LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - … · Persentase Jumlah Kawasan Permukiman yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih masih jauh dibawah target, hal ini disebabkan oleh terbatasnya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

D I N A S P E K E R J A A N U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G

P R O V I N S I G O R O N T A L O

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo 2012-2017 telah

ditetapkan visi jangka menengah, yaitu “Terwujudnya Infrastruktur bidang

Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Berkualitas Untuk Percepatan

Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang

Berkeadilan”. Visi dimaksud mendukung salah satu visi Gubernur Gorontalo

yaitu Pembangunan Infrastruktur.

2. Infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi infrastruktur jalan, sebagai

prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai

prasarana pembentuk struktur ruang wilayah, infrastruktur sumber daya air,

sebagai prasarana untuk mendukung penyimpanan dan pendistribusian air

maupun prasarana untuk pengendalian daya rusak air, infrastruktur cipta

karya pada kawasan perkotaan dan perdesaan, sebagai pendukung kualitas

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mencakup pelayanan

transportasi lokal, pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, termasuk

penanganan persampahan, penyediaan drainase untuk mengatasi

genangan dan pengendalian banjir, penanganan air limbah serta penataan

ruang dalam menata struktur dan pemanfaatan serta pengendalian tata

ruang wilayah Provinsi Gorontalo.

3. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai 7 Indikator Kinerja untuk mendukung 4

sasaran strategis dan 8 Program Utama. Adapun di T.A. 2016 pencapaian tiap-

tiap indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel pengukuran Kinerja dibawah

ini.




ii

Jumlah Sat %

Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air

Persentase jaringan irigasi pertanian 11.792 Meter 12.010 Meter 101,85

10.196 Ha 17.131 Ha 168,017

Persentase pengaman sungai yang sesuai

standart1.367 Meter 426,60 Meter 31,207

Persentase tanggul pengaman pantai yang

sesuai standart150 Meter 405 Meter 270

Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan

yang Sesuai StandartPersentase jalan Provinsi dan jalan strategis

dalam kondisi baik5 KM 18,519 KM 370,38

10 KM 16,535 KM 165,35

15,4 KM 3,29 KM 21,364

100 KM 155,290 KM 155,000

Persentase jalan dalam kondisi baik pada jalan

Provinsi dan jalan strategis 1 Bh 1 Bh 100

300 Meter 382,720 Meter 127,573

55 Unit 55 Unit 100,000

Meningkatnya infrastruktur kawasan

permukiman Persentase infrastruktur dalam kondisi baik 2 Unit - - -

11,50 KM 11,114 KM 96,643

1 Kawasan (50 bh) 1 (50) Kws (Bh) 100

100,000Meningkatnya

penyediaan air bersih untuk

permukiman dalam

rangka pencapaian target MDGs dan

pemenuhan sanitasi layak

Persentase jumlah kawasan permukiman yang

mempunyai sanitasi dan air bersih3.250 Jiwa

REALISASI

3.250 Jiwa

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

4. Sedangkan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan

(tahun 2012 s/d tahun 2016) disandingkan dengan target Renstra 2012-2017

dapat dijelaskan bahwa sampai dengan tahun ketiga, indikator kinerja rata-

rata telah memenuhi target atau bahkan telah melampaui target Renstra Dinas

Pekerjaan Umum. Indikasi ini dapat menjadi pertanda bahwa Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum perlu segera dilakukan review Rencana

Strategis 2012-2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :




iii

5. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama 5 tahun anggaran, terdapat 5

indikator kinerja Utama yang mencapai target bahkan melebihi target yang

telah ditetapkan dalam Renstra 2012-2017. Dan Khusus untuk indikator

Persentase Jumlah Kawasan Permukiman yang Mempunyai Sanitasi dan Air

Bersih masih jauh dibawah target, hal ini disebabkan oleh terbatasnya

TARGET REALISASI (%)TARGET

S/D 2017

(%)

TARGET

S/D 2015

(%)

REALISASI

S/D 2015

Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian Meter 55.287,00 54.993,59 99,47% 68.287,00 80,96% 80,53%

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Hektar

(Ha) 17.131,00 17.131,00 100,00% 17.131,00 100,00% 100,00%

Persentase Pengaman Sungai yang Sesuai

Standart

Pembangunan Pengaman Sungai Untuk

Penanggungan Banjir, Konservasi dan

Pendayagunaan Sumber Daya Air

Meter 10.697,00 11.123,60 103,99% 14.667,00 72,93% 75,84%

Persentase Tanggul Pengaman Pantai yang

Sesuai Standart

Pembangunan Sarana Prasarana Umum

Pengaman Pantai Wilayah Permukiman

Nelayan

Meter 1.555,00 1.058,00 68,04% 1.935,00 80,36% 54,68%

Persentase Jalan Provinsi dan Jalan

Strategis Dalam Kondisi Baik

Panjang Jalan Provinsi yang

terbangun/ditingkatkan

KM 63,00 67,53 107,19% 327,56 19,23% 20,62%

Panjang Jalan Strategis Provinsi yang

terbangun/ditingkatatkan

KM 20,00 39,47 197,35% 27,50 72,73% 143,53%

Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara

secara berkala

KM 60,10 65,24 108,55% 60,10 100,00% 108,55%


secara Rutin

KM 864,12 759,77 87,92% 259,04 333,59% 293,30%

Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis

Jumlah Jembatan Provinsi yang terbangun/

ditingkatatkan

Buah 8,00 3,00 37,50% 61,00 13,11% 4,92%

Jumlah Jembatan pada Ruas Jalan

Strategis Provinsi yang


Buah 13,00 9,00 69,23% 14,00 92,86% 64,29%

Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara Meter 1.206,00 1.498,35 124,24% 454,00 265,64% 330,03%

Jumlah Jiwa yang terlayani air bersih 108.090,00 21.428,00 19,82% 134.266,00 80,50% 15,96%

Jumlah MCK yang dibangun Unit 546,00 340,00 62,27% 666,00 81,98% 51,05%

Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi

Baik

Jumlah Gedung serta sarana dan

prasarana Gedung perkantoran yang

dibangun

Unit 14,00 8,00 57,14% 14,00 100,00% 57,14%

Panjang infrastruktur permukiman yang

dibangun

KM 77,00 103,71 134,69% 93,00 82,80% 111,52%

Jumlah infrastruktur layanan umum yang

dibangun

Kawasan 5,00 19,00 380,00% 6,00 83,33% 316,67%

S K P D

(70 % Pencapaian MDG's) (76 % Pencapaian MDG's)

Meningkatnya Infrastruktur

Kawasan Permukiman


Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi Pertanian

Terwujudnya Infrastruktur

Jalan dan Jembatan yang

Sesuai Standart

Meningkatnya

Penyediaan air bersih untuk

permukiman dalam

rangka pencapaian target

MDGs

Persentase Jumlah Kawasan Permukiman

yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih

Jiwa

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SATUAN

CAPAIAN 2012-2015 CAPAIAN RENSTRA




iv

anggaran APBD yang tersedia. Namun demikian indikator dimaksud telah

ditunjang pula dari dana APBN Satker Satker Pengembangan Air Minum Dan

Sanitasi Provinsi Gorontalo sebesar ±Rp. 64,51 Milyar dibanding APBD hanya

sebesar Rp 8,19 M, dengan kegiatan Pembangunan SPAM IKK Kecamatan,

Pembangunan SPAM Kawasan Kumuh, Pembangunan SPAM Perdesaan

Rawan Air serta Pembangunan SPAM-Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR).

6. Pada Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum

mendapat dana untuk 17 program termasuk 2 program lanjutan sebesar Rp

173.869.329.315.- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

163.531.003.316.- (94,05%) Dan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.

21.980.489.558.- realisasi sebesar Rp. 21.966.855.885.- (99,62%) sehingga total

anggaran sebesar Rp.195.849.818.873,79.- realisasi mencapai Rp.

185.494.859.201.- (94,71%). Sedangkan untuk mendukung 4 Sasaran utama

dan 7 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dialokasikan anggaran sebesar Rp.155.703.571.566, terbagi kepada 3 (tiga)

Bidang yaitu Sumber daya Air sebesar RP. 30.148.498.047.- Bina Marga sebesar

Rp. 101.829.016.953.- dan Cipta Karya sebesar Rp 40.778.585.000.-. Relisasi

yang dicapai Rp.147.928.415.428,- (95,1%).

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2016

D I N A S P U P R O V I N S I G O R O N T A L O

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa, karena atas Rahmat dan Karunianya kami dapat menyelesaikan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Tahun Anggaran 2016.

Melalui Laporan Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Gorontalo menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2016. Diharapkan LAKIP

ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik

bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan

kinerja masing-masing Bidang dimasa yang akan datang, khususnya untuk tahun

2017 yang sedang berjalan ini.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Gorontalo ini telah mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan tata cara reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, semoga Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Gorontalo, Maret 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Gorontalo

HENRY F. DJUUNA

Pembina Utama Madya

NIP. 195709091992031001


[Pick the

date]

D I N A S P E K E R J A A N U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G P R O V I N S I G O R O N T A L O

1 vi

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………………. i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………. v

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….. vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ……………………………........ I-1

1.1.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.. I-1

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo I-2

1.2 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 2012-2017 ………………........ I-5

1.2.1 Kondisi Umum…….…………………………………………………….. I-4

1.2.2 Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA)….. I-7

1.2.3 Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga (Jalan)………. I-7

1.2.4 Tantangan Pembangunan Bidang ke-Cipta Karya-an……….. I-8

1.2.5 Tantangan Pembangunan Bidang Penataan Ruang…………. I-9

1.2.6 Tantangan Pembangunan Bidang Jasa Konstruksi………….....1-9

1.3 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015……………........ I-10

1.3.1 Kondisi Umum…………………………………………………………. I-10

1.3.2 Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air………… I-11

1.3.3 Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga (Jalan)………I-11

1.3.4 Tantangan Pembangunan Bidang ke-Cipta Karya-an………. I-12

1.3.5 Tantangan Pembangunan Bidang Penataan Ruang…………I-13

1.3.6 Tantangan Pembangunan Bidang Jasa Konstruksi…………… I-13

1.4 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO.... I-13

1.4.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Gorontalo…………………………………………………... I-15

1.4.1.1 Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo…….. I-16

1.4.1.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo…….. I-17

1.4.1.3 Tujuan Sasaran………………………..…………………… I-18

1.4.2 Kebijakan, Program Dan Kegiatan………………………………. I-20

1.4.2.1 Kebijakan……………………………………………………. I-20

1.4.2.2 Program Dan Kegiatan…………….……………….....… I-21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan……………………………………..…………… II-1

2.2 Perjanjian Kinerja……………………………………………………..………. II-3

2.3 IndikatorKinerja…………………………………...…………………………… II-3

2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)………………………………….……. II-4

2.3.1.1 Bidang Sumber Daya Air……………………………..……. II-4

2.3.1.2 Bidang Bina Marga…………………………….…………… II-5

2.3.1.3 Bidang Cipta Karya……………………………….………… II-5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi Dan Analisis Kinerja……………………………………...………... III-1

3.1.1 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum. III-1

3.1.1.1 Capaian IKU Mendukung Program Pengelolaan

Sumber Daya Air…………………………………..…………III-4

3.1.1.2 Capaian IKU Mendukung Program Penyelenggaraan

Jalan (Bina Marga)................................................... …... III-5


[Pick the

date]

D I N A S P E K E R J A A N U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G P R O V I N S I G O R O N T A L O

2

3.1.1.3 Capaian IKU Mendukung Program ke-CiptaKarya-an III-7

3.1.1.4 Capaian Sasaran mendukung Program

Penyelenggaraan Persampahan.................................. III-9


Penyelenggaraan Uji Material Laboratorium…....…… III-9


Penyelenggaraan Penataan Ruang............................. III-9

3.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun

Berjalan (2012- 2014) Dibandingkan dengan Target Renstra

2012-2017…................................................................................. III-10

3.1.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Dinas PU Terhadap Target RPJMD

2012- 2014…………………………………………………………..… III-11

3.1.3.1 Pencapaian Sasaran Pembangunan Sampai Dengan

Tahun 2015…………………………………………………. III-12

3.1.3.2 Permasalahan dan Isu Strategis………………….……. III-15

3.1.3.3 Tindak Lanjut Yang Diperlukan…………………………. III-17

3.2 Evaluasi dan Analisis Anggaran……………………….………………... III-19

3.3 Hal-hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja.. III-22

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan……………………………………………………………………. IV-1

4.2 Rekomendasi……………………….………………………………………… IV-2

L A M P I R A N


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Gorontalo

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo sebagai salah

satu SKPD dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

yang mempunyai tugas dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Gorontalo

khususnya dalam bidang infrastruktur, yaitu:

a. Menyusun kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

b. Penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum kabupaten/kota dibidang

Pekerjaan Umum

c. Pembinaan teknis dibidang Pekerjaan Umum

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah:

a. Menyusun program dan kegiatan dinas.

b. Pengawasan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas.

c. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan di lingkungan dinas.

d. Mengikuti memenuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab

kepada kepala daerah serta menyampaikan laporan berkala tepat pada

waktunya.

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur mengenai

langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun

tingkat daerah.

Dalam menyelenggarakan mandat, tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Penetapan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan permukiman

untuk mendukung pembangunan secara makro;


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 2

b. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang

kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang di

bidang pekerjaan umum dan permukiman;

c. Penyusunan rencana secara makro di bidang pekerjaan umum dan

permukiman;

Kewenangan dalam aspek pembangunan terlihat antara lain pada

penanganan jalan yang telah ditetapkan statusnya oleh Gubernur melalui

Keputusan Gubernur Nomor : 373/09/IX/2012 tetang Penetapan Ruas Jalan

Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi ;

pengembangan/ pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi/ sumber daya

air/jaringan irigasi/ rawa/ pengendalian banjir dan pengamanan pantai;

Pengembangan kinerja penglolaan air minum dan air limbah, Pengembangan

infrastruktur permukiman, Sarana Gedung dan Fasilitas Layanan Umum.

1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Gorontalo

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pekerjaan umum Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibantu oleh beberapa pejabat

structural sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2013 terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian perencanaan dan evaluasi;

b. Subbagian keuangan;dan

c. Subbagian umum dan kepegawaian.

3. Bidang penataan ruang :

a. Seksi perencanaan tata ruang;

b. Seksi pemanfaatan ruang;dan

c. Seksi pengawasan dan evaluasi tata ruang

4. Sub Dinas Sumber Daya Air :

a. Seksi teknis sumber daya air

b. Seksi irigasi dan air tanah

c. Seksi sungai, rawa, pantai dan danau

5. Sub Dinas Bina Marga:

a. Seksi Teknis Bina Marga


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 3

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6. Sub Dinas Cipta Karya:

a. Seksi teknis cipta karya

b. Seksi pengembangan permukiman dan penataan bangunan

lingkungan

c. Seksi penyehatan lingkungan dan permukiman

7. Kelompok Jabatan Fungsional;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

a. Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD) Uji Material;

i. Seksi Tata Usaha

ii. Seksi Uji Material

iii. Seksi Bina Jasa Konstruksi

b. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas TPA Talumelito

(Sesuai Peraturan Gubernur Nomer 60 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan TPA Talumelito)

i. Seksi Tata Usaha

ii. Seksi Usaha

iii. Seksi Ops dan Pemeliharaan Instalasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Gorontalo


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 4

1.2 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 2012-2017

1.2.1 Kondisi Umum

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.2 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012-2017

1.2.2 Kondisi Umum

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman saat ini menunjukkan

tingkat yang beragam,berikut beberapa kondisi dari masing-masing bidang.

Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), belum optimal dalam mendukung

pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan,

seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan

produksi pangan. sesuai data BPS tahun 2014 di Provinsi Gorontalo terdapat luas

lahan pertanian (sawah) 32.557 Ha, dengan saluran irigasi seluas 25.442 Ha.

Penanganan jaringan irigasi oleh Bidang Sumber Daya Air masih sebatas

pada penanganan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi pada daerah-

daerah irigasi kewenangan Provinsi. Sebagaimana pengelompokan kewenangan

pengelolaan daerah irigasi, untuk daerah irigasi diatas 3.000 Ha dikelola oleh

pemerintah pusat, dan untuk daerah irigasi 1.000 – 3.000 Ha dikelola oleh

pemerintah provinsi serta daerah irigasi 1.000 Ha kebawah diserahkan

kewenangan pengelolaannya pada pemerintah kabupaten/kota. Mengacu

kepada pengelompokan kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo pada awalnya mengelola sekitar 32 (Tiga

puluh dua) Daerah Irigasi (DI) dengan luasan potensial 25.858.80 Ha. Sedangkan

untuk saat ini luas DI potensial yang dikelola tinggal 10.196 Ha (7 DI kewenangan

Provinsi) dan 6.935 Ha merupakan lahan potensial terdapat pada 22 DI

(kewenangan Kabupaten Kota). Untuk Daerah Irigasi (DI) dibawah kewenangan

kabupaten/kota sebagian masih dikelola bersama oleh pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota akibat terbatasnya dana pengelolaan pada

pemerintah kabupaten/kota khususnya untuk biaya pemeliharaan.

jaringan sawah beririgasi yang sudah terbangun seluruhnya berfungsi. Namun

demikian, masih ada kerusakan jaringan irigasi. Menurunnya fungsi jaringan irigasi

disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana

alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping

rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan

jaringan irigasi.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 5

Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan

irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau. Berkembangnya

daerah permukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam

kapasitas lingkungan dalam menyediakan air

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat

banjir seperti yang terjadi di sebagian wilayah Provinsi Gorontalo pada beberapa

titik khususnya kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten

Gorontalo Utara, kabupaten Bone Bolango dan sebagian kecil di Kota Gorontalo

yang mengancam keberadaan permukiman, Lahan Petanian dan perkebunan

serta pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Infrastruktur jalan, dari panjang jalan provinsi yang sampai saat ini telah mencapai

432,51 km, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 50.31% (2014), rusak ringan

6.34 %, dan rusak berat 17.90 % selebihnya 25,42% jenis permukaan tanah atau

belum tembus.

Dari total panjang jalan provinsi sebagian besar berada pada daerah pantai

bagian selatan 34,80% (Jalan Botuliodu, Biluhu Barat-Bilato, Bilato Tangkobu,

Tangkobu Pentadu, Molombulahe Bubaa) dan 10,80% dari jalan dimaksud atau

3,7% terhadap total panjang jalan provinsi harus mendapat penanganan

pembangunan jalan dalam rangka melancarkan akses dan meningkatkan

perekonomian masyarakat khususnya pada kawasan strategis perekonomian

perikanan Teluk Tomini.

Infrastruktur Bidang Cipta Karya, yang mencakup layanan air minum, sanitasi, dan

pengembangan permukiman menunjukkan pula kondisi yang beragam. Khusus

untuk air minum, pada periode 2005-2009 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam

pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM),

sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah

memiliki rujukan strategis yang jelas.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 6

Sedangkan dalam lingkup daerah Provinsi Gorontalo, pelaksanaan regulasi

tersebut masih di dominasi oleh dana APBN dibanding dana APBD yang masih

tergolong kecil dalam penanganan maupun penganggarannya.

Penataan Ruang, beberapa hal yang telah dicapai antara lain dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 4 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo . Namun demikian,

kondisi pada bidang penataan ruang yang ditemui sampai saat ini masih cukup

memprihatinkan, khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata

Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu

wilayah tanpa mengikuti RTR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum

sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan pembangunan

saat ini masih lebih fokus pada perencanaan, sehingga terjadi inkonsistensi

dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang akibat lemahnya pengendalian dan

penegakan hukum di bidang penataan ruang.

Di bidang jasa konstruksi saat ini masih dihadapi permasalahan-permasalahan

klasik seputar lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan

Usaha Jasa Konstruksi. Sementara pembinaan jasa konstruksi yang selama ini

berjalan ditengarai lebih menjadi bagian dari tugas Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Gorontalo dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak. Disisi lain

Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan

pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung

atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang

konstruksi masih jauh dari cukup. Pasar jasa konstruksi masih terdistorsi akibat

ketidakseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya

pembinaan perusahaan jasa konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau

persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.

Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, kondisi saat ini yang masih dirasakan

adalah belum fokus dan berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 7

Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk

aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan

risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat

juga belum cukup mendapat perhatian.

1.2.2 Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Menyediakan air baku untuk mendukung

penyediaan air minum. Penyediaan air baku

untuk mendukung penyediaan air minum belum

dapat mencukupi sepenuhnya dan

dikhawatirkan dapat mempengaruhi target

Millennium Development Goals (MDGs) yang

menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh

dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat

dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan

air minum.

Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di

berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama

±5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim

kemarau yang berlangsung selama ±7 bulan.

Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti

banjir dan abrasi pantai.

1.2.3 Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga (Jalan)

Pemenuhan kebutuhan prasarana

jalan yang mendukung sistem

transportasi harus memenuhi standar

keselamatan jalan dan berwawasan

lingkungan dalam menunjang sektor

riil dan sistem logistik.

Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan

dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.

Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 8

serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa

memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.

Menjaga integrasi melalui sistem jaringan jalan Provinsi, keseimbangan

pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan antar

wilayah kabupaten kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta

mengurangi kesenjangan antara kota dan desa.

Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai

pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara

berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan

pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas

kawasan produksi dan outlet lainnya.

Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan

yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan

kompetisi global, terutama pada lintas utama dan wilayah perkotaan.

1.2.4 Tantangan Pembangunan Bidang ke-Cipta Karya-an

Meningkatkan keterpaduan

penanganan drainase dari lingkungan

terkecil hingga wilayah yang lebih luas

dalam satu wilayah administrasi maupun

antar kabupaten/kota dan provinsi.

Makin meningkatnya kesadaran

masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi

sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas

sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan

dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik

dan kesehatan.

Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum

baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

Meningkatkan kesadaran masyarakat

agar dalam membangun bangunan

gedung memperhatikan daya dukung

lingkungan sehingga dapat


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 9

meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan

kriminalitas.

Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building)

untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas

dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu

pemanasan global.

Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.

1.2.5 Tantangan Bidang Penataan Ruang

Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung

implementasi penataan ruang di lapangan.

Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan

penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan

pengembangan kawasan.

Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan

monitoring penataan ruang di lapangan untuk mengurangi terjadinya

konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.

Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk

perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

1.2.6 Tantangan Bidang Jasa Konstruksi

Pembina jasa konstruksi daerah belum jelas dengan berlakunya PP 41/2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah karena tidak secara eksplisit

menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi masuk dalam rumpun

urusan pekerjaan umum. Selain itu, petunjuk teknis mengenai pembentukan

unit struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia dan Tim

Pembina jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas

untuk mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar Kementerian

dan LPND terkait dalam rangka pembinaan jasa konstruksi daerah (provinsi)

belum terbentuk


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 10

Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan

kepentingan-kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum

intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan.

Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan

kegiatan sub-bidang jasa konstruksi, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi,

maupun manfaatnya

1.3 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

1.3.1 Kondisi Umum

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu

daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup,

image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan

faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro,

efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha.

Rendahnya daya saing global, khususnya dalam daya saing infrastruktur

menunjukkan banyaknya hal yang perlu dibenahi dalam pembangunan

infrastruktur. Pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang

sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada

gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan

sasaran pembangunan, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran

Millenium Development Goals (MDG) pada tahun 2015 mendatang.

Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana pembangunan

infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan,

khususnya kawasan perkotaan dan perdesaan. Pembangunan yang minim di

daerah pedesaan membuat warganya kurang menikmati hasil pekerjaan mereka.

Data Badan Pusat Statistika (BPS-ikhtisar Bulanan data strategis Provinsi Gorontalo)

selang Maret sampai September 2014, angka kemiskinan di perkotaan menurun

0,36% dari 6,60% di Bulan Maret Menjadi 6,24% pada Bulan September sedangkan

di perdesaan naik 0,11% dari 23,10% menjadi 23,21% dan total keduanya adalah

17,44% menjadi 17,41% (turun 0.03%). Secara teoritik, kota merupakan mesin


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 11

pertumbuhan ekonomi (the engine of economic growth), sehingga proses

pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai

pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan

ekonomi di kawasan sekitarnya.

