17
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE MEKSIKO MENGENAI PENGELOLAAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN TUNAI BERSYARAT (CONDITIONAL CASH TRANSFER)MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 - 2018 PADA TANGGAL 1 - 7 JULI 2018 SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2018 DAFTAR ISI BAB I KERANGKA ACUAN BAB II MATERI KUNJUNGAN KERJA BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA BAB IV PENUTUP

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE … · “PENGELOLAAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN TUNAI BERSYARAT ... Anggota dimohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, ... KERANGKA

Embed Size (px)

Citation preview

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

KE MEKSIKO

MENGENAI

“PENGELOLAAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN TUNAI BERSYARAT

(CONDITIONAL CASH TRANSFER)”

MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 - 2018

PADA TANGGAL 1 - 7 JULI 2018

SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2018

DAFTAR ISI BAB I KERANGKA ACUAN BAB II MATERI KUNJUNGAN KERJA BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA BAB IV PENUTUP

2

RANCANGAN JADWAL KEGIATAN

MENGENAI

“PENGELOLAAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN TUNAI BERSYARAT

(CONDITIONAL CASH TRANSFER)”

MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 - 2018

PADA TANGGAL 1 - 7 JULI 2018

NO.

HARI/TGLL

ACARA/KEGIATAN

URAIAN

1.

Minggu, 01-07-2018 Pkl. 16.00 WIB Pkl. 18.45 WIB

Anggota dimohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Pesawat Take off dari Jakarta menuju Bandar Udara Kuala Lumpur (Transit 1,5 jam) dan Amsterdam (transit 7 jam disediakan longue)

Dengan Pesawat KL 810

3

2 Senin, 02-07-2018 Pkl. 06.00 Pkl. 14.30 Pkl. 18.55 Pkl. 19.55

Tiba di Amsterdam Take Of menuju Meksiko Tiba di Meksiko Makan Malam

Di Jemput oleh Protokol KBRI

3. Selasa, 03-07-2018 Pkl. 08.00 Pkl 10.00 Pkl. 13.00 Pkl. 15.00 Pkl. 19.00 Pkl. 20.30

Sarapan pagi Pertemuan dan dialog dengan NGO Save The Children Makan Siang Orientasi Budaya Makan Malam dan Ramah Tamah dengan Duta Besar dan Staf Kembali ke Hotel

Di Koordinasikan oleh protokol KBRI KBRI

4.

Rabu, 04-07-2018 Pkl. 08.00 Pkl. 10.00

Sarapan Pagi Pertemuan dan Dialog dengan Pihak Program PROSPERA, yang menerima delegasi: 1. Koordinator Nasional Maestro Jaim

Gutierrez Casa. 2. Perwakilan Kementerian

Pembangunan Sosial (SEDESOL) Meksico.

3. Kementerian Luar Negeri Meksiko (AMEXCID)

4

Pkl. 13.00 Pkl. 15.00 Pkl. 19.00 Pkl. 20.30

Makan Siang Orientasi Budaya Makan Malam Kembali ke Hotel

5.

Kamis, 05-07-2018 Pkl. 08.00 Pkl. 10.30 Pkl. 13.00 Pkl. 15.00 Pkl. 19.00 Pkl. 21.05

Sarapan pagi Internal Meeting Makan Siang Orientasi Budaya Menuju Bandara Take off menuju Amsterdam Tiba di Amsterdam

6. Jumat, 06-7-2018 Pkl. 14.40 Pkl. 20.50

Tiba di Amsterdam Take Off Menuju Jakarta

7 Sabtu, 07-07-2018 Pkl 17.25

Tiba di Jakarta

5

DELEGASI KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

MENGENAI

“PENGELOLAAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN TUNAI BERSYARAT

(CONDITIONAL CASH TRANSFER)”

MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 - 2018

PADA TANGGAL 1 - 7 JULI 2018

NO. NAMA NO. ANGG/

FRAKSI KETERANGAN

01 DR. TB. H. ACE HASAN SYADLILY, M.SI A-271/F-PG

Wakil Ketua

Komisi

VIII/Ketua

Delegasi

02 DR. IR.HD.SODIK MUDJAHID.M.Sc A-343/F.

GERINDRA

Wakil Ketua

Komisi VIII/

03 DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si A-154/PDIP Anggota

04 HJ. ALFIA REZIANI A-175/F-

PDIP

Anggota

05 Pdt. ELION NUMBERI, STH A-322/F-PG Anggota

06 IR. H. ZULFADHLI, MM A-302/F-PG Anggota

07 DRA. HJ. RUSKATI ALI BAAL A-394/F-

GERINDRA

Anggota

08 IR. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc A-443/F-PD Anggota

09 DRS. H. BISRI ROMLY, MM A-60/F.PKB Anggota

10 KH. MUSLICH ZA A-524/F-

PPP

11 SAMSUDIN SIREGAR, SH A-547/F-P

HANURA

Anggota

12 SIGIT BAWONO PRASETYO Kabag Sekretariat Komisi VIII

6

DPR RI

13 HUSNUL LATIFAH, S.Sos Sekretariat Komisi VIII DPR RI

14 SURATMAN, Tenaga Ahli

7

BAB I KERANGKA ACUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Komisi VIII DPR RI sedang memberikan perharian yang serius atas Program Keluarga Harapan yang diluncurkan sejak tahun 2007 adalah bantuan tunai bersyarat sebagai upaya pelembagaan mekanisme perlindungan sosial bagi RTSM. Pada saat itu, tahun 2007 anggaran PKH baru sebesar Rp 1 Triliun untuk 392.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pada tahun 2018 alokasi anggaran PKH lebih dari Rp 17,259,00 Tiliun untuk 10 juta jiwa.

Selain dukungan anggaran yang besar, PKH ini patut dibanggakan dan

didukung karena bantuan yang diberikan kepada RTSM tidak cuma-cuma tetapi diikat dengan syarat yang ketat. Penerima haruslah RTSM, dengan memiliki kriteria tertentu yang terukur seperti Ibu hamil atau nifas, anak Balita, anak usia sekolah dasar SD dan SMP, penyandang disabilitas dan lanjut usia (70 tahun). RTSM juga harus memenuhi kewajibannnya untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Keberhasilan dan/atau kegagalan program ini utamanya dapat diukur dari tingkat partisipasi penerima untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar tersebut. Pembayaran pun didasarkan pada hasil pemenuhan komitmen tersebut.

Itulah makanya PKH disebut bantuan tunai bersyarat (conditional cash

transfer).. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Di antara program kesejahteraan sosial yang menjadi program unggulan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sebagai program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Negara yang menjadi pioner pealaksanaan program CCT adalah negara-

negara di Latin Amerika, yang mulai melaksanakan pada tahun 1990-an, seperti

Brazil dan Meksiko. Program CCT di negara-negara Latin Amerika efektif

memberdayakan masyarakat miskin. Bertitik tolak dari keberhasilan inilah, maka

program CCT banyak diadopsi oleh negara berkembang yang lain, termasuk

Indonesia. Oleh karena itu menjadi niscaya untuk mempelajari efektifitas

pengelolaan program CCT di dua negara tersebut untuk meningkatkan

8

pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap pengelolaan program-program

Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kementerian Sosial RI.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A,

Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran,

dan Pengawasan

2. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang

dirubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 17

Tahun 2014 Tentang MD3, yang menyebutkan bahwa tugas komisi adalah

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

3. Keputusan rapat internal Komisi VIII DPR RI yang memutuskan pentingnya

melakukan mencari bahan dari negara-negara lain yang memiliki kesaman

Program Keluarga Harapan sebagai bahan dalam menjalankan

pengawasan dan perbaikan kebijakan Program Keluarga Harapan.

C. Dasar Pertimbangan Kunker Ke Meksiko

Adapun yangmenjadi dasar pertimbangan Komisi VIII DPR RI melakukan

Kunjungan Kerja Ke Meksiko antara lain:

1. Meksiko merupakan negara awal yang melaksanakan program CCT, yaitu

sejak akhir tahun 1990-an.

2. Program CCT yang dilaksanakan di Meksiko antara lain program Bolsa

Escola untuk daerah perkotaan dan PETI untuk daerah pedesaan serta

Program Progresa untuk Meksiko.

3. Tujuan program CCT di Meksiko untuk meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia masyarakat miskin, karena penerima manfaatnya harus

mengakses lembaga pendidkan dan pusat pelayanan kesehatan.

4. Pengelolaan program CCT di Meksiko dilakukan oleh pemerintah di tingkat

pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat lokal dan berhasil

memfasilitasi masyarakat miskin untuk meningkatkan keberdayaannya.

D. Tujuan Kunjungan Kerja

Dalam melakukan kunjungan kerja, ada beberapa tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan diplomasi parlemen untuk meningkatkan kerjasama Indonesia

dengan negara-negara sahabat.

2. Mengumpulkan masukan mengenai kebijakan pengelolaan program CCT.

3. Mengumpulkan masukan tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

kebijakan dan sistem penyelenggaraan program CCT.

