LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

PADA MASA RESES KE KABUPATEN TAPANULI TENGAH, SUMATERA UTARA

MASA PERSIDANGAN II 2018-2019 14-15 DESEMBER 2018

SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA

2018

2

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib

DPR RI, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 membentuk Tim

Kunjungan Kerja pada masa reses, yaitu; ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi

Utara, dan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses ke Kabuapten Tapanuli Tengah

berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan

Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;

2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;

c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada

masa reses.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan

daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang

Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan

Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan

atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan

bidang tersebut, seperti: Pimpinan Agama, LSM, kelompok penyandang disabilitas,

lembaga sosial, dan lainnya.

b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun

masyarakat.

2. Tujuan

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan

kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan

khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat.

3

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja pada masa reses ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini di laksanakan pada tanggal 14- 15 Desember November 2018.

4

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Reses Ke Kabupaten Tapanuli Tengah Kunjungan Kerja ke Tapanuli Tengah ini diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi VIII

DPR RI sebagai berikut.

Daftar Nama Anggota Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Masa Reses II Tahun Sidang 2018 -2019

ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara Tanggal 14 – 15 Desember 2018

No. Nama Jabatan Nomor Angg.

/Fraksi Dapil

1. H. Marwan Dasopang Wakil Ketua A-38/F-PKB Sumut II

2. H. Iskan Qolba Lubis, MA Wakil Ketua A-86/F-PKS Sumut II

3. Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA.

Anggota A-141/F-PDIP Lampung II

4. Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc

Anggota A-152/F-PDIP Jabar II

5. Prof. Dr.H.Hamka Haq, MA Anggota A-191/F-PDIP Jatim II

6. Dr. Ir. Markus Nari, M.Si Anggota A-314/F-PG Sulsel III

7. Hj. Endang Maria Astuti,S.Ag.,SH.,MH

Anggota A-274/F-PG Jateng IV

8. H. Anda, SE., MM. Anggota A-375/F-GER Banten I

9. Dra. Hj. Ruskati Ali Baal Anggota A-345/F-GER Sulbar

10. H Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.I

Anggota A-407/F-PD Sumsel I

11. Ir. Drs. Bambang Budi Susanto

Anggota A-492/F-PAN Jatim IX

12. Drs. H. Bisri Romli, MM Anggota A-60/F-PKB Jateng X

13. Drs. H. Mohammad Iqbal Romzi

Anggota A-92/F-PKS Sumsel II

14. Achmad Mustaqim, SP,MM Anggota A-526/F-PPP Jateng VIII

15. Drs. H. Choirul Muna Anggota A-16/F-Nasdem Jateng VI

16. Dian Arivani, S.E., MSM. Kasubag. Rapat Komisi VIII

17. Sumarman, S.Sos Staf Komisi VIII

5

No. Nama Jabatan Nomor Angg.

/Fraksi Dapil

18. Luthfandy Kurniawan Saputro

Protokol Komisi VIII

19. Dr. Astriana Baiti Sinaga Tenaga Ahli Komisi VIII

20. Guntur Dewanto Photografer Media Cetak &

Medsos

B. Jadwal Pertemuan dan Obyek yang ditinjau

NO.

PUKUL

A C A R A

KET

JUMAT, 14 DESEMBER 2018

1. 05.35 WIB Tim Kunker sudah berada di Terminal III Gate 5 Bandara Soekarno – Hata Cengkareng

06.25 Pesawat Garuda take off menuju bandara Sibolga Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli

Tengah, Sumatera Utara

08.40 WIB Tiba di Bandara Sibolga Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Protokol Kab. Tapanuli Tengah

10.00-12.00 Pertemuan dengan Bupati Tapanuli Tengah, Anggota DPRD Tapanuli Tengah, Kakanwil Agama Prov. Sumut, Kadinsos Prov. Sumut, Kepala BPBD Prov. Sumut, Kakandep Kemenag, Kadinsos Kab. Tapanuli Tengah, Kepala BPBD Kab. Tapannuli, Kepala Badan Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sumut, Bazda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Kantor Bupati Tapanuli Tengah

12.00-14.00 Ishoma

14.00-16.00 Peninjauan Obyek Sosial “Penerima Manfaat Program PKH Kecamatan Pandan Kelurahan Pandan Lingkungan 2, Kab Tapanuli Tengah

17.00-18.00 Ishoma ke Hotel

19.00-21.00 Pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Prov. Sumut, Kepala Kantor Kemenag Kab. Tapteng, NU, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Asosiasi KBIH berkaitan dengan setoran awal biaya haji. (didahului makan malam)

Hotel Pandan PIA Beach Resort

21.00 Ishoma ke Hotel

SABTU, 15 DESEMBER 2018

2. Pkl 06.30 Sarapan Pagi

Pkl 08.20 Menuju Bandara Bandara Sibolga Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

Pkl 09.20 Take Off dari Bandara Sibolga Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Pkl 11.30 Tiba di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta

6

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Pertemuan Komisi VIII DPR RI bersama Bupati Tapanuli Tengah, Anggota DPRD Tapanuli

Tengah, Kakanwil Agama Prov. Sumut, Kadinsos Prov. Sumut, Kepala BPBD Prov. Sumut,

Kakandep Kemenag, Kadinsos Kab. Tapanuli Tengah, Kepala BPBD Kab. Tapannuli,

Kepala Badan Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sumut,

Bazda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Dalam Pertemuan ini Bapak Bupati

menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan penting :

1. Pada Awal Tahun 2017 Kota Barus ditetapkan sebagai Titik Nol Peradaban Islam di

Nusantara oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan penandatanganan prasasti

di Kota Barus. Berkaitan dengan prasasti maka Tapteng akan merencanakan

Pembangunan Mesjid berada di Kawasan Titik Nol Peradaban Islam Nusantara yakni di

lokasi Mesjid Raya Barus saat ini. Luas Lahan ± 20.000 m² meliputi lahan untuk bangunan

Mesjid, serta kebutuhan ruang guna mendukung kegiatan yang dilaksanakan di

Mesjid.Biaya Pembangunan Mesjid Agung Barus sebesar Rp. 20.571.600.000,-.

2. Terkait masalah Kebencanaan, berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana di Pulau

Sumatera yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maka

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kelas rawan bencana yang tinggi. Hal ini disebabkan

Kabupaten Tapanuli Tengah :

a. Berada di antara sumber potensi patahan lempeng Tektonik dan Samudera Indonesia

di bagian Barat dan panjang garis Pantai ± 200 km (potensi rawan Gempa Bumi &

Tsunami);

b. Perbukitan Bukit Barisan di Bagian Timur (potensi rawan Longsor);

c. Banyaknya Daerah Aliran Sungai / DAS (potensi rawan Banjir).

7

8

3. Terkait masalah Sosial atau kemiskinan, Pada Tahun 2018 berdasarkan data BPS, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Jumlah Penduduk 363,705 Jiwa didapatkan 53,050 Jiwa Penduduk Miskin (14,59%) Pada Tahun 2018 berdasarkan data BPS 2018, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah Rumah Tangga 78,056 KK didapatkan 15,280 KK Penerima PKH (19.58%) dan 23,367 KK Penerima Rastra (29.94%).

9

10

4. Terkait dengan Rumah layak huni

11

5. Permasalah perempaun dan anak

12

6. Kunjungan ke Penerima Manfaat Program PKH Kecamatan Pandan, Kelurahan Pandan

Lingkungan 2, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pertemuan dengan keluarga

Penerima Manfaat PKH ada beberapa catatan penting yaitu :

a. Komisi VIII DPR RI mendorong masyarakat untuk bersemangat menuju kemandirian

13

b. Adanya keinginan dari para pendamping PKH untuk diangkat menjadi PNS, dan

adanya peningkatan kapasitas menjadi tenaga pendamping

7. Pertemuan Kakanwil Kemenag Prov. Sumut, Kepala Kantor Kemenag Kab. Tapteng, NU,

Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Asosiasi KBIH berkaitan dengan setoran awal biaya

haji. Di dalam pertemuan ini ada beberapa catatan penting yakni:

a. Waiting list yang semakin jauh antara 13 sampai dengan 16 tahun

b. Mengharapakan pembangunan asarama haji dan pelebaran bandara, karena

berharap bahwa jamaah haji asal tapanuli tengah tidak lagi berangkat melalui medan

tapi langsung selain jarak yang jauh membuat calon jemaah haji lelah, lahan untuk

dibangunnya asarma haji sudah ada.

c. Mengusulkan adanya petugas haji dari petugas non kloter

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan dan dialog langsung antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah daerah

Kabupaten serta kunjungan langsung ke objek Keluarga Penerima Manfaat PKH di Tapanuli

Tengah maka dapat disimpulkan

1. Terkait dengan Masalah sosial dan kemiskinan, baik untuk PKH dan RTLH a. Data menunjukkan bahwa Jumlah Penerima Rastra Terbesar berada pada Kecamatan

Badiri, Kolang dan Manduamas. Persentasi Penerima Rastra yang lebih dari 45% terdapat pada Kecamatan Kolang, Lumut dan Sitahuis. Jumlah Penerima PKH Terbesar berada pada Kecamatan Pandan dan Badiri. Persentasi Penerima PKH yang lebih dari 30% terdapat pada Kecamatan Sitahuis, Sukabangun dan Andam Dewi. Maka Pemda Tapteng mengusulkan adanya penambahan jumlah penerima yang tersebar di seluruh kecamatan dan berharap program ini berkelanjutan

b. Maasih ditemukannnya permasalahan buku tabungan dan KKS yang belum tersalurkan yakni ditemukan 122 kasus serta pihak bank tidak menyalurkan/mengeluarkan buku tabungan dan KKS yang telah meninggal yakni ada ditemukan 190 kasus.

c. Adapun dana yang diterima untuk RTLH sebesar 12 juta dianggap sangat laik dan diusulkan ditambahkan jumlah nominalnya.

Rekomendasinya : Dinas social menyiapkan data yang lengkap terkait usulan KPM yang akan menerima serta mengevaluasi KPM yang sebelumnya serta perbaikan

14

berbagai masalah masalah yang terjadi dilapangan untuk disampaikan ke Kementerian social, khususnya verifikasi KPM serta KKS yang bermasalah

2. Terkait dengan masalah kebencanaan

a. Berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana di Pulau Sumatera yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maka Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kelas rawan bencana yang tinggi. Hal ini disebabkan Kabupaten Tapanuli Tengah : Berada di antara sumber potensi patahan lempeng Tektonik dan Samudera

Indonesia di bagian Barat dan panjang garis Pantai ± 200 km (potensi rawan Gempa Bumi & Tsunami);

Perbukitan Bukit Barisan di Bagian Timur (potensi rawan Longsor); Banyaknya Daerah Aliran Sungai / DAS (potensi rawan Banjir).

b. Berkaitan dengan itulah Tapteng mengusulkan Pembangunan Dek Penahan Sungai Hutgurgur, Pembangunan/Perbaikan Rumah Papan, Pembangunan/Perbaikan Rumah Papan, Pembangunan Dek Penahan Tanah SMPN 3 Tapian Nauli, Pembangunan Dek Penahan Tanah SMA Sitahuis, Pembuatan Bronjong Sungai Aek Sirahar, Pembuatan Dinding Penahan Tanah dan Normalisasi Sungai Sibuluan, Pembangunan Gedung Sekolah SD Swasta HKBP Sibuluan yang Rusak, dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 31.196.275.000

Rekomendasinya Pemerintah Daerah diminta membuat proposal disertai usulan anggaran yang lebih rinci sehingga Aleg Dapil Tapteng bisa memperjuangkannya melalui Banggar serta menyampaikan usulannnya kepada BNPB

3. Terkait masalah keagamaan, terkait dengan sejarah tercatat bahwa pada masa lalu

Kapur Barus dan rempah-rempah merupakan salah satu komoditas perdagangan yang

sangat berharga dari daerah ini dan diperdagangkan sampai ke Arab, dan Parsia. Kapur

Barus sangat harum dan menjadi bahan utama dalam pengobatan di daerah Arab dan

Persia. Barus Kota Tua, menjadi salah satu tujuan wisata bagi para peneliti arkeologi

islam, baik dari dalam negeri dan dari luar negeri, khususnya di Lobu Tua dimana peneliti

Prancis dan Indonesia melakukan eksplorasi arkeologi. Saat ini kita dapat melihat

peninggalan sejarah Islam di Barus, yaitu dengan adanya Makam Papan Tinggi dan

Makam Mahligai. Selanjutnya pada Awal Tahun 2017 Kota Barus ditetapkan sebagai Titik

Nol Peradaban Islam di Nusantara oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan

penandatanganan prasasti di Kota Barus. Sehingga dengan konsideran tersebut Tapteng

akan mendirikan prasasti serta Rencana Pembangunan Mesjid berada di Kawasan Titik

Nol Peradaban Islam Nusantara yakni di lokasi Mesjid Raya Barus saat ini. Luas Lahan ±

20.000 m² meliputi lahan untuk bangunan Mesjid, serta kebutuhan ruang guna

mendukung kegiatan yang dilaksanakan di Mesjid. Biaya Pembangunan Mesjid Agung

Barus sebesar Rp. 20.571.600.000, serta renovasi Masjid Al-Muslimin Pandan telah

berusia hampir ± 24 Tahun dan belum pernah dilakukan pemugaran secara signifikan.

Kondisi bangunan yang hampir seluruhnya sudah mulai menua. Tujuan Pembangunan

Masjid Al-Muslimin Pandan adalah agar tertampungnya jamaah yang sudah sangat

membludak yang setiap tahunnya mengalami pertambahan, serta mewujudkan

15

terciptanya kondusifitas Ibadah yang nyaman, tenang serta dapat menjadikan masjid

sebagai media komunikasi dan kegiatan keummatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Biaya

Pembangunan Masjid Al-Muslimin Pandan sebesar Rp. 20.000.000.000,-.

Rekomendasinya ; Komisi VIII DPR RI akan mengusulkan dibentukanya Panja Titi Nol

Peradaban Islam, sehingga pengumpualan dana dari masyarakat sebaiknya ditunda

karena ini menjadi bagian dari Proyek nasional. Komisi VIII DPR RI akan berusaha

menyampaikan masalah ini langsung kepada Presiden namun mengharapkan Tapteng

menyertainya dengan data dan narasi yang komprehensif.

4. Selain pembangunan masjid masalah lain yang berkaitan dengan keagamaan yang

menjadi catatan penting adalah pembangunan asarama haji dan perluasaan bandara

embarakasi haji khusus Tapanuli Tengah.

Rekomendasinya : Pemda Tapteng menyiapkan propasal yang lengkap baik konsideran

sosiologis serta rincian anggaran yang dibutuhkan.

5. Terkait masalah Pemberdayaan Perempuan dan anak, dirasakan belum optimal sehingga

masih dibutuhkan keseriusan baik berkaitan dengan penguatan kelembagaan, penyiapan

SDM teknis, regulasi serta dukungan anggaran

Rekomendasinya : Adanya perbaikan sistem Pelaporan tentang data permasalahan

perempaun dan anak, serta mendorong adanya komitmen yang tinggi terhadap

penguatan kelembagaan, penyiapan SDM teknis, regulasi serta dukungan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan kunjungan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Tapanuli Tengah

ini disampaikan , diharapkan dapat menjadi masukan Komisi VIII DPR RI untuk ditindaklanjuti oleh mitra

demi kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas Konstitusional.

16