LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN …

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI - 2020

i- 1

D

KATA PENGANTAR

alam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya

sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran

dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis

kinerja (performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem

penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance)

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor

29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi

pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja

sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian

tujuan/sasaran strategis instansi. Sesuai dengan

pendekatan penganggaran berbasis kinerja

(performance based bugdeting), setiap unit

penyelenggara negara harus dapat

mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah

diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang

dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan.

Direktorat Sistem Manajemen Invetasi sebagai bagian

dari unit pemerintahan berkewajiban untuk menyusun


i- 2

laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam

tahun 2020 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan

program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Di samping

itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi sebagai salah satu unit eselon II di

lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab untuk merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.

LAKIN Direktorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan

sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN

Direktorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh

seluruh jajaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja

seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Jakarta, Direktur Sistem Manajemen Investasi Ludiro


i- 3

Halaman ini sengaja dikosongkan


ii- 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2020 Direktorat Sistem Manajemen Investasi telah melaksanakan berbagai kegiatan

yang menghasilkan capaian kinerja. Seluruh kegiatan tersebut tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi

sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2020, telah ditunjukkan kinerja yang membanggakan terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Pencapaian kinerja Direktorat

Sistem Manajemen Investasi pada tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai

berikut :

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain :

1. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah terealisasi sebesar 4,5 dari target 4;

2. Indeks kepuasan pengguna atas layanan Dit. SMI terealisasi sebesar 4,75 dari target 4,63;

3. Indeks implementasi layanan konsultasi HAI DJPb secara berkualitas dan tepat waktu terealisasi

sebesar 3,57 dari target 3;

4. Indeks kepatuhan stakeholder terealisasi sebesar 3,6 dari target 3,6;

5. Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Monev Pembiayaan UMi Oleh Instansi Vertikal terealisasi

sebesar 100% dari target 98%;

6. Indeks Penyelesaian RPMK/RKMK kebijakan sesuai program perencanaan RPMK/RKMK

Direktorat SMI terealisasi sebesar 4 dari target 3;

7. Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman terealisasi sebesar

107,28% dari target 200%;

8. Persentase efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana pada DJPb terealisasi sebesar

152,87% dari target 82%;

9. Indeks penyelesaian restrukturisasi piutang negara terealisasi sebesar 4 dari target 3;

10. Indeks Efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 87,8 dari target 87;

11. Indeks Penyelesaian LK Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman, Investasi Pemerintah Dan

Belanja Subsidi (Unaudited) Secara Tepat Waktu terealisasi sebesar 4 dari target 3,25

12. Indeks kualitas LK BA 999.04 terealisasi sebesar 4 dari target 4;

13. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

terealisasi sebesar 100% dari target 89%;

14. Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 92,09 dari target 77;

15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization sebesar 91,71 dari

target sebesar 83;

16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 96,74 dari target

83;


ii- 2

17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi terealisasi

sebesar 100% dari target 95%

18. Indeks pemanfaatan SIKP oleh stakeholders terealisasi sebesar 4,5 dari target 4;

B. Hal Penting Lainnya

Selama tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19 yang berdampak pada setiap aspek termasuk salah

satunya ketercapaian IKU dan realisasi anggaran. Sehingga terdapat penyesuaian pada formula

perhitungan IKU dan penyesuaian target. IKU yang terdampak penyesuaian antara lain:

1. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah dengan penyesuaian pada perhitungan Nilai

Keekonomian Debitur yang dikecualikan pada Semester I sehingga perhitungaanya hanya satu

kali dalam satu tahun anggaran.

2. IKU Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dengan penyesuaian

pada pengurangan target penerimaan untuk PMN Non Cash. Pengurangan target ditetapkan

karena terdapat pengaruh eksternal dalam penentuan capaian target serta bukan merupakan

tanggung jawab Direktorat SMI.

3. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan

penyesuaian berupa pengecualian perhitungan pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020.

Pengecualian dilakukan karena terbatasnya aktivitas terkait realisasi anggaran direktorat selama

masa PSBB COVID-19 berlangsung.

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan

ditingkatkan pada tahun-tahun kedepan. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang

diharapkan, selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan.


iii- 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM v

BAB I PENDAHULUAN I-1

A. LATAR BELAKANG I-1

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI I-2

C. SUMBER DAYA MANUSIA I-5

D. SISTEMATIKA PENULISAN I-7

BAB II PERENCANAAN KINERJA II-1

A. RENCANA STRATEGIS II-1

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA II-4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III-1

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI III-1

B. REALISASI ANGGARAN III-25

C. KINERJA LAINNYA III-26

BAB IV PENUTUP IV-1

LAMPIRAN

• Perjanjian Kinerja Direktur Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020

• Formulir Pengukuran Kinerja

• Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2021

• NKO Direktorat SMI tahun 2020


iii- 2


I- 1

DAFTAR TABEL

BAB II Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat SMI Tahun 2020 II-5

Tabel 2.2. Alokasi Dana Direktorat SMI Tahun 2020 II-7

BAB III

Tabel 3.1. NKO Direktorat SMI III-1

Tabel 3.2. Capaian IKU Direktorat SMI III-2

Tabel 3.3. Capaian Indeks Kepuasan Stakeholder Atas Layanan Dit. SMI III-5

Tabel 3.4. Capaian HAI DJPb Kemenkeu-Two Direktorat SMI III-6

Tabel 3.5. Capaian Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb pada Direktorat SMI

III-7

Tabel 3.6. Capaian Indeks Kepatuhan Stakeholder III-8

Tabel 3.7. Jumlah penerimaan yang harus dikembalikan III-12

Tabel 3.8. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman TA 2021 III-12

Tabel 3.9. Batas Penyampaian Laporan Keuangan III-19

Tabel 3.10. Capaian Opini 2016 s.d. 2020 III-25

Tabel 3.11. Perkembangan Pagu Anggaran Direktorat SMI III-25

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Direktorat SMI III-25

LAMPIRAN





I- 1

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

BAB I

Gambar 1.1. Direktorat Sistem Manajemen Investasi I-2

Diagram 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Sistem Manajemen Investasi I-4

Diagram 1.2. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin I-5

Diagram 1.3. Statistik Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi I-5

Diagram 1.4. Statistik Pegawai Berdasarkan Rentang Usia I-6

Diagram 1.5. Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan I-6

Diagram 1.6. Statistik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian I-7

BAB II

Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Sistem Manajemen Investasi II-3

BAB III

Diagram 3.1. Trend NKO 2016 s.d. 2020 III-1

Grafik 3.2. Perkembangan Nilai Hard Competency III-22

Grafik 3.3. Perkembangan Pemberian Pinjaman III-27

Grafik 3.4 Perkembangan Potensi Penerimaan APBN dari Pengembalian Pinjaman

III-35

LAMPIRAN





I- 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

302/KMK/2004, yang secara hukum meleburkan unit-unit pengelola fungsi

perbendaharaan menjadi satu unit. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan, Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan

investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dan

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk melaksanakan tugas

tersebut dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip

good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No.

28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan

Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Diektorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020 disusun sebagai salah satu

bentuk pertanggungjawaban Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi

dan mencapai visi Ditjen Perbendaharaan dan sekaligus sebagai alat kendali dan

pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, serta

sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi


I- 2

perbaikan kinerja Ditjen Perbendaharaan. Selain untuk memenuhi prinsip

akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah organisasi eselon II di bawah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21

Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,

Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen

investasi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktorat Sistem Manajemen Investasi

menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem

manajemen investasi; penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem

manajemen investasi; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang sistem manajemen investasi; penyiapan pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang sistem manajemen investasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha

direktorat.

Gambar 1.1 Direktorat Sistem Manajemen Investasi


I- 3

Direktorat SMI memiliki Struktur yang terdiri dari Sub Direktorat Kebijakan Investasi

dan Hubungan Kelembagaan, Sub Direktorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja,

dan Risiko Investasi, Sub Direktorat Hukum, Sub Direktorat Investasi Badan Usaha

Milik Negara, Sub Direktorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik

Daerah, Sub Direktorat Kredit Program dan Investasi Lainnya dan Sub Bagian Tata

Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan (KIHK).

Subdirektorat KIHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan evaluasi

kebijakan investasi pemerintah, perumusan tata hubungan kelembagaan

internal dan eksternal, pengembangan kebijakan teknis dan prosedur

pelaksanaan investasi, pengawasan kepatuhan internal, serta perumusan

perencanaan strategis dan kelayakan investasi pemerintah, penerusan

pinjaman, kredit program dan investasi lainnya.

2. Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi (PPKRI).

Subdirektorat PPKRI mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penganggaran

investasi, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko investasi dan direktorat,

pengelolaan data dan informasi investasi, pemberian layanan informasi dan

publikasi, serta pengelolaan situs direktorat.

3. Subdirektorat Hukum (HK).

Subdirektorat HK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyiapan

rumusan, dan mengkaji ulang rancangan peraturan perundang-undangan,

melaksanakan penyusunan rumusan dan perubahan naskah perjanjian di bidang

investasi kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program dan investasi lainnya

serta melakukan kajian dan penanganan masalah hukum di bidang investasi

kepada BUMN, Pemda, BUMD, kredit program dan investasi lainnya.

4. Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara (IBUMN).

Subdirektorat IBUMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, monitoring

pelaksanaan, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, penyehatan,

penyusunan rekomendasi dan persetujuan restrukturisasi, analisis dan

pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara serta pengembangan kebijakan

teknis pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara.

5. Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik (IPBUMD).

Subdirektorat IPBUMD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

monitoring pelaksanaan, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian,

penyehatan, penyusunan rekomendasi dan persetujuan restrukturisasi, analisis


I- 4

dan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah serta

pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan investasi Pemerintah

Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

6. Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya (KPIL).

Subdirektorat KPIL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, monitoring

pelaksanaan, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, penyehatan,

penyusunan rekomendasi dan persetujuan restrukturisasi, analisis dan

pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya serta pengembangan

kebijakan teknis pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya.

7. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan

rumah tangga Direktorat.

Saat ini Direktorat Sistem Manajemen Investasi menempati Gedung Prijadi

Praptosuhardjo I Lantai 3, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2 – 4 Jakarta.

Telepon 021-3864786.

Diagram 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Direktur SMI

Subdit Kebijakan Investasi dan

Hubungan Kelembagaan

Seksi Kebijakan, Pengembangan

dan Perencanaan Strategis Investasi

Seksi Hubungan Kelembagaan

Eksternal

Seksi Hubungan Kelembagaan

Internal

Seksi Analisis Kelayakan Investasi

SubditPenganggaran,

Pengelolaan Kinerja dan Risiko

Investasi

SeksiPenganggaran

Investasi

SeksiPengelolaan

Kinerja

Seksi Data, Informasi dan

Pelaporan

SeksiPengelolaan

Risiko

Subdit Hukum

Seksi PeraturanI

Seksi PeraturanII

Seksi Perjanjiandan Kepatuhan I

Seksi Perjanjiandan Kepatuhan

II

SubditInvestasiBUMN

Seksi InvestasiBUMN I

Seksi InvestasiBUMN II

Seksi InvestasiBUMN III

Seksi Analisis dan

Pengembangan Investasi BUMN

SubditInvestasi

Pemda/BUMD

Seksi InvestasiPemda/BUMD I

Seksi InvestasiPemda/BUMD II

Seksi InvestasiPemda/BUMD

III

Seksi Analisis dan Pengembangan

Investasi Pemda/BUMD

Subdit KreditProgram dan

Investasi Lainnya

Seksi Kredit Program dan

Investasi Lainnya I


Investasi Lainnya II


Investasi Lainnya III

Seksi Analisis dan Pengembangan

Kredit Program dan Investasi Lainnya

Subbag TU


I- 5

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia

Direktorat Sistem

Manajemen Investasi per

01 Oktober 2020

berjumlah 86 orang, yang

terdiri dari 7 (8,13%)

pegawai perempuan dan

79 (91,86%) pegawai laki-

laki. Sampai dengan

triwulan III tahun 2020 terdapat 1 (satu) kali mutasi di tingkat Pejabat (Eselon II dan

eselon IV). Beberapa pegawai di tingkat pelaksana memulai tugas belajar pada

pertengahan tahun 2020 dan terdapat 1 orang pegawai yang telah purnabakti pada

akhir Agustus tahun 2020 sehingga jumlah pada data tidak dapat disamakan dengan

data di lapangan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-379/KM.1/UP.11/2020,

terdapat mutasi pergantian pejabat Eselon II (Direktur SMI) di Direktorat SMI. Selain

itu, berdasarkan KEP-37/PB/UP.9/2020 terdapat 3 orang pelaksana yang

dipromosikan menjadi pejabat Eselon IV dan mutasi keluar Direktorat SMI serta

penetapan terhadap 4

orang pejabat Eselon IV di

Direktorat SMI. Sedangkan

pada bulan Desember 2020

terdapat SK Mutasi untuk

pelaksana baik itu

pelaksana yang mutasi ke

Direktorat SMI maupun

pelaksana yang keluar dari

Direktorat SMI. Total

pegawai masuk adalah 15

orang dan total pegawai

keluar adalah 6 orang. Seluruh pegawai akan melapor kepada kantor barunya paling

lambat tanggal 11 Januari 2021.

Jika dilihat dari distribusi generasi, Sumber Daya Manusia Direktorat Sistem

Manajemen Investasi per 31 Oktober 2020 didominasi oleh Generasi Y yang

mencapai 59 (68,6%) pegawai. Kelompok Generasi X berjumlah 26 (30,23%)

pegawai. Sedangkan kelompok baby boomers berjumlah 1 (1,16%) pegawai.

0 20 40 60 80

Laki-laki

Perempuan

79

7

Jumlah Pegawai

Diagram I.2

Distribusi Pegawai Laki dan Perempuan

30,23%

68,60%

1,16%

Perbandingan Generasi

Generasi X Generasi Y Baby Boomers

Diagram I.3

Distribusi Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi


I- 6

Perubahan ini terjadi karena terdapat mutase di tingkat Eselon II dan eselon IV di

akhir triwulan III. Beberapa pegawai mutasi baru yang masuk ke Direktorat SMI

merupakan pegawai pada golongan Gen Y serta 1 orang pegawai yang purna-tugas

merupakan generasi Babyboomer. Dengan banyaknya Generasi Y di Direktorat SMI,

maka lebih dari separuh jumlah pegawai Direktorat SMI merupakan pegawai yang

berpotensi dalam menghadapi perubahan dan berpotensi menguasai era digital.

Pada triwulan III ini juga ada 4 pegawai tugas belajar yang akan mulai melaksanakan

kuliahnya di akhir bulan Oktober serta 1 pegawai mutasi yang masih berstatus

pegawai.

Perbandingan rentang usia

pegawai Direktorat SMI

ditunjukan dalam grafik di

samping dan dibagi berdasarkan

gender pegawai. Dari data di

samping dapat disimpulkan

bahwa pegawai Direktorat SMI

didominasi oleh laki-laki dan

rentang usia 20 sampai dengan

39 tahun.

Latar belakang pendidikan S2 tidak lagi mendominasi pegawai di Direktorat Sistem

Manajemen Investasi. Jumlah pegawai dengan Pendidikan S2 dan jumlah pegawai

dengan Pendidikan strata S1 adalah sama pada masing-masing Pendidikan. Pada

triwulan III adalah 31 (36,04%). Pendidikan Strata III/Doktoral sejumlah 2 orang

(2,32%) pegawai/pejabat, sedangkan sisanya merupakan pegawai dengan tingkat

SMA (8)Diploma I

(PKN STAN)

D III/ PKN Stan (8)

Strata 1 (25)

Diploma IV (8)

Strata 2 (34)

Starata 3 / Doktoral (3)

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Diagram I.5

Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

0 20 40 60

Usia 20 - 29

Usia 40 - 49

Rentang Usia

Laki laki Wanita

Diagram I.4

Distribusi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia


I- 7

Pendidikan SMA (5,81%), D1 STAN (2,32%),

D3 STAN (5,81%) dan DIV STAN (11,62%).

Terdapat peningkatan pada pegawai

dengna lulusan DIV STAN di tahun 2020.

Selain itu, dari total 86 orang pegawai

DIrektorat SMI, 6 (enam) pegawai sedang

melaksanakan tugas belajar yang tersebar di

dalam negeri serta di luar negeri.

Berdasarkan distribusi Pendidikan dan

status pegawai tersebut, maka Direktorat

Sistem Manajemen Investasi mempunyai

potensi dalam menginisiasi pengembangan

investasi yang dapat dilakukan oleh

pemerintah di masa depan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issues) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lain-Lain

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

80

6

Status Kepegawaian

PNS Tugas Belajar

Diagram I.6

Distribusi Pegawai Berdasarkan Status

Kepegawaian


I- 8

5. Lampiran

Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020,

Formulir Pengukuran kinerja 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021.


