LAPORAN KINERJA - Kemsos · 2019. 2. 8. · Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2018 1 BAB I P E N D AH U L U A N A. Gambaran Umum Direktorat

LAPORAN KINERJADIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIALkEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan

untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-

2019. Penyusunan laporan disusun dengan mengacu kepada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA selama Tahun 2018. Capaian Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Analisis atas capaian

kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik

perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA secara berkelanjutan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat memenuhi target

dan sesuai rencana. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target

indikator kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunan

NAPZA memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan

rehabilitasi sosial terhadap Korban NAPZA secara keseluruhan sangat

ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap

komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha sebagai bagian integral

dari upaya penanggulangan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan

umum,

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan

dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh

seluruh jajaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2018

Direktur RSKP NAPZA

Waskito Budi Kusumo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya merealisasikan good governance, Direktorat Rehabilitasi Sosial

Korban Penyalahgunaan NAPZA telah melaksanakan berbagai kegiatan,

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan

misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi

Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2015 -2019.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2018 menetapkan 1 sasaran

program/kegiatan dengan 2 indikator kinerja. Sasaran kegiatan yang

dimaksud adalah 1) Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang

mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fsilitas hak dasar,

2) Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses fasilitas

usaha. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2018 dangan Capaian Indikator persentase 1)

target Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar dan fsilitas hak dasar 15.430 orang tercapai

15.513 orang (100,58%), dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang

mendapatkan akses fasilitas usaha 1.000 orang tercapai 1.050 orang (100%).

Pada Tahun 2018, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 108.004.665.000,-

yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan

realisasi anggaran mencapai Rp. 107.257.510.546,- (99,31%). Direktorat

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA akan senantiasa

berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan

yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan,

sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran

kegiatan dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi

Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2018

ii

Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2018 ini diharapkan dapat

menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA Tahun 2018 tercapai dengan baik, meskipun kurang dapat menyerap

anggaran seluruhnya. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis,

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang terdiri

dari kantor Pusat, 3 UPT dan 34 Provinsi melalui dana dekonsentrasi. Target

sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu : Meningkatnya

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial

terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah berkaitan dengan masalah

SDM pelaksana rehabilitasi sosial yang menyebabkan belum optimalnya

pelaksanaan rehabilitasi sosial khususnya pelaksanaan di daerah yang

memerlukan pendampingan, pemantauan dan pelaporan yang tepat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan belum maksimalnya keterlibatan dunia

usaha dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak Korban Penyalahgunaan

NAPZA.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa pemecahan

masalah sebagai berikut : (1) diperlukan upaya pengembangan program dan

strategi baru dalam penanganan masalah Korban Penyalahgunaan NAPZA;

(2) perlunya peningkatan kompetensi SDM pelaksana rehabilitasi sosial

Korban Penyalahgunaan NAPZA, sesuai dengan perkembangan issue; (3)

Mendorong dan memotivasi semua pihak agar turut berpartisipasi dan

terlibat dalam penanganan masalah sebagai bagian dari masyarakat

Indonesia secara keseluruhan.

Keberhasilan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam mengakses dunia

kerja akan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya. Selain dari

dalam diri, diperlukan juga lingkungan yang kondusif yang dapat

memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk dapat

mengaktualisasikan diri. Di samping itu Kementerian Sosial perlu

berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian terkait. Dan tentunya


iii

kesempatan yang diberikan oleh masyarakat seluas-luasnya kepada Korban

Penyalahgunaan NAPZA untuk berperan sesuai dengan kapasitas yang

dimiliki.

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................... 1

1.1 Gambaran Umum .............................................. 1

1.2 Aspek Strategis ................................................. 7

1.3 Sistematika Penyajian ........................................ 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................ 10

2.1 Rencana Strategi .................................................. 9

2.2 Tujuan ..................................................... 10

2.3 Penyajian Kinerja Tahun 2018 .............................. . 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................... 14

2.1 Capaian Kinerja .................................................... 14

2.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 ................... 15

BAB IV PENUTUP ......... .................................................. 35


1

BAB I

P E N D AH U L U A N

A. Gambaran Umum

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Sosial - Kementerian Sosial dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, maka tugas pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi

Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah sebagai berikut :

1. Tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

2. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana

intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan

rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber

daya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi

dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta

kelembagaan dan sumber daya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi

dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat


2

DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN

PENYALAHGUNAAN NAPZA

SUBBAGIAN TATA USAHA

Subdirektorat Reintegrasi dan

Pembinaan Lanjut Mental

Subdirektorat Kelembagaan dan

Sumber Daya Asistensi&

Subdirektorat

Pemulihan KPN

Subditrektorat Identifikasi dan

Rencana Intervensi

Seksi Analisis dan Identifikasi

Permasalahan

Seksi Rencana Intervensi

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Seksi Pemetaan dan

Analisis Kelembagaan

Potensi Sumber Daya

Seksi Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan dan

Sumber Daya

Seksi Reintegrasi

Seksi Pembinaan Lanjut

Seksi Pemulihan KPN Dalam Institusi

Seksi Pemulihan KPN Luar

Institusi

Struktur organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No.

20/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI. Tabel 1:

Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA


3

Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

A. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi;

B. Subdirektorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA; C. Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut; D. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya; dan

E. Subbagian Tata Usaha.

1. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Rencana Intervensi.

Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi menyelenggarakan

fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan

identifikasi, serta rencana intervensi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di

bidang analisis dan identifikasi, serta rencana intervensi.

Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi terdiri atas : a. Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan; dan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan identifikasi permasalahan.

b. Seksi Rencana Intervensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana intervensi.

2. Sub Direktorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA


4

Subdirektorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA mernyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di hidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang Pemulihan korban penyalahgunan NAPZA dalam dan luar institusi;

d. penyiapanbahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

dibidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi dan;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi

Subdirektorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA terdiri atas:

a. Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Institusi; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sytandar, prosedur,

dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan penyalahgunaan NAPZA dalam institusi.

b. Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Luar Institusi; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sytandar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan

penyalahgunaan NAPZA luar institusi.

3. Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.

Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut menyelenggarakan

fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang reintegrasi dan

pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA;


5

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban

penyalahgunaan NAPZA.

Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut terdiri atas: a. Seksi Reintegrasi;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi bekas

korban penyalahgunaan NAPZA. b. Seksi Pembinaan Lanjut

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.

4. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya

Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan

sumber daya

Subdirektorat Sumber Daya menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan

analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber

daya; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang

pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan

dan sumber daya; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria di bidang bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya;

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya;

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya.

Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya terdiri atas: a. Seksi Pemetaan dan Analisis Kelembagaan dan Potensi Sumber

Daya; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta


6

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis kelembagaan dan potensi sumber daya.

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan

kapasitas kelembagaan dan sumber daya

5. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran

Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Rehabilitasi Sosial

Korban Penyalahgunaan NAPZA telah menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Renstra yang didalamnya tertuang

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas. Fokus dari Renstra periode 2015-2019 Direktorat

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi

Permasalahan penyalahgunaan NAPZA terkait dengan berbagai dimensi kehidupan penyalahguna, yaitu medis, psikiatris, maupun psiko-sosial. Ditinjau dari model bio-psiko-sosial penyalahguna NAPZA dipandang

sebagai penyakit yang sering kambuh (relapsing) yang berakibat pada proses pemulihan seumur hidup. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyalahguna NAPZA yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi

sosial sulit untuk kembali dalam kehidupan secara wajar karena masih adanya stigma di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah

tersebut, diperlukan wadah yang kondusif dan pendampingan secara terarah dan berkesinambungan, dapat membantu mereka dalam menumbuhkan kepercayaan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosial mereka secara wajar, baik yang dilaksanakan di dalam panti maupun luar panti yang melalui dana lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi tahun 2018 untuk 34 propinsi. Panti Sosial Korban

NAPZA merupakan perwakilan Kementerian Sosial sebagai instansi vertikal di daerah yang menangani masalah NAPZA baik layanan dalam

panti juga memberikan layanan penjangkauan dengan sistim luar panti agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.


7

Panti yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi di bawah pembinaan Direktorat adalah :

Tabel 2 : UPT Bidang NAPZA Milik Kementerian Sosial RI - Dekonsentrasi

NO Program Alamat Kapta

Anggaran

2018

1 PSPP “Insyaf”

Medan

Jl. Berdikari No. 37 Desa

Lau Bakeri, Kab. Deli

Serdang – Medan – Sumut

380 org Rp.11.832.766.000

2 PSPP “Galih

Pakuan” Bogor

Jl. H. Miing No. 71 Putat

Nutug Ciseeng – Parung Bogor – Jawa Barat

280 org Rp.15.800.992.000

3 RSPSKP NAPZA

“Satria”

Baturaden

Jl. Raya Barat Batu Raden

No. 35 Banyumas Jawa

Tengah

60 org Rp.9.604.989.000

4 Dekonsentrasi 34 Provinsi 878 org Rp.10.455.203.000

Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut melayani Korban Penyalahgunaan NAPZA merupakan unit Eselon III. Selain melalui UPT, pelaksanaan

rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA juga dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA (Dit. RSKP NAPZA) melaksanakan program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan bersifat terkoordinasi dan terpadu, dalam rangka pemenuhan hak-hak. Adapun kegiatan rehabilitasi sosial

melalui progam rehabilitasi sosial yang mencakup asistensi sosial, advokasi sosial, bimbingan keterampilan, mental dan keagamaan,

bimbingan sosial, dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Kegiatan Rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui satker

daerah, yaitu dengan mekanisme dekonsentrasi.

B. Aspek Strategis

Pelayanan dan rehabilitasi sosial lain yang berkembang berdasarkan kebutuhan yang harus disikapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA menjadi kewenangan

Kementerian Sosial yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkan PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksana Wajib Lapor dan berlakunya Surat Edaran

Bersama (SEB) No. 04/2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Populasi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang terdata di Dit. RSKP NAPZA/Dinas Sosial Provinsi berjumlah 478.665 orang (tahun 2011)

Pengguna terbesar adalah mereka yang masuk dalam kelompok usia potensial dan produktif antara 10 s/d 59 tahun, sedangkan jumlah yang


8

sudah tertangani dari tahun 2010 – 2018 baru terehabilitasi 90.656 orang (18,94%) baik yang ditangani dalam panti maupun luar panti (UPT Kemensos,

IPWL, Dit. RSKP NAPZA dan Dekonsentrasi).

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sudah darurat narkoba, dimana terdapat 4,5 juta orang yang terkena narkoba, dan 1,2 juta orang sudah tidak bisa direhabilitasi (9;Des;2014). Data ini akan terus bertambah

jika pencegahan penyebaran NAPZA tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku (produsen, pengedar, dan pemakai/korban) dan upaya penanganan korban penyalahgunaan NAPZA tidak dilakukan secara optimal serta lemahnya

kesadaran penduduk akan resiko bahaya narkoba.

Kementerian Sosial juga mendapat tugas rujukan reintegrasi serta menyiapkan institusi bagi penyalahgunaan NAPZA, Selain melakukan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Kepmensos No. 41/HUK/2014 tentang Penunjukkan Lembaga

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Istitusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban

Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2014, Kementerian Sosial menyiapkan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), sebagai upaya preventif dan rehabilitatif. Dalam perkembangannya hingga saat ini telah ditetapkan 160

IPWL yang terdiri dari 3 UPT (di PSPP Insyaf Medan, PSPP Galih Pakuan Ciseeng-Bogor dan RSPSKP NAPZA Baturraden), 7 di Dinas Sosial, dan 164 milik masyarakat di 34 Provinsi, baik dalam bentuk panti sosial maupun lembaga

rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat.

IPWL yang ada masih sangat terbatas baik jumlah, sarana infrastruktur maupun sumber daya pelaksana layanan. Disamping penambahan penyediaan IPWL, Kementerian Sosial juga membutuhkan pekerja sosial

(rehabilitasi korban NAPZA) dan konseling adiktif yang dapat memberikan solusi pencegahan dan rehabilitasi bagi keluarga dan korban yang ingin sembuh dari ketergantungan narkotika. Mengingat posisi Indonesia yang

strategis dan menjadi arus masuk narkotika dari luar negeri, penyediaan IPWL dan pekerja sosial/konseling adiktif dimaksud menjadi suatu kebutuhan

yang perlu disiapkan dan ditingkatkan fungsi, peran dan keterampilannya.

Di samping menyiapkan IPWL, Kementerian Sosial memberikan pelayanan psikososial dalam panti untuk menghilangkan ketergantungan dan

meningkatkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Penanganan korban penyalahgunaan NAPZA saat ini yang diperlukan adalah regulasi yang memberikan kewenangan penuh bagi Kementerian Sosial

dalam pelayanan psikososial dan pelayanan rehabilitatif.


9

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA selama

tahun 2018. Capaian kinerja (performance result) 2018 tersebut

diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2018

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan pola pikir

tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA disusun

dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek

strategis dan struktur organisasi.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 2018, menjelaskan muatan

rencana strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja

2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap

pencapaian strategis untuk tahun 2018.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2018 Dit. RSKP NAPZA

2. Indikator Kinerja tahun 2018 Dit. RSKP NAPZA 3. Indikator Kinerja Utama tahun 2018 Dit. RSKP NAPZA

4. Penetapan Kinerja tahun 2018 Dit. RSKP NAPZA


9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

20/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial di Pasal 281

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan

supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban

penyalahgunaan NAPZA.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,

efisien dan akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. RPJMN 2015 - 2019; b. Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

2015 - 2019; c. Penetapan Kinerja Tahun 2018.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 2015 - 2019 merupakan perencanaan jangka

menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rencana penanganan

masalah penyalahgunaan NAPZA pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melihat perlu adanya pengembangan program dan kegiatan, tentunya tidak terlepas dari konteks Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak

dasar penduduk penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marjinal lain. Termasuk dalam proses perencanaan, penganggaran dan implementasi yang berpihak pada

kelompok tersebut, untuk itu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN). Untuk itu, maka arah kebijakan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2015-2019 telah disusun dan telah disesuaikan dengan

perkembangan sehingga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. untuk mewujudkan masyarakat

yang inklusif dan terakses semua pihak termasuk korban penyalahgunaan NAPZ sesuai yang terkandung dalam amanat Undang-


10

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No.

35 tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor dan berlakunya Surat Edaran Bersama (SEMA)

N0.4/2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Setiap warga negara termasuk

korban penyalahgunaan NAPZA mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang sama dalam hidup bermasyarakat.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai

penanggung jawab terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan program yang berhasil dilindungi, direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti guna mewujudkan

pemenuhan hak-hak agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, dan mandiri. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di iringi dengan peningkatan

sumber daya manusia di bidang rehabilitasi sosial agar tercipta profesionalitas dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dengan meningkatkan kompetensi atau

kemampuan dalam bidang rehabiltasi.

B. Tujuan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam

melakukan rehabilitasi sosial, tujuan yang ingin dicapai : Memulihkan dan

mengembangkan keberfungsian sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napza

melalui rehabilitasi sosial dalam dan luar panti.

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar,

fasilitas akses hak dasar, akses inklusivitas baik dalam panti maupun luar

panti, pelayanan rehabilitasi sosial sesuai standar dan regulasi dan

peraturan yang terkait akses lingkungan inklusif.

1. Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, dalam menjabarkan sasaran-sasaran

strategis yang akan dicapai pada tahun 2018. Sasaran strategis dan

indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis

selama tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :


11

Tabel 4 :

Sasaran Strategis Dit. RSKP NAPZA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Program (IKP)

Meningkatnya Penyelenggaraan

Rehabilitasi Sosial bagi

Korban Penyalahgunaan NAPZA

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA

yang mendapatkan bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar dan fsilitas hak dasar

Jumlah KPN yang terpenuhi

kebutuhan dasar dalam dan luar

panti

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

akses fasilitas usaha

Jumlah KPN yang terpenuhi akses fasitias usaha

Rehabilitasi Sosial bertujuan memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami kecanduan agar dapat

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, karena korban

penyalahgunaan NAPZA pada umumnya belum tersentuh dengan

rehabilitasi sosial maka perlu disiasati dengan adanya perluasan

pelayanan rehabilitasi sosial melalui penjangkauan. Oleh karenanya

peningkatan jangkauan dan akses terhadap rehabilitasi sosial

merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai dalam

penyelenggaraan layanan. Di samping itu, meluasnya jangkauan

pelayanan rehabilitasi sosial harus dapat diimbangi dengan

peningkatan kompetensi, keterpaduan, dan kualitas rehabilitasi sosial.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) - Sasaran Kegiatan

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai

ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan

memilih indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tahun

2015 - 2019, sebagai berikut :


12

Tabel 5 :

Indikator Kinerja Utama Direktorat RSKP NAPZA

NO Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program

(IKP)

1 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fsilitas hak dasar

Jumlah KPN yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam dan

luar panti

2 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses

fasilitas usaha

Jumlah KPN yang terpenuhi akses fasitias usaha

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2009 merupakan

penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi

Sosial, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai

pada tahun 2018. Rencana Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun

keempat dari periode Renstra 2015 – 2019. Berdasarkan atas rencana

kinerja tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan

dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan

persetujuan anggaran, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2018

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja unit organisasi yang bersangkutan pada akhir tahun 2018 dan

akan dilaporkan dalam LAKIP tahun 2018 sekaligus sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organsasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagi dasar evaluasi kinerja

aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA telah

membuat penetapan kinerja tahun 2018 ditandatangi oleh Direktur RSKP

NAPZA dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada Januari 2018

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Penetapan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja

tahun 2018 yang telah ditetapkan. Ringkasan Rencana Kerja Tahun 2018

dan Penetapan Kinerja Tahunan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.


13

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target

Meningkatnya

Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Korban


Jumlah Korban Penyalahgunaan

NAPZA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar

15.430

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses

fasilitas usaha

1.000


14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA adalah upaya yang diarahkan pada korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

agar mampu menjaga kepulihan, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri. Korban Penyalahgunaan Napza Psikotropika dan zat adiktif

lainnya berhak atas rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sesuai dengan undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya

semakin meningkat, yang berdampak sangat luas terhadap perseorangan, keluarga dan masyarakat maka perlu penanganan secara

terpadu dan professional. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dapat

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (UU RI. No. 35/2009). Metode utama yang digunakan adalah terapi komunitas

(Therapeutic Community) yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan pasien.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA ; baik milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adanya Pekerja Sosial yang profesional yang bekerja

lebih baik di Lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesinya sebagai pekerjaan sosial dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya melayani dan penanganan masalah sosial. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah Individu, Kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat yang terlibat dalam

penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial telah dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas penanganan dan penangganan masalah sosial dan atau seseorang yang

bekerja, baik dilembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga swasta sebagai pendampingan sosial yang memiliki kompetensi dan kepedulian

sosial untuk mendampingi korban penyalahgunaan NAPZA. Konselor Adiksi adalah tenaga yang ada di lembaga milik masyarakat yang sudah menangani korban penyalahgunaan NAPZA dan mereka adalah para eks

pecandu narkoba yang sudah mempunyai sertifikat konselor adiksi. Tahun 2017 Kementerian Sosial Cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA sudah penetapan IPWL yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI berdasarkan Keputusan Menteri Sosial nomor 16 dan 35 tahun 2017 tentang penunjukkan Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagai

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi Korban Penyalahgunaan


15

NAPZA sebanyak 171 IPWL baik milik pemerintah dan masyarakat di 34 provinsi.

Tahun 2018 khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sudah memberikan pelayanan dan rehabilitasi

sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 15.513 orang melalui IPWL.

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian Tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Korban


Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar

Analisis capaian Sasaran Strategis dicapai melalui indikator 1 dengan Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar dengan analisis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun berjalan

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA target tahun 2018 sebanyak 16.612 orang yang dilaksanakan melalui Dit RSKP NAPZA, PSPP Insyaf Deli Serdang

Sumatera Utara, PSPP Galih Pakuan Ciseeng-Bogor Jawa Barat, dan

Satker 2018 (target) Capaian %

Dit. RSKP NAPZA 15.430 15.513 100,54

PSPP Insyaf Medan 432 451 104

PSPP Galih Pakuan 690 690 100

PSRSKPN Baturraden 60 95 158

Jumlah 16.612 16.749

Capaian RSKP NAPZA tahun 2018


16

PSRSKPN Satria Baturaden-Banyumas Jawa Tengah. Capaian target yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial selama periode tahun

2018 sebanyak 16.749 orang, jumlah capaian melebihi dari target yang direncanakan, dikarenakan adanya perubahan indeks biaya

penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui IPWL sehingga jumlah penerima bantuan sosial bertambah lebih banyak dari target yang direncanakan. Pelayanan

rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA sudah membantu program darurat NARKOBA dan diupayakan tidak relapse dan kambuh dari, karena proses rehabilitasi sudah berproses holistik mulai dari

assesment sampai terminasi. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun berjalan bisa dikatakan terpenuhinya terget

pelayanan rehabilitasi sosial baik dalam panti maupun luar panti. Melihat dari jumlah target yang tercapai pada tahun 2018 berjumlah 16.749 orang, sehingga melebihi capaian dan diperkirakan naik