Kondisi infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) saat ini menunjukkan tingkat yang

beragam, dimana sampai dengan tahun 2016 cakupan layanan jaringan irigasi

seluas ±25.858,80 Ha pada Daerah Irigasi yang ditangani oleh provinsi dan 17.131

Ha merupakan lahan pertanian potensial.

1.3.2 Tantangan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Air Tanah

dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terutama

dalam mencapai surplus produksi beras ditahun 2015. Tantangan yang

dihadapi adalah belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi yang

telah dibangun karena adanya penurunan fungsi akibat umur konstruksi

dan kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta belum

sempurnanya pembangunan sistem jaringan irigasi (Rounding Up).

Masih kurangnya kapasitas tampung air karena jumlah penyediaan

tampungan/wadah air yang masih terbatas dan menurunnya kinerja

tampungan/wadah air yang ada. Penurunan kinerja disebabkan oleh: i)

penurunan fungsi akibat umur konstruksi; ii) kurangnya operasi dan

pemeliharaan; iii) masih rendahnya keterlibatan petani dan/atau

stakeholder lainnya.

Untuk penanganan pasca bencana dan penanggulangan banjir,

tantangan yang dihadapi adalah prasarana yang mengalami penurunan

fungsi karena umur konstruksi, penurunan kualitas karena kurangnya operasi

dan pemeliharaan, serta masih rendahnya keterlibatan petani dan/atau

stakeholder terkait.

Mundurnya garis pantai karena abrasi yang mengancam daerah

permukiman dan fasilitas umum di daerah pesisir pantai, sehingga

memerlukan pengaman pantai untuk meredam bahaya tersebut, terutama

wilayah strategis Teluk Tomini dan wilayah pantai bagian Utara.

Keterbatasan Sumber SDM yang dimiliki.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 12

1.3.3 Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga (Jalan)

Dalam penyelenggaraan sektor jalan terutama dikaitkan dengan jalan Provinsi

terdapat kondisi dan tantangan yang menjadi pokok-pokok pemikiran dan

memerlukan adanya rencana tindak yang sistematis untuk penyelenggaraan

jalan kedepan. Beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dan menjadi

tantangan masa depan penyelenggaraan jalan adalah sebagai berikut.

Penguatan Konektivitas. Dalam rangka penguatan konektivitas untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, maka

pembangunan jalan lintas sebagai urat nadi transportasi merupakan hal

yang harus dilaksanakan dalam jangka panjang.

Gambar 1.3 Jaringan Jalan Provinsi

Jalan Nasional versus Jalan Daerah. Terlepas dari kenyataan bahwa jalan

merupakan moda transportasi dominan dengan besaran sekitar 82% dari

total seluruh moda transportasi, membuat peran jalan menjadi sangat

penting didalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam kehidupan

sehari-hari, pengguna jalan tidak mengenal fungsi jalan (arteri, kolektor,

lokal, atau lingkungan) maupun status jalan (nasional, provinsi,

kabupaten/kota, atau desa) karena sama-sama berfungsi untuk melayani

pengguna dan stakeholdernya.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 13

Data World Bank, menunjukkan bahwa dalam hal panjang, maka jalan

kabupaten merupakan jalan yang terpanjang, sedangkan dikaitkan

dengan kualitas, maka jalan nasional merupakan jalan yang berkondisi

relatif jauh lebih baik dari jalan daerah.

1.3.4 Tantangan Pembangunan Bidang ke-Cipta Karya-an

Minimnya komitmen antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

pemanfaatan ruang.

Adanya penduduk yang masih belum memiliki rumah dan menempati

kawasan pemukiman tidak layak huni.

Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum, sanitasi dan

permukiman.

Terbatasnya prasarana air bersih pada daerah tertinggal/perdesaan/pulau,

terutama kawasan perdesaan potensial.

Banyak bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan

kehandalan bangunan gedung sesuai UU bangunan gedung.

Kurangnya ruang terbuka hijau publik di kabupaten /kota.

Ditetapkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah Perubahan (RTRW-P)

2010-2030 Provinsi Gorontalo menuntut penyesuaian dalam

pengembangan infrastruktur baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

1.3.5 Tantangan Pembangunan Bidang Penataan Ruang

Percepatan penyelesaian penetapan RTRW Kabupaten dan Kota perlu

terus didorong dalam rangka pemenuhan amanat UU Penataan Ruang.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota dan Kawasan Perkotaan

perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam UU Penataan

Ruang. UU PR mengamanatkan bahwa Kota/Kawasan Perkotaan harus

dapat menyediakan RTH sebesar 30 persen dari keseluruhan luas wilayah

yang terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat.

1.3.6 Tantangan Pembangunan Bidang Jasa Konstruksi

Keterbatasan SDM pembinaan jasa konstruksi Baik di tingkat Provinsi

maupun Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan Pembinaan

dimaksud.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 14

Dinamika struktur Organisasi yang masih belum memaksimalkan Jasa

Konstruksi, sehingga kepentingan untuk pembinaan jasa konstruksi masih

sebatas ada tidaknya alokasi dana pembinaan konstruksi.

Masih adanya rekanan penyedia barang/jasa yang berkinerja di bawah

standar.

1.4 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2012-

2017 telah efektif berlaku pada Tahun Anggaran 2012 merupakan bagian dari

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2012-

2017) .


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 15

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMD

Target 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Pekerjaan Umum

1.1 Jumlah Panjang ruas jalan provinsi yang

dibangun dan yang ditingkatkan322,56 Km - 10 Km 33 Km 10 Km 10 Km 10 Km 327,56 Km

1.2 Jumlah Panjang ruas jalan Strategis

provinsi yang dibangun dan yang

ditingkatkan

2,5 Km - 5 Km 5 Km 5 Km 5 Km 5 Km 27,5 Km

1.3 Jumlah jembatan yang dibangun diruas

jalan provinsi 51 Buah 1 Bh 1 Bh 2 Bh 2 Bh 2 Bh 2 Bh 61 bh

1.4 Jumlah jembatan yang dibangun pada ruas

jalan Stategis provinsi5 bh 4 Bh 3 Bh 2 Bh 2 Bh 2 Bh 2 Bh 14 bh

1.5 Jumlah Panjang pemeliharaan berkala pada

ruas jalan Provinsi198,94 Km 14,7 Km 15,4 Km 10 Km 10 Km 10 Km 10 Km 269,04 Km

1.6 Jumlah Panjang pemeliharaan rutin jalan

Provinsi 198,94 Km 52 Km 95 Km 229,04 Km 239,04 Km 249,04 Km 259,04 Km 259,04 Km

1.7 Jumlah Panjang jembatan diruas jalan

provinsi yang dipelihara 306 Meter - 90 Meter 331 Meter 372 Meter 413 Meter 454 Meter 454 Meter

1.8 Jumlah Luas Areal Jaringan Irigasi

pertanian yang direhabilitasi dan

ditingkatkan (meter)

10.287 M 10.500 M 11.000 M 11.500 M 12.000 M 13.000 M68.287

Meter

1.9 Jumlah Luas Areal Jaringan dan bangunan

irigasi pertanian yang dipelihara (Operasi

dan Pemeliharaan)

17.131 Ha 17.131 Ha 17.131 Ha 17.131 Ha 17.131 Ha 17.131 Ha

17.131 Ha

(Pemelihar

an 29 DI)

1.10 Jumlah Panjang penanganan erosi, longsor

dan sedimentasi pada tebing-tebing, badan

sungai ke areal Pertanian, persawahan, dan

permukiman masyarakat

4.877 M 730 M 1.120 M 1.580 M 2.200 M 3.850 M 14.357 M

1.11 jumlah panjang Tanggul pengaman pantai

yang dibangun bagi permukiman

masyarakat

465 M 271 Meter 200 M 300 M 300 M 300 M2.033

Meter

1.12 Jumlah SR yang terlayani oleh akses air

bersih melalui fasilitasi dan sistem

penyediaan air bersih dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

40.500 SR

(40,6 %

MDG's)

16.545 SR

(46 %

Pencapaian

MDG's)

16.545 SR

(46 %

Pencapaian

MDG's)

25.000 SR

(58 %

Pencapaian

MDG's)

25.000 SR

(58 %

Pencapaian

MDG's)

25.000 SR

(58 %

Pencapaian

MDG's)

25.000 SR

(58 %

Pencapaian

MDG's)

134.266

SR

(76 %

Pencapaian

MDG's)

1.13 Jumlah Bangunan penyediaan Sanitasi yang

terbangun 143 Unit 43 Unit 120 Unit 120 Unit 120 Unit 120 Unit 666 Unit

1.14 Jumlah KK yang terlayani melalui

penyediaan sistem jaringan dan

pengelolaan air limbah (KK)

- - - 3 kws 3 kws 3 kws 3 kws 12 Kws

1.15 Prosentase terbangunnya Prasarana dan

Sarana Gedung Perkantoran (13 Kantor

dalam 1 kawasan)- - 4 Unit 4 Unit 4 Unit 2 Unit -

14 Unit

Bangunan

Perkantora

n

1.16 Prosentase terbangunnya Prasarana dan

Sarana Gedung Rumah Sakit Provinsi- - - 1 Paket 1 Paket 1 Paket -

100 %

Fisik

1.17 Jumlah kawasan yang ditingkatkan PSD

infrasruktur permukiman di kawasan

perkotaan/ Perdesaan dan stimulasi

infrastruktur perdesaan, desa potensial dan

kawasan agropolitan (Km)

- 6 Km 20 Km 17 Km 17 Km 17 Km 17 Km 93 Km

1.18 Jumlah Kawasan yang dibangun Sarana

dan Prasarana fasilitas layanan umum

1 Kws (51

Bh)

1 Kws (53

Bh)

1 Kws (50

Bh)

1 Kws (50

Bh)

1 Kws (50

Bh)

1 Kws (50

Bh)

6 Kws (254

Bh)

No.Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

Kondisi

Tahun

Terakhir

RPJMD

2007 - 2012

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada akhir

periode

RPJMD

Berdasarkan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2012-2017, disebutkan bahwa indikator kinerja terdiri dari:


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 16

1.4 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1.4.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Gorontalo

1.4.1.1 . Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum adalah bagian integral dari

pembangunan nasional karena infrastruktur merupakan salah satu roda

penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung kelancaran kegiatan sektor

pembangunan lainnya. Kegiatan sektor transportasi misalnya, yang merupakan

tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang, akan sangat

memerlukan peranan infrastruktur jalan di dalamnya. Infrastruktur jalan juga

berperan besar untuk membuka isolasi wilayah-wilayah terbelakang yang masih

ditemui di berbagai daerah. Sementara itu, ketersediaan Infrastruktur Sumber

Daya Air merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan sektor pertanian yang

masih menjadi andalan lapangan usaha sebagian besar masyarakat khususnya

Gorontalo.

Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum juga merupakan salah satu aspek

terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana

perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi secara luas dan

merata serta pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan akan memberikan

jaminan kelayakan hidup masyarakat. Keseluruhan pembangunan Infrastruktur

Pekerjaan Umum tersebut perlu dilaksanakan melalui pendekatan Penataan

Ruang yang berkelanjutan untuk menentukan tingkat kesejahteraan materil dan

non materil masyarakat.

Untuk terwujudnya peran dan dukungan Infrastruktur Pekerjaan Umum tersebut,

memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap

terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat, serta kepentingan

strategis nasional. Dalam mewujudkan tuntutan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Gorontalo dapat memberikan jawaban atas kebutuhan kondisi

infrastruktur yang handal, berkualitas dan terpercaya yang diselenggarakan

melalui penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Dengan demikian,


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 17

diharapkan dapat tercipta kehidupan yang nyaman, dimana masyarakat dapat

memperoleh kesempatan yang luas untuk memiliki akses terhadap infrastruktur.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Gubernur maka rumusan Visi dan Misi Dinas

Pekerjaan Umum adalah:

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, dimana infrastruktur Pekerjaan Umum dan

permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai

perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring

dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang

berkualitas merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan

bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

1) Kondisi dan Fungsi Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air yang dapat

memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan

sumber daya air yang berkelanjutan;

2) Pelayanan jalan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum yang

mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi

jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;

3) Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan

kontinuitas , yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku

mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta

jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;

4) Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan

metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;

5) Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan dan kemudahan;

6) Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua Infrastruktur

PU dan Permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan

“Terwujudnya Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Berkualitas Untuk Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan

Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan”.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 18

jasa konstruksi yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan

pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien;

7) Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan

pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin

luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan

masyarakat yang semakin sejahtera.