II - 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pengelola perbendaharaan negara artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagai pengelola APBN

di bidang Perbendaharaan, dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal, DJPb

berfokus untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan

sesuai dengan best practices, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan fiskal

yang baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan

yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan visi, yaitu: “Menjadi pengelola

perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia untuk mendukung visi dan misi

Kementerian Keuangan: ”Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan

Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Unggul memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja. Di tingkat dunia

artinya kualitas kinerja yang dihasilkan Ditjen Perbendaharaan memiliki kualitas setara

dengan kualitas kinerja dengan pengelola perbendaharaan di negara lainnya yang telah

sesuai dengan best practices.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Perbendaharaan menjalankan misi yang sejalan

dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang pruden, efisien, dan optimal; 2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel; 3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel,

transparan, andal, dan tepat waktu; 4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan

berkelanjutan; 5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif

dan modern; 6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi

informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif. Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi

dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, DJPb menjalankan arah kebijakan

Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;


II - 2

2. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel

dan produktif dengan risiko yang terkendali;

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan

misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan DJPb Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kas negara yang pruden dan optimal;

2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan

akuntabel;

3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum

yang inovatif dan modern;

4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai

best practice;

7. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal


II - 3

Visi Direktorat Sistem Manajemen Investasi adalah Menjadi Pengelola Investasi Pemerintah yang Profesional, Pruden dan Akuntabel

Visi Direktorat Sistem Manajemen Investasi disusun dengan mengidentifikasi berbagai potensi

dan tantangan yang telah dan akan dihadapi, sehingga mampu memberi arah yang harus

ditempuh oleh Direktorat SMI. Visi ini juga disusun untuk dapat diterjemahkan oleh seluruh

elemen dan dengan mudah dapat dipahami oleh seluruh pegawai agar mampu direalisasikan

dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan good governance. Visi

Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang telah ditetapkan adalah: ”Menjadi Pengelola

Investasi Pemerintah yang Profesional, Pruden dan Akuntabel

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Sistem Manajemen Investasi

mempunyai misi yang mendukung misi DJPb nomor 4 yaitu mewujudkan tata Kelola investasi

pemerintah yang modern, inklusif dan berkelanjutan, meliputi:

1. Meningkatkan tingkat pengembalian investasi, penerusan pinjaman, pinjaman yang

optimal.

2. Melakukan penyediaan dana dan penyaluran dana dibidang investasi dan pembiayaan

lainnya secara optimal.

3. Melakukan kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian

hukum.

4. Meningkatkan pemahaman stakeholder akan fungsi pengelolaan perbendaharaan

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan perbendaharaan negara.

6. Meningkatkan monitoring evaluasi dan kepatuhan serta penegakan hukum di bidang

investasi penerusan pinjaman, pinjaman, kredit program, dan pembiayaan lainnya

Selain itu Direktorat SMI akan menjalankan misi Menciptakan Sistem Manajemen Investasi

yang tepat sasaran. Sistem Manajemen Investasi pemerintah ditujukan untuk mendorong iklim

investasi dalam rangka menunjang pembangunan secara berkelanjutan, dan memformulasikan

bentuk investasi yang efektif dan efisien serta memiliki multiplier effect bagi pembangunan

nasional. Direktorat SMI memperkuat perannya sebagai regulator yang mampu mewujudkan

penguatan regulasi di bidang pengelolan investasi pemerintah, sehingga tercipta iklim investasi

yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Selain itu, juga

melakukan penguatan peran sebagai pengelola penerusan pinjaman, kredit program dan

investasi pemerintah lainnya.

Direktorat SMI juga berperan mendukung arah kebijakan Penguatan kewirausahaan, usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, yang dilaksanakan dengan strategi

meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan

insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan

UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan.

Implementasi strategi ini akan dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan Satuan Kerja Badan

Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah.


II - 4

B. PENETAPAN PERJANJIAN KERJA

Penetapan Kinerja tahun 2020 yang merupakan Kontrak Kinerja Direktur Sistem Manajemen

Investasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 11 (sebelas ) Sasaran

Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Direktorat Sistem Manajemen Investasi

tahun 2018 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Sasaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perspektif Stakeholder

Pengelolaan Investasi Pemerintah yang akuntabel dan produktif dengan risiko

terkendali.

b. Perspektif Customer

1) Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan efisien;

2) Fasilitas Investasi.


II - 5

12 Sasaran Strategis dan 18 IKU pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi

c. Perspektif Internal Process

1) Perumusan Kebijakan yang optimal;

2) Penyaluran Dana Investasi yang pruden dan Optimal;

3) Pengelolaan investasi pemerintah yang efektif;

4) Komunikasi dan edukasi investasi yang berkesinambungan;

5) Akuntansi dan pelaporan Investasi yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.

d. Perspektif Learning and Growth

1) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal;

2) Pengelolaan keuangan yang optimal;

3) Sistem Manajemen Investasi yang andal dan modern;

Pada tahun 2020, 11 (sebelas) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 18 (delapan belas)

Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

2.1

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Direktorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1

Pengelolaan Investasi Pemerintah yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali

1a-CP Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah

4

(skala 5)

2 Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan efisien

2a-N Indeks kepuasan pengguna atas layanan Dit. SMI

4,63

(skala 5)

2b-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb

3

(skala 4)

2c-N Indeks kepatuhan stakeholder 3,6

(skala 4)

3. Fasilitas Investasi 3a-N Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Monev Pembiayaan UMi Oleh Instansi Vertikal

98%

4. Perumusan Kebijakan yang optimal

4a-N Indeks Penyelesaian RPMK/RKMK kebijakan sesuai program perencanaan RPMK/RKMK Direktorat SMI

3

(skala 4)


II - 6

5. Penyaluran Dana Investasi yang pruden dan Optimal

5a-CP Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman

100%

6. Pengelolaan investasi pemerintah yang efektif

6a-N Persentase efektivitas pembinaan terhadap pada BLU Pengelola Dana pada DJPb

82%

6b-N Indeks penyelesaian restrukturisasi piutang negara

3

(skala 4)

7. Komunikasi dan edukasi investasi yang berkesinambungan

7a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

87

(skala 100)

8. Akuntansi dan pelaporan Investasi yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

8a-N Indeks Penyelesaian LK Bagian Anggaran penerusan pinjaman, investasi pemerintah dan belanja subsidi (unaudited) secara tepat waktu

3,25

(skala 4)

8b-N Indeks kualitas LK BA 999.04 4

(skala 4)

8c-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

89%

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal

9a-CP Nilai rata-rata hard competency pegawai

77

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

83

9c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

83

10. Pengelolaan keuangan

yang optimal

10a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit. SMI

95%

11. Sistem Informasi investasi dan teknologi yang andal

11a-N Indeks pemanfaatan SIKP oleh stakeholders

4

(skala 5)

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2020, dalam upaya

mencapai 11 (sebelas) sasaran strategis tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi

didukung pendanaan sebesar Rp. .14.684.083,000,-. Pendanaan tersebut dipergunakan untuk


II - 7

3 output serta alokasi untuk Program Nasional terkait Pembiayaan Ultra Mikro sebesar Rp.

6.328.436.000, kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Alokasi Dana Direktorat Sistem Manajemenn Investasi Tahun 2020

No Output Volume Jumlah

1 Rekomendasi Terkait Manajemen Investasi

41 rekomendasi 2.132.058.000

2 Proses bisnis dan kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro

334 Stakeholder 3.797.030.000

3 Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi

4 peraturan 483.726.000

Total Total 6.412.814.000


II - 8

Halaman ini sengaja di kosongkan


III - 1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN

KINERJA

ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sistem Manajemen Investasi tahun 2020

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator

Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengkuran kinerja tersebut,

diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Sistem

Manejemen Investasi investasi adalah sebesar 110,65%. Nilai tersebut berasal dari

capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana Ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 NKO Direktorat Sistem Manajemen Investasi

PERSPECTIVE BOBOT NILAI

STAKEHOLDER 25% 28,13%

CUSTOMER 15% 15,65%

INTERNAL PROCESS 30% 33,54%

LEARNING AND GROWTH 30% 33,33%

NILAI KINERJA ORGANISASI 110,65%

Grafik 3.1

Trend NKO 2017 sd 2020

Nilai NKO Direktorat Sistem

Manajemen Investasi selama 2

tahun terakhir bergerak menuju

titik ekuilibrium, NKO Direktorat

Sistem Manajemen Investasi

mencapai 113, pada tahun 2020

mencapai 110,65%.

Hal ini menunjukan trend yang

positif terhadap kinerja organisasi

Direktorat Sistem Manajemen

Investasi.

Capaian IKU Direktorat Sistem Manajemen Investasi tahun 2020 dapat dilihat pada

tabel 3.2 berikut:

113111,36

108,05110,65

105

110

115

2017 2018 2019 2020

Series 1

Series 1


III - 2

Tabel 3.2 Capaian IKU Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Kode IKU

Nama IKU Target Realisasi

V/C Bobot Bobot Tertimbang

Indeks Capaian

IKU/NSS/NP

Stakeholder Perspective 25% 28,13

Pengelolaan investasi pemerintah yang profesional, pruden dan akuntabel 112,5

1a-CP Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah

4 (skala 5)

4,5 EM 21% 100% 112,5

Customer Perspective 15% 15,65

Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan efisien 106,67

2a-N Indeks kepuasan pengguna atas layanan Dit. SMI

4,63 (skala 5)

4,75 EM 21% 30,88% 102,6

2b-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb

3 (skala 4)

3,57 EM 21% 30,88% 119,0

3a-N Indeks kepatuhan stakeholder 3,6

(skala 4) 3,6 EL 26% 38,24% 100

Fasilitas Investasi 102,04

3a-N Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Monev Pembiayaan UMi Oleh Instansi Vertikal

98% 100%

EM 21% 100% 102,04

Internal Process Perspective 30% 33,54

Perumusan Kebijakan yang optimal 120,0

4a-N

Indeks Penyelesaian RPMK/RKMK kebijakan sesuai program perencanaan RPMK/RKMK Direktorat SMI

3 (skala 4)

4 PM 14% 100% 120,0

Penyaluran Dana Investasi yang Optimal 107,3

5a-N Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman

100% 107,28%

EM 21% 100% 107,3

Pengelolaan Investasi Pemerintah yang Efektif 120

6a-N Persentase efektivitas pengelolaan dana pada BLU Pengelola Dana

82% 152,80%

PL 19% 57,58% 120,0

6b-N Indeks penyelesaian restrukturisasi piutang negara

3 (skala 4)

4 PM 14% 42,42% 120

Komunikasi dan edukasi investasi yang berkesinambungan 100,9

7a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

87 87,8 PM 14% 100% 100,9

Akuntansi dan pelaporan Investasi yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

110,79

8a-N

Indeks Penyelesaian LK Bagian Anggaran penerusan pinjaman, investasi pemerintah dan belanja subsidi (unaudited) secara tepat waktu

3,25 (skala 4)

4 PM 14% 33,3% 120

1b-N Indeks kualitas LK BA 999.04 4

(skala 4) 4 PM 14% 33,3% 100

8b-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

89% 100%

PM 14% 33,4% 112,4

Learning And Growth 30% 33,33


III - 3

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal 115,5

9a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai yang baik

77 92,0

9 PM 14% 33,3% 119,6

10b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

83 91,7

1 PM 14% 33,3% 110,5

10a-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

83 96,7

4 PM 14% 33,4% 116,6

Pelaksanaan anggaran yang optimal 105,3

12a-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Dit. SMI

95 100%

PM 14% 100% 10526,3%

Sistem manajemen investasi yang andal dan modern 112,5

11a-N Indeks pemanfaatan SIKP oleh stakeholders

4 (skala 5)

4,5 PM 14% 100% 112,5

Nilai Kinerja Organisasi 110,65

SS- Pengelolaan Investasi Pemerintah yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai

UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Profesional memiliki

makna bahwa seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan khususnya Direktorat SMI

mampu menjadi pengelola investasi pemerintah yang menguasai bidang tugasnya

karena memiliki pengetahuan dan keterampilan (hard skill) serta integritas/moralitas

(soft skill) yang memadai. Prudent artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan

putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah.

Akuntabel dapat diartikan bahwa kewajiban seluruh jajaran untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada publik. Sebagai pengelola

di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu

mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan

dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

Penyaluran dana dari APBN di bidang investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya

secara optimal akan menopang pengelolaan investasi pemerintah secara

berkelanjutan. Saat ini penyaluran dana tersebut digunakan untuk penerusan

pinjaman, kredit program dan subsidi. Penyediaan dana untuk investasi tersebut,

diharapkan dapat tepat sasaran sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial

kepada masyarakat secara optimal.

1a-CP - Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah

IKU ini merupakan Penyaluran dana investasi pemerintah berupa penyaluran dana

ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);

penyaluran dana penerusan pinjaman (SLA) dari Ditjen Perbendaharaan ke Pengguna

Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman); penyaluran subsidi dan kredit

program (tidak termasuk KUR).Persentase ketepatan sasaran diukur berdasarkan data

yang diperoleh melalui monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran investasi. Untuk

mengukur tingkat efektifitas investasi pemerintah tersebut dilakukan pengukuran

dengan menggunakan dua variabel, sebagai berikut:


III - 4

A. Penyaluran Investasi yang terdiri dari:

1. Deviasi rencana penarikan dana ( membandingkan antara realisasi dengan

perencanaan halaman III DIPA)

2. Tingkat penyerapan dana (membandingkan antara realisasi DIPA dengan

Komitmen Penyaluran)

B. Ketepatan Sasaran, yang diukur berdasarkan hasil survei atas pencapaian sasaran

investasi BUMN, investasi Pemda/BUMD, dan Penyaluran Umi

𝑵 = {Penyaluran Investasi} + {Ketepatan Sasaran}

𝑵 = {((𝑫𝒆𝒗 𝒙 𝟒𝟎%) + (𝑹𝒆𝒂𝒍 𝒙 𝟔𝟎%))x10%} + {(Investasi BUMN + Investasi

Pemda/BUMD) x 70%) + (Penyaluran UMi x 20%)}

Realisasi IKU ini mencapai nilai rata-rata 4,5 pada tahun 2020, melewati target yang

telah ditetapkan yaitu 4 (skala 5).

Capaian ini dapat berhasil dilaksanakan karena

1. Telah diajukan penyesuaian perhitungan IKU sebagai dampak pandemi COVID-19.

2. Dapat dilakukan survey jarak jauh dalam menghitung Nilai Keekonomian Debitur

di semester II sehingga perhitungan dapat dilaksanakan dengan lengkap.

3. Telah dilaksanakan kajian restrukturisasi piutang dan penerusan pinjaman bagi

BUMN/BUMD/Pemda terdampak covid sehingga dapat diantisipasi lebih awal.

SS- Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem

Manajemen Investasi diperlukan dukungan sistem informasi yang memadai, dimana

sistem informasi ini selain digunakan untuk manajemen piutang penerusan

pinjaman, dapat juga dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi, serta

pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan layanan pengguna pada Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi

diwujudkan dengan pembentukan HAI-DJPBN dan telah diterbitkan dasar hukumnya

yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-428/PB/2016

tentang Layanan Pengguna Terintegrasi.

Bentuk dari peningkatan dapat diidentifikasi dari waktu penyelesaian atas

pertanyaan yang diajukan (resolve time) sesuai dengan target layanan yang telah

ditetapkan pada Service Level Agreement (SLA).

Ditjen Perbendaharaan menyediakan layanan pengguna yang terintegrasi sebagai

upaya untuk menjamin penyediaan layanan yang tepat waktu dan profesional atas

permasalahan yang dihadapi oleh pengguna layanan dibidang perbendaharaan

2a-N – Indeks kepuasan pengguna atas layanan Dit SMI

Kepuasan stakeholder merupakan tingkat kepuasan stakeholder setelah

membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya dengan

diasumsikan bahwa jika kinerja di bawah harapan maka stakeholder akan merasa

tidak/kurang puas, jika kinerja sesuai harapan maka stakeholder akan merasa puas,

dan jika kinerja melebihi harapan maka stakeholder akan merasa sangat puas.


III - 5

Adapun stakeholder yang dimaksud adalah perbankan, kementerian/lembaga teknis

pusat, Pemerintah Daerah dan UMKM penerima skema Kredit program.

Formula :

{𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐾𝑢𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐻𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛} 𝑋 100

Dimana formula perhitungan diukur dengan indeks kepuasan stakeholder Kredit

program yang tinggi, dengan kategorisasi sebagai berikut :

1 = tidak puas dengan nilai < 50

2 = kurang puas dengan 50 ≤ nilai < 60

3 = netral dengan 60 ≤ nilai < 70

4 = puas dengan 70 ≤ nilai < 80

4,25 = puas dengan 80 ≤ nilai < 85



5 = sangat puas dengan nilai ≥ 95

Indeks Kepuasan Stakeholder mendapatkan nilai capaian 4,5 dari targetnya yang

sebesar 4. Nilai ini berhasil dicapai berkat upaya pemberian layanan dan respon yang

cepat kepada stakeholder. Upaya tersebut memberikan dampak terhadap kepuasan

stakeholder.

Tabel 3.3

Capaian Indeks Kepuasan Stakeholder

2019 2020

Target 4,52 4,63

Realisasi 5 4,75

2b-N – Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb pada

Direktorat SMI

Dasar hukum operasionalisasi HAI-DJPB yaitu KEP-428/PB/2016 tentang Layanan

Pengguna Terintegrasi HAI DJPB yaitu menyediakan layanan pengguna yang

terintegrasi sebagai upaya untuk menjamin penyediaan layanan yang tepat waktu

dan profesional atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna dibidang

perbendaharaan.

Efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb digunakan untuk

mengukur kepuasan pengguna layanan atas implementasi layanan Contact Center

HAI DJPb pada setiap departemen layanan yang dimiliki oleh unit eselon 2 pada

lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Indeks Efektivitas diukur berdasarkan parameter indek kualitas layanan dan

ketepatan waktu layanan yang dilakukan oleh masing masing departemen layanan

yang dimiliki oleh unit eselon 2 lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.


III - 6

Kualitas layanan adalah tingkat kepuasan dari Pengguna terhadap layanan konsultasi

HAI-DJPb yang dapat diukur dan selanjutnya dapat dijadikan bahan kajian untuk

dilakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap layanan yang diberikan.

Indeks kualitas layanan diukur berdasarkan Survey kepuasan pengguna layanan HAI

DJPb terhadap setiap departemen layanan yang dimiliki oleh unit eselon 2 lingkup

kantor pusat Ditjen Perbendaharaan. Untuk pelaksanaan survey akan dilakukan

secara semesteran dan memiliki bobot 40%.

Acuan pengukuran ketepatan waktu berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Nomor KEP-272/PB/2017 tentang Katalog Layanan Helpdesk Terintegrasi HAI DJPB

dan Service Level Agreement (SLA) yaitu sebagai berikut:

Layanan Kategori P1 : SLA: 1 hari kerja (8 jam kerja layanan)





Jam kerja layanan adalah hari kerja antara pkl. 08.00 sd 16.00 waktu setempat

Indeks ketepatan waktu penyelesaian tiket diukur dengan berdasarkan persentase

tiket yang diselesaikan tepat SLA dibandingkan dengan seluruh tiket yang masuk dan

memiliki bobot perhitungan sebesar 60%. Dengan range indeks sebagai berikut :

Indeks 1 : ≤ 75% diselesaikan secara tepat waktu

Indeks 2 : 75% ≤ x ≤ 85% diselesaikan secara tepat waktu



Untuk IKU Kemenkeu-Two merupakan perhitungan berdasarkan indeks kualitas dan

indeks ketepatan waktu layanan yang diberikan kepada pengguna untuk seluruh

departemen layanan HAI yang berada dibawah direktoratnya.Saat ini, di Direktorat

SMI sudah dibentuk struktur Organisasi Layer 2 HAI-DJPB yang mengacu pada KEP-

428/PB/2016 tentang Layanan Pengguna Terintegrasi HAI-DJPb. Sebagai

Koordinator Layanan Direktorat SMI, sesuai KEP-428/PB/2016, dipegang oleh

Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Sebagai moderator pada layer-2 Direktorat. SMI telah Ditunjuk Kasubdit

Penganggaran, Pengelola Kinerja dan Risiko Investasi. Sedangkan masing masing

Subdit telah Ditunjuk drafter dan publisher.

Capaian Indeks Efektivitas Implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb =

(∑(( Indeks hasil survey x Bobot)) + (Indeks Ketepatan waktu x Bobot))

Tabel 3. 4

Capaian HAI DJPb Kemenkeu-Two Direktorat SMI

No Direktorat Ketepatan Waktu Survei Kepuasan Capaian

IKU

Indeks Nilai Indeks Nilai


III - 7

1 Sistem Manajemen

Investasi

4 1,8 3,67 1,47 3,27

Pada tahun 2020, Direktorat SMI menambah agen HAI baru yang akan secara khusus menjawab terkait PEN dan subsidi bunga yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi terkait dampak COVID-19. Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah tiket yang diterima adalah 716 tiket. Namun terdapat tiket pertanyaan terkait PEN di dalam perhitungan ini dimana seharusnya tiket terkait PEN dikecualikan dari perhitungan. Terkait dengan hal ini, Direktorat SMI dan DIrektorat SITP telah membahasnya dan disepakati bahwa pada tahun 2021 akan dibuat filter untuk membedakan perhitungan antara tiket biasa dan tiket terkait PEN.

Tabel 3.5 Capaian Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb pada

Direktorat SMI

T/R Q1 Q2 Q3 Q4

Target - 3 - 3

Realisasi - 3,87 - 3,27

2c-N – IKU Indeks Kepatuhan Stakeholder

Kepatuhan atas pengelolaan investasi adalah ketaatan seluruh elemen Direktorat

SMI Ditjen Perbendaharaan terhadap pelaksanaan peraturan di bidang

perbendaharaan yang berkaitan dengan investasi, pinjaman, penerusan pinjaman,

Kredit program dan pembiayaan lainnya.

Tingkat kepatuhan adalah: kepatuhan internal Direktorat SMI dan kepatuhan

eksternal debitur dalam melaksanakan ketentuan perundangan terkait perjanjian

investasi pemerintah, pinjaman pemerintah, penerusan pinjaman, dan Kredit

program, dan pembiayaan lainnya melalui pelaksanaan evaluasi kepatuhan.

IKU ini diukur dengan menggunakan formula :

% 𝑲𝒆𝒑𝒂𝒕𝒖𝒉𝒂𝒏 = (%𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑒𝑢. 𝑥 70% 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡) + (%𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑑𝑚. 𝑥 30% 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

100%

Laporan kinerja keuangan merupakan laporan keuangan (audited) yang wajib

disampaikan debitur dan bank pelaksana kepada Subdit Teknis.

Laporan administrasi merupakan laporan sebagaimana dipersyaratkan di dalam

perjanjian yang wajib disampaikan debitur dan bank pelaksana kepada Subdit

Teknis.

Indeks Tingkat Kepatuhan (%) 4 (Sangat Patuh) 91 ≤ X ≤ 100


III - 8

3,6 (Patuh) 81 ≤ X ≤ 90 3,2 (Cukup patuh) 71 ≤ X ≤ 80 2,8 (Kurang Patuh) 61 ≤ X ≤ 70 2,4 (Tidak Patuh) 51 ≤ X ≤ 60 ≤ 2 (Sangat Tidak Patuh) X ≤ 51

Indeks Kepatuhan Stakeholder mendapatkan nilai capaian 4 dari targetnya yang

sebesar 3,6. Nilai tersebut berhasil dicapai berkat upaya koordinasi secara

berkelanjutan dengan stakeholder yang terkait kepatuhan pembayaran kewajiban

secara tepat jumlah dan tepat waktu, serta penyampaian laporan debitur kepada

Subdit teknis terkait dan KPPN Khusus Investasi, melalui media surat, surat

elektronik, media sosial dan media komunikasi lainnya.

Tabel 3.6

Capaian Indeks Kepatuhan Stakeholder

2018 2019 2020 2018 2019

Target 3,5 (Patuh) 3,6 (Patuh) 3,6 (Patuh) 3,5 (Patuh) 3,6 (Patuh)

Realisasi 4 (Sangat Patuh) 4 (Sangat Patuh) 3,6 (Patuh) 4 (Sangat Patuh) 4 (Sangat Patuh)

Faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU ini antara lain:

1. Terdapat dampak dari pandemi Covid-19 dimana tidak setiap stakeholder dapat

melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

2. Sedangkan dalam hal debitur yang terlambat dalam melakukan pembayaran,

KPPN Khusus Investasi telah mempertimbangkan terkait pemberian denda

mengingat situasi dan kondisi yang masih belum stabil.

3. Beberapa debitur mengajukan keringanan pembayaran bunga dan terkait hal ini

masih dikaji oleh Direktorat SMI dan KPPN Khusus Investasi.

SS- Fasiliasi Investasi Pelaksanaan fungsi Direktorat SMI dalam pengelolaan pembiayaan, penerusan

pinjaman dan penyaluran investasi lainnya berupa kredit program ultra mikro (UMi)

kepada UMKM

3a-N – Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Monev Pembiayaan UMi Oleh Instansi

Vertikal

IKU ini digunakan untuk memantau pelaksanaan monev yang dilaksanakan oleh

Kantor Vertikal berupa perekaman data debitur oleh KPPN dan penyampaian

Laporan Monitoring UMi oleh Kantor Wilayah Direktorat Ditjen Perbendaharaan.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan

di daerah perlu melakukan tindakan terhadap pemantauan pemenuhan pelaksanaan

tugas serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh KPPN selaku Kuasa BUN

yang didelegasikan oleh Kantor Pusat dalam hal ini Direktorat SMI.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN merupakan instansi vertikal

Ditjen Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara

untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.


III - 9

Salah satu fungsi yang didelegasikan kepada KPPN adalah pelaksanaan monitoring

dan evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro (Monev Pembiayaan UMi) sebagaimana diatur

dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk

Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Perekaman data debitur pada aplikasi SIKP UMi dilaksanakan oleh KPPN paling

lambat sampai dengan akhir triwulan tahun berjalan. Sedangkan penyampaian

laporan UMi kepada Direktorat Smi dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan

setiap semester.

Perhitungan IKU dilaksanakan setiap semester dengan data capaian sebagai berikut:

Data Semester 1 merupakan data yang berasal dari jumlah perekaman data secara

tepat waktu oleh KPPN selama dua triwulan (triwulan I dan triwulan II) ditambah

dengan data penyampaian laporan oleh kanwil Ditjen Perbendaharaan

Data Semester 2 merupakan data yang berasal dari jumlah perekaman data secara

tepat waktu oleh KPPN selama dua triwulan (triwulan III dan triwulan IV) ditambah

dengan data penyampaian laporan oleh kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Persentase Pemenuhan Monev Pembiayaan UMi Oleh Instansi Vertikal =

(Persentase perekaman data secara tepat waktu oleh KPPN x 50%) +

(Penyampaian Laporan Monitoring UMi oleh Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan Secara Tepat Waktu x 50%)

Realisasi IKU ini mencapai nilai 100% pada tahun 2020, melewati target yang telah

ditetapkan yaitu 98%.

Capaian ini juga didukung oleh kantor vertikal yang secara tepat waktu telah

merekam data di SIKP selama periode 2 semester, serta mengirimkan laporan secara

tepat waktu.

SS- Perumusan Kebijakan yang optimal

Kajian dan perumusan kebijakan dibidang investasi pemerintah, pinjaman,

penerusan pinjaman, dan Kredit program serta pembiayaan lainnya sebagai acuan

yang bersifat yuridis formal

4a-N – Indeks Penyelesaian RPMK/RKMK kebijakan sesuai program

perencanaan RPMK/RKMK Direktorat SMI

Penyelesaian RPMK/RKMK Kebijakan adalah proses penyusunan RPMK/RKMK

Kebijakan oleh unit eselon I/II konseptor sampai dengan diundangkan oleh

Kementerian Hukum dan HAM untuk PMK atau Ditetapkan oleh Menteri Keuangan

untuk KMK.

Program Perencanaan RPMK/RKMK Kebijakan adalah rangkaian kegiatan

perencanaan dan monitoring penyusunan RPMK/RKMK Kebijakan dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun oleh unit I/II di lingkungan.

Efektivitas peraturan perbendaharaan merupakan penyelesaian peraturan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dalam penyusunan


III - 10

peraturan serta uji dampak terhadap implementasi peraturan perbendaharaan yang dilakukan dengan Metode ROCCIPI. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan diukur dengan 3 (tiga) komponen: Komponen perhitungan dalam IKU ini mencakup:

a. RPMK/RKMK Program Perencanaan dan/atau Kumulatif Terbuka (x)

b. RPMK/RKMK di Luar Perencanaan non Kumulatif Terbuka (y)

c. Simplifikasi Regulasi (z)

RPMK/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPMK/RKMK yang

bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan

Tim dan KMK yang Direktoratandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di

bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

Usulan Perubahan Program Perencanaan RPMK/RKMK dari Unit Pengusul, baik

berupa penambahan maupun pengurangan PMK/KMK, dapat diajukan paling lambat

tanggal 31 Juli 2019.

RPMK/RKMK di Luar Perencanaan yang diusulkan karena adanya arahan

Pimpinan/peraturan perundang-undangan baru yang memerintahkan pembentukan

RPMK/RKMK tersebut setelah tanggal 31 Juli 2019 masuk dalam Daftar Kumulatif

Terbuka.

RPMK/RKMK yang memenuhi kriteria Daftar Kumulatif Terbuka sebagaimana

Ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Program Perencanaan

Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan

mendapatkan bobot yang sama dengan RPMK/RKMK Kategori Program

Perencanaan.

𝑥 =⅀𝑅𝑃𝑀𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢

⅀𝑅𝑃𝑀𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑠𝑢𝑙𝑘𝑎𝑛

Indeks Penyelesaian RPMK tersebut di atas memiliki bobot perhitungan sebesar 50%. Dengan

range indeks sebagai berikut:

Indeks 1 : 0 ≤ x ≤ 30% RPMK diselesaikan sesuai dengan batas waktu penyelesaian RPMK

Indeks 2 : 30% ≤ x ≤ 60% RPMK diselesaikan sesuai dengan batas waktu penyelesaian RPMK



Capaian IKU = (∑(( Indeks Penyelesaian RPMK x 50%)) + (Indeks Uji Dampak x

30%) + (Indeks tinjut uji dampak x 20%))

Pada tahun 2020 Seluruh RPMK/RKMK telah selesai diajukan dan diterbitkan.

RPMK/RKMK tersebut antara lain:

1. Penyusunan RPMK Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang akan

digunakan pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan

Hidup. Penyusunan RPMK Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup telah

selesai dengan ditetapkannya PMK No.124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

2. Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, dilakukan sebagai

amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi

Pemerintah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan investasi pemerintah baik


III - 11

oleh Regulator, Supervisor dan Operator Investasi Pemerintah. Substansi

pengaturan turut menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Penyusunan

RPMK Tata Cara Investasi Pemerintah telah melalui proses Finalisasi

Pembahasan (Direktorat SMI, Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Biro

Hukum Setjen Kementerian Keuangan), Harmonisasi oleh Kementerian Hukum

dan HAM, dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK

No.53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah

3. Penyusunan RPMK Revisi PMK No. 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar

Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada

Perusahaan Daerah Air Minum. Penyusunan RPMK Revisi PMK No.

31/PMK.05/2016 telah selesai, dengan ditetapkannya PMK No.

194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang

Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan

Rekening Pembangunan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu, oleh

Menteri Keuangan

Penyelesaian RPMK/RKMK Kebijakan adalah proses penyusunan RPMK/RKMK

Kebijakan oleh unit eselon I/II konseptor sampai dengan diajukan untuk proses

harmonisasi oleh Biro Hukum Setjen Kemenkeu untuk PMK dan KMK. Komponen

perhitungan dalam IKU ini mencakup RPMK/RKMK Program Perencanaan dan/atau

Kumulatif Terbuka (x), RPMK/RKMK di Luar Perencanaan non Kumulatif Terbuka (y)

dan Simplifikasi Regulasi (z)

SS- Penyaluran dana investasi yang optimal

Penyaluran dana dari APBN di bidang investasi pemerintah dan pembiayaan lainnya

secara optimal akan menopang pengelolaan investasi pemerintah secara

berkelanjutan. Saat ini penyaluran dana tersebut digunakan untuk investasi,

penerusan pinjaman, Kredit program. Penyediaan dana untuk penerusan pinjaman,

diharapkan terdapat pengembalian pinjaman secara optimal. Sehingga

pengembalian ini mempunyai kontribusi dalam pengelolaan APBN

5a-N – Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman

Pengembalian pokok dan bunga dari penerusan pinjaman harus disetorkan kembali

ke APBN tahun berjalan. Jumlah dana yang disetor harus dapat dipenuhi sesuai

dengan target yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan. Pengembalian

pokok dan bunga penerusan pinjaman, mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai

penerimaan defisit APBN.

Pada tahun 2020 jumlah penerimaan cicilan pokok yang harus dikembalikan

berjumlah Rp. 10.506.050.881.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Jumlah penerimaan yang harus dikembalikan


III - 12

Status penetapan PMN Non Cash saat ini telah disetujui oleh Menteri Keuangan

sehingga realisasi PMN Non-cash sepenuhnya berada pada kewenangan Ditjen

Kekayaan Negara KND.

Langkah-langkah restrukturisasi BUMN sampai dengan penetapan PMN Non-kas

sesuai dengan KEP Dirjen Perbendaharaan Nomor 744 tahun 2016 mengenai SOP

Dit. SMI antara lain:

1. Pengajuan restruk oleh debitur

2. Analisis restruk oleh Subdit IBUMN, Direktorat SMI

3. Pengajuan hasil analisis restruk ke MK dgn inisiator Subdit IBUMN, Direktorat SMI

4. Persetujuan restruk oleh MK

5. Penetapan persetujuan restruk baik dalam bentuk PMN Non Cash / PMN Cash

6. Tanggung jawab dan kewenangan setelah persetujuan MK merupakan tanggung

jawab dan kewenangan DJKN.