0,54%

PERSEBARAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR TAHUN 2018

No Provinsi IPWL No Provinsi IPWL No Provinsi IPWL

1 NAD 4 12 DKI 15 23 KALTIM 3

2 SUMUT 16 13 JABAR 33 24 SULUT 3

3 SUMBAR 3 14 JATENG 11 25 SULTENG 1

4 RIAU 4 15 DIY 5 26 SULSEL 3

5 JAMBI 3 16 JATIM 12 27 SULTRA 1

6 SUMSEL 6 17 BALI 3 28 SULBAR 1

7 BENGKULU 3 18 NTB 2 29 MALUKU 1

8 LAMPUNG 4 19 NTT 2 30 MALUT 1

9 KEP. RIAU 3 20 KALBAR 5 31 PAPUA 1

10 BABEL 2 21 KALTENG 1

11 BANTEN 4 22 KALSEL 4

Setelah ditetapkan oleh Menteri Sosial RI, maka Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA memetakan kuota dan target masing-masing Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

disesuaikan dengan kapasitas tampung, SDM pelaksana program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA disesuaikan dengan rasio petugas. Lalu dillakukan telaahan proposal dan

pemberian dukungan biaya rehabilitasi sosial ke masing-masing IPWL. Pemberian dukungan biaya rehabilitasi sosial dilakukan secara

bertahap sesuai masa rehabilitasi sosial. Untuk masa waktu rehabilitasi sosial dalam institusi dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, sedangkan rehabilitasi sosial luar institusi

dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tahun 2017 (terlampir)


17

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Program Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA setiap

tahun sudah memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaa NAPZA di Dit. RSKP NAPZA melalui Institusi Penerima

Wajib Lapor (IPWL) sudah ada 174 IPWL, PSPP Insyaf Deli Serdang Sumatera Utara, PSPP Galih Pakuan Ciseeng-Bogor Jawa Barat, dan PSRSKPN Satria Baturaden-Banyumas Jawa Tengah. Namum dari

tahun ketahun jumlah yang korban penyalahgunaan NAPZA makin bertambah sedangkan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial

masih sangat jauh dari yang diharapan kalau melihat populasinya berjumlah 478.665 orang, pelayanan rehabilitasi sosial dari tahun 2015 – 2018 berjumlah 62.803 orang, dan baru berkisar 13,12% dari

jumlah populasi, sedangkan tahun 2018 berjumlah 16.749 orang yang baru bisa diberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan diperkirakan baru 3,50% dari jumlah populasi.

3. Membandingkan realisasi kinerja dengan Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA 2015 - 2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rencana

penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melihat perlu adanya pengembangan program dan kegiatan, tentunya tidak terlepas

Jumlah Korban

Penyalahgunaan

NAPZA yang

mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan

dasar dan fasilitas hak

dasar

478.665 -

Pusat 10.150 17.952 14.603 15.513

Unit Pelaksana Teknis 1.125 1.032 1.192 1.236

Jumlah 11.275 18.984 15.795 16.749 62.803 13,12%

%

Sandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Populasi

NAPZAIndikator Jumlah


18

dari konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, termasuk dalam proses perencanaan, penganggaran dan implementasi

yang berpihak pada kelompok tersebut, untuk itu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN). Untuk itu, maka arah kebijakan pada Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2015-2019 telah disusun dan telah disesuaikan dengan perkembangan sehingga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial mengemban dan melaksanakan tugas

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik. untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan terakses semua pihak termasuk korban penyalahgunaan NAPZA sesuai yang

terkandung dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, PP No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor. Setiap warga negara termasuk korban penyalahgunaan NAPZA

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang sama dalam hidup bermasyarakat. Capaian 2018 kalau dibandingkan dengan rencana strategis Dit. RSKP

NAPZA tentang program pelayanan rehabilitasi sosial, target rencana strategis 2018 yang ada dalam target untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar berjumlah 15.430 orang dan ini sudah terdapat di Perjanjian Kinerja

antara Direktur RSKP NAPZA dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial yang ditandatangani bulan Januari 2018, dikarenakan adanya perubahan indeks biaya penerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA melalui IPWL sehingga jumlah penerima bantuan sosial bertambah lebih banyak dari target yang direncanakan, sehingga jumlah target menjadi 15.513 orang tanpa tercantum di

Perjanjian Kinerja antara Direktur RSKP NAPZA dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial yang terbaru.

Tabel Capaian Kinerja dengan Rencana Strategis

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

Target

5 tahun

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Total

Capaian

%

Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar

77.105 11.275 18.984 15.795 15.513 61.567 79,85


19

Capaian terget lima tahun 2015 – 2019 penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berjumlah

77.105 orang, sedangkan pelayanan yang baru diberikan tahun 2015 – 2018 baru berjumlah 61.567 orang yang harus diberikan pelayanan

rehabilitasi sosial sehingga pelayanan sosial baru mencapai 79,85%

4. Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional

Indikator Populasi NAPZA

Capaian 2017

Capaian %

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang

mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan

dasar dan fasilitas hak dasar

478.665 15.513 3,24

Target pencapaian realisasi sampai akhir tahun 2018 atau triwulan IV mencapai 15.513 orang dari target perubahan, sedangkan dari

rencana strategis yang jumlahnya 15.430 orang melebihi 83 orang (0,54%) dari target perubahan. Secara pemberian pelayanan

rehabilitasi sosial capaian 3,24% masih sangat minim untuk memuhi target secara nasional yang dicanangkan presiden dengan darurat narkoba dan akan memberikan pelayanan rehabilitasi sosial

sebanyak 100.000 orang.

5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan

penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan

Untuk mengukur keberhasilan korban penyalahgunaan NAPZA yang

memdapatkan program kemandirian dapat dilihat dari beberapa dukungan diantaranya : a. Sumber Daya Manusia terdiri dari Pekerja Sosial, Tenaga

Kesejahteraan Sosial dan Konselor Adiksi. Dengan adanya sumber daya manusia yang disiapkan untuk menjalankan proses

rehabilitasi sosial mulai dari assesmen sampai dengan terminasi yang merupakan hak dasar klien yang ada di dalam panti untuk menjalakan proses layanan rehabilitasi sosial, sedangkan bagi klien

di luar panti akan mendapatkan hak dasar melalui penjangkauan, layanan konsulasi, pertemuan yang secara berkala.

b. Lembaga / IPWL, Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, membutuhkan tempat layanan atau lembaga rehabilitasi, baik yang

dimiliki pemerintah maupun swasta. Langkah ini penting karena akan menjadi rujukan bagi klien wajib lapor, lembaga yang menjalankan rehabilitasi sosial merupakan hal dasar bagi klien

untuk mendapatkan dengan layanan terbaik. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses bagi pecandu narkoba, maka lembaga rehabilitasi yang ada di masyarakat perlu didukung dan

dikuatkan agar mampu memberikan pelayanan kepada pecandu


20

sesuai standar yang ditentukan. Dukungan penguatan yang diberikan kepada lembaga rehabilitasi ditentukan melalui beberapa

kriteria. Pertama, dukungan diberikan kepada lembaga yang telah dan sedang menjalankan layanan terapi dan rehabilitasi, dan atau

layanan penjangkauan dan pendampingan pecandu narkoba. Kedua, lembaga yang memiliki legalitas/izin dari instansi berwenang untuk menyelenggarakan layanan terapi dan rehabilitasi

penyalahguna narkoba. Ketiga, metode terapi dan rehabilitasi yang diterapkan telah teruji berkualitas atau telah terbukti merupakan praktik terbaik. Salah satu program pemulihan pecandu narkoba

yang telah teruji berkualitas digunakan beberapa lembaga rehabilitasi adalah program rehabilitasi Teurapi Community (TC).

Program rehabilitasi TC menunjukkan keberhasilan dalam membantu pecandu menjalani proses pemulihan, terutama yang mengikuti program secara utuh.

c. Sarana dan Prasarana, untuk kenyamanan dan kelancaran pelayanan rehabilitasi sosial sangat diperlukan di IPWL karena

untuk menunjang keberlangsungan pelayanan rehabilitasi sosial ini biasanya berupa tempat tidur, kasur, bantal, selimut, dan yang lainnya yang mendukung kebutuhan klien, yang merupakan hak

dasar yang harus diterima selama menjalankan rehabilitasi sosial dimana klien berada dalam lembaga.

d. Bantuan; bantuan disini berupa bantuan dukungan pelayanan

rehabilitasi sosial karena merupakn hak dasar klien untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial gunanya klien bisa

percaya diri dan adanya keberfungsian sosial setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat dan dimana tinggal

e. Kebjiakan (Regulasi); merupakan peraturan untuk melindungi klien dalam memenuhi hak dalam pelayanan rehabilitasi sosial seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Wajib Lapor Pecandu Narkotika; dimana klien melaporkan diri baik yang dilakukan oleh pecandu narkotika atau keluarganya,

dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA, dimana klien akan mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial, juga akan mendapatkan : 1) motivasi dan diagnosis psikososial; 2).

perawatan dan pengasuhan; 3). pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 4). bimbingan mental spiritual; 5). bimbingan fisik; 6). bimbingan sosial dan konseling psikososial; 7).

pelayanan aksesibilitas; 8). bantuan dan asistensi sosial; 9). bimbingan resosialisasi; 10). bimbingan lanjut; dan/atau 11).

rujukan.


21

Kegagalan; dalam pelaksanaan setiap kegiatan kemungkinan-kemungkinan ada kendala seperti kegagalan bisa dikarenakan tidak

sesuai dengan waktu jadwal / rencana kegiatan bahkan sampai perdebaan persepsi diantara sumber daya manusia, kegagalan yang

ada pada : a) sumber daya manusia bisa dikarenakan perbedaan latar pendidikan baik dari tingkat akademis maupun jurusan, b) pada lembaga bisa saja pada program layanan, kapasitas tampung, skala /

type lembaga suasana pada lingkungan lembaga sendiri, 3) pada sarana dan prasarana bisa kurang mendukung dikarenakan sarana dan prasarana kurang memadai diantaranya tempat tidur yang kurang

standar, kamar tempat tidur kurang standar / terisi terlalu penuh, sarana olah raga kurang bahkan tidak ada, dan untuk penunjang

pengadmistrasian masih minim, 4) pada bantuan stimulan, selain dari nilai bantuannya bisa juga terdapat pada kemampuan atau keterampilan yang ada pada klien, pangsa pasar yang kurang

mendukung, bahkan bisa juga lingkungan yang kurang mendukung sehingga dengan adanya stigma sehingga bantuan berupa modal usaha

jarang ada yang membeli / memesan 5) kebijakan (regulasi), merupakan aturan yang harus diikuti atau ditaati dalam memberikan hak dasarnya, namum ada beberapa yang masih menjalankan

kebijakan misalnya standar pelayanan dalam panti dimana untuk kapasitas daya tampung yang melebihi, SDM yang belum memiliki tenaga peksos,

Solusi; dari semua keurangan atau kegagalan yang ada perlu mendapatkan perhatian yang harus dilakukan misalnya SDM yang

berlatar belakang non peksos hendak bisa mengikuti pembekalan pekerjaan sosial, SDM yang belum mempunyai keahlian adiksi tentang pelayanan narkoba perlu mendapatkan bimbingan teknis dengan

kerjasama dengan coloumboplan untuk mendapatkan sertifikasi, bagi lembaga yang belum memenuhi standar lembaga akan diberikan bimbingan untuk mengikuti aturan standar lembaga sebagaimana

mestinya, klien yang mendapatkan bantuan perlu mendapatkan bimbingan dan diberikan motivasi untuk kemandirian, untuk

menjalankan program pelayanan rehabilitasi sosial perlu memperhatikan regulasi yang ada agar tidak salah menjalankan proses rehabilitasi sosial maupun progran yang lainnya.

6. Analisa atas efisiensi sumber daya

Menganalisa dalam hal ini mengenai sumber daya manusia karena

berhubungan dengan program pelayanan reabilitasi sosial sebagai hak dasar klien untuk menerima pelayanan rehabilitasim sosial selama berada di dalam maupun diluar panti selalu memberikan

bimbingan dan pendampingan baik itu peksos, tenaga kesejahteraan sosial dan konselor sebagai rasa tanggung jawab terhadap kliennya

untuk dapat memperbaiki atau mengembangkan kemampuan yang ada dalam menjalankan keberfungsian sosial, biasanya perbandingan antara petugas dan klien berbanding (1:9) dan dimungkinkan juga

bisa melebihi dari aturan yang ada dalam pelaksanaan program penjangkauan.


22

Efisiensi sumber daya manusia pada pemberian pelayanan

rehabilitasi sosial di dalam panti dan luar panti dalam pemberian pemenuhan hak dasar baik Peksos, TKS dan Konselor Adiksi kepada

klien yang di subsidi pemerintah (Kemensos) dan non subsidi harus diberikan pelayanan rehabilitasi sosial sehingga SDM tersebut memberikan pelayanan bisa 1 : 13 bahkan melebihi. Dengan

keterbatasan anggaran untuk membiayai SDM dari rekuitmen Kemensos (Dit. RSKP NAPZA) tenaga konselor yang ada di IPWL juga memberikan pelayanan rehabilitasi sosial sehingga SDM rekuitmen

bisa terbantu dalam pemberian palayanan rehabilitasi sosial.

SDM Jumlah Rehabilitasi

Sosial

Perbandingan

(orang)

Peksos/TKS/K.Adiksi 1.200 15.513 13

DATA SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR PER PROVINSI TAHUN 2018

No PROVINSI IPWL SDM

1 NAD 4 38

2 SUMUT 16 207

3 SUMBAR 3 19

4 RIAU 4 28

5 JAMBI 3 23

6 SUMSEL 6 42

7 BENGKULU 3 21

8 LAMPUNG 4 19

9 KEP. RIAU 3 11

10 BANGKA BELITUNG

2 11

11 BANTEN 4 23

12 DKI JAKARTA 15 70

13 JABAR 33 229

14 JATENG 11 90

15 DIY 5 48

16 JATIM 12 87

17 BALI 3 10

18 NTB 2 11

19 NTT 2 9

20 KALBAR 5 23

21 KALTENG 1 8

22 KALSEL 4 21

23 KALTIM 3 13

24 SULUT 3 7


23

7. Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan /

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk keberhasilan program pelayanan rehabilitasi sosial perlu mempunyai sumber daya manusia terdiri dari peksos, tenaga kesejahteraan sosial, konselor karena untuk kelancaran program

proses rehabilitasi sosial kepaada klien sebagai hak dasarnya, berhasil atau tidaknya suatu proses rehabilitasi sosial bagaimana

ketersediaan SDM berpotensial yang sudah mendapatkan : a. bimbingan teknis bermateri penanganan korban penyalahgunaan

dari Coloumbo plan dan Pusdiklat Kemensos di beberapa Balai

Diklat Kesejahteraan Sosial (Jakarta, Sumbar, Jogjakarta) dalam

memberikan program pelayanan rehabilitasi sosial,

b. Bimbingan teknis pendampingan bagi petugas UEP bagi eks klien

c. Rapat koordinasi pimpinan IPWL bidang NAPZA

d. Evaluasi SDM di IPWL.

