RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR-RI

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA RI

Tahun Sidang : 2014-2015

Masa Persidangan : IV

Rapat dengan : Menteri Agama RI

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Selasa 9 Juni 2015

Waktu : 13.00 WIB – 17.30 WIB

Tempat : R. Rapat Komisi VIII DPR RI

Ketua Rapat : DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag.,M.Hum

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, SH

Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2015.

2. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2016.

Hadir : 34 Anggota

1

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., MA/F-PAN): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang hadir, Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI, Hadirin Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016.

Sebagaimana lazimnya di Komisi VIII ini, sebelum kita memasuki agenda rapat kita marilah sama-sama kita berdo'a untuk kesuksesan dan kelancaran rapat kita pada ini dengan membaca ummul kitab dan bagi yang beragama selain Islam kami harapkan untuk ikut menyesuaikan, berdo'a dimulai.

(PEMBACAAN DO’A)

Selesai.

Hadirin yang terhormat,

Sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI masa persidangan ke-empat tahun sidang 2014 2.015 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 21 April 2015. Dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 19 Mei 2015 maka pada hari ini Selasa, tanggal 9 Juni 2015 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI, rapat kali ini telah di hadiri 22 anggota dari 10 fraksi yang ada maka berarti rapat ini sudah dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi VIII DPR RI. Sesuai dengan Tatib DPR RI Pasal 251 ayat (1) kuorum telah tercapai. Atas persetujuan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia serta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VIII DPR RI maka rapat ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.48 WIB)

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH.,M.Hum) :

Interupsi Ketua. KETUA RAPAT :

Ini sudah dibuka, lalu?

2

F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH.,M.Hum) :

Karena sudah dibuka Makanya saya interupsi. KETUA RAPAT :

Oke, silakan. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH.M.Hum) :

Karena ini evaluasi saya kira sebelum materi evaluasi yang sudah ada dalam laporan. Terlebih dahulu saya Raden Muhammad Syafi'i Fraksi Gerindra Dapil Sumut I Medan, Serdang ...Tebing tinggi ingin memberikan evaluasi awal terhadap Kementerian Agama.

Hari ini saya mendapat banyak telepon bahkan permintaan juga untuk talk show di televisi tentang pernyataan Menteri Agama yang intinya hormati yang tidak berpuasa. Saya kira ini pernyataan yang cukup aneh tapi lebih mementingkan publisitas dan kita tidak tahu untuk menarik simpati siapa. Yang pasti ini sangat aneh dan pada sebagian besar konsituen kita di Sumatera Utara menyatakan protes keras terhadap pernyataan Saudara Menteri Agama yang belakangan ini semakin aneh-aneh saja karena suka statement di koran-koran.

Kemudian yang kedua, dari awal waktu penyusunan RAPBNP yang lalu kita meminta kepada Menteri Agama agar besaran dan sebaran program di daerah itu databasenya diserahkan ke Komisi VIII, untuk apa? Agar kita bisa melakukan fungsi kita sebagai Anggota DPR yakni fungsi pengawasan. Tapi sampai hari ini kepada saya, kepada Sekretariat saya tanya database itu juga belum masuk kepada kita sehingga waktu kemarin kita ke Maluku Utara, kita mendapatkan sesuatu yang juga tidak seimbang karena pada tempat yang mayoritas beragama Kristen tapi kemudian tidak mendapatkan pelayanan yang seimbang. Dan ini juga kita terus mendapat masukan dari Sumatera Utara misalnya tentang guru-guru yang misalnya sudah sertifikasi tidak mendapatkan tunjangan guru-guru yang sudah impasing juga tidak mendapatkan tunjangan dan banyak hal lagi saya kira yang kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi akibat kita tidak memiliki database.

Yang ketiga, adalah soal pernyataan-pernyataan aneh lagi dari Kementerian Agama yang secara sepihak di media, di mana-mana yang bangga mengatakan bahwa Kementerian Agama, Pemerintah berhasil menurunkan BIPHi tahun 2015. Saya kira kita ikut dalam Panja BPIH semuanya tahu betapa beratnya perjuangan Komisi VIII untuk bisa menyadarkan Kementerian Agama agar tidak menaikkan ongkos haji. Mereka menawarkan ongkos haji di awal 40 juta lebih turun 40 juta, 39 juta kita pukul meja, kita lempar berkas sampai akhirnya ada kesepahaman ongkos haji menjadi Rp. 33.962.000,- Tapi dengan cara yang sungguh aneh seakan ingin mendiskreditkan DPR RI , Menteri Agama kemudian pidato dimana-mana membuat statemen di media mengatakan penurunan ongkos haji ini adalah keinginan gawe dan keberhasilan Kementerian Agama. Kita tidak bisa terima itu. Karena itu, Ketua, saya ingin memberikan rekomendasi: pertama, saya ingin Kementerian Agama klarifikasi soal ini ke semua media yang dia pernah cerita tentang keberhasilan menurunkan ongkos haji padahal sesungguhnya menurut undang-undang pun tidak bisa Presiden mengeluarkan peraturan presiden tentang ongkos haji sebelum mendapat persetujuan DPR. Jadi pernyataan itu melanggar undang-undang dan terus terang mendiskreditkan DPR RI khususnya Komisi VIII. Sebelum ini diklarifikasi, saya beserta seluruh Anggota Poksi Partai Gerindra tidak akan menghadiri rapat dengan Kementerian Agama kecuali Menteri Agamanya ditukar. Yang kedua, saya juga ingin agar kita bisa melakukan tugas pengawasan, bagaimana kita mengevaluasi ini. Kita tidak bisa konfirmasi, kita hanya bisa dapat data disini kemudian dibahas disini, kita disuruh evaluasi dengan bahan disini. Ini pasti tidak benar. Karena itu, sebelum ada rapat evaluasi, data itu juga kita harus punya. Kalau itu belum dapat, ini juga belum bisa dilanjutkan.

Kesimpulan saya rapat hari ini tidak bisa dilanjutkan.

3

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh. F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, MM):

Interupsi Pak. KETUA RAPAT :

Baik. Kita, ini mau sama?

F-PKS (DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, MM):

Tidak. Pak Ketua, terima kasih.

Saya Fikri dari PKS, Dapil IX Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Pak Menteri yang saya hormati dan jajarannya, Anggota Komisi VIII dan Hadirin semuanya,

Saya merasa bahwa rapat-rapat terutama akhir-akhir ini dan khususnya dengan Kementerian Agama ini sudah tidak terlalu kondusif buat saya. Ini secara pribadi mungkin subjektif tapi ini saya kira karena bentuk relasi ini belum dibangun dengan baik. Jadi relasi yang ada bukan kemitraan tetapi relasi eksistensi dan eliminasi. Jadi Kementerian Agama, saya lihat beberapa kali saya juga akhirnya bikin rilis untuk sekedar mengklarifikasi betapa misalnya, saya memahami betul saya juga ikut Anggota Panja apa namanya Panja BPIH. Tapi kemudian ketika ini mungkin masalah rasa dan karena memang betul ini kan banyak makan korban dan saya sendiri masuk rumah sakit, Pak jadi dan beberapa, Pak Deding juga masuk rumah sakit juga beberapa karena kelelahan. Mungkin juga di Kementerian Agama juga demikian karena beberapa hari harus secara fisik mempersiapkan rapat-rapat yang sampai malam bahkan sampai pagi.

Nah, kalau kemudian publikasi yang disampaikan sama sekali seperti mengeliminasi Komisi VIII, saya paham betul secara psikis ini menyakitkan. Secara psikis ini menyakitkan. JadI ini saya menyampaikan ini kondisi Komisi VIII sehingga apalagi kemudian ada Kementerian Agama ini banyak problem tentunya. Seperti kemarin misalnya rapat dengan Pendis dan Bimas itu kan juga sempat di tunda. Ditundanya itu bukan hal yang biasa, dengan mitra yang lain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu bahkan ramai di depan, tapi kemudian mendapatkan format relasi yang baik antara Komisi VIII dengan ini tanpa melanggar undang-undang dan seterusnya, semuanya menurut saya baik normatif, bagus dan akhirnya rapat-rapat itu rasional bukan emosional.

Saya lihat sekarang ini dengan Kementerian Agama sudah melibatkan emosi. Ini karena tadi hubungannya itu eksistensi dan eliminasi. Jadi ada yang muncul dan ada yang ditinggalkan. Saya kira ini hubungan tidak baik, menurut saya perlu ada perbaikan. Itu lah maka menurut saya sebelum Rapat Kerja, saya kira tidak hanya formal beginilah adalah pihak atau utusan kementerian atau apa ya komunikasi intensif lah dengan mungkin kami percaya Pak Ketua lah misalnya salah satu di antara kita Ketua komisi misalnya yang representatif saya kira yang bisa diterima kan saya kira Ketua Komisi untuk banyak dialog termasuk sesungguhnya adalah pernyataan-pernyataan. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan Komisi VIII Jadi pernyataan yang keluar kalau kemudian sepihak ini saya kira Komisi VIII bisa Bahasa Jawa-nya mutung, ga akan datang bagaimana? Atau tidak akan ada Rapat Kerja dengan

4

Kementerian Agama bisa-bisa saja. Saya merasakan semakin hari semakin begitu. Ini mungkin subjektif sekali lagi.

Tapi nambahkan ini Pak Romo kan itu juga santun sejak awal itu dan akhir dimana Kopo di Kopo itu sampai kemudian emosi, saya lihat Bu Ledia itu kan biasa-biasa rasional itu juga ikut emosional menurut saya. Ini karena hubungan atau relasi yang dibentuk ini menurut saya eksistensi dan eliminasi. Menurut ini perlu diperbaiki. Jadi saya usul Pak Ketua, saya kira kalau ini sudah ini sudah ga baik ini, saya sudah merasakan aromanya Pak Romo ini sudah kembali ke Kopo ini waduh bahaya ini. Kalau diteruskan menurut saya tidak baik. Kemarin juga dengan Dirjen Pendis kan sudah ada saya kira perasaan itu sampai mungkin tidak minta maaf saja dipersalahkan disini, karena memang ini masalah rasa. Ini kan kita manusia bukan malaikat ini, hubungan kita ini hubungan saling menghargai, hubungan kemitraan.

Oleh karenanya, kalau relasi ini tidak diperbaiki kemitraan yang saling menguntungkan atau kalau tidak saling memaklumi lah. Kalau bisa saling memaklumi lah jadi tidak hanya ta'aruf tapi juga tafahum. Kalau sudah sampai tafahum, saya kira selanjutnya bisa saling mendukung atau mungkin takaful begitu deh kira-kira. Jadi menurut saya sebelum ada komunikasi itu diperbaiki, menurut saya ini tidak efektif. Saya menilai tidak efektif. Saya sudah tidak nyaman sudah ada rasa keras-keras begini kalau terus-terusan ini sudah keras ini tidak baik lah untuk kali ini karena sudah memanas begitu karena belum apa-apa sudah memanas menurut saya dipending dulu, diredakan dulu komunikasi yang baik, siapa terserah. Saya percaya saya kira kalau saya usul Pak Ketua atau dengan Pak Menteri, saya kira representatif untuk ngobrol lah begitu ya saya kira mestinya ini dilakukan sebelumnya sebagaimana kita mendapatkan format setelah ramai karena banyak masalah juga di Kementerian Sosial misalnya, akhirnya juga cair dan tidak ini dan saya kira semakin intensif dan pertemuan ini adalah pertemuan formal, akhirnya banyak hal yang sifatnya formal, yang substansi yang kadang-kadang tidak diselesai sebelumnya. Jadi kalau sudah selesai sebelumnya maka hal-hal yang formal yang sesuai dengan konstitusi dan seterusnya diselesaikan semuanya disini. Saya kira bgitu.

Jadi usul saya menurut saya tidak efektif ini forum dan menurut saya dipending dulu. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT :

Oke, sebentar. Pak Menteri, ada masalah ini kelihatannya ada 2 sudah saya khawatir ini karena ini mungkin ada usulan-usulan sepert ini saya kira. Ibu mau bicara soal apa ini? Sebentar-sebentar. Satu-satu, Pak Samsu.

Jadi saya rasa perkembangan ini. Sebentar, untuk ini kita kasih kesempatan Ibu Maria dulu, kita dengar. F-PG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI , S.Sg, SH) :

Jadi saya rasa ini memang situasinya tidak kondusif, komunikasi dari kementerian yang diawali dari Pendis kemarin tentu akan berlanjut. Belum lagi ketika banyak persoalan ternyata ini tidak terselesaikan juga. Jadi komunikasi kita itu bermitra namun tidak serasa bermitra sebagaimaan yang disampaikan oleh Pak Fikri.

Jadi menurut saya harus dipending dulu, carikan atau mungkin diskors ketemu, setelah ketemu formulanya baru dimulai, Pimpinan.

Terima kasih.

5

KETUA RAPAT

Jadi ini usulannya bukan dihentikan tapi diskors. Itu kan ada formula lagi untuk ini. Pak Samsu Niang apa ini? P-DIP (DRS. SAMSU NIANG, M.PD) :

Terima kasih. KETUA RAPAT

Masih konteks yang sama? Silakan.

F-PDIP (DRS. SAMSU NIANG, M.PD)

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh. Pak Ketua, dan Menteri agama dan seluruh jajarannya, dan Teman-teman Komisi,

Saya kira memang dalam kemitraan itu memang perlu ada komunikasi yang baik antara DPR dengan mitra kerja kita. Nah, yang terjadi selama ini memang kemitraan tidak ada selama in komunikasi antara Kementerian Agama dengan DPR dalam hal ini Komisi VIII. Ini jujur saja perlu saya sampaikan bahwa terkadang kita dalam kunjungan di lapangan kunker misalnya karena Anggota DPR wajib dalam Undang-Undang MD3 wajib memperjuangkan daerah pemilihannya, Pak Menteri.

Pada saat kita Kunker Komisi VIII itu Kementerian Sosial itu dengan bangga mengatakan bahwa kami menyumbang di daerah kunker kita misalnya 15 milyar, PHK misalnya Pak, Keluarga Harapan PKH ya Keluarga Harapan lah. Kemudian yang kedua adalah BNPB juga menyumbang perahu karet dan dana on call-nya yaitu 350 juta. Sementara Kementerian Agama menyumbang misalnya ada pesantren disini mau dibuka, tidak ada samasekali Pak Menteri, tidak ada komunikasi sama sekali disini. Padahal ada juga yang mendampingi kita. Ini yang tidak ketemu ini, alasannya kalau kita tanya mestainya ada Pak Irjen ini disini, selalu wah takut kita ini sama Pak Irjen ini .... Kenapa takut sama Pak Irjen? Padahal kita ini memperjuangkan daerah pemilihan kita, ada pesantren disini yang mau dibangun tidak ada yang difasilitasi. Ini-ini perlu ini, takut sama Pak Irjen? Kenapa harus takut sama Pak Irjen padahal kita ini jujur ini memperjuangkan daerah pemilihan kita ini, mungkin tidak sampai sama menteri ini. Tolong disampaikan kepada Dirjen-dirjen ini supaya jelas ini persoalan ini. Ini yang tidak nyambung, Pak komunikasi ini tidak nyambung ini.

Oleh karena itu, saya lihat yang kedua banyak sekali Rektor yang sekarang ini tidak bermasalah, sampai sekarang tidak dilantik. Tidak usah lah kita statement kemana-mana, selesaikan dulu Rektor semua ini termasuk hari ini di Makasar demo besar-besaran, Pak. Terkait persoalan Rektor hasil keputusan PT UN tolong dijelaskan ini semuanya ini. Jadi ini komunikasi yang tidak nyambung ini.

Oleh itu, saya rasa pada hari ini memang perlu kita ada komunikasi jelas ini kalau tidak ada komunikasi dengan baik saya kira sampaikan kapan pun kita ini tidak akan ketemu padahal kita ini Anggota DPR mewakili daerah pemilihan hanya mau mengatakan bahwa inilah hasil perjuangan kita,

6

selebihnya itu hanya komunitas saja itu pada saat kita kunker ini lah tidak ada yang lain, Pak, tidak ada yang lain kita mau dengan itu. Saya kira ini memang Pak Ketua skorsing dulu ini rapat kita lakukan komunikasi dalam rangka untuk mencari titik temu persoalan ini

Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT

Oke. Cukup itu saja? ada lagi yang mau? F-PD (KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum):

Minta waktu, Ketua. Terima kasih Saudara Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Saudara Menteri Agama yang saya hormati beserta jajarannya, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang yang saya cintai,

Pertama-tama memang harus di tegaskan yang disampaikan Romo tadi atau Pak Syafi'i. Oh ya, untuk memenuhi MD3, nama saya Khatibul Umam Wiranu, Dapil Jawa Tengah VIII, Kabupaten Cilacap, Banyumas,

Apa yang disampaikan Romo tadi soal klaim sepihak memang saya kira ini hal yang berbeda dengan hal-hal lain yang disampaikan oleh teman-teman soal problem-problem di Departemen Agama terutama problem tentang penyerapan anggaran dan lain-lain tadi sampaikan. Tapi yang paling harus digarisbawahi saya kira adalah klaim sepihak tentang kenaikan BPIH, penurunan BPIH. Mohon maaf. Ini memang sudah dijelaskan oleh Pak Syafi'i tadi bahwa Komisi VIII, saya ikut tidak terlalu intensif tetapi selalu hadir dalam rapat-rapat di puncak. Memang harus kita catat bersama-sama bahwa pertama kali Pemerintah mengajukan angkat BPIH itu kalau Rupiahnya Dollarnya saya lupa memang mulai dari 11 41 juta turun 40 kemudian 39 dan seterusnya sampai bersama-sama sepakat 33. 962 kalau tidak salah. Nah, itu faktual itu yang perlu upaya keras dan melakukan rasionalisasi dan penyisiran sejumlah angka yang tidak cukup bisa terima itu adalah Komisi VIII bukan dari pihak Dirjen PHU. Itu testimoni saya, Pak Menteri. Jadi kemudian by Undang-Undang MD3 memang menyatakan bahwa adalah tugas DPR bersama-sama Pemerintah untuk menyusun Undang-Undang dan untuk menetapkan dalam kontek haji adalah BPIH.

Saya kira pernyataaan Pak Presiden yang didampingi Pak Menteri dan pernyataan Pak Menteri sendiri sebelum BPIH dibahas sampai BPIH selesai, itu memang tidak ada satu pun kalimat kami, Pemerintah bersama-sama Komisi VIII atau bersama DPR itu tidak ada satu pun, saya bisa catat sekian banyak pernyataan. Saya kira ini pernyataan yang keliru, tidak bisa tidak, saya harus menyatakan salah dan keliru dan harus di revisi dan dinyatakan kepada publik, karena ini bukan kerja pemerintah. Itu yang pertama saya kira yang harus di dijawab oleh Pak Menteri terutama karena yang menyampaikan adalah Pak Menteri meskipun yang membahas secara intensif adalah Dirjen PHU itu ini agar di kemudian hari tidak ada hal-hal seperti ini terulang, tidak hanya Komisi VIII tapi juga komisi-komisi yang lain itu. Pak Ketua, sebagai Orang Batak mungkin perlu saya jelasin. Ada ungkapan di Jawa "ngono ya ngono ning ojo ngono" tapi mungkin Orang Batak kan lebih paham. Ada lagi ungkapan "Ing ngarso sung tolodo "Ing madya mangun karso, Tut wuri Handayani" Pemimpin itu di depan jadi pemimpin menjadi panutan seluruh orang-orang yang dipimpin. Ketika di tengah, "ing

7

madyo mangun karso" itu memberikan motivasi. Nah, saya kira Menteri Agama pasti pemimpin Nah, pernyataan-pernyataan di luar yang soal klaim sepihak memang saya mendapat protes dari teman-teman di luar maksud saya masyarakat lah paling tidak. Pernyataan kontroversial saya memahami betu lah memahami betul apa makna dari pernyataan misalnya Umat Islam hendaknya menghormati yang tidak berpuasa sehingga jangan memaksa atau apa di twitter-nya itu Pak Menteri kemudian dikutip oleh banyak media untuk warung-warung buka gitu dan seterusnya. Buat saya pernyataan ini kalau untuk saya sendiri tidak ada soal cuma nanti tafsirnya hormatilah orang yang tidak shalat, wahai orang-orang yang shalat hormati lah orang-orang yang tidak shalat misalnya. Itu analogi berikutnya karena pandangan masyaratkan kan suka ekstrim, kita maksudnya baik tetapi cara penyampaian yang tidak pas itu membuat maknanya berubah, konteksnya berubah, seperti halnya dengan urusan langgam. Saya kira juga tidak ada yang mengharamkan tetapi memang kalau masalah Departemen Agama tidak ada masalah bikin kontroversi maka saya tidak ada masalah. Tapi kalau basis pekerjaannya masih menyisakan banyak masalah maka membikin satu pernyataan yang menimbulkan masalah itu menjadi masalah. Itu menurut saya.

Nah, karena itu saya dari Fraksi Partai Demokrat tidak pada posisi oposisi, tidak pada posisi ini meskipun Partai Komisi VIII ini sepakat tidak ada partai di Komisi VIII tapi paling tidak saya mencoba tengah-tengah lah karena ini memang banyak meresahkan, Pak Menteri meresahkan terutama di Anggota Komisi VIII sebagai ini tokoh-tokoh semua, Pak Kyai Syafi'i itu saya menjadi saksi tokoh di bukan hanya Sumatera Utara gitu saya kira Pak professor-professor yang ada di sini, semua tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih berdasarkan kapabilitasnya itu, moralitasnya itu hingga aspirasi mereka itu adalah aspirasi umat. Nah, karena itu tolong dihormati, gitu saja lah. Sebenarnya itu inti dari seluruh yang diserahkan oleh teman-teman Komisi VIII. Ke depan lebih bagus lagilah kerja kita, kita akan kerja tidak untuk diri kita kepentingan bersama gitu.

Nah, itu mungkin yang banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi substansinya itu Pak Menteri dan untuk satu soal, saya kira harus diklarifikasi dan harus disampaikan ulang bahwa ini adalah kerja sama Pemerintah dan Komisi VIII soal menurunkan BPIH karena ini menyangkut hal yang secara undang-undang juga betul bahwa ini kewajiban Komisi VIII dan Menteri Agama secara faktual juga memang yang menurunkan adalah DPR atau Komisi VIII dan itu harus disampaikan apa adanya. Pemimpin yang baik pemimpin yang apa adanya.

Saya kira itu Pak Ketua dan saya kembalikan lagi waktunya. Wallahumuafiq Illa Atwami Toriq. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rekomendasi saya di mohon maaf Ketua. Rekomendasi saya Fraksi Partai Demokrat memang rapat ini sebaiknya dihentikan untuk di teruskan atau di dijadwal ulang. Tentu di dahului dengan satu hal yang paling pokok adalah klarifikasi soal klaim sepihak, penurunan BPIH.

Terima kasih. KETUA RAPAT

Baik. Masih? ………. :

Masih.

8

KETUA RAPAT :

Mohon dipersingkat Pak ya. ........ :

Terima kasih, Pimpinan. Bapak Menteri beserta jajarannya yang kami hormati,

Memang ada ganjalan selama ini kemitraan yang ada di Kementerian Agama dengan Komisi VIII tapi semuanya ini akan tidak ada selesainya manakala Menteri Agama tidak menjawab. Kemudian ada informasi dari Banggar bahwa batas akhir pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2016 itu pada tanggal 12 Juni 2015 dan itu wajib dibahas dengan menteri. Oleh karenanya mohon untuk berpikir lebih jauh kira-kira yang paling enak seperti apa supaya ini semuanya terangkum selesai apapun kemitraan kita adalah Kementerian Agama dan manakala ini bisa dijembatani dengan baik, kemudian teman-teman di Komisi VIII ini bisa menerima dari jawaban menteri maka barangkalii kalau toh ingin diskors, diskors saja mengingat waktunya yang memang sudah mendesak. Kemudian dilanjutkan lagi.

Terima kasih KETUA RAPAT

Baik. Cukup ya? masih ada yang lain? Cukup? Nah, sekarang kan ada beberapa usulan nih Pak Menteri tadi sudah cukup, masih lanjut? Tentang ini Pak prof ada yang lain? Silakan. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA)

Ya, saya dengar tadi batas akhir ya tanggal 12 Juni, sekarang tanggal 9. Jadi kalau bisa mana yang lebih bagus ditunda atau teruskan. Ya, kita harus memilih salah satu Jadi ada kaidah mengatakan "idza ta'arodho ...... mafsadata'in uhidza akhfahuma" Kalau ada 2 mudharat yang bertemu pilih mudharat yang paling ringan. Nah, pakai ..... ringan mudharatnya kalau ditunda ataupun paling tidak mudharatnya kalau diteruskan karena saya kira masing-masing punya mudharat ini. Kalau ditunda juga pasti batas apa ya ada batasnya soal anggara ini, Pak.

Jadi ya saya kira kita harus memilih apakah harus diteruskan atau ditunda. Dan kalau rekan-rekan mau lihat ditunda juga ada persoalan, diteruskan ada persoalan pilih yang paling ringan persoalannya. KETUA RAPAT :

Terima kasih Prof Hamka. Soal batas waktu tadi saya minta Ibu Ledia untuk menjelaskan sedikit. FPKS (HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si.,M.PSi.,T) : Bismillahirahmanirahim.

Terima kasih Pak Ketua. Saya ingin menyampaikan ada surat memang ditujukan kepada Pimpinan Komisi I sampai XI

dan Pimpinan BURT dari Pimpinan Badan Anggaran terkait tentang penyampaian rancangan jadwal

9

pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2016 dan RKP tahun 2016. Salah satu yang disebutkan oleh Pak Kyai Muna adalah berkaitan dengan Raker Komisi I sampai XI dengan mitra kerja yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 12 Juni 2015 tentang pembahasan RKAKL dengan RKP kementerian dan lembaga pada tahun 2016 yang disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Sedangkan kita tahu bahwa pembahasan ini sendiri seharusnya dilakukan setelah Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dan bersamaan dengan Raker Komisi VII dan XI dengan mitra kerjanya berkaitan dengan asumsi dasar. Kita juga akan memiliki pada rapat kerja pada 3 sampai 12 Juni ini di hasilnya apapun hasilnya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi dan kita masih punya waktu untuk membahas Raker Komisi I sampai Komisi XI dengan mitra kerjanya pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2015 dengan agenda menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi program kegiatan kementerian lembaga sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran. Jadwal ini memang ditetapkan oleh Badan Anggaran namun juga memberikan sebuah catatan bahwa jadwal acara dan materi pembahasan bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan pembahasan. Demikian saya sampaikan.

Terima kasih. KETUA RAPAT :

Baik. Jadi ada penjelasan ini tadi soal jadwal batas waktu itu mungkin masih ada sebetulnya waktu

yang cukup luas untuk membicarakan dengan Kementerian Agama . Dan sebetulnya kalau mau ekstrim kalau memakai gayanya Romo tadi itu ya sebetulnya kalau tidak bicara dengan Komisi VIII juga tidak apa-apa Menteri Agama dia akan tetap bisa berjalan sendiri pakai anggaran tahun lalu, kan tidak masalah sebetulnya. Jadi posisi DPR nya cuma begitu saja, mengecek-mengecek dan lain sebagainya.

Jadi Pak Menteri tadi sudah kita dengar saya kira apa yang disampaikan kawan-kawan ini adalah bagian yang sama dengan yang lain. Kalau Saya persilakan yang lain mungkin isinya sama itu sudah. Jadi karena itu mungkin saya tawarkan ada 2 tadi untuk untuk kawan-kawan Komisi VIII : pertama, ini diskors kemudian sudah pernah kan kita skors juga Kementerian Agama ya dulu tapi tidak ada perubahan juga ya kelihatannya kalau menurut saya.

Yang kedua, ditunda, dijadwalkan ulang sampai tuntutan Romo tadi, Gerindra ini saya kira keras ya. Jadi kalau tidak ada ini sampai mereka juga tidak mau ikut rapat, kami rugi Pak, karena tenaga kawan-kawan Gerindra ini juga sangat dibutuhkan di Komisi VIII ini dan ini 2 hal ini dulu. Jadi sudah dapat gambaran umumnya jadi ada 2 hal ini yang pertama kan untuk sekarang ini belum diteruskan pilihannya diskors atau ditunda.

Nah, saya minta pendapat kawan-kawan dulu mengerucut pada 2 hal ini saja, supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi Pak Menteri dan seluruh jajarannya sudah paham sebetulnya persoalan ini, persoalannya disitu Bagaimana? Putar? Putar fraksi oke. Kita minta Fraksi PDIP Silakan, Pak Prof Hamka? F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA)

Kalau saya usul diteruskan saja apapun kekurangan-kekurangannya, masih ada waktu memperbaikinya tanggal 24.

Terima kasih. KETUA RAPAT :

Golkar?

10

F-PG (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Sg., SH):

Jadi kalau sudah ketemu entah dengan Pimpinan atau dengan utusan formula ini ketemu kedepan, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan mitranya itu tetap berjalan dengan smooth, saya harap tetap minimal diskors kalau ditunda pun,

Oke. KETUA RAPAT :

Jadi kalau Ibu Maria, Golkar berarti skors atau tunda sama saja. Silakan Gerindra. F-P.GERINDRA (..........) :

Terima kasih, Ketua. Saya kira banyak persoalan yang sudah kita terima dengan sabar, tapi ini sudah

menyangkut persoalan yang sangat prinsip. Jadi kami tetap berpendapat sebelum ada klarifikasi ini rapat harus ditunda, Ketua. Ya, rapat ini harus ditunda. Terima kasih. KETUA RAPAT :

Demokrat F-PD (.........) :

Fraksi Demokrat itu meminta tadi. Jadi pernyataan soal kenaikan BPIH sepihak ini saya kira harus diklarifikasi ke publik dulu, baru kemudian rapat bisa diteruskan, itu kan artinya perlu waktu jadi ditunda. KETUA RAPAT :

Penurunan ya jadi bukan kenaikan. F-PD (........) :

Ya, mohon maaf. Penurunan. KETUA RAPAT :

Jadi berikutnya PAN. F-PAN (.........) :

Terima kasih.

11

Biar ada alasannya. Saya mencoba untuk melacak dari berbagai macam informasi tentang Kementerian Agama termasuk periode lalu sebelum Pak Menteri peristiwa seperti ini ternyata di Kementerian Agama itu sudah menjadi kelaziman. KETUA RAPAT :

Mohon dijelaskan peristiwa apa ini? F-PAN (.........) :

Peristiwa bagaimana memperbaiki kinerja. Saya akan mencoba untuk melacak dari teman-teman Komisi VIII yang dulu-dulu.

Kemudian yang kedua, kita sesungguhnya cukup Kaget ketika kita kemarin melakukan evaluasi dengan BPK, dengan Irjen. Kita tentu terima kasih karena opininya adalah wajar tanpa pengecualian meskipun kita juga protes mengapa Kemenag dapat WTP karena ternyatakan banyak temuan yang disampaikan kepada kita. Juga beberapa temuan internal ada beberapa bantuan sosial yang tidak ada proposalnya. Padahal kemarin kita baru mendapatkan penjelasan dari Dirjen-dirjen bagaimana sesungguhnya mekanisme semua itu, mekanismenya, prosedurnya, dan lain-lain kemarin sudah dijelaskan ternyata ada banyak bantuan sosial di pondok pesantren dan segala macam di MI tsanawiyah, aliyah, saya tidak bawa dokumennya tanpa ada proposalnya dan kemarin kan di ungkapkan secara terus terang. Berarti ini kan saya bilang betul-betul amat sangat menyedihkan.

Kemudian yang berikutnya baik pada Pak Menteri, kepada Dirjen-dirjen, saya ini kan paling kalau ketemu kan selalu ingin mendapatkan data karena mohon maaf ketika kita mau bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki tentu berangkatnya seluruhnya adalah dari data mudah-mudahan pertemuan berikutnya itu sudah jelas data itu. Data segala macam, banyak yang sudah saya sampaikan dan tentu saya tidak akan menyampaikan lagi bahkan kalau perlu saya membayangkan bahwa Depag yang kita harapkan kedepan betul-betul lebih baik dan sesuai dengan yang saya baca hampir selesai ini komitmennya sesungguhnya kedepan cukup lumayan. Kalau sekarang ini punya buku yang tertulis tentang grand design tentang cetak biru atau apa saja namanya yang ada di Kemenag tentu kita lebih senang kalau itu sehingga arah ke depan itu tentunya menjadi terarah dan menjadi lebih baik. Saya membaca sepintas termasuk saya membaca sepintas tentang berbagai target-target asumsi-asumsi kemudian penyelesaian KUA dan lain-lain. Ini meskipun penyelesaian bagaimana penyelesaian KUA lebih baik ini saya lihat tidak sesuai dengan rekom yang kita sampaikan kemarin, kita menyampaikan rekom harapannya maksimal tahun 2018 untuk seluruh KUA itu sudah memiliki kantor dan lain-lain. Ini saya lihat belum tercermin disitu.

Kemudian terus terang memang saya agak lama soal sakitnya disini soal pernyataan Pak Menteri soal haji itu dan itu kan pernyataan di media sosial itu banyak sangat luar biasa. Saya kira sudah beredar lebih dari 1 bulan yang lalu dan kayaknya ini hanya diklaim oleh Kementerian Agama. Sesungguhnya akan lebih adil kalau apa sih sesungguhnya kalau yang menyampaikan ini berkat kerja keras kita semua antara legislatif eksekutif dan lain-lain, itu kira-kira kan lebih melegakan kita semua. Menurut saya ini ditunda tetapi ditunda itu harus ada isinya Isinya yang pertama bahwa pernyaatan tentang haji bahwa itu klaim dari Pak Jokowi dan lain-lain itu harus dicabut. Jangan hanya sekedar ditunda.

Yang kedua, tentang berbagai macam data yang kita minta itu hendaknya disampaikan kepada kita. Kita berniat untuk ingin bersama sama menjadi lebih baik bukan yang lain-lain, komitmen kita hanya itu. Tidak ada artinya mau ditunda seminggu, mau ditunda 2 minggu, mau ditunda 1 bulan tapi kalau komitmen itu tidak ada. Jadi ditunda itu isinya apa? menurut saya harus jelas Ini kesimpulannya menurut saya ditunda saja bukan diskors.

Terima kasih.

12

KETUA RAPAT

Baik. Berikutnya PKB. PKB dulu saya tahu urutannya, Pak. F-PKB (.........) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih. Pimpinan Bapak Menteri Agama serta jajarannya,

Pada intinya PKB ingin meneruskan perjuangan Komisi VIII di masa yang lalu, yang mana Komisi VIII banyak sekali mengeluh tentang program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak akomodatif terhadap usulan-usulan dari anggota dewan. Sekian. Untuk masalah ditunda dan tidaknya, saya memilih seperti itu, apabila ada komitmen tentang memperbaiki kinerjanya komentatif terhadap Anggota Komisi VIII, saya kira bisa di teruskan.

Sekian. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT :

Baik, Pak Kyai. Berikutnya PPP. Belum Pak, sorry Pak PKS dulu Pak. PKS dulu. Silakan. Ini soal nomor urut ini penting, F-PKS (DRS. H. MOHAMMAD IQBAL, ROMZI) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI hormati yang kami hormati, Bapak Menteri Agama beserta jajarannya yang kami hormati,

Suasana hari ini persis seperti pantun yang pernah saya sampaikan. "Khasiat jamu dicampur madu, mata pedas berat tertawa hasrat bertemu melepas rindu, ternyata kandas ditelan kecewa". Jadi supaya kekecewaannya jangan berlarut-larut maka kita perlu suasana untuk

menghilangkan kekecewaan itu karena itu juga ini menjadi bahan evaluasi.

13

Barangkali ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara baik karena itu kita berkali-kali sebagai Ketua bilang

"Apa cantiknya seorang darah kalau tak berhias bunga melati apa menariknya kita bermitra kalau tidak mau saling mengerti". Jadi perlu pemahaman ini, mengerti hati kita-kita ini kan begitu Pak Ketua. Kayaknya ini perlu,

miskomunikasi dan mis-understanding kira-kira begitu. Nah, untuk itulah masalah mau dilanjutkan atau ditunda semuanya punya alasan Seperti pantun berikut ini :

"Ilmu yang berfaedah hasil belajar menjadi sahabat dan kawan yang tangguh kalau cepat ada yang dikejar bila lambat ada yang ditunggu". Kita menundanya ada ga yang ditunggu? ternyata ada data yang diminta oleh Pak Kus ini

belum datang juga seperti program yang kita mintakan apa belum ada juga. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan masa iddah ini kira-kira, ya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk rekonsiliasi karena itu PKS dalam hal ini sepakat untuk ditunda.

Terima kasih, Ketua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT :

Kalau pantunnya dari awal kelihatannya lanjut ya ternyata ujungnya tunda. Baik. Berikutnya PPP. F-PPP (H. ACHMAD FAUZAN HARUN, SH., M.Kom,I): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Yang kami hormati Pimpinan, Para Anggota Komisi VIII, Pak Menteri beserta jajarannya,

Nama saya Achmad Fauzan Harun, dari Dapil DKI I Jakarta Timur, dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 512. Ini kami sudah bersepakat nih 3 ini, ada Pak Mustaqim, ada Pak Muslich.

Kesimpulannya begini, hadist nabi menyatakan bahwa seseorang kalau sedang marah dan dalam kondisi berdiri maka duduk lah, Jadi kalau kita sedang berjalan, ini kan berjalan nih di rapat ini daripada diteruskan tambah marah, mendingan kita berhenti. Itu ada alasannya karena kasihan Kementerian Agama, saya jadi sasaran karena mantan Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah PHB, apa itu PHP. Waktu Samsu Niang menyampaikan ke saya, Kementerian Agama adalah pemberi harapan palsu sampai sekarang data juga belum diberikan, sampai sekarang belum jelas, Dapil kita diberikan apa dia sesuai program lah.

Nah, oleh karena itu saya menyatakan bertiga ini Pak Ketua, Pak Kyai Muslich, Pak Mustaqim sepakat ditunda dulu sebelum ada pendinginan.

Terima kasih.

14

Wallahuafiq Illa Atwami Toriq. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . KETUA RAPAT :

Ada 2 hal ini, ada landasan teologisnya pakai hadist nabi segala macam walaupun agak jauh sedikit tapi dibelokkan supaya masuk kan gitu. Bagus juga saya kira. Cuma PPP ini baru hari ini sepakat ini. Biasanya Tupoksi yang satu beda ini. Ini hari ini saya buktikan kalau ini ternyata bisa sepakat ini dan anehnya itu sepakat dengan ini coba. Baik.

Berikutnya Nasdem. Nasdem, silakan. F-P.NASDEM (.........) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh . Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII, Bapak Menteri Agama dan segenap jajaran,

Awal saya memberi statement ke Pak Menteri ini karena satu korps. Ada kejelasan dan ketegasan sehingga Pak Menteri Agama ini menjadi simbol menjadi panglima di Kementerian Agama ini tidak ada matahari yang lain Jabatan politik satu-satunya, tidak ada yang lain, semuanya karir sehingga tidak ada matahari kembar, sehingga jelas dan tegas karena saya sayang dan cinta kepada Kementerian Agama ini. Sebagaimana yang sering saya sampaikan ada lobang saya tutup pernyataan dari teman-teman ini ada matahari kembar. Bagaimana inspektur itu menjadi pengawasan internal dan inipun bisa lebih garang mengawasi Kementerian Agama dari yang kecil dan yang besar, bisa sekali lagi lebih galak dari inspektur tapi tahu pada posisi. Sekali lagi tahu dan faham kepada tupoksi selaku legislasi. Kemitraan yang di inginkan oleh fraksi Nasdem ini kemitraan yang betul-betul memahami tupoksi. Saya cukup lantang jangan beri duit Komisi VIII saya gak butuh duit. Kunjungan pun begitu juga, jangan beri apa-apa, hargai dong,hargai keberadaan kita itu dihargai. Kementerian yang lain menghargai kalau butuh, kalau tidak butuh ya tidak usah.

Sekali lagi tegas Fraksi Partai Nasdem pahami sekali lagi agar supaya kita saling menghargai, tidak butuh duit, butuh butuh program yang jelas sepanjang itu tidak melanggar kepada ketentuan aturan perundang-undangan Kita ingin dihadiri juga oleh rakyat karena kita di pilih oleh rakyat, datang kunker spesifik kita tidak membawa apa-apa. Kementerian yang lain memberi suatu programnya dibawah oleh Anggota DPR ini.

Pak Samsu Niang itu menginginkan Ketua MUI ini beliau ini di Dapilnya diberi program. Kalau tidak butuh lagi kepada Komisi VIII, Fraksi Nasdem sekali lagi silakan tidak usah hadir tidak usah Rapat-rapat Dengar Pendapat langsung saja jalan pakai tahun anggaran yang akan datang karena problem di Kementerian Agama ini kalau kita sekali lagi mengawasi dan memberikan pernyataan, mungkin 3 menit tidak cukup satu skorsing dulu. Mau dilanjutkan atau diteruskan tergantung keinginan Pak Menteri ini, seorang menteri. Semua ini ingin Pak Menteri ini berhasil dan sukses menjadi Menteri Agama. Tidak ada yang niatannya jahat apalagi Fraksi Nasdem kan fraksi Pemerintah namun kritis tatkala tidak benar.

Sekian. Terima kasih. Silakan diskors sejenak. Setelah itu kalau tidak ketemu, kalau ini semuanya tetap pada

kepongahannya dihentikan. Muwafiq Illa Atwami Toriq. Assalamu'alailkum Warahmatullahi Wabarakatuh.

15

KETUA RAPAT :

Baik. Yang terakhir, Hanura. F-P.HANURA (..........) : Bismillahirahmanirahim. Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, dan Yang saya hormati Bapak Menteri Agama dan beserta jajarannya,

Kami dari Fraksi Partai Hanura sepakat bersama teman-teman fraksi lain untuk menunda acara rapat ini karena memang seperti kata Pak Kus tadi bahwa saya ini juga ikut dalam Panja BPIH kemarin. Itu salah satu contoh bahwa Dirjen dan Direktur Pak Menteri sangat menyakitkan kita. Jadi data-data yang kita minta sampai detik ini pun walaupun sudah diputuskan itu tidak ada kita dikasih data. Jadi sebenarnya ada apa? Kok kenapa kita ini bermitra, kita hanya sekedar minta data, kita tidak minta apa-apa.

Jadi yang sampai teman-teman yang sampai Pak Romo, di Kopo, segala macam itu sampai kita-kita ini ada yang mengeluarkan kata-kata bahwa Bu Direktur itu sudah bukan manusia lagi sudah binatang. Karena kenapa? Karena kita minta data itu dari kita sebelum berangkat sampai kita ke Mekah sampai kita datang lagi di Indonesia, tidak ada data sampai detik ini. Itu salah satu contoh. Belum lagi di Kementerian eh belum lagi di Dirjen Pendis dan lain-lain.

Jadi kalau menurut saya kalau memang ini akan diteruskan saya rasa tidak akan ada titik temunya dan kita akan berantem dan berantem dan akan tidak baik dilihat publik Jadi saya mohon kepada Menteri Agama untuk bisa bekerjasama dengan Komisi VIII. Kalau tidak bisa bekerjasama maka ini akan berlanjut sampai seterusnya maka ini akan berlanjut dan saya pun walaupun memang seperti kata ini kita dari Hanura ini dari fraksi pendukung Pemerintah tetapi kami diperintah oleh Pak Wiranto apabila itu memang tidak benar maka kami akan kritis. Jadi saya mohon jangan sampai seterusnya seperti ini. Kalau terus seperti ini akan sangat bahaya. Hanya itu, Pak Pimpinan. Wallahu muafiq wa ahadi illa tsabi rosat. Wassalamu'alailkum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT :

Baik. Kalau Illa tsabirosat itu nahdlatul wathan itu.

Baik. Saudara-saudara yang saya hormati, Anggota Komisi VIII, dan Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,

Tadi sudah kita dengar aspirasi dari masing-masing fraksi, saya kira sudah sangat representatif. Pak Menteri sebetulnya kelemahan kami di Komisi VIII ini, kami tidak punya anggaran untuk Biro Humas gitu-gitu ya untuk masuk media ya ga bahwa atau wartawan pas kunker itu ga punya duit, kami. Anggota DPR ini mau dinaikkan untuk beli anggaran apa namanya DP mobil saja diprotes, akhirnya diubah sampai Perpres itu. DPR tidak pernah ribut ya, diam saja yang mau naikkan siapa,

16

yang mau keluarkan Perpresnya siapa, kita diam saja, tidak pernah padahal itu sebenarnya menyangkut hak-hak juga. Anggota DPR di kabupaten provinsi saja ada mobil dinasnya. DPR RI tidak punya, kita tidak ada masalah berarti persoalannya bukan persoalan apakah kawan-kawan ini diberi sesuatu apa. Dan saya mau mencatatkan itu juga kawan-kawan ada yang mengusulkan tadi tidak dapat apa-apa...... Pak. Kita terpilih di sini tidak ada kerjasama dengan Kementerian Agama. Mohon dulu saya, Pak nyaleg itu tidak ada kerjasama dengan Kementerian Agama saya dan ternyata tidak juga mengurangi apa namanya ketentuan Tuhan untuk kita duduk di sini. Jadi sebetulnya ini persoalan yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri memang ada beberapa hal sayai kira yang menjadi catatan kritis yang selalu meresahkan selama ini setelah penetapan BPIH ini. Jadi setiap kita ketemu itu selalu bicara soal ini, jadi ga enak jadi ghibah di Komisi VIII ini. Jadi kalau sudah berada pada ghibah ini mohon yang di atas itu kalau tidak bisa tertib, ga usah ini kami lagi serius. Mohon sedangkan anggota saja tidak ada tertawa hari ini.

Nah, jadi Pak Menteri, ini persoalan yang sangat serius yang saya kira mungkin menurut Pak Menteri itu biasa saja dan ini yang kedua kali saya ingat begitu mau diturunkan, belum lagi kita tetapkan tapi angkanya sudah kelihatan tapi Pak Menteri sudah ngomong begitu Pemerintah , Pemerintah Jokowi yang menurunkan BPIH, saya ingat betul, saya bolak-balik mengklarifikasi itu. Belum itu dan kedua setelah diturunkan pas mau keluar Perpres bersama-sama denganPpresiden Jokowi menyampaikan itu. Dan tidak mungkin misalnya itu tidak sengaja, pasti disengaja, kenapa? Kami tahu persis kan apalagi Pak Menteri sebetulnya kan politisi senior yang menjadi panutan kita semua di sini, Pak. Kita betul, saya jujur saja format dan saya perlu sampaikan kepada semua teman-teman Komisi VIII salah satu menteri yang kalau ditanya kepada saya untuk dipertahankan oleh Jokowi adalah Menteri Agama. Jujur ini dari hati saya Pak. Tetapi untuk apa misalnya kita ribut di luar sana itu, yang penting kerjaannya tapi setelah kita bertemu beberapa kali banyak sekali menurut saya yang memang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.

Jadi, Pak Menteri, saya mohon turun tangan langsung ke dirjen-dirjennya Pak tidak bisa Bapak percaya langsung delegasi authority begitu saja buktinya banyak yang tidak terjalankan, Pak. Jadi selama ini saya yakin Pak Menteri sudah biasa memimpin organisasi dan sudah terbiasa memberikan otoritas kepada bawahnya. Tapi kalau hari ini terbukti tidak bisa, pak. Mohon ini diperbaiki. Jadi haru betul-betul ditanyain satu-satu apakah ini sudah dikerjakakan atau tidak. Ini dari saya pribadi, Pak jadi bukan pendapat dari fraksi-fraksi. Saya netral dalam urusan ini.

Saya hanya ingin me-resume dari hasil pendapat-pendapat tadi Dari catatan yang ada di meja pimpinan yang menginginkan rapat ini dilanjutkan 1 fraksi, yang menginginkan lanjut dengan syarat 1 fraksi. Syaratnya tadi ada komitmen dan penjelasan yang bisa diterima. Kemudian ada yang minta 2 fraksi diskors dan yang ingin ditunda ada 6 fraksi. Berarti kelihatannya ini memang yang lebih besar untuk di ditunda. Ini ga perlu pungutan suara tetapi alangkah tidak adilnya menurut saya kalau Pak Menteri dikasih kesempatan berbicara.

Jadi saya kira setuju ya kita kasih kesempatan berbicara untuk minimal tadi menjawab beberapa yang disampaikan Sebelum kita lanjutkan nanti, bagaimana pembicaraannya Pak Menteri, saya beri kesempatan dulu untuk Silakan Pak. MENTERI AGAMA RI : Assalamu'alaikum Warahmatulah Wabarakaatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi VIII, Ibu Wakil Ketua, dan Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati,

17

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Tentu menanggapi berbagai pandangan tadi yang telah dikemukakan tidak saja oleh Pimpinan, oleh Ibu Wakil Ketua tapi juga hampir seluruh Anggota Komisi VIII yang terhormat yang telah menyampaikan pandangannya.

Kami membagi kedalam 2 hal : pertama adalah permintaan klarifikasi terhadap 3 hal. Jadi di bagian pertama yang terkait dengan permintaan atau permohonan klarifikasi itu, pertama menyangkut yang banyak disuarakan adalah klaim sepihak katakanlah begitu, istilahnya Pak Fikri ini eksistensi dan eliminasi begitu ya terkait dengan penurunan BPIH. Yang kedua adalah terkait dengan statement saya menyangkut ini, Pak Muhammad Syafi'i sudah tidak ada ya, menyangkut warung buka di bulan puasa begitu, oh lagi shalat, dan yang ketiga yang terkait dengan informasi ketersebaran program-program terkait dengan data informasi menyangkut hal itu. Jadi ini ada permintaan klarifikasi tentang itu.

Bagian yang kedua adalah menyangkut Raker kita khusus mengenai agenda evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2015 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN pada Kementerian Agama di tahun 2016. Pilihannya pun juga 3 : apakah akan terus dilanjutkan setelah adanya klarifikasi terkait dengan 3 hal tadi, atau diskors setelah ada pertemuan skorsing atau ditunda, dicarikan waktu.

Nah, oleh karenanya yang pertama bagian pertama saya ingin memberikan klarifikasi pertama menyangkut isu penurunan BPIH. Pertama tentu saya memohon maaf yang sebesar besarnya Kepada Komisi VIII secara institusional juga secara katakanlah perorangan kepada para Pimpinan, kepada seluruh Anggota Komisi VIII kalau kemudian dinilai atau dirasakan pernyataan-pernyataan saya yang dikutip atau yang di expose oleh media massa baik cetak maupun elektronik itu lalu kemudian menimbulkan sesuatu yang tadi banyak ungkapan-ungkapan yang intinya merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Tentu saya wajib menyampaikan permohonan maaf itu karena kemudian itu menimbulkan rasa atau perasaan yang tidak nyaman atau bahkan mungkin kekecewaan atau bahkan lebih jauh kegeraman dan kemarahan karena sesungguhnya sama sekali tidak ada niatan untuk semua itu, apalagi untuk mempertentangkan antara eksistensi dan eliminasi atau yang lainnya karena seingat saya mungkin rekamannya masih jelas, saya sangat terekam dalam memori saya ketika Saudara Ketua memimpin pengesahan BPIH untuk tahun 2015 itu sambil terisak begitu bahwa sesungguhnya itu adalah hasil perjuangan Komisi VIII bersama Pemerintah karena memang BPIH menurut undang-undang tidak bisa disahkan tanapa persetujuan Komisi VIII DPR RI dalam hal ini yang membidangi agama. Jadi dan itu konstitusional seperti itu dan karenanya sejak awal kami berpandangan bahwa BPIH itu adalah hasil kesepakatan bersama dan tentu prosesnya bagi yang mengikuti karena saya juga terus lakukan updating itu memang luar biasa perjuangan keinginan atau komitmennya yang sangat tinggi pada Panja BPIH ketika itu untuk berkali-kali dalam rapat yang terus berulang-ulang untuk pada akhirnya kita berhasil menurunkan karena biaya sebesar US$ 502 dibanding rata-rata BPIH tahun lalu. Dan seingat saya, saya selalu menyampaikan seperti ini bahwa ini adalah hasil keputusan yang ditetapkan oleh BPIH. Dan saya memang tidak bisa mengelak ketika kemudian banyak media melakukan door stop, meminta saya untuk memberikan statement dan itu lah tapi juga saya tentu tidak pada tempatnya kalau harus menyalahkan media karena mungkin salah kutip atau hanya meng-quote atau mengangkat berita lalu kemudian lebih menonjolkan Pemerintah dan lain sebagainya.

Jadi sekali lagi tentu saya tidak dalam posisi untuk apalagi menyalahkan media tapi yang jelas tidak ada niatan sedikit pun pada diri kami untuk meninggalkan atau tidak mengikutsertakan bahkan prosesnya kami yakin betul itu adalah proses yang luar biasa yang dilakukan oleh Panja BPIH tahun ini.

Jadi terkait dengan hal ini maka ini tentu media saya berharap ini Raker terbuka dan ketika penetapan BPIH pun juga itu dilakukan dalam Raker yang terbuka, saya pikir media sebenarnya kalau dia objektif dan kemudian mengerti mekanisme bagaimana BPIH itu dibahas dan disetujui, sebenarnya paham untuk bagaimana bahwa kontribusi DPR RI dalam hal ini Komisi VIII adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikkan atau dihilangkan, dinegasikan begitu saja. Jadi menurut hemat

18

saya, Pak Ketua, clear posisi saya apalagi saya memahami betul mekanisme di DPR karena saya pernah berpengalaman di bahkan di Komisi VIII ini, begitu. Jadi tapi kalau lah kemudian faktanya atau setidak-tidaknya itu menimbulkan persoalan tentu selaku manusia yang tidak sempurna mungkin juga ada saatnya saya slip of tongue atau saya hanya kemudian melontarkan statement yang hanya lebih menguntungkan apa menyatakan ini adalah karena katakanlah jasa atau andil Pemerintah.

Sekali lagi saya menyatakan permohonan maaf itu kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII. Itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan statement atau warung. Ini apakah perlu saya menyampaikan ini? karena yang meminta tidak ada di ruangan ini, Pak Ketua atau. KETUA RAPAT :

Begini, Pak Menteri. Itu sebetulnya saya kira juga termasuk bagian dari pertanyaan beberapa kawan yang lain dan saya juga termasuk yang mempertanyakan tapi karena sudah ditanyakan, saya tidak tanyakan. Saya mungkin mohon diberi penjelasan, betul tidak? Betul ya.

Silakan, Pak. MENTERI AGAMA RI :

Baik. Jadi terkait dengan adanya ini menurut hemat saya kesalahpahaman, bisa karena

kesalahpahaman, bisa juga karena ada motif-motif tertentu, saya tidak tahu. Tapi faktanya bermula pada tweet.

Jadi saya aktif di sosial media tweeter. Saya memiliki akun sendiri dan biasanya saya menyampaikan pandangan-pandangan saya ketika berinteraksi dengan sejumlah follower atau mereka-mereka yang aktif di sosial media di tweeter. Ketika itu ada pandangan yang juga di-mentioned kepada saya bahwa sebaliknya di bulan puasa itu warung-warung sebaiknya atau seharusnya itu ditutup saja selama bulan puasa. Lalu kemudian meminta pandangan saya karena me-mentioned itu ke akun saya. Lalu kemudian saya menyatakan bahwa ini resminya kalimat saya bunyinya seperti ini : “ warung-warung tak perlu dipaksa tutup kita, kita di sini adalah umat muslim yang mayoritas di negara tercinta ini harus hormati juga hak mereka yang tak berkewajiban dan yang tak sedang berpuasa”. Itu kalimat resmi saya. Sekali lagi kita maksudnya umat muslim Indonesia harus hormati juga, ada kata juga disitu, hak mereka. Jadi yang dihormati itu adalah hak mereka yang tak berkewajiban dan yang tak sedang berpuasa. Tapi kemudian itu kemudian di, saya tidak tahu apakah di pelintir atau kesalahpahaman karena biasanya karakter dari tweeter itu hanya 140 karakter, hanya 140 huruf sehingga biasanya bagi yang ingin mengomentari atau apa terpaksa untuk supaya tidak melebihi 140 huruf lalu kemudian disingkat-singkat atau ada kata-kata atau kalimat, anak kalimat yang dihilangkan.

Tapi kemudian akhirnya tiba-tiba tweet itu diubah menjadi Menag titik dua kita harus hormati yang tak puasa. Iini kan sudah jauh sekali. Kita harus hormati yang tak puasa padahal itu statement saya tidak pernah mengatakan statement seperti itu. Jadi yang harus dihormati pertama karena pertama ada kata juga itu juga artinya selain tentu kita harus menghormati yang berpuasa juga kita harus menghormati hak mereka. Jadi yang dihormati adalah hak mereka yang sedang tidak berpuasa, atau yang karena keyakinannya dia tidak berkewajiban puasa. Itu ada 2 kelompok disitu yang saya tunjuk pertama adalah non muslim yang memang tidak berkewajiban untuk puasa dan yang kedua adalah umat muslim sendiri yang karena kondisinya mungkin sedang menjadi musafir atau sedang sakit mungkin atau perempuan yang haid, yang sedang hamil, yang sedang menyusui yang tidak berkewajiban puasa itu juga kita hormati haknya untuk bisa mendapatkan, mengakses makanan dan minuman. Dan saya kemudian dalam penjelasan saya, saya katakan bahwa umat muslim sebaiknya

19

tidak memaksa menutup mata pencaharian orang yang membuka warung itu hanya karena semata-mata demi menghormati orang yang sedang berpuasa.

Jadi sebenarnya saya sedang berbicara toleransi. Saya sedang berbicara himbauan kepada sesama saudara saya yang muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini untuk selain menghormati yang sedang puasa juga, ada kata juga di situ untuk juga menghormati hak mereka yang tidak berkewajiban puasa dan tidak sedang berpuasa. Nah, tapi karena sosial media orang banyak fahamnya berbeda beda, tentu saya bisa memaklumi kesalahpahaman itu bisa mudah timbul. Apalagi saya bagaimanapun juga adalah politisi banyak yang juga ingin mungkin mencari titik-titik kesalahan saya, lalu kemudian kemudian kalimat saya diubah sedemikian rupa sehingga kemudian menimbulkan pemahaman, tafsiran yang sama sekali berbeda dari maksud yang saya kehendaki. Jadi itu klarifikasi saya terkait dengan isu yang kedua.

Yang ketiga, Saudara Ketua dan para Anggota Komisi VIII yang hormati adalah terkait dengan data base tentang sejumlah sebaran program-program yang ada di Kementerian Agama yang itu dikehendaki, diminta diinginkan oleh anggota. Jadi terus terang ini saya selaku menteri baru tahu ini informasinya itu. Jadi memang mengetahui ada sejumlah RDP beberapa waktu yang lalu tapi saya tidak mendapatkan informasi detail tentang permintaan-permintaan tadi itu bahkan yang terkait dengan apa BPIH yang terkait dengan. Jadi tentu ini semangatnya adalah kita perbaiki. Bagi kami saya pribadi dan tentu saya berharap teman-teman di Kementerian Agama juga memiliki pandangan bahwa informasi itu harus terbuka, jangankan Anggota Komisi VIII, Anggota DPR, publik saja wajib, itu undang-undang, itu harus diberikan ketika publik meminta informasi keterbukaan publik itu ada undang-undangnya. Jadi apalagi terhadap Komisi VIII tentu ini harus menjadi prioritas utama sejauh memang kami memiliki informasi itu. Nah, saya tidak tahu ini apakah belum atau tidak diberikannya informasi-informasi yang diminta itu karena problemnya ketiadaan data yang diminta atau karena ada alasan-alasan lain saya tidak tahu tapi menurut hemat saya kedepan, kita harus perbaiki ini karena saya menggarisbawahi tadi karena apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi Aminuddin juga Pak Hamka tadi, prinsipnya adalah sejauh itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan sesungguhnya untuk informasi itu tidak diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Nah, yang ketiga Saudara Ketua, itu isu yang ketiga. Bagian yang ke-2 adalah menyangkut Rapat Kerja ini. Saya tentu menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak siapa tadi itu ya Pak Choirul Muna itu ya tentang tanggal, Saya tidak tahu itu mekanisme internal di DPR disini kaitannya dengan Banggar dan seterusnya mekanismenya tetapi saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Hamka "idza ta'arodo mafsadatani itu jadi kalau ada 2 hal yang sama-sama berpotensi mendatangkan kemafsadatan, kemudharatan maka kita di tuntut untuk memilih yang paling ringan di antara 2 hal tersebut.

Oleh karenanya, tentu kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi VIII mana yang paling bijak, saya pun bisa sangat memahami ketika suasana tidak nyaman, penuh emosi yang tidak nyaman memang sebaiknya tidak diteruskan saya amat sangat bisa memaklumi itu. Bagi kami, kami menyerahkan sepenuhnya putusan ini. Hanya catatan kami agar mohon bisa diperhatikan betul jangan sampai melampaui death line dari mekanisme pembahasan ini karena bagaimana pun juga jangan sampai karena persoalan-persoalan ketidaknyamanan atau mis komunikasi atau hal-hal yang sifatnya kurang baik dalam menjaga dan memelihara kemitraan ini lalu kemudian menyebabkan rakyat yang lebih besar di luar itu kemudian menjadi korban atas kelemahan dari hubungan komunikasi ini.

Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Menteri.

20

Jadi sudah kita dengar semua, sebentar Romo tadi Romo shalat. Jadi soal BPIH tadi dijelaskan Pak Menteri tidak ada maksud untuk meninggalkan atau kalau katanya Pak Fikri itu tadi apa? Eksistensi dan eliminasi, sebetulnya bukan eksistensi. Superiority dan Eliminasi saja kalau eksistensi kan ga usah ada kita juga tetap eksisten. Eksistensinya ada, ini kata filsafat eksistensi ini. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum):

itu bisa dicek di Youtube. KETUA RAPAT :

Soal apa? F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum):

Soal pernyataan gampang, tidak susah. KETUA RAPAT :

Oh, ya. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI’I, SH., M.Hum):

Ya dan tidak ada pernyataan menghargai DPR sedikit pun. Bisa di cek di Youtube itu. KETUA RAPAT :

Baik. Sekarang tadi sudah kita jelas kan, ada 3 pokok tadi yang dijelaskan oleh Pak Menteri, soal

BPIH tadi begitu kemudian soal ibadah puasa tadi itu mungkin dijelaskan ada tweeter yang ditafsirkan banyak orang kemudian jadi judul berita. Kemudian yang ke-3 ini soal ternyata Pak Menteri tidak tahu bahwa Dirjen-dirjennya tidak memberi data persebaran itu. Ini kan unik juga gitu. Ya, menarik ini. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH.,M.Hum)

Jadi Ketua, KETUA RAPAT :

Sebentar, Pak. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH.,M.Hum)

Interupsi Ketua. KETUA RAPAT :

Jadi sebentar supaya ini jelas semua. Jadi persoalannya jangan kemana-mana yang 3 hal itu ya. Kan persoalannya 3 hal itu, tadi sudah di jelaskan oleh Pak Menteri. Jadi ternyata Dirjen-dirjen tidak memberi laporan kepada menteri bahwa DPR meminta dan itu putusan rapatnya ada, bisa di cek

21

itu. Putusan rapatnya kita tidak mau rapat kalau tidak ada ini, tidak ada ini, kan jelas itu maka wajar kalau dipersoalkan pada hari ini. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kalau perlu tidak usah dikasih apa-apa deh Komisi VIII, saya yang tanggung jawab ga usah dikasih apa-apa. Kita ga minta apa-apa. Saya InsyaAllah masih bisa kunjungan ke dapil saya tanpa ada Kementerian Agama tapi saya akan check Pak betul ga Kementerian Agama bekerja sesuai dengan yang memang ini juga tugas saya, mengawas. Jadi tidak apa-apa, tidak ada urusan dengan itu persoalannya lain sekali. Jadi seolah-olah Komisi VIII kok merasa kurang ini, kurang ini Pak. Mohon maaf sama sekali tidak. Jadi Pak Samsu Niang ga usah ..... Jadi itu.

Silakan Romo kalau mau menambahkan. F-P.GERINDRA (H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH.,M.Hum) :

Terima kasih. Saya kira ini harus segera ditunda. Pernyataan Menteri Agama bahwa jangan merugikan kepentingan yang lebih besar,

kepentingan rakyat saya kira ketidakmampuan DPR melakukan pengawasan terhadap besaran dan sebaran program Kementerian Agama ni pasti berpotensi besar merugikan rakyat. Saya sudah paparkan antara lain kemudian kita tidak bisa konfirmasi kenapa guru-guru yang sertifikasi kemudian tidak dapat tunjangan yang mendapat imppasing tidak dapat sama sekali.

Fakta peristiwa yang kita alami di Maluku Utara kemudian di masyarakat mayoritas Kristen tapi kemudian mendapat anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat Kristen yang ada disana. Kenapa ini bisa terjadi dan kita tidak tahu? Karena tidak ada data. Jadi jangan dibilang kalau ini persoalan ketidaknyamanan, jangan merugikan kepentingan yang lebih besar. Ini justru untuk mengamankan kepentingan rakyat yang lebih besar sebelum ada komitmen dan dibuktikan penyerahan data itu , ini harus ditunda. Kalau tidak, ini pasti berlanjut. Ini pasti berlanjut. Kemudian tidak ada niat sedikitpun untuk meninggalkan DPR. Saya kira seorang Menteri masa' tidak tahu bahwa pembahasan itu harus melalui DPR, tapi kalau dalam berkali-kali pernyataan kemudian tidak disebutkan kerjasama dengan DPR apa artinya? karena tidak tahu? Kok jadi menteri gitu loh, kalau ga tahu prosedur ini. Kemudian data itu, dirjen tidak memberitahuku kita bahwa kita minta data. Saya masih ingat itu dalam rapat yang kita minta data itu, Menteri hadir saya bilang tidak hadir, Menteri hadir dalam rapat itu, kita minta data. Lalu pernyataan hari ini, ini kan sesuatu yang saya kira tidak proporsional , ya.

Kemudian tentang pernyataan menghormati orang tidak puasa, saya sepakat. Sebentar lagi "hai orang shalat hormati yang tidak shalat" " hai orang yang bayar zakat, hormati orang tidak bayar zakar, dan seterusnya dan seterusnya, ini berbahaya. Soal yang ketiga ini ada penjelasan khusus dengan ..... Tapi kalau yang data, harus dibuktikan dengan penyerahan. Dan soal pernyataan ini di media harus ada pernyataan yang mengklarifikasi itu baru rapat ini bisa dilanjutkan. Perkara ada kekhawatiran saya kira kita sangat khawatir dengan perilaku seperti ini, rakyat akan semakin dirugikan karena itu, mayoritas juga tadi meminta untuk ditunda, saya kira kita segera menunda rapat ini.

Terima kasih, Ketua. KETUA RAPAT :

Baik. Ini masih perlu tanggapan lagi tidak? ......... : Tidak, bukan tanggapan, tambahan.

22

KETUA RAPAT :

ya satu lagi ya. .......... :

Ya, tadi ada tanggapan dari Pak Menteri bahwa yang berkaitan dengan permintaan itu, beliau tidak tahu. Jadi menurut saya begini saya ganti meminta kepada Pimpinan seluruh dokumen rapat kesimpulan yang berkaitan dengan itu, kita berharap dikirim kepada Kementerian Agama. Seluruh resume-resume itu, kan kita punya resume-resume itu sehingga disitu nanti tahu mana yang sesungguhnya kita minta terhadap itu semua.

Terima kasih. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA) :

Sedikit Pak Ketua. KETUA RAPAT :

Silakan, Pak. F-PDIP (PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA) :

Ibaratnya ini suami-istri, apakah ini memang mau bongkar-bongkar rahasia semua lalu cerai sekaligus, itu ga ada masalah juga atau masih ada jalannya rujuk-rujukkan Kalau ada jalan rujuk-rujukkan kenapa tak kasar-kasaran, ya kan? Masih bisa kita bicara secara halus kalau mau rujuk-rujukkan. Kalau mau sekalian ya kita bongkar saja rahasianya, kalau kita sekalian putus cerai sekaligus.

Sekian. KETUA RAPAT :

Ga mungkin cerai, Prof. F-PDIP (PROF. DR. HAMKA HAQ, MA) :

Ya, ga usah lah kita kasar-kasaran lah. Kita ini bagian dari negara ya kan, saya ini juga Anggota Komisi VIII, Anggota DPR tidak

tersinggung kalau Pemerintah mengatakan diturunkan tanpa DPR kan orang kan sudah ngerti. Kemarin saya ketemu dengan DPRD Kota Probolinggo, ngerti mereka bahwa DPR turut berjasa. Saya terima DPRD Probolinggo dan seluruh fraksi. Jadi Poksi 8 kemarin untuk PDIP Perjuangan, seluruh fraksi dari Probolinggo terima, semua mengerti bahwa DPR Komisi VIII turut mengerti dan saya berterima kasih atas pengertian mereka.

Terima kasih. KETUA RAPAT :

Terima kasih. Prof Hamka, Anggota DPRD harus ngerti lah itu masa' tidak ngerti tapi kan yan Ibu-ibu,

kampung-kampung, pedagang-pedagang asongan segala macam itu ga ngerti. Kalau itu ga yakin

23

mengerti mereka itu tapi ini ga usah diperpanjang Prof dan saya katakan tidak mungkin cerai karena memang menurut ketentuan, pembagian komisi disini dan mitra kerja itu sudah ditetapkan oleh Pimpinan DPR dan disepakati oleh seluruh Paripurna di DPR bahwa Departemen Agama itu mitra kita. Nah, persoalannya harmonis atau tidak harmonis, masih enak atau tidak enak rapa saja sebetulnya ini. Kan kewajiban kita kita untuk melakukan rapat ini, sudah kita lakukan, sudah kita undang. Nah, ada persoalan nah, sekarang harus diselesaikan, sebagian besar mengatakan ini harus ditunda .

Nah, karena itu saya minta pendapat Pak Menteri ya kan untuk pendapat-pendapat yang berkembang ini. Karena ini saya sendiri pribadi mungkin ga enak ini karena ini, tidak enak sama sekali. Kita minta pendapatnya Pak Menteri 2 itu saja bagaimana menurut Pak Menteri usulan tadi itu?

Silakan, Pak. MENTERI AGAMA RI :

Ya, jadi tentu seperti yang tadi dalam kesempatan pertama saya menyampaikan. kami, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi VIII apa yang terbaik begitu dan kalau memang lebih ingin ketegasan tentu kami melihat mayoritas menghendaki ditunda, tentu kami amat sangat bisa memahami, bisa memaklumi dan kami bersepakat itu kalau memang itu kehendak mayoritas. Hanya catatan kami tadi itu menyangkut ada death line jadwal waktu yang terkait dengan mekanisme selanjutnya, mohon penundaan juga bisa disesuaikan. Jadi kalau, ini mohon dengan sangat Pak Ketua, kalau sebelum tanggal 12 itu kami karena besok itu kami harus sudah berada di luar kotak tanggal 11 ada di Solo begitu tapi kalau setelah tanggal 12 tidak ada masalah, yang penting tidak sampai 23 atau 24 Juni itu. Jadi itu masih memungkinkan. Dan kami mendengar tanggal 22 ada konsinyering khusus tentang anggaran ini mungkin di sana juga bisa lebih diperdalam dan tadi Pak Sekjen menyampaikan terkait dengan sejumlah data-data itu mungkin nanti akan didalami disana karena sekarang kami sedang menyiapkan sejumlah data-data, sebaran program itu ketika kemudian nanti dalam konsinyering itu bisa di bahas bersama, begitu.

Demikian. KETUA RAPAT :

Baik, Pak Menteri. Jadi sebetulnya Komisi VIII cuma punya waktu hari ini rapat makanya kami sampai nanti malam ini rapat dengan Menteri Sosial juga dan mungkin sampai tengah malam. Kenapa? Karena Komisi VIII harus melakukan tugas legislasi membahas undang-undang dan sebagainya, itu sampai minggu depan. Jadi ini semua kawan-kawan ini pasti 1 minggu kedepan ini ga ada disini. Jadi kalau ini ditunda berarti paling cepat kita akan rapat lagi itu setelah minggu depan ini. Jadi sekitar tanggal 17 ya ke atas Jadi saya kira masih ada waktu untuk itu. Sebetulnya ini bukan persoalan tadi Pak Sekjen membisikkan kepada Pak Menteri nanti persebarannya kita kasih konsinyer. Ini kan bukan persoalan ini, ini komitmen saja Pak Sekjen kan sering hadir disini, ga pernah ada kok data itu . Pak Dirjen Pendis kemarin sudah mengatakan ini akan diberikan, ga ada juga sampai hari ini. Hasil rapat kita itu. Dan itu yang membuat sebetulnya kami, begini tugas kita ini pengawasan Pak sepertiga dari tugas DPR itu pengawasan itu , bagaimana itu mengawasi sesuatu yang tidak ada repot itu. Jadi wujuduhu ka adamihi, ada tapi ga kelihatan, ini repot juga. Jadi saya kira disepakati ditunda ya? Setuju ya? Baik. Kita tunda.

(RAPAT : SETUJU)

Pak Menteri, terima kasih kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Pak Menteri di dalam rapat Komisi VIII ini.

24

Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari seluruh Anggota Komisi VIII, tidak ada niat lain kami kecuali adalah untuk menjaga kemitraan ini lebih bagus kedepan dan mendukung seluruh program-program Pemerintah yang terutama dicanangkan dalam konteks pembangunan kehidupan keberagamaan di Indonesia. Demikian hadirin Dengan demikian, marilah kita sama-sama menutup rapat dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah irrobbil'alamin. Nasruminallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.31 WIB)