Sehingga dari total target penerimaan cicilan pokok dan bunga pinjaman, yang

merupakan tanggung jawab Direktorat SMI melalui KPPN KI secara langsung di tahun

2020 adalah sejumlah Rp. 6.475.249.808.000,- dari penerimaan cicilan pokok

ditambah Rp. 1.000.000.000 dari PNBP Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

(A1 + A2)

2

A1 = (∑realisasi penerimaan kas pokok dari investasi pemerintah / ∑ target

penerimaan kas pokok pinjaman ) x 100%

A2 = (∑ realisasi bunga pinjaman/lainnya dari investasi pemerintah / ∑ target

penerimaan bunga pinjaman) x 100%

Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020, terdapat kenaikan

target APBN 2020 sebesar Rp. 1.147.044.420.000 atau 11,1% dikarenakan adanya

perubahan kurs, sehingga target penerimaan pokok adalah

Rp10.506.050.881.000,00 dan non pokok adalah Rp1.000.000.000.000,00 sehingga

total target penerimaan adalah Rp11.506.050.881.000,00, Dalam Target tersebut

terdapat target penerimaan pokok non cash berupa Penyertaan Modal Negara

(PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) dan PT

Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN) sebesar Rp4.030.801.073.000,00

yang telah dikeluarkan dari perhitungan IKU berdasarkan ND-2199/PB.1/2020

tanggal 21 Juli 2020


III - 13

Penerimaan Pokok dan bunga triwulan IV tahun 2020 (s/d 31 Desember 2020)

sebesar 107,28% yang diperoleh dari (67,62% + 144,94%)/2 dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman

per 31 Desember 2020

Realisasi s.d. 31 Desember 2020

Uraian Target APBN-P Realisasi % Target APBN Cash

A Penerimaan Pokok 10.506.050.881.000,00 4.646.478.007.922,00

I Cash 6.475.249.808.000,00 4.378.461.007.922,00 67,62%

1 Pinjaman BUMN 4.195.092.963.992,00 64,79%

2 Pinjaman Pemda 68.998.311.359,00 1,07%

3 Pinjaman BUMD 136.341.140,00 0,00%

4 Pinjaman Kredit Program 25.802.502.030,00 0,40%

II Non Cash (PMN) 4.030.801.073.000,00 0,00

1 Pinjaman BUMN 0,00

B Penerimaan Non Pokok 1.000.000.000.000,00 1.469.351.779.536,00 146,94%

1 Bunga 1.389.348.199.146,00 138,93%

2 Jasa Bank 318.415.000,00 0,03%

3 Denda 1.041.653.481,00 0,10%

4 Biaya Lain-lain 52.867.304.535,00 5,29%

Jumlah 11.506.050.881.000,00 6.115.829.787.458,00 107,28%

SS - Pengelolaan Investasi Pemerintah Yang Efektif

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai

UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Efektif berarti bahwa Pengelolaan Investasi Pemerintah diharapkan dapat

memberikan manfaat Ekonomi, Sosial, dan/atau manfaat lainnya yang dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai

regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi

yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

6a – N – IKU Persentase Efektivitas Pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana pada

DJPB

Efektifitas Pengelolaan Dana pada BLU Pengelola Dana merupakan pengukuran atas

persentase imbal hasil dana kelolaan pada BLU Pengelola Dana.

Formula Perhitungan :

Formula = (60% x A) + (40% x B)

A = rata-rata imbal hasil pengelolaan dana yang dilakukan BLU BPDPKS B = rata-rata imbal hasil Bank Pemerintah Buku 4 + 0,1 A ≥ B = tingkat efektivitas 100%

B-0,5% ≤ A < B = tingkat efektivitas 90%

B-1,5% ≤ A < B-0,5% = tingkat efektivitas 80%

B diukur dari persentase jumlah debitur

Umi dibandingkan target dan jumlah

dana yg disalurkan kpd LKBB

dibandingkan Realisasi pencairan dana

BA 999.03 (PIP)

Jml. Real. Debitur

Dana yg telah

disalurkan kpd LKBB

Target Debitur

Realisasi

pencairan dana

BA 999.03 (PIP)

85% X

15% X

+


III - 14

B-2,5% ≤ A <-1,5% = tingkat efektivitas 70%




A. Komposisi portofolio pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

B. Dana Program ditempatkan pada Deposito Bank Pemerintah BUKU 4; dan

C. Dana Cadangan Permanen ditempatkan pada Deposito Bank Pemerintah BUKU

3 dan BUKU 4 dan Surat Utang Negara

Realisasi annualized weighted average ROI sampai dengan 31 Desember

2020 sebesar 7,10% p.a. Rata-rata dana investasi selama periode tersebut

sebesar 13,504 Triliun. Posisi saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp5,661

Triliun untuk investasi pada Deposito dan Rp508,4 Miliar untuk investasi

pada Surat Utang Negara. Dengan rata-rata suku bunga depostio bank

pemerintah BUKU 4 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 5,95% p.a,

maka capaian kinerja persentase imbal hasil dana kelolaan s.d bulan

Desember 2020 sebesar 117%

Komitmen BPDPKS Bersama BLU lain untuk berkontribusi dalam mengisi

defisit fiskal yang melebar melalui program bond stabilization fund (diinisiasi

oleh DJPPR). Dana disiapkan sebesar Rp 1 T (termasuk dana yang telah

ditempatkan dalam SUN saat ini sebesar Rp508 Miliar) yang berasal dari

dana cadangan permanen

Pada Kuartal 4 2020 telah ditetapkan Rencana Investasi Tahunan Tahun

2021

D. Sedangkan untuk realisasi pembinaan BLU PIP dihitung dari akurasi penyaluran

dan jumlah debitur.

1. Capaian jumlah debitur Q4 sebanyak 1.731.582 (195,64%) dari target

752.323 debitur. Sehingga secara total Jumlah Debitur Sebanyak 3.405.653

dari target 2.152.323 debitur

2. Jumlah dana (outstanding) yang telah disalurkan kepada LKBB sampai

dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 5.889.267.129.619,- dari

total realisasi pencairan dana BA.999.03 kepada PIP sebesar Rp.

8.000.000.000.000,-

3. Manual perhitungan IKU PIP disesuaikan dengan mengacu kepada Jumlah

Debitur terhadap Target Debitur untuk tahun 2020 saja dan Jumlah Dana

yaitu dana Outstanding yang disalurkan terhadap total realisasi pencairan

dana BA 999.03. Hasil PIP adalah 206,68%

Sehingga realisasi sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 152,87% melebihi

targetnya yang sebesai 82%.

6b – N – Indeks Penyelesaian Restrukturisasi Piutang Negara


III - 15

Restrukturisasi piutang negara merupakan upaya optimalisasi dengan cara

penjadwalan kembali, penghapusan, debt swap, perubahan persyaratan dan

konversi menjadi penyertaan dan penghapusan piutang negara kepada

BUMN/BUMD/Pemda yang mengalami kesulitan membayar kewajiban atas

pinjaman SLA/RDI/RPD.

Formula Perhitungan IKU :

Bobot perhitungan IKU Indeks penyelesaian restrukturisasi piutang

negara pada BUMN/BUMD/PEMDA

(IP1+IP2+…..+IPn)

(P1+P2+….+Pn) IP = nilai penyelesaian restruk

P = jumlah restruk

0 - 0,75 = 1

0,76 - 1,75 = 2

1, 76 - 2,75 = 3

2,76 - 4= 4

Index penyelesaian restrukturisasi piutang negara pada BUMN/BUMD/PEMDA :

1: Penyelesaian sampai level kewenangan Kasubdit

2: Penyelesaian sampai level kewenangan Direktur

3: Penyelesaian sampai level kewenangan Dirjen Perbendaharaan

4: Penyelesaian sampai level kewenangan Menteri Keuangan

BUMN

Sampai dengan TW IV terdapat permohonan Restrukturisasi pada 18 BUMN.

Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pindad yang sudah berjalan sebelumnya telah

mendapat persetujuan Menteri Keuangan (S-1164/MK.05/2020 tgl 15 Desember

2020) sehingga capaian berada pada nilai 4.

BUMD

Dari total 53 Pemerintah Daerah yang sedang mengajukan Restrukturisasi, telah

selesai 42 Pemda. Untuk Periode 2020, Terdapat 6 obyek restrukturisasi (Pemda dan

PDAM) yang direncanakan akan diselesaikan dalam kurun waktu ini, yakni.

Pemkab Sangihe (1 Penghapusan Bersyarat); dan

Pemkot Palembang, Pemkot Singkawang, Pemprov Aceh, PDAM Kabupaten Nganjuk

dan Pemprov Riau (5 Penghapusan Mutlak)

Proses Penghapusan Mutlak saat ini sudah selesai dari Menteri Keuangan sejak

Maret 2020, namun belum ditandatangi oleh Presiden.

Dari total 6 Obyek Restrukturisasi, 6 Sudah selesai dari Menteri Keuangan (namun

belum ditandatangani oleh Presiden) dan Pemkab Sangihe telah selesai di menteri

Keuangan dan tertuang pada KMK 352/KMK.05/2020

Menimbang Formula Indeks hanya memuat angka 4 sampai dengan penyelesaian di

Menteri Keuangan, Maka Capaian Semester I terkait Indeks Restrukturisasi adalah

sebagai berikut:

5 Selesai di Menteri Keuangan.

1 Masih di tingkat Kasubdit.


III - 16

Indeks Penyelesaian Restrukturisasi Piutang Negara mencapai nilai 4 dari targetnya

sebesar 3. Keberhasilan ini dikarenakan proses restrukturisasi dilakukan dengan

mempertimbangkan kesehatan keuangan debitur dan proses dilaksanakan dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

SS - Komunikasi dan edukasi investasi yang berkesinambungan

Peningkatan kapasitas pengelola investasi pemerintah yang efektif adalah strategi

Direktorat SMI dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakannya.

Peningkatan kapasitas pengelola investasi pemerintah dilakukan melalui pembinaan

kepada para pelaksana kebijakan dengan penyusunan rencana yang matang dan

pelaksanaan yang menggunakan metode yang tepat sasaran untuk memperoleh

hasil evaluasi yang mampu memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan

di waktu yang akan datang.

7a-N – IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat

keberhasilan peserta pelatihan/sosialisasi/workshop dari pihak eksternal Kemenkeu

dalam hal pemahaman substansi/materi. Variabel yang diukur adalah tingkat

pemahaman peserta (bobot 70%), kualitas materi (bobot 15%), kualitas pengajar

(bobot 10%), dan kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5%). Pengukuran IKU ini

dilakukan berdasarkan standardisasi kuesioner sebagaimana lampiran manual IKU

ini.

Kegiatan untuk mengukur IKU ini adalah Sosialisasi PMK 95/2018 dan Bimtek

pelaksanaan Monev Pembiayaan Ultra Mikro dalam 3 (tiga) batch pada tgl 12 Maret

2019 s.d. 1 April 2019 dengan peserta yang berasal dari 34 Kanwil DJPb dan 182

KPPN. Serta kegiatan Penyusunan Portofolio dan Manajemen Risiko pada tanggal 8

Oktober 2019 dengan peserta dari Direktorat SMI dan KPPN Khusus Investasi dan

narasumber dari Mandiri Finance.


Rata-rata Indeks Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi

0 < x ≤ 20 = sangat tidak efektif

21 < x ≤ 40 = tidak efektif

41 < x ≤ 60 = kurang efektif

61 < x ≤ 80 = efektif

81 < x ≤ 100 = sangat efektif

Pencapaian IKU tersebut pada semester ini diraih melalui hasil post test peserta

Bimtek Investasi Syariah yang dilaksanakan pada bulan September 2020 dengan

peserta dari internal Direktorat SMI dan KPPN Khusus Investasi. Dengan target nilai

rata-rata 87, didapatkan nilai rata-rata 87,8 dari seluruh peserta..

SS- Akuntansi dan pelaporan Investasi

Penatausahaan investasi pemerintah yang akuntabel diwujudkan dengan

penyusunan laporan keuangan oleh Unit Kuasa Pengguna Anggaran. Bentuk dari


III - 17

yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

peningkatan dapat diidentifikasi dari ketepatan penyusunan pertanggungjawaban

anggaran dan opini yang baik dari pemeriksa atas unsur-unsur pembentuk laporan

keuangan.

Penyusunan LK Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran

Penerusan Pinjaman, Investasi Pemerintah dan Belanja Subsidi untuk Kredit

Program merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

negara dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan negara.

8a-N - Indeks Penyelesaian LK Bagian Anggaran penerusan pinjaman, investasi

pemerintah dan belanja subsidi (unaudited) secara tepat waktu

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran

Penerusan Pinjaman, Investasi Pemerintah dan Belanja Subsidi Kredit Program

adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan anggaran yang

terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LK Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Angaran tahunan unaudited diselesaikan untuk 2 semester, yaitu

pada akhir Februari dan akhir Agustus.

Penyelesaian LK Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman, Investasi dan Belanja Subsidi

(Unaudited) secara tepat waktu.

H = Tanggal terakhir penyerahan Laporan Keuangan Unaudited dari jadwal

Direktorat. APK DJPB (BA 999.04) dan jadwal DJKN (BA 999.03) Waktu penyerahan

laporan tersebut adalah tanggal sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh APK dan

DJKN.

Skala 1 s.d. 4 Semester I Skala 1 s.d. 4 Semester II

1 = > H + 10 hari (sangat terlambat) 1 = > H + 10 hari (sangat terlambat)

2 = H + 10 hari (terlambat) 2 = H + 10 hari (terlambat)

3 = H (tepat waktu) 3 = H (tepat waktu)

4 = < H (lebih cepat waktu) 4 = < H (lebih cepat waktu)


∑(𝑨𝟏 + 𝑨𝟐 + 𝑨𝟑)

𝟑

Keterangan :

A1 = Indeks ketepatan waktu penyerahan LK UAKPA BUN Penerusan Pinjaman

A2 = Indeks ketepatan waktu penyerahan LK UAKPA BUN Investasi Pemerintah

A3 = Indeks ketepatan waktu penyerahan LK UAKPA BUN Belanja Subsidi

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran

Pemberian Pinjaman Pinjaman, Investasi Pemerintah dan Belanja Subsidi Kredit

Program adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan

anggaran yang terdiri dari LRA, Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Capaian IKU ini adalah 4, dengan dasar perhitungan :


III - 18

1. LK disusun berdasarkan dokumen sumber dan sesuai PMK 179/PMK.05/2017

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian

Pinjaman, PMK Nomor 221/PMK.05/2016 Tata Cara Penyusunan dan

Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan PMK Nomor

169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan

peraturan lainya;.

2. Indeks 4 diperoleh dari Nota dinas penyampaian laporan keuangan BA 999.03,

999.04 dan 999.07 kepada KPA dalam hal ini Direktorat Sistem Manajemen

Investasi Kemudian Direktorat SMI sebagai KPA BA BUN menyampaian kepada

PPA sesuai Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan nomor ND-66/PB/2020 tanggal 30

Januari 20209 Untuk menjaga ketepatan waktu telah ditetapkan IKU Indeks

Penyelesaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran penerusan pinjaman, investasi

pemerintah dan belanja subsidi (unaudited) secara tepat waktu

Realisasi IKU ini adalah :

T/R Q1 Q2 Q3 Q4

Target - 3,25 - 3,25

Realisasi - 4 - 4

Capaian - 120 - 120

Tabel 3.9

Batas Penyampaian Laporan Keuangan

LKPP BA 999.03 BA 999.04 BA 999.07

Tanggal

Penyampaian

Surat

14 Februari

2020

20 Februari 2020

2019

07 Februari

2020

Batas Waktu

Penyampaian

21 Februari

2020

21 Februari 2020 21 Februari

2020

8b-N - IKU Indeks kualitas LK BA 999.04

Opini dari BPK RI adalah opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 15) dan Laporan Keuangan

Konsolidasi Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2015. Indeks opini BPK atas

Laporan Keuangan BA.999.04 yang dikelola oleh Direktorat SMI, selanjutnya akan

dikonsolidasi menjadi LK BUN BA 999. Opini BPK dikonversi dalam indeks 1 s.d. 4,

dimana:

1 = Tidak Wajar (Adverse)

2 = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

3 = WDP dengan 4 pengecualian atau lebih

3.25 = WDP dengan 3 pengecualian


III - 19



4 = WTP atau WTP-DPP atau WDP dengan 0 pengecualian dari BA 999.04

Sejak tahun 2014 BPK tidak memberikan opini per masing-masing BA, namun atas

BA 999 secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila BPK RI tidak memberikan opini

terkait BA tersebut, maka dasar perhitungan opini BPK atas laporan keuangan BA

999.xx adalah jumlah pengecualian pada LK Konsolidasi BUN yang terkait BA

tersebut.

Indeks Kualitas LK BA 999.04 mendapat capaian 4 disesuaikan dengan opini BPK atas

LKPP dan LK-BUN yaitu WTP.

Sifat transaksi pda LK BA 999,04 yang unik dan berbeda dengan transaksi di DJPB

pada umumnya, sehingga perlu adanya penyesuaian pada SPAN dan peraturan

pendukungnya.

Untuk mempertahankan opini tersebut beberapa hal yang dilakukan adalah

1. Meningkatkan rekonsiliasi sehingga nilai yang disajikan dalam LK dapat

diyakini oleh Auditor.

2. Menyusun sistem yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi kesalahan

dalam penyajian melalui SPAN

Tabel 3.10

Capaian Opini 2016 sd 2020

2016 2017 2018 2019 2020

4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)

8b-CP – IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Dan Hasil

Pengawasan Itjen Yang Telah Ditindaklanjuti

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK

BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L

dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas

rekomendasi terkait. TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, November, dan

Desember.

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai

ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan

dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria,

yaitu:

a. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai

kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum

pembahasan bersama DJPb, Itjen, unit eselon I terkait dan Auditor BPK.

b. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas

oleh BPK dan tercantum dalam LHP.


III - 20

Bagi unit eselon II yang hanya bertanggung jawab terhadap rekomendasi BPK atas

LKPP dan LK BUN, maka capaian hanya menggunakan sub IKU Persentase

penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti.

Bagi unit eselon II yang hanya bertanggung jawab terhadap rekomendasi Itjen, maka

capaian hanya menggunakan sub IKU Persentase policy recommendation hasil

pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti.

Apabila di unit terkait dalam periode pelaporan tidak ditemukan temuan BPK yang

memerlukan tindak lanjut rekomendasi, maka pada unit bersangkutan capaiannya

adalah N/A dan kinerja dihitung 100%

Semester I = (Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 rekomendasi LKPP s.d. 2018 x 50%) +

(Rekomendasi LKBUN yang dinyatakan selesai oleh BPK

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 rekomendasi LKBUN s.d. 2018 x 50%)

Semester II =(Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK + yang diusulkan selesai

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 rekomendasi LKPP s.d. 2019 x 50%) +

(Rekomendasi LKBUN yang dinyatakan selesai oleh BPK + yang diusulkan selesai

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 rekomendasi LKBUN s.d. 2019 x 50%)

Berdasarkan nota dinas Direktur APK nomor ND-7/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021

hal Penyampaian Capaian Iku Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

yang ditindaklanjuti Semester II Tahun 2020 Direktorat SMI mendapatkan capaian

100% dengan rincian:

1. 1 Rekomendasi LKPP telah diusulkan selesai ;

2. Terdapat 4 rekomendasi LKBUN yang diusulkan selesai sehingga dari total 5

rekomendasi telah diusulkan selesai seluruhnya.

Capaian tersebut disebabkan oleh :

1. Aplikasi SIKP belum dapat digunakan oleh KPA untuk melakukan pemantauan

atas realisasi penyaluran dan potensi tagihan atas Subsidi Bunga KUR sehingga

tidak dapat digunakan KPA dalam mengungkapkan nilai beban dan utang

estimasi;

2. KPA Subsidi Kredit Program belum melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana

terkait evaluasi penyerapan anggaran dan penyusunan IKD Subsidi Bunga Kredit

Program dan evaluasi penggunaan anggaran sebagai salah satu pertimbangan

penyusunan IKD

Dan untuk itu Direktorat SMI telah melakukan beberapa Langkah antara lain:

1. Dit SMI telah melakukan penyempurnaan database agar terintegrasi dengan

data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dan data perpajakan;

2. Dit. SMI selaku KPA BUN telah menyampaikan kembali IKD BUN Pengelolaan

Belanja Subsidi Kredit Program TA 2020 kepada DJA (selaku PPA) melalui surat

nomor S-201/PB.4/2019 tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan hasil rapat dan site

visit kepada Bank Penyalur dan Lembaga Penjamin.


III - 21

SS- Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal

SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill)

yang memadai dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya Direktorat

SMI dan memiliki daya saing dan daya juang yang tinggi.

Organisasi yang fit for purpose adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi

internal mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi

eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya

dan iklim.

Organisasi yang fit for purpose tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi

yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di

antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.

Organisasi yang fit for purpose diharapkan dapat membawa hasil optimal bagi

organisasi sesuai dengan tujuan visi dan misi organisasi tersebut. Hal ini dapat

tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola

komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang

mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur

dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam

pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan

dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan

(termasuk pola jenjang karir).

9a – CP – IKU Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Direktorat

Sistem Manajemen Investasi terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan,

sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa

soal untuk diselesaikan. Nilai hard competency dinyatakan baik apabila para

pegawai mampu mencapai nilai minimal 77.

Untuk Kemenkeu-Two Direktorat, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-

rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Direktorat.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan

dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun

berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat

keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai

bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Evaluasi terhadap kompetensi pegawai pelaksana terkait bidang tugas yang

Direktoratangani oleh masing-masing pegawai. Target nilainya adalah 77, sebagai

syarat penyelesaian pekerjaan yang optimal dengan pengetahuan yang memadai

akan bidang tugas masing-masing pegawai.


III - 22

Capaian Nilai rata-rata Hard competency Dit. SMI adalah 93,7. capaian ini didapatkan

dari rata-rata 50 pelaksana yang mengikuti ujin Hardcompetency pada bulan

Oktober 2019.

Grafik 3.2

Perkembangan Nilai Hard Competency

Tes Hard Competency dilaksanakan pada bulan September 2020. Jumlah pegawai

yang ikut adalah sebanyak 45 Pegawai. 1 orang tidak ikut tes HC karena yang

bersangkutan sudah tidak aktif dan sedang dalam proses penjatuhan hukuman

disiplin. Realisasi capaian adalah sebesar 92.09, melampaui target yang ditetapkan

sebesar 77.

9b-N Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020 (60%). b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2019 (40%).

77,00 77

93,70 92,09

2019 2020

Target Nilai


III - 23

Pada tahun 2020 Capaian nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization adalah 91,71 dari target sebesar 83. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-303/PB/2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 Direktorat SMI telah meraih nilai 91,71 dengan rincian:

1. Nilai pemenuhan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Kinerja adalah 92,42 (bobot 70%)

2. NKO 90,04 (bobot 30%)

9c--N IKU –Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas

kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor

Pusat Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Bagian Kepatuhan

Internal Setditjen Perbendaharaan.

Unsur-unsur pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, meliputi:

a. Hasil pemantauan triwulanan

b. Laporan penilaian mandiri pelaksanaan tugas kepatuhan internal

c. Laporan langkah-langkah peningkatan tugas kepatuhan internal

2. Pengelolaan penerapan manajemen risiko, meliputi:

a. Kepatuhan terhadap penyampaian laporan

b. Kualitas laporan

c. Komitmen Pimpinan

3. Pemantauan kode etik dan disiplin pegawai, meliputi:

a. Laporan pelaksanaan penandatanganan pakta integritas internal

b. Laporan pelaksanaan penegakan kode etik dan disiplin pegawai

Data laporan yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan-laporan sampai dengan

semester I.

Formula:

Hasil penilaian dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan

Nilai hasil evaluasi = Ʃ (bobot x PPI) + (bobot x MR) + (bobot x KED)

Pembobotan unsur-unsur pelaksanaan tugas kepatuhan internal:

a) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern (PPI), bobot: 40%

b) Pengelolaan penerapan manajemen risiko (MR), bobot: 40%

c) Pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (KED), bobot: 20%

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-304/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020

hal Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Lingkungan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020 Direktorat SMI memperoleh nilai

kepatuhan internal sebesar 96,74 dengan rincian:

1. Penerapan Manajemen Risiko (bobot 35%) 32,54


III - 24

2. Pelaksanaan Pengendalian Intern dan Penerapan Kode Etik/Disiplin Pgawai

(55%) 54,20

3. Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot

10%) 10

IKU ini telah mengalami perubahan akibat dampak COVID019, terutama pada

perhitungan IKPA, sehingga pada triwulan I dan II perhitungan capaian dikecualikan

dan perhitungan capaian dimulai dari triwulan III. Sedangkan untuk capaian IKU KPA

sampai dengan 30 Desember 2020 sebesar 90,28 itu berarti melewati target capaian

sebesar 90%.

SS- Sistem Informasi investasi dan teknologi yang andal

Penyelenggaraan layanan pengguna pada Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi

diwujudkan dengan pembentukan HAI-DJPBN dan telah diterbitkan dasar hukumnya

yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-428/PB/2016

tentang Layanan Pengguna Terintegrasi. Bentuk dari peningkatan dapat

diidentifikasi dari waktu penyelesaian atas pertanyaan yang diajukan (resolve time)

sesuai dengan target layanan yang telah Ditetapkan pada Service Level Agreement

(SLA). Ditjen Perbendaharaan menyediakan layanan pengguna yang terintegrasi

sebagai upaya untuk menjamin penyediaan layanan yang tepat waktu dan

profesional atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna layanan dibidang

perbendaharaan

11a-N IKU –Indeks Pemanfaatan SIKP Oleh Stakeholder

SIKP adalah sistem yang dibuat untuk memfasilitasi para stakeholder dari skema

Kredit Program Pemerintah. Untuk dapat mengakses SIKP, maka pengguna harus

mengajukkan surat permohonan kepada Subdit KPIL, Direktorat SMI. Atas dasar

pengajuan tersebut, maka pengguna akan mendapatkan username dan password

sesuai kewenangan dan hak aksesnya sehingga dapat memanfaatkan SIKP.

Pengguna SIKP sesuai PMK 253 Tahun 2016 adalah Penyalur dan Penjamin,

Pemda/KL, Komite Pembiayaan UMKM, KPA, dan BLU Pengelola Dana.

Indeks 1= bila jumlah stakeholder yang mengupload/mengunduh SIKP kurang dari

30 % dari pengguna yang telah mendapatkan hak SIKP

Indeks 2= bila jumlah stakeholder yang mengupload/mengunduh SIKP antara 30%

s.d. 50 % dari pengguna yang telah mendapatkan hak SIKP



Indeks 3,5= bila jumlah stakeholder yang mengupload/mengunduh SIKP antara 65%





III - 25

Indeks 4,5= bila jumlah stakeholder yang mengupload/mengunduh SIKP antara 85%


Indeks 5= bila jumlah stakeholder yang mengupload/mengunduh SIKP lebih dari 95

% dari pengguna yang telah mendapatkan hak SIKP.

Capaian IKU ini adalah mencapai 5.

T/R Q1 Q2 Q3 Q4

Target - - - 4

Realisasi - - - 4,5

Capaian - - - 120

Isu Utama dalam IKU ini adalah merupakan usaha meningkatkan konektivitas

Kementerian Negara/Lembaga terkait, Kanwil DJPb, Komite Pembiayaan UMKM,

Pemda, bank-bank penyalur dan penjamin KUR dan BLU Pengelola Dana kepada SIKP

E. REALISASI

ANGGARAN

Pada tahun 2020, Direktorat Sistem Manajemen Investasi mendapatkan alokasi

sebesar Rp. 14,684,083,000, yang dipergunakan untuk Layanan Terkait Sistem

Manajemen Investasi sebesar Rp.7.489.787.000, Peraturan Terkait Sistem

Manajemen Investasi sebesar Rp.865.860.000 dan Program Nasional terkait

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam efisiensi anggaran dikarenakan adanya

COVID-19, Direktorat SMI mengalami penghematan anggaran melalui lnstruksi

Menteri Keuangan sehingga pagu setelah Revisi yang didapatkan adalah sebagai

berikut.

Tabel 3.11 Perkembangan Pagu Anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Output Pagu I Pagu Revisi

Layanan Terkait Sistem Manajemen Investasi

7,489,787,000 2,132,058,000

Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi

6,328,436,000 3,797,030,000

Program Nasional terkait Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

865,860,000

483,726,000

Total 14,684,083,000 6,412,814,000

Berdasarkan atas pagu hasil revisi terakhir, realisasi anggaran Direktorat Sistem

Manajemen Investasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Output Pagu Revisi Realisasi %

Layanan Terkait Sistem Manajemen Investasi

2,132,058,000 2,084,205,300 97,76%

Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi

483,726,000 475,400,000 98,28%


III - 26

Program Nasional terkait Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

3,797,030,000 3,229,954,509 85,07%

Total 6,412,814,000 5,789,559,809 90,28%

Terdapat dispensasi perhitungan sesuai dengan SE-8/PB/2020 dikarenakan dampak

Covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan pelaksanaan penganggaran menjadi

terganggu.

Berdasarkan rumusan IKU Persentase Kualitas Pelakanaan Anggaran, maka

Kualitas Pelaksanaan Anggaran =

(%Capaian Keluaran x 15%) + (%Penyelesaian Tagihan x 12%) + (%Data kontrak x

15%)

Maka diperoleh :

INDIKATOR BOBOT NILAI HASIL

Capaian Keluaran 15% 100,00% 15,00%

Efisiensi - - -

Penyerapan anggaran

neto - - -

Konsistensi - - -

Revisi DIPA - - -

Penyelesaian Tagihan 12% 100,00% 12,00%

Data kontrak 15% 100,00% 15,00%

TOTAL 42,00% 300% 42,00%

CAPAIAN IKU PADA TW IV 100,31%

CAPAIAN IKU TH 2020 100%

F. KINERJA LAINNYA

Pemberian Pinjaman Dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, perusahaan negara atau Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran penting sebagai alat kebijakan

pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut

dilakukan melalui penyelenggaraan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat

hidup orang banyak, tanpa mengesampingkan tujuan utamanya sebagai suatu

korporasi, yaitu mendapatkan keuntungan dalam rangka peningkatan penerimaan

Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 22 dan 23, Pemerintah

Pusat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberikan suatu

penerusan pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri, kepada suatu

perusahaan negara, dimana pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh

pembayaran kembali atas pemberian pinjaman tersebut. Dalam hal ini, proses

pelaksanaan transaksi pinjaman tersebut hanya boleh dilakukan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.


III - 27

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2011 dan PP Nomor 30 Tahun 2011, pemberian

pinjaman merupakan alternatif pembiayaan bagi BUMN/Pemda dengan

persyaratan yang relatif mudah, jangka waktu pembayaran kembali yang lama,

tingkat bunga yang rendah, dan potensi alih teknologi dalam rangka pembiayaan

proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan nasional.

Setelah diterbitkan penyempurnaan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 108/PMK.05/2016 Tingkat Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan

Penerusan Pinjaman Luar Negeri, tingkat suku bunga pada perjanjian penerusan

pinjaman luar negeri dalam mata uang asing ditetapkan sebesar tingkat suku bunga

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (Loan Agreement)

ditambah 0,34% per tahun. Dalam hal penerusan pinjaman dalam mata uang rupiah

maka tingkat suku bunga Ditetapkan sebesar tingkat suku bunga SUN Seri

Benchmark tahun berkenaan dengan tenor setara jangka waktu pinjaman luar

negeri.

Peraturan Menteri Keuangan dimaksud merupakan peraturan pelaksanaan PP

Nomor 10 Tahun 2011. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut,

sangat diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas atas

prosedur/mekanisme penerusan pinjaman luar negeri kepada BUMN. Sejak tahun

2017, Pemberian Pinjaman kepada BUMN/Pemda mengalami fluktuasi (secara

neto). Fluktuasi ini dipengaruhi oleh besarnya pinjaman kepada BUMN/Pemda

(Bruto) dan pengembalian cicilan pokok pinjaman BUMN/Pemda pada setiap

tahunnya.

Grafik 3.3 Perkembangan Pemberian Pinjaman

Sampai dengan tahun 2021 (sesuai DIPA – Rp 2,42 triliun), Pemberian Pinjaman

(bruto) mengalami penurunan 64,77% jika dibandingkan dengan tahun 2017 (Rp.

(6,87)

(9,10)

(5,72)

(3,63)

(2,42)

4,82 4,83 4,44 4,38 3,91

(2,05)

(4,27)

(1,28)

0,75 1,48

(10,00)

(8,00)

(6,00)

(4,00)

(2,00)

-

2,00

4,00

6,00

2017 2018 2019 2020 2021

Trili

un

Ru

pia

h

Tahun Anggaran

Pemberian Pinjaman Pengembalian Pemberian Pinjaman Neto


III - 28

6,87 triliun). Penurunan yang signifikan ini sejalan dengan berkurangnya pinjaman

aktif yang dilakukan penarikan.

Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, Pemberian Pinjaman dipergunakan untuk

membangun infrastruktur ketenagalistrikan, transportasi masal, energi terbarukan,

dan pembiayaan infrastruktur. Beberapa proyek yang dibiayai dari Pemberian

Pinjaman selama 2017 sd 2020 diantaranya adalah Mass Rapid Transit Jakarta Phase

I, Lumut Balai Geothermal Energy Powerplant , Takalar Coal Fired Power Plant,

Pangkalan Susu Coal Fired Power Plant, Power Transmission Development Project,

dan Peusangan Hydroelectric Power Plant.

Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang bersumber dari SLA, RDI dan RPD

Urgensi dari penyelesaian piutang negara pada PDAM adalah dalam rangka

pencapaian target akses aman air minum 100% (seratus perseratus) pada tahun

2019 yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu

dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM).

Sementara itu untuk mewujudkan salah satu target RPJMN 2015-2019 yaitu 100%

Akses Aman Air Minum, perlu segera mengupayakan perbaikan kondisi keuangan

PDAM yang saat ini mengalami utang macet sebesar Rp4,3 triliun (tingkat NPL 85%),

agar PDAM semakin bankable di tengah terbatasnya sumber pendanaan yang

bersumber dari APBN/APBD.

Program 10 juta sambungan rumah harus didukung kemampuan keuangan PDAM

sehingga perlu upaya untuk mengubah hambatan di PDAM menjadi potensi

pencapaian target. Target Millenium Development Goals untuk cakupan pelayanan

air minum adalah 68%, namun baru tercapai 55% pada tahun 2015. Utang PDAM

tidak beres selama bertahun-tahun sehingga akan mempengaruhi kemampuan

PDAM dalam mencapai target yang ditetapkan.

Dalam rangka perbaikan kondisi keuangan PDAM tersebut di atas, diperlukan

peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber

dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening

pembangunan daerah pada PDAM melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian

dan/atau penghapusan piutang negara pada PDAM.

Dampak dari pelaksanaan kebijakan Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM ,

diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara, mengurangi

beban keuangan PDAM, memperbaiki manajemen PDAM; dan meningkatkan

kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Namun di sisi lain, apabila penyelesaian piutang negara ini tidak dilaksanakan maka

beban keuangan PDAM semakin bertambah karena Laporan Keuangan PDAM

menjadi tidak sehat; manajemen PDAM tidak dapat mencari sumber pembiayaan

karena masih adanya status hutang pada Laporan Keuangan yang mengakibatkan

tidak bankakble dalam pembiayaan investasi PDAM; Akibatnya adalah cakupan


III - 29

layanan PDAM kepada masyarakat tidak tercapai. Dalam jangka panjang Target

Millenium Development Goals untuk cakupan pelayanan air minum tidak terwujud,

Program 10 juta sambungan rumah tidak dapat diwujudkan.