Kegagalan pencapain kinerja pada proses pelayanan rehabilitasi sosial

yang menjadi hak dasar klien bisa terjadi apabila : a. Jumlah calon penerima layanan rehabilitasi sosial melebihi target

yang ada pada pagu tahun berjalan;

b. Adanya kebijakan yang menjadi target berkurang sehingga tidak

tercapai

c. Pada proses rehabilitasi sosial untuk mendapatkan hak dasar

tidak tuntas / tidak selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial

Output Sasaran Strategis Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas hak dasar :

1. Terehabilitasinya klien ke dalam/luar panti dalam rangka memenuhi

kebutuhan hak dasar klien dalam memperoleh rehabilitasi sosial 2. Terpenuhinya hak dasar dalam keberfungsian sosial

25 SULTENG 1 5

26 SULSEL 3 38

27 SULTRA 1 5

28 SULBAR 1 4

29 MALUKU 1 4

30 MALUKU UTARA 1 8

31 PAPUA 1 5

JUMLAH 160 1.137


24

Outcome Sasaran Strategis Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas

hak dasar :

1. Terpenuhinya hak dasar korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitasi sosial menuju kepulihan dan kemandirian di dalam masyarakat,

2. Terlindunginya korban penyalahgunaan NAPZA dari ketidaktahuan dan dampak dari NAPZA

3. Terlayaninya dan terpenuhinya hak dasar korban penyalahgunaan

NAPZA untuk dapat kembali melaksanakan keberfungsian sosial


25

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran tingkat capaian Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator 2

Meningkatnya Penyelenggaraan

Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses fasilitas usaha

Analisis capaian Sasaran Strategis dicapai melalui indikator dengan Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bantuan

fasilitas hak dasar dengan analisis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun berjalan

Sandingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 2016 – 2018

Dit. RSKP NAPZA

No Target Indikator Target

2018 (org)

Capaian

(org)

%

1 Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses fasilitas usaha

1.000 1.050 105

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses fasilitas usaha menetapkan target tahun 2018 sebanyak 1.050 orang melaui program yang ada Dit. RSKP NAPZA

melalui IPWL milik masyarakat dan Dana Dekonsentrasi, melihat dari target dan capaian sudah terpenuhi dalam memberikan akses fasilitas

usaha berupa usaha ekonomi produktif untuk kemandirian dan diterima di masyarakat dengan realisasi 100%.


26

Persebaran Penerima UEP Tahun 2018

No Provinsi/IPWL

Perhitungan

Jumlah

Penerima Index Total

1 Bengkulu

1 Dwin Bengkulu 40 org 5.000.000 200.000.000

2 Pesona 45 org 5.000.000 225.000.000

3 KIPAS 18 org 5.000.000 90.000.000

2 DI Yogyakarta

4 Al Islamy 21 org 5.000.000 105.000.000

5 Kunci 2 org 5.000.000 10.000.000

6 Madani 17 org 5.000.000 85.000.000

7 Galilea Elkana

3 DKI Jakarta

8 Jakarta Plus 9 org 5.000.000 45.000.000

9 Mutiara Maharani 25 org 5.000.000 125.000.000

10 Balarenik 55 org 3.000.000 165.000.000

4 Jambi

11 Sahabat Jambi 49 org 5.000.000 245.000.000

12 Natura, Jambi 1 org 5.000.000 5.000.000

5 Jawa Barat

13 Inabah XV 11 org 5.000.000 55.000.000

14 Inabah 2 Putri 7 org 5.000.000 30.000.000

6 Jawa Tengah

15 Al Ma'laa 41 org 5.000.000 185.000.000

16 Rumah Damai 1 org 5.000.000 5.000.000

17 Raden Sahid 15 org 5.000.000 75.000.000

18 Sinai 32 org 5.000.000 160.000.000

19 Galilea Elkana 5 org 5.000.000 25.000.000

20 Maunatul mubarak 11 org 2.500.000 27.500.000

7 Jawa Timur

21 Eklesia 15 org 5.000.000 75.000.000

8 Kalimantan Barat

22 LSM Merah Putih 30 org 5.000.000 150.000.000

23 RBM Bumi

Khatulistiwa 14 org 5.000.000 70.000.000

24 Teratai 50 org 5.000.000 250.000.000

25 RBM Juang 20 org 5.000.000 100.000.000

26 Pontianak Plus 59 org 5.000.000 295.000.000

9 Kalimantan Tengah


27

No Provinsi/IPWL

Perhitungan

Jumlah

Penerima Index Total

27 Galilea Kalteng 10 org 5.000.000 50.000.000

10 Kalimantan Timur

28 Laras 4 org 5.000.000 20.000.000

29 Sekata 16 org 5.000.000 55.000.000

11 Kep.Bangka Belitung

30 Wado 26 org 3.000.000 78.000.000

12 Kepulauan Riau

31 Linus 2 org 5.000.000 10.000.000

32 Rumah Harapan 5 org 5.000.000 25.000.000

13 Lampung

33 Bandar Srikandi

Surabaya 10 org 5.000.000 50.000.000

14 Nusa Tenggara Barat

34 Lentera 24 org 5.000.000 120.000.000

15 Sulawesi Selatan

35 Nirannuang 17 org 5.000.000 85.000.000

36 YKPPN 15 org 5.000.000 75.000.000

16 Sumatera Selatan

37 Cahaya Putra Selatan 34 org 5.000.000 170.000.000

38 Syifa Alif Ar Rahman 16 org 5.000.000 80.000.000

39 Ar Rahman 23 org 5.000.000 115.000.000

40 Mitra Mulia 19 org 5.000.000 95.000.000

41 Dwin Palembang 11 org 3.500.000 38.500.000

17 Sumatera Utara

42 Keris Sakti 52 org 5.000.000 260.000.000

43 Bukit Doa 80 org 5.000.000 400.000.000

44 LRPPN Bhayangkara 24 org 5.000.000 120.000.000

45 LETUPAN 14 org 5.000.000 70.000.000

46 Rahmani Kasih 13 org 5.000.000 65.000.000

47 Medan Plus 33 org 5.000.000 165.000.000

48 Minar Christ 9 org 5.000.000 45.000.000

Total Realisasi 1.050 org 4.994.000.000

6.000.000

Total Target 1.000 org 5.000.000 5.000.000.000


28

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA setiap tahun memberikan program kemandirian untuk mendapatkan akses fasilitas

usaha, dan dari jumlah populasi 478.665 orang yang ada, dimana capaian untuk mendapatkan akses usaha tahun 2015 berjumlah 3.730 orang, tahun 2016 berjumlah 1.408 orang dan tahun 2017 berjumlah

2.026 orang sehingga jumlahnya baru mencapai 7.164 orang, dihitung dengan jumlah populasi baru berkisar 1,50%, sedangkan capaian dari tahun 2017 baru berkisar 0,42%, sampai dengan tahun 2018 capaian

telah mencapai 1.923 orang dengan jumlah total 9.087 orang dengan capain yang ada berdasarkan persentase (%) sangat mini dan jauh dari

jumlah populasi yang ada sehingga untuk mendapatkan askes fasilitas usaha belum tercapai

3. Membandingkan realisasi kinerja dengan Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 2015 - 2019 masih berisi tentang gambaran

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dan dijabarkan ke dalam tahunan di mana untuk capaian dalam Renstra tercantum Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA

yang mendapatkan bantuan sosial berupa akses fasilitas usaha

Jumlah Korban

Penyalahgunaan

NAPZA yang

mendapatkan bantuan

pemenuhan kebutuhan

dasar dan fasilitas hak

dasar

478.665 -

Pusat - - 1.000 1.050 2.050 0,43%

Dekonsentrasi 3.730 1.408 1.026 873 7.037 1,47%

Jumlah 3.730 1.408 2.026 1.923 9.087 1,90%

%

Sandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Capaian

2018

Populasi

NAPZAIndikator Jumlah


29

sebanyak 9.087 orang selama empat tahun dari tahun 2015 – 2018 baik melalui Dit RSKP NAPZA maupun Dekonsentrasi

Tabel Capaian Kinerja dengan Rencana Strategis

Sasaran Startegis

Indikator Kinerja

2015 2016 2017 2018 Jumlah

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Rehabilitasi Sosial bagi

Korban Penyalahgunaan

NAPZA

Jumlah Korban

Penyalahgunaan

NAPZA yang

mendapatkan akses fasilitas usaha

3.730 1.408 2.026 1.923 9.087

Capaian dan terget 2015 – 2019 Rencana Startegis Dit. RSKP NAPZA

berjumlah 11.985 orang, empat tahun dari 2015 – 2018 baru dicapai 9.087 orang dan tahun 2018 berjumlah 1.923 orang yang diberikan

pelayanan rehabilitasi sosial mendapatkan bantun berupa akses fasilitas usaha, sedangkan target di capaian tahun 2015 – 2018 berkisar 75,82% dan capaian tahun 2018 berkisar 16,05%

4. Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional

Indikator Populasi NAPZA

Tahun 2011 Capaian

Capaian %

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses

fasilitas usaha

478.665 1.923 0,40

Capaian sampai akhir tahun 2018 sebanyak 1.923 orang untuk

memperoleh bantuan sosial akses fasilitas usaha. Dilihat dari populasi menunjukan bahwa klien yang mendapatkan akses fasilitas usaha dari 1.923 orang diperkirakan baru terlayani 0,40% dapat program

kemandirian dengan harapan bisa mandiri untuk menopang kebutuhannya, memiliki pekerjaan, tidak tergantung secara finansial

dengan orang lain, dapat menghasilkan uang sendiri dan tidak menerima bantuan dalam hal keuangan.

5. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan

Untuk mengukur keberhasilan korban penyalahgunaan NAPZA dalam program kemandirian dapat dilihat dari dari beberapa dukungan

diantaranya :


30

a. Sumber Daya Manusia terdiri dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Konselor Adiksi. Dari sumber daya

manusia yang bisa dijadikan pendamping, karena pendamping sangat diperlukan dalam kemandirian klien yang memperoleh

usaha ekonomi produktif, pendamping dalam hal ini memberikan pendampingan mulai dari memotivasi untuk mendapatkan bantuan, membuatkan proposal sesuai dengan keahliannya atau

keinginan usaha, pendampingan pembelian kebutuhan usaha, sampai pembuatan pelaporan

b. Lembaga / IPWL, peranan yang sangat penting dalam memberikan

pelayanan rehabilitasi sosial begitu juga dalam hal kemandirian bagi klien untuk mempersiapkan setelah selesai menjalani

rehabilitasi sosial dan kembali ke keluarga. Peranan lembaga dalam hal kemandirian, memberikan bimbingan vokasional sesuai dengan bakat dan minat bahkan disesuaikan dengan pangsa pasar di

lingkungan dimana klien berada dengan harapan bisa mandiri tidak ketergantungan kepada orang lain dan mempunyai penghasilan

yang memadai. Karena IPWL sebagai wadah klien selain tempat untuk menjalankan rehabilitasi juga sebagai tempat bersosialisasi untuk belajar kemandirian dengan mengikuti program bimbingan

keterampilan. c. Bantuan Sosial

Bantuan yang diberikan kepada klien melalui IPWL atau dinas

sosial dengan bantuan pendamping, karena pendamping sangat membantu klien dalam menjalankan usahanya dimana pendamping

melakukan pendampingan sejak dari membuat proposaal sampai pencairan dan bahkan pembelian bahan-bahan untuk melakukan usaha. Pemberian bantun kepada klien sangat berguna dan

bermanfaat, dengan bantuan bisa membantu klien menjalankan kehidupan kemandirian untuk menghidupi dirinya dan keluarga.

d. Kebjiakan (Regulasi)

Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses fasilitas usaha dalam hal ini bantuan usaha ekonomi produktif yang

diberikan kepada klien dengan melalui persyaratan sebagai kebijakan untuk mendapatkan bantuan diantaranya : 1) Telah selesai menjalani Rehabilitasi Sosial yang dibuktikan

dengan Sertifikat. 2) Surat Keterangan Pendamping bahwa yang bersangkutan, sudah

clean, memiliki potensi dan kemampuan bekerja/ usaha 3) Diusulkan / direkomendasikan oleh IPWL ke Kantor Dinas Sosial

Kabupaten/Kota atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

4) Menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga 5) Bantuan diperuntukan untuk pembelian peralatan 80 % dan

bahan 20 %


31

Untuk mengukur Kegagalan korban penyalahgunaan NAPZA dalam program kemandirian dapat dilihat dari dari beberapa dukungan

diantaranya : a. Sumber Daya Manusia terdiri dari Pekerja Sosial, Tenaga

Kesejahteraan Sosial dan Konselor Adiksi. Sebagaimana diharapkan oleh klien sebagai pendamping untuk memberikan pendampingan dalam usaha ekonomi namun pada kenyataannya

masih ada pendamping kurang memberikan pendampingan bahkan membiarkan klien berjalan sendiri yang seharusnya memberikan pendampingan dalam sebulan untuk beberapa kali

pertemuan, sedangkan pendamping sudah mendapatkan pembekalan melalui bimbingan teknis yang diberikan oleh Dit.

RSKP NAPZA mulai dari pemberian pembekalan cara mencari calon penerima bantuan (penjangkauan), seleksi, pembuatan proposal, pemasaran, pembuatan laporan baik keuangan maupun laporan

bantuan yang diberikan. b. Lembaga / IPWL, melalui IPWL dimana klien berada di dalam panti

akan mendapatkan bantuan usaha ekonomi yang tujuannya agar klien bisa mandiri setelah selesai menjalankan rehabilitasi sosial secara utuh, dan klien luar panti juga akan memperoleh bantuan

usaha ekonimi dengan perlakuan yang sama dengan klien dalam panti. Karena keterbatasan kemampuan IPWL untuk menjalankan bimbingan keterampilan bagi klien sehingga klien yang ada hanya

mengikuti program rehabilitasi sosial, karena ketidak mampuannya untuk memberikan bimbingan keterampilan

sehingga tidak mempunyai program keterampilan. Dan IPWL juga sudah mengajukan untuk mendapatkan usaha ekonomi namun apa yang diajukan dari jumlah penerima usaha ekonomi tidak

sesuai dengan harapan. c. Bantuan Sosial, program ini merupakan program kemandirian bagi

klien untuk bisa bekal berkelanjutan untuk kehidupan keseharian,

program ini bisa gagal apabila klien kurang menjalankannya tidak sungguh-sungguh dalam arti sekedar terima sedangkan

menjalankannya dilimpahkan kepada keluarganya misalnya istrinya, ada juga usahanya di jual kepada orang lain, bahkan bantuan usahanya hanya disimpan sejak diterima.

d. Kebjiakan (Regulasi), sebelum klien menerima bantuan usaha, pendamping sudah memberitahukan tentang aturan atau

persyaratan yang harus dijalankan karena pendamping sudah memperoleh bimbingan dan buku pedoman bantuan usaha ekonomi, hal-hal yang terjadi bida dimungkinkan pada kebijakan

apabila pendamping dan penerima bantua UEP tidak mengikuti aturan yang sudah ada, misal pada pengajuan proposal dengan jenis bantuan yang diterima tidak sesuai, pendamping tidak

memberikan pendampingan secara maksimal atau melanggar perjanjian antara pendamping dengan penerima UEP.


32

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam program kemandirian diantaranya :

a. Sumber daya manusia peksos, tenaga kesejahteraan sosial, konselor yang berhadapan langsung dengan klien dalam proses rehabilitasi sosial untuk kemandirian dalam pemberian UEP

sebagai pendamping mengikuti aturan yang sudah ada karena pendamping sudah mendapatkan bimbingan teknis tentang pendampingan;

b. Lembaga / IPWL yang sudah mendapatkan UEP untuk kliennya memberikan motivasi agar bantuan UEP yang diterima dapat

dimanfaatkan maksimal mungkin dan lembaga bisa juga memberikan bimbingan keterampilan pada klien, karena beberapa IPWL sudah mendapatkan bantuan ekotif, bantuan ekotif ini bisa

diberikan kepada klien sebagai dasar pembekalan bimbingan keterampilan dan juga sebagai memanfaatkan waktu luar.

c. Bantuan sosial UEP bisa bertahan atau dimanfaatkan oleh klien selain adanya pengawassan dari pendamping, lembaga/IPWL, juga mengikuti aturan yang sudah ada misalnya buku pedoman

bantuan, selain itu klien yang menerima UEP harus bersungguh sungguh menjalankan bantuan yang diterima.

d. Kebijakan (regulasi) hendaknya baik pendamping, lembaga/IPWL

dan penerima UEP mengikuti aturan yang sudah ada di buku pedoman mulai dari pembuatan proposal, cara penerimaan dan

pencairan, pembelian bahan UEP sampai pertanggungjawaban dengan tujuan dikemudian akhir tahun saat pemeriksaan tidak ada kendala dan temuan-temuan.

6. Analisa atas efisiensi sumber daya

Proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapatkan akses fasilitas usaha dalam hal ini usaha

ekonomi produktif perlu mendapatkan dukungan sebagaimana pada analisa di atas dan juga adanya sumber daya yang menjadi pendukung keberhsilan dalam menjalankan usaha dengan

memperhatian efisiensi sumber daya pada : a. Manusia, terdapat pada tenaga peksos/TKS/Konselor yang

merupakan tenaga dalam pemberian pelayanan rehabilitasi sosial untuk keberhasilan dalam rehabilitasi sosial dan tidak kembali masuk dalam rehabilitasi sosial, relapse. Menurut aturan buku

saku peksos/TKS/Konselor untuk pendampingan antara petugas dengan klien yaitu 1 : 9, dan bahkan kalau klien jumlahnya banyak bisa melebihi aturan yang sudah ditetapkan.

b. Lembaga, berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.


33

Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun kedasaran bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan NAPZA maupun

keluarganya, untuk melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) baik milik masyarakat maupun pemerintah.

Lembaga yang menjadi ukuran standar untuk menjalankan rawat inap daya tampung harus sesuai dengan jumlah klien yang mengikuti program rehabilitasi sosial.

c. Kebijakan, Meningkatnya Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang sudah mendapatkan program kemandirian berupa akses fasilitas usaha hendaknya

mengikuti aturan-aturan kebijakan yang sudah dibuat oleh Dit. RSKP NAPZA berupa pedoman pelaksanaan bantuan mulai dari

pemanfaatan bantuan UEP yang diterima, pelaporan perkembangan pemanfaatan dan pertanggungjawaban bentuk bantuan UEP.

7. Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pelaksanaan keberhasilan menunjang akses fasilitas usaha diperlukan pendukung program untuk pencapaian kinerja diantaranya :

a. Bimbingan Teknis Verifikasi dan Penyaluran UEP/BPUEP, Pemberian Bantuan dan Honor Pendamping bagi KPN Pasca

Rehabilitasi Sosial b. Bimbingan Teknis Pendampingan bagi Petugas UEP/BPUEP bagi

eks KPN

c. Penyusunan Buku Pedoman Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA

d. Bimbingan Teknis bagi Peksos/TKS/Konselor

Output Sasaran Strategis Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses fasilitas usaha :

1. Terbantunya pengembangan usaha ekonomi produktif bagi klien eks

korban penyalahgunaan NAPZA sebagai upaya peningkatan usaha.

2. Terbantunya klien dalam panti melalui keterampilan kerja di Institusi Penerima Wajib Lapor yang mendapatkan akses fasilitas

usaha.

Outcome Sasaran Strategis Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan akses fasilitas usaha :


34

1. Meningkatnya kemandirian eks korban penyalahgunaan NAPZA dalam pengembangan usaha

2. Terpenuhinya akses fasiliats usaha menuju kepulihan dan kemandirian di dalam masyarakat,

3. Terlindunginya korban penyalahgunaan NAPZA dari ketidaktahuan dan dampak dari NAPZA

4. Terlayaninya dan terpenuhinya akses fasilitas usaha untuk dapat

kembali melaksanakan keberfungsian sosial


30

BAB IV PENUTUP

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan ataupun penghambat dan

pendukung dalam keberhasilan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi

Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA diantaranya sebagai berikut :

A. Faktor penghambat

1. keterbatasan data yang belum akurat dari masing-masing

provinsi. Dari Populasi yang ada mencapai 478.665 jiwa belum

diketahui secara pasti pemetaan by name by address.

2. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap

korban penyalahgunaan NAPZA berkaitan dengan SDM

pelaksana dan pelayanan rehsos. Hal ini berpengaruh kepada

pelayanan rehabilitas sosial.

3. Belum memadainya standar pedoman pelayanan sosial baik yang dilakukan melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti,

dan jenis pelayanan pengembangan lainnya di masyarakat.

B. Faktor pendukung

1. komitmen dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA dan stakeholder (instansi terkait,

Perguruan Tinggi, IPWL/LKS, Dunia usaha, masyarakat dan

keluarga dalam melindungi dan mewujudkan pemenuhan hak-

haknya.

2. Adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik diantara

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan

stakeholder (instansi terkait, Perguruan Tinggi, IPWL/LKS, Dunia

usaha, masyarakat dan keluarga dalam melindungi dan

mewujudkan pemenuhan hak-haknya


31

C. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Dit. RSKP NAPZA Tahun 2018 ini menyajikan

berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis.

Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran

2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

walaupun dilakukan blokir mandiri. Meskipun demikian, berbagai

pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa

keberhasilan dalam rehabilitasi sosial secara keseluruhan sangat

ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif

segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia

usaha.

D. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk

penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang bertujuan melayani serta

memberdayakan masyarakat.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan

dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan

kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang

ada, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun

anggaran.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan

secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah

ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal

organisasi di lingkungan Dit. RSKP NAPZA akan ditingkatkan


32

untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

4. Agar implementasi Sistem Laporan Kinerja benar-benar efektif,

perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan

laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi

anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding

lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang

bersangkutan.

5. Menjadikan Laporan Kinerja sebagai ukuran kinerja organisasi

pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan

fungsi reward and punishment yang tegas dan

Documents

LAPORAN KINERJA - Kemsos · 2019. 2. 8. · Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2018 1 BAB I P E N D AH U L U A N A. Gambaran Umum Direktorat