LAPORAN KINERJA€, dan untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan Secara Tertib dan Normatif”. Mendasari

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

L A P O R A N K I N E R J A

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wataala

Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

dapat diselesaikan.

Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,

maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban atau

akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dengan

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan.

Selain itu, penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan hasil

evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program BPKAD Tahun

2014 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan

dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja

BPKAD secara berkelanjutan di masa mendatang.

Surabaya, Februari 2015

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAKIP BPKAD Provinsi hm Timur TAHCN 2014

Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT Pembina Utama Muda

NIP. 19580720 198903 1 005

LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014 ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………… ii

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 3

1.3 Tujuan ................................................................................... 4

1.4

1.5

Gambaran Umum BPKAD ........................................................

Sistematika Penulisan...........................................................

4

12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14

2.1 Rencana Strategis .................................................................. 14

2.2 Rencana Kinerja ..................................................................... 18

2.3 Perjanjian Kinerja .................................................................. 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1 Capaian Kinerja Organisasi...................................................... 23

3.2 Realisasi Anggaran ................................................................. 32

BAB IV PENUTUP 35

4.1 Kesimpulan .......................................................................... 35

4.2 Saran ................................................................................... 36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Renstra 2009-2014

Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2014

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2014

Lampiran 4 Penghargaan Tahun 2014

Lampiran 5 Indikator Kinerja Utama

LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang mempunyai

tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjelasan atas pencapaian

kinerja. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi salah satu upaya

mendorong capaian kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam

memberikan layanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja

strategis selama Tahun Anggaran 2014 juga menyajikan permasalahan yang menjadi

kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berbagai capaian kinerja

strategis tersebut, tercermin pada IKU yang telah direncanakan dalam Rencana

Strategis BPKAD Tahun 2011-2014. BPKAD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas

pokok, antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset

daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan

APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan

Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini,

sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-1014 yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 - 2019. Visi BPKAD Provinsi Jawa Timur yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel”, dan untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan

adalah “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan Secara Tertib dan Normatif”. Mendasari visi dan misi tersebut, BPKAD menetapkan tujuan yang ingin

dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Meningkatkan kualitas pembinaanpengelolaan keuangan kabupaten/kota.

Pada awal penyusunan program, kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran

2014 yang disusun pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2013, BPKAD telah

menetapkan sasaran stategis dan indikator kinerja, yang terdiri dari :

LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014 iv

1. Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu

3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

5. Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu

Dari 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 4 (empat)

indikator yang capaian realisasi kinerjanya sesuai dengan target (100 persen), yaitu

persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu, persentase penerbitan SP2D tepat waktu sebesar 100%, persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sebesar 100%, dan Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu sebesar 100%, sedangkan 1 (satu) indikator yang dapat

melebihi target yang ditetapkan, yaitu jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelampauan pelaksanaan percepatan sertifikasi,

antara lain disebabkan banyaknya Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai

Tahun 2011-2013 yang telah dilengkapi persyaratan dan data pendukung status

kepemilikan aset serta adanya upaya aktif yang dilakukan BPKAD, adanya

penyerahan dari SKPD dan adanya tukar dengan Kabupaten Ngawi. Sebagai ilustrasi

Untuk menjelaskan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN

1. Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan dan

asetdaerah

1) Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

100 % 100 % 100 %

2) Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu

100 % 100 % 100 %

3) Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100 % 100 % 100 %

4) Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

100

bidang

191

bidang

191%

LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014 v

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN

2. Meningkatnya

kualitas pembinaan

pengelolaan

keuangankabupaten

/ kota

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu

100 % 100 % 100 %

Berdasarkan penjelasan diatas, secara umum capaian kinerja dan realisasi

pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2014 dapat

dikatakan telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

(Renja-BPKAD) dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, untuk

meminimalisir adanya target kinerja yang tidak tercapai, perlu dilakukan langkah-

langkah antisipasi dan berkesinambungan, antara lain :

a. Melakukan identifikasi dan pemilahan data atas rencana SKPD yang akan

melakukan sertifikasi aset tetap tanah ;

b. Melakukan rekonsiliasi dan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan

pengajuan sertifikasi aset tetap tanah ;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kendala dan permasalahan

pelaksanaan percepatan sertipikasi;

d. Melakukan kerjasama percepatan sertifikasi aset tetap tanah (MoU) dengan

Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian

Kerjasama (SPKS) dengan Kantor Pertanahan Kab/Kota ;

e. Melakukan pendampingan kepada para pengelola barang SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

LAKIP BPKAD Provinsi Jawa Timur TAHUN 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa

setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam

pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan

kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan

Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), terdiri daripendapatan, belanja, dan pembiayaan

daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan

adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun

anggaran. Selanjutnya, sesuaipasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam

rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku

Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya

manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip

penganggaran adalah sebagai berikut :


1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran,

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan,

sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu

program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.

2. Disiplin anggaran,

Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna,

tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran,

Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir

dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian

pelayanan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran,

Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan

kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja,

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya

pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau

masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk BPKAD

Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling

mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan

laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan

perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014.


1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Tahun 2014, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 ;


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 ;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun Anggaran 2014;



Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPKAD Provinsi Jawa

Timur ;


Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai

dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKAD.

Selanjutnya,dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan

yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan

dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang

diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKAD yang lebih baik.

1.4. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor

10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 Biro Keuangan Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan sesuai Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang,

Sub Bagian dan Sub Bidang BPKAD Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas

pokok dan fungsi, sebagai berikut :

1.4.1. Tugas Pokok,

BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

meliputi penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, penetapan

APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan

dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan


administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan pembinaan

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

1.4.2. Fungsi,

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

pada point 1.4.1, BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi,

yaitu:

a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;

b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD ;

c. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;

d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;

e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;

f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

h. Pemrosesan usulan penunjukan pengelola Keuangan Daerah ;

i. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;

j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (SKPP) ;

l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;

m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ;

n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ;

o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset

daerah ;

p. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

q. Penyiapan kebijakan, pedoman, pembinaan pengelolaan aset

daerah ;

r. Evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan

rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota ;


s. Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota ;

t. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;

u. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) ;

v. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;

w. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;

x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPKAD Provinsi Jawa

Timur, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien,

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan mempertimbangkan asas

keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat serta untuk memfasilitasi

dan melaksanakan fungsi pembinaan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 19 Juni 2014 telah dibentuk

lembaga baru, yaitu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan

Keuangan Daerah (UPT - LPKD) Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas BPKAD Provinsi Jawa Timur di bidang teknis

pengelolaan keuangan daerah, yaitu memberikan pelatihan dan/atau

penguasaan teknis serta pengembangan wawasan, pemahaman dan pola pikir

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia utamanya di bidang

pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut,

UPT-LPKD mempunyai fungsi, antara lain :

a. Penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium pengelolaan

keuangan ;

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT LPKD ;

c. Pelaksanaan prses kegiatan laboratorium oengelolaan keuangan bagi

Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

serta Desa/Kelurahan dan masyarakat ;

d. Pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping proses kegiatan

laboratorium pengelolaan keuangan ;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa Timur

dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, dengan

struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Penyusunan Program

c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Anggaran, terdiri atas :

a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

b. Sub Bidang Anggaran Belanja I

c. Sub Bidang Anggaran Belanja II

3. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

a. Sub Bidang Pengelolaan Kas

b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I

c. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II

4. Bidang Akuntansi, terdiri atas :

a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas

b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas

c. Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

b. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan

c. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan

6. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :

a. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I

b. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II

c. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III

7. UPT LPKD, terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Perencanaan dan Program

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur

Sesuaipasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh

kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah ;

b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD ;

c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).

Memperhatikan ketentuan tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPKD, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang menjelaskan bahwa, SKPKD adalah

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan

APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. Mendasari

ketentuan tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Timur secara paralel memiliki dan

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBBAG PENYUSUNAN

PROGRAM

KASUBBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG ANGGARAN

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET

DAERAH

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PEMBIAYAAN

KASUBBID ANGGARAN BELANJA I

KASUBBID ANGGARAN BELANJA Ii

KASUBBID PENGELOLAAN KAS

KASUBBID PERBENDAHARAAN

BELANJA I

KASUBBID PERBENDAHARAAN

BELANJA II

KASUBBID AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

KASUBBID AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

KASUBBID AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAKSANAAN

APBD

KASUBBID PERENCANAAN DAN

PENATAUSAHAAN

KASUBBID PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN

KASUBBID PENGHAPUSAN DAN

PEMINDAHTANGANAN

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH I

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH II

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH III

KEPALA UPT LAB PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

KASUBBAG TATA USAHA

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN

PROGRAM

KEPALA SEKSI PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA


melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang

mempunyai tugas :

a. Selaku SKPD,

BPKADProvinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan

program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang

menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan

pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

b. Selaku SKPKD,

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011, BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah ;

2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;

3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;

4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah.

1.4.3. Kekuatan dan Sumber Daya

1.4.3.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa

Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup. Data

kepegawaian sampai dengan Desember 2014 Pegawai Negeri Sipil

(PNS) sebanyak 125 dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 25

orang. Komposisi pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :


a. Berdasarkan golongan ruang

Tabel 1.1 Data personil Berdasarkan Golongan Ruang

No Golongan Jumlah (Orang)

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2 Pembina Tingkat I (IV/b) 7

3 Pembina (IV/a) 19

4 Penata Tingkat I (III/d) 41

5 Penata (III/c) 14

6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 17

7 Penata Muda (III/a) 14

8 Pengatur Tingkat I (II/d) 1

9 Pengatur (II/c) 4

10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 5

11 Pengatur Muda (II/a) 1

12 Juru Tingkat I (I/d) 1

JUMLAH 125

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Data personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

1 S3 2

2 S2 39

3 S1 71

4 D III 1

5 D II 0

6 D I 1

7 SMA 10

8 SMP 1

JUMLAH 125

Data personil berdasarkan tingkat pendidikan, PNS yang berpendidikan

sarjana dan pasca sarjana sebanyak 112 (89,60%), Diploma I sampai

dengan Diploma III sebanyak 2 orang (1,60%), Sekolah Menengah


Pertama dan Atas sebanyak 10 orang (8,80%). Dengan demikian

BPKAD mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai

dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

1.4.3.2. Sarana dan Prasarana,

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di

BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas sarana dan

prasarana, antara lain :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana BPKAD Tahun 2014

No Uraian Jumlah/Unit Nilai (Rp)

1 Tanah 2 bidang /2.798 m2 16.441.062.500

2 Peralatan dan Mesin 2.607 buah/set 15.083.910.632

3 Gedung dan Bangunan 15buah 10.295.553.037

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

5 Aset Tetap Lainnya 2 buah/set 51.645.000

Keterangan : Data bersifat tentative sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (belum dilakukan rekon dengan Bidang Pengelolaan Aset dan unaudited)

Selain kondisi sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap

pelaksanaan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur, juga terdapat beberapa kelemahan yang dapat

digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka

peningkatan, penyempurnaan dan pengembangan organisasi pada

masa yang akan datang, antara lain :

No Golongan Jenis Kelamin

Laki Perempuan

1. IV 17 10

2. III 53 33

3. II 7 4

4. I 1 0

JUMLAH 78 47


1. Keterbatasan pegawai yang memiliki kompentensi di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta masih adanya

pegawai yang kurang memahami etos kerja dan tanggung

jawabtupoksi masing-masing ;

2. Rendahnya tingkat kepedulian pegawai terhadap lingkungan kerja

masih mementingkan tugasnya sendiri (egois) serta kurang

berorientasi pada tujuan jangka panjang, pola pikir dan pola kerja

pegawai masih bersifat parsial dan sektoral ;

3. Pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan,

utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

4. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi antar staf maupun

antar bidang masih lemah ;

5. Belum maksimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal

ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja yang relatif

tinggi.

Selanjutnya, untuk menentukan tujuan, sasaran dan

menetapkan target capaian keberhasilan pelaksanaan program

kegiatan, maka pada awal perencanaan anggaran harus dilakukan

identifikasi faktor-faktor yang diharapkan mampu memberikan

dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam

rangka menjawab tuntutan kebutuhan berdasarkan perkembangan

dan realita yang ada. Faktor-faktor penentu keberhasilan lebih

berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam

mengsinkronkan misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan

informasi mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 1 (satu) Tahun

Anggaran 2014. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi

Jawa Timur disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang


Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum dan tujuan penyusunan laporan

serta gambaran umum SKPD.

Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi

dasar pelaksanaan progam, kegiatan serta anggaran BPKAD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 antara lain Rencana Strategis Tahun 2011-2014 serta

Penetapan Kinerja Tahun 2014.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun

2014 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan dan saran dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.

B A B I I

P E R E N C A N A A N D A N P E R J A N J I A N K I N E R J A


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis,

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun

berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Renstra BPKAD

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan jangka panjang

yang bersifat umum yang perlu dijabarkan dalam perencanaan 1 (satu)

tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur. Di

dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran BPKAD

Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

2.1.1. V i s i,

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana

organisasi dibawa dan diarahkan untuk menjaga konsistensi dan

produktifitas suatu organisasi. Visi ini, perlu ditanamkan pada setiap

unsur BPKAD dengan harapan dapat menjadi visi bersama yang

mampu mengarahkan serta menggerakkan seluruh sumber daya.

Adapun Visi BPKAD adalah :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

transparan dan akuntabel”


Visi tersebut diatas mempunyai makna, yaitu :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah,

Upaya nyata yang harus dilakukan suatu organisasi untuk

mendukung terwujudnya tertib administrasi pengelolaan

keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan normatif.

2. Transparan dan akuntabel,

Pengelolaan keuangan dan aset harus dilakukan secara tertib,

sistematis dan terbuka mulai dari proses usulan, perencanaan

sampai dengan pelaporannya dan harus dapat

dipertanggungjawabkan.

2.1.2. M i s i,

Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang telah

ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut, dapat dirumuskan misi BPKAD

adalah :

“Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara

tertib dan normatif”

- Secara tertib,

Mengandung arti bahwa keuangan dan aset daerah dikelola

secara profesional, tepat waktu dan berdayaguna dengan

didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-

jawabkan ;

- Normatif,

Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah

diupayakan secara maksimal dilaksanakan dengan berpedoman

pada normatif ;

2.1.3. Tujuan,

Berdasarkan misi yang telah ditentukan tersebut, BPKAD Provinsi

Jawa Timur menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

2. Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan

kabupaten/kota.


2.1.4. Sasaran Strategis dan Indikator,

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Tahun 2011-

2014), yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset

daerah

Sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah” dengan indikator sasarannya, adalah :

1. Persentase SKPD yang menyusun Rencana Kerja Anggaran/

Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA/RKPA) tepat waktu ;

2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu ;

3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat

waktu ;

4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat ;

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan

keuangan kabupaten/kota

Sasaran strategisnya, yaitu “Meningkatnya kualitas pembinaan

pengelolaan keuangan kabupaten/kota” dengan indikator

sasarannya adalah Persentase Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper

KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu.

Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Uraian Uraian Indikator

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah


2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu



TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Uraian Uraian Indikator

4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

2. Meningkatkankualitas pembinaan pengelolaan keuangankabupaten/kota

2. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota

1. Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu

2.1.5. Program,

Sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan

anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan

keuangan, BPKAD Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sebanyak

5 (lima) program yang dijabarkan dalam 19 (sembilan belas)

kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014, antara

lain :

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2014

Program Kegiatan

Kode Uraian Kode Uraian

(01) Pelayanan Administrasi Perkantoran

(007) Penyediaan jasa administrasi keuangan

(011) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(099) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

(02) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(049) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga

(05) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(099) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

(123) Pemberdayaan Laboratorium Keuangan

(17) Peningkatandan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

(003)

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah


Program Kegiatan

Kode Uraian Kode Uraian

(006) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

(008) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

(010) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

(016) Peningkatan manajemen aset/barang daerah

(018) Rekonsiliasi pengelolaan asset/barang daerah

(043) Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah

(250) Penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah

(251) Manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah

(253) Optimalisasi pengelolaan aset

(254) Percepatan sertifikasi aset daerah

(18) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

(105) Analisa dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota.

(106) Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

2.2. RENCANA KINERJA,

Rencana Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan

beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan

ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berisi sasaran,

program kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun

mendatang sebagai dasar menghitung prakiraan alokasi anggaran dalam


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah

yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

akumulasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya, untuk

menjabarkan rencana tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja-SKPD yang memuat rencana induk dalam bentuk

program dan kegiatan menjadi suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang akan

dicapai (target setting) dalam waktu tertentu.

Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program

kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD juga

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan

anggaran, yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk menunjang

keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai ;

2. Adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan anggaran

dengan pelaksanaan ;

3. Pada saat pelaksanaan hendaknya memperhatikan kondisi dan

dinamika yang berkembang ;

4. Dalam membuat perencanaan program, kegiatan dan anggaran

hendaknya dihitung secara cermat terhadap kemungkinan resiko yang

akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan ;

5. Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang

lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Mendasari beberapa hal tersebut, nampak bahwa menyusun rencana

merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti

suatu rencana yang akan dilaksanakan di masa datang harus

mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas kedepan

yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD yang

akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan

mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko

yang mungkin terjadi serta upaya minimalisasi berbagai faktor ketidakpastian


dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang

penjabaran lebih lanjut dari rencana program kerja.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya

pola pikir komprehensif yang mampu memproyeksikan program apa yang

akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, sarana dan

prasarana apa yang diperlukan serta berapa alokasi anggaran yang

diperlukan pada masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program

kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas

dengan program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana

kinerja prioritas BPKAD Provinsi Jawa Timur :

Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

Meningkatnya


keuangan dan aset

daerah

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu 100 %

Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu 100 %

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

tepat waktu

100 %

Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat 100

bidang

Meningkatnya

kualitas pembinaan

pengelolaan

keuangankabupaten

/ kota

Persentase Raperda tentang Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Raper KDH

tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu

100 %

2.3 PERJANJIAN KINERJA,

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang

akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam penetapan kinerja

sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk

mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun

berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan


dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2014.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan

diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu

dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara

rinci, perjanjian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014,

meliputi :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Target Program Anggaran

(Rp)

1 2 3 4 5

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Persentase SKPD yang

menyusun RKA/RKPA

tepat waktu

100 Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

15.653.498.000

Persentase Penerbitan

SP2D tepat waktu

100


menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu

100

Jumlah aset tetap tanah

yang bersertifikat

100

bidang

Meningkatnya

kualitas

pembinaan

pengelolaan

keuangan

kabupaten /

kota

Persentase

Raperdatentang

Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan

Raper KDH tentang

Penjabaran

Pertanggunggjawaban

PelaksanaanAPBD

Kabupaten/Kota yang

dievaluasi tepat waktu

100 Pembinaan dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

1.496.900.000


Memperhatikan uraian pada Tabel 2.3, dapat dijelaskan bahwa sasaran

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat diukur dari

capaian target 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

1. Persentase SKPD yang menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana

Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tepat waktu (setelah penandatanganan

nota kesepakatan KUA dan PPAS) target 100%, yang didukung oleh Kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan anggaran

Rp.4.159.995.000,00 dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD dengan anggaran Rp.3.055.148.000,00

2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

diterimanya pengajuan SPM) target 100%, yang didukung oleh Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran

Rp.2.320.000.000,00

3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (paling

lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir) target 100%, yang

didukung oleh Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran

Rp.2.706.355.000,00

4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat, yang targetnya 100 bidang, yang

didukung oleh Kegiatan Percepatan Sertifikasi Aset Daerah dengan anggaran

Rp.3.412.000.000,00

Sedangkan sasaran meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan

kabupaten/kota dapat diukur dari capaian target indikator Persentase Raperda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raper KDH

tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

yang dievaluasi tepat waktu (paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak

diterimanya rancangan), yang targetnya 100%, yang didukung oleh Kegiatan

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan KDHtentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran

Rp.1.496.900.000,00.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang

diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan

suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat

dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat

keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD Provinsi Jawa

Timur. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor

penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa

masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan

dengan mengacu pada dinamika dan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah

sebagai pelaku utama dalam menjalankan fungsi regulasi melalui proses perumusan,

implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih

transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan

mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan dapat menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat serta

dampak yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI,

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan BPKAD

pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara

capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja (TAPKIN) dengan realisasi. Capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja utama dari 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang

dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran,

dapat diilustrasikan sebagai berikut :


Indikator Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat, pada tahun 2013 telah

tercapai sebanyak 108 bidang, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar

60 bidang atau meningkat sebesar 80% dibandingkan dengan realisasi

capaian tahun 2012 yang sebesar 54 bidang. Sedangkan untuk tahun 2014

aset tetap tanah yang telah bersertifikat sebanyak 191 bidang atau meningkat

sebesar 91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 bidang.

Dilihat dari tabel capaian kinerja diatas, secara umum tingkat keberhasilan

kinerja BPKAD telah sesuai target yang telah ditetapkan. Sedangkan, untuk

Sasaran

Indikator Kinerja

Utama

Target

TH

2014

Realisasi (TH) Capaian

TH

2014

(%)

2011 2012 2013 2014

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah


menyusun RKA/RKPA

tepat waktu

100 100 100 100 100 100

Persentase Penerbitan

SP2D tepat waktu

100 100 100 100 100 100


menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu

100 100 100 100 100 100

Jumlah aset tetap tanah

yang bersertifikat

100

bidang

53

bidang

54

bidang

108

bidang

191

bidang

191

Meningkatnya

kualitas

pembinaan

pengelolaan

keuangankabupa

ten / kota

Persentase

Raperdatentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan

Raper KDH tentang

Penjabaran

Pertanggunggjawaban

Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota yang

dievaluasi tepat waktu

100 100 100 100 100 100


rincian capaian percepatan sertifikat tetap tanah sebanyak 191 bidang berasal

dari :

a. Hasil kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional melalui Surat

Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dari Tahun 2011-2013 sebanyak 111

bidang;

b. Penyerahan dari SKPD sebanyak 79 bidang ;

c. Tukar dengan Kabupaten Ngawi sebanyak 1 bidang.

Hal ini, antara lain disebabkan adanya upaya-upaya aktif dan terencana yang

dilakukan BPKAD dengan Lembaga/Instansi terkait, masyarakat dan Badan

Pertanahan Nasional (BPN) yang diwujudkan melalui penandatanganan Surat

Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan

BPN dan melakukan monitoring dengan SKPD pengguna serta kantor

pertanahan Kabupaten/Kota seJawa Timur.