Masalah utama dari penyelesaian piutang negara pada PDAM adalah pada

manajemen PDAM itu sendiri, sehingga perbaikan kondisi keuangan tidak berjalan.

Atas dasar kondisi tersebut, maka yang semula penyelesaian piutang negara

dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi diubah ke pendekatan penghapusan

piutang dan penyertaan modal daerah.

Timeline upaya penyelesaian tunggakan pada PDAM adalah sebagai berikut:

a. 2015: Selama tahun 2015, Pemerintah telah berhasil memproses/menyelesaikan

piutang negara pada 28 PDAM melalui Keputusan Menteri Keuangan No.

805/MK.05/2015 tentang penghapusan piutang negara secara mutlak pada 28

PDAM senilai Rp118,59 miliar.

No Mekanisme Penyelesaian Jumlah

PDAM

Jumlah Piutang (milyar

rupiah)

Pokok Non

Pokok Jumlah

1 Penghapusan Piutang Non

Pokok Secara Mutlak

(Kewenangan Menteri

Keuangan) sesuai KMK No.

805/KMK.05/2015 tanggal

31 Juli 2015

28 - 118,59 118,59

Jumlah 28 - 118,59 118,59

b. 2016: Realisasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian piutang negara tahun 2016

telah berhasil menyelesaikan piutang negara pada 103 PDAM menggunakan

mekanisme hibah-PMD dan 11 PDAM melalui penghapusan piutang negara secara

mutlak; serta memproses persetujuan penyelesaian piutang negara pada 6 PDAM

dengan uraian:


PDAM


rupiah)

Pokok Non

Pokok Jumlah

1 Penghapusan Piutang Non Pokok

secara Mutlak (Kewenangan

Menteri Keuangan) sesuai Surat

Menteri Sesneg No.

4089/Kemensesneg/Ses/

PB.02/12/2016 tanggal 20

Desember 2016

9 - 219,29 219,29


III - 30


Secara Mutlak (Kewenangan

Menteri Keuangan) sesuai KMK

No. 701/KMK.05/2016 dan

702/KMK.05/2016

2 - 17,79 17,79

3 Hibah-PMD sesuai UU APBN No.

12 Tahun 2016 dan Perpres

Rincian APBN No. 66 Tahun 2016

103 872,21 2.988,

68

3.860,8

9

4 Persetujuan Penyelesaian

Piutang Negara sesuai surat

Menteri Keuangan No. S-

949/MK.05/2016 tanggal 8

November 2016

5 - 21,01 21,01


Secara Bersyarat (Kewenangan

Presiden) sesuai Surat

Mensesneg No. B-

4089/Kemensesneg/Ses/

PB.02/12/2016 tanggal 20

Desember 2016

1 - 11,25 11,25

Jumlah 120 872,21 3.258,

02

4.130,2

3

Penyelesaian Piutang melalui Mekanisme Hibah-PMD

Mekanisme Hibah-PMD dilakukan dengan cara Pemerintah Pusat memberikan hibah

kepada Pemerintah Daerah, kemudian diikuti dengan Pemerintah Daerah

melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM. Mekanisme Hibah-PMD

melalui berbagai tahapan antara lain:

1) Tahapan Pelaksanaan Hibah

a) BPKP telah melakukan reviu terhadap jumlah utang yang akan diselesaikan

melalui Hibah-PMD;

b) Belanja Hibah sebesar Rp3,9 triliun dalam rangka penyelesaian utang 107

PDAM dialokasikan dalam APBN-P Tahun 2016 (UU No. 12 Tahun 2016);

c) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara 106

Kepala Daerah Penerima Hibah dengan Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan. 1 PDAM (PDAM Kabupaten Lampung Tengah) dipastikan tidak

mengikuti mekanisme Hibah-PMD karena PDAM tersebut telah dibubarkan;

d) Penerbitan SPM dan SP2D Belanja Hibah Non Kas kepada 103 Pemda

dengan total nilai Rp3,86 triliun. Terdapat 3 (tiga) Pemda tidak dapat

menyelesaikan Perda PMD sebagai salah satu persyaratan penyaluran

hibah daerah, yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Kepulauan

Sangihe, dan Kabupaten Lampung Utara.


III - 31

2) Tahapan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

a) 103 Pemda melakukan Penyertaan Modal Daerah secara Non Kas kepada

PDAM sebesar jumlah hibah non kas yang disalurkan oleh Pemerintah

Pusat;

b) 103 PDAM mencatat penambahan ekuitas modal Pemda dan pengurangan

utang kepada Pemerintah Pusat. Untuk memastikan bahwa catatan

Pemerintah Pusat dan PDAM sama, pada Bulan Januari 2017 dilaksanakan

rekonsiliasi dengan PDAM di Kanwil DJPb Provinsi terkait. Di samping itu,

PDAM juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan

dan Kinerja sebagaimana diatur dalam PMK No. 31/PMK.05/2016.

Dengan demikian, sampai dengan 2016, 103 Pemda/PDAM telah selesai mengikuti

skema Hibah-PMD dengan jumlah utang sebesar Rp3,86 triliun, atau 99,1% dari

keseluruhan utang 106 PDAM sebesar Rp3,896 triliun yang melalui tahapan skema

Hibah-PMD.

c. 2017: Realisasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian piutang negara tahun 2017

telah berhasil menyelesaikan piutang negara melalui penghapusan secara mutlak

pada 8 PDAM senilai Rp215,15 milyar, memproses penghapusan secara bersyarat

untuk 4 PDAM, dan pengalihan utang 4 PDAM ke Pemda masing-masing dengan

rincian:


PDAM


rupiah)

Pokok Non

Pokok Jumlah


Pokok (Kewenangan Presiden)

sesuai Surat Mensesneg No. B-

4089/Kemensesneg/Ses/PB.0

2/03/ 2017 tanggal 29 Maret

2017

6 - 215,15 215,15


Pokok (Kewenangan Menteri

Keuangan)

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor KMK-874/MK.05/2017

2 - 11,22 11,22

3 Penghapusan Bersyarat oleh

Manteri Keuangan sesuai KMK

No. KMK-874/MK.05/2017

4 - 20,42 20,42

4 Pengalihan Utang PDAM ke

Pemda sesuai Surat Menteri

Keuangan No S-

538/MK.05/2017, S-

4 8,96 27,10 36,06


III - 32

677/MK.05/2017,

S-698/MK.05/2017,

S-13/MK.05/2018

Jumlah 16 8,96 273,89 282,85

d. 2018: Realisasi pelaksanaan kebijakan penyelesaian piutang negara tahun 2018

telah berhasil menyelesaikan piutang negara melalui penghapusan secara mutlak

pada 4 PDAM senilai Rp21,86 milyar, dengan rincian:


PDAM


rupiah)

Pokok

Non

Poko

k

Jumlah


Pokok (Kewenangan

Menteri Keuangan) sesuai

KMK No. KMK-

651/MK.05/2018

4 - 21,8

6

21,86

Jumlah 4 - 21,8

6 21,86

e. 2019: Proses restrukturisasi dan tahapan penghapusan piutang negara pada 4

Pemda yang piutangnya bersumber dari pengalihan piutang PDAM

f. Piutang negara pada 3 PDAM senilai Rp66,71 miliar yang masih dalam proses

penyelesaian dengan uraian:

No Kendala Penyelesaian Jumlah

PDAM


rupiah)

Pokok Non

Pokok Jumlah

1 Dikategorikan sebagai

KSO (PDAM Kab. Biak dan

PDAM Kota Sorong),

berada dalam

pengurusan PUPN

2 14,48 36,21 50,69

2 Dalam proses pengalihan

utang ke Pemda (PDAM

Kab. Lampung Tengah)

1 1,95 14,07 16,02

Jumlah 3 16,43 50,28 66,71

Selama pelaksanaan kebijakan penyelesaian piutang negara pada PDAM, terdapat

sinergi kuat yang terbangun bukan hanya internal Kementerian Keuangan (DJPb,


III - 33

DJPK, DJKN, DJA, dan Itjen), tetapi juga dengan eksternal Kementerian Keuangan,

yaitu dengan Deputi Wapres Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan

Kemaritiman, BPKP, KemenPUPR (termasuk BPPSPAM), Kemendagri, Asosiasi PDAM

(PERPAMSI), PDAM, Pemda Penerima Hibah, dan Pemda pemilik PDAM yang

menerima pengalihan utang PDAMnya.

Saat ini, terdapat 2 PDAM dalam proses penyelesaian piutang negara, yaitu PDAM

Kabupaten Nganjuk dan PDAM Kota Ambon, dengan progres sebagai berikut:

1) PDAM Kabupaten Nganjuk → telah diusulkan untuk hapus mutlak kepada Presiden sejak Oktober 2019 (nilai non pokok yang dihapuskan Rp11,25 milyar.

2) PDAM Kota Ambon → telah persetujuan restrukturisasi oleh Menteri Keuangan, saat ini dalam proses penyelesaian TSL BI (nilai non pokok yang dihapuskan Rp589,18 milyar.

Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 juga telah diberikan fasilitas Pajak

Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) kepada PDAM yang mendapatkan

penghapusan piutang negara secara mutlak. Kebijakan ini akan diteruskan untuk

seluruh PDAM yang mendapatkan penghapusan piutang negara, termasuk PDAM

KSO yang telah berubah menjadi BUMD murni dan mengikuti program penyelesaian

piutang negara (restrukturisasi).

Penyelesaian Piutang Negara pada Pemda yang bersumber dari SLA, RDI dan RPD

Penyelesaian Piutang Negara pada Pemda bertujuan untuk mengoptimalkan

pengembalian Piutang Negara; membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan

tunggakan atas pinjaman; membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan investasi; dan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di

daerah.

Terjadinya piutang macet pada Pemda dikarenakan kebijakan pemberian pinjaman

sebelum tahun 2014, pendekatan yang dilakukan tidak dengan proyek yang

menghasilkan revenue stream, sehingga penyelesaian piutang negara dilakukan

dengan pendekatan debt swap.

Apabila program ini tidak terlaksana maka Pemda tidak dapat membuka kesempatan

pembiayaan investasi baru karena masih terdapat beban piutang negara, Dampak

selanjutnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur terhambat.

Hasil dari penyelesaian tunggakan pada PEMDA adalah sebagai berikut

1. Penyelesaian Piutang Negara pada 21 Pemda dengan skema restrukturisasi

pelunasan utang pokok dan penghapusan non pokok serta pada 28 Pemda

dengan skema restrukturisasi pelunasan utang pokok dan debt swap to

investment.

2. Piutang Negara pada 21 Pemda dengan skema restrukturisasi pelunasan utang

pokok dan penghapusan non pokok (Nilai Penghapusan sebesar Rp27,83 miliar).

Penyelesaian Piutang Negara pada 28 Pemda dengan skema restrukturisasi

pelunasan utang pokok dan debt swap to investment (Pertukaran tunggakan non


III - 34

pokok dengan pembangunan infrastruktur) (Nilai Debt Swap to Investment

Rp280,4 miliar).

Belajar dari pengalaman terjadinya piutang macet maka pemberian pinjaman

dilakukan dengan pendekatan bisnis, sehingga BUMD/Pemda didorong

mendapatkan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Restrukturisasi/ Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN

Beberapa BUMN/PT memiliki kewajiban kepada pihak ketiga/Kreditur lain dengan

proporsi/rasio yang lebih besar dibandingkan dengan SLA/RDI pada portofolio

utangnya. Penyelesaian atas kewajiban tersebut memiliki dampak yang sangat

signifikan dibanding dengan penyelesaian pinjaman SLA/RDI terhadap performance

keuangan perusahaan. Perusahaan memiliki kesulitan dalam membayar angsuran

dalam jangka waktu maksimal 20 tahun sejak penetapan cut-off date pada tahun

2007 karena kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan.

Sehingga dilakukan percepatan penyelesaian piutang negara/Restrukturisasi yang

bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian piutang Negara.

Apabila tidak dilaksanakan program restrukturisasi kepada BUMN maka BUMN tidak

dapat membuka kesempatan pembiayaan investasi baru karena masih terdapat

beban piutang Negara. Dampak selanjutnya adalah percepatan pembangunan

infrastruktur terhambat

Program penyelesaian piutang negara yang bersumber dari SLA/RDI pada BUMN

yang telah dilakukan sejak tahun 2007. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan

penghapusan pokok piutang 7 BUMN yang berbentuk Penyertaan Modal Negara

Non Kas, yaitu PT Perkebunan Nusantara I, PT Pelayaran Nasional Indonesia,

Rajawali Nusantara Indonesia, Perumnas, Amarta Karya, Perikanan Nusantara dan

PT Perkebunan Nusantara VIII. Selain itu, dilakukan juga penjadwalan ulang sebagai

penyelesaian piutang negara pada PT Inhutani II dan PT Inhutani III, Perusahaan

Perdagangan Indonesia, PT. Rajawali II, PT. Garam, PT.Pertani, PT. DOk dan

Perkapalan Surabaya.

Pada pertengahan tahun 2020, Kementerian BUMN mengajukan usulan

restrukturisasi 18 BUMN yang termasuk debitur Kementerian Keuangan termasuk di

dalamnya pinjaman eks-BPPN. Usulan skema restrukturisasi BUMN yang diajukan

berupa konversi utang pokok pinjaman pemerintah menjadi PMN non-Cash dan

skema penghapusan utang non pokok. Maksud dari permintaan restrukturisasi

pinjaman pemerintah (SLA/RDI/Eks-BPPN) tersebut adalah memperkuat struktur

modal BUMN dan perbaikan kas serta ekuitas perusahaan sehingga tingkat likuiditas

dan tingkat solvabiltas menjadi lebih baik dan diharapkan akan lebih mudah

mendapatkan pembiayaan dari pihak eksternal (pinjaman dari perbankan) yang

selanjutnya akan terjadi leverage keuangan perusahaan. Namun, momen

pengusulan proses restrukturisasi pinjaman pemerintah tersebut juga terjadi secara

pararel dengan proses retrukturisasi korporasi yang sampai laporan ini dibuat belum

terdapat bentuk restrukturisasi korporasi final seperti


III - 35

holding/merger/pengalihan/dan bentuk lainnya. BUMN yang direncanakan

dilakukan holding yakni PT RNI sebagai induk holding pangan dengan anak usaha dari

PT Garam, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, dan beberapa BUMN sektor pangan dan

inhutani lainnya yang sedang mengalami dalam masa krisis kinerja. Sedangkan

bentuk rencana holding lainnya yakni holding dalam industri strategis (PT Pindad, PT

PAL, dll) maupun holding keuangan (PT BPUI). Proses optimalisasi utang yang

diusulkan Kementerian BUMN tersebut tetap diproses dengan mekanisme PMK

13/2016 jo. PMK 222/2019 yakni dengan rule of thumb penentuan skema

restrukturisasi pinjaman berupa: 1) penjadwalan kembali, 2) perubahan

persyaratan, 3) Debt to Asset Swap, 4) PMN, 5) penghapusan.

Potensi Penerimaan APBN dari Pengembalian Pinjaman

Pengembalian atas nilai pinjaman pemerintah pada BUMN sangatlah potensial

terhadap penerimaan negara terutama juga digunakan untuk membayar kembali

utang pemerintah atas SLA/RDI tersebut kepada pihak lenders (IBRD/KFW/ADB/dan

lender lainnya). Walaupun jika dilakukan penanaman modal pemerintah melalui

PMN Non Tunai, belum tentu dalam waktu dekat akan memberikan return (berupa

dividen) yang cukup tinggi dari BUMN tersebut. Selain itu, terdapat potensi akan Tax-

Revenue loss akibat pengampunan atau penalangan pajak (non-final) penghapusan

pinjaman oleh pemerintah sebesar sekitar 22% dari masing-masing nilai

penghapusan pajak tersebut dan jika dihitung memiliki nilai pajak yang cukup besar.

Potensi penerimaan pengembalian pokok pinjaman BUMN/Pemda sangat fluktuatif.

Pada tahun 2019, potensi penerimaan pokok diperkirakan mencapai Rp4,76 triliun.

Pada tahun 2022 naik menjadi Rp5,40 triliun dan pada tahun 2024 diperkirakan akan

mencapai Rp5,66 triliun. Penerimaan tersebut akan mempengaruhi postur APBN

dalam penerimaan pembiayaan dimana pada tahun 2020-2021 diperkirakan akan

terjadi short-fall penerimaan perpajakan akibat melemahnya perekonomian. Oleh

karena itu, tingkat pengembalian atas pinjaman pemerintah sangat dibutuhkan

untuk menjadi buffer pendapatan pemerintah untuk menutup defisit (maksimum

3%). Grafik 3.4

Perkembangan Potensi Penerimaan APBN dari Pengembalian Pinjaman

4,7

6 5,0

2

4,9

9 5

,40

5,5

4

5,6

6

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4


III - 36

Skema Kredit Program

Pemerintah sangat mendukung keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan cara memberikan akses permodalan. Sejak tahun 2007, berbagai skema Kredit program telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga dan penyediaan dana Kredit/pembiayaan seluruhnya berasal dari bank yang Ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana.

Pemerintah memberikan subsidi Kredit program dalam APBN. Subsidi Kredit program dalam APBN berbentuk Belanja Subsidi, khususnya kelompok Subsidi Non-Energi. Sejak Tahun 2007 subsidi Kredit program antara lain meliputi Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKPE), Risk Sharing KKPE, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi –Revitalisasi Perkebunan (KKPE-RP), Kredit Usaha Penggemukkan Sapi (KUPS), Subsidi Resi Gudang (SRG), Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP-KUR).

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal, efektivitas fasilitas penjaminan atau subsidi bunga pada berbagai Kredit program, disimpulkan bahwa implementasi Kredit program berjalan tidak efektif, bahkan terancam gagal. Hal ini terutama diakibatkan oleh desain dan tata kelola pengelolaan Kredit program yang lemah. Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif untuk memperoleh satu desain Kredit program yang tepat dan didukung dengan tata kelola yang baik. Penjaminan, diberikan kepada petani yang usahanya feasible tetapi non-bankable (terutama dari sisi collateral). Subsidi bunga, diberikan kepada petani yang usahanya non-feasible tetapi bankable (terutama dari sisi collateral). Pemerintah harus tegas, hanya mengintervensi wilayah penjaminan atau subsidi bunga, dan tidak memasuki wilayah komersial. Atas kondisi tersebut maka, subsidi Kredit program diarahkan dalam satu bentuk yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif, yaitu sektor ekonomi yang menghasikan barang dan/atau jasa untuk memberikan niai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, antara lain: pertanian, perburuan dan kehutanan; perikanan dan kelautan; industri pengolahan; konstruksi; pertambangan garam rakyat; pariwisata; jasa produksi; dan perdagangan. Evaluasi tahun 2015, terjadi tumpang tindih di dalam dana bergulir. Skema IJP pada KUR tidak efektif, sehingga diubah menjadi skema subsidi bunga. Dalam rangka mendukung perluasan jangkauan debitur, penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi, peluncuran KUR Khusus, dan perluasan skema KUR Syariah.

Pada masa pandemi Covid-19 Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menetapkan kebijakan untuk memberikan tambahan subsidi bunga/subsidi margin kepada Penerima KUR. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban UMKM selama masa pandemi. Selain itu sebagai respon atas perekonomian yang sedang menurun,


III - 37

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah meluncurkan skema KUR Super Mikro dengan subsidi bunga/subsidi margin yang lebih tinggi. Penyaluran KUR Super Mikro lebih menyasar pada UMKM baru yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja dan ibu rumah tangga yang baru menjalankan usaha. Oleh karena itu, calon penerima KUR Super Mikro tidak diberikan pembatasan minimal waktu pendirian usaha. Namun demikian KUR Super Mikro hanya dapat diberikan kepada UMKM yang belum pernah menerima KUR sebelumnya.

Sistem Informasi Kredit Program

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem informasi terintegrasi yang dibangun untuk mengelola pelaksanaan pembiayaan UMKM agar akuntabel dan tepat sasaran. SIKP telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). SIKP tengah dikembangkan untuk integrasi subsidi bunga kredit perumahan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ke depan diharapkan seluruh program pembiayaan UMKM dapat diintegrasikan melalui SIKP sehingga tumpang tindih pembiayaan UMKM dapat diminimalisir. Terkait program KUR, SIKP merupakan basis data UMKM calon debitur dan debitur KUR yang menjadi acuan bagi lembaga keuangan penyalur dalam menyalurkan KUR. SIKP juga digunakan sebagai alat bantu bagi Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR untuk melakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi tagihan subsidi bunga KUR by system sehingga dapat mempercepat proses pembayaran subsidi bunga. Penyempurnaan SIKP selalu dilakukan guna meningkatkan fungsi dari SIKP dalam mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM. Demi menjaga ketepatan sasaran penyaluran KUR, SIKP telah terintegrasi dengan basis data Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pajak untuk proses validasi calon debitur. Dari sisi layanan kepada Penyalur KUR, SIKP juga telah ditambahkan dengan fitur koreksi data secara host to host. Lebih lanjut, SIKP tengah dikembangkan untuk dapat memperhitungkan proyeksi subsidi sehingga dapat digunakan dalam penetapan indikasi kebutuhan dana subsidi bunga/subsidi margin KUR untuk tahun-tahun berikutnya. Pada masa pandemi Covid-19, SIKP mengambil peran dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional melalui pemberian subsidi bunga/subsidi margin kepada UMKM. Dengan menyesuaikan proses bisnis pada KUR, seluruh proses penagihan subsidi bunga/subsidi margin UMKM dilakukan melalui SIKP. Guna memisahkan proses antara subsidi UMKM dan subsidi KUR, SIKP dibuat dengan interface yang berbeda sesuai dengan kewenangan pengguna. Pada tahun 2020 telah dibayarkan subsidi bunga sebesar Rp7,85 triliun kepada 11,6 juta debitur melalui 891 lembaga penyalur.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Sejak tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai coordinated fund untuk pembiayaan ultra mikro. Mandat tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 145/KMK.05/2017 tentang Penetapan Investasi Langsung Pemerintah pada Bidang Investasi Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro.


III - 38

Peran BLU PIP sebagai coordinated fund adalah menyalurkan dana bergulir Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada para pelaku usaha mikro yang tidak sedang memperoleh kredit program pemerintah di bidang UMKM.Penyaluran Pembiayaan UMi dilakukan BLU PIP melalui kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Selan itu, BLU PIP dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ataupun pihak lainnya dalam rangka perluasan dan percepatan penyaluran Pembiayaan UMi Sejak tahun 2017, BLU PIP memperoleh alokasi tambahan dana kelolaan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2017, Rp 2,5 triliun pada tahun 2018, Rp 3 triliun pada tahun 2019, dan Rp 1 triliun pada tahun 2020, sehingga total dana yang dikelola PIP adalah sebesar Rp 8 triliun. Dana tersebut telah digulirkan kepada 3.440.045 Debitur dengan total penyaluran mencapai Rp 11.050.789.136.287. Kinerja penyaluran dana kelolaan untuk pembiayaan ultra mikro pada tahun 2017 sebesar Rp753.239.893.308,- dengan capaian jumlah debitur sebanyak 307.033, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 300.000 debitur. Kinerja penyaluran tahun 2018 sebesar Rp1.564.286.859.829,- dengan capaian debitur sebanyak 557.112 dari target yang ditetapkan sebanyak 500.000 debitur. Kinerja penyaluran pada tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 telah mencapai Rp2.719.925.473.531,- yang diterima pelaku usaha mikro dengan capaian debitur sebanyak 809.926 dari target yang ditetapkan sebanyak 600.000 debitur. Pada tahun 2020 sendiri, dengan menggunakan saldo dana kelolaan sebelumnya ditambah alokasi dana pembiayaan ultra mikro sebesar Rp1 triliun untuk tahun 2020, BLU PIP menargetkan capaian 800.000 debitur. Sepanjang tahun 2020, BLU PIP telah menyalurkan pembiayaan baru kepada 1.765.974 Debitur dengan total nilai penyaluran sebesar Rp 6.013.336.909.619 atau lebih dari 2 (dua) kali lipat target yang telah ditetapkan. Perluasan penyaluran Pembiayaan UMi tak lepas dari strategi penyaluran yang dilaksanakan oleh BLU PIP, antara lain melalui penambahan Lembaga Linkage, kerja sama program dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, serta perluasan daerah penyaluran Pembiayaan UMi. Dalam rangka mendukung perluasan dan penyaluran Pembiayaan UMi di tahun 2021, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan perbaikan proses bisnis penyaluran Pembiayaan UMi melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra MIkro sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.05/2018. Beberapa poin utama perubahan dalam PMK 193/2020 adalah peningkatan plafon pembiayaan maksimal per Debitur yang semula ditetapkan sebesar Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta, pengembangan skema penyaluran langsung melalui LKBB yang tidak terafiliasi dengan lembaga pemerintah, pencairan Pembiayaan UMi kepada Debitur melalui sarana uang elektronik, dan penyempurnaan skema kerja sama antara BLU PIP dengan pihak lainnya. Perubahan kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti oleh PIP dengan menyusun ketentuan teknis yang akan ditetapkan oleh Direktur Utama BLU PIP.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Program Pembiayaan UMi merupakan program komplementer Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan memberikan akses finansial bagi pelaku usaha yang selama ini memiliki kesulitan mengakses pembiayaan berplafon rendah sekaligus dalam upaya untuk memberikan modal usaha bagi kelompok masyarakat yang pra-sejahtera. Berbeda dengan KUR yang menerapkan skema subsidi bunga, Pembiayaan UMi


III - 39

merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pembiayaan UMi disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sudah berpengalaman dalam Pembiayaan UMKM. Sampai saat ini, PIP telah bekerja sama dengan tiga LKBB, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bahana Artha Ventura untuk menyalurkan pembiayaan UMI. Khusus PT Bahana Artha Ventura, penyaluran dilakukan dengan skema two step loan melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro yang menjadi rekanan PT Bahana Artha Ventura. Terdapat 43 Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro yang bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura dan berperan sebagai Lembaga Linkage Pembiayaan UMi. Keunggulan Program Pembiayaan UMi ini adalah tidak menggunakan agunan untuk penyaluran melalui skema kelompok. Selain itu, LKBB juga diwajibkan untuk menyediakan skema pendampingan bagi para debiturnya. Bentuk pendampingan yang dimaksud tidak hanya sebatas pendampingan untuk pengembangan usaha Debitur, namun juga dapat berupa pendampingan untuk peningkatan kesejahteraan Debitur dan keluarganya. Melalui program pendampingan tersebut, Debitur diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan yang diterima secara tepat sehingga usahanya mampu bertahan dan keuntungan yang diterima Debitur dapat meningkat. Keuntungan tersebut selanjutnya dapat digunakan Debitur untuk meningkatkan taraf hidupnya maupun mengembangkan usahanya. Keunggulan lainnya adalah penggunaan database penerima Pembiayaan UMi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP merupakan database pelaku UMKM sekaligus alat pengawasan Pemerintah untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang menerima pembiayaan KUR maupun UMi dalam waktu yang bersamaan. Program ini juga menggandeng instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi juga memberikan kemudahan bagi debitur terkait pembayaran cicilan pinjaman. Penyaluran Pembiayaan UMi skema kelompok mengadopsi pola grameen bank di mana pembayaran cicilan oleh debitur dilakukan per minggu sehingga jumlah cicilan tersebut terasa ringan. Selain itu, pembayaran cicilan juga dilakukan melalui petugas pendamping saat pelaksanaan pertemuan kelompok, sehingga debitur tidak perlu mendatangi kantor Penyalur untuk menyetorkan pembayaran cicilannya. Dalam kegiatan pertemuan kelompok tersebut, debitur juga memperoleh pendampingan dan pelatihan dari Penyalur untuk pengembangan usahanya Sejak tahun 2017, BLU PIP telah memperoleh dana kelolaan dari APBN sebesar Rp 8 Triliun untuk digulirkan dalam program Pembiayaan UMi. Sampai dengan 31 Desember 2020, Pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 3.440.045 pelaku usaha mikro dengan total penyaluran sebesar Rp 11,05 Triliun. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan tambahan dana kelolaan BLU PIP untuk penyaluran Pembiayaan UMi sebesar Rp 2 Triliun rupiah dengan target penambahan debitur baru sekurang-kurangnya sebanyak 500.000 Debitur

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Selama ini kelapa sawit telah menjadi komoditas andalan sebagai sumber devisa

negara non migas, penciptaan lapangan kerja, dan sebagai bahan baku berbagai

industri pengolahan di Indonesia. Dalam mendukung industri pengolahan nasional,


III - 40

kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penting penghasil minyak masak,

minyak industri, minyak alkohol, margarin, lilin, sabun, industri kosmetika, industri

farmasi bahkan menjadi bahan bakar (biodiesel). Sisa pengolahan kelapa sawit juga

dapat dimanfaatkan menjadi kompos dan campuran pakan ternak.

Pada saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, diikuti

oleh Malaysia diurutan kedua. Sebanyak 86% pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh

Indonesia dan Malaysia. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2014

mencapai sebesar 33 juta ton, dimana terjadi peningkatan yang stabil selama 20

tahun terakhir sebesar 11% setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan minyak

sawit Indonesia tersebut tidak diikuti dengan sentimen positif dari harga minyak

sawit dunia yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2014.

Sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun

komoditas kepala sawit yang berkelanjutan, pada tahun 2015, pemerintah

mengusulkan pembentukan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS). Pengelolaan

dana pengembangan ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola

Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS). Tujuan utama dari pembentukan

badan pengelola ini tidak hanya diperuntukkan pada pengelolaan dana

pengembangan sawit pada masa sekarang, tapi juga untuk mengelola dana

cadangan yang dapat digunakan ketika terjadi fluktuasi harga sawit. Melalui

pengelolaan dana yang dilakukan melalui BPDPKS, setidaknya terdapat dua kondisi

yang dapat terbentuk.

Pertama, komoditas kelapa sawit yang lebih stabil ketika terjadi fluktuasi harga di

level global. Stabilitas komoditas dapat tercipta melalui terjaminnya ketersediaan

dana untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan

pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta

pembangunan sarana dan prasarana perkebunan. Kedua, memperkuat posisi kelapa

sawit sebagai produk unggulan Indonesia. Hal ini akan tercipta dengan semakin

meningkatnya permintaan melalui pembentukan pasar baru beserta

infrastrukturnya. Penguatan posisi sawit yang juga bersifat lebih stabil dan

berkelanjutan, pada akhirnya akan mendorong peningkatan ketahanan energi

terbarukan dan pangan nasional.

Badan pengelola dana yang menggunakan bentuk Badan Layanan Umum sendiri

didasarkan pada sifat BLU yang fleksibel dan tidak hanya bergantung pada APBN

sebagai sumber pendanaan. Fleksibilitas penggunaan dana ini mengizinkan BPDPKS

memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri tanpa harus

dipengaruhi oleh kebutuhan pendanaan dari sektor lain disamping komoditas sawit.

Disamping itu, BPDPKS memiliki fungsi pungutan yang memaksa, dimana sifat

pungutan ini membutuhkan wewenang pemerintah untuk mengatur. Oleh sebab itu,

badan pengelola dana dengan BLU menjadi bentukan yang paling ideal dalam

pengelolaan DPKS.


III - 41

Meskipun dana yang dikelola masih tercatat sebagai bagian dari keuangan negara,

namun BPDPKS memiliki aset manajemen yang terpisah dengan pemegang dana

sebagai bentuk penerapan akuntabilitas badan. Pemisahan aset manjaemen ini

digambarkan dalam penyetoran dan penyimpanan dana yang dilakukan melalui

bank kustodian.

Salah satu tujuan utama pendirian BPDPKS adalah untuk mendukung industri perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Selama ini sektor perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an mengalami penurunan produktivitas. Apabila tidak dilakukan peremajaan terhadap perkebunan sawit tersebut, penurunan produktivitas sawit dapat memberi dampak negatif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam masa 5-10 tahun ke depan. Pada tanggal 19 Oktober 2017 dilakukan launching program peremajaan perkebunan kelapa sawit pada lahan seluas 2.860 hektar oleh Presiden Joko Widodo di kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pendanaan program tersebut dilakukan oleh BPDPKS sebagai pelaksanaan atas amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDPKS mengalokasikan insentif pembiayaan replanting sebesar Rp25 juta/hektar dengan target replanting adalah perkebunan rakyat seluas ± 4,5 juta hektar. BPDPKS diletakkan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dengan pertimbangan : 1. Alasan Netralitas.

Kementerian Keuangan dianggap yang paling netral dibandingkan dengan Kementerian Negara/Lembaga lain. Apabila diletakkan di Kementerian Pertanian dikhawatirkan cenderung lebih fokus ke sektor hulu (perkebunan). Jika diletakkan di Kementerian ESDM dikhawatirkan lebih fokus ke sektor hilir (industri biodiesel).

2. BLU BPDPKS di design untuk menjadi BLU Pengelola Dana (menghimpun, mengembangkan, dan menyalurkan dana). Fungsi ini lebih cocok apabila diletakkan di Kementerian Keuangan (Tupoksi Kementerian Keuangan).

PERKEMBANGAN BLU BPDPKS

A. Program Nasional terkait Sawit (arahan Presiden)

1. Peremajaan perkebunan kelapa sawit seluas 500.000 ha selama 3 tahun (Target Ditjen Perkebunan 2,4 juta ha s.d. 2033). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman karena telah berusia lebih dari 25 tahun (usia produktif) atau karena penggunaan bibit ilegitem (palsu/bukan bibit unggul).

Positif:

a. Dalam jangka pendek (selama belum produksi /4 tahun) akan memangkas jumlah produksi/supply sehingga dapat meningkatkan harga jual.

b. Dalam jangka panjang (lbh dari 4 tahun):


III - 42

• meningkatkan produktifitas kebun sehingga menurunkan harga pokok produksi dan akhirnya meningkatkan pendapatan/kesejahteraan petani.

• Menjaga ketersediaan pasokan CPO sebagai bahan dasar biodiesel dengan harga yang lebih murah. Program biodiesel yang semakin meningkat target penyerapannya berakibat pada semakin besarnya kebutuhan CPO. Hal ini harus diimbangi dengan naiknya produktifitas untuk menjaga ketersediannya agar insentif yang dibayarkan dapat dibiayai oleh BPDPKS.

c. Dalam rangka mempercepat pencapaian target, saat ini sedang disusun regulasi yang memungkinkan penerbitan rekomendasi teknis melalui pihak ketiga (surveyor).

