17
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2018 2019 “DALAM RANGKA PENINJAUAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA29 NOVEMBER 2018 SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI [email protected]

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI

KE KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2018 – 2019

“DALAM RANGKA PENINJAUAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK

NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA”

29 NOVEMBER 2018

SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI

[email protected]

Page 2: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

DAFTAR ISI

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Sekilas tentang BRSPDSN Mahatmiya Bali

BAB III : Laporan Kunjungan Kerja

BABIV : Penutup

Page 3: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

RANCANGAN JADWAL ACARA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI

DALAM RANGKA MENINJAU PROGRAM REHABILITASI SOSIAL KE PROVINSI BALI

TANGGAL 29 NOPEMBER 2018

NO.

HARI/TANGGAL

ACARA

KETERANGAN

1.

Kamis, 29 Nopember 2018

Pkl. 05.00 WIB Berkumpul di Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno Hatta, Gate 5.

Check-in 1 (satu) jam sebelum keberangkatan

Pkl. 05.35 WIB Take Off dari Bandara Soekarno Hatta

Dengan Pesawat Garuda (GA 400 )

Pkl. 08.40 WIB Tiba Di Bandar Udara Ngurah Rai Bali, langsung menuju Balai Tuna Netra Mahatmiya, Kec. Kediri, Tabanan.

Penjemputan oleh Protokol

Pkl. 10.45 WIB Peninjauan lapangan ke Balai Tuna Netra Mahatmiya, Kec. Kediri, Tabanan didampingi Kadinsos Bali dan Kadinsos Kab. Tabanan.

Dikoordinasikan oleh Protokol

Pkl. 12.30-13.30 WIB Ishoma

Pkl. 13.30-15.00 WIB Menuju Bandar Udara Ngurah Rai Bali

Dikoordinasikan oleh Protokol

Pkl. 16.05 WIB Take off dari Bandar Udara Ngurah Rai Bali menuju Jakarta

Dengan Pesawat Garuda (GA 439)

Pkl. 17.10 WIB Tiba di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng

Page 4: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI

DALAM RANGKA MENINJAU PROGRAM REHABILITASI SOSIAL KE PROVINSI BALI

TANGGAL 29 NOPEMBER 2018

NO.

N A M A

NO. ANG./FRAKSI

KETERANGAN

DAPIL

1. DR. IR.H.D. SODIK MUDJAHID, M.SC

A-343/F.GER PIMPINAN KOMISI VIII DPR

RI

JABAR I

2. DRS. H. SAMSU NIANG, M.Pd A-227/F.PDIP ANGGOTA SULSEL II

3. DR. IR. MARKUS NARI, M.SI A-314/F.PG ANGGOTA SULSEL III

4. DRA. HJ. RUSKATI ALI BAAL A-394/F.GER ANGGOTA SULBAR

5. EVI ZAINAL ABIDIN, B.Com A-429/F.PD ANGGOTA JATIM II

6. IR. NANANG SAMODRA, K.A., M.Sc.

A-443/F.PD ANGGOTA NTB

7. IR. DRS. BAMBANG BUDI SUSANTO

A-492/F.PAN ANGGOTA JATIM IX

8. KH. DJA’FAR SHODIK, SH. A-24/F.NASDEM ANGGOTA JATIM XI

Page 5: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018 - 2019 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik yakni ke Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

2. Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;

c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi DPR RI.

4. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 21 November 2018

C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Melaksanakan fungsi pengawasan program rehabilitasi sosial lebih

khusus pelaksanaan kebijakan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas netra di wilayah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

2. Memastikan adanya kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terutama kementerian Sosial RI terhadap penyandang disabilitas netra di wilayah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali .

3. Menyerap aspirasi daerah dari unsur dinas sosial maupun masyarakat terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas netra di wilayah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

4. Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dari unit pelaksana teknis di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya dan penyandang disabilitas netra di wilayah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

5. Melakukan pengawasan lapangan langsung dengan mengecek kondisi klien panti yang mencakup pelayanan, perlindungan dan tanggung jawab sekaligus melakukan pengawasan terhadap dukungan manajemen,

Page 6: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

kelayakan standar sarana dan prasarana pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN)

D. MENGAPA KOMISI VIII DPR RI PERLU MELAKUKAN KUNJUNGAN SPESIFIK KE BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA TABANAN PROVINSI BALI? Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia, bergerak dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK), bertugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas agar mampu mandiri. PSBN Mahatmiya Bali dalam rangka implementasi hak-hak serta peningkatan kesejahteraan orang dengan kecacatan melalui rehabilitasi sosial di dalam panti dan di luar panti. ODK yang belum atau tidak memungkinkan untuk diberikan rehabilitasi sosial di dalam panti maka akan dilayani di luar panti (outreach services). PSBN Mahatmiya Bali memiliki kapasitas tampung 50 orang penerima manfaat terdiri dari 50 orang penyandang disabilitas netra.

Untuk Jangkauan pelayanannya meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan (Kendari). Atau bisa dikatakan keberadaan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Mahatmiya Kabupaten Tabanan Provinsi Bali adalah UPT terdepan di wilayah timur Indonesia

E. DATA DAN FAKTA Jumlah penyandang disabilitas tuna netra di negara Indonesia pada tahun 2016 berjumlah kurang lebih 3.5 juta, sedangkan jumlah panti yang menangani penyandang disabilitas tuna netra jumlahnya masih sangat terbatas. Pada bulan Juli 2018 pimpinan komisi VIII melakukan kunjungan ke panti sosial bina netra di kota Bandung ditemukan banyak fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak layak.

Page 7: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

BAB II SEKILAS TENTANG BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG

DISABILITAS SENSORIK NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia, bergerak dibidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK), bertugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas agar mampu mandiri. PSBN Mahatmiya Bali dalam rangka implementasi hak-hak serta peningkatan kesejahteraan orang dengan kecacatan melalui rehabilitasi sosial di dalam panti dan di luar panti. ODK yang belum atau tidak memungkinkan untuk diberikan rehabilitasi sosial di dalam panti maka akan dilayani di luar panti (outreach services). PSBN Mahatmiya Bali memiliki kapasitas tampung 50 orang penerima manfaat terdiri dari 50 orang penyandang disabilitas netra. Jangkauan pelayanan meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan (Kendari).

bahwa PSBN Mahatmiya secara kelembagaan milik Kementerian Sosial RI yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra. kegiatan-kegiatan PSBN Mahatmiya sebagai sarana untuk memberikan kemandirian melalui bimbingan, seperti bimbingan keterampilan massage sport, shiatsu, suthaiho, refleksi, computer bicara, anyaman, music, gong tradisional Bali, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberikan modal kemandirian bagi penyandang disabilitas netra. Alamat Kantor : Jalan S. Parman No 1 Tabanan - Bali Telp/fax : 0361-811661 Kode Pos : 82123

Website : http://mahatmiya.kemsos.go.id email : [email protected]

A. SEJARAH

Awal berdiri tahun 1957 Berdiri yayasan pendidikan Dria Raba "Panti Guna Dria Raba"

1 -10-1959 Berganti Nama Menjadi Sasana Rehabilitasi Penderita Catat Netra “Dria Raba”

17 -01-1985 Nama "Dria Raba diganti dengan "Mahatmiya"

15 -10-1985 Pindah alamat ke Jl. S. Parman No.1 Kediri Tabanan

1 -10-1994 Nama Sasana Rehabilitasi Penderita Cacat Netra diganti dengan Panti Sosial Bina Netra

Page 8: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

1999 Menjadi unit pelaksana teknis Departemen Sosial Terlikuidasi bergabung menjadi UPT Badan Kesejehteraan Sosial Nasional (BKSN)

2001 Kembali Menjadi UPT Departemen Sosial

2007 Melaksanakan Program Multi Layanan dan Program Penjangkauan

2010 Nama Departemen Sosial RI Berubah menjadi Kementerian Sosial RI

B. Tugas Pokok

Memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan, ketrampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi penyandang cacat netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan Sesuai Keputusan Menteri Sosial RI No. 85/HUK/tahun 2007 PSBN Mahatmiya sebagai salah satu UPT di lingkungan kementerian sosial RI yang menyelenggarakan uji coba multi layanan kepada penyandang cacat tubuh ringan dan tuna rungu wicara

C. Fungsi

1. Penyusunan Rencana dan Program, Evaluasi dan Laporan

2. Pelaksanaan Registrasi, Observasi, Identifikasi, Diagnosa Sosial dan Perawatan

3. Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang Meliputi Bimbingan Mental, Fisik dan Ketrampilan

4. Pelaksanaan Resosialisasi, Penyaluran dan Bimbingan Lanjut

5. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Sosial, Advokasi Sosial, Informasi dan Rujukan

6. Pelaksanaan Pusat Model Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

7. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha

D. VISI “Mewujudkan Kesetaraan dan Kemandirian Sosial Penyandang Disabilitas di Masyarakat”

E. MISI

1. Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan standar Rehabilitasi Sosial yang berlaku

Page 9: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Penyandang Disabilitas

3. Meningkatkan profesionalisme Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas

4. Memenuhi sarana dan prasarana penunjang kegiatan panti sesuai dengan Standar Rehabilitasi Sosial

F. TUJUAN

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat Netra, Penyandang Cacat Tubuh, dan Penyandang Cacat Rungu Wicara Sesuai Standar

2. Aparatur Struktural dan Aparatur Fungsional Telah Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Sesuai Dengan Nomenklatur yang Ditetapkan

3. Penyebarluasan Informasi Mengenai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat

4. Menumbuhkembangkan Kemitraan dalam Penyaluran Mantan Penerima Manfaat

5. Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah dan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Panti Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku

Page 10: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

BAB III

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI

KE BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

SENSORIK NETRA (BRSPDSN) TABANAN PROVINSI BALI

A. PERTEMUAN DENGAN KEPALA BALAI REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA (BRSPDSN) DAN KLIEN PENERIMA MANFAAT BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA (BRSPDSN)

Rombongan kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI disambut oleh kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya Bapak I Ketut Supena dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan Bapak I Made Gunawan beserta jajarannya. Selain itu hadir pula kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Kementerian Sosial RI Bapak Bambang Sugeng dan Ibu Morharjani kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kementerian Sosial RI. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan perhatian dari Komisi VIII DPR RI di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya. Selain itu disampaikan pula perkembangan situasi dan kondisi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN), antara lain:

1. BRSPDSN Mahatmiya merupakan unit pelaksana teknis yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi

Sosial Kementerian Sosial RI. yang bertugas memberikan rehabilitasi

sosial bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Struktur tugas dan

fungsi PSBN Mahatmiya Bali diatur melalui Permensos 106/HUK/2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan

Departemen Sosial. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI

Nomer 18 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana

teknis rehabilitas penyandang disabilitas di lingkungan dirjen rehabilitasi

sosial, terjadi perubahan nomenklatur dan tata kerja dari PSBN

Mahatmiya Bali menjadi BRSPDSN Mahatmiya Bali yang akan berlaku

mulai Januari Tahun 2019.

2. BRSPDSN Mahatmiya Bali sampai saat ini melaksanakan tugas pokok

untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas

sensorik netra. Bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan meliputi :

a. Terapi penghidupan (livelyhood)

b. Terapi fisik

c. Terapi Mental spiritual

d. Terapi keterampilan

Page 11: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

3. Struktur organisasi dan pembagian tugas pada bagian yang ada di panti

sudah di tetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomer 18 Tahun

2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitas

penyandang disabilitas di lingkungan dirjen rehabilitasi sosial.