Evaluasi kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mendukung

pencapaian indikator kinerja kegiatan dan untuk memberikan penjelasan

terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan serta mencari solusi

alternatif untuk menyelesaikan kendala/hambatan dalam pelaksanaan suatu

program atau kegiatan dengan cara membandingkan persentase capaian

Indikator Kinerja Utama pada Tahun Anggaran 2014 dengan tahun anggaran

sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja ini juga mempunyai tujuan untuk

introspeksi dan perbaikan dalam menyusun perencanaan, program, anggaran

serta pelaksanaannya di masa yang akan datang. Hasil evaluasi kinerja BPKAD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, dapat dijelaskan pada tabel sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui 4

(empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung 1 (satu) program,

yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerahdengan 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, Penyusunan Raperda tentang

Perubahan APBD, Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah,


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Percepatan Sertifikasi Aset Daerah, dengan

indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut :


Utama

Target Capaian

(%)

Hambatan dan

Antisipasi

Analisis

Capaian

Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Persentase SKPD

yang menyusun

RKA/RKPA tepat

waktu

100 100 - Target tercapai

Persentase

Penerbitan SP2D

tepat waktu


Persentase SKPD

yang menyampaikan

laporan keuangan

tepat waktu


Jumlah aset tetap

tanah yang

bersertifikat

100

bidang

191 pelaksanaannya

melibatkan

Instansi/lembaga

terkait (BPN,

Notaris,

Sucofindo,

Pemerintah Desa,

Pemerintahan

Kecamatan,

Pemerintah

Kab./Kota dan

Warga sekitar

obyek sertifikasi).

Penerbitan

sertifikat

mengalami

kenaikan, yang

disebabkan

adanya kerjasama

dengan BPN yang

diwujudkan dalam

penandatanganan

SPKS . Hal ini,

berdampak positif

yang membantu

proses

percepatan

sertipikasi aset

tetap tanah.


a. Terkait dengan capaian indikator kinerja utama penyusunan RKA/RKPA

sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD/Perubahan APBD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2012-

2014),sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21

Tahun 2011 penyusunannya tepat waktu. Hal ini, sangat dipengaruhi

situasi yang harmonis dan kondusif antara Eksekutif dan Legislatif,

sehingga penyusunan dan penyampaian Raperda tentang

APBD/Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Dalam Negeri

untuk dilakukan evaluasi, selalu menempati peringkat 10 (sepuluh) besar

dari 34 (tiga puluh empat) provinsi seluruh Indonesia dengan kategori

tepat waktu, dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif

Daerah Tahun Anggaran 2012, Nomor 202/PMK.07/2012 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013,

dan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana

Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014, Provinsi Jawa Timur mendapatkan

reward tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana

Insentif Daerah (DID).

b. Jumlah aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31

Desember 2014 sejumlah 3.101 bidang, terdiri dari :

- Tanah matang (perkantoran, perumahan, pertanian, waduk) : 1.918

bidang

- Tanah jalan : 627 bidang

- Tanah saluran : 556 bidang

Urutan SKPD Pengguna tanah terbanyak :

- Dinas PU Bina Marga 1.090 bidang

- Dinas PU Pengairan 1.014 bidang

- Dinas Pertanian 254 bidang

- Dinas Pendapatan 96 bidang

- Dinas Perhubungan dan LLAJ 79 bidang

- Dinas Sosial 73 bidang

- Dinas Peternakan 66 bidang

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 64 bidang

- Dinas Perikanan dan Kelautan 54 bidang


0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014

53 54

108

191

Sertifikasi Aset Tetap Tanah

1. Dari keseluruhan tanah matang sejumlah 1.918 bidang tersebut, telah

terbit sertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah

1.584 bidang, sedangkan sisanya sebanyak 322 bidang masih dalam

proses pelaksanaan sertifikasi.

2. Adapun untuk tanah jalan dan tanah saluran sejumlah 1.183 bidang,

baru akan mulai dilakukan sertifikasi di tahun 2015.

Grafik 3.1 Jumlah sertifikasi aset tetap tanah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014

c. Nilai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang

dikoordinir oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur adalah sebesar

Rp.30.161.782.416.997,70 (tiga puluh trilyun seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen). Nilai

tersebut, merupakan akumulasi dari 72 (tujuh puluh dua) SKPD di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa, yang terbagi dalam 6 (enam)

golongan barang, yaitu :

1. Tanah Rp.12.068.539.044.410,00 (40,01 %)

2. Peralatan dan Mesin Rp. 3.546.228.775.187,00 (11,76 %)

3. Gedung dan Bangunan Rp. 3.313.649.690.699,80 (10,99 %)

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.11.143.565.132.522,90 (36,95 %)

5. Aset Tetap Lainnya Rp. 39.377.997.110,00 (0,13 %)

6. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 50.421.777.068,00 (0,17 %)


Grafik 3.2 Nilai aset Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014

*) Data belum audit

d. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

dan untuk menghitung obyektifitas dan riil nilai aset tetap perlu dilakukan

penyusutan. Dasar penyusutan aktiva tetap adalah harga perolehan dan

nilai buku, dan setelah masa pakai dianggap masih memiliki nilai (nilai

sisa), maka dasar penyusutan adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa.

Memperhatikan ketentuan tersebut, sebagai petunjuk pelaksanaannya

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset

Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan diberlakukan

mulai Tahun Anggaran 2014, sebagai upaya antisipasi pelaksanaan

penyusunan neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis

akrual Tahun 2015. Secara garis besar metode/cara penyusutan, terdiri

dari :

a. Metode yang dipakai metode garis lurus ;

b. Tidak ada nilai sisa/residu (nol rupiah) ;

c. Masa manfaat tiap jenis aset berdasarkan kelompok bidang

barangnya;

d. Terdapat perbaikan dengan kriteria tertentu yang menambah masa

manfaat ;

2021222324252627282930

2011 2012 2013 2014

26,65 27,77

28,92 30,16

Aset Tetap Provinsi Jawa Timur*)

Trilyun


e. Aset yang disusutkan :

- Peralatan dan mesin

- Gedung dan bangunan

- Jalan, irigasi dan jaringan

- Aset tetap lainnya (kecuali benda-benda bersejarah, dan

hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan).

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis pada program

ini, dapat dilakukan melalui tingkat capaian kinerja pada 1 (satu) Indikator

Kinerja Utama yang didukung dengan 1 (satu) program, yaitu Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota serta dengan 1 (satu)

kegiatan prioritas, yaitu Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan

Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja, target dan realisasisebagai berikut :


Utama

Target Capaian

(%)

Hambatan

dan Antisipasi

Analisis Capaian

Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / kota

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawa-ban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota yang dievaluasi tepat waktu

100 100 - Bahwa proses evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD rata-rata memerlukan waktu 3-10 hari kerja sejak diterimanya rancangan dimaksud hingga menjadi Keputusan Gubernur

Selanjutnya, terkait dengan realisasi belanja BPKAD Tahun Anggaran

2014, secara umum menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas

pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan

sasaran dan target yang direncanakan, walaupun masih terdapat beberapa

kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :


1. Aspek Perencanaan,

a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat

rutinitas serta belum yang didasarkan hasil analisa dankebutuhan riil ;

b. Perencanaan program kegiatan masih bersifat formalitas,

parsial/sektoral, sehingga sangat dimungkinkan adanya program atau

kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran

berjalan ;

c. Perencanaan masih kurang visioner dan/atau belum mengantisipasi

adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan baru.

2. Aspek Pelaksanaan,

a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kompetensi di bidang

akuntansi ;

b. Adanya kebijakanatau regulasiyang diterbitkan dalam tahun anggaran

berjalan dan atau kebijakan yang kadang kala tidak diikuti dengan

petunjuk pelaksanaannya serta adanya perbedaan kebijakan yang

mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat

perbedaan sistem dan SOP) ;

c. Penyusunan Daftar Kebutuhan Kas Bulanan (DKKB) masih bersifat

formalitas dan/atau belum dihitung berdasarkan analisa kebutuhan riil.

