LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI BANTEN MASA RESES II TAHUN SIDANG 2020 – 2021

TANGGAL 14-18 DESEMBER 2020

Sekretariat Komisi VIII DPR RI Set_komisi8@dpr.go.id

JAKARTA

TAHUN 2020

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

TIM KUNJUNGAN KERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

B. Dasar Kunjungan Kerja

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

2. Tujuan

BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Kerukunan Umat Bergama di Banten

B. Kegiatan Belajar dan Mengajar di Era Pandemi Covid-19

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

BAB IV PENUTUP

FOTO-FOTO KEGIATAN

DAFTAR NAMA ANGGOTA

TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI BANTEN

TANGGAL 14-18 DESEMBER 2020

NOMOR

N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL URUT

ANGG

1. A-

509 H. YANDRI SUSANTO, S.Pt. KETUA PAN BANTEN II

2. A-

146 H.M. IHSAN YUNUS, ME. Con. Std. Wakil Ketua PDIP JAMBI

3. A-

225 M. HASBI ASYIDIKI JAYABAYA Anggota PDIP BANTEN I

4. A-

231 IGN. KESUMA KELAKAN, ST. M.Si. Anggota PDIP BALI

5. A-

257 Drs. H.SAMSU NIANG, M.Pd. Anggota PDIP SULSEL II

6. A-

260 H. ARWAN M. ARAS,T. S.Kom. Anggota PDIP SULBAR

7. A-

154 I KOMANG KOHERI, SE. Anggota PDIP LAMPUNG II

8. A-

346 Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, MH.

Anggota PG GORONTALO

9. A-

323 MUHAMMAD ALI RIDHA Anggota PG JATIM XI

10. A-

272 H. JOHN KENEDY AZIS, SH

Anggota PG SUMBAR II

11. A-62

M.HUSNI, SE, MM Anggota

GERINDRA SUMUT I

12. A-

124 H. IWAN KURNIAWAN, S.H., M.Si. Anggota GERINDRA KALTENG

13. A-

351 Dra. DELMERIA Anggota NASDEM SUMUT II

14. A-

353 H. RUDI HARTONO BANGUN, SE., MAP.

Anggota NASDEM SUMUT III

15. A-

559 H. HASANI BIN ZUBER, S.IP

Anggota DEMOKRAT JATIM XI

16. A-

440 KH. BUKHORI, Lc,, M.A

Anggota PKS JATENG I

17. A-

413 H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA

Anggota PKS SUMUT II

18. A-

510 Dr. M. ALI TAHER, SH.M.Hum

Anggota PAN BANTEN III

19. A-

473 H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.Pd.I Anggota PPP BANTEN I

20. - AGUS WIDIJATMOKO, SH Sekretariat Komisi VIII DPR RI

21. - DICKY RACHMADI, S.A.P Sekretariat Komisi VIII DPR RI

22. - RENO BULAN Sekretariat Komisi VIII DPR RI

23. - MOHAMMAD HASYIM, S.S. M.Si. Tenaga Ahli

24. - SAMSUL FAJRI TV Parlemen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan

Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan

Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 telah membentuk

3 Tim yakni ke Provinsi Banten, Provinsi Jawa Jawa Barat, dan Provinsi

Kepulauan Riau.

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,

20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan

Pengawasan.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan

c. Pasal 60 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Komisi DPR RI pada Masa Reses.

4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII

DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga-

lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang

agama.

b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang

termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah

maupun masyarakat.

2. Tujuan

a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual

tentang pelaksanaan program pembangunan di bidang agama.

b. Secara khusus untuk memperoleh informasi dan data akurat mengenai

kinerja Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

BAB II

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Dalam pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI diterima oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

Banten DR. H. A. Bazari Syam, M.Si dan jajarannya serta para Kepala Kantor

Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Kemenag menjelaskan bahwa jumlah

penduduk Banten mencapai 12.927.316 jiwa, terdiri dari Kota Tangerang Selatan

1.747.906 jiwa, Kota Serang 688.603 jiwa, Kota Cilegon 437.205 jiwa, Kota

Tangerang 2.229.901 jiwa, Kabupaten Serang 1.508.397 jiwa, Kabupaten

Pandeglang 1.211.909 jiwa, Kabupaten Lebak 1.302.608 jiwa dan Kabupaten

Tangerang 3.800.787 jiwa.

Sementara berdasarkan jumlah pemeluk agama, penduduk dengan pemeluk

agama Islam menjadi yang terbanyak dengan 11.598.048 orang, disusul pemeluk

agama Budha 417.764 orang, Kristen 187.542 orang, Katolik 149.905 orang, Hindu

91.952 orang dan Konghucu 2.949 orang.

1. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kepala Kanwil Kemenag mengakui bahwa Provinsi Banten sangat

heterogen meliputi berbagai latar belakang suku dan agama. Karenanya

potensi konflik di Provinsi Banten cukup tinggi. Oleh sebab itu dalam konteks

menjaga kerukunan umat beragama, Kanwil Kemenag Banten telah

membentuk berbagai forum komunikasi baik antar-agama maupun intra-

agama Islam. Tujuannya untuk memastikan bahwa toleransi dan kebebasan

memeluk agama masing-masing dapat berkembang secara harmonis dalam

rangka menjaga kondusivitas kehidupan beragama di Banten.

Tentang pembangunan rumah ibadah, Kepala Kanwil menyerahkannya

kepada Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) untuk memberikan

rekomendasi. Sepanjang FKUB memberikan rekomendasi maka Kemenag

tidak akan menolak pembangunan rumah ibadah. Namun hal ini juga terkait

dengan kewenangan administratif Kepala Daerah untuk mengeluarkan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB).

Oleh sebab itu, Kepala Kanwil senantiasa mengingatkan bahwa

terpenting bukan pendirian rumah ibadah melainkan dapat melaksanakan

ibadah. Hal ini terkait dengan pelaksanaan ibadah. Tidak ada gunanya

memiliki rumah ibadah tetapi tidak dapat melaksanakan ibadah. Lebih baik

tidak memiliki rumah ibadah tetapi dapat melaksanakan ibadah.

Buktinya, Kepala Kanwil Kemenag mencontohkan, setiap peringatan

Natal di Banten, umat Islam merelakan Masjid Agung Banten ditutup dan

halamannya dijadikan tempat Misa Natal bagi umat Kristiani. Prinsipnya

semua kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketua Komisi VIII DPR RI dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa

perbedaan suku atau agama merupakan sunatullah sehingga harus dijaga

dan dipelihara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu dia meminta perbedaan tidak perlu dipertentangkan tetapi

persamaan juga jangan dipecahbelah.

Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa peran Kementerian

Agama dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) dapat berfungsi

secara optimal dalam menjaga dan memelihara kondusivitas kehidupan

beragama, berbangsa dan bernegara. Moderasi agama menjadi penting untuk

terus ditingkatkan dan dikembangkan.

2. Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di era

pandemi Covid-19, Kepala Kanwil Kemenag menyerahkan sepenuhnya

kepada otoritas Pemerintah Daerah dan wali murid/Komite Sekolah untuk

memutuskan apakah kegiatan belajar secara tatap muka sudah dapat

dilaksanakan atau belum.

Kanwil Kemenag, yang membawahi 3.971 madrasah negeri dan swasta

serta 4.583 pesantren se-Banten, menilai Pemerintah Daerah dan Komite

Sekolah/wali murid lebih mengetahui situasi dan kondisi penyebaran Covid-19

di wilayahnya. Dengan demikian keputusan untuk melaksanakan atau tidak

melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka menjadi otoritas Pemda

dan Komite Sekolah untuk memutuskan. Pihak Kanwil Kemenag akan

mengikuti apa yang sudah direkomendasikan oleh Pemda dan Komite

Sekolah.

Meski demikian, Kanwil Kemenag juga tetap melakukan komunikasi,

koordinasi dan simulasi mengenai kemungkinan dilaksanakannya kegiatan

belajar dan mengajar secara tatap muka pada awal tahun 2021. Itu terkait

dengan kuatnya desakan dari orang tua murid/siswa/santri yang

mempertanyakan kenapa pasar dan mall sudah dibuka sementara kegiatan

sekolah belum juga dilaksanakan secara tatap muka.

Dalam kesempatan itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan

Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI DR.

Muhammad Zain, S.Ag., M.Ag. juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 ini

Kementerian Agama RI telah menyalurkan dana sebesar Rp 1,1 Triliun untuk

membayar guru honorer madrasah (non-PNS) di seluruh Indonesia. Untuk

Banten tercatat ada sekitar 24.000 orang guru honorer yang perorang rata-

rata mendapat Rp1,8juta tanpa potongan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Masalah kerukunan umat beragama di Provinsi Banten dibangun

melalui komunikasi dan koordinasi dengan forum lintas agama dan internal

agama. Tujuannya untuk memastikan toleransi dan kebebasan umat

beragama dapat berkembang secara harmonis dalam rangka membangun

kehidupaan beragama yang kondusif di Banten.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di era

pandemi Covid-19, Kanwil Kemenag Banten menyerahkan sepenuhnya pada

otoritas Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah/orang tua murid untuk

memutuskan apakah kegiatan belajara secar tatap muka sudah dapat

dilaksanakan atau belum.

2. Rekomendasi

A. Kerukunan Antar Umat Beragama

1) Perbedaan adalah sunatullah sehingga harus diterima dan dijaga

sebagai khasanah kekayaan Indonesia.

2) Tingkatkan komunikasi dan koordinasi antara forum komunikasi baik

lintas agama maupun internal agama untuk meningkatkan kerukunan

antar dan intra umat beragama.

B. Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi

1) Kaji secara saksama dan mendalam sebelum Pemerintah Daerah dan

Komite Sekolah/wali murid mengambil keputusan untuk melaksanakan

kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka.

2) Tingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan

Komite Sekolah/wali murid agar pelaksanaan kegiatan belajar dan

mengajar secara tatap muka tidak sampai menimbulkan cluster baru

dalam penyebaran Covid-19.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Masa Reses Anggota Komisi VIII DPR

RI ini disusun dalam rangka menjalankan Fungsi Pengawasan Dewan ke Provinsi

Banten.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,

H. Yandri Susanto, S.Pt

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh

Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.

Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh

Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.

Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh

Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.

FOTO-FOTO KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh

Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.

Pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Kota Serang dipimpin oleh

Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt.