54
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018 BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (BPFK) MEDAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

  • Upload
    vonhi

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2018

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

(BPFK) MEDAN

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 I

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas

karunia dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan tahun 2018 dapat

diselesaikan.

LAKIP BPFK Medan tahun 2018 ini disusun dalam

rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP BPFK Medan merupakan wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada BPFK Medan selama kurun

waktu 2018. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian

kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintah yang baik

dan bersih (Good Corporate and Clean Government).

Penyusunan LAKIP BPFK Medan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri

Kesehatan RI Nomor: 2416/MENKES/PER/XXI/2011 tanggal 1 Desember 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan RI, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Yahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan ini diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi kinerja yang objekif,

efisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan

Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana Strategi Bisnis BPFK Medan periode 2015-

2019 yang kemudian pelaksanaan programnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

yang dirangkum menjadi LAKIP BPFK Medan tahdengan dukungan Anggaran DIPA

Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi

yang obyektif, efisien dan efektif dimana dapat memberikan informasi serta

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 II

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 III

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan garis

besar dari rencana kinerja dan pencapaian kinerja Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan (BPFK) Medan selama tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai

berfungsi sebagai sarana mempertanggungjawabkan kinerja BPFK Medan kepada

Dirjen Pelayanan Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan DIPA tahun

2018, sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPFK Medan untuk perbaikan dan peningkatan

kinerja secara berkelanjutan dalam Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.

Realisasi anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan

tahun 2018 adalah sebesar Rp. 17.253.930.231,- atau mencapai 79,15 % dari PAGU

DIPA sebesar Rp. 21.799.587,000,- Realisasi pendapatan BPFK Medan Tahun

2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan BPFK Medan

Tahun 2018 sebesar Rp. 4.422.365.000,- atau 176,88 % yang pencapaiannya

melebihi dari targetnya sebesar Rp. 2.500.180.000.-.

Dengan demikian, dari uraian tersebut BPFK Medan telah melaksanakan tugas

dan fungsi serta merealisasikan kegiatan berikut program serta rencana aksi

dengan dukungan DIPA tahun 2018 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan BPFK Medan

selama tahun 2018 memberikan hasil yang beragam, sebagaian besar indikator telah

mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Secara keseluruhan,

pencapaian indikator yang telah ditetapkan selama tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi

Indeks Survei Kepuasan

Pelanggan

Survei Kepuasan

Pelanggan

70%

65,77%%

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 IV

Tingkat Kecepatan

Antrian

Penyelesaian waktu

permintaan dari

setiap permintaan

pelayanan

80%

64,9%

Tercapainya 110 jenis

pelayanan

Penambahan ruang

lingkup

102

102

Tercapainya lingkup

pelayanan terakreditasi

Akreditasi

pelayanan

70%

-

Jumlah alat kesehatan

pada sarana pelayanan

kesehatan yang

memenuhi standar

Kalibrasi 14.000

20.975

Uji Kesesuaian 218

342

Jumlah Film Badge 887

9003

Personil TLD 700

2429

Membina Kemitraan

dengan Dinas Kesehatan

di Provinsi,

Kabupaten/Kota dan

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Pelayanan Kalibrasi

Puskesmas daerah

tertinggal dan

kepulauan terluar

10

9

Kontrak otomatis dengan

fasilitas pelayanan

kesehatan

Kontrak kerja sama

dengan RS vertikal

dan RS Rujukan

6

11

Tercapainya

Perencanaan, Monitoring

dan Evaluasi (PME)

sesuai standar

Kaji Ulang

Manajemen

90%

100%

Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 V

Respon terhadap keluhan

pelanggan

Proses respon dari

setiap keluhan

pelanggan

70%

100%

Tercapainya tingkat

penilaian SKP

Tercapainya tingkat

penilaian SKP 90% 100%

Tercapainya Rasio SDM

berkinerja produktif

Peningkatan

kemampuan Teknis

SDM

70%

70%

Bertambahnya jenis dan

jumlah peralatan uji

kesesuaian dan kalibrasi

yang tertelusur

Penambahan

jumlah alat

Pengujian/Kalibrasi,

Uji Kesesuaian dan

pemantauan dosis

perorangan

laboratorium dan

dan kalibrasi rutin

dari setiap alat yang

sudah dimiliki

80%

37,35%

Tercapainya proyeksi

PNBP

Capaian PNBP 2,500,180,000,- 4.422.365.000

Realisasi sesuai target Realisasi Anggaran

tercapai 90%-100% 79%

Demikian Uraian tersebut, BPFK Medan telah melaksanakan tugas dan fungsi serta

merealisasikan kegiatan berikut program serta rencana aksi dengan dukungan DIPA

tahun 2018 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 VI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif........................................................................................... iii

Daftar Isi .............................................................................................................. vi

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang ................................................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 2

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................. 3

D. Aspek Strategsi Organisasi Serta Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Yang Sedang Dihadapi Organisasi ................................................................. 5

E. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 6

BAB II Perencanaan Kinerja 8

A. Perjanjian Kinerja ............................................................................................. 9

B. Strategi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja .......................................................... 11

BAB III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................. 13

A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja .................................................. 13

I. Indikikator Kinerja Indeks Survei Kepuasan Pelanggan................................ 15

II. Indikator Kinerja Tingkat Kecepatan Antrian ........................................ 21

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 VII

III. Indikator Kinerja Tercapainya 110 Jenis Pelayanan ..................................... 22

IV. Indikator Kinerja Tercapainya Lingkup Pelayanan Terakreditasi .................. 23

V. Indikator Kinerja Jumlah Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan

yang Memenuhi Standar .............................................................................. 24

VI. Indikator Kinerja Membina Kemitraan dengan Dinas Kesehatan Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan .................................. 26

VII. Indikato Kinerja Kontrak Otomatis dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

................................................................................................................... 28

VIII. Indikator Kinerja Tercapainya Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME)

Sesuai Standar ........................................................................................... 29

IX. Indikator Kinerja Respon Terhadap Keluhan Pelanggan .............................. 31

X. Indikator Kinerja Tercapainya Penilaian SKP ................................................ 32

XI. Indikator Kinerja Tercapainya Rasio SDM Berkinerja Produktif .................... 32

XII. Indikator Kinerja Bertambahnya Jenis dan Jumlah Peralatan Uji Kesesuaian

dan Kalibrasi yang Tertelusur ...................................................................... 33

XIII. Indikator Kinerja Sasaran Keuangan ............................................................. 36

B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................ 37

C. ASPEK SUMBER DAYA .................................................................................. 38

Sumber Daya Manusia ..................................................................................... 38

Aspek Sarana dan Prasarana ..................................................................... 41

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, disebutkan bahwa

salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah

adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented

government). Orientasi pada input terutama uang seperti yang selama ini dijalankan

hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama

akan fokus pada kepentingan masyarakat berupa upaya untuk menghasilkan output

dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang

dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada

masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana barang/jasa tersebut

sehingga memberi manfaat kepada masyarakat. Output dan outcome inilah yang

selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran

seperti persepsi yang ada selama ini, namun demikian uang tetap merupakan faktor

penting untuk mencapai kinerja baik output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus

result oriented government perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya

diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat

undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang

nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara serta berbagai peraturan

perundangan dibawahnya. Dengan demikian kedepan anggaran negara menjadi

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 2

anggaran berbasis kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan

output dan outcome yang diinginkan. Dengan anggaran berbasis kinerja akan dapat

dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya, hal ini akan

memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectivenes

anggaran instansi sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran

anggaran.

Sebagai instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Medan (BPFK) Medan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok

dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan capaian kinerjanya. Penyampaian laporan kinerja atau LAKIP

dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian kegiatan selama satu tahun yang

dibandingkan dengan target kinerja yang sudah direncanakan direnstra. Dalam LAKIP

dijabarkan seluruh kegiatan yang sudah dilakukan baik keberhasilan maupun

kegagalan yang kemudian dilakukan perbaikan agar lebih produktif, efektif dan efisien

baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan dan pelayanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan ini

disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Medan merupakan rangkuman pertanggung jawaban secara tertulis dalam

melakukan proses evaluasi kinerja yang memuat keberhasilan maupun kegagalan

dalam pencapaian kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2018 yang

wajib dipertanggung jawabkan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok

dan fungsi, maupun pengelolaan sumber daya yang ada dan dalam wewenangnya.

Adapun tujuannya antara lain:

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 3

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan

evaluasi kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan selama tahun

2018;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Medan pada tahun 2018 untuk kemudian diharapkan dapat

diperolah masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan Medan;

3. Untuk mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan sehingga tercipta

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat

terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2351/Menkes/Per/2011

tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.530/Menkes/Per/IV/2007

tanggal, 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan tugas Pokok Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan yaitu

melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan

peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan

pemerintah maupun swasta.

