LAPORANKUNJUNGAN KERJA

KOMISI VII DPR RI

KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RESES MASA PERSIDANGAN IV

TAHUN SIDANG 2015-2016

KOMISI VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

2016

1

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi pemekaran dari Provinsi

Kalimantan Timur, yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi

ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian

Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai

potensi mineral dan energi yang cukup besar, diantaranya batu gamping

sebanyak 654 ribu ton di Malinau dan 25 ribu ton yang berada di Nunukan,

juga terdapat pasir batu 2,50 juta ton di Nunukan, dan pasir kuarsa sebanyak

1 milyar ton di Nunukan. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan Minyak

dan Gas Bumi, pertambangan batubara, emas dan mineral lainnya.

Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara sementara ini masih

menghadapi permasalahan berupa keterbatasan sumber energi, baik dalam

penyediaan bahan bakar maupun masalah kelistrikan, padahal provinsi ini

merupakan salah atu provinsi yang sebenarnya mempunyai sumber-sumber

energi yang cukup besar.Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan

pemenuhan kebutuhan listrik menjadi prioritas bagi pembangunan di

Kalimantan Utara.Untuk itu, perlu melakukan pengawasan langsung terhadap

pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi dan

pemanfaatan sumber daya mineral agar dapat langsung diketahui tentang

masalah yang dihadapi dan alternatif solusi yang bisa dilakukan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya

meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah, apalagi ini merupakan

daerah baru yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan

danpengembangan. Dalam percepatan pembangunan diperlukan pasokan

sumber energi listrik untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk

diantaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Untuk itu, perlu

peninjauan dan melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur

ketenagalistrikan dan kehandalan pasokan listrik.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang rasio elektrifikasi

masih relatif rendah karena terdapat masalah dan hambatan untuk

meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di

beberapa wilayah karena masalah geografis dan keterbatasan sumber daya

2

yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi

untuk mendukung pengembangan Provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu, sebagai provinsi baru yang sedang berkembang, Provinsi

Kalimantan Utara juga perlu memanfaatkan dan mengembangkan riset dan

teknologi untuk akselerasi pembangunan. Ristek juga perlu menjadi perhatian

bagi pemerintah daerah dalam pengembangannya. Hal penting yang juga

harus diperhatikan adalah tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan

hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi

pertimbangan utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di

Provinsi Kalimantan Utara, agar kedepan tidak terjadi kerusakan lingkungan

hidup akibat salah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkankondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang

perlu untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai obyek kunjungan

pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015 – 2016. Kunjungan ini

dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap

aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini

diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang –

bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan

fungsinya.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.

3

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Utara adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat

secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi

dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan

sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan

teknologi;

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi

Kalimantan Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral,

lingkungan hidup serta riset dan teknologi;

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

oleh masyarakat di daerah.

4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan

Utara pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan Migas.

D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 1 –

4 Mei 2016 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Kalimantan

Utara.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan

dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi,

dengan agenda sebagai berikut:

1. Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertambangan,

Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, SKK Migas, PT.

Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya.

4

2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait dengan

permasalahan kelistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi.

3. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait dengan

permasalahan penyediaan dan distribusi BBM.

4. Pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk terkait dengan

pengembangan jaringan gas.

5. Pertemuan dengan manajemen KKKS PT Medco Energy terkait dengan

perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas.

E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan

representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.

5

BAGIAN II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara,

Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertambangan

dan Energi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, PT.

Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), SKK Migas, dan instansi terkait

lainnya.

Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan semua instansi

terkait dengan bidang kerja Komisi VII DPR RI membahas berbagai

permasalahan terkait dengan sektor energi dan pertambangan, kelistrikan,

lingkungan hidup dan riset dan teknologi. Pada pertemuan tersebut yang

menjadi fokus perhatian utama adalah pembahasan masalah kelistrikan,

terkait dengan kekurangan pasokan dan upaya menambah rasio elektrifikasi

di waktu yang akan datang. Hasil-hasi l pertemuan tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai banyak sumber energi, namun

saat ini terjadi krisis energi dan masyarakat kesulitan mendapatkan

akses listrik, jadi terdapat kebijakan yang salah sehingga terjadi krisis.

Untuk itu, perlu ada kebijakan dan rencana pembangunan untuk

pengembangan dan memaksimalkan sumber-sumber energi yang ada.

b. Terdapat masalah distribusi BBM di beberapa daerah terpencil dan

perbatasan, baik masalah ketersediaanya maupun masalah harga. Harga

BBM Premium bisa mencapai Rp20.000,-. Untuk itu perlu ada

penambahan SPBU di beberapa lokasi di daerah.

c. Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah penghasil energi, seharusnya

mendapat perlakuan khusus terkait kebijakan dan alokasi anggaran

untuk pembangunan infrastruktur energi.

d. Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang mempunyai kondisi

geografis yang khusus dan lokasi terdepan berbatasan langsung dengan

negara lain, maka unit cost dalam pembangunan nilai berbeda dengan

6

daerah lain. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

mengusulkan perlu ada kebijakan bahwa unit cost dalam pembangunan

di daerah-daerah tertentu tidak disamakan secara nasional.

e. Salah satu hambatan besar dalam pengembangan infrastruktur energi

adalah masalah perizinan, terutama masalah izin untuk pembangunan

pembangkit dan transmisi, baik terkait izin-izin maupun masalah

pembebasan/penyediaan lahan dan pemanfaatan kawasan hutan.

f. Terdapat rencana pengembangan kelistrikan dengan sharing dengan

PLTU Sebatik Malaysia yang ada di perbatasan yang pemanfaatannya

juga dilakukan untuk kepentingan bersama.

g. PLTA Sungai Kayan sejak tahun 2010 telah dilakukan ground breaking,

tahun 2014 mulai dibangun dan sampai saat ini belum terdapat

perkembangan pembangunannya. Halini perlu mendapat perhatian dan

dorongan agar dapat segera diselesaikan karena akan mendukung

elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara.

h. Terdapat hambatan izin pinjam pakai lahan kawasan hutan untuk

pembangunan pembangkit 20-30 ribu MW.

i. Jika masalah kelistrikan dan energi dapat diatasi dan bahkan dapat

dijamin ketersediaannya, maka Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi

pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan, sehingga

masalah jaminan ketersediaan listrik dan energi menjadi sangat penting.

j. Harga listrik di Serawak Malaysia sebagai tetangga Provinsi Kalimantan

Utara sangat murah, untuk itu perlu menjadi rujukan dan komparasi

dalam pengembangan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara.

k. Pengelolaan kelistrikan di Kota Tarakan dilakukan oleh PT PLN yang

bukan merupakan PT PLN (Persero) sebagaimana di pusat, namun PT

PLN yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero),

konsekuensinya listrik di Kota Tarakan dikelola secara mandiri anak

perusahaan dan bukan oleh PT PLN (Persero) secara langsung sehingga

berakibat harga atau tarif listrik di Kota Tarakan menjadi lebih mahal dari

7

ytarif yang ditetapkan oleh Pemerintah karena tidak mendapatkan subsidi

dari negara. Hal ini menjadi keluhan dan masalah serius bagi masyarakat

di Kota Tarakan. Atas masalah ini Gubenur Provinsi Kalimantan Utara

menyampaikan rencana kebijakan dan aspirasi yang perlu mendapat

dukungan Komisi VII DPR RI sebagai berikut:

- Pengelolaan kelistrikan di Kota Tarakan harus dikembalikan dan

dikelola langsung oleh PT PLN (Persero), bukan lagi oleh PT PLN

anak perusahaan. Untuk itu, diharapkan agar segera ada keputusan

terkait dengan status pengeloaan kelistrikan Kota Tarakan dalam

waktu dekat ini (3 bulan).

- Tarif listrik di Kota Tarakan harus disamakan dengan yang ditetapkan

oleh Pemerintah, untuk itu atas hal ini Gubernur akan menggunakan

kewenangannya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang

tarif sehingga pihak PT PLN di Kota Tarakan harus mematuhinya.

l. Organisasi perusahaan PT PLN (Persero) sudah terlalu besar dengan

jangkauan pelayanan yang harus ditangani sangat luas, sehingga

dengan perkembangan saat ini dan ke depan sudah tidak tepat pola

monopoli pengelolaan kelistrikan oleh PT PLN (Persero). Oleh karena itu

perlu dipikirkan untuk “memecah” organisasi perusahaan PT PLN

(Persero) dengan ada perusahaan di masing-masing region dan PT PLN

(Persero) dapat bertindak sebagai holdingnya.

m. Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami kelangkaan penyediaan gas

LPG 3 kg, hal ini disebabkan salah satunya karena kuota yang ditetapkan

tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan dan perhitungan yang riil, selain

itu juga terdapat kendala hambatan transportasi dalam disktribusi. Untuk

itu, perlu menjadi perhatian dalam penyediaan dan distribusinya.

n. Harga gas LPG di Kota Tarakan dan daerah lain di Provinsi Kalimantan

Utara melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah.

o. Pemerintah daerah mengusulkan agar dibangun SPBE oleh PT

Pertamina (Persero) untuk mengatasi masalah distribusi dan hambatan

8

dalam penyediaan gas LPG di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan

Utara.

p. Pemerintah daerah diharapkan untuk proaktif memberikan dukungan

mengatasi hambatan dan masalah dalam penyediaan lahan bagi

pembangunan infrastruktur kelistrikan.

q. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan usulan dan aspirasi

agar dapat diundang ke Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan

masukan terkait dengan pengembangan energi dan masukan untuk RUU

Migas dan RUU Minerba.

r. Pengembangan jaringan gas untuk rumah tangga saat ini telah berjalan

dengan baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. dengan jaringan

gas menjadi jauh lebih efisien dan meringankan masyarakat, hal ini juga

merupakan bagian untuk mengatasi tidak tersedianya gas LPG.Untuk itu

pemerintah daerah mengusulkan agar jaringan gas bagi rumah tangga

dikembangkan dengan jangkauan dan wilayah yang lebih luas.

s. Terdapat masalah atas lahan-lahan yang merupakan wilayah kerja Blok

Migas PT Pertamina yang telah “dikuasai” oleh warga masyarakat

dengan telah didirikan bangunan rumah dan menjadi tempat tinggal

warga masyarakat. hal ini merupakan masalah serius karena setiap

waktu semakin banyak masyarakat yang “menduduki” lahan-lahan

Pertamina dan sampai saat ini kesulitan untuk mengatasi warga

masyarakat yang memanfaatkan lahan Pertamina.

t. Di Provinsi Kalimantan Utara juga perlu dimaksimalkan dalam

pengembangan potensi listrik melalui mikro hidro. Untuk itu perlu ada

kebijakan khusus tentang percepatan pengembangan, perizinan,

pemanfaatan kawasan hutan dan harga khusus untuk listrik mikrohidro.

u. Telah ada rencana kerja sama dengan Petronas Malaysia untuk

penyediaan BBM di Krayan, saat ini proses perizinan import dan

pengadaan BBM oleh Pertamina (persero) sudah terpenuhi dan tidak ada

masalah, namun masih menunggu perizinan dari pihak pemerintah

9

Malaysia tentang perizinan bagi Petronas untuk melakukan eksport ke

Indonesia oleh PT Pertamina, khususnya di wilayah perbatasan.

v. Perlu dukungan pemerintah pusat dalam konservasi hutan mangrove di

Kota Tarakan. Untuk itu perlu ada kerja sama dan sinergi antara LIPI,

BPPT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan

pemerintah daerah.

w. TNI AL menyampaikan usulan untuk dibangun bunker BBM di Nunukan

sebagai penyediaan dan cadangan operasi bagi TNI di wi layah

perbatasan.

x. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga

air (PLTA) yang cukup besar dan saat ini sedang dilakukan

pembangunan PLTA sebagai berikut:

KAPASITAS LOKASI PELAKSANA

6.080 MW Sungai Kayan PT. KayanHidroEnergi

50 MW Sungai Kayan PT. KayanHidroEnergi

3430 MW Sungai Mentarang PT Kalimantan Electricity

500 MW Sungai Sembakung PT. Hanergy Power

Total kapasitas PLTA 1.060 MW

y. Secara umum disamping masalah yang telah disebutkan di atas,

masalah terkait dengan ketenagalistrikan yang dialami yang disampaikan

oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- Belum bisa terpenuhinya kebutuhan energi listrik untuk masyarakat di

wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terus meningkat dengan rasio

elektrifikasi baru mencapai 61.06%, terutama pada daerah

perdesaan.

- Pemadaman listrik secara bergilir di beberapa daerah, terutama saat

terjadinya kerusakan mesin utama, akibat masih terbatasnya

10

kapasitas mesin pembangkit dan mesin cadangan, dan khususnya di

Kota Tarakan hal ini sudah berlangsung cukup lama.

- Tarif listrik di Kota Tarakan dirasakan sangat memberatkan

masyarakat (mahal), jika dibandingkan tarif listrik pada daerah

lainnya.

- Terbatasnya daya pembangkit serta mesin cadangan yang dimiliki

PT. PLN (Persero).

- Belum maksimalnya produksi listrik dari PT. PLN Tarakan untuk bisa

memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tarakan, akibat terbatasnya

pasokan gas dari PT. MKI.

- Belum selesainya (mangkrak), pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di

Provinsi Kalimantan Utara.

- Belum terbangunnya interkoneksi jaringan listrik antar daerah di

wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

- Terbatasnya peluang investasi di Provinsi Kalimantan Utara yang

disebabkan karena minimnya dukungan infrastruktur terutama energi

listrik.

- Terbatasnya investasi di bidang ketenagalistrikan yang disebabkan

karena panjangnya prosedur perizinan dan persoalan lahan.

2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero).

Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT PLN

(Persero) area Kalimantan Utara serta PT PLN Tarakan adalah sebagai

berikut:

a. Kelistrikan di Kota Tarakan dikelola bukan oleh PT PLN (Persero) tetapi

oleh PT PLN Tarakan yang merupakan anak perusahaan PT PLN

(Persero). PT PLN Tarakan dibentuk pada tahun 2000 dengan latar

belakang sebagai berikut:

11

- Kondisi kelistrikan pada saat itu (tahun 2000) terjadi krisis listrik

dimana-mana, keterbatasan kemampuan finansial dimana harga jual

listrik (TDL) secara Nasional jauh di bawah Biaya Pokok Penyediaan,

dan PLN belum memiliki direktorat yang mengurus khusus di luar

Jawa-Bali.

- Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Tarakan dilatarbelakangi semangat

otonomi daerah, ketersediaan sumber energi primer gas alam di

Pulau Tarakan masih berlimpah, semangat untuk mengatasi krisis

listrik di kota tarakan, dan penerapan tarif regional di atas harga BPP

b. Masalah-masalah kelistrikan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara

yang disampaikan oleh PT PLN sebagai berikut:

- Keterbatasan Suplai Gas Alam sebagai Sumber Energi Primer.

- Pembangkit yang ada sebagian berbahan bakar gas dan pembangkit

sendiri sudah derating (berusia di atas 25 Tahun).

- Keterbatasan lahan untuk lokasi pembangkit.

- Banyaknya pelanggan yang bermukim di Wilayah Kerja

Pertambangan (WKP) sehingga tidak bisa mendapatkan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat Pemasangan Aliran

Listrik dari PLN

c. Sampai saat ini kerap kali masih terjadi pemadaman listrik untuk

masyarakat, upaya-upaya jangka pendek yang dilakukan untuk

mengatasi pemadaman listrik tersebut adalah:

- Mendorong percepatan perbaikan pembangkit excess power PLTU

Idec.

