LAPORAN KINERJA TAHUN - kota-cimahi.kpu.go.idkota-cimahi.kpu.go.id/download-file-pengumuman/LAKIP 2017 KPU... · Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2017 secara singkat memuat gambaran

LAPORANKINERJATAHUN 2OL7KOMISI PEMILIHANUMUMKOTACIMAHI

KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA CIMAHIJI. PASANTREN-TTUC NO. 108 CIMAHITel 022 6631110

\

C

I

t

('l

o

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya

kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 sebagai pertanggungiawaban

pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan

Perjanjian Kinerja KPU Kota Cimahi sesuai APBN Tahun 2017.

Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai media

pertanggungiawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kota

Cimahi dalam mencapai visi dan misi, mewujudkan pemerintahan yang baik (Good

Governance) dan Clean Governmenr (pemerintah yang bersih).

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentarrg Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam Lzu ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen

perencanaannya dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kota Cimahi, selain itu sebagai

wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kota Cimahi dalam

melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang

dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja ini memberikan umpan balik perbaikan kinerja KPU

Kota Cimahi di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja

ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan

penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempuraan penyusunan laporan di masa

yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kineda ini dapat memberikan masukan berharga

dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kota Cimahi guna mewujudkan Good

Governance dan Clean Governmenr di Lingkungan KPU Kota Cimahi.

A CIMAHIKPU

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2017 secara singkat memuat gambaran

semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2Ol7 sebagai perwujudan dari visi, misi

tujuan dan sasaran KPU Kota Cimahi.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Cimahi selama Tahun 2017 pada

prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun ZOIT dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ditetapkan KPU Kota Cimahi. Dari kegiaran yang

dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari

pecapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian

target tahun 2017 sebagai berikut :

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA STRATEGIS TARGET REALISAS!

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihanyang Demokratis

Persentase Pe nyelengga raa n Ta ha pa n Pe m il u/Pem i I i ha n

dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang

Berlaku

100% 1.OO%

lndeks Harapan Memilih (Hasil Survei ke Calon Pemilih)70% 73,50%

2 Terlaksananya

Pemilu/Pemilihan

yang Aman, Damai,

Jujur dan Adil

Persentase Penyelengga raa n Pem i I u/Pem i liha n Ta n pa

Konflik LOj% 100%

Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang

Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihano% o%

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

KabupatenL00% L000/o

3 Meningkatnya

Validitas Data

Pemilih

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017

LO0o/o too%

4

MeningkatnyaKapasitas Lembaga

Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan

Nilai Akuntabilitas Kinerja B CC

Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan StandarAkuntasi Pemerintah (SAp) to0% LO0%

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI zo17

BAB IPENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden

d an Wakil Presiden, Gubemur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 228 ayat (5)

Pemiludiselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan

mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan

bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban

melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai

berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi

dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU

Kota Cimahi sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mempunyai

sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan

periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja

(LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

1

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 2t17

Penyusunan LKj KPU Kota Cimahi mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai

berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2OI4 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan

review atas laporan kinerja;

LKJ ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan

pencapaian kinerja KPU Kota Cimahi selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja Qterformance

results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Qterformance agreement)

Tahun 2Ol7 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1

tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point

yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2017

dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selama tahun 2017.

Tujuan dari penyusunan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2017 adalah

untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

2

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI zo17

C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA CIMAHI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara Pemilu, tugas,

wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam penyelenggaraan

Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubemur dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi dalam Penyetenggaraan Pemilu, KPU Kota Cimahi melaksanakan tugasnya dibantu

oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi mempunyai tugas :

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;b. memberikan dukungan teknis administratif;c. membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam

menyelenggarakan Pemilu;d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraafl Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernu serta Pemilu

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi;f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Cimahi;g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraar. kegiatan dan pertanggungiawaban Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi; dan

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Cimahi;b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Cimahi;

c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran,

dan perlengkapan Pemilu di Kota Cimahi;

d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi;

3

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 2017

e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasipenyelesaian sengketa Pemilu di Kota Cimahi;

f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakatdalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Cimahi;

g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Cimahi;h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Cimahi;i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Cimahi;j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraafl Pemilu Walikota danWakil Walikota Cimahi berdasarkan nortna, standar, prosedur, dan kebutuhan yangditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

b. mengadakanperlengkapanpenyelenggaraanPemiluc. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas

persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi; dand. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berkewajiban :

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; danc. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Data;b. Subbagian Hukum;c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;d. Subbagian Keuangan,IJmum, dan Logistik.