2. Fungsi

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan mempunyai fungsi. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Medan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

b. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;

c. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;

d. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;

e. Pengukuran luaran radiasi terapi;

f. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas

kesehatan;

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 4

g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi

radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;

h. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;

i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengamanan fasilitas kesehatan;

j. Pelaksanaan ketatausahaan.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Kesehatan No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagai

berikut :

a. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan dipimpin oleh kepala balai;

b. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

c. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi

perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan,

sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan

radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran

radiasi serta jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengamanan fasilitas

kesehatan;

d. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi

perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan

fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi,

sarana dan prasarana kesehatan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan

fasilitas kesehatan;

e. Kepala Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab

pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada instalasi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan

adalah sebagai berikut :

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 5

Gambar 1 Struktur Organisasi

D. ASPEK STRATEGSI ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA

(STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

1. Aspek strategis organisasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)

Medan antara lain:

a. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya BPFK Medan memberikan

pelayanan pengujian/kalibrasi, uji kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi

Diagnostik dan intervensional dan Pemantauan Dosis Perorangan;

b. Membangun kemitraan dengan Dinas Kesehatan baik Propinsi maupun

kabupaten/kota serta fasilitas pelayanan kesehatan dengan bimbangan

teknis berupa pelatihan dan seminar tentang pemeliharaan alat kesehatan

di fasilitas pelayanan kesehatan;

Kepala Subbag. Tata

Usaha

Instalasi

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kepala Seksi Pelayanan

Teknis

Kepala Seksi Tata

Operasional

Kepala BPFK Medan

Eselon IIIa

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 6

c. Mewujudkan tata kelola institusi yang bersih, modern dan

bertanggungjawab.

2. Isu strategis yang akan dihadapi organisasi adalah:

a. Mendukung terpenuhinya persyaratan Akreditasi Rumah Sakit dimana

salah satu persyaratannya adalah alat kesehatan yang terkalibrasi;

b. Menjadi rujukan laboratorium pengujian/kalibrasi, uji kesesuaian Pesawat

Sinar-X Radiologi Diagnostik dan intervensional dan Pemantauan Dosis

Perorangan di seluruh wilayah kerja BPFK Medan;

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan SDM BPFK Medan agar

mampu mengoptimalkan pelayanan diseluruh wilayah kerja BPFK Medan;

d. Meningkatkan kemampuan pelayanan agar mampu melayani fasilitas

pelayanan kesehatan di wilayah kerja BPFK Medan;

e. Perencanaan perubahan kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum

(BLU).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPFK Medan tahun 2018 ini menjelaskan

pencapaian kinerja dibandingkan dengan kontrak kerja (penetapan kinerja0 yang

sudah ditetapkan pada awal tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Dari

pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 serta dilakukan analisis dari setiap

capainnya maka diharapkan dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya

sehingga dapat diidentifikasi perbaikan kinerja dimasa yang akan datan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Dalam Bab I menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, gambaran umum

organisasi, serta sistematika penulisan pelaporan.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Dalam Bab II dijelaskan mengenai rencana strategi dan rencana kinerja. Pada bab ini

juga disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator

Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 7

kinerja yang akan dilaksanakan tahun 2016 dalam rangka pencapaian visi dan misi

BPFK Medan.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab III diuraikan pengukuran kinerja, sumber daya manusia dan sumber

daya anggaran yang menggambarkan kekuatan yang dimiliki, evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi

serta langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang akan diambil.

BAB IV. Penutup

Dalam Bab IV mengemukakan simpulan menyeluruh dalam pencapaian kinerja BPFK

Medan serta rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Lampiran-lampiran

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 8

VISI BPFK MEDAN :

”Menjadi institusi pelayanan pengujian, kalibrasi peralatan kesehatan dan

proteksi radiasi sesuai standar mutu nasional “

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja

dan peranan BPFK Medan serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa

depan yang ingin dicapai oleh BPFK Medan maka diperlukan visi yang mencerminkan

keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.BPFK Medan telah

menetapkan visinya yaitu:

Sejalan dengan visi BPFK Medan maka diperlukan rumusan mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai BPFK Medan.

Adapun misi BPFK Medan adalah:

Misi BPFK Medan adalah :

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Laboratorium BPFK Medan

2. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan staf BPFK Medan

3. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium BPFK Medan

4. Mewujudkan pelayanan Laboratorium BPFK Medan yang terakreditasi

5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai serta memelihara kesehatan dan

keselamatan kerja pegawai BPFK Medan

6. Memberikan pelayanan pengujian/kalibrasi fasilitas kesehatan yang berstandar

nasional

7. Memberikan pelayanan pengujian/kalibrasi fasilitas kesehatan yang

menjangkau seluruh Fasyankes

8. Mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, baik dan bertanggung jawab.

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 9

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh BPFK Medan yang

selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan BPFK Medan dirumuskan

sebagai berikut:

a. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan laboratorium BPFK Medan;

b. Meningkatkan Kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan staf BPFK Medan;

c. Meningkatkan Fasilitas sarana dan prasarana Laboratorium BPFK Medan;

d. Meningkatkan motivasi, koordinasi, kerjasama serta disiplin kerja staf

Laboratorium BPFK Medan;

e. Mewujudkan Pelayanan Laboratorium BPFK Medan yang terakreditasi;

f. Meningkatkan kesejahteraan pegawai serta memelihara kesehatan dan

keselamatan kerja pegawai BPFK Medan.

Dalam rangka meraih visi dan misi BPFK Medan, maka penting sekali agar

seluruh tugas pokok dan fungsi dilaksanakan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Dan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan berlandaskan pada:

1. Rencana strategi BPFK Medan 2015-2019

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen bersama antara kepala

BPFK Medan dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian kesehatan

Republik Indonesia. Hal ini merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri

Pendayabunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BPFK Medan telah menyusun

perjanjian kinerja tahun 2018 mengacu kepada rencana strategi BPFK Medan periode

2015-2019. Adapun perjanjian kinerja BPFK Medan periode 2015-2019 antara lain:

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 10

Tabel 1 Perjanjian Kinerja BPFK Medan 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya Kepuasan

Pelanggan

1. Indeks Survei Kepuasan

Pelanggan 70%

2. Tingkat Kecepatan Antrian 80%

2. Terwujudnya

Pelayanan

Pengujian/Kalibrasi

Standar Nasional

3. Tercapainya 110 jenis

pelayanan 102

4. Tercapainya lingkup

pelayanan terakreditasi 70%

5. Jumlah alat kesehatan 14.000

3. Terbinanya Kemitraan

dengan Pelanggan

6. Membina Kemitraan

dengan Dinas Kesehatan

di Propinsi,

Kabupaten/Kota dan

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

10

7. Kontrak otomatis dengan

fasilitas pelayanan

kesehatan

6

4. Terwujudnya Proses

Bisnis yang Baik

8. Tercapainya Perencanaan,

Monitoring dan Evaluasi

(PME) sesuai standar

90%

5. Terwujudnya

Pelayanan MANTAP

9. Respon terhadap keluhan

pelanggan 70%

6. Terwujudnya Budaya

Kerja

10. Tercapainya tingkat

penilaian SKP 100%

7. Terwujudnya

Kompetensi SDM

11. Tercapainya Rasio SDM

berkinerja produktif 70%

8. Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana

12. Bertambahnya jenis dan

jumlah peralatan uji

kesesuaian dan kalibrasi

yang tertelusur

80%

9. Tingkat Pencapaian

PNBP

13. Tercapainya proyeksi

PNBP

Rp. 2.500.180.000

10. Penilaian Kewajaran 14. Realisasi sesuai target 90-100%

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 11

B. Strategi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan perjanjian kinerja tersebut diperlukan program kegiatan

yang dituangkan penganggarannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

BPFK Medan. Program Kerja BPFK Medan masuk kedalam Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya. Adapun rincian kegiatannya yang disesuaikan dengan Indikator

Kinerja BPFK Medan antara lain:

Tabel 2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kegiatan Pelaksanaan Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan

Terwujudnya Kepuasan

Pelanggan

Indeks Survei Kepuasan

Pelanggan

Survei Kepuasan

Pelanggan

Tingkat Kecepatan Antrian Negosiasi

Pelayanan

Terwujudnya Pelayanan

Pengujian/Kalibrasi

Standar Nasional

Tercapainya 110 jenis

pelayanan

Penambahan ruang

lingkup

Tercapainya lingkup pelayanan

terakreditasi

Akreditasi

pelayanan

Terbinanya Kemitraan

dengan Pelanggan

Membina Kemitraan dengan

Dinas Kesehatan di Propinsi,

Kabupaten/Kota dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kalibrasi

Puskesmas daerah

tertinggal dan

kepulauan terluar

Kontrak otomatis dengan

fasilitas pelayanan kesehatan

Kontrak kerja sama

dengan RS vertikal

dan RS Rujukan

Terwujudnya Proses

Bisnis yang Baik

Tercapainya Perencanaan,

Monitoring dan Evaluasi (PME)

sesuai standar

Kaji Ulang

Manajemen

Terwujudnya Pelayanan

MANTAP

Respon terhadap keluhan

pelanggan Tingkat kecepatan

antrian dari setiap

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 12

permintaan

pelayanan

Terwujudnya Budaya Kerja Tercapainya tingkat penilaian

SKP

Terwujudnya Kompetensi

SDM

Tercapainya Rasio SDM

berkinerja produktif

Peningkatan

kemampuan Teknis

SDM

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana

Bertambahnya jenis dan

jumlah peralatan uji

kesesuaian dan kalibrasi yang

tertelusur

Jumlah Capaian

Pengadaan Sarana

Prasarana:

Alat Kalibrator

Alat Pengolah data

Perlengkapan

Kantor

Sistem Informasi

Teknologi

Kendaraan Khusus

Teknis Pengujian

dan Kalibrasi

Tingkat Pencapaian PNBP

Tercapainya proyeksi PNBP

Capaian PNBP

Jumlah alat dilayani:

Kalibrasi

Uji Kesesuaian

Film Badge

TLD

Penilaian Kewajaran Realisasi sesuai target Realisasi Anggaran

tercapai

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja bertujuan untuk mendapat

informasi mengenai masing-masing sasaran dan indikator, pengukuran kinerja ini juga

dimaksudkan untuk mengetahui kinerja BPFK Medan apabila dibandingkan dengan

target yang ingin dicapai dan ditetapkan di awal tahun.

Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi

atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan (BPFK) Medan dalam tahun anggaran 2018

Tabel 3 Target dan realisasi atas pencapaian indikator tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi

Indeks Survei Kepuasan

Pelanggan

Survei Kepuasan

Pelanggan

70%

65,77%%

Tingkat Kecepatan

Antrian

Penyelesaian waktu

permintaan dari

setiap permintaan

pelayanan

80%

64,9%

Tercapainya 110 jenis

pelayanan

Penambahan ruang

lingkup

102

102

Tercapainya lingkup

pelayanan terakreditasi

Akreditasi

pelayanan

70%

-

Jumlah alat kesehatan

pada sarana pelayanan

Kalibrasi 14.000

20.975

Uji Kesesuaian 218

342

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 14

kesehatan yang

memenuhi standar

Jumlah Film Badge 887

9003

Personil TLD 700

2429

Membina Kemitraan

dengan Dinas Kesehatan

di Provinsi,

Kabupaten/Kota dan

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Pelayanan Kalibrasi

Puskesmas daerah

tertinggal dan

kepulauan terluar

10

9

Kontrak otomatis dengan

fasilitas pelayanan

kesehatan

Kontrak kerja sama

dengan RS vertikal

dan RS Rujukan

6

11

Tercapainya

Perencanaan, Monitoring

dan Evaluasi (PME)

sesuai standar

Kaji Ulang

Manajemen

90%

100%

Respon terhadap keluhan

pelanggan

Proses respon dari

setiap keluhan

pelanggan

70%

100%

Tercapainya tingkat

penilaian SKP

Tercapainya tingkat

penilaian SKP 90% 100%

Tercapainya Rasio SDM

berkinerja produktif

Peningkatan

kemampuan Teknis

SDM

70%

70%

Bertambahnya jenis dan

jumlah peralatan uji

kesesuaian dan kalibrasi

yang tertelusur

Penambahan

jumlah alat

Pengujian/Kalibrasi,

Uji Kesesuaian dan

pemantauan dosis

80%

37,35%

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 15

perorangan

laboratorium dan

dan kalibrasi rutin

dari setiap alat yang

sudah dimiliki

Tercapainya proyeksi

PNBP

Capaian PNBP 2,500,180,000,- 4.422.365.000

Realisasi sesuai target Realisasi Anggaran

tercapai 90%-100% 79%

Adapun hasil pencapaian indikator dan kegiatannya serta analisis masing-

masing kegiatan tahun 2018 secara terperinci ditampilkan sebagai berikut:

I. Indikator Kinerja Indeks Survei Kepuasan Pelanggan

Survey Kepuasan Pelanggan yang dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

A. Menyusun Instrumen Survei

Instrument survey berupa kuesioner yg dibuat mengacu pada pedoman

yang ada, yaitu PermenPANRB No. 14 Tahun 2017. Adapun isian

kuisoner adalah sebagai berikut:

B. Menentukan Besaran dan Teknik Penarikan Sample

Dalam pedoman PermenPANRB No. 14 Tahun 2017, dicantumkan

jumlah sampel yang harus diambil berdasarkan nilai populasi dengan

menggunakan Tabel Sample Morgan dan Krejcie.

C. Menentukan Responden

Berdasarkan Table Sample Morgan dan Krejcie, dengan populasi

sekitar 230 pelanggan BPFK Medan, maka sample survey untuk BPFK

Medan sebesar 144 responden. Responden yang diambil berdasarkan

pada 20% fasyankes (RS, Klinik dan Laboratorium) dengan

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 16

penyumbang PNBP tersebesar ke BPFK Medan, sehingga diperoleh

daftar nama fasyankes untuk menjadi responden:

No. Provinsi Nama Fasyankes Pelayanan

Kal UK TLD

1 Aceh Central Rontgen Banda Aceh v

2 Aceh PT Dipa Pharmalab Intersains (Balai Kesehatan Paru Masyarakat, NAD)

v

3 Aceh PT Mulya Husada Jaya Surabaya (Lab Klinik Bunda Thamrin Banda Aceh)

v

4 Aceh RS Graha Bunda Idi Rayeuk v

5 Aceh RS Ibu dan Anak Banda Aceh v v

6 Aceh RSIA Banda Aceh v

7 Aceh RSU Cut Meutia v

8 Aceh RSU Cut Nyak Dhien Meulaboh v v

9 Aceh RSU Teungku Peukan v v v

10 Aceh RSUD Aceh Besar v

11 Aceh RSUD Achmad Darwis Suliki v

12 Aceh RSUD Aek Kanopan v

13 Aceh RSUD dr Fauziah Bireuen v

14 Aceh RSUD Dr H Yuliddin Away Tapak Tuan v

15 Aceh RSUD dr Zainoel Abidin v

16 Aceh RSUD Langsa v

17 Aceh RSUD Meuraxa v

18 Aceh RSUD Munyang Kute Redelong v

19 Aceh RSUD Subulussalam v

20 Aceh RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak v

21 Bengkulu RS Rafflesia Bengkulu v

22 Bengkulu RSUD Arga Makmur v

23

Bengkulu

RSUD Hasanuddin Damrah Manna Bengkulu

v

24 Jambi PT Asido Bima (RSUD Raden Mattaher) v

25 Jambi RS Randuh Bangko v

26 Jambi RSD Kol Abundjani Bangko v v

27 Jambi RSI Arafah Jambi v v

28 Jambi RSUD Selasih Pangkalan Kerinci v

29 Jambi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo v

30 Jambi Siloam Hospitals Jambi v

31 Kepri Klinik Medilab Batam v

32 Kepri RS Awal Bros Batam v

33 Kepri RS Elisabeth Batam v v v

34 Kepri RS Otorita Batam v

35 Kepri RSUD Tanjung Uban v

36 Riau Aulia Hospital Pekanbaru v

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 17

37 Riau Eka Hospital v

38 Riau PT Eris Medika Utama (RSUD Bengkalis) v

39 Riau PT Riau Andalan Pulp & Paper v

40 Riau RS Awal Bros Panam v

41 Riau RS Awal Bros Pekanbaru v v

42 Riau RS Bhayangkara TkIII Pekanbaru v

43 Riau RS Permata Hati Duri v

44 Riau RS PT Chevron Duri v v

45 Riau RS Rokan Hulu v

46 Riau RS Sansani Pekanbaru v

47 Riau RS Santa Maria Pekanbaru v v v

48 Riau RS Syafira Pekanbaru v v

49 Riau RS ZAINAB Pekanbaru v

50 Riau RSU Tengku Raihan Siak v

51 Riau RSUD Bengkalis v

52 Riau RSUD Kecamatan Mandau v v

53 Riau RSUD Kepulauan Meranti v v

54 Riau RSUD Kota Dumai v v v

55 Riau RSUD Kotapinang Labusel v

56 Riau RSUD Petala Bumi v

57 Riau RSUD Puri Husada Tembilahan v v

58 Riau RSUD Tengku Rafi'an Siak v v

59 Sumbar BLUD RS Jiwa Prof HB Saanin Padang v

60 Sumbar RS Bethesda Saribu Dolok v

61 Sumbar RS Yos Sudarso Padang v v v

62 Sumbar RSU Citra BMC Padang v

63 Sumbar RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi v

64 Sumbar RSUD Pariaman v v

65 Sumbar RSUD Solok Selatan v v

66 Sumbar RSUP M Djamil Padang v

67 Sumbar Semen Padang Hospital v

68 Sumbar Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat v

69 Sumut Klinik Dr Prem Punjabi Galang v

70

Sumut

Klinik PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate

v

71 Sumut Klinik Spesialis Bunda v

72 Sumut Lab Klinik Global Health v

73 Sumut Lab Klinik Pramita Cab P Diponegoro v

74 Sumut Lab Klinik Prodia Pematang Siantar v

75 Sumut Lab Klinik Prodia SParman v

76 Sumut Medan Medical Center (MMC) v

77 Sumut Murni Teguh Memoral Hospital v

78 Sumut Pertamedika Ummi Rosnali v

79 Sumut PT Inalum Paritohan v

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 18

80 Sumut PT Inalum Tanjung Gading v

81 Sumut PT Mulya Husada Jaya (RS Grand Herna) v

82 Sumut PT Nelsa Alam Bahagia (Dinkes Kota Pematangsiantar)

v

83 Sumut PT Prima Husada Cipta Medan (Klinik Pratama Krakatau Medan)

v

84 Sumut PT Prima Medika Nusantara RS Pabatu v

85 Sumut PT Sadado Sejahtera Medika Medan (RS TK II Putri Hijau)

v

86 Sumut RS Bunda Thamrin Medan v

87 Sumut RS Chevani Tebing Tinggi v v

88 Sumut RS Columbia Asia Medan v v v

89 Sumut RS Delima Medan v

90 Sumut RS Haji Medan v

91 Sumut RS Harapan Bunda v

92 Sumut RS Horas Insani PSiantar v v

93 Sumut RS Islam Malahayati v

94 Sumut RS Karya Husada Perdagangan v

95 Sumut RS Khusus Bedah Ropannasuri v

96 Sumut RS Laras v

97 Sumut RS Mitra Medika v

98 Sumut RS Patar Asih v v

99 Sumut RS Permata Bunda v

100 Sumut RS Permata Madina Panyabungan v

101 Sumut RS PTPN II Sei Dadap Distrik Asahan v

102 Sumut RS PTPN II Tanjung Selamat v

103 Sumut RS Setia Budi v

104 Sumut RS Setio Husodo v

105 Sumut RS Sri pamela Tebing Tinggi v v

106 Sumut RS St Elisabeth Medan v

107 Sumut RS Tiara Pematang Siantar v

108 Sumut RS Wampu Norita P Brandan v

109 Sumut RSU Amanda v

110 Sumut RSU Deli v

111 Sumut RSU Grand Medistra v

112 Sumut RSU Herna v

113 Sumut RSU HKBP Balige v

114 Sumut RSU Imelda Pekerja Indonesia v v v

115 Sumut RSU Kabanjahe v

116 Sumut RSU Martha Friska Multatuli v

117 Sumut RSU Materna v

118 Sumut RSU Nur'Aini Bloksongo v

119 Sumut RSU Ratu Mas Binjai v

120 Sumut RSU Royal Prima v v

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 19

121 Sumut RSU Sari Mutiara v

122 Sumut RSU Sinar Husni v

123 Sumut RSU Sufina Aziz Medan v v

124 Sumut RSU Sundari Medan v

125 Sumut RSU Tanjung Pura v

126 Sumut RSU Theotokos v

127 Sumut RSU Vina Estetica Medan v

128 Sumut RSU Vita Insani v v v

129 Sumut RSUD Deli Serdang v v

130 Sumut RSUD Dolok Sanggul v v v

131 Sumut RSUD Dr Djasamen Saragih v v

132 Sumut RSUD dr Pirngadi Medan v

133 Sumut RSUD Gunung Sitoli v v v

134 Sumut RSUD Gunung Tua v

135 Sumut RSUD Hadrianus Sinaga v v

136 Sumut RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi v

137 Sumut RSUD Pandan v v

138 Sumut RSUD Rantauprapat v v

139 Sumut RSUD Tapanuli Selatan v

140 Sumut RSUD Tarutung v

141 Sumut RSUD Tengku Mansyur v

142 Sumut RSUD Tuan Rondahaim - Pematang Raya v v

143 Sumut RSUP H Adam Malik v v

144 Sumut Yayasan Sinar Amal Bakti Medan v

D. Melaksanakan Survei

Survey dilaksanakan berdasarkan provinsi asal fasyankes dengan

jumlah tim kunjungan 2 orang

Provinsi Jumlah

Fasyankes

Aceh 20

Bengkulu 3

Jambi 7

Kepri 5

Riau 23

Sumbar 10

Sumut 76

Total 144

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 20

E. Mengolah Hasil Survei

Pengolahan data survey berdasarkan pada pedoman survey, dimana

pengukuran pada survey menggunakan skala linkert, maka setiap

pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai, yaitu nilai

penimbang, N.

𝑁 = 1

𝑋

Setelah itu, dihitung nilai rata-rata tertimbang, yaitu SKM.

𝑆𝐾𝑀 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑥 𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖

Adapun hasil dari persepsi diartikan sebagai berikut:

F. Menyajikan dan melaporkan hasil survei

U1 Persyaratan 2.8 70 C Kurang Baik

U2 Prosedur 2.6 65 C Kurang Baik

U3 Waktu Pelayanan 2.6 65 C Kurang Baik

U4 Biaya Tarif 2.6 65 C Kurang Baik

U5 Produk Layanan 2.8 70 C Kurang Baik

U6 Kompetensi Pelaksana 2.8 70 C Kurang Baik

U7 Perilaku Pelaksana 2.8 70 C Kurang Baik

U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2.2 55 D Tidak Baik

U9 Sarana dan Prasarana 2.5 62.5 D Tidak Baik

Total 2.631 65.77 C Kurang Baik

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 21

G. Potensi Masalah

Dari indeks survei diperoleh hasil kepuasan pelanggan yaitu sebesar

65,77%. Sesuai dengan hasil tersebut diperoleh rata-rata dari seluruh

poin rata-rata mutu layanan BPFK Medan kurang baik. 2 hal yang paling

disoroti dari responden yaitu:

- Lama pengerjaan kurang sesuai dengan penawaran yang

disampaikan oleh pihak BFPK Medan;

- Respon terhadap penanganan pengaduan lama dan penilaian dari

responden menunjukkan bahwa kualitas Penanganan Pengaduan,

Saran dan Masukan tidak baik.

Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan berada pada level kurang baik

dan menunjukkan bahwa pelayanan belum masuk kepada level sangat

puas, sehingga BPFK Medan perlu memperhatikan lebih pelayanan

yang diberikan kepada pelanggan. Potensi masalah utamanya adalah

dapat berdampak pada loyalitas pelanggan yang dapat mempengaruhi

pendapatan PNBP.

H. Usul Pemecahan Potensi Masalah

1. Kesembilan indikator kepuasan pelanggan memang harus

diperbaiki agar BPFK Medan mampu memenuhi harapan

pelanggan.

2. Evaluasi dan perbaikan ataupun peningkatan baik secara SDM,

sarana prasarana maupun sistem pelayanan harus dilakukan

II. Indikator Kinerja Tingkat Kecepatan Antrian

Kondisi yang dicapai

Pengambilan sample sebanyak 57 Fasyankes, diperoleh waktu

maksimum pengerjaan adalah 30 Hari dan minimum waktu pengerjaan

adalah 1 hari. Dari data sample set yang ada, nilai modusnya berada

pada nilai 4 hari kerja dan rata-rata waktu pengerjaan adalah 10 hari

kerja dengan standar deviasi ± 8.17 hari kerja. Berdasarkan 57 sample

yang diambil, 64.9% unit sample, penyelesaian pembuatan sertifikat

yang dihitung dari semenjak tanggal berakhirnya Surat Perintah Tugas

hingga terbitnya laporan/sertifikat kurang dari sama dengan 10 hari kerja.

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 22

Potensi Masalah

Kendala yang dialami selama pelaksanaan ditahun 2018 antara lain:

a. Koordinasi dari tim yang turun kelapangan yang memberikan dengan

bagian pelayanan teknis masih belum baik terutama mengenai:

- Distribusi pemberian Berita Acara Pekerjaan (BAP) oleh tim

teknis pemberi layanan yang belum lancar;

- Perbedaan defenisi nama alat yang dilayani antara tim teknis

dengan bagian pelayanan teknis;

- Perubahan data jumlah dan nama alat medis yang tidak

dikoordinasikan ke bagian pelayanan.

b. Kurangnya jumlah SDM dibagian pelayanan teknis sehingga proses

administrasi terutama proses penanganan laporan dan sertifikat menjadi

lebih lambat

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Harus ada pengorganisasian yang baik dalam hal pemberian

pelayanan dari mulai permintaan pelayanan oleh fasilitas pelayanan

kesehatan hingga terdistribusinya laporan dan sertifikat ke fasyankes.

Diperlukan juga penambahan tenaga administrasi pada bagian

pelayanan teknis dikarenakan jumlah layanan yang meningkat setiap tahun

dan berdampak pada meningkatnya volume laporan dan sertifikat yang

harus diproses

III. Indikator Kinerja Tercapainya 110 jenis pelayanan

Kondisi yang dicapai

Pada tahun 2018 melalui SK Kepala BPFK Nomor KK.02.03/L.1/6576/

2918 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penetapan Penyelia/Staf Laboratorium dan

Petugas Workshop, BPFK Medan menambah instalasi baru baru yaitu

insatalasi inspeksi sarana & prasarana. Sesuai standarnya pada instalasi

inspeksi sarana & prasarana 3 laboratorium yaitu:

c. Laboratorium instalasi listrik

d. Laboratorium Tata Udara

e. Laboratorium Instalasi Gas Medik

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 23

Dari ketiga laboratium yang sudah memiliki peralatan inspeksi adalah

laboratorium instalasi listrik sedangkan lainnya belum memiliki alat kerja.

Begitupun alat yang tersedia di laboratorium instalasi listik belum lengkap

sesuai standarnya.

Begitu pula dengan pelatihan SDM untuk Instalasi Inspeksi sarana &

prasarana belum pernah dilakukan.

Potensi masalah

Potensi masalah yang akan terjadi dikarenakan masih banyaknya

kelengkapan yang harus dipenuhi baik dari segi sarana maupun pelatihan

SDM sehingga dapat berdampak layanan ini tidak dapat dilakukan segera.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Harus dilakukan akselerasi tindakan ditahun berikutnya sehingga

potensi penghasilan dari layanan ini dapat dicapai. Seperti pemenuhan alat

kerja, sarana serta pelatihan SDM ditahun 2019. Minimal salah satu

laboratorium dapat melaksanakan layanan. Dibutuhkan juga penambahan

SDM agar layanan ini bisa maksimal dilaksanakan.

IV. Indikator Kinerja Tercapainya lingkup pelayanan terakreditasi

Kondisi yang dicapai

Tahun 2018 terdapat 4 ruang lingkup dari Instalasi kalibrasi yang

diajukan untuk diakreditasi, yaitu:

a. Baby lncubator

b. Sphygmomanometer

c. Centrifuge.

d. Electrocardiograph

Akreditasi yang dilakukan untuk keempat raung lingkup ini mengacu

kepada ISO 17025:2017. Proses yang sudah berlangsung selama tahun

2018 adalah sudah pada tahap Assesment dari pihak Komiter Akreditasi

Nasional (KAN) ke laboratorium di BPFK Medan. Dari hasil assasment

tersebut terdapat 24 temuan yang harus ditindaklanjuti. Diberikan waktu

hingga Bulan Maret tahun 2019 untuk menyelesaikan tindak lanjut dari

hasil assesment tersebut. Apabila hasil assesment ini dapat

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 24

ditindaklanjuti maka keempat ruang lingkup layanan ini dapat ditetapkan

akreditasinya oleh KAN.

Potensi Masalah

Proses pelayanan dari instalasi kalibrasi dapat menunda

penyelesaian hasil assesment dikarenakan tim akreditasi di BPFK Medan

hampir sebagian besar merupakan tim teknis pelayanan kalibrasi. Hal ini

dapat menyebabkan proses akreditasi memakan waktu lebih lama dari yang

ditargetkan.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Perlu dibentuk tim khusus yang tidak terganggu oleh adanya

permintaan pelayanan sehingga dapat dilakukan penyelesaian dari setiap

temuan assesment sesuai waktu yang ditargetkan.

V. Jumlah alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang

memenuhi standar

Kondisi yang dicapai

a. Pelayanan Pengujian/Kalibrasi alat kesehatan

NO.

Provinsi

Jumlah Fasyankes

Laik Pakai

Tdk Laik Pakai

Total

1 PROVINSI ACEH 57 3702 18 3720

2 PROVINSI SUMATERA UTARA 255 7920 33 7953

3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 18 1905 11 1916

4 PROVINSI SUMATERA BARAT 24 3559 7 3566

5 PROVINSI JAMBI 31 909 2 911

6 PROVINSI RIAU 28 2601 5 2606

7 PROVINSI BENGKULU 3 303 0 303

JUMLAH SELURUHNYA ...........

416

20899

76

20975

Adapun Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan

pelayanan kalibrasi antara lain:

No.

Jenis Faskes

Jumlah Fasyankes

Jumlah Alat Laik Pakai

Jumlah Alat Tidak Laik

Pakai

Total Jumlah

Alat

1 Pribadi 8 11 0 11

2 Klinik 68 592 3 595

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 25

3 Lab. Klinik 17 250 0 250

4 RS Swasta 80 6131 14 6145

5 RS Pemerintah 57 10512 44 10556

6 BUMN 12 674 8 682

7 Puskesmas (12 Dinkes)

162 2254 5 2259

8 RS TNI/Polri 12 475 2 477

Total 416 20899 76 20975 b. Pelayanan Uji Kesesuaian

NO. Provinsi Jumlah

Fasyankes

Jumlah Alat

1 PROVINSI ACEH 23 42

2 PROVINSI SUMATERA UTARA 82 170

3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 10 41

4 PROVINSI SUMATERA BARAT 9 20

5 PROVINSI JAMBI 5 11

6 PROVINSI RIAU 20 54

7 PROVINSI BENGKULU 2 4

JUMLAH SELURUHNYA ...........

151

342

Adapun Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan

pelayanan Uji Kesesuaian antara lain:

No.

Jenis Faskes

Jumlah Fasyankes

Jumlah Alat

1 Klinik 14 21

2 Lab. Klinik 12 22

3 RS Swasta 71 161

4 RS Pemerintah 41 114

5 BUMN 10 21

6 RS TNI/Polri 3 3

Total 151 342

c. Pelayanan Film Badge

No Provinsi Jumlah

Fasyankes Jumlah Film

Badge

1 PROVINSI ACEH 25 1455

2 PROVINSI SUMATERA UTARA 93 5480

3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 12 765

4 PROVINSI SUMATERA BARAT 9 383

5 PROVINSI JAMBI 8 338

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 26

6 PROVINSI RIAU 4 517

7 PROVINSI BENGKULU 2 65

Jumlah 153 9003

d. Pelayanan TLD Badge

No Provinsi Jumlah Faskes

Jumlah TLD Badge

1 PROVINSI ACEH 13 264

2 PROVINSI SUMATERA UTARA

56 1191

3 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 6 158

4 PROVINSI SUMATERA BARAT

20 548

5 PROVINSI JAMBI 9 144

6 PROVINSI RIAU 5 90

7 PROVINSI BENGKULU 2 34

Jumlah 111 2429

Adapun Jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan

pelayanan TLD Badge antara lain:

No Jenis

Fasyankes Jumlah

Fasyankes Jumlah

TLD Badge

1 BUMN 3 29

2 Klinik 10 84

3 Lab. Klinik 5 35

4

RS Pemerintah

37

1092

5 RS Swasta 54 1157

6 RS TNI/Polri 2 32

Jumlah 111 2429

VI. Kinerja Membina Kemitraan dengan Dinas Kesehatan di Propinsi,

Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kalibrasi Puskesmas daerah tertinggal dan kepulauan

terluar

Kondisi yang dicapai

Pelaksanaan pelayanan ini merupakan bagian dari misi Kementerian

Kesehatan dalam hal pengawasan mutu dan peningkatan pelayanan di

pusat pelayanan tingkat pertama. Selain itu juga untuk membantu akreditasi

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 27

puskesmas di seluruh wilayah daerah tertinggal dan kepulauan terluar di

wilayah kerja BPFK Medan. Total daerah yang termasuk dalam daerah

tertinggal dan kepulauan terluar berdasarkan data dan monitoring yang ada,

terdapat 50 daerah yang termasuk dalam kategori tersebut yang berada di

dalam wilayah kerja BPFK Medan. Dari beberapa daerah yang masuk ke

dalam daerah tertinggal dan kepulauan terluar di tahun 2018, sudah

melakukan pelayanan kalibasi di 5 Provinsi, 9 Kabupaten dengan total

jumlah 41 puskesmas.

No. Provinsi Kabupaten Jumlah

Puskesmas

1 Aceh 1. Aceh Singkil 6

2 Sumatera Utara

2. Nias Selatan 5

3

Riau

3. Indragiri Hilir 4

4. Bengkalis 6

5. Rokan Hilir 9

4 Sumatera Barat

6. Solok Selatan 2

7. Pasaman Barat 5

5 Bengkulu 8. Bengkulu Utara 3

9. Seluma 1

Total Puskesmas 41

Potensi Masalah

Dari beberapa daerah yang dikunjungi Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota tersebut memang belum mengetahui bahwa salah satu

syarat akreditasi puskesmas adalah kalibrasi alat medik dan juga belum

memahami konsep, fungsi dan manfaat kalibrasi alat kesehatan.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Perlu dilakukan monev kedaerah-daerah tertinggal dan kepulauan

tersebut tersebut oleh direktorat fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

ataupun BPFK Medan. Adapun hal yang disampaikan antara lain:

a. Agar dilakukan sosialisasi penganggaran pengujian dan kalibrasi bagi

fasyankes.

b. Adanya monitoring dari dinas kabupaten / kota terhadap fasyankes.

Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 28

c. BPFK Medan menyarankan ke fasyankes untuk kategori alat yang tidak

laik pakai dan aman dilakukan perbaikan dan dikalibrasi kembali.