- Mendorong percepatan pelaksanaan tapping gas Pertamina EP di

Lokasi Binalatung.

- Melakukan penambahan kapasitas pembangkit PLTD (dalam proses).

- Berkoordinasi dengan PT. Pertamina EP dan PT. Medco untuk dapat

meningkatkan suplai gas ke PLN.

12

- Melakukan koordinasi dengan para vendor agar

menjaga/meningkatkan keandalan pembangkitnya.

- Mengajak masyarakat untuk melakukan penghematan ¼ dari

penggunaan listrik.

- Melakukan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).

d. Sedangkan upaya jangka panjang untuk mengatasi krisis listrik adalah

sebagai berikut:

- Penambahan PLTMG Dual fuel (HSD-Gas) sebesar 30 MW.

- Melakukan diversifikasi energi primer dengan membangun PLTU

2x25 MW yang beroperasi tahun 2019.

- Pembangunan gardu Induk (2x30 MVA) dan Transmisi 70/150 kV

sepanjang ± 45 km.

e. Terdapat hambatan dan masalah pembebasan dan pemanfaatan tanah

dalam pembangunan pembangkit maupun fasilitas transmisi.

f. PT PLN (Persero) telah mempunyai rencana pengembangan kelistrikan

di Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016 sebagai:

NO

FUNGSI URAIAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

1. Jaringan Distribusi

Pembangunan express feeder ke PLTU PT SAS 3 MW

Pembangunan jaringan tersebar di Kalimantan Utara dan Pemasangan pengaman sistem (LBS, Recloser, dan Relay)

Evakuasi Daya

dan

Kehandalan Sistem

2. Listrik Pedesaan Pembangunan jaringan ke Desa Minapolitan dan Desa Sesua Seberang, Kab. Malinau

Pembangunan jaringan ke Desa Tellan dan Binalawan, Kab, Nunukan

Pembangunan jaringan ke Desa Seilancang dan Desa Binusan,

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi

13

Kab. Nunukan

3. Pembang kitan Relokasimesin PLTD dari sebatik ke Tidung Pale

Mengatasi Defisit Sistem

g. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses pembangunan PLTU

Tanjung Selor (2 X 7 MW) karena Terjadi sengketa berkepanjangan

antara Kontraktor dengan vendor utama (dispute) dan Harga peralatan

pembangkit naik tajam disebabkan depresiasi Rp terhadap USD,

sehingga kontraktor merasa nilai kontrak eksisting tidak mencukupi untuk

penyelesaian pekerjaan. Atas hambatan dan masalah tersebut dilakukan

Upaya Penyelesaian melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah

dan Pembangunan (TP4P)KEJAGUNG RI. Masalah harga peralatan

pembangkit yang naik tajam juga menjadi masalah untuk pembangunan

PLTU Malinau (2X 3 MW), atas masalah tersebut saai ini sedang dalam

proses Upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(BANI).

3. Pertemuan dengan SKK Migas dan KKKS yang mempunyai lokasi

kegiatan Provinsi Kalimantan Utara

Pertemuan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas se

Kalimantan Utara dilakukan untuk membahas perkembangan pelaksanaan

operasi migas di masing-masing wilayah kerja, upaya peningkatan lifting dan

pembahasan permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan upaya

penanganannya secara tepat. Hasil pembahasan tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Potensi gas Kaltara yang berlimpah belum termanfaatkan dan belum

berkontribusi terhadap pendapatan daerah, Disebabkan minimnya

market gas dan rendahnya daya beli gas di daerah frontier seperti

Simenggaris dimana belum terdapat infrastruktur

pipa.Terkaitdenganhaltersebut, makaperlumalakukan substitusi bahan

bakar pembangkit listrik di Kalimantan Utara dari diesel menjadi gas

14

untuk mengurangi impor dieseldanupaya lain berupamemberikaninsentif

PSC yang memungkinkan gas dijual ke PLN/ industri pupuk/

petrochemical tanpa melanggar nilai minimum government take yang

ditentukan pemerintah dalam POD dan tetap memenuhi

keekonomian/IRR kontraktor migas .