4

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI ?,&17

D. STRUKTURORGAhIISASI

1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi dilakukan pembagian tugas diantarapara anggota dalam bentuk divisi.

divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

dan merupakan pembagian tugas diantara anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, yang

terdiri dari:

1. Divisi Teknis : Dadan Fadilah Rivai, SH2. Divisi Hukum : Sri Suasti, SH

3. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat : Dr. Septiyana

4. Divisi Perencanaan dan Data : Roesdi Haroen Rasyid, SH

5. Divisi Umum Keuangan dan Logistik : Roesdi Haroen Rasyid, SH

Ketua KPU Kota Cimahi yaitu Handi Dananjaya, SH selaku Pimpinan yang

membawahi anggotanya tidak bertugas di divisi tetapi sebagai penanggungjawab seluruh

divisi.Adapun bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang dibagi dalam 5

(lima) divisi dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel1.1

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

5

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI z,&17

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dibantu oleh Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dipimpin

oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi terdiri dari Sub Bagian

yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian

Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan

Hupmas. Masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

6

KETUA KPU KOTACIMAHI

HANDIDANANJAYA

Divisi Sumber

Daya Manusia

dan Partisipasi

Masyarakat

Divisi Perencanaandan Data

Divisi Teknis

Divisi Umum

Keuangan dan

Logistik dan

Divisi Hukum

ROESDI H.RDADAN

FADILAH. RSRI SUASTISEPTryANA

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 2A17

Tabel 1.2

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi adalah sebagai

berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHT]LUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan

laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERIA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta

indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, dan Perjanjian Kinerja

7

SEKRETARIS

KOMISI

PEMILIHAN UMUM

KA. SUB.

BAGIAN

PROGRAM DANDATA UMUM

BAGIAN

KA.KA. SUB..

BAGIAN

HUKUM

TEKNIS

PENYELENGGARADAN HT]PMAS

KA. SUB.

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 7,4L7

BAB III AKLINTABILITAS KINERIA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja

dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2017, termasuk didalamnya

menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTT]P

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan

kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Cimahi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

8

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI z&t7

BAB IIPERENCANAAN DAN PERIANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 -2019Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan

kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan

jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh

satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka

mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor

63lKpts/KPU/Tahun 2OI5 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019. Dalam peraturan

tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan

pemilu, yaitu: "KPIJ menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan

berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil".

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan

dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah

sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang

profesional;2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemlu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan

umumnya untuk selumh masYarakat;

4. Meningkatkan partsipasi dan kualitas pemlih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang

berkelanjutan;5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif

dan komprehensif khususnya mengenai kode etk penyelenggara pemilu;

i . Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta

aksesabel.

9

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI z&17

B. RENCANA STRATEGIS KPU KOTA CIMAIII 2OI5.2OI9

Sesuai dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kota Cimahi

2015-2019 adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk

Terwujudnya Pemilu yang LUBER don JURDIL."