VII. Indikator Kinerja Kontrak otomatis dengan fasilitas pelayanan

kesehatan

Kondisi yang dicapai

Kontrak kerjasama saat ini sudah dilakukan di 9 rumah sakit dan 2

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

No Nama Kepemilikan Tipe

1 RSUP M. Djamil Padang Kemenkes RI Rujukan Pusat

2 RSUP H. Adam Malik Medan Kemenkes RI Rujukan Pusat

3 RSUD Zainoel Abidin Banda

Aceh

Pemprov Aceh Rujukan

Provinsi

4 RSUD Raja Ahmad Tabib

Tanjung Pinang

Pemprov

Kepulauan Riau

Rujukan

Provinsi

5 RS Jiwa HB Sa’anin Padang Pemprov

Sumatera Barat

Rujukan

Provinsi

6 RSUD Teungku Peukan Pemkab Aceh

Barat Daya

Rujukan

Kabupaten/Kota

7 RSUD Cut Nyak Dhien

Meulaboh

Pemkab Aceh

Barat Daya

Rujukan

Kabupaten/Kota

8 RS USU Kemenristek Dikti RS Pendidikan

9 Dinas Kesehatan Kota Medan Pemko Medan Puskesmas

10 Dinas Kesehatan Kabupaten

Aceh Barat

Pemkab Aceh

Barat

Puskesmas

Page 37: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 29

11 Dinas Kesehatan Kabupaten

Dairi

Pemkab Dairi Puskesmas

Potensi masalah

Masih ada rumas sakit rujukan provinsi dan kabupaten/kotayang

sudah dilayani namun pelaksanaan administrasinya belum menggunakan

kontrak kerja sama. Dan masih ada juga rumah sakit rujukan regional yang

belum dilayani oleh BPFK Medan.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Harus dilakukan pengumpulan data yang lebih mendalam

berdasarkan peraturan menteri kesehatan tentang jumlah dan tipe rumah

sakit rujukan dari mulai propinsi hingga kabupaten kota. Setelah data

tersebut diperoleh kemudian dilakukan sosialisasi dan penawaran

pelayanan pengujian dan kalibrasi BPFK Medan. Sehingga setiap rumah

sakit rujukan tersebut dapat dilayani dan dipantau alat kesehatannya serta

terlaporkan ke direktur fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

VIII. Indikator Kinerja Tercapainya Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

(PME) sesuai standard

1. Kaji Ulang Manajemen

Kondisi yang dicapai

Kaji ulang manajemen merupakan syarat wajib bagi lab penguji dan

kalibrasi sesuai dengan pedoman dokumen mutu laboratorium dan mutu

pelayanan serta administrasi. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah

menelaah sumber-sumber dokumen tersebut serta melakukan perbaikan

atas dokumen yang sudah ada menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan

dokumen mutu. Untuk dokumen laboratorium yang dirujuk adalah dokumen

ISO 17025-2008. Kaji ulang manajemen dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu

semester pertama dan semester kedua.

Page 38: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 30

a. Kaji Ulang semester 1

Kaji ulang pada semester satu dikhususkan untuk menelaah dokumen

laboratorium uji dan kalibrasi dan perbaikannya. Pada kaji ulang semester 1

ini terdapat 6 laboratorium yang dilakukan penelaahannya antara lain:

1. Laboratorium Tekanan;

2. Laboratorium Suhu;

3. Laboratorium Volume dan Massa;

4. Laboratorium Kelistrikan;

5. Laboratorium Alat Ukur Radiasi;

6. Laboratorium Pengukuran Dosis Perorangan.

Hasil dari penelahaan ini antara lain:

a. Persiapan akreditasi untuk ruang lingkup kalibrasi:

- Mikropipet

- Timbangan

- Sphygmomanometer

- Suction Unit

- Baby Incubator

- Electrocardiograph

- Centrifuge

b. Kaji Ulang semester 2

Pokok bahasan pada kaji ulang semester 2 merupakan evaluasi dari

capaian hasil penyelesaian masalah pada kaji ulang semester 1 serta

strategi untuk menghadapi persaingan pasar di tahun 2018. Dari

pembahasan pada kaji ulang semester 2, diketahui bahwa masing-masing

laboratorium sedang mengumpulkan bahan yang digunakan dalam

mengembangkan laboratorium baik berupa legalisasi akreditasi maupun

penambahan ruang lingkup pelayanan, dimana masing-masing petugas

laboratorium juga sedang disibukkan oleh pelaksanaan pelayanan kalibrasi,

uji kesesuaian dan proteksi radiasi di fasilitas pelayananan kesehatan yang

telah melakukan antrian permintaan pelayanan hingga akhir tahun 2018.

Dikarenakan padatnya jadwal pelayanan dari bulan September hingga

Desember 2018, kaji ulang yang pada awalnya direncanakan dilaksanakan

Page 39: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 31

pada bulan November, realisasi pelaksanaannya menjadi bulan Desember

minggu terakhir. Hasil dari pertemuan ini adalah menyusun jadwal

penyelesaian tindak lanjut atas hasil assesment instalasi kalibrasi oleh tim

dari KAN terdiri atas:

e. Baby lncubator

f. Sphygmomanometer

g. Centrifuge

h. Electrocardiograph

Potensi Masalah

Pelaksanaan kaji ulang manajemen dapat terkendala oleh adanya

potensi masalah yang berasal dari faktor eksternal, yaitu permintaan fasilitas

pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kalibrasi, uji

kesesuaian dan proteksi radiasi yang mengalami antrian permintaan.

Dikarenakan kaji ulang manajemen wajib diikuti oleh setiap pegawai di BPFK

Medan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung

perkembangan BPFK Medan sebagai instansi pelayanan, maka tidak

diharapkan ada satu pegawai yang tidak mengikuti kaji ulang manajemen,

tetapi juga tidak ingin beresiko terhadap lama waktu tunggu pelanggan yang

disebabkan oleh antrian yang menumpuk.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Langkah-langkah yang dapat dijadikan solusi dari pemecahan

potensi permasalahan yang ada adalah dengan pengaturan jadwal yang

efektif dimana sebelum awal tahun berjalan, sudah ditentukan tanggal

pelaksanaan kaji ulang manajemen selama dua semester.

IX. Indikator Respon terhadap keluhan pelanggan

Kondisi yang dicapai

Kondisi yang dicapai selama tahun 2018 adalah respon keluhan

yang terpantau selama 2018 adalah keluhan pelanggan yang dilakukan di

website BPFK Medan terdapat 8 pertanyaan tentang pelayanan di BPFK

Medan.

Page 40: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 32

Potensi Masalah

Potensi masalah belum terdokumentasikan keluhan pelanggan

yang masuk melalui telepon, email maupun surat yang masuk.

Menyebabkan tidak dapat diketahui data total keseluruhan jumlah respon

keluhan pelanggan.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Perlu ditetapkan prosedur mengenai pelayanan respon keluhan

pelanggan sehingga dapat diketahui waktu respon atas keluhan tersebut.

X. Indikator Kinerja Tercapainya Tingkat Penilaian SKP

Kondisi yang dicapai

Penilaian SKP merupakan kegiatan tahunan yang wajib dilaksanakan.

Pada tahun 2018, terdapat 57 pegawai negeri sipil yang membuat kontrak

kerja melalui SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai. SKP yang telah disepakati

oleh pegawai kemudian pada akhir tahun dinilai oleh Pejabat Penilai. Penilain

SKP telah dilaksanakan dan 100% pegawai telah dinilai.

Potensi Masalah

Potensi masalah dalam tingkat penilaian SKP terletak pada

padatnya pekerjaan di akhir tahun sehingga penilaian antara pejabat

penilai dan pegawai berlangsung tidak efektif.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Solusi dari potensi masalah tersebut adalah pengaturan jadwal

penilaian SKP dengan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi para

pegawai.

XI. Indikator Kinerja Tercapainya Rasio SDM berkinerja produktif

1. Peningkatan Kemampuan Teknis SDM

Kondisi yang dicapai

Pada tahun 2018, personil BPFK Medan yang mendapatkan pelatihan

teknis sebanyak tujuh orang, yaitu pelatihan Estimasi Ketidakpastian

Pengukuran Hasil Kalibrasi 2 orang, Penyusunan Dokumen Sistem Integrasi

SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan

Page 41: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 33

Kesehatan Kerja Laboratorium sebanyak 4 orang, Ketidakpastian

Pengukuran sebanyak 2 orang.

Potensi Masalah

Potensi masalah yang mgkn ada dalam peningkatan kemampuan

teknis SDM adalah availabilitas pelatihan teknis SDM yang ditawarkan oleh

penyedia jasa serta jadwal pelaksanaan pelatihan teknis yang terkadang

tidak sesuai dengan jadwal kosong pegawai teknis dalam melaksanakan

tugas kedinasan.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Solusi dari potensi masalah tersebut adalah pengaturan jadwal

dengan mencari informasi pelaksanaan kegiatan pelatihan sehingga

pengaturan jadwal antara tugas kedinasan dengan kegiatan pelatihan dapat

dipadupadankan.

XII. Indikator Kinerja Bertambahnya jenis dan jumlah peralatan uji

kesesuaian dan kalibrasi yang tertelusur

1. Jumlah Capaian Pengadaan Sarana Prasarana

Kondisi yang dicapai

Pada tahun 2018, terdapat pengadaan alat kalibrator sebanyak 14

alat yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan dengan cara belanja

melalui e-katalog. Adapun rincian alatnya adalah sebagai berikut:

No. Nama Alat Jumlah (unit)

1 ECG Simulator PS410 1

2 Fetal Simulator PS320KIT 1

3 Pressure Meter DPM4-2G 1

4 Incubator Analyzer INCU II 1

5 Gas Flow Analyzer VT Plus HF 1

6 NIBP Analyzer BP-Pump 2M 1

7 Two-Channel Infusion Device Analyzer IDA-5/2 1

8 SpO2 Functional Tester ProSim SPOTLight 1

9 Phototherapy Radiometer DALE40 2

10 Electrical Safety Analyzer ESA615 1

11 Defibrillator Analyzer IMPULSE 7000DP 1

Page 42: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 34

12 Electrosurgical Analyzer QA-ESIII 1

13

Performance 385A940

Analyzer Rigel Multi-Flo 4CH Type 1

14 Vital Sign Simulators Rigel Uni-Sim Type 370A930 2

Potensi Masalah

Pengadaan alat uji/kalibrator masih hanya menambah alat lama

saja. Belum berfokus kepada penambahan alat untuk ruang lingkup baru.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Untuk pengembangan layanan agar fokus pengadaan alat

uji/kalibrator kepada ruang lingkup baru yang potensial memperoleh

pendapat yang maksimal.

2. Jumlah Capaian Perbaikan dan Rekalibrasi Alat Uji/Kalibrator

Kondisi yang dicapai

Pada tahun 2018, terdapat 65 alat yang dilakukan rekalibrasi. Adapun

alat yang direkalibrasi adalah sebagai berikut:

No Nama Alat qty Satuan No. Sertifikat Tanggal Kalibrasi

Tanggal Rekalibrasi

1 Electrical Safety Analyzer

1 Unit CAL/0165/9491001- 11/02/18

02/11/2018 02/11/2019

2 Infusion Device Analyzer

1 Unit CAL/0185/2925011- 01/18/19

18/01/2018 19/01/2019

3 Data Logger 1 Unit S18003105 13/11/2018 13/11/2019

4 Pressure Meter 1 Unit CAL/0119/2329007- 10/05/18

05/10/2018 05/10/2019

5 Fetal Simulator 1 Unit CAL/0121/1498009- 10/05/18

05/10/2018 05/10/2019

6 Fetal Simulator 1 Unit CAL/0120/3046- 10/05/18

05/10/2018 05/10/2019

7 Incubator Analyzer 1 Unit CAL/0123/6050930- 10/05/18

05/10/2018 05/10/2019

8 Incubator Analyzer 1 Unit CAL/0124/60501271- 10/09/18

09/10/2018 09/10/2019

9 SpO2 Simulator 1 Unit CAL/0129/1497012- 10/11/18

10/11/2018 11/11/2019

10 Flow Analyzer 1 Unit 33564 01/10/2018 01/10/2019

11 Infusion Device Analyzer

1

Unit

CAL/0172/14379- 11/19/18

19/11/2018

19/11/2019

Page 43: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 35

12 Gas Flow Analyzer 1 Unit F-1510027-11-20-2018 20/11/2018 20/11/2019

13 Gas Flow Analyzer 1 Unit

14 Oxygen Analyzer 1 Unit - - -

15 Lightmeter 1 Unit LK.UP.12127-02 19/11/2018 19/11/2019

16 SpO2 Simulator

1

Unit

CAL/0166/1516022- 11/02/18

02/11/2018

02/11/2019

17 NIBP Simulator

1

Unit

CAL/0167/1505019- 11/05/18

05/11/2018

05/11/2019

52 Vital Sign Simulator 1 Unit SEA031660/2R/1 29/10/2018 29/10/2019

53 Test Equipment 1 Unit SEA031649/2R/1 29/10/2018 29/10/2019

54 SpO2 Finger 1 Unit SEA031652/2R/1

55

Infusion Device Analyzer

1

Unit

56

Electrical Safety Analyzer

1

Unit

SEA031632/2R/1

26/10/2018

26/10/2019

57

Electrical Safety Analyzer

1

Unit

SEA031578/2R/1

24/10/2018

24/10/2019

58 Defibrilator Analyzer 1 Unit SEA031692/2R/1 30/10/2018 30/10/2019

59

Defibrilator Analyzer

1

Unit

30/10/2018

30/10/2019

60 Defibrilator Analyzer 1 Unit SEA0318722/2R/1 30/10/2018 30/10/2019

61 Ventilator Tester 1 Unit

62 Test Equipment 1 Unit SEA031650/2R/1 29/10/2018 29/10/2019

63 Ventilator Tester 1 Unit

64

Electro Surgical Analyzer

1

Unit

65 SpO2 Finger 1 Unit

Potensi Masalah

Masih banyak alat yang belum dilakukan perbaikan maupun

rekalibrasi dikarenakan perencanaan anggaran yang belum baik. Selain itu

untuk perbaikan tidak bisa diperkirakan biayanya dan ada alat yang harus

dibawa keluar negeri sehingga biaya perbaikan tidak dapat dihitung.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Agar dalam perencanaan perbaikan dan rekalibrasi alat uji/kalibrator

dilakukan komunikasi yang intens kepihak vendor penyedia perbaikan dan

rekalibrasi alat sehingga dapat diperkirakan dengan jelas mengenai biaya

perbaikan dan rekalibrasi alat uji/kalibrator.

Page 44: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 36

XIII. Indikator Kinerja Sasaran Keuangan

Untuk mencapai sasaran Keuangan yaitu terlaksananya fungsi

manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang

mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel maka telah ditetapkan

indikator, yaitu:

1. Capaian Proyeksi PNBP

Kondisi yang dicapai

Pencapaian atas kegiatan tercapainya terget pendapatan tahun 2018

adalah sebanyak Rp. 4.422.365.000,- atau 176,88 % yang pencapaiannya

melebihi dari targetnya sebesar Rp. 2.500.180.000.-. Jumlah tersebut telah

mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan BPFK Medan,

yang merupakan pendapatan dari tarif pengujian dan kalibrasi, film badge,

dan TLD.

Potensi Masalah

Potensi masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator

tercapainya target pendapatan adalah munculnya laboratorium penguji dan

pengkalibrasi swasta. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan dapat

berpindah dikarenakan adanya pilihan laboratorium penguji dan

pengkalibrasi lainnya.

Selain itu menumpuknya pelayanan di bulan September-Desember menjadi

salah satu penyebab terjadinya transaksi keuangan baru selesai ditahun

berikutnya sehingga potensi pendapatan ditahun berjalan baru bisa diterima

ditahun berikutnya yang dianggap sebagai perolehan pendapatan ditahun

berikutnya. Walaupun secara laporan keuangan akrual dianggap sebagai

pendapatan tahun sebelumnya tetap saja pendapatan tersebut secara fisik

masuk ditahun berikutnya.

Usul Pemecahan Potensi Masalah

Perlunya peningkatan kualitas layanan agar fasyankes yang menjadi

pelanggan tetap melakukan permintaan pelayanannya di BPFK Medan.

Pelayanan yang terakreditasi adalah senjata utama agar para pelanggan

tetap setia bersama BPFK Medan. Oleh karena itu sangat penting agar

Page 45: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 37

ditahun 2018 BPFK Medan mampu meningkatkan mutu pelayanannya

sampai dengan terakreditasi.

Penting juga untuk dapat menegosiasikan pelaksanaan pelayanan

pengujian dan kalibrasi dapat dilakukan diawal tahun disetiap tahunnya.

Sehingga setiap pendapatan diperoleh sesuai dengan tahun pekerjaannya.

Apabila ini dapat dilakukan maka penggunaan anggaran yang bersumber

dari PNBP dapat cepat terealisasi penggunaannya.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan tahun

2018 adalah sebesar Rp. 17.253.930.231,- atau mencapai 79,15 % dari PAGU DIPA

sebesar Rp. 21.799.587,000,-

1. Persentase Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi Belanja BPFK medan Tahun 2018 dapat dilihat dari Tabel berikut:

No. Kode MAK

URAIAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) SISA DANA

(Rp) %

1 51 Belanja Pegawai 6.920.158.000 6.463.251.426 456.906.574 93,40

2 52 Belanja Barang 10.862.084.000 6.875.880.204 3.986.203.796 63,30

3 53 Belanja Modal 4.017.345.000 3.914.798.601 102.546.399 97,45

Total 21.799.587.000 17.253.930.231 4.545.656.769 79,15

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Page 46: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 38

12.000.000.000

10.000.000.000

8.000.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

0

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal 4.017.345.000 3.914.798.601 102.546.399

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

PAGU REALISASI SISA DANA

6.920.158.000 6.463.251.426 456.906.574

10.862.084.000 6.875.880.204 3.986.203.796

Dari Grafik diatas dapat diuraikan Realisasi Belanja pada BPFK Medan

Tahun 2018, sebagai berikut :

Anggaran untuk belanja pegawai Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Medan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.920.158.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 6.463.251.426,- atau mencapai 93,40 persen.

Anggaran untuk belanja barang Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Medan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.862.084.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 6.875.880.204,- atau mencapai 63,30 persen.

Anggaran untuk belanja modal Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Medan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.017.345.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 3.914.798.601,- atau mencapai 97,45 persen.

C. ASPEK SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia

Pegawai BPFK Medan saat ini berjumlah 57 orang, terdiri dari 4

orang struktural, 27 orang dengan jabatan fungsional tertentu yang

Page 47: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 39

melaksanakan pelayanan , pengujian/kalibrasi, uji kesesuaian Pesawat

Sinar-X Radiologi Diagnostik dan intervensional dan Pemantauan

Dosis Perorangan, dan 26 orang pegawai dengan jabatan fungsional

umum yang menunjang pelaksanaan administrasi pengujian/kalibrasi,

uji kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan

intervensional dan Pemantauan Dosis Perorangan. Latar belakang

disiplin ilmu pada umumnya adalah Teknik Elektromedik, Fisika Medik,

Teknik Elektro,Teknik Instrumentasi, Manajemen, Ekonomi, Teknik

Informatika, Kesehatan Masyarakat dan Akuntansi.

BPFK Medan juga mempunyai 18 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

yang terbagi menjadi honorer tenaga administrasi 7 orang, tenaga satpam

6 orang, tenaga teknis 2 orang, pramu bakti 2 orang, dan tenaga supir 1

orang.

a. Pendidikan Formal

Klasifikasi kompetensi pegawai BPFK Medan berdasarkan

tingkat pendidikan dan bidang keahliannya. Komposisi pegawai

berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :

NO TAHUN

2016 2017 2018

1 S.2 1 4 6 2 S.1 32 30 28 3 D.III 14 14 20 4 SMA 4 4 3

Total 51 51 57

Page 48: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 40

b. Peta Jabatan

Jumlah PNS BPFK Medan berdasarkan Jabatan terdiri atas jabatan

struktural sebanyak 4 PNS terdiri dari Eselon III sebanyak 1 PNS dan

Eselon IV sebanyak 3 PNS, Jabatan Fungsional (JFT) Teknik

Elektromedik sebanyak 18 PNS, Jabatan Fungsional (JFT) Fisikawan

Medik sebanyak 9 PNS dan Jabatan Fungsional Umum (staf) sebanyak

26 PNS,dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2019

SMA D. III S.1 S.2

0

1 3 4 4 4

5

6 10

14 14

20

15

20 25

Komposisi Tingkat Pendidikan

32 30

28

35

30

Fisikawan Medis; 5; 10%

Teknik Elektromedis;

16; 31% JFU (Staf); 26; 51%

Eselon IV; 3; 6%

Eselon III; 1; 2%

Page 49: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 41

C.2 Aspek Sarana dan Prasarana

Pencapaian peningkatan dari segi sarana dan prasarana yang

menunjang kegiatan layanan yang ditunjukkan dengan adanya

penambahan fasilitas perkantoran, fasilitas laboratorium, armada

transportasi serta alat.

Tabel Sarana dan Prasarana BPFK Medan

No.

Sarana

Satuan

Tahun Ket

2016 2017

1. Tanah M2 - -

2. Gedung/Bangunan Unit 2 2

3. Peralatan dan Mesin Unit 1267 1470

4. Jaringan Unit 4 4

5. Aset tetap Lainnya Unit 294 294

Tabel Sarana Transportasi

No.

Sarana Transportasi

Kondisi Yang Ada (Unit)

Keterangan

1. Kendaraan Roda 4 9 3 Unit rusak

2. Kendaraan Roda 2 1 Baik

Tabel Sarana Peralatan Laboratorium Kalibrasi BPFK Medan

No

Peralatan Laboratorium Kalibrasi

Jumlah

Keterangan

1 Anaesthesi Analyzer 7

2 Anak Timbangan 1 kg 3

3 Anak Timbangan 20 kg 3

4 Anak Timbangan 5 kg 4

5 Audiometry 1

6 Audiometry Analyzer 6

7 Data Logger 10

Page 50: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 42

9 Data Logger set 1

10 Defibrillator Analyzer 7

11 Dial Caliper 2

12 Digital Dial Caliper 1

13 Digital Multimeter 2

14 ECG Simulator 5

15 EEG Simulator 2

16 ESA 10

17 EST 2

18 Esu Analyzer 9

19 Fetal Simulator 4

20 Flow Analyzer 1

21 Function Meter SPO2 1

22 Gas Flow Analyzer 4

23 HD Analyzer 4

24 Incubator Analyzer 4

25 Infuse Device Analyzer 3

26 Infuse Pump Tester 1

27 ISA 3

28 Lux Meter 5

29 MAS Meter 1

30 Micro Pipet Analyzer 1

31 Multifunction Counter 1

32 Multimeter 1

33 NIBP Analyzer 5

34 O2 Analyzer 5

35 Osiloscop 1

36 Parameter Tester 1

37 PH Meter 1

38 Phototeraphy Meter 1

39 Programable Power Supply

1

40 Sensor Gas Flow 2

41 Sound Level Meter 1

42 SPO2 Analyzer 10

43 SPO2 Sensor 1

44 Syringe Calibrator 1 L 1

45 Syringe Calibrator 3 L 3

46 Temperature Meter 4

47 Temperture Multi Channel 3

48 Test Lung 3

49 Thermohygrometer 4

Page 51: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 43

50 Traksi Analyzer 2

51 Universal Biometer 2

52 USG Phantom 9

53 UV Analyzer 1

54 Uv Face shield 1

55 Vital Sign Monitor 3

Tabel Sarana Peralatan Laboratorium Uji Kesesuaian dan Paparan Radiasi BPFK Medan

No

Peralatan Laboratorium Kalibrasi

Jumlah

Keterangan

1 Phantom Abdomen 1

2 Phantom PMMA & Phantom Mammography ACR

1

3 Phantomantom CT 1

4 CT Image quality Phantom 1

5 Alumunium Filter for HVL Test 1

6 Multimeter/ elektrometer with Detector 1

7 Radiography Film Cassette 1

8 Lux Meter 1

9 2 mm Pb plate for leak testing 1

10 2 mm Pb plate (size of image receptor) 1

11 Waterpass/spirit level 1

12 Attenuator 2 mm Cu 1

13 Geometry Test Pattern 1

14 File collation and alignment test equipment 1

15 Line pair test tool (high resolution test) 1

16 Low contrast test tool (low contrast test on fluoroscopy)

1

17 Focal spot measuring instrument (hole pin) 1

18 Mammography compression test equipment 1

19 Radiochromic film 1

Page 52: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 44

Tabel Sarana Peralatan Laboratorium Pengukuran Dosis Perorangan BPFK

Medan

No

Peralatan Laboratorium Kalibrasi

Jumlah

Keterangan

1 Densitometer 3

2 TLD Reader 1

Tabel III.17 Sarana Peralatan Laboratorium Alat Ukut Radiasi BPFK

Medan

No

Peralatan Laboratorium Kalibrasi

Jumlah

Keterangan

1 Cessium 137 1

Page 53: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 45

BAB IV

PENUTUP

LAKIP BPFK Medan ini menunjukkan pencapaian kinerja BPFK Medan sebagai

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah

pembinaan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu dari Bulan

Januari–Desember 2018 yang bertugas melaksanakan pengamanan fasilitas

kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian,

kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta di 7 (tujuh)

wilayah kerja yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau,

Jambi dan Bengkulu.

Tahun 2018 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh masing-

masing bagian dan bidang, kegiatan-kegiatan tersebut mencakup bagian

ketatausahaan, bidang pelayanan dan bidang tata operasional pada BPFK Medan.

Salah satu unsur penting dalam penilaian organisasi adalah kinerja aparatur yang

diaktualisasikan dengan perencanaan program yang tepat sasaran, pelaksanaan

kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan.

Pengukuran terhadap berbagai indikator yang telah ditetapkan BPFK Medan

selama tahun 2018 sebagian besar telah mencapai bahkan melebihi dari target

yang ditetapkan.

Realisasi pendapatan BPFK Medan tahun 2018 adalah sebesar Rp.

4.422.365.000,- atau 176,88 % yang pencapaiannya melebihi dari targetnya sebesar

Rp. 2.500.180.000.-.

Realisasi belanja BPFK Medan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 17.253.930.231,-

atau mencapai 79,15 % dari PAGU DIPA sebesar Rp. 21.799.587,000,- Realisasi

pendapatan BPFK Medan Tahun 2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap

kegiatan dan program yang telah ditetapkan antara lain adalah :

1. Perencanaan (planning) yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan

berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan sehingga tidak terjadi revisi

Page 54: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … fileefisien dan efektif sehingga mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja yang dijabarkan pada Rencana

LAKIP BPFK MEDAN 2018 46

2. Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai

3. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung

pelaksanaan kegiatan.

4. Kemampuan (kualitas dan kuantitas) sumber daya manusia yang memadai

5. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan

6. Terpenuhinya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan

7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan lintas sektor terkait

yang terbina dengan baik dan harmonis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2018 ini masih belum sempurna, oleh karena itu

kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna

kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun tahun mendatang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai pengamanan

Fasilitas Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2018 ini dapat bermanfaat dan menjadi

bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang serta

dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan dimasa yang akan datang.