9

4. Mengumpulkan materi kebijakan pemerintah Meksiko yang relevan dengan

PKH di Indonesia, yaitu bagaimana kebijakan yang efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan program CCT.

E. Target Capaian Kunjungan Kerja

Ada beberapa target yang hendak dicapai selama melakukan kunjungan

kerja, yaitu:

1. Kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat meningkat,

melalui diplomasi parlemen.

2. Terumuskannya masukan kepada Pemerintah mengenai kebijakan

pengelolaan program CCT.

3. Terumuskannya masukan tentang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

kebijakan dan sistem penyelenggaraan program CCT.

5. Terumuskannya masukan tentang partisipasi masyarakat yang efektif dan

efisien dalam penyelenggaraan program CCT.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja ke Meksiko ini diharapkan menghasilkan rumusan

mengenai kebijakan dan pelaksanaan program CCT di Meksiko yang efektif dan

efisien dalam mengurangi kemiskinan yang akan menjadi bahan dan materi

melakukan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI.

G. Sasaran/Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Meksiko menargetkan untuk melakukan

dialog dengan:

1. Parlemen Meksiko mengenai efektitas pengawasan terhadap

penyelenggaraan program CCT dari aspek regulasi dan pengawasan.

2. Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan

program CCT dari aspek kebijakan dan anggaran.

3. Melakukan kunjungan lapangan ke penerima manfaat program CCT dari

aspek pelaksanaan program.

H. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Meksiko akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018.

I. Delegasi Kunjungan Kerja

10

Tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Meksiko terdiri dari:

1. Pimpinan Komisi VIII DPR RI (satu di antaranya sebagai ketua tim) 2. Anggota Komisi VIII DPR RI yang mewakili fraksi-fraksi. 3. Sekretariat dan tenaga ahli Komisi VIII DPR RI sebagai pendukung teknis

pelaksanaan kunjungan kerja.

11

BAB II

HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Save The Children Maksiko National Goverment Organisatioon Meksiko dalam memerangi kekerasan

terhadap anak-anak. Program-program dalam memerangi kekerasan terhadap anak yang dijalankan pemerintahan Meksiko melalui role model dunia dalam rangka mengatasi kekerasan terhadap anak.

Program Save The Children fokus pada “child protection”, sudah bisa terlaksana dalam melindungi anak-anak baik sektor pendidikan disampaikan pula adanya program khusus dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak.

2. Program PROSPERA

Program conditional cash transfer (transfer tunai bersyarat) di Meksiko dmerupakan Program Bantuan Tunai Bersyarat adalah program pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat anak mereka bersekolah dan balita serta ibu hamil memenuhi sejumlah protokol kesehatan.

Program yang dikoordinasikan oleh Prosperas ini bertujuan untuk mengatasi pelbagai problem yang kita hadapi, misalnya soal kesehatan dan pendidikan. Manfaat program ini sudah terbukti. Di Meksiko partisipasi sekolah meningkat 8, 13, dan 22 persen. Program Opportunidades di Meksiko juga berhasil meningkatkan tingkat imunisasi dan mengurangi kerentanan balita terhadap penyakit. Untuk menyukseskan program ini, diperlukan koordinasi antardepartemen dan institusi terkait, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah. Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan memiliki peran penting untuk memastikan ketersediaan segala sarana. Di daerah uji coba Program Keluarga Harapan dapat dipastikan akan terjadi kenaikan pengunjung puskesmas dan posyandu.

Sekolah-sekolah akan diserbu murid. Kedua departemen itu harus bisa memastikan masyarakat miskin terlayani. Upaya serius perlu dilakukan agar keluarga miskin mendapat uang sebelum tahun ajaran baru, agar mereka tak bermasalah dalam mendaftarkan anak mereka ke sekolah.

Program pemberian dana tunai di Meksiko, khususnya program dana tunai bersyarat untuk mengganti subsidi berbentuk barang, telah dilaksanakan di beberapa negara sebagai salah satu alternatif upaya penanggulangan kemiskinan. Program dana tunai bersyarat mewajibkan penerima bantuan dana tunai untuk melakukan hal-hal yang dipersyaratkan, misalnya menyekolahkan anak, menggunakan fasilitas layanan kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, dan sebagainya. Program semacam ini berhasil dijalankan antara lain di Mexico di bawah nama Program Progresa, yang kemudian berganti nama menjadi Oportunidades.