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang

disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional ;

2. Menyusun dan melaksanakan Regulasi di bidang PemilulPemilihan yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu./Pemilihan, khususnya untuk paru pemangku

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih

yang berkelanjutan;5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan ;

6. Mewujudkan penyeleflggara Pemilu./Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel

dan aksesabel

Pemyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen

KpU termasuk KpU Kota Cimahi yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam

tugas pokok dan fungsinya(core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan

demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap

ke-3 (2015 - ZOI1) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraat pemilu yang memiliki

integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaks anaar. demokrasi Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalamwadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi'

10

20L7

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi yang akan dilaksanakan atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini,

maka KPU Kota Cimahi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi

dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penyusunaN

berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara

pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam

pemilu/pemilihan;

3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan

5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yarrg hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya

dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan

sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima)

periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta

kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance

plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. RENCANA KII\ERIA TAHLINAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun

arrggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra. oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan

dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerjalkinerja tahunan (RKT) yang ada

11

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI z0t7

keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator

kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel2.1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Cimahi (Revisi) Tahun 2017

Sumber: Dokumen SAKIP KPU Kota Cimahi}0lT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS TARGET

1 2 3 4

1

MeningkatnyaPenyelenggaraanPemilu/Pemilihan yang

Demokratis

Persentase Penyelenggaraan TahapanPemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan

Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku100%

lndeks Harapan Memilih (HasilSurvei ke CalonPemilih) 75%

2 TerlaksananyaPemilu/Pemilihan yang

Aman,Damai, Jujur dan Adil

Persentase Penyelengga raa n Pemilu/Pemiliha n

Tanpa Konflik10a%

Persentase Penyelengga ra Pem ilu/Pem ilihanyang Terbukti Melakukan Pelanggaran

Pemilu/Pemilihan

o%

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan

KPU Kabupaten100%

3

Meningkatnya ValiditasData

Pemilih

Persentase Pela ksanaan Kegiata n Pem utakhiranData Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 100%

4Meningkatnya KapasitasLembaga PenyelenggaraPemilu/Pemilihan

Nilai Akunta bilitas Kinerja B

Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan

Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)1007o

t2


D. PERIANJIAN KINERIA 2017

Perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2017 sebagai berikut :

PERIANIIAN KINERIA TAHUN 201.7

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDI DANANJAYA

Jabatan : Ketua KPU Kota Cimahi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yffig seharusnya sesuai lampirair perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yarrg telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Januari2077

HANDI D

Sumber: Dokumen SAKIP KPU Kota Cimahi20lT

13

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 20tr7

Lampiran Perjanjian Kinerja KPU Kota cimahi rahun 2ol7 sebagai berikut

PERIANIIAN KINERIA

Nama Lembaga : KPU Kota Cimahi

Tahun 22017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS TARGET

4321

L Meningkatnya PenyelenggaraanPemilu/Pemilihan yang

Demokratis

Persentase Penyelengga raan Tahapa nPemilu/Pemilihandilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuanyang Berlaku

lndeks Harapan Memilih (HasilSurvei ke CalonPemilih)

75%

Persentase Pe nye le ngga raa n Pem i lu/Pem i I i ha n Ta n pa

Konflik L00%

, Terlaksananya Pemilu/Pemilihan' yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Persentase Penyelengga ra Pemilu/Pemilihan ya ng

Terbukti

Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihano%


Kabupaten 100%

3 Meningkatnya Validitas DataPemilih

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakh iran DataPemilihBerkelanjutan Tahun 2017 1.00%

Nilai Akuntabilitas Kinerja B

4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga

Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar

AkuntasiPemerintah (SAP)

L00%

t4

100%

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 2*17

NoProgram Anggaran

1. Program dukungan manaiemen dan pelaksanaan tugas teknis lairurya KPU 3.358.183.000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 10.000.000

3 Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik 1.1..568752.000

TOTAL L4.936.935.000

2077

A

t/

15

HANDI

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI ZBIT

BAB IIIAKTINTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERIA 2017

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kineda kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem

pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data intemal, yang berasal dari sistem

informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan,

triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan

dengan pencapaian kinerja KPU Kota Cimahi. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan

dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kota Cimahi tahun 2017, yaitu indikator

masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkat agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan

untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2017 rndkator input ini diprioritaskan pada penggunaan

dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output

yang digunakan bervariasi mulai dari output junrlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa

lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah

segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek

langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (7o).Indkator manfaat (benefits) dan

dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem

pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja

dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output

atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan

formulir pengukuran pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat

1.6


capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi

dalam kondisi :

a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan

rumus

Capaian Kinerja (7o) = Realisasi x I00 Vo

Target

b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakanmmus:

Capaian Kinerja (Vo) = Target - (Realisasi - Target ) x 100 Vo

Target

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator

kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan

pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan

program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capaiankinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuan ordinal yang dibuat

dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

a) X> 100 7o : Sangat Berhasil

b) 9l - lO0 7o : Berhasil

c) 7l -90 7o : CukuP Berhasil

d) 5l - 70 To : Kurang Berhasil

e) O - 50 7o : Tidak Berhasil

77


Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis

efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai

output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi

masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya,

ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih

besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektifitas

yang menggambarkan tingkat kesesuaian arfiarasasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain

itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik

terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan.

Kinerja KPU Tahun 2017, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau

kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-

satuan kegiatan di Tahun 2Ol7 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian

satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini,

maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kota Cimahi tahun 2017 :

18


Tabel3.1. Capaian Kinerja KPU Kota Cimahi 2017

Sumber: Dokumen SAKIP KPU Kota Cimahi Tahw2Ol7

pengukuran capaian Kinerja Fisik KPU Kota Cimahi Tahun 2017 berdasarkan tabel diatas

rata-rata mencapai 1007o, secara umum sudah berhasil, terlaksana dan mendapatkan hasil yang

memuaskan. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapai target.

NOSASARAN

STRATEGISI N DI KATOR KIN ERJA STRATEGIS TARGET REALISASI

1 2 3 4 5

t MeningkatnyaPenyelenggaraanPemilu/Pemilihanyang Demokratis

Persentase Penyelenggaraan Taha pa n

Pemilu/Pemilihandilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang

Berlaku100% 100%

Partisipasi Pemilih (Pemilih yang Menggunakan HakPirih)

75o/o 74%

2 TerlaksananyaPemilu/Pemilihanyang Aman, Damai,Jujur dan Adil

Persentase Penyelengga raa n Pemilu/Pemiliha n Ta npa

Konfliktoo% L00%

Persentase Penyelengga ra Pemilu/Pemiliha n ya ng

Terbukti Melakuka n Pela nggaran Pemilu/Pemilihano% o%


Kabupaten100% 100%

3 MeningkatnyaValiditas Data

Pemilih

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 100% L00%

4 MeningkatnyaKapasitas Lembaga

PenyelenggaraPemilu/Pemilihan

Nilai Akuntabilitas Kinerja B CC

Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar

Akuntasi Pemerintah (SAP)too% L00%

19

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI ?,077

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencapian target kinerja Sekretariat

KPU Kota Cimahi Tahun 2017 dllakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

B. EVALUASI KINERIA DANI ANALISIS CAPAIAN KINERIA

1.. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Indikator Kinerja sasaran ini yaitu Persentase PenyelenggaraarrTahapan Pemilu./Pemilihan

dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, dan Indeks Partisipasi Pemilih

(Hasil Pilwalkot 2017). Deskripsi kegiatannya yaitu seluruh kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.

Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi pada tahun 2OI7 yang sudah

terlaksana

yaitu :

1. Penyusunan Anggaran Pemilihan;

2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

3. Sosialisasi Tahapan Pemilihan

4. Pembentukan PPK dan PPS

5. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Perseorangan

Dalam rangka Pencapaian tingkat pasrtisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Cimahi ZOIT,Indeks Partisipasi Pemilih di Kota Cimahi Pada Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi 20 17 sebes ar 7 4 7o . Terdiri dari Pemilih : 31 5 .7 22, Pengguna Hak Pilih :

278.O66,Pemilih Disabilitas :240, Pengguna Hak Pilih :235 atau sebesar :97,9 7o'

Dengan demikian sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

Demokratis dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan

dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, dan Indeks Harapan Memilih

belum dapat tercapaisesuai dengantarget KPU RI sebesar 75 7o.

20

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 2fr17

2. Sasaran Strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Indikator Kinerja Sasaran Strategisnya adalah Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Tanpa Konflik, Persentase Penyelenggara Pemilu./Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran

Pemilu/Pemilihan, dan Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Cimahi.

a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan Bimbingan Teknis Penyelenggaran

Pemilihan Tingkat KPU Kota, PPK dan PPS.

Kota Cimahi mempunyai 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan. Jumlah PPK di Kota Cimahi

sebanyak 15 orang dan Jumlah PPS nya adalah 45 orang.

Meski tidak terlalu luas wilayahnya, Kota Cimahi Termasuk yang padat dari segi

Penduduknya hal ini dilihat dari DAK2 Kota Cimahi sebesar 532.988 dengan 3 Kecamatan, cukup

padat dibandingkan dengan beberapa Kota di Jawa Barat.

KPU Kota Cimahi menyelenggarakan bimibingan teknis, rapat kerja, rapat koordinasi dan

monitoring kepada PPK dan PPS agar memiliki Integtitas, Kapabilitas dan Kompetensi yang

mumpuni.

Sslain itu KPU Kota Cimahi mengajak seluruh stakeholder Pemilu untuk bersama-sama

mengawal Pilkada di Kota Cimahi agar berjalan dengan aman, damai dan tanpa konflik.

Sampai dengan akhir desember 2O!7, penyelenggaran pemilihan di Kota Cimahi berlangsung

aman dan tanpa konflik.

b. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti MelakukanPelanggaran Pemilu/Pemilihan,

KpU Kota Cimahi memiliki jumlah personil badan ad hoc PPK dan PPS total 60 orang.

Dalam setiap penyelengg araar- Pemilu diperlukan pengawasan ekstra agar penyelenggara dapat

bekerja sesuai dengan aturan. Pelanggaran pemilu ada beberapa jenisnya seperti pelanggaran

administrasi dan pelan ggaranpidana pemilu'

27


Dalam rangka meminimalisasi dan menghindari pelanggaran-pelanggaran Pemilu, Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi secara rutin melakukan penyuluhan/sosialiasasi kepada seluruh

pegawai KPU Kota Cimahi melalui rapat kerja pembahasan regulasi Pilkada yang dilaksanakan

setiap hari Kamis setiap minggunya. Kemudian penyuluhan/sosialisasi kepada PPK dan PPS melalui

monitoring ke tiap kecamatan.

Sampai dengan akhir desember 20L7, penyelenggara pemilihan di Kota Cimahi dari KPU

Kota Cimahi, PPK dan PPS tidak ada yang melakukan pelanggaran Pemilu./Pemilihan.

c. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota

Pada tahapan verifikasi dan pendaftaran pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2017, tidak ada gugatan oleh Pasangan manapun dan dikatakan

lancar. Dengan demikian, sasaran strategis Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Kota Cimahi berhasil dicapai dan memenuhi target yang ditetapkan.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Validitas Data Pemilih

Indikator kinerja sasiran strategis ini adalah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran

Data pemilih Berkelanjutan Tahun 2OI7 untuk kegiatan Pemilihan Gubemur Jawa Barat Tahun

2018.

Daftar pemilih memiliki peranan penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Selain

melayani hak konstitusional pemilih, daftar itu juga sebagai acuan dalam pengadaan logistik pemilu

serta rekrutmen petugas dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

prinsip pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah proses memperbaharui data

pemilih Tahun 20L7 gtnamemudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan

selanjutnya, proses pengumpulan Data perubahan melalui lembaga/badan melalui koordinasi dan

kerjasama serta langsung dari masyarakat'

pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi

bertujuan meningkatkan kualitas Dp4 untuk Pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur jawa Barat

22


Tahun 2018, mempermudah dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2018, dan secara tidak langsung untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017

yaitu:

1. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 dengan Instansi

terkait;

2. Penyebaran Bahan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (berupa poster)

3. Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Aplikasi Sidalih.