4. Jumlah ASN yang ada di BRSPDSN Mahatmiya sebanyak 37 orang

sedangkan jumlah pe ngawai tidak tetapnya sebanyak 6 orang.

5. Penerima manfaat yang ada di BRSPDSN Mahatmiya Bali berasal dari 7

provinsi yang menjadi wilayah kerja yakni :

a. Provinsi Jawa Timur

b. Provinsi Bali

c. Provinsi NTB

d. Provinsi NTT

e. Provinsi Sulawesi Tenggara

f. Provinsi Kalimantan Tengah

g. Provinsi Papua

6. Jumlah penerima manfaat dalam balai berdasarkan derah asal adalah sebagai

berikut :

a. Provinsi Bali sebanyak 21 orang yang terdiri dari lali-laki 13 orang,

perempuan sebanyak 8 orang.

b. Provinsi NTB sebanyak 17 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki

dan 9 orang perempuan.

c. Provinsi NTT sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan

1 orang perempuan

d. Provinsi Jawa Timur sebnayak 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-

laki dan 1 orang perempuan

e. Provinsi Sulawesi tenggara sebanyak 2 orang laki-laki. 7. Jumlah penerima manfaat luar balai pada tahun 2018 adalah 220 orang

penerima manfaat dengan rincian sebagai berikut :

a. Provinsi Jawa Timur sebanyak 110 penerima manfaat

b. Provinsi Bali sebanyak 30 orang penerima manfaat.

c. Provinsi NTB sebanyak 30 orang penerima manfaat

d. Provinsi NTT sebanyak 20 orang penerima manfaat

e. Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 orang penerima manfaat.

8. Sumber anggaran yang digunakan untuk operasional BRSPDSN

Mahatmiya Bali setiap tahun berasal dari APBN, dan tertera dalam DIPA

BRSPDSN Mahatmiya Bali. Dimana anggaran tersebut mengcover

anggaran untuk :

a. Belanja barang.

b. Belanja Modal

c. Belanja Operasional

d. Belanja pegawai

9. Materi pelatihan yang diberikan di BRSPDSN Mahatmiya Bali adalah

sebagai berikut :

a. Orientasi Mobilitas

b. Activity Daily Living Skill

Page 12: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

c. Anatomi dan fisiologi

d. Patologi

e. Computer bicara

f. Baca Tulis Braile

g. Budi pekerti

h. agama

i. Kewirausahaan

j. Keterampilan massage

k. Keterampilan kerajinan tangan

l. Keterampilan music

m. Keterampilan seni tari, gong dan geguntangan

n. Bahasa inggris

o. Pramuka

10. BRSPDSN Mahatmiya Bali memiliki standar tertentu sehingga dapat

dijadikan sebagai rujukan bagi BRSPDSN yang lain, standar tersebut

antara lain :

a. Standarisasi proses rehabilitasi yang telah berjalan sesuai dengan

urutan dan aturan yang jelas serta dijalakan dengan professional dan

dari oleh berbagai profesi dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan

yang dibutuhkan.

b. Proses pelaksanaan kegiatan sudah diatur dan terstandarisasi

tercermin dari diperolehnya ISO 9001: 2015 tentang Quality

Managemen System.

c. Capain output yang dihasilkan dari proses rehabilitasi BRSPDSN

Mahatmiya Bali Banyak yang sudah berhasil bekerja dan mandiri.

d. Kelengkapan saranan prasarana yang sesuai dengan standar yang

dibutuhkan untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial bagi

penyandang disabilitas khususnya netra.

e. Pengembangan networking yang cukup luas yang sudah di miliki oleh

BRSPDSN Mahatmiya Bali sehingga dapat di jadikan model dalam

pengembangan panti lainnya kedepan dalam menjalin kerja sama

dengan lembaga lainnya.

11. Capaian prestasi yang sudah di raih BRSPDSN Mahatmiya bali tahun

2017 s/d 2018

a. Melatih Pelatih (TOT) 10 orang dari Republik Fiji keterampilan URUT

Massage

b. PM atas Nama I Kadek Rai Astawa mendapatkan Juara 2 Lomba

Catur Tingkat SLB se Provinsi Bali Pada Tahun 2017.

c. Mahatmiya Band mendapatkan penghargan sebagai band 10 besar

terbaik pada HUT Bhayangkara pada Tahun 2018.

d. Mendapatkan sertifikasi ISO 9001.2015 tentang Quality Management

System pada Tahun 2018 dengan nilai terbaik.

Page 13: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

e. Sebagai lembaga tempat praktikum regular dari universitas baik

diluar maupun dalam negeri seperti :

Flinders University Australia

Universitas Islam Negeri Surakarta

Universitas Buya Hamka (UHAMKA) Jakarta.

f. Membuat Inovasi sebagai sarana bimbingan bagi PM berupa Cafe

yang diberi nama ARTNE COFFEE dan dikelola oleh PM yang

merupakan penyandang disabilitas netra dan menjadi yang pertama

di dunia.

g. Membuat program inovasi pelayanan publik dengan nama

“GEMPITA” (gerakan menjadi pengusaha bagi penyandang

disabilitas netra)

h. Melakukan kerja sama dengan pihak PEMDA yang ada di Bali seperti

Pemkab Badung dan Pemprov Bali dimana BRSPDSN Mahatmiya

Bali dilibatkan sebagai Instruktur pada program progam kegiatan

pelatihan bagi penyandang disabiltas netra seperti pada Kegiatan

Pelatihan Keterampilan Massage bagi penyandang disabilitas netra

yang ada di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali. Mahatmiya di

percaya sebagai tenaga ahli di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung

dalam kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling

i. Mendapatkan mendali 4 emas 2 perak dan 1 perunggu pada

PERPROV Bali Tahun 2018.

j. Mendapatkan mendali emas pada cabang olah raga lempar lembing

pada Tahun 2006 di Vietnam atas nama I Nyoman Oka

k. Mendapatkan mendali perak pada cabang olah raga lempar cakram

pada Tahun 2006 di Vietnam atas nama I Made Yasa

l. Mendapatkan mendali emas pada cabang olah raga lempar cakram

pada Papernas Bandung pada Tahun 2016 atas nama I Made Adi

Purnawan.

m. PM BRSPDSN Mahatmiya a.n Andi Permana Yudi mendapatkan

Juara 3 Pada acara “Got Talent Special Kids” Se-Bali Tahun 2017.

n. BRSPDSN MAHATMIYA BALI mendapatkan penghargaan dari

MURI atas pencapaian rekor Tari Kecak Masal yang diikuti oleh 220

Orang penyandang disabilitas Netra dari 5 provinsi yakni Jawa Timur,

Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara pada Desember 2017.

o. PM atas Nama I Made Sunada mendapatkan Juara 3 pada lomba

cerita pendek tingkat SLB se Bali Pada Tahun 2017.

Page 14: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

B. PENINJAUAN SARANA DAN PRASARANA BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA (BRSPDSN) MAHATMIYA. Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke berbagai fasilitas dan sarana pendukung Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya, peninjauan dimaksudkan untuk mengetahui, kelayakan, kelengkapan kualitas fasilitas sarana dan prasarana BRSPDSN.

1. Data dan Fakta Kunjungan Kerja a. Sarana prasarana yang dimiliki BRSPDSN Mahatmiya Bali untuk

mendukung pelaksanaan operasional dan kegiatan rehabilitasi sosial

sudah cukup memadai, namun perlu modernisasi dalam rangka

menuju Balai sebagai centre of excellent dan role model bagi lembaga

kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi.

b. Jumlah kamar tidur asrama yang ada di BRSPDSN Mahatmiya Bali

sebanyak 20 kamar, jumlah penerima manfaat yang tertampung

dalam satu kamar antara 2 sampai 3 orang dalam satu kamar.

c. Jumlah keseluruhan penerima manfaat yang ditangani oleh

BRSPDSN Mahatmiya Bali baik yang berasaldari program dalam dan

luar panti sebanyak 270 penerima manfat sedangkan jumlah pegawai

yang ada pada saat ini, PNS sebanyak 37 orang dan Non PNS 6

orang, dan PNS yang akan memasuki masa purna tugas pada waktu

dekat sebanyak 6 orang. Sehinga jika dihitung rasio antara jumlah

pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai adalah 1 orang

pegawai menangani sebanayak 7 sampai 8 PM.

d. Kelengkapan dukungan fasilitas untuk operasional panti dan kegiatan

rehabilitasi PM cukup lengkap dan sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan.

e. Kelayakan cukup memadai namun berkaitan dengan sarana

prasarana untuk printer breile masih belum tersedia, disamping itu

jumlah kendaraan operasional perlu ditambah untuk mendukung

kegiatan operasional yang mobilitasnya cukup tinggi, karena

kendaraan yang ada sudah cukup tua.

2. Tantangan dan Permasalahan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya: a. Anggaran masih terbatas untuk mendukung kinerja dan kegiatan

(BRSPDSN) Mahatmiya secara maksimal.

b. Sarana penunjang fasilitas pokok sudah harus diupgrade, contoh:

komputer bicara dan printer braile

c. Jumlah SDM yang ada masih sangat terbatas .

Page 15: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

d. Kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

sudah kurang memadai baik dari sisi jumlah maupun kondisi

kendaraan yang sudah lama.

C. REKOMENDASI a. Sebagai Center Of Excellent Services serta sebagai role model dan balai

rujukan dari lembaga kesejahteran sosial yang dikelola oleh kabupaten

kota dan provinsi maka dibutuhkan peningkatan sarana prasarana yang

mampu dijadikan role model oleh kabupaten/kota provinsi di Indonesia.

b. Perlu dukungan anggaran untuk mengupgrade sarana prasarana seperti

Komputer bicara dan printer braile .

c. Mengingat masih minimnya jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN), maka Kementerian Sosial RI

perlu menambah jumlah Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Sensorik Netra (BRSPDSN) di wilayah yang lain.

d. Pemerintah harus memberikan dukungan ruang bagi para klien penerima

manfaat untuk berperan aktif di masyarakat, baik dukungan kemudahan

untuk beraktifitas dan perlindungan bagi masyarakat difabel.

e. Perlu tindak lanjut dan implementasi dari UUNo 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah

sehingga amanat undang-undang tersebut bisa dijalankan dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah laporan kunjungan kerja spesifik ini dibuat, sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan dalam program rehabilitasi sosial.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI WAKIL KETUA

DR. IR. HD SODIK MUJAHID, MSC

Page 16: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

Lampiran Dokumentasi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak Dr. Ir. HD Sodik Mujahid, MSc memberikan sambutan pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Rehabilitasi Sosial di BRSPDSN Mahatmiya Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

Kepala BRSPDSN Mahatmiya Bapak I Ketut Supena menyampaikan ucapan selamat datang & terimakasih atas Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di BRSPDSN Mahatmiya Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Ketua Rombongan Kunker Spesifik Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak Dr. Ir. HD Sodik Mujahid, MSc memberikan bantuan secara simbolis di BRSPDSN Mahatmiya Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Page 17: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI … · 2019-04-09 · Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi

Rombongan Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau lab Komputer dan melihat langsung kemampuan para Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial Kemensos RI di BRSPDSN Mahatmiya Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

Kemampuan penerima manfaat dalam memasak disaksikan langsung oleh Rombongan Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI di BRSPDSN Mahatmiya Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Pentas seni Tari Bali ditampilkan dengan sangat gemulai dengan iringan alat musik tradisional Bali oleh peserta didik BRSPDSN Mahatmiya Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

Rombongan Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI berpoto dengan anak didik dan Kepala BRSPDSN Mahatmiya, kepala dinas Sosial Kabupaten Tabanan, beserta perwakilan dari Kemensos RI.