3. Aspek Penatausahaan, a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan

kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;

b. Adanya keterlambatan dalam menyusun dokumen Surat

Pertanggungjawaban (SPJ), kurang teliti, cermat dan juga masih

terdapat kesalahan pembebanan dalam penulisan Buku Kas Umum

(BKU) ;

c. Masih adanya kekurangan persyaratan dan kelengkapan penyusunan

dokumen SPJ, dan inkonsistensi pencatatan transaksi harian, sehingga

berdampak pada keakurasian data.


Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya

kesalahan yang sama dan berulang pada tahun-tahun berikutnya dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu :

1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI)

melalui Forum Group Discusion (FGD) ;

2) Pemberdayaan fungsi UPT- Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

(UPT-LPKD) melalui bintek, workshop dan sosialisasi kepada para

pengelola keuangan dan aset daerah ;

3) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan

kepada para pengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban ;

4) Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta

mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ;

5) Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan instansi

terkait melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi.

3.2. REALISASI ANGGARAN,

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan

perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan

keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran

uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah

anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik

sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk

dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi

dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan uraian tesebut, sebagai

bentuk pertanggungjawaban BPKAD Provinsi Jawa Timur dari alokasi anggaran

sebesar sebesar Rp.97.700.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp.90.972.046.261,00 atau 93,11 persen, dengan rincian:


KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI NOMINAL (Rp) %

1 2 3 4 6 BELANJA DAERAH 97.700.000.000,00 90.972.046.261,00 93,11

BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.816.882.900,00 40.401.256.481,00 98,98

BELANJA LANGSUNG 56.883.117.100,00 50.570.789.780,00 88,90

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.850.200.000,00 12.900.026.306,00 93,14

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6.320.000.000,00 6.062.870.230,00 95,93

011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.000.000.000,00 802.889.285,00 80,29

099 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.530.200.000,00 6.034.266.791,00 92,41

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.397.150.000,00 2.193.654.805,00 91,51

049 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.397.150.000,00 2.193.654.805,00 91,51

05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.556.547.000,00 6.697.510.777,00 88,63

099 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.512.880.000,00 2.987.288.575,00 85,04

123 Pemberdayaan Laboratorium Keuangan

4.043.667.000,00 3.710.222.202,00 91,75

17 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

28.858.952.600,00 24.674.478.832,00 85,50

003 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

3.828.415.000,00 3.053.383.256,00 79,76

006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

4.159.995.000,00 3.526.924.000,00 84,78

008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

3.055148.000,00 2.853.352.910,00 93,39

010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

2.706.355.000,00 2.428.113.100,00 89,72

016 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.892.000.000,00 1.742.525.453,00 92,10

043 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

2.320.000.000,00 2.274.349.550,00 98,03

250 Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.330.000.000,00 3.025.539.186,00 90,86


KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI NOMINAL (Rp) %

251 Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.839.039.600,00 1.532.021.900,00 83,31

253 Optimalisasi Pengelolaan Aset 2.316.000.000,00 2.166.194.154,00 93,53

254 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah 3.412.000.000,00 2.072.075.323,00 60,73

18 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

4.220.267.500,00 4.105.119.060,00 97,27

005 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

1.496.900.000,00 1.473.489.710,00 98,44

105 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

2.723.367.500,00 2.631.629.350,00 96,63


BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Penetapan Kinerja

(TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaranyang disusun secara rutin dan wajib bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk,

disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan

saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran,

penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan

laporan pertanggungjawaban.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKAD pada Tahun Anggaran 2014 dapat dikatagorikan cukup berhasil dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan sebesar 93,09 persen dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.90.972.046.261,00. Output dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : 1. Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu ; 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan

SPM secara lengkap dan benar ; 3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu ; 4. Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat ; 5. Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten / Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota yang dievaluasi tepat waktu.

Khusus terkait dengan capaian indikator kinerja percepatan sertifikasi aset daerah baik melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur maupun melalui Notaris realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini, disebabkan adanya akumulasi realisasi sisa usulan sertipikasi aset tetap tanah mulai Tahun 2011-2013.


4.2. SARAN

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena

rahmat dan ridho dari Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar

SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BPKAD. Selain keberhasilan yang

telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan

yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara

lain penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan

kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk

sebagai pengelolaan keuangan melalui pendampingan, kursus, pelatihan

dan desiminasi ;

2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam

rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban

SKPD serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja SKPD ;

3. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timurdan meningkatkan fungsi koordinasi ;

4. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan

disertifikasi ;

5. Penguatan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pengecekan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BPKAD Provinsi Jawa Timur, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi

dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan

kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola

keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance).


Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT. Pembina Utama Muda

NIP 19580720 198903 1 005

VISI :

MISI : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib dan normatif

TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah2. Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kab./Kota

TUGAS :

FUNGSI : a. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;b. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;h. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah ;i. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ;l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ;n. Pelaksanaan penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ;o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ;p. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;q. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ;r. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota ;s. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota ;t. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;u. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) ;v. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;w. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD ;x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

MATRIK RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2011 - 2014

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD,Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan LayananUmum Daerah (BLUD).

Tujuan 1 (M1) : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerahIndikator Utama :

Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indikator Kinerja : a. Persentase SKPD yang menyusun RKA tepat waktu % 100 100 100 100 100 100Tujuan b. % 100 100 100 100 100 100

c. % 100 100 100 100 100 100

d. Persentase aset tanah yang bersertifikat % 100 100 100 100 100 100

TAHUN DASAR

2009 ANALISISTarget Target Target Target Target

1 5 6 8 10 12 14 16 18 19

1 1)

Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

Target tercapai

Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA1. Penyusunan Raperda

tentang APBD

2. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

2)Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu

Target tercapai

Jumlah SP2D yang diterbitkan

- Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

3)

Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuanganx 100

Target tercapai

- Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4) Persentase Aset Tetap Tanah yang Bersertifikat Jumlah Aset Tanah yang bersertifikat

36,34 36,54 38,28 40,05 42,02 44,16Jumlah Aset Tanah atau atau atau atau atau atau

- (6 bidang) (53 bidang) (54 bidang) (60 bidang) (65 bidang) - Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100 100

Persentase SKPD yang menggunakan APBD

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS)

NOSASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGANTARGET TAHUNAN

100 100

2013 2014KEBIJAKAN

Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu

100

STRATEGI PENCAPAIANSUMBER DATA /

PENJABURAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA2010 2011 2012

2 3 4

PROGRAM /KEGIATAN

17

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu


100

100

100

100 100

x 100

RKA / RKPA SKPD dilingkungan Pemprov Jatim / Bidang Anggaran

Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu

x 100 100 100

setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS,sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No.21/2011)

paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPMsecara lengkap dan benar sesuai pasal 217 ayat (1) PermendagriNo. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No.21/2011

100 100

Terjadi kenaikan target aset tetap tanah bersertifikat tiap tahunnya sekitar 2% karena proses sertifikasi memerlukan tahapan mulai dari pendafftaran, pengukuran, clearing sampai dengan penerbitan sertifikat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian

Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemprov Jatim / Bidang Akuntansi

x 100

100

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100

paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir, sesuai pasal 295ayat (1) Permendagri N0. 13/2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganPermendagri No. 21/2011


Data sertifikat aset tanah Pemprov Jatim/Bidang Pengelolaan Aset Daerah

SP2D SKPD dilingkungan Pemprov Jatim / Bidang Perbendaharaan

100


100

Tujuan 2 (M1) : Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kab./Kota2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indikator Kinerja : - 100 100 100 100 100 100

Tujuan

TAHUN DASAR

2009Target Target Target Target Target

1 5 6 8 10 12 14 16 18 19

2

Jumlah Raperda dan Raper KDH Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktuJumlah Kab/Kota yang menyampaikan

Raperda dan Raper KDH Kab/Kota-

Satuan

%

NOSASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

SUMBER DATA / PENJAB

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA2010 2011 2012 2013 2014 ANALISIS

2 3 4 17

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN

100 100 100 100 100

Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / kota

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota yang dievaluasi tepat waktu

X

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejakditerimanya rancangan, sesuai dengan pasal111 ayat (5) Permendagri No. 13/2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah kedua kalinyadengan Permendagri No. 21/2011

100

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Bahwa proses evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. /Kota, rata-rata memerlukan waktu 3-10 hari kerja sejak diterimanya rancangan dimaksud hingga menjadi Keputusan Gubernur

Persentase Raperda dan Raper KDH yang dievaluasi tepat waktu

Raperda dan Raper KDH Kab. /Kota di Provinsi Jatim / Bidang Bina Keuangan Kab./Kota

Analisa Dan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

100

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Drs. NURWIYATNO, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. H. SOEKARWO

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

P'hak pertama. p'hak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan TTlengambil tindakan yang dipopkan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 30 Januari 2014

Pihak Pertama K E P A L A BADAN PENGELOLA K E U A N G A N

DAN ASET DAERAH PROV. JATIM JAWA TIMUR

(. H. SOEKARWO Drs. NURWIYATNO. M.Si. Pemtfina Utama Madya

NIP.19580910 198303 1 016

IL,' <V H' ih' kk U»' ' a

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

'm mj ( i / ^i) 'X X

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja (2)

Target

M. Program/Kegiatan

(4)

Anggaran

_i§L Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan tangan dan aset kerah Kabupaten / Kota

Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS, sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011)

Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar sesuai pasal 217 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011 Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir, sesuai pasal 295 ayat (1) Permendagri N0. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011) Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu (paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan, sesuai dengan pasal 111 ayat (5) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No. 21/2011)

100%

100%

100%

100 Bidang

100%


1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

5. Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pembinaan dan Kabupaten/Kota. Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

15.790.885.000,00

4.144.350.000,00

3.245.650.000,00

2.320.000.000,00

2.894.380.000,00

3.186.505.000,00

1.921.790.000,00

1.921.790.000,00

^ Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 62.279.399.000,00, dengan rincian : r°gram Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 p - r a m Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 P™?'!3'11 ̂ e n i n 9 k a t a n Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- r ° 9 r a m Peningkatan dan Pengembang^ r°gram Pembinaan dan Fasilitas

engelolaan Keuangan Daerah laan Keuangan Kabupaten/Kota

Rp. 16.464.025.400,00 Rp. 3.153.994.000,00 Rp. 8.444.030.000,00 Rp. 29.702.349.600,00 Rp. 4.515.000.000,00

dua <^AWA TIMUR

Surabayaj»P Januari 2014 Pihak Pertama


Dr( HL SOEKARWO Drs. NURWIYATNO, M.Si. Pem&ina Utama Madya

NIP. 19580910 198303 1 016

• { • • • « • • • • • • • • • • • • • • I I H l i n i • I B H I H I H I B I H I H I B i M I H I I B I I M I M l B f H f l l f l l f M f

I v * X 1 v * vs D k|) vi s B ' UI' **/ vl» v*' X) vX *X v f / t*/ «X *X X» (X «4 ' i / <1> <X <X - 4 / 4 > <X «. « ,

PENGUKURAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2014

(%) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN 2014 2011 2012 2013 2014

CAPAIAN TAHUN 2014

(%)



100% 100% 100% 100% 100% 100 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100



100% 100% 100% 100% 100% 100


4. Jumlah Aset Tetap Tanah yang Bersertifikat

100 bidang

53 bidang

54 bidang

108 bidang

191 bidang

191

2. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / kota

1. Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. BUDI SETI AWAN, M.MT Pembina Utama Muda

NIP. 19580720 198903 1 005

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014


REALISASI TAHUN 2014

CAPAIAN TAHUN 2014

(%)

1. Meningkatnya kualitas penyusunan program dan keuangan serta pelayanan administrasi perkantoran

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang tersusun tepat waktu

4 laporan 4 laporan 100

2. Jumlah bidang yang terfasilitasi 6 bidang 6 bidang 100

3. Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang tersusun tepat waktu


4. Persentase terselenggaranya administrasi keuangan dan aset daerah

100% 100% 100

5. Jumlah SKPD yang terfasilitasi barang cetakan dokumen perencanaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah

74 SKPD 74 SKPD 100

6. Persentase pendistribusian surat, penggandaan naskah dinas dan kearsipan dinas

100% 100% 100

7. Persentase terselenggaranya kegiatan rutin kedinasan 100% 100% 100

8. Jumlah dokumen data kepegawaian dan kepangkatan yang telah tersusun

1 dokumen 1 dokumen 100

9. Persentase gedung dan sarana prasarana kantor yang terpelihara

100% 100% 100

10. Persentase barang inventaris kantor yang teregistrasi 100% 100% 100

11. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, kursus dan bimbingan teknis

117 pegawai 50 pegawai 42,74



CAPAIAN TAHUN 2014

(%)

12. Jumlah SKPD yang pengelola keuangan dan asetnya mengikuti diklat, kursus dan bimbingan teknis

74 SKPD 74 SKPD 100

13. Persentase gedung dan sarana prasarana laboratorium keuangan yang terpelihara

100% 100% 100

14. Jumlah dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran yang tersusun tepat waktu


15. Persentase pengelolaan database keuangan daerah 100% 100% 100

16. Persentase penyampaian usulan kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS tepat waktu

100% 100% 100

17. Jumlah dokumen rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta penghapusan aset


PENGUKURAN KINERJA SUB BAGIAN TATA USAHA-SEKRETARIAT




CAPAIAN TAHUN 2014

(%)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1. Persentase pendistribusian surat dan naskah dinas 100% 100% 100

2. Persentase penyelesaian pemilahan dan penataan arsip 100% 100% 100

3. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu

100% 100% 100

4. Jumlah SKPD yang terfasilitasi barang cetakan dokumen perencanaan anggaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah

74 SKPD 74 SKPD 100

5. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 100% 100% 100

6. Persentase barang inventaris kantor yang teregistrasi 100% 100% 100

7. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

117 pegawai 50 pegawai 42,74

8. Jumlah SKPD yang pengelola keuangan dan asetnya mengikuti diklat, kursus dan bimbingan teknis

74 SKPD 74 SKPD 100

9. Persentase gedung dan sarana prasarana laboratorium keuangan yang terpelihara

100% 100% 100

10. Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor


PENGUKURAN KINERJA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM-SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2014



CAPAIAN TAHUN 2014

(%)

1. Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program/kegiatan dan pengolahan data

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD, LKPJ, Kinerja Triwulanan dan LAKIP) yang tersusun tepat waktu


2. Jumlah dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, RKPA, DPA, DPPA yang tersusun tepat waktu


3. Persentase penyelesaian pengolahan database keuangan daerah

100% 100% 100

4. Jumlah bidang yang terfasilitasi atas infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi

6 bidang 6 bidang 100

PENGUKURAN KINERJA SUB BAGIAN KEUANGAN-SEKRETARIAT




CAPAIAN TAHUN 2014

(%)