Negatif:

a. Selama masa peremajaan (4 thn) tidak ada penghasilan bagi petani. (Perlu dipikirkan nasib petani → dapat menggunakan tumpangsari, diikutkan program pengembangan SDM dll).

b. Dengan naiknya produktifitas dapat memicu kelebihan supply (turunnya harga sebagaimana tahun 2014/2015 maupun tahun 2019), perlu dipikirkan pasar yang dapat menyerap kelebihan produksi dalam jumlah besar. (saat ini adalah program B30, kedepan B50, B100, kemudian bensin dan avtur).

c. Penggunaan pihak ketiga (surveyor) dikhawatirkan mendapat kendala dari Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten/Provinsi.

2. Program mandatory Pencampuran Biodiesel 30% (B30), target 9,6 juta kilo liter.

Positif:

a. Menciptakan pasar baru yang cukup besar untuk mengembalikan harga keekonomiannya (stabilisasi harga).

b. Menghemat devisa negara melalui pengurangan impor solar (memperbaiki neraca perdagangan) → Fokus dari Presiden dan Menteri Keuangan

c. Kemandirian energi nasional pada energi terbarukan. Negatif:

a. Membutuhkan dana yang cukup besar dalam bentuk insentif kepada industri biodiesel apabila harga biodiesel lebih tinggi dari harga solar (dijual pada harga solar). Tahun 2020 membutuhkan insentif cukup besar diperkirakan mencapai 24 triliun (per liter saat ini diatas Rp2.500). Hal ini dapat menggerus saldo awal Rp 16 triliun dan dikawatirkan tahun depan tidak dapat mebiayai operasional. Perlu langkah-langkah antara lain:

• Pembatasan insentif maksimal (capping) sebesar Rp2.500,-

• Penerapan tarif progresif.

• Pengenaan iuran. b. Perlu melakukan ujicoba kesiapan teknis (uji ketahan mesin menggunakan

biodiesel, kesiapan logistic penyaluaran biodiesel seluruh wilayah, dll). 3. Simplifikasi pemeriksaan ekspor (Paket Kebijakan ekonomi).


III - 43

Pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat ekspor CPO dan Produk Turunannya dengan simplifikasi pemeriksaan barang. Sebelumnya double inspection (Surveyor dan DJBC) menjadi single inspection.

Positif:

1. Mengurangi waktu persiapan ekspor sehingga dapat menekan biaya. Hal ini berdampak pada meningkatkan daya saing produk.

2. Menghemat biaya sekitar Rp120 miliar sebagai dampak penghilangan fungsi surveyor (Kontrak dengan PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk).

Negatif:

1. Perlu mengembangkan system yang baru dimana DJBC selaku pemeriksa menerbitkan billing, BPDPKS menerbitkan tanda telah dibayar (semacam NTPN).

2. DJBC dan BPDPKS perlu mempersiapkan sumber daya baik manusia maupun peralatan (laboratorium, jaringan online yang memadai, dll).

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Pemerintah Indonesia telah membuat perubahan yang signifikan terhadap

lingkungan serta berkomitmen untuk melaksanakan pengembangan yang

berkelanjutan. Ha ini juga sejalan dengan undang-undang dasar negara Indonesia

dimana disebutkan bahwa lingkungan yang sehat juga merupakan hak seluruh warga

negara Indonesia. Pemerintah menyadari telah terjadi perubahan iklim yang drastis

yang nantinya akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan menjadikan ini

sebagai tantangan tersendiri dalam mencapai tujuannya terkait lingkungan hidup.

Pada konferensi UNFCCC di Paris tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah

berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rmah kaca sebanyak 41% pada 2030,

untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan tersendiri dalam mencapai target ini.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dibentuk pada tahun 2019 untuk

mengelola seluruh pendanaan terkait dengan lingkungan serta mendistribusikan dan

menempatkan dana tersebut dalam rangka mendukung visi Indonesia terkait

dengan pelestarian fungsi dari lingkungan hidup dan mencegah meningkatnya polusi

lingkungan. Dalam pelaksanaannya, BPDLH mengelola dana baik itu yang berasal

dari luar (internasional) ataupun dana dalam negeri, serta dana swasta maupun dana

pemerintah, pengelolaan dana ini nantinya akan dilakukan melalui beberapa

instrumen keuangan di beberapa sektor yang tetap mendukung tujuan BPDLH itu

sendiri. BPDLH akan beroperasional dengan dua jenis pendanaan yaitu:

1. Dana Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan / atau Kerusakan dan Pemulihan

Lingkungan yang ebrsumber dari dana APBN dan dana domestik lainnya.

2. Dana Perwalian / Dana Bantuan Konservasi yang bersumber dari mitra

pembangunan nasional dan internasional

BPDLH adalah badan pengelola dana lingkungan pertama di Indonesia yang akan

mendukung negara untuk membuka potensi sumber pembiayaan perubahan iklim

global. Walaupun masih seumur jagung, namun dana yang akan dikelola oleh BPDLH


III - 44

diestimasi mencapai Rp. 830,56T, dana ini akan diperluas melalui kegiatan

penggalangan dana BPDLH, termasuk strategi penggalangan dana. BPDLH akan

mengembangkan Strategi Penggalangan Dana yang mencakup sumber dana publik

dan swasta internasional dan domestik untuk memastikan keberlanjutan dan

ketersediaan pembiayaan dan selanjutnya menambah modal untuk dana tersebut.

Pada tahun 2020, BPDLH melaksanakan penyusunan instrument dan perangkat

manajemen internal. Selain itu juga dibentuk rekening dana kelolaan khusus untuk

menampung sumber dana yang masuk yang nantinya akan dikelola Kembali sesuai

dengan strategi pendanaan di atas.


III - 45

Halaman ini sengaja di kosongkan


IV- 1

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Sistem Manajemen Investasi Tahun 2020 merupakan bentuk

pertanggungjawaban pencapaian visi misi Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam tahun anggaran

2020 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus

sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Direktorat Sistem Manajemen Investasi tahun 2020 telah sesuai dengan target yang

ditetapkan dimana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Direktorat Sistem

Manajemen Investasi tahun 2020 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain :

a. Inisiatif Strategi Direktorat SMI yaitu Business and System Enhancement Pembiayaan Ultra Mikro

(UMi) fase 2 (baseline) sudah 100% dilaksanakan lebih awal pada bulan November 2020. Inisiatif

strategis ini merupakan langkah Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM PIP serta Koordinasi

Pengembangan Sistem dan IT UMi melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program. Aplikasi ini

digunakan untuk membantu penyalur dalam melaksanakan tugas untuk menginput data debitur

UMi. Serta mempermudah KPPN dalam fungsi pengawasan dana pembiayaan agar tepat sasaran.

Hasil dari Inisiatif Strategis pada tahun 2020 ini adalah Kajian Dampak Analisis Pembiayaan UMi yang

dapat diselesaikan dengna keterbatasannya akibat pandemic COVID-19.

Pada tahun 2021, Inisiatif Direktorat SMI akan bergeser pada implementasi PP-63/2019 dimana

penyiapan perangkat Investasi Pemerintah, sarana dan prasarana sudah mulai dikembangkan.

b. Disamping itu, terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dilakukan Direktorat

Sistem Manajemen Investasi pada tahun 2020, yaitu :

1) Pengesahan PMK 53 tahun 2020 mengenai Tata Cara Investasi Pemerintah sebagai PMK turunan

dari PP 63 tahun 2019;

2) Pengesahan PMK No. 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang

Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening

Pembangunan Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu, oleh Menteri Keuangan.

3) Pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bekerjasama dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa Duta Besar serta Menteri negara

komite pengarah serta Pengesahan PMK No.124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan

Dana Lingkungan Hidup.


IV- 2

Selama tahun 2020 terjadi pandemik COVID-19 yang berdampak pada setiap aspek termasuk salah satunya

ketercapaian IKU dan realisasi anggaran. Sehingga terdapat penyesuaian pada formula perhitungan IKU dan

penyesuaian target. IKU yang terdampak penyesuaian antara lain:

a. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah dengan penyesuaian pada perhitungan Nilai Keekonomian

Debitur yang dikecualikan pada Semester I sehingga perhitungaanya hanya satu kali dalam satu

tahun anggaran.

b. IKU Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dengan penyesuaian

pada pengurangan target penerimaan untuk PMN Non Cash. Pengurangan target ditetapkan karena

terdapat pengaruh eksternal dalam penentuan capaian target serta bukan merupakan tanggung

jawab Direktorat SMI.

c. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan

penyesuaian berupa pengecualian perhitungan pada Triwulan I dan Triwulan II tahun 2020.

Pengecualian dilakukan karena terbatasnya aktivitas terkait realisasi anggaran direktorat selama

masa PSBB COVID-19 berlangsung.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan baik kepada

pimpinan Kementerian Keuangan pada umumnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya,

maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Diharapkan pula LAKIN ini untuk seluruh jajaran Direktorat Sistem Manajemen Investasi dapat menjadi

umpan balik sebagai landasan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang.


IV- 3

Halaman ini sengaja dikosongkan

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2020

KodeSS/IKU Sasaran Strategis/IKU Target Realisasi Pol V/C* Bobot Bobot

TertimbangIndeks Capaian

IKU/NSS/Np

Stakeholder (25.00) 112.50

Pengelolaan Investasi Pemerintah yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali 112.50

1a-CP Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah 4.00 4.50 Maximize Exact Moderate 21.00% 100.00% 112.50

Customer (15.00) 104.36

Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan efisien 106.67

2a-N Indeks Kepuasan publik atasan layanan DitSMI 4.63 4.75 Maximize Exact Moderate 21.00% 30.88% 102.59

2b-N Indeks efektivitas implementasi layananpengguna melalui HAI DJPb 3.00 3.57 Maximize Exact Moderate 21.00% 30.88% 119.00

2c-N Indeks kepatuhan stakeholder 3.60 3.60 Maximize Exact Low 26.00% 38.24% 100.00

Fasilitasi Investasi 102.04

3a-N Persentase Pemenuhan Pelaksanaan MonevPembiayaan UMi Oleh Instansi Vertikal 98.00 100.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 100.00% 102.04

Internal Process (30.00) 111.80

Perumusan Kebijakan yang optimal 120.00

4a-NIndeks efektivitas penyelesaian RPMK/RKMKkebijakan sesuai program perencanaanRPMK/RKMK

3.00 4.00 Maximize Exact Moderate 21.00% 100.00% 120.00

Penyaluran Dana Investasi yang pruden dan Optimal 107.28

5a-N Persentase pencapaian target penerimaanpokok dan bunga pinjaman 100.00 107.28 Maximize Proxy Moderate 14.00% 100.00% 107.28

Pengelolaan investasi pemerintah yang efektif 120.00

6a-N Persentase Efektifitas Pembinaan terhadapBLU Pengelola Dana pada DJPB 82.00 152.87 Maximize Proxy Low 19.00% 57.58% 120.00

6b-N Indeks penyelesaian restrukturisasi piutangnegara 3.00 4.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 42.42% 120.00

Komunikasi dan edukasi investasi yang berkesinambungan 100.92

7a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 87.00 87.80 Maximize Proxy Moderate 14.00% 100.00% 100.92

Akuntansi dan pelaporan Investasi yang akuntabel, transparan dan tepat waktu 110.78

8a-NIndeks Penyelesaian LK Bagian Anggaranpenerusan pinjaman, investasi pemerintahdan belanja subsidi (unaudited) secara tepatwaktu

3.25 4.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 120.00

8b-N Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.04 4.00 4.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 100.00

8c-NPersentase penyelesaian rekomendasi BPKatas LKPP dan LK BUN yang telahditindaklanjuti

89.00 100.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 112.36

Learning and Growth (30.00) 111.10

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal 115.54

9a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai 77.00 92.09 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 119.60

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasisStrategy Focused Organization 83.00 91.71 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 110.49

9c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugaskepatuhan internal 83.00 96.74 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 116.55

Pengelolaan keuangan yang optimal 105.26

10a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaranDit. SMI 95.00 100.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 100.00% 105.26

Sistem Informasi investasi dan teknologi yang andal 112.50

KodeSS/IKU Sasaran Strategis/IKU Target Realisasi Pol V/C* Bobot Bobot

TertimbangIndeks Capaian

IKU/NSS/Np

11a-N Indeks Pemanfaatan SIKP Oleh Stakeholder 4.00 4.50 Maximize Proxy Moderate 14.00% 100.00% 112.50

NILAI KINERJA ORGANISASI 110.65

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

TAHUN ANGGARAN : 2020

No. SASARAN STRATEGIS %1 Pengelolaan Investasi Pemerintah yang akuntabel

dan produktif dengan risiko terkendali

1a-CP Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah 4 (skala 5)120

2a-N Indeks kepuasan pengguna atas layanan Dit. SMI 4,63 (skala 5) 102,59

2b-N Indeks implementasi layanan konsultasi HAI DJPb secara berkualitas dan tepat

waktu3 (Skala 4) 119,00

2c-N Indeks kepatuhan stakeholder 3,6 (skala 4) 100,00

3 Fasilitas Investasi 3a-N Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Monev Pembiayaan UMi Oleh Instansi

Vertikal102,04

4 Perumusan Kebijakan yang optimal 4a-N Indeks Penyelesaian RPMK/RKMK kebijakan sesuai program perencanaan

RPMK/RKMK Direktorat SMI120

5 Penyaluran Dana Investasi yang pruden dan Optimal 5a-N Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman 107,28

6a-N Persentase efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana pada DJPb 120,00

6b-N Indeks penyelesaian restrukturisasi piutang negara 3 (skala 4) 120

7 Komunikasi dan edukasi investasi yang

berkesinambungan

7a-N Indeks Efektivitas edukasi dan komunikasi87 (skala 100) 100,92

8a-N Indeks Penyelesaian LK Bagian Angagaran Penerusan Pinjaman, investasi

pemeritah dan belanja subsidi (unaudited) secara tepat waktu3,25 (skala 4) 120

8b-N Indeks kualitas LK BA 999.04 4 (skala 4) 100

8b-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah

ditindaklanjuti112,35955

9a-CP Nilai rata-rata hard competency pegawai 119,5974

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization 110,49398

9c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 116,55

10 Pelaksanaan anggaran yang optimal 10a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Manajemen

Investasi105,26

11 Sistem Manajemen Investasi yang andal dan modern 11a-N Indeks pemanfaatan SIKP oleh stakeholders 4 (skala 5) 112,5

Jumlah Anggaran Program Tahun 2020 (setelah revisi) Rp 6.412.814.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2020 Rp 5.789.559.809

90,28% Direktur Sistem Manajemen Investasi

Ludiro

9

Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan

efisien

3,6

2

98%

3,57

4,75

152,87

107,28%

4

100%

92,09

100,00%

100,00%

96,74

91,71

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal

4,5

95%

83

83

77

89%

4

4

6

8

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Pengelolaan Investasi Pemerintah yang efektif

Akuntansi dan pelaporan Investasi yang akuntabel,

transparan dan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI

5

3

100%

82

87,8

4

UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI

TAHUN ANGGARAN : 2021

No. SASARAN STRATEGIS TARGET

1 Pengelolaan Investasi Pemerintah yang akuntabel dan

produktif dengan risiko terkendali

1a-CP Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah 4 (skala 5)

2a-N Indeks kepuasan stakeholder 4,64 (skala 5)

2b-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI DJPb 3,2 (skala 4)

2c-N Indeks kepatuhan stakeholder 3,6 (skala 4)

3 Fasilitas Investasi 3a-N Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Monev Pembiayaan UMi Oleh

Instansi Vertikal

98%

4 Perumusan Kebijakan yang optimal 4a-N Indeks Penyelesaian RPMK/RKMK kebijakan sesuai program perencanaan

RPMK/RKMK

3,25 (skala 4)

5 Penyaluran Dana Investasi yang pruden dan Optimal 5a-CP Indeks pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman 3 (skala 5)

6a-N Persentase efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana pada

DJPb

85%

6b-N Indeks penyelesaian restrukturisasi piutang negara 4 (skala 5)

7 Komunikasi dan edukasi investasi yang

berkesinambungan

7a-N Indeks Efektivitas edukasi dan komunikasi 87,5 (skala 100)

8a-N Indeks Penyelesaian LK Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman, investasi

pemeritah dan belanja subsidi (unaudited) secara tepat waktu

3,25 (skala 4)

8b-N Indeks kualitas LK BA 999.04 4 (skala 4)

8c-N Persentasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPP dan LKBUN yang

telah ditindaklanjuti

90%

9a-CP Nilai rata-rata hard competency pegawai 78

9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization 84

9c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 83

10 Pelaksanaan anggaran yang optimal 10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Manajemen

Investasi

96%

11 Sistem Manajemen Investasi yang andal dan modern 11a-N Indeks pemanfaatan SIKP oleh stakeholders 4,5 (skala 5)

Jumlah Anggaran Program Tahun 2021

Rp. 11.301.850.000

Direktur Sistem Manajemen Investasi

Ludiro

RENCANA KINERJA TAHUNAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

6 Pengelolaan investasi pemerintah yang efektif

2 Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan

efisien

8 Akuntansi dan pelaporan Investasi yang akuntabel,

transparan dan tepat waktu

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal9

015.08.09 PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA

Documents

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN …