi Menindaklanjuti selisih Modal Pendirian PD. BPR Bahteramas Raha dan Memastikan Pembagian Laba yang belum di Bagi.

C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

1. Kebijakan a. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis PD BPR Bahteramas

Raha dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait.

b. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan PD BPR Bahteramas Raha, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

c. Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pejabat Eksekutif harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil, pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis dan menghindarkan PD BPR Bahteramas Raha dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

d. Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, anggota Dewan Pengawas ikut serta dalam pengambilan keputusan, sepanjang anggota Dewan Pengawas bukan pihak yang memiliki benturan kepentingan.

e. Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup: 1) nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, 2) nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan

kepentingan, 3) jenis transaksi, 4) nilai transaksi, dan 5) keterangan.

f. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku. g. Pengungkapan benturan kepentingan dan keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah

rapat. h. Risalah rapat didokumentasikan oleh unit kerja terkait.


13

2. Peristiwa & Transaksi benturan Kepentingan

Ditahun 2019, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

No

Nama dan Jabatan Pihak yang

Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Juta Rupiah)

Keterangan

1. - - - - -

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang

menangani fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif Fungsi Tgl Pengangkatan

Petronella Mariana Tatut Audit Intern 12 Agustus 2019

Al Amin, SE Kepatuhan 12 Agustus 2019

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

• Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha; c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait

mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

e. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;

f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja; h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai;


14

• Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern.

• Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;

c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

• Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan

Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang

dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

• Penunjukkan Audit Eksternal

Direksi PD BPR Bahteramas Raha berdasarkan Persetujuan dari Dewan Komisaris dan wewenang RUPS telah menunjuk Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2019 dan Menetapkan Honorarium serta persyaratan lainnya bagi akuntan publik yang ditunjuk tersebut, guna melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Selanjutnya Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Roni Budianto CPA.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Audit pada PD. BPR Bahteramas

Raha selama Tiga tahun Terakhir


15

Tahun Kantor Akuntan Publik Nama akuntan Perorangan

2017 Made Sudarma, Thomas & Dewi Made Sudarma, CPA., Ak.

2018 Habib Basuni &Heryadi Habib Basuni, SE., Ak.CA.CPA

2019 Roni Budianto CPA Roni Budianto, CPA

Evaluasi dan penunjukkan/Penggantian Kantor Akuntan Publik dilakukan setiap Tahun Sesuai dengan RUPS yang memberi wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan dewan komisaris.

• Independensi Audit Eksternal

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Eksternal, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki

reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar professional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta

ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan

tahun buku 2018 telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

• Progres & dan tindak lanjut temuan audit intern dan audit ekstern

No. Entitas Temuan Tindak Lanjut

Sebelum 2019 Tahun 2019 Sebelum 2019 Tahun 2019

Internal - - - -

Kepatuhan/AI - - -

Eksternal

• OJK

• BPK

• APIP

0 0 0 0

E. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL.

1. Resiko Kredit

Resiko Kredit adalah Resiko akibat kegagalan Counterparty dalam memenuhi kewajibannya

sehingga menimbulkan kerugian untuk Bank. Untuk Melakukan Mitigasi resiko Kredit, PD.BPR

Bahteramas Raha telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Proses pemberian kredit tidak melanggar limit BMPK,Kosentrasi Kredit dan Ketentuan Limit

Lainnya

b. Proses Pemberian Kredit Dengan Limit Yang telah ditentukan dilakukan melalui Rapat Komite

Kredit dibawah Pengawasan Dewan Pengawas

c. Peningkatan Mutu Proses internal Control secara bertahap dalam proses analisa kredit agar

sesuai prinsip 5 C


16

d. Meningkatkan peran Bagian Kredit dalam menangani Kredit Bermasalah dan menyediakan

prosedur Pelaksanaan Reksturkturisasi Kredit.

e. Memaksimalkan Pemantauan penggunaan Kredit analisis porotfolio kredit, pembinana

terhadap debitur dan Perkembangan Kualitas kredit sebagai bahan evaluasi dan penyusunan

strategi.

f. Bank telah melakukan Penilaian/Apraisal dan Pengikatan Agunan secara notarill.

2. Resiko Operasional

Resiko Operasional adalah Potensi Kerugian Yang timbul akibat kegagalan sumber daya

manusia, proses atau dampak dari kejadian eksternal. Untuk melakukan mitigasi resiko

operasional, bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Bank telah melaksanakan secara konsisten dan memantau secara berkala khususnya terhadap

nilai agunan Kendaraan dan pelaporan terhadap kualitas kredit yang berpotensi terhadap

pembentukan PPAP.

b. Bank telah menjelaskan secara Detail dan transparan terkait dengan segala fitur, jenis serta

resiko produk kepada nasabah

c. Bank telah mengikutsertakan Karayawan pada Pelatihan untuk menambah Pemahaman dan

kemampuan serta meningkatakan Sumber Daya Karyawan.

3. Resiko Kepatuhan

Resiko Kepatuhan adalah resiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak

melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan maupun standar Bisnis yang ada.

Kegagalan dalam mengelola Resiko Kepatuhan dapat menyebabkan Bank terkena sanksi dan

Denda dari Regulator atau penurunan reputasi. Untuk melakukan mitigasi resiko kepatuhan,

Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksannya budaya kepatuhan pada semua tingkatan

Organisasi.

b. Dewan Komisaris aktif melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan dan memberikan

saran-saran.

c. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap Kepatuhan

d. Memastikan kesesuai rancangan kebijakan,ketentuan, system dan prosedur produk/aktifitas

baru dengan ketentuan yang berlaku

e. Memantau Kesesuaian pelaksanaan pelaporan Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

f. Melakukan Pemantauan terhadap Denda atau sanksi yang diterima dari regulator/pihak

eksternal

g. Melakukan Sosialisa Penerapan Tata Kelola kepada seluruh jenjang Organisasi.


17

F. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.

1. Daftar Pihak terkait

DAFTAR NAMA PIHAK TERKAIT PD. BPR BAHTERAMAS RAHA

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 H.ALI MAZI, SH GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PEMEGANG SAHAM

AGISTA ARIANI BOMBAY ISTRI

HJ. WANAZIA IBU KANDUNG

HUSNA SAUDARA

SARMIN SAUDARA

SAHRIN SAUDARA

HJ HUSNIA SAUDARA

LISNA SAUDARA

ISRA SAUDARA

ALDO MUHAMMAD HAKIM ANAK

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA ANAK

ALVIAN TAUFAN PUTRA ANAK

AYLA SHAKIRA PUTRI ANAK

ALVITO MARTCIANO DARMAWAN ANAK

EDY BOMBAY MERTUA

ELI WEKU MERTUA

DEVIS BOMBAY IPAR

OLIVIA BOMBAY IPAR

RONNY BOMBAY IPAR

RINY BOMBAY IPAR

REINE BOMBAY IPAR

2 YAKOB UDI, SE, M.Si KETUA DEWAN PENGAWAS DEWAN KOMISARIS

SANTI RISKY PRATIWI ISTRI

LUTHER UDI AYAH

L.S MARIA ARRANG IBU

DINA UDI SAUDARA

AFRIDA REJARI UDI SAUDARA


18

LAI KOMBONG UDI SAUDARA

APRUDI UDI SAUDARA

SUMARRE YEPI UDI SAUDARA

ANDRI UDI SAUDARA

DIAN YUNANTI ANAK

MUH.ARQAM YULIADI ANAK

MUH.ANUGRAH UBAIDILLAH ANAK

DIAN HAPPY SILVIA ANAK

MUH. ALFARIZI DAFFIN ANAK

SUHARDIN SUAIP MERTUA

NURHAYATI MERTUA

NANANG INDRIATI SUHARDIN IPAR

MAULANA RISKI RAMADHAN IPAR

3 Drs. H. LA ORA, M.Pd ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

HJ. WA NAIMA, S.Pd ISTRI

LA NGKIIDO AYAH

WA MASE IBU

LA WERE SAUDARA

WA NDAI SAUDARA

KURNIATI ORNAM ANAK

SABANDAYAT ORNAM ANAK

ISRA ORNAM ANAK

WAHYUDIN ORNAM ANAK

ARJAN ORNAM ANAK

4 RUSDI DIREKTUR UTAMA

EKA NOFIYANTI ISTRI

LA WALA AYAH

WA SILA IBU

ALOIS SAUDARA

HARUPI SAUDARA

JUBISE SAUDARA

WAFDAN AURANUR SAKTI ANAK

ALMIRA VIDI BATRISYA ANAK

DHIKA ASFAR PRAYUDA ANAK

LA SAE PAMAN


19

LA MALIKIY PAMAN

WA KONA PAMAN

WA MAALI PAMAN

LA MALU PAMAN

LA SAMU PAMAN

LA ODE GURAME PAMAN

WA ODE SUKU PAMAN

LA OE TULAHI PAMAN

LA ODE RAUF PAMAN

LA ODE KOIHI PAMAN

5 ISNANINGSIH DIREKTUR OPERASIONAL

ZAINAL ABDINA AYAH

NURIATI. R IBU

AHMAD SYAWALUDDIN SAUDARA

HARTINA SAUDARA

SITTI HAJAR NUR ARAFAH SAUDARA

LA ODE ABDUL RAUF IPAR

IMANIAR IPAR

WA UTA BIBI

ARIFIN NDIMURI PAMAN

SITI SELAMAT BIBI

SAHRIR PAMAN

NETI BIBI

RIDWAN BAIT PAMAN

SAMUAL BAIT PAMAN

LA ODE KADEA PAMAN

WA ODE MORA PAMAN

SITTI SALNI BIBI

SITTI DARNI BIBI

5 AL AMIN PE KEPATUHAN

6 WA ODE MURTINA MANAGER PEMASARAN

7 AL AMIN PE AUDIT INTERNAL


20

2. Peristiwa dan penyelesaian

Selama Tahun 2019/periode laporan penyediaan dana kepada Pihak terkait maupun

tidak terkait telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

G. RENCANA BISNIS BPR. PD. BPR Bahteramas Raha telah menyusun rencana Bisnis tahun 2020 mencakup rencana

dan langkah-langkah strategis jangka pendek, menengah dan/atau jangka panjang. sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah serta surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 52/SEOJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

1. Rencana dan Langkah-langkah Strategis

• Rencana dan Langkah-langkah strategis Jangka Pendek periode 1 (Satu) tahun 1. Menambah Jumlah tenaga Marketing kredit sehingga kinerja dalam RBB bisa tercapai

minimal 2 Orang 2. Mengembangkan Produk Kredit Sertifikasi Guru dan Kredit sektor Perikanan yang

berkerja sama dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan LPMUKP.

3. Meningkatkan kualitas analisis permohonan Kredit 4. Menurunkan tingkat NPL secara signifikan 5. Meningkatkan Penerapan Fungsi Kepatuhan

• Rencana dan Langkah-langkah strategis Jangka Menengah periode 3 (Tiga) tahun 1. Akan dilakukan Konsolidasi untuk semua PD. BPR Bahteramas Se-Sulawesi Tenggara 2. Memperluas wilayah penyaluran kredit 3. Menambah jaringan kantor pelayanan kas untuk mendukung jangkauan pelayanan 4. Meningkatkan fungsi kepatuhan 5. Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintahan dalam hal kaitannya dengan

program pengembangan Desa

• Rencana dan Langkah-langkah strategis Jangka Panjang periode 5 (Lima) tahun 1. Akan dilakukan Konsolidasi untuk semua PD. BPR Bahteramas Se-Sulawesi Tenggara 2. Meningkatkan peran manajemen risiko 3. Membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten Muna dan Muna Barat dan

perusahaan–perusahaan swasta khususnya dalam system pembayaran atau lingkage program yang ada di kabupaten Muna dan Muna Barat


21

2. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

• Target Jangka pendek 1. Menurunkan tingkat NPL dari 37% menjadi di bawah 8% 2. Meningkatkan jumlah debitur minimal 800 debitur 3. Meningkatkan outstanding kredit sebesar 17.96% dari Rp. 10.401.282 ribu menjadi

Rp. 12.268.890 ribu. Dengan cara mengembangkan produk kredit sertifikasi guru yang sangat potensial dan juga adanya kerjasama dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan ( LPMUKP )

4. Meningkatkan asset menjadi Rp. 13.084.745 ribu

• Target Jangka Menengah 1. Menurunkan tingkat NPL menjadi di bawah 12% pada tahun 2020 dan di bawah 8%

pada tahun 2021. 2. Menambah kantor pelayanan kas. 3. Memperluas wilayah pelayanan meliputi, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna

Barat. 4. Meningkatkan jumlah debitur menjadi minimal 800 debitur. 5. Meningkatkan outstanding kredit sekurang-kurangnya sebesar Rp. 13.581.661 ribu

pada tahun 2021. 6. Meningkatkan asset menjadi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 17.351.321 ribu pada

tahun 2021. 7. Meningkatkan modal inti menjadi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 12.159.375 ribu

pada tahun 2020.

3. Strategi Bisnis Dan Kebijakan

• Visi dan Misi BPR Visi : Ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan khususnya pembangunan ekonomi Kabupaten Muna dan Muna Barat menuju terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh. Misi: 1. Menambah sarana pelayanan perbankan bagi masyarakat. 2. Menjadi lembaga intermediasi kagiatan bisnis. 3. Membantu program pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan

perekonomian daerah. 4. Mendidik masyarakat untuk mengelola pendapatan secara efektif dan efisien untuk

mewujudkan masyarakat sejahterah.


22

• Arah Kebijakan BPR 1. Fokus pemberian kredit diarahkan pada usaha mikro dengan porsi minimal 60% dari

total pemberian kredit. 2. Mengupayakan suku bunga pemberian kredit yang lebih bersaing.

• Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Resiko BPR Pada Tahun 2020, BPR akan mengoptimalkan fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. 3. F

4. Informasi Lainnya PD.BPR Bahteramas Raha akan melakukan upaya menjaga kualitas aktiva produktif dengan cara : 1. Peningkatan dana pihak ketiga dilakukan dengan cara mengembangkan produk Tabungan

Pelajar Yang Cukup potensial dan Deposito pihak terkait. 2. Penambahan modal sebesar Rp. 542.500 ribu yang merupakan adanya selisih modal

antara Pemda Muna (Kecamatan dan Kelurahan) dengan Tema Pendiri PD BPR Bahteramas Sultra yang mana tahun ini akan diselesaikan sesuai dengan komitmen team pendiri tersebut.

3. Pada Tahun 2020 PD BPR Bahteramas Raha akan di konsolidasikan dengan PD BPR Bahteramas Sesulawesi Tenggara.

4. PD BPR Bahteramas Raha akan melakukan upaya menjaga Kualitas Aktiva Produktif.

H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN.

• Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

• BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

• BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

• BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

• BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.


23

I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

Nama Anggota Direksi Kepemilikan Saham

PD BPR Bahteramas Raha Perusahaan Lain

Rusdi - -

Isnaningsih - -

Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham :

• Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota

Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

• Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota

Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM.

Nama Anggota Dewan Pengawas

Kepemilikan Saham

PD BPR Bahteramas Raha

BPR Lain Perusahaan Lain

Yakob Udi - - -

La Ora - - -

Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham :

• Dewan Pengawas dengan anggota dewan Pengawas lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham PD BPR Bahteramas Raha Tidak memiliki hubungan keuangan

• Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

K. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi selama tahun 2019.


24

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Pengawas Direksi

Jumlah keseluruhan gaji Rp. 82.522.404 Rp. 209.410.500

Tunjangan - Rp. 107.809.716

Jaspro dan Dankes Rp. 7.297.195 Rp. 32.430.116

Kompensasi berbasis saham - -

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko

-

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

- Direktur Utama mendapat fasilitas Perumahan dinas, Mobil Avanza dan Tunj BPJS ,Direktur Operasional mendapat fasilitas Tunj BPJS

L. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DALAM SKALA PERBANDINGAN.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari PD BPR Bahteramas Raha kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1.56 : 1 2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.45 : 1 3. Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah adalah 1.43 : 1 4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi adalah 2,5 : 1 5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 4.45 : 1


25

M. PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN .

Internal Fraud Jumlah kasus yang dilakukan oleh

dalam 1 tahun Direksi Dewan

Komisaris Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Total Fraud - - - - - - - -

Telah Diselesaikan - - - -

Dalam proses penyelesaian internal BPR

- - - - - - - -

Belum diupayakan penyelesaiannya

- - - - - - - -

Telah ditindaklanjuti melalui proses hokum

- - - -

N. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR.

Permasalahan Hukum Jumlah

Perdata Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

- -

Dalam proses penyelesaian - -

Total - -

O. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

i. Kegiatan Politik Selama tahun 2019 PD. BPR Bahteramas Raha Tidak Pernah terlibat dalam Kegiatan Politik dan Tidak

pula Memberikan Bantuan untuk Kegiatan politik ii. Kegiatan Sosial

Selama Tahun 2019 PD. BPR Bahteramas Raha telah memberikan Dana Kegiatan Sosial sebagai berikut:

No Nama Penerima/ Tujuan Jumlah (Juta Rp) Tanggal

1 Kantor Camat. Batalaiworu/Keg. MTQ antar Kecamatan di Kab. Muna

Rp. 350.000,- 18 Januari 2019

2 Sumbangan Kegiatan Pramuka Rp. 150.000,- 01 April 2019

3 Pengurus Mesjid/Membantu Rp. 1.0500.000,- 17 Mei 2019


26

pembangunan Mesjid Nurul Taqwa

4 Masyarakat/Pembagian Takjil Buka Puasa Bersama

Rp. 1.382.400,- 24 Mei 2019

5 Sumbangan untuk korban bencana banjir di Konawe Utara

Rp. 1.000.000,- 14 Juni 2019

7 Sumbangan untuk korban kebakaran di Kab. Buton

Rp. 500.000,- 20 Juni 2019

P. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

Bank Perkreditan Rakyat, Pd. BPR Bahteramas Raha melakukan self assessment untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment

dilampirkan dalam laporan ini.

Raha, 27 April 2020 Direksi dan Dewan Komisaris PD. BPR Bahteramas Raha

RUSDI, SE H. Yakob Udi ,SE,MSi Direktur Utama Komisaris Utama


27

DAFTAR ISI

A PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ……………………………………. 2 1. Ketentuan Direksi berdasarkan anggaran dasar Perusahaan, masa

jabatan dan mekanisme pengangkatan …………………………………………………… 2 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi …………………………………………………………. 3 3. Struktur Organisasi ………………………………………………………………………………….. 6 B PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN PENGAWAS .. 7 1. Ketentuan Dewan Pengawas berdasarkan anggaran dasar perusahaan,

masa jabatan dan mekanisme pengangkatan ………………………………………….. 7 2. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris …………………………………………………….. 8

C PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN ………………………………………………………….. 12 1. Kebijakan ………………………………………………………………………………………………… 12 2. Peristiwa dan Benturan Kepentingan ……………………………………………………… 13

D PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN …………… 13 1. Penerapan fungsi kepatuhan …………………………………………………………………. 13 2. Penerapan fungsi Audit Intern ……………………………………………………………….. 14 3. Penerapan fungsi Audit Eksternal ………………………………………………………….. 15 E PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO ……………………………………………………………………. 16 1. Resiko Kredit …………………………………………………………………………………………. 16 2. Resiko Operasional ……………………………………………………………………………….. 16 3. Resiko Kepatuhan ………………………………………………………………………………….. 16 F BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT …………………………………………………………… 17 1. Daftar pihak terkait ……………………………………………………………………………….. 17 2. Peristiwa dan penyelesaian ……………………………………………………………………. 20 G RENCANA BISNIS ………………………………………………………………………………………………… 21 H TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN …………………………….. 21


28

I KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISRIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR ……. 21

J KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM ……………………………………………………………………………………………. 22

K PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS ………………………………………………………………………………………………………… 22

L RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH …………………………………………………………….. 23 M PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA ……….. 23 N PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR ……………………... 24 O PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK

NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA ……………………………………………………………….. 24 1. Kegiatan Politik …………………………………………………………………………………………….. 24 2. Kegiatan Sosial ……………………………………………………………………………………………… 24

P HASIL PENILAIAN ( SELF ASSESSMENT ) ………………………………………………………………. 24

Documents

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA - BPR BAHTERAMAS … · yaitu analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan hambatan bagi bank dengan mempertinbangkan