1.4.1.2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana

yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas daerah Provinsi

Gorontalo dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang

Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Gorontalo, maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dimaksud

ditetapkan misi Dinas Pekerjaan Umum, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air dalam

menunjang produktivitas sektor ekonomi primer dan Keberlanjutan

pembangunan.

2. Mengembangkan infrastruktur bidang jalan dan jembatan dalam rangka

aksesibilitas dan mobilitas wilayah yang menunjang kegiatan ekonomi

produktif masyarakat.

3. Meningkatkan peran dan fasilitasi dalam penataan permukiman yang sehat

dan ramah lingkungan.

4. Meningkatkan kualitas kinerja program pengembangan infrastruktur bidang

kePU-an serta meningkatkan Kapasitas SDM Dan Tata Kelola Dinas Pekerjaan

Umum Dalam Mendukung Pelaksanaan Tupoksi Yang Sesuai Dengan

Kompetensi.

5. Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan pembinaan masyarakat jasa konstruksi.

7. Mewujudkan tatanan Ruang Wilayah Provinsi yang memiliki keseimbangan

dalam rangka optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam melalui Inovasi dan

pengembangan infrastruktur yang berkualitas


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 19

8. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa yang lebih Akuntabel,

Transparan dan efisien

1.4.1.3 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis serta menjalankan

indicator kinerja dalam RPJMD, ditetapkan 8 (delapan) tujuan Dinas Pekerjaan

Umum. Kedelapan tujuan tersebut, akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas

dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang berkembang.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo yang ditetapkan terdiri dari:

1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air melalui program konservasi,

pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air dalam rangka

menunjang produktivitas sektor ekonomi primer;

2) Peningkatan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dalam

rangka optimalisasi aksesibilitas dan mobilitas manusia, barang dan jasa;

3) Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman masyarakat melalui

pelayanan air bersih dan sanitasi;

4) Mewujudkan penataan Ruang yang aman nyaman produktif dan

berkelanjutan melalui perwujudan sistem sarana dan prasarana memadai

dan teknologi informasi;

5) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program

kegiatan serta koordinasi lintas sektor/ wilayah terkait bidang kePU-an

serta Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur dalam

menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;

6) Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terkait

pengelolaan sampah

7) Melakukan pembinaan masyarakat jasa konstruksi guna mewujudkan

pelaku usaha yang profesional dan berdaya saing;

8) Mewujudkan aturan yang jelas, sistem monitor dan evaluasi yang andal,

sumber daya manusia yang profesional, kepastian hukum pengadaan

barang/jasa pemerintah;


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 20

Sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut di atas ditetapkan 20

sasaran bidang pekerjaan umum. masing-masing sasaran tersebut dikaitkan

dengan tujuan dan selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta peningkatan irigasi sepanjang

68.287 Meter.

2) Mengoptimalisasikan (Pemeliharaaan) Fungsi jaringan yang telah

dibangun seluas 17.131ha .

3) Meningkatnya infrastruktur pengendalian daya rusak air yang terdiri dari

pembangunan pengaman pantai sepanjang 1.935 Meter, bangunan

pengaman tebing dan badan sungai sepanjang 14.667 Meter dan

pemeliharaan infrastruktur pengamanan pantai dan tebing dan badan

sungai yang telah dibangun .

4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan provinsi sepanjang 73 Km dan

pembangunan jembatan lintas jalan provinsi sebanyak 10 buah.

5) Meningkatnya kualitas jalan Strategis provinsi sepanjang 25 Km dan

pembangunan jembatan lintas jalan strategis provinsi sebanyak 15 buah.

6) Terpeliharanya kondisi Jalan Provinsi minimal 60 % kondisi mantap.

7) Terpeliharanya kondisi Jembatan di ruas jalan provinsi sebanyak 51 Buah

8) Meningkatnya Penyediaan air bersih untuk permukiman melalui kegiatan

stimulan APBD maupun APBN dalam rangka pencapaian target MDGs

dengan target capaian 134.266 SR (Jiwa) atau 76 % capaian MDG's)

9) Meningkatnya infrastruktur Sanitasi sebanyak 666 unit yang tersebar pada

6 kawasan dikabupaten/ kota dalam rangka target pencapaian MDGs

(67 %).

10) Meningkatnya infrastruktur pembangunan/ peningkatan infrastruktur

permukiman di kawasan perkotaan/ Perdesaan, Kawasan ber IPM

Rendah dan stimulasi infrastruktur perdesaan, desa potensial dan kawasan

agropolitan sepanjang 93 Km (termasuk pemabangunan Jalan dan

saluran permukiman).

11) Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas Pelayanan umum tersebar di

kawasan kabupaten / kota serta pembangunan sarana dan prasarana

gedung perkantoran Provinsi sebanyak 14 unit kantor.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 21

12) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Gorontalo sebanyak 6 Dokumen dan penyusunan peraturan daerah serta

sosialisasi terhadap aturan RTR –KSP.

13) Pembuatan Data Spasial Berbasis GIS dalam menunjang pemetaan data

pembangunan infrastruktur yang terencana dan tepat sasaran.

14) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang

dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat

pemanfaatan ruang melalui koordinasi /sinkronisasi kegiatan.

15) Tersedianya data dan informasi yang ter-update, terselenggarannya

kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian serta terlaksanannya

kegiatan koordinasi dan kerja sama dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang , lintas SKPD, lintas kabupaten/ kota maupun K/L

dalam penyusunan program.

16) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kualitas sarana

dan prasarana kantor serta terselenggarakan kegiatan bimbingan teknis

bagi aparatur.

17) Tersedianya TPA Regional dengan Sistem Sanitary Landfill yang ramah

lingkungan dan berkelanjutan di wilayah cakupan Kabupeten / Kota.

18) Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk menunjang pekerjaan

infrastruktur 90% tersedia.

19) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait

Usaha jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui

pelatihan teknis jasa konstruksi sebanyak 680 tenaga tukang dan 420

badan usaha.

20) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

serta mengoptimalkan infrastruktur penunjang dibidang Pengadaan

Barang/Jasa.

1.4.2 Kebijakan, Program Dan Kegiatan

Sasaran-sasaran sebagaimana diuraikan di atas merupakan target perencanaan

yang pencapaiannya dilaksanakan melalui program-program pembangunan

dalam kurun waktu lima tahun, baik program pembangunan yang ditangani

secara langsung oleh Dinas maupun program yang dilaksanakan dengan


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 22

Pemerintah Daerah. untuk mencapai tujuan dan sasaran Bidang Pekerjaan Umum

tersebut ditetapkan strategi yang dijabarkan dalam kebijakan, program dan

kegiatan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1.4.2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan elemen pertama dari strategi yang perlu ditetapkan

sebagai dasar atau ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dalam

pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan. penetapan kebijakan

tersebut penting untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan perwujudan

sasaran, tujuan, visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan agenda, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum

pembangunan, maka arah kebijakan umum pembangunan Infrastruktur

Pekerjaan Umum Dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur dengan memperhatikan nilai-nilai kelestarian

lingkungan.

2. Pengelolaan Sampah dengan penerapan Program 3 R (Reduce, Reuse,

Recyle)

3. Pengelolaan keuangan yang efisiensi, transparan dan akuntabel.

4. Manajemen pengelolaan infrastruktur berbasis IT.

5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan

kaidah-kaidah nilai-nilai responsif gender.

Termasuk didalamnya Kebijakan operasional yang merupakan kebijakan yang

ditetapkan untuk mewujudkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan kebijakan operasional ditentukan juga berdasarkan skenario

pembangunan yang dipilih dan dapat mengantisipasi berbagai isu dan

lingkungan strategis yang berkembang. Dalam rangka akuntabilitas kinerja,

kebijakan operasional tersebut dan perwujudannya dalam program dan

kegiatan, perlu diukur pencapaian kinerjanya dengan menetapkan indikator

kinerja dari kebijakan-kebijakan tersebut.

1.4.2.2 Program dan Kegiatan

Untuk memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD

maka ditetapkanlah program dan kegiatan yang terdiri dari :


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 23

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya,

(1) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun,

(2) Koordinasi dan Sinkronisasi Dewan Sumber Daya Air,

(3) Koordinasi dan Memfasilitasi Perluasan Jaringan Irigasi Randangan,

Dumbaya Bulan dan Irigasi Baru Lainnya serta Revitalisasi Danau

Limboto,

(4) Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian – DAK,

(5) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Irigasi

2. Program Pengendalian Banjir,

(1) Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai ,

(2) Pembangunan Pengamanan Badan Sungai dan Tebing,

(3) Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pengawasan Teknis

Pengendalian Daya Rusak Air

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan

(1) Pembangunan Jalan Provinsi,

(2) Pembangunan Jalan Strategis Provinsi,

(3) Pembangunan Jembatan Provinsi,

(4) Pembangunan Jembatan Strategis Provinsi

(5) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Jalan dan Jembatan,

(6) Koordinasi dan Memfasilitasi Pengembangan Jaringan Jalan.

4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan

(1) Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi - DAK,

(2) Pemeliharaan Rutin jalan provinsi,

(3) Pemeliharaan Jembatan Provinsi,

(4) Pemeliharaan/Peningkatan Berkala Jalan Provinsi,

(5) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan

Peningkatan/Rehab Jalan dan Jembatan.

5. Program Bina Marga (Lanjutan) dengan kegiatan

(1) Bina Marga (Lanjutan).

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,

(1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan Jaringan

Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan bagi Masyarakat,


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 24

(2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi bagi Masyarakat.

7. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh,

(1) Pembangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran,

(2) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Permukiman,

(3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan

Umum,

(4) Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pengawasan Infrastruktur Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh.

8. Program Cipta Karya (Lanjutan) dengan kegiatan

(1) Cipta Karya (Lanjutan).

9. Perencanaan Tata Ruang,

(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Gorontalo,

(2) Penyusunan Rancangan Perda dan Sosialisasi Perda RTR KSP,

10. Pemanfaatan Ruang,

(1) Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas

Kabupaten/ Kota .

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang,

(1) Bimtek Pengendalian Pemanfatan Ruang.

12. Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan,

(1) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi,

(2) Peningkatan Kinerja Penyusunan Program,

(3) Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan,

(4) Pelayanan Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen (UPTD ULP)

13. Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur,

(1) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran,

(2) Peningkatan Sarana dan prasarana Perkantoran

(3) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran TPA Talumelito,

(4) Peningkatan Sarana dan prasarana TPA Talumelito,

(5) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Laboratorium,

(6) Peningkatan Sarana dan prasarana UPTD Laboratorium,

(7) Bimbingan teknis serta peningkatan koordinasi dan kompetensi SDM

Aparatur.

14. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 25

(1) Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengelolaan Persampahan.

15. Program Pembinaan Jasa Konstruksi,

(1) Pemberdayaan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi.

1.4.2 Potensi dan Inovasi


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]

D I N A S P E K E R J A A N U M U M D A N P E N A T A A N

R U A N G P R O V I N S I G O R O N T A L O

II - 1

B A B II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, perencanaan

strategis yang disusun oleh SKPD selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan

kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Turunan dari rencana strategis dan rencana kinerja

adalah penetapan kinerja yang merefleksikan kinerja yang sesuai dengan

perencanaan anggaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerjanya berdasarkan sasaran/kegiatan, kebijakan dan program yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi

pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Hasil dari proses ini berupa

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seperti dijelaskan di bawah ini.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



II - 2

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

10 KM

100 KM

Persentase Jembatan Dalam Kondisi

Baik pada Jalan Provinsi dan Jalan

Strategis

1 Bh

300 Meter

55 Unit

11,50 KM

1 Kawasan

Meningkatnya infrastruktur

kawasan permukiman

Meningkatnya


permukiman dalam

rangka pencapaian target MDGs

15,4 KM


Strategis dalam Kondisi Baik

5 KM

Persentase Jumlah Kawasan

Permukiman yang Mempunyai Sanitasi

dan Air Bersih

3.250 Jiwa


Baik

2 Unit

Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan

Jembatan yang Sesuai Standart

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara

eksplisit dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tetapi melalui Inpres Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia

menginstruksikan tentang penyusunan penetapan kinerja kepada menteri, jaksa

agung, panglima TNI, Kepala Polri, Kepala LPND, Gubernur, Bupati, Dan Walikota,

sebagaimana tercantum pada butir ketiga Inpres tersebut, yaitu sebagai berikut :


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



II - 3

"Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang,

yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan

sumber daya tertentu, melalui

penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan

keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat."

Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja

yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan

amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat

penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi

pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya.

2.3 INDIKATOR KINERJA

Indikator yang disepakati pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang adalah indikator keluaran (output) untuk kegiatan serta indikator hasil

(outcome) untuk sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja kegiatan

adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Proses penetapan indikator

kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan

konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan

kegiatan dan program dimasing-masing bidang. Adapun yang dimaksud

dengan indikator kinerja sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. setiap indikator kinerja

sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-

masing. sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Renstra.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



II - 4

2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, IKU adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi

Pemerintah wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran

strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang. IKU pada tingkat

SKPD adalah sekurang-kurangnya adalah indikator output sesuai dengan

kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal dalam

SKPD, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya

ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan Indikator kinerja

Utama (IKU) Selanjutnya rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1.1 Bidang Sumber Daya Air

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya

infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut:

1) Persentase jaringan irigasi pertanian;

2) Persentase pengaman sungai yang sesuai standart;

3) Persentase tanggul pengaman pantai yang sesuai standart.

2.3.1.2 Bidang Bina Marga

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung Sasaran Strategis Terwujudnya

infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai standart adalah sebagai berikut:


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



II - 5

1) Persentase jalan provinsi dan jalan strategis dalam kondisi baik;

2) Persentase jembatan dalam kondisi baik pada jalan provinsi dan jalan

strategis;

2.3.1.3 Bidang Cipta Karya


Penyediaan air bersih untuk permukiman dalam rangka pencapaian target

MDGs adalah sebagai berikut:

1) Persentase jumlah kawasan permukiman yang mempunyai sanitasi dan

air bersih;


infrastruktur kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

1) Persentase infrastruktur dalam kondisi baik;

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD

untuk di capai dalam tahun tertentu.

Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah

merencanakan kinerja dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pekerjaan

Umum 2012-2017 yang telah direvisi dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016

yang telah direvisi. Target-target yang terdapat dalam Dokumen

Penetapan Kinerja (PK) yang harus dicapai pada tahun 2016 berasal dari

Dokumen Anggaran DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016. Dokumen

Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016

seperti dijabarkan sebagai berikut:


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



II - 6


10.196 Ha

Persentase Tanggul Pengaman Pantai

yang Sesuai Standart

150 Meter

10 KM

100 KM

Persentase Jembatan Dalam Kondisi

Baik pada Jalan Provinsi dan Jalan

Strategis

1 Bh

300 Meter

55 Unit

11,50 KM

1 Kawasan

Meningkatnya Infrastruktur Sumber

Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi Pertanian 11.792 Meter

Persentase Pengaman Sungai yang

Sesuai Standart

1.367 Meter




Strategis dalam Kondisi Baik

5 KM

15,4 KM

Meningkatnya


permukiman dalam

rangka pencapaian target MDGs

Persentase Jumlah Kawasan

Permukiman yang Mempunyai Sanitasi

dan Air Bersih

3.250 Jiwa

Meningkatnya infrastruktur

kawasan permukiman


Baik

2 Unit

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



II - 7

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Rp.

Rp.

7.444.235.500

6.239.592.547

2. Program Pengendalian Banjir

3. Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi (DAK)

Rp.

16.464.670.000

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

5. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Rp.

Rp.

55.722.316.953

40.581.750.000

6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan (DAK)

Rp. 5.524.950.000

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Rp.

Rp.

8.837.080.000

31.941.505.000

TOTAL Rp. 172.756.100.000


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 1

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan

dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta

mengetahui dengan tepat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka setiap SKPD

wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Secara umum, LKIP

merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana

strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun oleh suatu Instansi

Pemerintah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.1. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban untuk mencapai target-

target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk

mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian

rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka

diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah

ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dari Penetapan Kinerja

yang telah diperjanjikan pada tahun 2016. Capaian Kinerja yang diuraikan

hanyalah merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Prov. Gorontalo.

3.1.1. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja IKU Dinas Pekerjaan Umum.

Pada tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum menetapkan 8 Program Pembangunan

Bidang PU seperti tercantum dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Program

tersebut meliputi:

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

2. Program Pengendalian Banjir


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 2

3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi (DAK)

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK)

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Ketercapaian kinerja program-program tersebut di atas dapat dilihat dari

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian beberapa Indikator Kinerja

berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapainya. Ketercapaian IK program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat di lihat dalam tabel

Pengukuran Kinerja berikut ini :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2016

Jumlah Sat %

Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air

Persentase jaringan irigasi pertanian 11.792 Meter 12,010 Meter 101.85

10.196 Ha 17,131 Ha 168.017

Persentase pengaman sungai yang sesuai

standart1.367 Meter 426.60 Meter 31.207

Persentase tanggul pengaman pantai yang

sesuai standart150 Meter 405 Meter 270


Jembatan yang Sesuai StandartPersentase jalan Provinsi dan jalan strategis

dalam kondisi baik5 KM 18.519 KM 370.38

10 KM 16.535 KM 165.35

15,4 KM 3.29 KM 21.364

100 KM 155.290 KM 155.000

Persentase jalan dalam kondisi baik pada jalan

Provinsi dan jalan strategis 1 Bh 1 Bh 100

300 Meter 382.720 Meter 127.573

55 Unit 55 Unit 100.000

Meningkatnya infrastruktur kawasan

permukiman Persentase infrastruktur dalam kondisi baik 2 Unit - - -

11,50 KM 11.114 KM 96.643

1 Kawasan (50 bh) 1 (50) Kws (Bh) 100

Jiwa


Meningkatnya

penyediaan air bersih untuk

permukiman dalam

rangka pencapaian target MDGs dan

pemenuhan sanitasi layak

Persentase jumlah kawasan permukiman yang

mempunyai sanitasi dan air bersih3.250 Jiwa

REALISASI

3,250 100.000


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 3

Selanjutnya setelah ini dijelaskan mengenai evaluasi dan analisis masing-masing

indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang

terkait dengan masing- masing Bidang/ program yang didukungnya.

3.1.1.1 Capaian IKU Mendukung Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air

Jaringan Irigasi, adalah salah satu infrastruktur yang merupakan bagian utama

dalam kegiatan pada Subdin Sumber Daya Air, dimana kegiatan ini menjadi

salah satu kegiatan yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), Prioritas Pembangunan yang bertujuan untuk

Ketahanan Pangan. Dengan infrastruktur jaringan irigasi yang handal, akan

dapat mendukung kegiatan dalam bidang pertanian yaitu mensuplai

kebutuhan air bagi para petani, sehingga hasil panen akan meningkat.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Presentase Jaringan Irigasi

Pertanian”

Pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan

Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) pada 7 Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi

Bongo, Bulia, Huludupitango, Pilohayanga, Tabulo Latula, Taluduyunu,

Tolinggula. Dari 11.792 Meter yang ditargetkan, realisasi mencapai 12.010

Meter atau 101,85%. Hal ini sesuai dengan proporsional DAK bidang Irigasi

yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2015 dari 3.570 Meter yang

ditargetkan realisasi mencapai 11.791,50 Meter atau 330,29%, jumlah

penanganan termasuk Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Kota.

Telah dilaksanakan juga kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang

Telah Dibangun, khususnya biaya operasi pemeliharaan dari 7 daerah

irigasi yang ditangani provinsi dan 22 daerah irigasi kewenangan

kabupaten kota. Dari 17.131 Ha yang ditargetkan, realisasi mencapai 100%

sesuai target yang telah ditetapkan. Operasi dan pemeliharaan yang

dilakukan dalam rangka menjaga infrastruktur jaringan irigasi agar tetap

terpelihara dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Permasalahan umum yang terjadi dalam pelaksanaan IKU dimaksud

adalah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan akibat musim

tanam dari masing-masing daerah irigasi belum seragam ataupun

terlambat/ tidak sinkron dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 4

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), “Presentase Pengaman Sungai Yang

Sesuai Standart”

Pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan perkuatan tebing sungai

Makarti Jaya, penanggulangan banjir sungai Huabanga, penanggulangan

banjir sungai Poso, termasuk Pemeliharaan bangunan infrastruktur

pengendali banjir (tersebar) dan Normalisasi sungai Biauw. Dari 1.367 meter

yang ditargetkan realisasi mencapai 426,6 Meter atau 31.207%. Target tidak

tercapai disebabkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut diatas turun

67% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2015

dari 1.650 Meter yang ditargetkan realisasi mencapai 1.366 meter atau

82,79%.

c. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), “Prosentase Tanggul Pengaman

Pantai yang sesuai dengan standart”

Telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

yang terdiri dari Pembangunan pengaman pantai Bolihutuo,

Pembangunan pengaman pantai Wina, Pembangunan pengaman pantai

Buloila, Pembangunan pengaman pantai Bulontio serta Pemeliharaan

bangunan pengaman abrasi pantai (tersebar) dan Pembangunan tanggul

pemecah ombak Desa Bumbulan, Desa Pentadu, Kel. Pentadu, Kel.

Paguat. Dari 150 Meter yang ditargetkan realisasi mencapai 405 Meter atau

270% diatas target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun

anggaran sebelumnya dari 100 Meter yang ditargetkan realisasi mencapai

98 Meter atau 167%.

3.1.1.2 Capaian IKU Mendukung Sasaran Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan


Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam

kondisi baik dan sedang, dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap

jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Konsep Kemantapan Jalan adalah pelayanan (performance) dimana

pengguna jalan bisa merasakan nyaman, aman dan dapat memanfaatkan

kecepatan secara optimum sehingga jalan dapat berfungsi secara fungsional


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 5

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), “Prosentase Jalan Provinsi dan Jalan

Strategis dalam kondisi baik”

Indikator ini mencakup kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi, yaitu

Pembangunan Jalan Tangkobu-Pentadu, Pembangunan ruas jalan Tenilo-

Pilolodaa-Iluta (land clearing), Pembangunan ruas jalan Duhiyadaa-

Imbodu. Dari target 10 Km realisasi mencapai 18,519 Km atau 370,38 %.

Dibanding dengan tahun sebelumnya dari 11 Km Km yang ditargetkan,

realisasi 13,81Km atau 125,55%.

Untuk indikator ini juga telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan

Strategis meliputi Pembangunan Ruas Jalan Boidu -Longalo-Dulamayo

tuntas, Pembangunan ruas jalan Labanu-Tolongio dan Peningkatan Jalan

Botupingge. Dari target 10 Km yang ditetapkan realisasi 16,535 Km atau

165,35 % diatas target yang harus dicapai. Dibanding tahun sebelumnya,

telah dilaksanakan pula indikator dimaksud sepanjang 10,12 Km atau

144,57%.

Pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan

Berkala Jalan Provinsi (DAK), yaitu Rehab. Berkala Jalan Tangkobu-Pentadu,

Rehab. Berkala Ruas Jalan Kabila-Tapa, Rehab. Berkala Ruas Jalan

Molombulahe – Bubaa dan Peningkatan Jalan Gorontalo-Suwawa-Tulabolo

Dari target 15,4 Km realisasi mencapai 3,29 Km atau 21,364 % dibawah

target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran DAK

jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Dibanding tahun

anggaran sebelumnya target 11,5 Km realisasi mencapai 22,99 Km.

Untuk indikator ini, telah dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan

provinsi yaitu pada Ruas Jalan Sapta Marga (Kantor Gubernur), Jalan

Boidu-Longalo-Dulamayo, Jalan Dehuwalolo-Hunggaluwa, Jalan Labanu-

Tolongio. Ditargetkan 100 Km realisasi capaian 155,290 Km atau 155 %.