1. Meningkatnya kualitas administrasi keuangan

1. Persentase penyerapan belanja tidak langsung dan belanja langsung

90% 93,09% 103

2. Persentase penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

100% 100% 100

3. Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu 1 laporan 1 laporan 100

4. Persentase penyampaian SPP dan daftar gaji pegawai BPKAD tepat waktu

100% 100% 100

PENGUKURAN KINERJA BIDANG ANGGARAN




CAPAIAN TAHUN 2014

(%)

1. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD

1. Jumlah Buku Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD 1 set buku 1 set buku 100

2. Persentase Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 100% 100% 100

3. Jumlah Buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus Keuangan Bidang Anggaran

1 buku 1 buku 100

4. Persentase Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100% 100

5. Jumlah Surat Keputusan Gubernur/Peraturan Gubernur tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah terkait perubahan peraturan dari Pemerintah

2 SK 2 SK 100

6. Persentase Sosialisasi aplikasi SIKDA tentang penyusunan APBD

100% 100% 100

7. Persentase Perhitungan Prediksi Pendapatan Daerah, Perhitungan Gaji dan Tunjangan (TPP), serta perhitungan kebutuhan belanja eks rutin/operasional kantor

100% 100% 100

8. Jumlah draft Keputusan Gubernur tentang Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD beserta perubahannya

7 SK 7 SK 100

9. Jumlah dokumen Kesepakatan KUA PPAS 2 dokumen 2 dokumen 100

10. Jumlah Rancangan perda APBD sebelum pembahasan dengan DPRD


11. Jumlah buku Pengantar dan Nota Keuangan 2 dokumen 2 dokumen 100



CAPAIAN TAHUN 2014

(%)

12. Jumlah buku Jawaban Eksekutif 2 dokumen 2 dokumen 100

13. Jumlah Perda APBD dan Pergub APBD yang tersusun 2 dokumen 2 dokumen 100

14. Jumlah dokumen Rancangan DPA yang terverifikasi 74 dokumen 74 dokumen 100

15. Jumlah Rancangan RKA/Rancangan DPA PPKD yang tersusun 1 dokumen 1 dokumen 100

16. Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang terbit 74 dokumen 74 dokumen 100

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA I-BIDANG ANGGARAN




CAPAIAN TAHUN 2014

(%)





1 buku 1 buku 100



2 SK 2 SK 100


100% 100% 100


100% 100% 100


7 SK 7 SK 100







CAPAIAN TAHUN 2014

(%)






PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA II-BIDANG ANGGARAN




CAPAIAN TAHUN 2014

(%)





1 buku 1 buku 100



2 SK 2 SK 100


100% 100% 100


100% 100% 100


7 SK 7 SK 100







CAPAIAN TAHUN 2014

(%)






PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN-BIDANG ANGGARAN




CAPAIAN TAHUN 2014

(%)





1 buku 1 buku 100



2 SK 2 SK 100


100% 100% 100


100% 100% 100


7 SK 7 SK 100







CAPAIAN TAHUN 2014

(%)






PENGUKURAN KINERJA BIDANG PERBENDAHARAAN




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)

1. Meningkatnya Kapasitas pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

100% 100% 100

2. Meningkatnya penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah

1. Persentase penataan dan pengembangan sistem pelayanan 100% 100% 100

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA I-BIDANG PERBENDAHARAAN




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)

1. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah

1. Jumlah skpd yang hadir dalam bintek aplikasi gaji pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim

74 SKPD 74 SKPD 100

2. Jumlah penerbitan SP2D LS, UP/GU/TU secara tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

46.938 SP2D

48.951 SP2D

104,29

3. Jumlah penerbitan SP2D gaji secara tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar

1.972 SP2D 1.863 SP2D 94,47

4. Jumlah dokumen hasil audit internal dan external 8 Dokumen 8 Dokumen 100

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA II-BIDANG PERBENDAHARAAN




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)


1. Jumlah pengesahan Surat Pertanggung Jawaban secara tepat dan benar

1.111 SPJ 1.284 SPJ 115,57

2. Jumlah realisasi SP2D yang di DAK meliputi infrastruktur, jalan dan jembatan, dan irigasi

Rp. 44.308.804.709,-

Rp. 51.764.779.282,-

116.83

3. Jumlah skpd yang hadir dalam bintek penatausahaan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim

74 SKPD 74 SKPD 100

4. Jumlah skpd yang hadir dalam bintek penatausahaan keuangan daerah pada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim

74 SKPD 74 SKPD 100

5. Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisaasi batas akhir penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Jawa Timur

74 SKPD 74 SKPD 100

6. Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisaasi perubahan peraturan perpajakan

74 SKPD 74 SKPD 100

7. Jumlah skpd yang hadir dalam rapat update aplikasi sikda penatausahaan keuangan berbasis akrual kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

74 SKPD - 0

8. Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisaasi kebijakan penatausahaan keuangan daerah

74 SKPD - 0

9 Jumlah buku sistem dan prosedur penatausahaan 1 buku 1 buku 100

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS-BIDANG PERBENDAHARAAN




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)


1. Jumlah laporan aliran kas per bulan kepada ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur


2. Jumlah skpd yang hadir dalam bintek Bendahara Penerimaan

74 SKPD 74 SKPD 100

3. Jumlah skpd yang hadir dalam sosialisasi penatausahaan keuangan berbasis akrual kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

74 SKPD 74 SKPD 100

PENGUKURAN K I N E R J A BIDANG AKUNTANSI

BADAN P E N G E L O L A KEUANGAN DAN A S E T D A E R A H TAHUN 2 0 1 4

SASARAN S T R A T E G I S INDIKATOR K I N E R J A

T A R G E T

TAHUN

2014

REALISAS I

TAHUN

2014

CAPAIAN

TAHUN

2 0 1 4 (%)

1. Meningkatnya kual i tas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1. J u m l a h peserta yang d iundang pada kegiatan Laborator ium Pengelolaan Keuangan Daerah

140 orang 140 orang 100% 1. Meningkatnya

kual i tas pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. J u m l a h peserta yang d iundang pada kegiatan

Sosialisasi dan B imbingan Teknis Pergub J a t i m tentang Kebijakan, Sistem dan Prosedur A k u n t a n s i Berbasis A k r u a l serta Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

360 orang

fdi Batalkan karena edaran

MenPANRB, b C I I l C U L c L I d. K U U C

rekening yang terdapat dalam U m tiuaK yang

menampung pengalihannya)

-


3. Tersusunnya Laporan T r iwu lan Realisasi Pelaksanaan APBD Tepat W a k t u

4 t r iwu lan 4 t r iwu lan 100%


4. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebi jakan Akun tans i Pemerintah Daerah

1 Pergub 1Pergub 100%


5. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem A k u n t a n s i Pemerintah Daerah

1 Pergub 1 Pergub 100%


6. J u m l a h peserta yang d iundang pada kegiatan Rapat Sosialisasi Peraturan Menter i Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Akuntans i Berbasis A k r u a l Pemerintah Daerah

250 orang 220 orang 8 8 %

y * rm' »*' <»F m> u' m' m' m> m' m' m' m* m' m' m* m' m' mt m> m' 'l» 'i) 'i) d) (|/

SASARAN S T R A T E G I S INDIKATOR K I N E R J A

T A R G E T

TAHUN

2014

R E A L I S A S I

TAHUN

2014

CAPAIAN 1

TAHUN

2014 (%)

7. J u m l a h peserta yang d iundang pada kegiatan Rapat B imbingan Teknis Penerapan SAP Berbasis A k r u a l dan FGD dengan Implementator PPK - BLUD

20 orang 20 orang 100%

8. Tersusunnya Laporan Pendapatan Daerah Tepat W a k t u

12 bu lan 12 bu lan 100%

9. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Perda 1 Perda 100%

10. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Pergub 1 Pergub 100%

11. Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Tepat W a k t u 71 SKPD 71 SKPD 100%

Mengetahui, Kepala Bidang A k u n t a n s i

BPKAD Provinsi Jawa T i m u r

Dra. GLORIA Pembina Tk. I

NIP. 19641022 199002 2 002

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG AKUNTANSI PENGELUARAN KAS – BIDANG AKUNTANSI


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN

2014

REALISASI

TAHUN

2014

CAPAIAN

TAHUN

2014 (%)

1. Meningkatnya


keuangan dan aset

daerah

1. Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan

Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah, Training of

Trainer 40 orang 40 orang 100%


Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Eselon

100

orang 100 orang 100%

3. Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis Pergub Jatim tentang Kebijakan,

Sistem dan Prosedur Akuntansi Berbasis Akrual serta

Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

360

orang

(dibatalkan

karena

edaran

MenPANRB)

-

4. Tersusunnya dan tersampaikannnya Laporan Triwulan

Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dengan Tepat Waktu

4

triwulan 4 triwulan 100%

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG AKUNTANSI PENERIMAAN KAS – BIDANG AKUNTANSI



TARGET

TAHUN

2014

REALISASI

TAHUN

2014

CAPAIAN

TAHUN

2014 (%)

1. Meningkatnya


keuangan dan aset

daerah

1. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Pergub 1Pergub 100%


Rapat Bimbingan Teknis Penerapan SAP

Berbasis Akrual dan FGD dengan

Implementator PPK - BLUD



Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Standar

Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah


4. Tersusunnyadan tersampaikannnya Laporan

Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dengan Tepat Waktu 12 bulan 12 bulan 100%

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD – BIDANG AKUNTANSI



TARGET

TAHUN

2014

REALISASI

TAHUN

2014

CAPAIAN

TAHUN

2014 (%)

1. Meningkatnya


keuangan dan aset

daerah

1. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah

tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pemerintah Daerah 1 Pergub 1Pergub 100%

2. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Perda 1 Perda 100%

3. Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD 1 Pergub 1 Pergub 100%

4. Tersusun dan tersampaikannnya Laporan

Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur denganTepat Waktu

71 SKPD 71 SKPD 100%

PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGELOLAAN ASET




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)

1. Tersusunnya data barang milik daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

1. Prensentase Rata-rata akurasi data barang milik daerah Provinsi Jawa Timur tepat dan cepat guna penyusunan neraca akhir tahun

100% 100% 100

2. Terlaksananya Perikatan Pinjam Pakai, Sewa dan proses Penghapusan Barang Daerah

1. Jumlah perikatan Pinjam Pakai Aset daerah oleh Kab/Kota/Instansi terkait serta persentase Peningkatan PAD melalui perikatan sewa menyewa aset dan penghapusan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga

65 perikatan 38 Kab/Kota


140

3. Termilikinya sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Jumlah sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bukti Kepemilikan Aset

200 bidang 38 Kab/Kota


95,5

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)

1. Tersedianya Data barang milik daerah yang akurat untuk penyusunan neraca

1. Presentase Pembenahan Data Simbada SKPD di lingkungan Pemda Prov. Jatim sesuai petunjuk Penulisan Parameter Entri data Program Simbada

100% 100% 100

2. Presentase Bintek Simbada Aset bagi SKPD 1 kali 1 kali 100

3. Presentase Bintek Simbada Pergudangan bagi SKPD 1 kali 1 kali 100

4. Presentase Pembahasan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 kali 1 kali 100

5. Presentase Rekonsiliasi laporan Pengelolaan Barang Daerah

1 kali 1 kali 100

2. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah

1. Jumlah pemasangan Plang Papan Nama 100 unit 30 unit 30

3. Termilikinya Sertipikat tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur



191 bidang 95,5

2. Jumlah pemasangan Patok Batas tanda kepemilikan 1.045 patok

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)




1 kali 1 kali 100


1 kali 1 kali 100

2. Terlaksananya Perikatan Pinjam Pakai dan Sewa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Jumlah perikatan Pinjam Pakai Aset daerah oleh Kab/Kota/Instansi terkait dan Presentase Peningkatan PAD melalui perikatan sewa menyewa aset oleh pihak ketiga



176

2. Presentase Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah

1 kali 1 kali 100




191 bidang 95,5


PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN-BIDANG PENGELOLAAN ASET




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)




1 kali 1 kali 100


1 kali 1 kali 100

2. Terlaksananya Proses Penghapusan Barang Milik Daerah Prov. Jatim

1. Jumlah Penghapusan barang milik daerah dengan Berita Acara Penjualan Barang Milik Daerah

20 SKPD 33 SKPD 165

2. Presentase Pelepasan Sisa tanah MERR - 0




191 bidang 95,5


PENGUKURAN KINERJA BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)

1. Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota 38 Kab/Kota 100

2. Tersusunnya Raperda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

38 Kab/Kota

38 Kab/Kota 100

3. Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang telah dievaluasi dan dianalisa.

PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH I-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)






38 Kab/Kota

38 Kab/Kota 100



PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH II-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)






38 Kab/Kota

38 Kab/Kota 100



PENGUKURAN KINERJA SUB BIDANG BINA KEUANGAN WILAYAH III-BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA




CAPAIAN TAHUN

2014 (%)






38 Kab/Kota

38 Kab/Kota 100



NAMA PENGHARGAAN :

YANG MENYERAHKAN : BPK RI Perwakilan Jawa Timur

TANGGAL PENYERAHAN : Gedung DPRD Jatim, Jl. Indrapura, Senin, 16 Juni 2014

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuanganPemprov Jatim Tahun Anggaran 2013

1. Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2. Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Transparan dan Akuntabel

3. Misi : Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan

4. Tujuan : 1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

5. T u g a s :

6. F u n g s i : a. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;b. Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ;e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;h. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah ;i. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;k. Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) ;l. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ;n. Pelaksanaan penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ;o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ;p. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;q. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ;r. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota ;s. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota ;t. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;u. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) ;v. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;w. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD ;x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

KINERJA UTAMA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 4 51. Bidang Anggaran

2.

3.

4. Data sertifikat aset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

5. Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

6. Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

UPT-Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah

5.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

Persentase SKPD yangmenyusun RKA/RKPA tepatwaktu

Jumlah Aset Tanah yang bersertifikat

Meningkatnya kualitaspengelolaan keuangankabupaten / kota se-Jawa Timur

2

Persentase SKPD yangmenyampaikan laporankeuangan tepat waktu x 100%

Jumlah Sumber Daya Aparaturyang mengikuti pelatihanteknis pengelolaan keuangandaerah

Jumlah Raperda tentang APBD/PAPBD dan Raper KDH yang dievaluasi tepat waktu

Jumlah Kab./Kota yang menyampaikan Raperda dan Raper KDH

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nilai Aset Tetap Provinsi JawaTimur

Nilai Aset Tetap Provinsi Jawa Timur

Persentase Raperda tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kotadan Raper KDH tentangPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kotatepat waktu

x

RKA = Rencana Kerja AnggaranRKPA = Rencana Kerja Perubahan Anggaran

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

3

x 100%

Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu

RKA/RKPA SKPD dilingkunganPemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang Perbendaharaan

Bidang Akuntansi

Bidang Bina KeuanganKab/Kota

Raperda dan Raper KDHKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur

Laporan Keuangan SKPDdilingkungan PemerintahProvinsi Jawa Timur

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah

100%

Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan

Jumlah Aset Tetap Tanahyang Bersertifikat

x

Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA

100%Persentase Penerbitan SP2Dtepat waktu

Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

Jumlah SP2D yang diterbitkan

SP2D SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Documents

LAPORAN KINERJA€, dan untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan Secara Tertib dan Normatif”. Mendasari