12

Program Progresa atau Prospera

Program Progresa dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan saat ini maupun kemiskinan yang mungkin terjadi di masa depan melalui dua transmisi. Pertama, dana tunai yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti kelaparan, wabah penyakit, dan kebutuhan dasar mendesak lainnya. Kedua, dana tunai diharapkan berperan sebagai sarana untuk memutus matarantai kemiskinan turun-temurun dengan cara meningkatkan investasi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Dengan demikian, diharapkan di masa depan mereka akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari kemiskinan. Atas dasar inilah maka Progresa disebut sebagai sebuah program kesejahteraan yang berbasis insentif (incentive-based welfare program). Dana tunai dipakai sebagai skema insentif agar keluarga miskin berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi. Peserta program hanya boleh mendapatkan dana tunai bila beberapa persyaratan dipenuhi, seperti tingkat kehadiran anak di sekolah, kehadiran ibu di fasilitas layanan kesehatan, dan sebagainya. Penerima dana tunai adalah para ibu. Selain para ibu, pada saat yang bersamaan pemerintah juga menyediakan bantuan untuk penyedia jasa kesehatan dan pendidikan.

Progresa dianggap sebagai salah satu program yang berhasil. Beberapa indikator keberhasilan program tersebut antara lain: menjangkau sebagian besar penduduk miskin di perdesaan dengan penduduk miskin yang tidak tercakup (undercoverage) hanya 7% saja, menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan (poverty gap) 30% dan tingkat keparahan kemiskinan (severity of poverty) 45%, meningkatkan kehadiran anak sekolah, dan menurunkan angka putus sekolah. Di bidang kesehatan, Progresa meningkatkan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan, anak usia 0-5 tahun menjadi lebih sehat (insiden anak sakit 12% lebih rendah dari sebelum adanya program). Progresa juga meningkatkan kualitas nutrisi anak karena kualitas makanan yang dikonsumsi keluarga peserta mengalami peningkatan yang nyata (mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan, sayur-mayur, daging, dan produk daging).

Selain itu, desain program ini juga dinilai sangat peka terhadap disparitas gender dalam akses terhadap sumber daya. Satu aspek penting dalam Progresa adalah fokusnya terhadap perbaikan hidup perempuan miskin untuk mengurangi kemiskinan secara menyeluruh melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sebagai tiga komponen utama program ini. Program ini mencoba mengurangi disparitas gender dalam pendidikan dengan memberikan beasiswa yang lebih besar kepada anak perempuan dan berupaya mengubah persepsi bahwa sekolah lebih penting bagi anak laki-laki yang nantinya akan menjadi pencari nafkah utama keluarga. Di bidang kesehatan, fokus kepada layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita serta pelatihan mengenai kesehatan dan gizi, terutama bagi perempuan, diharapkan akan mengubah pola kebiasaan konsumsi makanan keluarga ke makanan yang lebih bergizi. Perempuan, selain sebagai penerima dana tunai, juga merupakan aktor utama. Dengan menerima dana ini, perempuan akan mengelola dana tersebut agar kepentingan keluarganya (misalnya perbaikan dan kesehatan) menjadi prioritas. Sekilas memang nampaknya program ini berorientasi pada perempuan, dan terkesan justru menguatkan peran-

13

peran gender tradisional dengan menonjolkan peran utama perempuan sebagai ibu semata. Namun sebenarnya, kebijakan program ini dibangun dari sebuah asumsi bahwa penguatan posisi perempuan, termasuk posisi tawarnya di dalam keluarga, adalah salah satu prakondisi bagi perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang akan lebih menguntungkan masyarakat secara umum. Jika kesejahteraan perempuan meningkat, maka masyarakat akan memperoleh manfaat dari keadaan itu karena akan memperbaiki kualitas kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Bedanya lagi dengan program-program dana tunai pada umumnya, Progresa mempunyai investasi jangka panjang, yakni generasi mendatang yang berpendidikan dan lebih baik kualitas kesehatan dan gizinya.

Namun, banyak pertanyaan yang muncul ketika program Progresa hendak

diluncurkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain: mengapa subsidi yang diberikan berupa subsidi langsung dana tunai kepada rumah tangga, bukannya subsidi dalam bentuk barang/ makanan, atau bantuan kepada penyedia jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya? Mengapa penerima bantuan hanya mereka yang sangatmiskin (extreme poor)? Mengapa perlu mendata lagi penduduk yang baru dan bukannya menggunakan daftar penerima program yang sudah ada? Mengapa bantuan diberikan langsung ke individu dan bukan ke masyarakat/komunitas? Mengapa program dirancangsecara terpusat (sentralistik) dan tidak memberikan fleksibilitas lokal dalam penentuan sasaran serta pelaksanaannya? Mengapa penerima harus perempuan sehingga dianggap berpotensi menciptakan konflik dalam rumah tangga?