Dibanding Tahun lalu dari 100 Km yang ditargetkan Realisasi mencapai

194,07 Km atau 194,07%


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 6

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), “Prosentase Jembatan Dalam

Kondisi Baik pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis”

Untuk indikator ini, telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan

Masuru yang berada pada ruas jalan strategis Provinsi. Dari target 1 buah

jembatan realisasi mencapai 1 buah atau 100%,.

Dibanding dengan tahun sebelumnya tidak ada pencapaian realisasi

karena keterbatasan pagu anggaran.

Untuk indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jembatan

Provinsi terdiri dari Pemeliharaan Rutin Jembatan Tersebar (Ruas Tangkobu-

Pentadu, Toto Utara, Kabila Tapa, Duhiadaa-Imbodu, Motolohu-Marisa IV)

dari target 300 Meter realisasi 382,72 Meter atau 127,57% diatas target yang

ditetapkan. Sedangkan untuk tahun sebelumnya target 300 Meter realisasi

477,85 Meter (159,28%).

Keberhasilan dua IKU ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi

masyarakat sekitar khususnya pada ruas jalan provinsi maupun ruas strategis

provinsi akibat terbukanya akses transportasi ke pusat-pusat

kegiatan/perekonomian.

3.1.1.3 Capaian IKU Mendukung Sasaran Meningkatnya Penyediaan Air Bersih

Untuk Permukiman dalam Rangka Pencapaian Target MDGs dan

Pemenuhan Sanitasi Layak

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), “Prosentase Jumlah Kawasan

Permukiman yang mempunyai Sanitasi dan Air Bersih”

Pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Air

Bersih di Desa Puncak Kec Pulubala Kab Gorontalo, Optimalisasi SPAM IKK

Paguyaman dan Optimalisasi SPAM IKK Kec. Angggrek. Dari target 3250

jiwa realisasi yang dicapai 3.250 jiwa atau 100%. Dibandingkan dengan

tahun sebelumnya target 2705 Jiwa, realisasi 2648 Jiwa (97,89%).

Untuk indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Prasarana dan

Sarana Sanitasi bagi Masyarakat, yaitu Pembangunan MCK di Kota

Gorontalo, MCK di Kabupaten Gorontalo , MCK di Kabupaten Bone


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 7

Bolango , MCK di Kabupaten Boalemo , MCK di Kabupaten Pohuwato dan

MCK di Kabupaten Gorontalo Utara. Dari target 55 unit MCK realisasi 55 unit

atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun

2015 dari 28 Unit yang ditargetkan realisasi mencapai 28 Unit MCK (100%).

3.1.1.4 Capaian IKU Mendukung Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kawasan

Permukiman

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), “Prosentase Infrastruktur Dalam

Kondisi Baik”

Untuk indikator ini realisasi tidak tercapai karena lokasi pembangunan

Kantor belum tersedia/ belum dibebaskan sehingga anggaran dialokasikan

ke Pembangunan Aula Rudis Gubernur dan Pembangunan Tempat Parkir

Kendaraan Kantor DPRD Provinsi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya

dari target 3 unit realisasi 3 Unit atau capaian 100%.

Pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur Permukiman yaitu:

Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Kaputi Indah, Pekerjaan

Jalan Kompleks Perum Awara Karya Kota Tengah, Pekerjaan Paving Blok

Lorong Samping SDN 82 Kota Gorontalo, Pembangunan Jalan Paving

Komplek Perumahan Graha Wiyani Lestari Kel. Dulalowo, Pekerjaan Jalan

Usaha Tani Dusun Masoroe Desa Lamahu, Pekerjaan Jalan Usaha Tani

Dusun Motobuloo Desa Sidomukti, Pembangunna Jalan Akses Pertanian Kel.

Tenilo, Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Diloato Bongo Tua,

Pembangunan Jalan Permukiman Kawasan Pantai Wisata Bolihutio,

Pengaspalan Jalan Masuk Perkantoran Blok Plan, Peningkatan Jalan Akses

Pertanian Desa Masiaga, dan Pembangunan Jalan Kompleks Polda

Gorontalo. Dari target 11,50 Km yang ditetapkan realisasi mencapai 11,114

Km atau 96,643%. Target belum bias tercapai disebabkan oleh beberapa

paket pekerjaan khususnya jalan permukiman mengalami perubahan

terkait lebarnya. Dibanding dengan tahun sebelumnya dari 7 Km yang

ditargetkan, realisasi 6,50 Km (92,84%).


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 8

Pada indikator ini telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Penunjang Fasilitas Layanan Umum yakni Pembangunan RTH

Telaga Tahap I, Lanjutan Pembuatan Patung dan Landscape Taman

Bandara Jalaludin Provinsi Gorontalo, Perencanaan Asrama Wonocatur,

dan Perencanaan Studio Radio Swara RH dan Pekerjaan Drainase yang

tersebar di 6 Kab/Kota. Dari target pembangunan 1 kawasan (50 bh) yang

ditetapkan realisasi 1 kawasan (50 bh) atau 100%. Dibanding tahun

sebelumnya dari target 5 Kawasan realisasi 100 %.

3.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun Berjalan (2012-

2016) Dibandingkan dengan Target Renstra 2012-2017

Tabel 3.2 Realisasi Capaian INDIKATOR KINERJA (2012-2016)

Dibandingkan Dengan Target Renstra 2012-2017

TARGET REALISASI (%)TARGET

S/D 2017

(%)

TARGET

S/D 2016

(%)

REALISASI

S/D 2016

Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian Meter 55.287,00 54.993,59 99,47% 68.287,00 80,96% 80,53%

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Hektar

(Ha) 17.131,00 17.131,00 100,00% 17.131,00 100,00% 100,00%

Persentase Pengaman Sungai yang Sesuai

Standart

Pembangunan Pengaman Sungai Untuk

Penanggungan Banjir, Konservasi dan

Pendayagunaan Sumber Daya Air

Meter 10.697,00 11.123,60 103,99% 14.667,00 72,93% 75,84%

Persentase Tanggul Pengaman Pantai yang

Sesuai Standart

Pembangunan Sarana Prasarana Umum

Pengaman Pantai Wilayah Permukiman

Nelayan

Meter 1.555,00 1.058,00 68,04% 1.935,00 80,36% 54,68%


Strategis Dalam Kondisi Baik

Panjang Jalan Provinsi yang


KM 63,00 67,53 107,19% 327,56 19,23% 20,62%

Panjang Jalan Strategis Provinsi yang

terbangun/ditingkatatkan

KM 20,00 39,47 197,35% 27,50 72,73% 143,53%


secara berkala

KM 60,10 65,24 108,55% 60,10 100,00% 108,55%


secara Rutin

KM 864,12 759,77 87,92% 259,04 333,59% 293,30%

Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

pada Jalan Provinsi dan Jalan Strategis

Jumlah Jembatan Provinsi yang terbangun/

ditingkatatkan

Buah 8,00 3,00 37,50% 61,00 13,11% 4,92%

Jumlah Jembatan pada Ruas Jalan

Strategis Provinsi yang


Buah 13,00 9,00 69,23% 14,00 92,86% 64,29%

Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara Meter 1.206,00 1.498,35 124,24% 454,00 265,64% 330,03%

Jumlah Jiwa yang terlayani air bersih 108.090,00 21.428,00 19,82% 134.266,00 80,50% 15,96%

Jumlah MCK yang dibangun Unit 546,00 348,00 63,74% 666,00 81,98% 52,25%


Baik

Jumlah Gedung serta sarana dan

prasarana Gedung perkantoran yang

dibangun

Unit 14,00 7,00 50,00% 14,00 100,00% 50,00%

Panjang infrastruktur permukiman yang

dibangun

KM 77,00 103,71 134,69% 93,00 82,80% 111,52%

Jumlah infrastruktur layanan umum yang

dibangun

Kawasan 5,00 19,00 380,00% 6,00 83,33% 316,67%

S K P D

(70 % Pencapaian MDG's) (76 % Pencapaian MDG's)


Kawasan Permukiman


Sumber Daya Air

Persentase Jaringan Irigasi Pertanian

Terwujudnya Infrastruktur

Jalan dan Jembatan yang

Sesuai Standart

Meningkatnya


permukiman dalam

rangka pencapaian target

MDGs

Persentase Jumlah Kawasan Permukiman

yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih

Jiwa

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SATUAN

CAPAIAN 2012-2016 CAPAIAN RENSTRA


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 9

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU sampai dengan tahun berjalan

(2012-2016) dibandingkan dengan target renstra 2012-2017 adalah sebagai

berikut:

a. 5 dari 7 indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

telah mencapai target RPJMD, bahkan beberapa melampaui target;

b. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penajaman sasaran 2017

untuk mengejar target yang masih jauh dari jangkauan.

3.1.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Target RPJMD

2012- 2016.

Berikut ini dijelaskan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dibandingkan dengan target RPJMD

2012-2017 yang harus dicapai. Selanjutnya dijelaskan pula masing masing arah

kebijakan yang diambil dalam mendukung tiap-tiap Prioritas Pembangunan,

permasalahan yang terjadi, dan tindak lanjut yang diperlukan.

Serta dijelaskan pula arah kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dalam

mendukung 4 program unggulan provinsi Gorontalo yakni Kesehatan Gratis,

Pendidikan gratis, Infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, dari keempat program

unggulan provinsi Gorontalo yang paling mengena adalah terkait infrastruktur.

Prioritas Unggulan Provinsi Gorontalo Ke-3 : Peningkatan Infrastruktur

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012-2017

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat strategis bagi

peningkatan daya saing dan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMD 2012-2017, prioritas pembangunan

infrastruktur terdiri dari 7 substansi inti program aksi Antara lain: (1)Tanah dan

tataruang; (2) Jalan; (3) Perhubungan; (4) Perumahan rakyat; (5) Pengendalian

banjir; (6) Telekomunikasi; dan (7) Transportasi. Dalam rangka untuk mendukung

upaya pencapaian sasaran prioritas provinsi tersebut maka arah kebijakan

pembangunan infrastruktur akan difokuskan untuk: (1) Mewujudkan percepatan

penyelesaian peraturan perundangan bidang penataan ruang sebagai

pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur; (2) Meningkatkan pelayanan

infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (3) Mendukung

peningkatan daya saing sektor riil; (4) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah-


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 10

Swasta(KPS).

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antara

lain dilakukan melalui: (1) Mewujudkan percepatan penyelesaian Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Rencana Terpadu dari Program Investasi Jangka Menengah

sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur, (2) meningkatkan

keterhubungan (konektivitas) antarkawasan untuk mendukung kelancaran

distribusi barang/jasa serta mobilitas penumpang melalui preservasi dan

peningkatan kapasitas prasarana jalan.

Disamping itu, daya saing suatu daerah juga sangat dipengaruhi frekuensi

kejadian bencana banjir karena dapat melumpuhkan jalur-jalur distribusi,

menghambat aktivitas masyarakat, mengganggu kegiatan perekonomian serta

menyebabkan potensi kerugian materi dan jiwa. Kebijakan yang ditempuh dalam

mengurangi dampak banjir antara lain memprioritaskan an pembangunan

beberapa prasarana pengendalian banjir melalui pembangunan

sarana/prasarana pengendali banjir, penanganan secara terpadu.

3.1.3.1 Pencapaian Sasaran Pembangunan Sampai Dengan Tahun 2016

Bidang Sumber Daya Air

Arah kebijakan untuk peningkatan produksi pangan, didukung dengan kebijakan

penyediaan infrastruktur pertanian, terutama dengan penyediaan sumber air

irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi serta rehabilitasi dan

optimalisasi layanan irigasi. Disamping itu dalam rangka penyelesaian

pembangunan prasarana pengendalian banjir, sasaran yang ingin dicapai

adalah:

Pertama, terpenuhi peningkatan/ rehabilitasi jaringan irigasi yang merupakan

kewenangan Dinas Pekerjaan umum yakni seluas 10.196 Ha di 7 Daerah Irigasi

melalui dana alokasi khusus (DAK) dan Pemeliharaan termasuk diluar kewenangan

Provinsi 22 Daerah Irigasi yaitu :

1) Rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi pada 7 Daerah Irigasi sampai

dengan tahun 2016 mencapai 55.287 meter

2) Optimalisasi fungsi jaringan dengan luas cakupan 17.131 ha dan melakukan

pemeliharan jaringan irigasi yang telah dibangun melalui perbaikan rumah


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 11

jaga pada masing Daerah Pemantauan (DP) maupun pemeliharaan rutin

saluran irigasi terhadap endapan/sedimen dan kerusakan ringan pada saluran.