Rapat Koordinasi Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 di Kota Cimahi

mengundang:

1. Perwakilan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimah

Rapat koordinasi pemutkahiran data pemilih berkelanjutan yang telah dilaksanakan antata

KpU Kota Cimahi dengan SKPD Kota Cimahi terkait data pemilih menghasilkan kesimpulan antara

lain:

KpU Kota Cimahi akan bersinergi dan menyelaraskan soal data pemilih secara masif dan

terus menerus dengan SKPD terkait terutama dengan Disdukcapil Kota Cimahi

tentang masalah data pemilih secara berkelanjutan, dalam hal ini adalah update data

pemilih terakhir yang sudah melakukan perekaman E-KTP

KpU akan menekankan kepada PPDP agar melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-

sungguh dan tepat dalam hal coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih, sehingga

menghasilkan data pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungiawabkan

Untuk WNI yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah atau pernah

menikah maka segera melapor ke kantor desa/kelurahan melalui RT/RW setempat untuk

23


mendapatkan bukti Surat Keterangar Nikah (Akta Nikah) yang sah dari Kantor Urusan

Agama (KUA) dan Surat Keterangan Cerai dari Pengadilan Agama

Pembentukan Tim Kerja/Operator Sidalih KPU Kota Cimahi Tahun 2017 berdasarkan

petunjuk teknis anggaran tahun 20L7 berjtmlah dua orang. Operator Sidalih mempunyai tugas

1. Melaksanakan Pemrosesan data Pemilih dalam aplikasi sidalih;

2. Menyiapkan bahan-bahan pemutakhiran yang dibutuhkan dalam bentuk softcopy;

3. Menginput setiap ada perubahan data pemilih;

4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data pemilih pada aplikasi Sidalih yaitu :

1. Data Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Terakhir;

2. Data Mutasi Penduduk (pindah dan datang) by name;

3. Data TNI/Polri Tahun 2017 by name;

4. Data Penduduk yang meninggal by name;

5. Data Penduduk yang memiliki keterbatasan (disabilitas) by name.

Untuk Data Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Terakhir, KPU Kota Cimahi menggunakan

data pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun2Ol4. Data tersebut diperoleh dari hasil scan Cl

yang diinput ulang kedalam excel untuk mempermudah penginputan kedalam Sidalih.

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor :

4lz/l<puNllzol7 tanggal20 Juni 2Ol7 Perlhal : Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

mengharuskan KpU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

melalui portal Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang dilaksanakan mulai tanggal 11

Juli Z0l7 s/d 15 Agustus 2017 dengan melakukan penyaringan data pemilih yang Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) sebagai Pemilih

24

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI ?,017

yang disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisili, atau berubah status menjadi

anggota TNI/Polri dan hilang ingatan serta memperbaharui data pemilih yang ada di portal

SIDALIH.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang

Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk

Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 7 ayat (2) huruf

(c) disebutkan bahwa Pemberian izinhak akses data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri

kepada lembaga pengguna tingkat Kota didelegasikan kepada Walikota. Sementara dalam Pasal I I huruf

(a) disebutkan bahwa pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan E-KTP oleh lembaga pengguna

tingkat Kabupaten harus melalui proses permohonan permintaan izin secara tertulis kepada Walikota.

Atas dasar hal tersebut KPU Kota Cimahi mengajukan permohonan izin hak akses data

kependudukan untuk kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang akan dilaksanakan

oleh KPU Kota Cimahi. Adapun kebutuhan data sebagai untuk kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Data Penduduk yang meninggal dunia;

2. DataPenduduk yang pindah domisili keluar dari wilayah Kota Cimahi;

3. DataPenduduk yang berubah status menjadi anggota TNI/Polri dan yang telah Pensiun

sebagai arrggota TNVPolri ;

4. DataPenduduk yang hilang ingatan;

5. Data Penduduk yang pindah domisili masuk menjadi warga Kota Cimahi;

6. Data Penduduk penyandang disabilitas;

7. Datapenduduk yang berusia sudah 17 tahun pada saat hari H pemungutan Suara (27 Juni

2018).

Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Data yang

diminta oleh KpU Kota Cimahi tidak dapat dipenuhi dikarenakan Pemberian Izin Akses Data

Kependudukan hanya dapat diberikan kepada Instansi yang tidak memiliki hierarki dengan Instansi

Pusat.

25


Pada pasal 6 Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan

NIK, Data Kependudukan danKTP-el kepada lembaga Pengguna, meliputi:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;dan

2. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki

hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Atas ketentuan diatas, data-data yang dibutuhkan oleh KPU Kota Cimahi tidak bisa dipenuhi.

Dengan demikian, data-data sebagaimana dijelaskan diatas tidak dapat diinput kedalam aplikasi

Sidalih.

Selain kegiatan-ke giatandiatas, dalam rangka persiapan PemutakhiranData Pemilih Pemilihan

Kepala Daerah serentak tahun 2018, KPU Kota Cimahi menghadiri Rapat Kerja dan Bimbingan

Teknis pemutakhiran Data Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa

Barat. Berdasarkan kinerja kegiatan tersebut diatas, Capaian realisasi kinerja output kegiatan

pemutakhiran Data pemilih Tahun 2OL7 pada realisasi fisik mencapai L00 7o (berhasil) berupa

tercapainya satu dokumen Pemutakhiran Data Pemilih tahun 2017.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja Sasaran Srategis ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Persentase Laporan

Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)'

a. Nilai Akuntabiltas Kinerja

Deskripsi kegiatan ini yaitu melaksanakanrapatevaluasi LAKIP di KPU Provinsi Jawa Barat

pada bulan Mrei Z}li. Hasil evaluasi lakip 2016 KPU Kota Cimahi berdasarkan penilaian Tim

Inspektorat Kpu RI mendapatkan nilai CC dengan nilai. Pencapaiam Kinerja untuk laporan Kinerja

tahun 2Ol7 nimeningkat tajam dari tahun sebelumnyaya}gakhinya mendapatkan nilai D yaitu '

26


Realisasi capaian output kegiatan ini terdfui dari capaian output anggaran dan capaian output

fisik (volume). Untuk realisasi output fisik tercapai 100 %io (berhasil) yaitu dengan tercapainya satu

laporan evaluasi LAKIP.

Dengan demikian, sasaran tersusunya laporan hasil evaluasi LAKIP tahun ZOLT sebanyak 1

(satu) laporan telah terlaksana dengan baiUberhasil.

b. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAp)

Laporan Keuangan KPU Kota Cimahi sudah sesuai dengan Standar Akuntansu Pemerintah.

Laporan yang disusun melalui aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN (Untuk Barang) sebelumnya di

rekonsiliasi ke KPPN sehingga apa yang dilaporkan sesuai dengan yang dibelanjakan.

C. REALISASI AI\GGARAN

Total Pagu KPU Kota Cimahi tahun 2017 sebesar Rp. 14.936.935.(X)0, dengan Penyerapan

Anggaran Sebesar Rp. 14.603.436,401 atau sebesar 97,77 Vo dari Jumlah anggaran KPU Kota

Cimahi.

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja penyerapan anggaran KPU Kota Cimahi jika diukur

dengan skala pengukuran ordinal rata-rata mencapai predikat "Berhasil" yaitu sebesar 97177 Vo dai

Total Anggaran di DIPA.

Tabel3.4 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kota Cimahi 2014-2017

TAHT]N REALISASI

PERSENTASECAPAIANKINE&IA

(Vo')

PREDIKAT

20t4 t7.258.659.000 13.470.573.846 78Vo Cukup

2015 1.509.791.000 t.444.777.t00 95,69%o Berhasil

2016 37.729.644.000 10.148.451.505 26,8970 Kurang

2017 14.936.935.000 14.603.435.401 97,77 7o Berhasil

Sumber : l,aporan Program dan Data 2014-2017

27

TARGET


Penyerapan anggaran tahun 2017 KPU Kota Cimahi sepenuhnya dapat diserap optimal

dikarenakan dilakukannya Revisi Sisa Anggaran Dana Hibah yang telah dikembalikan ke Kas

Daerah telah di kurangi dalam DIPA KPU Kota Cimahi.

3.4. Analisis Efektifitas dan Efisiensi

Berdasarkan capaian kinerja fisik dan anggaran yang telah dijelaskan diatas, jika dianalisis

dari sisi efektifitas kerja maka seluruh pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia sudah

efektif. Indikatomya yaitu seluruh target dapat tercapai dengan baik dan memperoleh penilaian kerja

sebesar 85,24Vo (Baik) meski menurun dibanding tahun sebelumnya 89,07 (baik) . Jika dianalisis

dari sisi efisiensi anggaran maka berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai efisisensi kerja sebesar

2,2 Vo menurun dari tahun sebelumnya yaitu 20Vo dkarenakan terjadi revisi anggaran Hibah yang

dimasukan ke dalam DIpA sebesar Realisasi dan sisanya dikebalikan ke Pemerintah Daerah. Secara

lengkap hasi evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dari aplikasi monitoring dan evalusai situs

monev.anggaran.depkeu.go.id.(PMK 249 tahw2}ll) diperoleh hasil kinerja sebagai berikut :

28

076.01 .657232 - KPU KOTA CtMAHt Salkor

Smlrrt

Dashboard | .nt o",, I rvronitonno I uo"n err.*oro I

Dashboard Kpu Kota Cimahi

Pencapaian Kinerja

85.24Baik

Penenpairn Kinerjil

r 50

Kontisten!i atas RPO Awal

r0u100

Monitoring Partisipasi Satuan Kerja Tahun

t0

0

Konsiitens; atas RPD Reviri Pencapaian Keluaran €fis i(

Anggaran 2017

Iotal ada 1 Record

No. Kod9KrL

Logout

01 JAWA BARAT I ,!1 I r lrlr 1 1 1 1

,|1

1 1 ,l'' 1 1

Kode Unit Nama Kode Satker Xe Jtn OesMeiKPU KOTA CIMAHI

rnfo lobh lanJut dsp6t renghubungteroil [email protected] rdtelp 021.34357110

Nama Kab Kota

Ir lozoI,r*' "-- KOTA CtMAHt 657232

111-

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 2At7

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KpU

dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan

kegiatannya KPU Kota Cimahi berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang

ditetapkan baik dalam Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, perjanjian

Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni :

1) Seluruh kegiatan tahapan pemilihan terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu;

2) Penyelenggaran Pemiilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terlaksana dengan aman

tanpa konflik;

3) Penjrelenggara Pemilihan mulai dari tingkat kabupaten, PPK dan PPS tidak ada yang

melakukan pelanggaran pemilihan;

4) Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terlaksana melalui koordinasi dengan instansiterkait;

5) Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU meningkat dari D menjadi CC

6) Laporan keuangan KPU Kota Cimahi sudah sesuai denga Standar Akuntansi Pemerintah

(sAP).

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi tahun 2017 sebagai wujud

pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian

kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Cimahi selama tahun anggaran 2017.

Pengukuran kinerja KPU Kota Cimahi tahun 2017, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja

(PERKIN) tahun 2017, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome)

dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran

kinerja KPU Kota Cimatri tahun 2017 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

29

LAPORAN KINERIA KPU KOTA CIMAHI 2*17

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Cimahi yang telah

ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting

adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh aparatur dalam melaksanakan

kebij aksanaan untuk meningkatkan kinerj a sesuai frrngsinya masing-masing.

Semoga Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2O1l ini dapat memberikan masukan atau

arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada

KPU Kota Cimahi di masa yang akan datang.

30

Documents

LAPORAN KINERJA TAHUN - kota-cimahi.kpu.go.idkota-cimahi.kpu.go.id/download-file-pengumuman/LAKIP 2017 KPU... · Laporan Kinerja KPU Kota Cimahi Tahun 2017 secara singkat memuat gambaran