Untuk menanggapi beberapa kontroversi di atas, PemerintahMexico

mengambil langkah-langkah berikut: melakukan uji coba, mengembangkan program secara bertahap, melakukan evaluasi program secara ketat oleh lembaga independen, pemantauan, evaluasi pelaksanaan program, serta analisis biaya-manfaat. Salah satu faktor kunci keberhasilan Progresa adalah desain awal yang dirancang secara seksama dan didahului dengan uji coba yang dipantau dan dievaluasi oleh lembaga independen. Uji coba dilakukandi 506 komunitas, melibatkan hampir 25.000 rumah tangga dengan cara membandingkan keluarga yang menerima program dengan yang tidak.

Kegiatan didahului dengan menyiapkan baseline data untuk kedua

kelompok tersebut. Setahun kemudian, program dana tunai bersyarat dievaluasi. Dalam kegiatan evaluasi tersebut, isu yang diteliti antara lain adalah aspek ketepatan sasaran penerima program, dampak program terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi. Selain itu, juga diteliti operasionalisasi program di lapangan dan persepsi dari lintas pelaku terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, efektivitas biaya dan analisis biaya-manfaat, peranan perempuan dalam program, hubungan antarwarga, dan dampak program terhadap pemanfaatan pekerja anak serta pembagian dana tunai di dalam keluarga (intrahousehold transfers).

Langkah-langkah Pelaksanaan Program Dana Tunai

Untuk melaksanakan program pemberian dana tunai di Indonesia, langkah-langkah yang ditempuh oleh Mexico perlu diterapkan, tentu dengan beberapa modifikasi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah kegiatan uji coba. Kegiatan uji coba dapat diawali dengan memilih beberapa kabupaten/kecamatan

14

yang dianggap memiliki jumlah penduduk miskin tinggi (lebih dari 50%). Data jumlah penduduk miskin kabupaten/kecamatan dapat diperoleh dari hasil pemetaan kemiskinan (poverty mapping) BPS. Kemudian di wilayah tersebut diadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Setelah data calon penerima program tersedia, program dana tunai bersyarat dapat dimulai. Persyaratan dapat dikaitkan dengan pendidikan (misalnya tingkat kehadiran anak penerima program bantuan di sekolah) atau kesehatan (misalnya tingkat kehadiran ibu hamil di puskesmas, atau perkembangan gizi dan berat bayi dari ibu penerima program). Untuk keperluaan evaluasi efektifitas program, maka diperlukan “kelompok kontrol” dengan melakukan pendataan terhadap rumah tangga nonpenerima. Kegiatan uji coba ini sangat penting karena beberapa alasan.

Pertama, dari sisi ekonomi, uji coba akan memperbaiki rancangan dan efektivitas program, serta memperkirakan dampak program. Hal ini akan memberi arahan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada program yang menghasilkan manfaat terbesar. Kedua, dari segi sosial, uji coba akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, dari sisi politik, uji coba akan meningkatkan kredibilitas program dan menghilangkan keraguan dari praktik program yang tidak berhasil di masa silam.

En la Coordinación Nacional de #PROSPERA se lleva a cabo la visita de la Comisión de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia.

15

"Reiteramos nuestro agradecimiento al CN @JGutierrezCasas por tratar temas tan importantes,

nos gustaría aprender de #PROSPERA para poder ampliar nuestros conocimientos" Dr. IR. HD.

Sodik Mudjahid, M. Sc, Vicepresidente de la Delegación de Indonesia.

16

Josue Vargas Olmos, Daniel Rosales and KBRI MEXICO CITY

17

BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Prospera dan The Save Children di

Meksiko disampaikan beberepa rekomendasi:

a. Basis data terpadu yang dijadikan acuan penyeusunan kebijakan

kesejahetraan sosial bisa akomodasi dalam kebijakan nasional.

b. Sasaran penerima manfaat program kesejahteraan sosial selain

memberikan perlindungan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan , sosial, juga

aspek lain yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan

sosial.

Demikian beberapa materi sebagai bahan umum untuk Kunjungan Kerja Komisi

VIII DPR RI conditional cast transfer Praktik Pekerjaan Sosial ke Rusia. Harapannya,

semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka kelancaran dan kersuksesan

pelaksanaan kunjungan kerja.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI/

PIMPINAN DELEGASI,

DR. IR.HD.SODIK MUDJAHID.M.Sc