Kedua terbangunnya pengaman tebing dan badan sungai dari bahaya banjir

dan terlindunginya kawasan pantai dari abrasi pantai serta dicapai melalui:

1) Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir pada tebing dan badan

sungai sampai dengan tahun 2016 sepanjang 11.123,6 meter;

2) Sarana/prasarana pengendali abrasi pantai sampai dengan tahun 2016

sepanjang 1.058 meter dari target sampai akhir 2017 sepanjang 1.915 meter.

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran RPJMD dan Renstra Bidang Sumber Daya Air

Bidang Bina Marga

Untuk Bidang Bina Marga, sasaran terjaganya kualitas jalan dan jembatan

sepanjang 327,56 Km diakhir tahun Renstra dari 432,51 Km ruas jalan provinsi.

Pencapaian RPJMD dan Renstra untuk bidang Bina Marga sampai dengan tahun

2016 dicapai melalui :

1. Pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi sepanjang 67,53 Km;

2. Pembangunan dan peningkatan jalan strategis Provinsi sepanjang 39,47 Km;

3. Pemeliharaan berkala pada ruas jalan Provinsi sepanjang 65,24 Km;

4. Pemeliharaan rutin jalan Provinsi sepanjang 759,77 Km;

5. Pembangunan jembatan pada ruas jalan provinsi sebanyak 3 Bh;

6. Pembangunan jembatan pada ruas jalan strategis sebanyak 9 Bh;

7. Pemeliharaan jembatan pada ruas jalan Provinsi sepanjang 1.498,35 M.

SUMBER DAYA AIR

- Rehabilitasi / Peningkatan jaringan Irigasi

Pertanian (DAK) 68.287,00 M 10.287,00 M 7.975,34 M 10.500,00 M 13.305,75 M 11.000,00 M 9.911,00 M 11.500,00 M 11.791,50 M 12.000,00 M 12.010,00 M 55.287,00 M 54.993,59 M (293,41) M (13.293,41) M

-Optimalisasi Fungsi Jaringan Yang telah

Dibangun 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha 17.131,00 Ha

-Pembangunan Pengamanan badan

sungai dan tebing 14.667,00 M 4.877,00 M 6.690,00 M 850,00 M 2.001,29 M 1.120,00 M 838,29 M 1.650,00 M 1.366,00 M 2.200,00 M 426,60 M 10.697,00 M 11.123,60 M 426,60 M (3.543,40) M

-Pembangunan Prasarana Pengaman

Pantai 1.935,00 M 465,00 M 296,00 M 150,00 M 92,00 M 300,00 M 98,00 M 300,00 M 167,00 M 340,00 M 405,00 M 1.555,00 M 1.058,00 M (497,00) M (877,00) M

TAHUN 2016

Target Realisasi

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya.

Program Pengendali Banjir

Total Target Total Realisasi Sisa target Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

PROGRAM DAN KEGIATAN

Kondisi Kinerja Pada

akhir Periode Renstra

SKPD (2017)

Target Kinerja Program dan Capaian Kinerja

TOTAL CAPAIAN SAMPAI DENGAN SAAT INI (2016)

Sisa Target s/d 2017

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 12

Tabel 3.4 Pencapaian RPJMD dan Renstra Bidang Bina Marga

Bidang Cipta Karya

Sasaran Meningkatnya Penyediaan air bersih untuk permukiman dalam rangka

pencapaian target MDGs sebanyak 108.090 jiwa di tahun 2016. Realisasi sebanyak

3.250 jiwa untuk air bersih dan 55 unit MCK di tahun 2016 yang tersebar di Provinsi

Gorontalo. Untuk rinciannya seperti berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian RPJMD dan Renstra Bidang Cipta Karya

BINA MARGA

- Pembangunan Jalan Provinsi 327,56 Km - Km - Km 10,00 Km 7,34 Km 33,00 Km 27,86 Km 10,00 Km 13,81 Km 10,00 Km 18,52 Km 63,00 Km 67,53 Km 4,53 Km (260,03) Km

- Pembangunan Jalan Strategis Provinsi 27,50 Km - Km 21,38 Km 5,00 Km 7,12 Km 5,00 Km 5,70 Km 5,00 Km 10,12 Km 5,00 Km 16,54 Km 20,00 Km 39,47 Km 19,47 Km 11,97 Km

- Pembangunan Jembatan Provinsi 61,00 Bh 1,00 Bh 1,00 Bh 1,00 Bh (25

Meter) 1,00 Bh 2,00

Bh (115

Meter) 1,00 Bh 2,00 Bh - Bh 2,00 Bh - Bh 8,00 Bh 3,00 Bh (5,00) Bh (58,00) Bh

- Pembangunan jembatan Strategis Provinsi 14,00 Bh 4,00 Bh 4,00 Bh 3,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh 2,00 Bh - Bh 2,00 Bh 1,00 Bh 11,00 Bh 9,00 Bh (2,00) Bh (5,00) Bh

-Pemeliharaan / Peningkatan berkala jalan

provinsi (DAK) 60,10 Km 14,70 Km 17,97 Km 15,40 Km 12,85 Km 10,00 Km 8,14 Km 10,00 Km 22,99 Km 10,00 Km 3,29 Km 60,10 Km 65,24 Km (303,41) Km (25.303,41) Km

-Pemeliharaan / Peningkatan berkala jalan

provinsi (DAU)

- Pemeliharaan Rutin jalan provinsi 259,04 Km 52,00 Km 59,00 Km 95,00 Km 142,00 Km 229,04 Km 209,41 Km 239,04 Km 194,07 Km 249,04 Km 155,29 Km 864,12 Km 759,77 Km (104,35) Km 500,73 Km

- Pemeliharaan Jembatan provinsi 454,00 M - M - M 90,00 M 189,50 M 331,00 M 531,00 M 372,00 M 477,85 M 413,00 M 382,72 M 1.206,00 M 1.498,35 M 292,35 M 1.044,35 M


TAHUN 2016

Target Realisasi

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Program Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan

dan jembatan

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi



TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 Tahun 2015

Total Target Total Realisasi Sisa target




SKPD (2017)

CIPTA KARYA

-

Penyediaan sarana dan prasarana air

minum dengan jaringan perpipaan dan

bukan jaringan perpipaan bagi

masyarakat

134.266,00 Jiwa 16.545,00 Jiwa 5.265,00 Jiwa 16.545,00 Jiwa 1.895,00 Jiwa 25.000,00 Jiwa 8.370,00 Jiwa 25.000,00 Jiwa 2.648,00 Jiwa 25.000,00 Jiwa 3.250,00 Jiwa 108.090,00 Jiwa 21.428,00 Jiwa (86.662,00) Jiwa (112.838,00) Jiwa

-Penyediaan Prasarana dan sarana

Sanitasi bagi masyarakat 666,00 Unit 143,00 Unit 149,00 Unit 43,00 Unit 52,00 Unit 120,00 Unit 64,00 Unit 120,00 Unit 28,00 Unit 120,00 Unit 55,00 Unit 546,00 Unit 348,00 Unit (198,00) Unit (318,00) Unit

-Penyediaan Prasarana dan Sarana sistem

pengelolaan air limbah 12,00 Kws - Kws - Kws - Kws - Kws 3,00 Kws - Kws 3,00 Kws - Kws 3,00 Kws - Kws 9,00 Kws - Kws (9,00) Kws (12,00) Kws

-Pembangunan Prasarana dan Sarana

Gedung Perkantoran 14,00

Unit

Banguna

n

Perkantor

- Unit - Unit 4,00 Unit 4,00 Unit 4,00 Unit 3,00 Unit 4,00 Unit - Unit 2,00 Unit - Unit 14,00 Unit 7,00 Unit (7,00) Unit (7,00) Unit

-Pembangunan / peningkatan

Infrastruktur Permukiman 93,00 Km 6,00 Km 22,55 Km 20,00 Km 43,91 Km 17,00 Km 19,64 Km 17,00 Km 6,50 Km 17,00 Km 11,11 Km 77,00 Km 103,71 Km 26,71 Km 10,71 Km

-Pembangunan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Layanan Umum 6,00 Kws 1,00 Kws - Kws 1,00 Kws 8,00 Kws 1,00 Kws 5,00 kws 1,00 Kws 5,00 Kws 1,00 Kws 1,00 Kws 5,00 Kws 19,00 Kws 14,00 Kws 13,00 Kws


(70 % Pencapaian MDG's) -

Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan cepat tumbuh

76 % Pencapaian

MDG's 46 % Pencapaian MDG's 52 % Pencapaian MDG's (58 % Pencapaian MDG's) (64 % Pencapaian MDG's) 76 % Pencapaian MDG's

Target Realisasi Total Target Total Realisasi Sisa target

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Target RealisasiTarget Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 Tahun 2015 TAHUN 2016




SKPD (2017)




[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 13

3.1.3.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dibidang infrastruktur diantaranya adalah: masih adanya

ketimpangan pembangunan antara lintas sektor di wilayah Provinsi Gorontalo

serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; makin maraknya

pemekaran daerah yang seringkali menyebabkan penurunan kualitas pelayanan

infrastruktur di daerah tersebut; dan juga keterbatasan kapasitas pelayanan

infrastruktur yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Secara lebih khusus, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang

Pekerjaan Umum dan permukiman, ada beberapa tantangan yang dihadapi

diantaranya:


1) Laju alih fungsi lahan pertanian beririgasi

2) Pengelolaan resiko guna memperkecil kerugian yang diakibatkan oleh

daya rusak air seperti banjir, abrasi pantai dan pengaruh menurunnya

kapasitas sumber air akibat sedimentasi.

3) Dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan

kenaikan muka air laut

4) Kualitas SDM dalam pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi informasi

5) Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai.

6) Keterbatasan dana pengendalian banjir & abrasi pantai.

7) Pengembangan beberapa mega proyek seperti: waduk Dumbaya Bulan,

Revitalisasi Danau Limboto, Kanal Banjir Tamalate-Bone, dan Bendung

Randangan.

8) Kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada

rusaknya Daerah Aliran Sungai dan berbagai infrastruktur yang dibangun.

9) Rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan illegal loging, illegal

minning dan aktivitas perladangan berpindah.

10) Pemanfaatan sumber air yang tidak ramah lingkungan serta tidak

memperhatikan aspek berkelanjutan.

11) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara stakeholder terkait dalam

pengelolaan sumber daya air di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 14

Bidang Bina Marga

1) Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang berbasiskan pada tata ruang

dan sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan

berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil, pusat kegiatan ekonomi

kreatif dalam rangka pencapaian MDGs.

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat

jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.

3) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta

operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki

terhadap prasarana jalan yang ada.

4) Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai

pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah diantara berbagai

gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan

pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas

kawasan produksi dan industri serta outlet lainnya.

5) Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan

secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi

daerah dan situasi kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih

memerlukan perkuatan terutama dalam menyiapkan produk-produk

pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan jalan.

6) Mengupayakan penyelesaian masalah pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan dan/atau pelebaran jalan melalui koordinasi dengan

pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

7) Belum adanya alternatif jalan lainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan

kepadatan pengguna jalan yang menunjang aktivitas sosial, ekonomi dan

budaya pada lintas kabupaten/ kota.

8) Belum terealisasinya rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan

ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi

masyarakat daerah terpencil dan pesisir.

9) Inkonsistensi pembangunan jalan & jembatan antara pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota.

10) Kurangnya peralatan pendukung operasional untuk tanggap darurat dan

pemeliharaan jalan.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 15

11) Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan disebabkan

karena banyaknya jalan rusak terutama pada jalur-jalur ekonomi Produktif.

12) Perlu adanya peningkatan kapasitas berupa pelebaran jalan provinsi.

13) Ruas jalan yang masih terbentur dengan kawasan hutan lindung seperti Ruas

jalan Aladi-Tulabolo, ruas jalan Tapa - Atinggola.

14) Perlu pemanfaatan as buton untuk pembangunan ruas jalan provinsi

Bidang Cipta Karya

1) Pemenuhan target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan

bahwa pada tahun 2015 separuh dari proporsi masyarakat yang tidak memiliki

akses terhadap air minum yang aman harus dapat dengan mudah mengakses

air untuk kebutuhan air minum.

2) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil

hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar

kabupaten/kota.

3) Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan

menuntut pelayanan sanitasi yang sesuai dengan kriteria kesehatan dan

standar teknis.

4) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi

masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan, daya saing

daerah serta sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

5) Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik

dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

3.1.3.3 Tindak Lanjut Yang Diperlukan


Dukungan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung pencapaian prioritas

pembangunan daerah pada tahun 2016 terus dilanjutkan untuk menyelesaikan

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dan untuk memulihkan

kondisi lingkungan / meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat serta

mendukung program ketahanan pangan nasional dan daerah meningkatkan

kinerja layanan prasana irigasi, pada tahun ini sedang dilaksanakan beberapa

kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 16

Bidang Bina Marga

Penyelenggaraan jaringan transportasi ditujukan untuk mewujudkan media

penghubung antar wilayah kabupaten/kota , pusat permukiman, kawasan

produksi, kawasan industri, pelabuhan laut, bandara dan wilayah pontensial,

sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi darat, laut dan udara.

Jaringan jalan, sebagai bagian dari elemen tata ruang dan elemen

pembentukan struktur ruang wilayah serta bagian dari komponen infrastruktur

wilayah, memiliki peran yang sangat vital bagi pemenuhan akesesibilitas dan

mobilitas penduduk pada suatu wilayah. Dengan adanya pembangunan jalan

diharapkan dapat memberikan pelayanan akses kepada masyarakat yang pada

gilirannya dapat memberikan manfaat yang lebih luas, seperti mobilitas

meningkat, distribusi produksi lebih lancar, dan lain sebagainya, yang pada

gilirannya dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat.

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki kegiatan utama yaitu pemeliharaan rutin

jalan, pemeliharaan berkala jalan, dan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi

jembatan terutama yang ada di Ruas Jalan Provinsi dan Strategis Provinsi.

Bidang Ke-Cipta Karya-an

Perumahan dan permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar

manusia dan menjadi faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dan melakukan

berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Beberapa upaya

yang akan dilakukan antara lain memberikan fasilitasi penyediaan infrasutuktur

bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), IPM rendah serta pendukung

lainnya.

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, khususnya Bidang Cipta Karya dalam rangka

mendukung prioritas provinsi bidang infrastruktur pada tahun 2016 berdasarkan

pagu indikatif 2016, adalah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah serta Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 17

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan Dinas Pekerjaan Umum

mendapat dana untuk 17 program termasuk 2 program lanjutan sebesar Rp

173.869.329.315.- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

163.531.003.316.- (94,05%) Dan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.

21.980.489.558.- realisasi sebesar Rp. 21.966.855.885.- (99,62%) sehingga total

anggaran sebesar Rp.195.849.818.873,79.- realisasi mencapai Rp.

185.494.859.201.- (94,71%). Sedangkan untuk mendukung 4 Sasaran utama

dan 7 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dialokasikan anggaran sebesar Rp.155.703.571.566, terbagi kepada 3 (tiga)

Bidang yaitu Sumber daya Air sebesar RP. 30.148.498.047.- Bina Marga sebesar

Rp. 101.829.016.953.- dan Cipta Karya sebesar Rp 40.778.585.000.-. Relisasi

yang dicapai Rp.147.928.415.428,- (95,1%). Untuk penjelasan secara rinci

evaluasi anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Evaluasi Dan Analisis Anggaran

(Rp) %

1.

1. Rehabilitasi/ Peningkatan

Jaringan Irigasi (DAK)

16.464.670.000 15.965.136.808 96,97

2. Peningkatan Fungsi Jaringan

Irigasi Yang Telah Dibangun

5.780.005.000 5.612.644.246 97,10

3. Koordinasi dan Sinkronisasi

Dewan Sumber Daya Air

171.467.000 64.642.300 37,70

4. Koordinasi dan Memfasilitasi

Perluasan Jaringan Irigasi

Randangan, Dumbayan Bulan

dan irigasi Baru Lainnya serta

Revitalisasi Danau Limboto

106.459.000 67.075.000 63,01

5. Penyusunan Dokumen

Perencanaan serta Pengawasan

Teknis

986.304.500 958.277.148 97,16

6 Pembangunan Pengaman Badan

Sungai dan Tebing

1.928.404.000 1.926.432.000 99,90

7 Pembangunan Prasarana

Pengaman Pantai

2.302.366.000 2.298.279.500 99,82

8 Penyusunan Dokumen

Perencanaan serta Pengawasan

Teknis Pengendalian Daya Rusak

Air

1.013.502.547 991.419.000 97,82

Program Pengendalian Banjir

NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)REALISASI ANGGARAN

Meningkatnya

Infrastruktur Sumber

Daya Air

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi (DAK)

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 18

2.

9 Pembangunan Jalan Provinsi 13.686.223.000 13.653.453.600 99,76

10 Pembangunan Jalan Strategis

Provinsi

33.169.147.953 33.169.071.500 100,00

11 Pembangunan Jembatan

Provinsi

5.320.000 - -

Pembangunan Jembatan

Stragtegis Provinsi

3.381.810.000 3.381.380.000 99,99


Perencanaan dan Pengawasan

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

3.544.182.500 3.432.439.800 96,85

13 Koordinasi Pengembangan

Jaringan Jalan

280.525.000 258.216.180 92,05

14 Pemeliharaan/Peningkatan

Berkala Jalan Provinsi (DAK)

5.524.950.000 5.190.555.000 93,95


Perencanaan dan Pengawasan

Peningkatan/ Rehab Jalan dan

Jembatan

442.660.000 433.430.000 97,91

16 Pemeliharaan/ Peningkatan

Berkala Jalan Provinsi

31.360.233.000 29.690.710.950 94,68

17 Pemeliharaan Rutin jalan

provinsi

7.231.092.500 7.168.851.466 99,14

18 Pemeliharaan Jembatan Provinsi 296.060.000 294.675.629 99,53

3.

19 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Air Minum dengan

Jaringan Perpipaan dan Bukan

Jaringan Perpipaan bagi

Masyarakat

3.336.191.000 3.079.033.480 92,29

20 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Sanitasi bagi Masyarakat

2.818.396.100 2.735.132.550 97,05

21 Penyusunan Perencanaan

Kegiatan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

2.037.025.000 1.834.782.500 90,07

4.

22 Pembangunan Prasarana dan

Sarana Gedung Perkantoran

3.845.070.000 887.223.100 23,07

23 Pembangunan/Peningkatan

Infrastruktur

13.417.081.233 12.520.802.568 93,32

24 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Fasilitas Layanan

Umum

1.735.838.000 1.623.878.244 93,55


Perencanaaan/ Pengawasan

Infrastruktur Wilayah Strategis

dan Cepat tumbuh

838.588.233 690.872.859 82,39

155.703.571.566,00 147.928.415.428 95,01 TOTAL

Meningkatnya

Penyediaan air bersih

untuk

permukiman dalam

rangka pencapaian

target MDGs

Program Pengembangan Kinerja

Meningkatnya

Infrastruktur

Kawasan

Permukiman

Program Pengembangan Wilayah

Terwujudnya

Infrastruktur Jalan

dan Jembatan yang

Sesuai Standart

Program Pembangunan Jalan dan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 19

3.3 HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Sepanjang tahun 2016 terdapat beberapa catatan penting terkait pelaksanaan

pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang memerlukan perhatian guna

pelaksanaan di tahun berikutnya, yaitu:

1. Pengembangan Basis Data

Data yang akurat dan terkini dapat memberikan dasar penyusunan program

dan kegiatan yang tepat sasaran dan sistem manajamen data serta informasi

perlu terus disempurnakan.

2. Percepatan Proses Pengadaan.

Penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa kegiatan adalah terkait

dengan proses pengadaan penyedia jasa konsultansi atau konstruksi. Oleh

karena itu, pada tahun anggaran yang akan datang, perlu dipercepat untuk

menghindari tidak terlaksananya kegiatan.

3. Peningkatan Kualitas Manajemen Kegiatan.

Penyiapan rencana penyerapan anggaran (Kurva S) pada tahap persiapan

dan pengawasan secara ketat pada tahap pelaksanaan dengan mengacu

pada jadwal pelaksanaan dan rencana penyerapan anggaran yang telah

ditetapkan.

4. Pembinaan Teknik.

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, perlu ditingkatkan kualitas

pembinaan dan pelatihan sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan dan

tupoksi masing-masing. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan

pengetahuan, skill, dan kinerja pegawai yang pada akhirnya menunjang

peningkatan kualitas kinerja institusi.

5. Penajaman Tugas Pokok Dan Fungsi

Perlu dilakukan penajaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum serta perlu mengevaluasi tugas pokok dan

fungsi yang belum dijalankan secara optimal.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, melalui pelatihan/seminar/

workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi,

serta penambahan staf profesional bila diperlukan.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



III - 20

Berkaitan dengan aspek sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, secara keseluruhan jumlah pegawai adalah sekitar 715 orang

yang saat ini telah dan sedang melaksanakan program-program peningkatan

kualitas SDM yang meliputi:

1. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas teknis substantif maupun umum,

setiap tahunnya disediakan program diklat teknis bagi para pegawai;

2. Peningkatan budaya kerja organisasi yang telah dirintis sejak beberapa tahun

yang lalu, khususnya diarahkan bagi para pegawai baru guna

menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab moral, produktivitas dan

kinerja pelayanan;

3. Upaya meningkatkan kualitas database pegawai secara berkesinambungan

dilakukan untuk memperoleh data kepegawaian yang benar, lengkap dan

akurat;

4. Membuka kesempatan bagi para pegawai untuk meningkatkan kemampuan

dan keahliannya melalui program pendidikan formal, baik di dalam daerah

maupun luar daerah.


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 1

B A B IV P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Gorontalo Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012–2017 yang berisi uraian tentang

capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum pada tahun 2016.

Dari Laporan Kinerja ini dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas pembangunan

infrastruktur yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Tahun 2016 pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2016 ini

mencapai Kinerja keuangan 95,1 %.

Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan

sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota serta

dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan

secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka

meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih

merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman yang berbasis penataan ruang perlu dilandasi dengan kerangka

peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar

bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu

dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output

dan outcome yang optimal.

Namun demikian, pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik

bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan

evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga

diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga kedepan


[Pick

the

date]

[Pick

the

date]

[Pick

the

date]



I - 2

hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, belum semua

Indikator Kinerja mencapai kinerjanya secara maksimal, hal ini disebabkan karena

keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan

pencapaian Indikator Kinerja Utama yang belum maksimal dapat dilaksanakan

pada tahun-tahun berikutnya.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2016, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara konsekuen dengan

model tender cepat (maksimal 3 hari selesai) serta persiapan lelang

dilaksanakan pada Bulan Oktober sehingga tanda tangan kontrak diupayakan

pada Bulan Januari.

2. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta indikator kinerjanya akan terus

ditingkatkan. Penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akan

lebih diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang ada baik

sumberdaya manusia, dana maupun lainnya. Meningkatkan koordinasi antar

Bidang dan Unit Kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

3. Melakukan penggalian dan pengembangan potensi sumber daya yang

dilakukan secara berlanjut, ditingkatkan dan dikembangkan.

4. Meningkatkan kemampuan dan disiplin/etos kerja Sumber Daya Manusia

aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan untuk membentuk

citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi.

5. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi baik kuantitas maupun

kualitasnya.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo selama Tahun 2016 kepada pihak-

pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun lainnya yang telah ikut mengambil

bagian dengan berpartisipasi aktif membantu pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang dijiwai semangat kebersamaan untuk mencapai cita-cita bersama.

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - … · Persentase Jumlah Kawasan Permukiman yang Mempunyai Sanitasi dan Air Bersih masih jauh dibawah target, hal ini disebabkan oleh terbatasnya