b. Terdapat masalah dalam wilayah kerja PT Medco E&P Tarakan yaitu

adanya klaim lahan WKP (lapangan Hakebabu) oleh Dewan Adat Dayak

Tidoeng, selain itu juga terdapat masalah tentang Kejelasan alur dan

wewenang proses perizinan, misal: sertifikasi lahan. Atas masalah ini

telah ada dukungan penyelesaian dari SKKMigas, Walikota, BPN, Polres

Tarakan, dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh tim dari

Kementerian Dalam Negeri.

c. SKK Migas turut mendukung upaya pemerintah dan PT PLN dalam

mengatasi masalah kelistrikan dengan melakukan upaya bahwa sesuai

KB PEP-PLN Tarakan, Jumlah Penyerahan Harian (“JPH”) tahun 2016 4-

6 MMSCFD. Terkait dengan hal tersebut Pertamina EP akan

menyampaikan usulan penambahan pasokan gas hingga 9 MMSCFD

kepada PLN Tarakan. SKK Migas akan menyampaikan permohonan

alokasi gas kepada MESDM setelah diterimanya permohonan dari

PertaminaEP.

d. Terhadap masalah-masalah terkait dengan penggunaan lahan oleh

masyarakat tanpa hak di lahan wilayah kerja KKKS, maka perlu

dilakukan upaya sebagai berikut: patroli pengamanan area WKP / sumur,

sosialisasi stakeholderdan peneguran surat danlangsungbersama,

pembongkaran bangunan, penertiban / pencabutan patok, pemasangan

papan / plank asset negara, koordinasi yang intensifuntukpengamanan

asset barang milik negara obvitnaskegiatan usaha hulu migas wilayah

Tarakan.

e. Pengamanan terhadap Area Objek Vital Nasional Bidang Minyak dan

Gas Bumi di Tarakan sebagai AssetNegara perlu dilakukan secara

sinergi melibatkan semua pihak dan pemangku kepentingan dalam hal

15

initermasuk Pemerintah Kota Tarakan dan Aparutur Keamanan baik

melalui upaya pencegahan maupun upayapenegakan hukum.

f. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum perlu dilakukan secara

progresive, cepat dan efektif gunamencegah perambahan lahan area

WKP yang lebih luas lagi yaitu salah satunya melalui penegakan

PeraturanDaerah di bidang Tata Ruang terhadap pendirian bangunan

tanpa izin.

4. Pertemuan dengan Direksi dan jajaran PT Pertamina (Persero) Wilayah

Kalimantan Utara

Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT Pertamina

(Persero) adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendukung pengembangan fasilitas distribusi BBM yang saat ini

masih mengalami hambatan dan kendala, maka perlu ada anggaran

khusus untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM.

b. Perlu ada pembenahahan dalam distribusi gas LPG, terutama dalam

menentukan dan memperhitungkan kuota yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat serta mengatasi masalah hambatan distribusi dan

transportasi.

c. Perlu ada perhatian khusus tentang adanya gas LPG dan BBM yang

masuk secara ilegal ke Provinsi Kalimantan Utara terutama di wilayah

perbatasan. Masalah ini penting karena tidak hanya masalah energi dan

ekonomi namun juga merupakan masalah kedaulatan negara. Apalagi

BBM yang berasal dari Malaysia harganya lebih murah, hal ini berpotensi

menimbulkan masalah dikemudian hari. Perlu ada tindaklanjut oleh

Pemerintah untuk memastikan bagaimana BBM ilegal dari Malaysia bisa

masuk ke Indonesia, termasuk juga perlu ada upaya untuk memberikan

jaminan ketersediaan BBM dari dalam negeri.

16

d. Saat ini juga banyak beredar gas LPG dari Malaysia yang belum

diketahui siapa pihak yang melakukan import tersebut. Perlu ada

tindaklanjut dari Pemerintah untuk mengambil tindakan atas masalah

tersebut.

e. Dengan masuknya barang-barang dan kebutuhan BBM, Gas dan barang

lain dari Malaysia di wilayah perbatasan, maka suatu saat dapat

mendelegitimasi kedaulatan NKRI oleh masyarakat di wilayah

perbatasan. Atas hal ini, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

meminta agar:

- PT Pertamina (Persero) menyampaikan laporan atau pengaduan

kepada pihakyang berwenang tentang permasalahan masuknya gas

LPG dan BBM ilegal di wilayah perbatasan.

- Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu segara melakukan

langkah tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan segera

mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan.

f. Terkait dengan usulan TNI AL agar dibangun bunker penyimpanan BBM

di Nunukan, PT Pertamina memberi penjelasan bahwa saat ini proses

pengadaan BBM bagi TNI dilakukan sampai lokasi, artinya biaya

distrubusi sampai lokasi ditanggung oleh PT Pertamina (Persero).

g. MasalahdistribusiBBM di Krayankarenainfrastuktur yang tidak memadai

berupa sarana jalan yang belum memadai, jangkauan distribusi berupa

akses yang hanya dapat ditempuh melalui udara . Atas masalah ini solusi

yang ditempuh untuk mengatasi adalah melakukan pengiriman BBM ke

Krayan import dari Malaysia melalui anak perusahaan Pertamina Patra

Niaga, yang dijadwalkan minggu ke 2 bulan Mei 2016 BBM datang, saat

ini masih menunggu Izin Ekspor dari Pemerintah Malaysia.

h. Sedangkan masalah distribusi gas LPG terjadi masalah terkait

pengiriman LPG 3 Kg masih dikirim dari Balikpapan dengan LCT dimana

proses pengiriman dapat terkendala cuaca yang mengakibatkan

gangguan stok LPG di Tarakan dan sekitarnya. Untuk mengatasi hal

tersebut, langkah yang ditempuh untuk solusi adalah dengan rencana

17

didirikan SPPBE di Kota Tarakan serta pengembangan mini LPG. Selain

itu dengan menambah outlet/jaringan lembaga penyalur guna

meningkatkan akses masyarakat terhadap Produk-produk Pertamina.

5. Pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk.

Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT PGN

(Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan PT PGN (Persero) Tbkberupamenyalurkan gas dari pemasok

ke pengguna akhir menggunakan pipa gas bumi. Pipa Transmisi

menyalurkan gas dari sumber gas s.d City Gate, sementara Pipa

Distribusi merupakan sistem jaringan yang menyalurkan gas bumi dalam

suatu wilayah. Apabila pengguna akhir belum tersambung dengan pipa

gas bumi maka dapat digunakan CNG untuk mendistribusikan gas bumi

dari CNG Station menuju lokasi pengguna akhir.

b. Pembangunan jaringan gas yang dikelola oleh PGN di Tarakan sebanyak

21.000 SRT.

c. PGN perlu mengembangkan jaringan gas kota untuk rumah tangga

dengan jangkauan yang lebih luas agar dapat memberikan manfaat yang

lebih besar bagi masyarakat terutama yang terkendala untuk

mendapatkan gas LPG tabung.

d. Terdapat hambatan masalah perizinan dalam pengembangan dan

pembangunan fasilitas jaringan gas. Untuk itu perlu ada koordinasi antar

lintas instansi untuk mengatasi masalah hambatan perizinan.

e. Perlu ada dukungan alokasi anggaran untuk rencana pengembangan

jaringan gas bagi masyarakat, khususnya di beberapa lokasi yang

menjadilokasi pilot project.

f. Jargas Kota Tarakan dibangun Pemerintah dengan dana APBN pada

2010 dengan total sambungan rumah (SR) 3.366 sambungan yang

tersebar di Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Karang Balik.

18

g. Pada bulan Juni 2011 dilakukan pengaliran gas perdana (gas in) pada

jaringan pipa dengan pengelola Perusda Tarakan. Pasokan gas bumi

dari PT Medco EP Indonesia dengan alokasi sebesar 0,2

MMSCFD.Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor

3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015 maka mulai 8 Januari 2016,

pengelolaan Jargas efektif dialihkan ke PGN.

h. Pada tahun 2016, Kementerian ESDM akan melakukan pengembangan

jargas di Kota Tarakan sebanyak 21.000 SR, yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh PGN.Pada Tahun 2017, PGN akan tetap

melakukan pengembangan sambungan Rumah Tangga di Kota Tarakan.

19

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara yang telah dilakukan

ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai banyak sumber energi, namun saat

ini terjadi krisis energi dan khususnya tidak terpenuhinya kebutuhan listrik.

Oleh karena ituperlu ada kebijakan dan perencanaan yang mendukung

untuk pengembangan energi di Provinsi Kalimantan Utara mengingat

adanya potensi besar bagi Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

2. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri

ESDM RI untuk membahas secara khusus tentang peningkatan dan

masalah elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah perbatasan,

khususnya terkait dengan:

- Percepatan pembangunan pembangkit dan transmisi,

- Permintaan Gubernur Kalimantan Utara tentang pengelolaal listrik di

Kota Tarakan perlu dikembalikan kepada PT PLN (Persero) bukan oleh

PT PLN Tarakan yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero),

- Hambatan masalah perizinan dan penggunaan lahan-lahan untuk

insfrastruktur kelistrikan.

- Rencana kerja sama dengan Malaysia untuk sharing daalam

pengembangan listrik di perbatasan,

- Wacana tentang reorganisasi atau regionalisasi pengelolaan listrik oleh

PT PLN (Persero) serta pembentukan holding perusahaan listrik,

3. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan

Gubernur Kalimantan Utara untuk melakukan audiensi dan mendengarkan

secara langsung tentang aspirasi dan masukan pemerintah daerah terkait

20

dengan RUU Migas dan RUU Pertambangan Minerba serta terkait kebijakan

energi secara umum maupun di Kalimantan Utara.

4. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum

dengan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan

pembahasan masalah tentang penguasaan atau pemanfaatan aset-aset

lahan di wilayah kerja PT Pertamina.

5. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi gas yang cukup besar namun

belum termanfaatkan dan belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah

secara maksimal karena terbatasnya infrastruktur gas.Terkait dengan hal

tersebut, maka perlu upaya percepatan pembangunan infrastruktur gas dan

malakukan substitusi bahan bakar pembangkit listrik di Kalimantan Utara

dari diesel menjadi gas.

6. Untuk mendukung pengembangan fasilitas distribusi BBM yang saat ini

masih mengalami hambatan dan kendala, maka perlu ada anggaran khusus

untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM dan gas LPG.

7. Perlu ada perhatian khusus tentang adanya gas LPG dan BBM yang masuk

secara ilegal ke Provinsi Kalimantan Utara terutama di wilayah perbatasan.

Masalah ini penting karena tidak hanya masalah energi dan ekonomi namun

juga merupakan masalah kedaulatan negara. Atas hal ini, Delegasi

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta agar:

- PT Pertamina (Persero) menyampaikan laporan atau pengaduan

kepada pihakyang berwenang tentang permasalahan masuknya gas

LPG dan BBM ilegal di wilayah perbatasan.

- Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu segara melakukan

langkah tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan segera mengambil

langkah dan kebijakan yang diperlukan.

8. PT PGN (Persero) Tbk perlu mengembangkan jaringan gas kota untuk

rumah tangga dengan jangkauan yang lebih luas agar dapat memberikan

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat terutama yang terkendala untuk

mendapatkan gas LPG tabung.

21

9. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala BPPT, Kepala LIPI untuk

pembahasan tentang kebijakan dan upaya konservasi konservasi hutan

mangrove dan kawasan pesisir.

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Utara sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

Jakarta, 10 Mei 2016

Pimpinan Delegasi

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

H. Tamsil Linrung