RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN … · 2020. 3. 12. · dijabarkan dalam Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2019

1

2

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang

perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita

masyarakat dalam mencapai masa depan yang baik. Berkaitan dengan

hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah

memberikan kewenangan utuh dan bulat kepada daerah untuk

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di

bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya

pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan

administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD).

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung

dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang

merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang

dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap

Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD

sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

3

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nganjuk 2005–2025

yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008

dan

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Nganjuk 2018-2023. Penyusunan RPJM Kabupaten Nganjuk

mengacu kepada RPJPD Kabupaten Nganjuk 2005–2025, visi, misi dan

prioritas Buapati terpilih, dan rancangan rencana teknokratik. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebagai salah satu Perangkat

Daerah di Kabupaten Nganjuk berkewajiban menyusun Rencana

Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai

langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kabupaten Nganjuk, yang

dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal

maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts),

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan

(threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta

masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan,

sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan

untuk mengantisipasi perubahan–perubahan yang terjadi di luar

organisasi. Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara

efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan

keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana

strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor 04 Tahun 2013 dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat

indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang

memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk merupakan

Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Karsipan Dan

4

Prpustakaan. Selanjutnya Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan dengan Bupati Kabupaten Nganjuk. Dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

dilaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi guna

keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran

pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, lebih lanjut

dalam pelaksanaannya Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

dijabarkan dalam Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang

merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Kegiatan perumusan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses

penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, yang

merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan

rancangan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. Untuk

mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan

substansi rancangan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku

kepentingan pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan,

kesepakatan yang dihasilkan Forum PD menjadi acuan untuk

penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan.

Selanjutnya rancangan akhir Renstra Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan disahkan dengan keputusan Bupati menjadi Renstra

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. Berdasarkan keputusan Bupati

tentang pengesahan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

tersebut, Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan menetapkan

Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang lebih lanjut akan

menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan dalam menyusun Rancangan Renja Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan.

5

Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk tahun 2018-2023 disusun berdasarkan visi dan misi kepala

daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun

2018-2023.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 perlu

mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya.

Evaluasi atas Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk Tahun 2013-2018 dilakukan untuk mendapatkan gambaran

secara umum pelaksanaan Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2018 dan konsep strategi kebijakan

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk. Tahapan teknis secara detail penyusunan Renstra mengacu pada

tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah daerah yang diatur sesuai ketentuan pasal 52 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan tahapan sebagai

berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra;

2. Penyusunan rancangan Renstra;

3. Perumusan Rencana Strategis; dan

4. Penetapan Kepala OPD tentang Renstra.

6

Selanjutnya keterkaitan Renstra dengan RPJMD digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 1.1.1.

Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Sumber : Permendagri No 86

Tahun 2017 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 1

Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib

yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja

(SOTK) yang baru, maka perlu disusun Renstra Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan 2018-2023 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi

yang baru. Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 2018–2023

disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025.

BupatidanWakilBupati

Kabupaten

RPJMD

2005-2025

7

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152

dan Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor

5071 )

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,(

Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774 )

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 dan Tambahan Negara Republik Indonsia Nomor

5587 )

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421 )

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1979 tentang

Penyusutan Arsip ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1979 Nomor S1 )

8. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 78 Tahun 2012 Tata

Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Jadwal

Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian

dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur ;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 dengan

nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

8

11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata

Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;

12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 03 Tahun 2003 tentang

Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD )

Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Propinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2014

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun

2010 – 2014

22. Instruksi Presiden Nomor 7 ahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah

23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan

RPJMD Daerah dan Renstra SKPD

9

24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi

Jawa Timur Tahun 2005 – 2025

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 19 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk

2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

2011 Nomor 05 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 8 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Nganjuk

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal

23 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Nganjuk Th. 2018 - 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 sebagai

berikut :

a. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program

Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk Tujuan,

Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustkaan

Kabupaten Nganjuk selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode

kepemimpinan Kepala Daerah;

b. Memberikanarah dan pedoman bagi Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya

untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan,

sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.

c. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, melalui perencanaan,

10

pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program

dan kegiatan yang dilaksanakan.

d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan(stakeholders)

tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ini antara lain

adalah :

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-

2023;

2. Untuk pedoman tata kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;

3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana

kinerja tahunan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi,

sumber daya,Pendanaan, kinerja pelayanan serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

11

BAB

III.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKATDAERAH

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dalam menjalankan

tugas dan fungsinya disertai telaahan visi misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra

K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk serta Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis

BAB V. TUJUANDANSASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategidan kebijakan Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk tahun 2018 - 2023.

BAB VI.

RENCANA PROGRAMDANKEGIATAN,DANPENDANAAN

KINERJA,PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama

5tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun.

BAB VII.

KINERJA,PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja RENSTRA

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-

2023.

BAB VIII.

PENUTUP

12

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN KABUPATEN NGANJUK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Karsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk ini

memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka

mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

Nomor 88). Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk mengemban

amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan

Wajib Kearsipan.

Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib

Perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa

melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan up to date.

Dalam perananannya sebagai pelaksana Urusan Wajib

Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara

serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, serta tidak kalah

pentingnya sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan

pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Kabupaten

Nganjuk.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk adalah sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 41 ) dengan nomenklatur

13

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk yang

memiliki tipe C. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kearsipan Dan

Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Buapati

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Kearsipan Dan Perpustakaan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata kelola.

I. TUGAS POKOK

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang

Kearsipan dan Perpustakaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan

bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

FUNGSI

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Kearsipan dan

Perpustakaan;

b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang

komikasi dan informatika berdasarkan kebijakan dan peraturan

perundang – undangan yang berlaku;

c) pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja

lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang Kearsipan dan

Perpustakaan;

d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program

pembangunan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;

14

e) pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan

dengan bidang Kearsipan dan Perpustakaan;

f) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;

g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kearsipan dan

Perpustakaan;

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

II. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan

dan membagi tugas kegiatan bawahan dibidang Kearsipan dan

Perpustakaan.

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang

secara terpadu serta tugas pelayanan teknis dan administratif

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan di bidang

keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;

b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan

perlengkapan;

c. pengadaan dan pengadministrasian, inventarisasi perlengkapan;

d. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara

terpadu;

f. pelayanan administrasi;

g. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


15

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan,

pengkoordinasian tugas pada bidang–bidang, pengelolaan

administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian,

kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan

tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang – undangandan kebijakan Kepala

Dinas;

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan

perencanaan dan program kerja masing–masing bidang

secara terpadu;

c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi bidang – bidang di lingkungan Dinas;

d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan

penyusunan program / kegiatan Sekretariat;

e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra), Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT);

f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA);

g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

penyelenggaraan organisasi Dinas;

j. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah

tangga dan tata usaha Dinas;

k. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perjalanan dinas, tugas–tugas keprotokolan dan kehumasan;

16

l. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi

perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan

penyelenggaraan rapat–rapat dinas;

m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau

pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;

n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah

yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi;

o. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan barang milik daerah;

p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata

laksana dan produk hokum lainnya;

q. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan

administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan

penatausahaan keuangan;

r. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) keuangan;

s. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

t. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) masing – masing bidang dan Standar

Pelayanan Publik (SPP);

u. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

v. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan

pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas pelayanan;

w. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD);

17

x. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan

masyarakat di bidang Kearsipan Dan Perpustakaan ;

y. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan bidang Kearsipan Dan Perpustakaan secara

berkala melalui sub domain websait Pemerintah Daerah;

z. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;

å. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian umum

1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.

b) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat tata

usaha kearsipan.

c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan

keprotokolan.

d) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

hubungan kemasyarakatan.

e) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka

menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dinas ;

f) melakukan inventarisasi terhadap barang, peralatan dan

perlengkapan dinas.

g) melakukan pengelolaan pemanfaatan, perawatan dan

perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan dinas ;

h) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai

dengan tugas.

2) Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuangan.

Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuanganmempunyai tugas :

a) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka

penyusunan anggaran;

b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);

18

c) melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji

pegawai;

d) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan keuangan;

e) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan

rencana dan program;

f) menyusun rencana program kegiatan dinas;

g) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan dinas;

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai

dengan tugasnya.

1. Bidang Kearsipan

Bidang kearsipan mempunyai tugas penyusunan pedoman teknis

kearsipan, pembinaan, pengolahan, pengawasan dan penataan

arsip daerah.

Bidang kearsipan mempunyai fungsi

a) penyusunan pedoman petunjuk teknis pengelolaan arsip,

pembinaan, pendataan, penataan, penyusutan dan pelayanan

arsip;

b) penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan arsip di

wilayah kabupaten nganjuk ;

c) penyelenggaraan akuisisi arsip in aktif dari lingkungan lembaga

perangkat daerah kabupaten dan pengelolaan arsip yang

dipindahkan oleh lembaga perangkat daerah kabupaten ;

d) penyelenggaraan pemberian layanan arsip untuk kepentingan

lembaga perangkat daerah dan masyarakat ;

e) penyelenggaraan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan

pengamanan arsip statis;

f) penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok jabatan

fungsional ;

g) penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya manusia kearsipan;

19

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan mempunyai

tugas;

a) menetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem

kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional.

b) membina kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan

pemerintah daerah kabupaten, organisasi perangkat daerah,

badan usaha milik daerah, kecamatan dan kelurahan.

c) mengawasi/ supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan

di lingkungan pemerintah daerah kabupaten, organisasi

perangkat daerah, kecamatandan kelurahan.

d) menetapkan peraturan dan kebijakan pengembangan

sumberdaya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan

nasional.

e) melaksanakan kerjasama dan pembangunan jaringan

kearsipan;

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kearsipan sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Penataan dan Akuisisi arsip mempunyai tugas :

a) Menyusunrencana program dan petunjuk teknis di bidang

penataan dan akuisisi arsip.

b) menyelenggarakan akuisisi arsip dan penerimaan

penyerahan arsip statis dari SKPD, Desa, Perusahaan,

organisasi politik, organisasi masyarakat dan perorangan.

c) menyelenggarakan pemilaan, pemindahan ,penyimpanan,

perawatan, dan pengawetan arsip agar tetap terjaga dalam

kondisi baik serta tertata sesuai tata kearsipan.

d) menyusun dan pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan

kabupaten berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA).

20

e) menyelenggarakan penataan arsip dinamis in aktidari SKPD,

desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat

dan perorangan;

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


3) Seksi Pelayanan dan Informasi Kearsipan mempunyai tugas :

a) menyusun rencana program dan kegiatan serta petunjuk

teknis di bidang informasi dan layanan kearsipan;

b) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

dan instansi lain di bidang informasi dan layanan kearsipan;

c) mengawasi dan pengendalian di bidang informasi dan

layanan kearsipan;

d) menyelenggarakan pengelolaan jaringan informasi kearsipan;

e) menyelenggarakan pengadaan sarana prasarana pelayanan

kearsipan;

f) menyelenggarakan penambahan khasanah dan digitalisasi

arsip;

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


2. Bidang Perpustakaan

Kepala Bidang perpustakaan mempunyai tugas melakukan

pengelolaan, pembinaan, pelayanan, dan evaluasi penyelenggaraan

perpustakaan.

Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

a) penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran

bidang perpustakaan;

b) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran bidang perpustakaan;

c) penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standart teknis

pelaksanaan layanan, pengembangan dan pengolahan bahan

perpustakaan

21

d) pelaksanaan pengolahan, penyempurnaan, pengumpulan,

perawatan, pelayanandan penyajian bahan pustaka karya cetak

dan karya rekam yang memiliki corak daerah ;

e) pelaksanaan pembinaan perpustakaan sekolah, desa/kelurahan

dan perpustakaan khusus lainnya ;

f) pengembangan SDM Tenaga Perpustakaan ;

g) sosialisasi minat baca dan promosi budaya baca pada

masyarakat

h) penyelenggaraan jaringan informasi perpustakaan;

i) penyiapan bahan untuk pelaksanaan tugas kelompok jabatan

fungsional

j) pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka

pelaksanaan tugas.

k) pelaporan, evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi perpustakaan;

l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai

tugas:

a) Menyusun peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem

perpustakaan sesuai dengan kebijakan nasional.

b) membina perpustakaan sekolah, desa/kelurahan dan

perpustakaan khusus lainnya ;

c) membuat konsep penyusunan rencana program dan

pelaksanaan pengembangan perpustakaan;

d) mengembangkan SDM perpustakaan ;

e) sosialisasi minat baca dan promosi budaya baca pada

masyarakat

f) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanan

tugas;

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22

2. Seksi Pengolahan dan Deposit Pustaka mempunyai tugas :

a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang pengolahan dan deposit pustaka;

b) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang pengolahan dan deposit pustaka;

c) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga dan instansilain di bidang pengolahan dan deposit

pustaka;

d) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang

pengolahan dan deposit pustaka;

e) penyediaan, pengolahan dan distribusian bahan pustaka;

f) penyusunan bibliografi

g) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanan

tugas;

h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pelayanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas :

a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang informasi dan layanan

kepustakaan;

b) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan

petunjuk teknis di bidang informasi dan layanan

kepustakaan;

c) menyiapkan dan mengkoordinasi petugas layanan

perpustakaan;

d) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga dan instansi lain di bidang informasi dan layanan

kepustakaan;

e) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di

bidang informasi dan layanan kepustakaan;

f) menyiapkan bahan evaluasi, pelaporan dan

statistiklayanan perpustakaan;

23

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Informasi dan Layanan sesuai dengan tugasnya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis

1. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis

mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai

bidang keahlian dan kebutuhan.


terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan keahliannya.


dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

4. Jumlah Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Karsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaa dan

Kearsipan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri

dari :

1. Sumber Daya Manusia atau Aparatur

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan sejumlah 43

personil/orang yang dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

24

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.

Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

(orang)

1 Laki-laki 13

2 Perempuan 9

JUMLAH 22

Sumber: Dinas Kearsipan Dan Perpustakan, 2018

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang

sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena

tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka

profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk

mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

24

Struktur organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINASKEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERA

SUB BAG PROGRAM,

EVALUASI DAN KEUANGAN

K E P A L A

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

BIDANG

KEARSIPAN BIDANG

PERPUSTAKAAN

SUB BAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI

PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

SEKSI

PENGOLAHAN

DAN DEPOSIT PUSTAKA

SEKSI

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

KEARSIPAN

SEKSI

PENATAAN DAN AKUISISI ARSIP

SEKSI

LAYANAN DAN INFORMASI

PERPUSTAKAAN

SEKSI

LAYANAN DAN INFORMASI

ARSIP

25

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.

Pendidikan

Jumlah Pegawai (orang)

1 Pasca Sarjana ( S – 2 ) 9

2 Sarjana (S-1) 9

3 D-III 1

4 D-II -

5 D-I -

6 SLTA 3

7 SLTP

7 SD

JUMLAH 22


Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier

pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan

fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang

pegawai Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

terlihat dalam tabel berikut ini :

26

Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No.

Golongan

Jumlah Pegawai

(orang)

1 IV 6

2 III 12

3 II 4

4 I

5 PTT 21

JUMLAH 43


Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit

organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan

pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non

struktural masih dibedakan antara jabatan fungsional umum dan

jabatan fungsional khusus. Ke 3 pemegang jabatan tersebut

mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung

tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang

jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural

pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

27

Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah Pegawai

(orang)

1 Jabatan Struktural 12

2 Jabatan Fungsional Umum (Staf) 8

3 Jabatan Fungsional Khusus: 2

- Pustakawan Madya

- Arsiparis Pelaksana Lanjutan

JUMLAH 22


Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk mengirimkan personil untuk

mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk

melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam

tabel berikut ini :

Tabel 2.2.5 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat

No

Jenis Diklat

Jumlah

a. Diklat Kepemimpinan

1) Diklat PIM II - orang

2) Diklat PIM Tk. III 3 orang

3) Diklat PIM Tk. IV 8 orang

4) SPAMA - orang

5) ADUMLA - orang

6) ADUM - orang


Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan mengangkat Tenaga Harian Lepas ( THL )

28

sebanyak 21 orang yang membantu di bidang sebanyak 19

orang, untuk penjaga malam 2 orang dan tenaga kebersihan

sebanyak 3 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

terletak di Jalan Diponegoro 47 Nganjuk. Lokasi Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan sangat strategis yaitu di tengah

kota dan dekat dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk telah tersedia

sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Kantor Kearsipan Dan Perpustakan Kabupaten Nganjuk saat

ini berada di Jalan Diponegoro 47 Kabupaten Nganjuk.

Bangunan Kantor Kearsipan Dan Perpustakan terdiri 1

(satu) Lantai ada 4 unit yaitu sebagai ruangan

perkantoran,layanan anak, layanan umum dan depo arsip.

Sedangkan DEPO ARSIP saat ini menempati di belakang

Pemda Kabupaten Nganjuk.

b. Kendaraan Bermotor Operasional, Barang Elektronik,

Meubelair dan lain-lain terdiri dari

Tabel 2.2.6

Jumlah Sarana Prasarana

No Nama Barang Jumlah Ket.

1 Toyota Avanza 1.5 MT 1 unit Baik

2 Toyota Hilux 2.0 (Mobil

Perpustakaan Keliling)

2 unit Baik

3 Suzuki CERRY (Mobil

opersional Perpustakaan

Keliling)

2 unit Baik

4 Mobil elef 1 unit Baik

5 Viar Box 2 unit Baik

6 SEPEDA MOTOR 4 unit Baik

7 MOBIL INOVA 1 unit Baik

29

8 Dispenser 1 buah Baik

9 Piring 2 dosin Baik

10 Sendok Makan 2 dosin Baik

11 Sendok Garpu 2 dosin Baik

12 Gelas 1 dosin Baik

13 Cangkir 1/2 dosin Baik

14 Meja Eselon III 1 unit Baik

15 Meja Eselon IV 5 unit Baik

16 Meja Staf 12 unit Baik

17 Laptop 9 unit 1 Rusak

18 Televisi 3 unit 1 Rusak

19 Kamera Digital 3 unit Baik

20 PC Komputer 13 unit 4 Rusak

21 Mesin Faximile 1 buah Baik

22 Brankas 2 unit Baik

23 Almari Piring 1 unit 1 Rusak

24 Almari arsip 10 unit Baik

25 Almari Buku 25 unit Baik

26 Jam Dinding 5 buah Baik

27 Scanner 3 unit Baik

28 Printer Dot Matrik 2 unit Baik

29 Meja Rapat 6 unit Baik

30 Kursi Rapat 84 set Baik

31 White Board 2 unit Baik

32 Rak TV 2 unit Baik

33 Mesin Ketik Manual 1 unit Baik

34 Kursi Kerja Eselon IV 4 unit Baik

35 Kursi Staf 22 unit Baik

36 Sofa 3 unit Baik

37 Printer Scan Kopi 3 unit Baik

38 Printer 13 unit 3 Rusak

39 Handycam 1 unit Baik

40 Mesin Foto Copy - unit 1 Rusak

30

41 Sound System 2 set 1 Set Rusak

42 Almari (Roll O Pack) 5 unit Baik

43 Troli 3 unit Baik

44 Tangga 1 unit Baik

45 Rak Arsip 8 unit Baik

46 Rak Buku Perpustakaan 15 unit Baik

47 Buku Perpustakaan 37460 exp Baik

48 Rak Besi Buku 10 unit Baik

49 Meja layanan perpustakaan 1 set Baik

50 Mesin Potong Kertas 1 unit Baik

51 Mesin Jilid 1 unit Baik

52 Mesin Penyedot Debu 1 unit Baik

53 Tripod Handycam 1 unit Baik

54 Genset - unit Baik

55 Audio Recording 1 unit Baik

56 AC 10 unit Baik

57 Mesin Pompa Air + Tandon 1 set Baik

58 Telepon 1 unit Baik

59 Telepon ruangan - unit Baik

60 PABX - unit Baik

61 Kamera CCTV 8 unit Baik

62 Tape Wirelles + Mic 1 Set Baik

63 Wirelles 1 Set Baik

64 Stand Mic 3 unit Baik

65 LCD Proyektor + Layar 3 unit Baik

66 Kulkas - unit Baik

67 Kompor Gas + Tabung Elpiji - set Baik


Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah

mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai

diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana

prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan lagi.

31

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk

Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yakni

Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan, dengan

bentuk pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Perpustakaan:

- Menyelenggarakan layanan mobil perpustakaan keliling;

- Melaksanakan lomba minat baca (story telling) dan lomba

peningkatan minat baca sesuai jadwal;

- Pelayanan anggota perpustakaan secara gratis;

- Melaksanakan wisata buku;

- Melaksanakan bimbingan bagi pemustaka;

- Melaksanakan pemeliharaan program aplikasi perpustakaan;

- Melaksanakan bedah buku local content;

- Melaksanakan alih media local content;

- Melaksanakan Sosialisasi peningkatan budaya baca (baca

cepat);

- Melaksanakan peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai

tipologi standart bagi SDM perpustakaan sekolah;

- Melaksanakan monev perpustakaan sekolah;

Melaksanakan pendataan perpustakaan

masyarakat/komunitas

- Menyelenggarakan Dongkel beras ( Dongeng keliling

bersamaanak sekolah ) melui penjemputan siswa,diajak

keliling ke situs sejarah nganjuk dan berakhir di

perpustakaan dan kearsipan

- Pelayanan Multi Media

- Pelayanan Internet ( Hostpot )

- Pelayanan terbitan berkala

b. Pelayanan Kearsipan, meliputi:

- Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan SIKD

(Sistem Informasi Kearsipan Daerah);

- Melakukan pendataan dan penataan arsip inaktif daerah;

32

- Melakukan pengolahan arsip kacau;

- Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui alih media;

- Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui fumigasi dan

termit control;

- Melaksanakan fasilitasi pengembangan kearsipan daerah,

penelusuran arsip bersejarah dan penyusunan citra daerah;

- Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada tenaga kearsipan

di lingkungan instansi pemerintah;

- Melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan/rancangan

kebijakan kearsipan, monev kearsipan, dan peningkatan

kapasitas SDM pengelola kearsipan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja

pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat dari beberapa

indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan

perpustakaan per tahun, dan koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah. Tujuan dari penyelenggaraan urusan bidang

perpustakaan adalah mengembangkan minat, kemampuan dan

kebiasaan membaca, mengembangkan kemampuan mencari,

mengolah serta memanfaatkan informasi serta mendidik masyarakat

pada umumnya agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan

pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.

Capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

antara lain :

1) Pada akhir Tahun 2016, telah terbentuk Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Daerah yang berasal dari Kantor Kearsipan Dan

Perpustakaan yang terbentuk pada bulan Oktober tahun 2014. Di

dalamnya terdapat gedung perpustakaan daerah yang terletak di

Jalan Diponegoro 47 Kabupaten Nganjuk dengan koleksi buku

berasal dari Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk.

2) Jumlah perpustakaan umum sampai dengan tahun 2018 adalah 1

buah perpustakaan sesuai dengan target daerah tahun 2018

sebesar 1 buah.

33

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan

kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan

sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan

yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk

menentukan kebijakan.

Penyelenggaraan program urusan kearsipan dilaksanakan

melalui beberapa kegiatan dengan implementasi sebagai berikut :

1. Asistensi lanjutan Pengelolaan Arsip Kelurahan yang

dilaksanakan oleh Tim Asistensi Kantor Pengelola Arsip dan

Barang Daerah Kabupaten Nganjuk di setiap Kelurahan dan

diikuti langsung oleh Tenaga Kearsipan Kelurahan disertai

dengan pemberian bantuan sarana penyimpanan arsip inaktif

berupa boks arsip dan bimbingan mengenai proses pendataan

dan penataan arsip inaktif.

2. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.

3. Penunjukan dan pemberian Honorarium bagi Tenaga Kearsipan

OPD melalui SK BUPATI Kabupaten Nganjuk untuk Tenaga

Kearsipan OPD tersebut bertugas melaksanakan pengelolaan

arsip aktif dan inaktif OPD dan mengirimkan laporan berupa

daftar arsip inaktif OPD setiap tribulan kepada Bupati melalui

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan laporan arsip inaktif tersebut diperoleh deskripsi

mengenai kondisi kearsipan OPD guna ditentukan tindak lanjut

penanganannya.

4. Akuisisi arsip statis baik berupa foto maupun media lainnya,

sehingga dibutuhkan tambahan wawasan tentang

TeknisPenelusuran, Pengelolaan, Penyelamatan dan Preservasi

Arsip Statis.

5. Sosialisasi mengenai penataan arsip keuangan kepada OPD, SMA

Negeri, SMP Negeri dan SMK Negeri se-Kabupaten Nganjuk.

6. Penyusunan produk hukum kearsipan daerah tahun berupa :

- Keputusan Bupati Nganjuk No. 3 Th.2003 tentang Jadwal

Retensi Arsip Peraturan Kabupaten Nganjuk

34

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2003

Tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Pemerintah

Kabupaten Nganjuk

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata

Kearsipan Pemerintah Kabu Kabupaten Nganjuk

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusutan Arsip


Pedoman Pengelolaan Arsip Statis


Pedoman Akses dan ayanan Arsip Statis


Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif


Pedoman Perlindungan Pengamanan dan Penyelamatan

- Keputusan Bupati Nganjuk No.188/173/K/411.012/2018 Th.

2018 tentang Pengawasan Kearsipan internal Pemerintah

Kaupaten Nganjuk.


Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

- Keputusan Bupati Nganjuk No.188/190/K/411.012/2018

Tentang Pembentukan Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah

Kabupaten Nganjuk

- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Jadwal

Retensi Arsip ( JRA ).

Target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun 2014 - 2018 juga cukup

tercapai. Pada indikator persentase pemustaka yang puas atas

pelayanan perpustakaan, dari nilai target renstra sebesar 5% pada

tahun2017, terealisasi 5%. Untuk indikator jumlah pemustaka, dari

nilai target renstra sebesar 85.426 pemustaka pada tahun 2017

Terealisasi sebesar 83.081 pemustaka.Indikator persentase arsip

35

daerah yang telah dilakukan penyelamatan, dengan nilai target

renstra sebesar 79,13% pada tahun 2017, dapat terealisasi sebesar

79,13%. Selama tahun 2014–2018 pencapaian kinerja pelayanan

danrealisasi Dinas KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN dapat

ditunjukkan pada Tabel 2.3.1 sebagaimana terlampir.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke depan antara lain :

a. Kearsipan

1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antar OPD;

2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;

3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur

terhadap arti pentingnya arsip sehingga kearsipan kurang

mendapat perhatian;

4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai;

5. Belum adanya system JIKN dan SIKD kearsipan (e-Archive);

6. Belum memiliki ruang transit Arsip dan Depo Arsip.

b. Perpustakaan

1. Rendahnya minat baca masyarakat;

2. Perpustakaan umum Kabupaten Nganjuk belum memiliki

gedung yang representative dan sesuai tipologi standart;

3. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum,

perpustakan khusus, perpustakaan kelurahan, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan rumah ibadah relatif rendah;

4. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga

belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;

5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan

belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan

komunikasi di Seksi perpustakaan masih terbatas;

6. Masih terbatasnya koleksi system e-Library/e-Book;

7. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh

wilayah Kabupaten Nganjuk di karenakan kendaraan

36

perpustakaan keliling Kabupaten Nganjuk memiliki 2 unit

mobil perpustakaan keliling tetapi Tenaga sangat terbatas;

8. Belum adanya ruangan pengolah bahan pustaka.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk ke depan antara

lain :

1. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan

Pemerintahan berbasis TIK (e-Government) terbuka

peluangsekaligus tantangan bagi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk untuk menyediakan

Pelayanan Perpustakaan berbasis TIK (e-Library/e-book) dan

Pelayanan Kearsipan berbasis TIK, JIKN danSIKD kearsipan (e-

Archive);

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dapat

menjadi simpul pemersatu bangsa dan sumber naskah arsip

bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

sebagaimana motto ANRI, melalui akuisisi arsip-arsip penting

(asli/salinan/fotocopy) OPD yang direncanakan akan disimpan

di Depo Arsip Kabupaten Nganjuk;

3. Rekam jejak (track record) berbagai kebijakan dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, dapat

ditelusuri melalui pendokumentasian kegiatan-kegiatan penting

Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

4. Merintis pelayanan perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi :

Katalog online, Sirkulasi menggunakan IT.

5. Menambah armada layanan mobil perpustakaan keliling.

6. Menambah layanan bulkloan.

7. Promosi layanan perpustakaan melalui web dan facebook serta

media sosial lainnya.

8. Dukungan anggaran dana untuk mewujudkan sarana dan

prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk sesuai tuntutan yang diharapkan organisasi

Pemerintah dan masyarakat ke depan.

37

TABEL 2.2.7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Prosentase SKPD dan Desa yang memiliki Tata Kearsipan baku

14,92 20,89 26,86 32,83 38,80 14,92 20,89 26,95 32,93 35,03 100 100 100 100 90,01

2 Prosentase SDM pengelola kearsipan

yang telah mengikuti pelatihan kearsipan

34,90 43,63 52,35 61,08 69,80 34,90 43,63 52,36 61,08 63,70 100 100 100 100 91,25

3 Prosentase jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun

21,03 21,25 21,49 21,78 22,10 8,09 12,03 8,70 8,06 21,73 80,9 120,3 87,0 80,6 217,3

4 Prosentase buku perpustakaan yang baik

4 4 4 4 4 8,39 7,02 4,82 8,05 12,11 209,75 175,5 120,5 201,35 302,8

5 Indeks kepuasan pengunjung perpustakaan

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26,909 28,254 29,666 31,149 36,149

38

TABEL 2.2.8

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

URAIAN Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-Rata

Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.Program Perbaikan

sistem administrasi kearsipan

132.8

18.8

00

130.5

00.0

00

131.4

96.0

00

87.2

00.0

00

2.2

16140000

115.5

14.8

00

118.3

49.1

00

130.0

89.1

60

86.8

00.0

00

1999163806

86,9

0

90,6

9

98,9

3

99,5

4

90,2

0

10 %

91,9

7

2.Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen dan arsip daerah.

130.0

25.0

00

220.0

00.0

00

232.0

00.0

00

401.7

00.0

00

150.0

00.0

00

127.7

16.0

25

203.3

38.2

40

228.4

56.6

40

374.6

67.3

65

146188100

88,3

1

92,4

3

98,4

7

93,2

7

97,4

6

10 %

93,9

8

39

URAIAN Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

110.0

00.0

00

147.0

00.0

00

66.0

00.0

00

94.0

00.0

00

82.8

20.0

00

100.7

55.0

00

136.1

43.3

70

65.3

51.5

00

81.0

26.5

00

72.0

02.6

50

91,6

0

92,6

1

99,0

2

86,2

0

86,9

4

10 %

91,2

8

4.Program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan.

28.9

48.0

00

40.0

00.0

00

40.0

00.0

00

68.0

00.0

00

50.0

00.0

00

24.4

48.0

00

39.6

26.0

00

39.9

79.2

00

66.8

83.0

00

49.9

04.9

00

84,4

5

99,0

7

99,9

5

98,3

6

99,8

1

10 %

96,3

2

5.Program Pengembangan

Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan.

317991200

523860000

510.0

00.0

00

621.6

00.0

00

999.0

00.0

00

305.3

17.2

00

500.6

60.3

25

503.2

42.0

50

610.9

17.4

10

959.8

36.3

25

96,0

1

95,5

7

98,6

7

98,2

8

96,0

8

10 %

96,9

2

40

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing

urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan analisis

lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu

strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai berikut :

1. Urusan Perpustakaan :

a. Rendahnya minat baca masyarakat( Tahun 2017 pengunjung

Perpustakaan 85.455, Tahun 2018 target 93.333 Target Th.

2020 minimal 1 juta orang per tahun );

b. Kurangnya SDM bidang IT dan Pengelola perpustakaan

(Secara kualitas dan Kuantitas belum ada Pustakawan,

seharusna minimal ada 3 orang Pustakawan Madya dan 1

orang Pustakawan Ahli , dan didukung tenaga ahli IT 2 orang );

c. Kurangnya anggaran untuk operasional perpustakaan;

d. Kurangnya sarana prasarana perpustakan sesuai standar

perpustakaan (ruang layanan, komputer, scanner, ruang

pengolahan, ruang deposit dan preservasi). Kondisi saat ini

ruang layanan hanya satu dan dipakai untuk semua kegiatan

layanan yang luasnya sangat terbatas (ruang sirkulasi, ruang

anak, referensi, deposit);

e. Perlunya sarana publikasi yang lebih masif agar perpustakaan

milik daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten

Nganjuk;

41

f. Perlunya penambahan jam buka layanan perpustakaan setiap

hari sampai jam 21.00, dimana selama ini mulai tahun 2016

pelayanan berakhir jam 19.00

g. Kurangnya koleksi buku manual dan buku digital ( e book )

Pada tahun 2018 jumlah koleksi buku 42.597, sedangkan

kebutuhan buku rasio penduduk minimal 100.000 eksemplar

h. Belum semua petugas mendapatkan Bimtek tentang

pengelolaan Perpustakaan

2. Urusan Kearsipan :

a. Kurang tertibnya penanganan arsip di Pemerintah Daerah dari

50 OPD yang menerapkan menejemen arsip secara baku baru

20 OPD, sedang desa baru 40 desa dari 264 desa/kelurahan;

b. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil di bidang

kearsipan baru ada 2 orang Arsiparis, sedangkan idealnya

setiap OPD ada 1 orang Arsiparis;

c. Kurangnya sarana prasarana kearsipan. Depo Arsip yang

masih berada di belakang Kantor PEMKAB Nganjuk

menyebabkan si sirkulasi pengenalan terhadap Depo sangat

minim sekali ). Selain hal tersebut, juga belum adanya ruang

arsip inaktif di semua SKPD dan belum adanya teknologi

otomasi kearsipan;

d. Belumadanya Perda Kearsipan Daerah dan Perkabupaten

Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif sebagai

pedoman OPD melakukan penyusutan arsip;

d. Kesalahanpersepsi mengenai arsip dan tanggung jawab

kearsipan.

e. Kurang tenaga IT untuk menangani Arsip Digital,Sistem

JIKN,SIKD ( E arsip ) belum ada.

42

TABEL III. 1

Pemetaaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan

1

Kurang tertibnya

Administrasi dan

Penyelenggaraan

kearsipan daerah.

Pengelolaan Arsip

belum sesuai

dengan kaedah

dan standar yang

baku

a. Masih kurangnya

pengetahuan dan

wawasan dalam

pengelolaan arsip yang

baik dan benar di

Perangkat Daerah,

sekolah, desa,

organisasi swasta,

parpol, dan ormas.

b. Arsip belum dikelola

sesuai standar

kearsipan di masing-

masing Perangkat

Daerah dan desa.

c. Kurangnya sarana yang

memadai untuk

menyimpan arsip.

d. Program penyusutan

arsip belum berjalan

sesua prosedur.

e. Kuranganya biaya

operasional

pengelolaan arsip di

masing-masing

Perangkat Daerah.dan

desa

43

2

Rendahnya minat

baca masyarakat

a.Kurangnya bahan

pustaka

b.Ruang layanan

belum memenuhi

standar layanan

yg. Baku

c. Belum adanya

pustakawan dan

pengelola

perpustakaan

a.Kurangnya angaran

b.Belum adanya ruang

Layanan yang dapat

mencakup berbagai

elemen masyarakat dan

penyandang difabel.

c.Tidakadanya

pustakawan dan masih

kurangnyapengelola

perpustakaan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Buapati

Terpilih

a. Visi Kabupaten Nganjuk 2018-2023 :

Dalam rangka mendukung Visi Walikota dan Wakil

WaliKabupaten Nganjuk, maka program Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk tidak lepas dari visi, misi

dan program Kabupaten Nganjuk. Sedangkan Visi Kabupaten

Nganjuk periode 2018 – 2023 yang dijadikan rujukan adalah

“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan

Bermartabat ( Nganjuk Nyawiji bangun deso noto kutho)”

44

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, dan juga

merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita

serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil

Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk dalam 5 (lima) tahun kedepan.

b. Misi Kabupaten Nganjuk 2018-2023 :

Sebagai upaya pencapaian visi, ditetapkan 6 (Enam) misi

Kabupaten Nganjuk tahun 2018–2023 sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Yang dinamis

dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan

ketertiban.

2. Memperkuat kinerja birokrasi bersih, Profesional, dan

akuntabeldemi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif

dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang

aspiratif, partisipatif dan transparan.

3. Meningktkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan

kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas

4. Meningkatkan Keperpihakan Pemerintah dalam peningkatan

ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local.

5. Meningkatkan Pembangunan Sektor pariwisata dan sector

produktif lainnya yang didukung pengembangan

kebanggaan terhadap kesenian dan kebudayaan berbasis

kearifan local serta tehnologi tepat guna.

6. Infrastruktur public yang memadai dan berkualitas sebagai

penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan.

45

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Ke Dua dan

Ke tiga yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan :

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan

perpustakaan . Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan Dan

Perpustakaan .

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang Kearsipan Dan Perpustakaan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kearsipan Dan

Perpustakaan .

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai


Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Nganjuk terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan

Dan Perpustakaan tersebut adalah pada misi 2 ( dua ) yaitu

Memperkuat kinerja birokrasi bersih, Profesional, dan

akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif

dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang

aspiratif, partisipatif dan transparan.

ditandai dengan meningkatnya nilai Audit Kearsipan pada

lembaga OPD yang bertujuan Meningkatnya kinerja Birokrasi

yang professional dan akuntabel dengan Strategi

meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sesuai standar

yang baku, sedangkan misi 3 (tiga ) yaitu Meningktkan

kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

Dengan Tujuan Meningkatnya akses dan kualitas

Pendidikanmasyarakat,indicator Indeks Minat Baca Daerah

dengan Strategi Peningkatan kualitas literasi masyarakat

46

melalui gerakan dan budaya nganjuk membaca, sedangkan

kegiatannya Program Pengembangan budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan.

Adapun gambaran Misi Bupati terpilih dengan Tujuan Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan dapat digambarkan sbb :

47

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN MISI : 2 MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI BERSIH,PROFESIONAL DAN AKUNTABEL ( ACCOUNTABLE ) DEMI MASYARAKAT

KABUPATEN NGANJUK YANG EFFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG ASPIRATIF,

PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN

NO TUJUAN SASARAN SATUAN

PENJELASAN KONDISI AWAL

2018

TARGET TAHUNAN CARA MENCAPAI TUJUAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULASI PENGHITUNGA

N 2019 2020 2021 2022 2023 STRATEGI PROGRAM

ARAH KEBIJAKAN

2 Meningkatnya

prosentase arsip daerah

yg mengelola

arsip secara baku

Meningkat

nya kualitas

tata kelola

kearsipan

prosen Jumlah

Perangkat Daerah yang

mengelola Arsip

secara baku

Jumlah desa yg

mengelola arsip

Perbandingan

OPD pengelola Arsip secara

bagu dengan

jumlah OPD yang ada

Jumlah

Desa yg mengelola

arsip secara

baku Jumlah desa

yang ada

40

110

52

120

64

130

76

140

88

150

100

160

Membangun

sistem penyelengga

raan

pemerintahan yang effektif,

effisien

akuntable dan inovatif

program

peningkatan kualitas

sistem

administrasi kearsipan

Penciptaan

Pemerintahan yang baik dan

bersih (Good

and clean Govemment)

serta tata

pemerinta han yang baik

( Good Govemance )

berbasis

elektronik (E-Government)

48

MISI : 3 MENINGKATKAN KUALITAS, PELAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

NO TUJUAN SASARAN SATUAN

PENJELASAN KONDISI

AWAL 2018

TARGET TAHUNAN CARA MENCAPAI TUJUAN ARAH

KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA

FORMULASI PENGHITUNG

AN

2019 2020 2021 2022 2023 STRATEGI PROGRAM

1 Meningkat

nya nilai indek baca

masyarakat dan minat

kegemaran

membaca

Meningkat

nya kegema

ran membaca

masyara

kat

prosen

tase

Peningkatan

jumlah pengunjung

perpustakaan

Peningkatan

jumlah buku

Peningkatan

SDM Pengelola perpustakaan

Jumlah

pengunjung Perpustakaan

tahun n- Jumlah

pengunjung

perpustakaan tahun lalu

( n-1) dibagi

jumlah pengunjung

perpustakaan tahun lalu

kali 100 %

Jumlah

koleksi

judul buku yang

tersedia

Jumlah

pustaka wan yg

memiliki

sertifikat (diklat)

14,51

29.721

1.122

15

33.

021

50 Org

15

36.

321

50 Org

15

39.

621

50 Org

15

42.

921

50 Org

15

46.

221

50 Org

Meningkatkan

Kualitas literasi

masyarakat melalui

gerakan dan

budaya * Nganjuk

membaca *

Program

Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan

Perpustakaan

Peningkatan

minat baca masyarakat

dan pengembangan

perpustakaan

daerah dan desa

49

d. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong.

Untuk menentukan faktor penghambat dan pendorong internal dan

eksternal dengan menggunakan analisa SWOT sebagaimana berikut :

1. Kekuatan dan Kelemahan

1.1 Kekuatan

a. Terbentuknya lembaga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

b. Tersedianya SDM Kearsipan di Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan.

c. Tersedianya dana untuk operasional.

d. Komitmen Gerakan Sadar Tertib Arsip Perangkat Daerah

untuk meningkatkan kinerjanya dibidang kearsipan.

e. Struktur Organisasi yang mantap.

f. Undang undang Perpustakaan

1.2. Kelemahan

a. Kurangnya SDM teknis kearsipan secara kuantitas maupun

kualitas di masing-masing Perangkat Daerah serta kurangnya

kesejahteraan pada SDM kearsipan.

b. Sarana dan prasarana penyimpanan arsip kurang memadai.

c. Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam menjadwalkan

pemindahan arsip, pemusanahan terhadap arsip-arsip yang

telah habis masa simpannya, dan penyerahan arsip bernilai

permanen.

d. Kurangnya dana operasional pegelolaan arsip dimasing-

masing perangkat daerah.

e. Belum adanya JIKN dan JIKD

f. Kurangnya bahan pustaka

g. Belum adanya ruang layanan dan pengelolaan buku yang

memadai

h. Tidak adanya pustakawan, dan tenaga IT

i. Belum semua desa memiliki perpustakaan desa ( baru 103

desa dari 264 desa/kelurahan )

50

2. Peluang dan Tantangan

2.1. Peluang :

a. Meningkatnya pengguna layanan jasa arsip.

b. Terbukanya sistem alih media pengelolaan arsip dari manual

ke sistem yang berbasis teknologi modern (komputer).

c. Peningkatan PAD melalui jalur informasi.

d. Terdokumentasi naskah-naskah arsip sejarah yang terpadu

dan berkesinambungan sebagai wawasan generasi yang akan

datang melalui media on line.

e. Bertambahnya bahan pustaka dan banyaknya judul buku

dapat memenuhi kebutuhan pemustaka.

f. Adanya Ruang layanan dan pengelolaan perpustakaan sesuai

dengan standart dapat meningkatkan kenyamanan layanan

pengunjung

g. Terpenuhinya pustakawan dapat berpengaruh pada

pengelolaan perpustakaan dan dapat meningkatkan

pengembangan literasi dan minat baca masyarakat.

2.2. Tantangan :

a. Masih sangat terbatasnya SDM yang berlatar belakang

pendidikan dibidang kearasipan ;

b. Sangat rendahnya minat lembaga dan aparat untuk terjun

mengelola arsip ;

c. Persaingan teknologi komputer sebagai media untuk

mengelola arsip semakin hari semakin berkembang ;

d. Terbatasnya alokasi anggaran daerah dimasing-masing unit

kerja untuk mengelola arsip ;

e. Pemahaman tentang pemanfaatan arti pentingnya arsip bagi

kelangsungan hidup baik lembaga maupun masyarakat

masih sangat kurang.

f. Masih rendahnya minat baca masyaraakat

g. Masih sangat terbatasnya SDM yang berlatar belakang

pendidikan di bidang Perpustakaan

51

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi,

program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang

menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan

diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk

dalam 5 (lima ) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada

RPJMD maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai tugas

dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

program-program yang berkontribusi dalam menunjang

keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas

utama. Dalam perjalanan pelaksanan proram tentunya

terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan

pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel III.2.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap

Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati :

Masyarakat Kabupaten Nganjuk Semakin Sejahtera melalui APBD

Pro Rakyat

Misi dan Program

KepalaDaerah dan Wakil

Kepala Daerah

Terpilih

Permasalahan pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

Mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih dan profesional

. Terbatasnya SDM pengelola

kearsipan

Sarana kerja untuk

pengelolaan arsip masih belum memadai

Belum adanya sistem

JIKN, dan SIKD kearsipan (e-archive)

Belum memiliki Transit arsip dan Depo

Arsip

Pengelola

an arsip masih belum

menjadi prioritas

di semua perangkat daerah

Adanya

RENSTRA perpustakaan RI (PNRI),

RENSTRA Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa

Timur

Meningkatkan

kualitas SDM yang cerdas

dan berdaya saing tinggi

Rendahnya minat baca

masyarakat

Perpustakaan Umum

belum memiliki gedung yang

representatif dan sesuai tipologi standar

Literasi

dan perpustak

aan masih belum

menjadi

Adanya

RENSTRA Arsip Nasional RI

(ANRI), RENSTRA Dinas

Perpustakaan

52

Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih

terbatas sehingga belum dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat

Jumlah maupun

kualitas tenaga perpustakaan belum

memadai dan menguasai teknologi

informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih

terbatas

prioritas pembang

unan di daera

dan Kearsipan Provinsi Jawa

Timur

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

a. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait

Telaahan terhadap Renstra Lembaga Arsip Negara

Republik Indonesia (ANRI) dan Renstra Lembaga Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia (PNRI), Renstra Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk

menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas

dengan Kantor Kearsipan Dan Perpustakan Kabupaten Nganjuk

dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan

fungsinya masing-masing.

Adapun Visi dan Misi Lembaga Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia serta Visi dan Misi Renstra Lembaga Arsip

Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)

Tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia Cerdas

MelaluiGemar Membaca Dengan Memberdayakan

Perpustakaan"Dengan Tagline: "INDONESIA GEMAR

MEMBACA 2019"

b. Misi PNRI Tahun 2015-2019 dalam upaya pencapaian terhadap

visi Perpustakaan Nasional, maka misi yang akan dicapai dalam

kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

53

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.

2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan

berbasisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau

masyarakat luas.

4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan

professional.

5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar

membaca.

6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang

modern.

c. Visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2015-

2019 adalah “Arsip sebagai pilargood governance integrasi

memori kolektif bangsa”. Arsip merupakan bukti dari

dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui

arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai

kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai

Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung

bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang

dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah

dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).

d. Misi ANRI Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 ditempuh

melalui 6 (enam), Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga

dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi

penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan

potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta

masyarakat;

2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui

pengembangan aplikasi electronic records system;

3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip

strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro

54

strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem

jaringan informasi;

4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui

aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;

5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat

kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;

6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat

dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan

lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional

yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

b. Telaahan Renstra Provinsi

1. Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur Tahun

2014 – 2019 yaitu : “ Jawa Timur Gemar Membaca dan

Tertib Kearsipan ” dengan penjelasan sebagai berikut :

Jawa Timur Gemar Membaca :

Adalah terwujudnya peningkatan Indeks Minat Baca

Masyarakat Jawa Timur dan meningkatnya kunjungan

masyarakat pada perpustakaan. Peningkatan Indeks Minat

Baca dan kunjungan masyarakat pada perpustakaan,

menunjukkan bahwa membaca sudah menjadi budaya

masyarakat dan menjadi sarana dalam mendapatkan ilmu

pengetahuan diluar pendidikan formal. Dengan meningkatnya

pengetahuan masyarakat diharapkan berbanding lurus dengan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Timur Gemar

Membaca mewujudkan peningkatan Indeks Minat Baca

Masyarakat Jawa Timur dan meningkatnya kunjungan

masyarakat terhadap perpustakaan. Peningkatan Indeks Minat

Baca Masyarakat dan meningkatnya kunjungan masyarakat

terhadap perpustakaan menunjukkan bahwa membaca sudah

menjadi budaya masyarakat dan menjadi sarana dalam

mendapatkan ilmu pengetahuan diluar pendidikan formal.

Disamping itu juga menunjukkan bahwa perpustakaan

merupakan tempat yang kini sudah diminati masyarakat

55

dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan

meningkatnya pengetahuan masyarakat diharapkan

berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Jawa Timur Tertib Kearsipan :

Adalah terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang

bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan

publik melalui peningkatan profesionalisme pengelolaan arsip

pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal yang didukung

dengan sistem kearsipan yang komprehensif.

2. Misi Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019 pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Gemar

Membaca

Misi ini untuk mewujudkan gemar membaca sebagai budaya

masyarakat Jawa Timur, melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan serta kapasitas

kelembagaan secara terpadu sebagai wujud dari pemerataan

dan perluasan akses pendidikan non formal.

Misi Kedua : Mewujudkan tertib kearsipan di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Misi ini untuk mewujudkan tertib arsip di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata

pemerintahan yang bersih (clean government) melalui

pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan

handal yang didukung dengan sistem kearsipan yang

komprehensif.

56

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

LingkunganHidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2011-2030, urusan yang ditangani oleh Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan tidak berkaitan langsung dengan

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan /

atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) yang telah

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, isu strategis

pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan walaupun secara tidak

langsung adalah :

1. Dengan berkembang pendidikan masyarakat di Kabupaten

Nganjuk perlu adanya kerja sama/koordinasi dalam bidang

Perpustakaan dengan OPD terkait, Lembaga Pendidikan Swasta,

Kecamatan, Kelurahan tentang perkembangan dan

pengembangan perpustakaan guna meningkatkan minat baca

masyarakat serta mendukung misi Kabupaten Nganjuk dalam

meningkatkan kapasitas ,kualitas dan kesejahteraan SDM yang

unggul dan merata untuk mendapatkan informasi pada

perpustakaan Nganjuk dengan didukung Gedung Layanan

Perpustakaan yang memadai, berada di pusat perkotaan yang

mudah dijangkau dari berbagai penjuru memiliki koleksi buku

berdasarkan prosentase jumlah penduduk serta pengelola

Perpustakaan yang profesional.

2. Dengan banyaknya OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Nganjuk yang ingin menitipkan arsip, maka perlu dibangun dan

direalisasikan Depo Arsip (sesuai standar ANRI).

57

3. Pembangunan Unit Jaringan Layanan Perpustakaan di tiap

Kecamatan, Kelurahan serta sekolahan.

4. Percepatan peningktan minat baca masyarakat melalui gerakan

literasi minat baca diseluruh desa/kelurahan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk ada beberapa hal

yang dapat dijadikan acuan antara lain:

a. Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Kearsipan Dan

Perpustakaan Sebagai organisasi pelayanan publik, Dinas

Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk memberikan

pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan

terhadap Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

memperoleh kepuasan atas pelayan yang telah diberikan. Didalam

melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima

tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan

yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam

rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.

Dalam menyusun Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk, tentunya tidak lepas dari Lembaga Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia (PNRI) dan Dinas dan Kearsipan Dan

Perpustakaan Propinsi Jawa Timur sehingga Renstra ANRI, PNRI

dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur

menjadi acuan bagi Renstra Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk.

58

c. Adapun yang menjadi isu Strategis di Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan sbb :

1. Kurangnya kepeduliaan pengelolaan arsip secara baku

2. SDM pengelola Arsip masih kurang secara kualitatif dan

kuantitatif.

3. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan arsip.

4. Belum adanya sistem JIKN dan SIKD Kearsipan (e-arsip).

5. Belum memiliki transit arsip dan depo arsip yang memadai.

6. Masih rendahnya minat baca masyarakat.

7. SDM Pengelola Perpustakaan masih kurangdan bahkan belum

memiliki tenaga Pustakawan.

8. Terbatasnya buku perpustakaan baik perpusda, Perpusdes dan

Perpus Sekolah.

9. Belum memiliki Gedung Layanan perpustakaan yang

representative/memadai

10. Belum semua desa/kelurahan memiliki perpustakaan desa baru

103 desa jadi masih ada 161 belum memiliki perpustakaan .

Adapun arah kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam

periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan literasi informasi kepada masyarakat dan

mengembangkan budaya baca masyarakat dengan ditandai

semakin meningkatnya Indeks Baca Daerah dari kondisi awal

RPJMD th. 2018 sebesar 40,Tahun 2019 sebesar 42 Tahun 2020

sebesar 45, Tahun 2021 sebesar 50, Tahun 2022 sebesar 55,

Tahun 2023 sebesar 60, sehingga pola kehidupan masyarakat

semakin meningkat ditandai dengan laju berkembangnya keaneka

ragaman ketrampilan dan usaha serta penguasaan tehnologi dalam

mengikuti era digital untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan administrasi kearsipan secara profesional di semua

OPD dan desa ditandai dengan meningkatnya nilai Audit Kearsipan

hasil penyelengaraan kearsipan dari kondisi awal RPJMD th. 2018

sebesar 61 th. 2019 sebesar 63,Th. 2020 sebesar 65,Th. 2021

sebesar 67,th. 2022 sebesar 69 ,th.2023 sebesar 71.

59

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan

PerpustakaanKabupaten Nganjuk

Tujuan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

tahun 2018–2023 sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten

Nganjuk dan Indikatornya menjadi salah satu Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun

2018-2023. Sedangkan Sasaran RENSTRA merupakan penjabaran

atau implementasi dari Tujuan RENSTRA, dan Indikatornya menjadi

Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2018-2023. Gambaran

mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dapat

dilihat pada TabelIV.1

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan

fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

60

Tabel IV.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2018 – 2023

No Tujuan Indikator

Data

capaian

Tahun awal

2018

Target

Akhir

(2023) Sasaran Indikator

Tahun

awal

2018

Target Target

Akhir

Periode

Renstr

a

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Meningkatnya

tata kearsipan

pemerintahan

daerah

Persentase perangkat

daerah yang mengelola

arsip secara baku 20 OPD

50

OPD

Meningkatnya jumlah

OPD yang memiliki tata

kearsipan baku

Jumlah OPD yang

menerapkan arsip secara

baku 20 OPD 26 32 38 44 50 50

Prosentase Desa yang

mengelola arsip secara

baku

110 Desa 160

Desa

Meningkatnya Desa

yang memiliki tata

kearsipan baku

Jumlah Desa yang

menerapkan arsip secara

baku

110 Desa 120 130 140 150 160 160

Peningkatan SDM

pengelola kearsipan

400

Orang

900

Orang

Meningkatnya SDM

pengelola kearsipan

ProsentaseSDM pengelola

kearsipan yang telah

mengikuti pelatihan

kearsipan

400 orang 500 600 700 800 900 900

2 Meningkatnya

nilai Audit

Kearsipan

Peningkatan nilai Audit

Kearsipan Perangkat

Daerah

61 71

Meningkatnya tata

kelola kearsipan

pemerintah daerah

Rata rata nilai Audit

kearsipan OPD 61 63 65 67 69 71 71

3 Meningkatnya minat baca

masyarakat

Jumlah pengunjung perpustakaan per

Tahun

93.963

Orang

188.98

9

Meningkatnya jumlah pengunjung

perpustakaan per

Tahun

Prosentase jumlah pengunjung

perpustakaan per Tahun 93.963 108.057

124.26

5

142.90

5

164.33

9

188.98

9

188.98

9

Koleksi judul buku

yang tersedia di

perpustakaan daerah

29.721 42.221

Jumlah koleksi jumlah

buku yang tersedia

diperpustakaan daerah

Prosentase koleksi judul

buku yang tersedia 29.721 32.021 35.321 38.621 40.921 42.221 42.221

4 Meningkatnya

Jumlah buku

yang tersedia di

perpustakaan

Koleksi buku yang

tersedia di

perpustakaan daerah

43.513 67.597

Jumlah koleksi buku

yang tersedia di

perpustakaan daerah

Prosentase kenaikan

jumlah buku 43.513 47.597 52.597 57.597 62.597 67.597 67.597

Jumlah Perpustakaan

10.75 1.125

Jumlah Perpustakaan

sekolah, desa, ponpes,

PT dan OPD

Kenaikan jumlah

perpustakaan per Tahun 1.075 10 10 10 10 10 1.125

5 Meningkatnya

Indeks Minat Baca Daerah

Peningkatan Indeks

Minat Baca Masyarakat 40 60

Jumlahp enduduk usia

sekolah keatas

Prosentase jumlah

pemustaka/jumlah penduduk

40 40 45 50 55 60 60

6 Meningkatnya

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Survey Kepuasan

Masyarakat 68 75

Meningkatnya jumlah

pengunjung puas

terlayani

Prosentase jumlah

pengunjung puas

terlayani 68 69 70 72 74 75 75

61

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah–langkah berisikan program–

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat

terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan

demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran

yang dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau

maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat

daerah. Strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

dalam Tabel V.1

62

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DinasKearsipan dan

Perpustakaan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 2 3 4

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

yang baik bersih dan professional dan pelayanan

prima melalui tata kelola

kearsipan yang baku

Meningkatnya Nilai Audit

Kearsipan

Meningkatnya Tertib Administrasi dan

Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah

Seluruh OPD

Meningkatkansistem penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif,efisien akuntable dan inovatif dan

peningkatan pemanfaatan TIK

Pengawasan dan Audit Kearsipan

Pengelolaan kearsipan secara profesional berdasarkan tata

kearsipan yang baku berbasis E -arsip

Meningkatnya kualitas SDM

yang cerdas dan bersaing tinggi melalui

peningkatan literasi dan

minat baca masyarakat

Meningkatnya jumlah buku

yang tersedia di Perpustakaan

Meningkatnya

Indeks Minat Baca Daerah

Meningkatnya minat baca

Masyarakat

Penamabahan buku tiap tahun

5000 buku

Seluruh Lapisan

Masyarakat

Peningkatan kualitas literasi

Masyarakat melalui gerakan dan budaya Nanjuk membaca

Pengadaan dan Penerimaan Hibah

/Bantuan

Penelitian Gerakan

dan Budaya Nganjuk Membaca

Mengembangkan budaya baca dan

Pembinaan Perpustakaan

63

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah

diuraikan dalam bab IV, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk menetapkan program–program yang selanjutnya dijabarkan

dalam kegiatan. Target kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk disajikan dalam Tabel VI.1.

64

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan Indikator Program

(outcome) dan

Kegiatan (output)

DataCapai

an PadaTahu

n Awal

Perenca

naan 2018

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan Unit Kerja

OPD

Penanggungjawab

Lokasi

Kondisi Kinerja pada akhir periode RenstraSKPD

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 2019 2020 2021 2022 2023

target Rp

target

Rp target

Rp target

Rp target

Rp target Rp

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1.Meningkatkan

pelayanan

kearsipan dan perpustakaan

Kelancaran

pelaksanaan

kegiatan administrasi

perkantoran

18 01 01 Program

pelayanan

administrasi perkantoran

Hasil Survey

Kepuasan

Masyarakat ( SKM )

68 69

70

72

74

75

75

Dinas

Kearsipan

Dan Perpustakaan

Nganjuk

01 Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah Benda

pos yang tersedia 1040 lb 1040

lb 5000

1040

lb 5000

1040

lb 5000

1040

lb 5000

1040

lb 5000

5200

lb 2500

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,sum

ber daya air, dan listrik

Jumlah jasa

Komunikasi,listrik

, WIFI 4 Unit 4 Unit

125

000 4 Unit

125

000 4 Unit

125

000 4 Unit

125

000 4 Unit

125

000

4

Unit

625

000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang tersedia 59 jenis

59

jenis

40

000

59

jenis

44

000

59

jenis

5000

0

59

jenis

55

000

59

jenis

60

000

59

jenis

249

000

08 Penyediaana

Jasa Kebersihan

kantor

Jumlah tenaga

kebersihan

,bahan dan

peralatan yg. tersedia

5

orang/16

unit

5

orang

/16 unit

6000

0

5

orang

/16 unit

65

000

5

orang

/16 unit

70

000

5

orang

/16 unit

7700

0

5

orang

/16 unit

85

000

5

orang

/16 unit

357

000

11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah cetakan /ganda

peraturan,juklak,

undang undang

yang tersedia

110 buku 110

bk

27

000

110

bk

30

000

110

bk

3500

0

110

bk

40

000

110

bk

45

000

550

bk

177

000

12 Penyediaan

komponen

instalasi listrik

Jumlah

komponen listrik

yang tersedia

80 titik 80

titik

20

000

80

titik

20

000

80

titik

25

000

80

titik

25

000

80

titik

30

000

80

titik

120

000

65

15 Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang

undangan

Jumlah bacaan

yng tersedia 1

jenis 1080 exp 1080 8800 1080 8800 1080 8800 1080 8800 1080 8800 1080 44000

17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan

dan minuman

yang tersedia

2000

kotak

85

000

2000

kota

85

000

2000

kota

90

000

2000

kota

90

000

2000

kota 100

000

2000

kota

450

000

18 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

Jumlah pegawai

yang mengikuti

rapat rapat ke

luar daerah

351 kali 351

kali

220

000

351

kali

2400

00

351

kali

265

000

351

kali

300

000

351

kali 330

000

351

kali

13550

00

19 Monitoring

evaluasi dan

pelaporan

Jumlah pegawai

yang melakukan

Monev

486 kali 450

kali

35

000

450

kali

35

000

450

kali

35

000

450

kali

35

000

450

kali

40

000

450

kali

180

000

2. 18 01 01 02 Program

peningkatan

sarana dan prasaraana

aparatur

Prosentase

Jumlah Asset

yang tersedia dalam keadaan

baik

83 % 84 % 85 % 86 % 87 % 88 % 88 %

Dinas

Kearsipan Dan

Perpustakaan

Nganjuk

02 03 - Pembangunan

gedung kantor

Jumlah

pembangunan

gedung kantor

yang tersedia 2 gedung 1 unit

200

000

1

uni

t

1.000

.000 1

2.000

.000 1

2.000

.000 - -

1

unit

5.000.

750

02 05 - Pengadaan

Kendaraan

dinas

Jumlah

kendaraan dinas

yang tersedia

7 mobil,2

tosa 4 spd

motor

2

Mobil,

4 spd

motor

5900

00 2

7

mobil

,2

tosa

8 spd

motor

590.

000

02 06 - Perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor yg tersedia dan baik

14 unit - - - - 10

100.

000

- - - - 24

unit

100.

000

02 09 - Pengadaan Peralatan

gedung

Jumlah Peralatanan

kantor yang

tersedia dalam

keadaan baik

77 unit - - 1 unit audio

viual

2000

000 - - 10

100. 000

- - 87

unit

650.

000

66

02 10 - Pengadaan

Mebelair

Jumlah mebelair

yang tersedia

dalam eadaan

baik

420 unit 100 110

000 100

200

000

520

unit

110

000

02 19 - Pengadaan

Tambah

daya/pasang

baru listrik

Jumlah daya

listrik yang

tersedia

mencukupi

23.800

Watt

10500

Watt

25

000

34

300

Watt

25.000

02 26 - Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Jasa

pemeliharaan gedung kantor

,dan penjaga

gedung yang

tersedia

2 gedung, 2 orang

2 g

edu

ng,

2 o

ran

g

50

000

2 g

edu

ng,

2 o

ran

g

50

000

2 g

edu

ng,

2 o

ran

g

50

000

2 g

edu

ng,

2 o

ran

g

50

000

2 g

edu

ng,

2 o

ran

g

80

000

2 g

edu

ng,

2 o

ran

g

280.0

00

02 77 - Penyusunan

DED Gedung

Layanan

Perpustakaan

Jasa Penyusunan

DED Gedung

Layanan

Perpustakaan

02 42 - Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

Jumlah

Reahabilitasi

gedung kantor

yang tersedia

dengan baik

2 Gedung, 34 Unit

1 unit 225 000

Pagar

keliling

225000

1 unit 300 000

1

unit,dan

pagar

525 000


rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

Jasa

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

Yng tersedia

77 unit 50

000

50

000

50

000

50

000

50

000

250

000


rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jasa

pemeliharaan

rutin/berkala

pelengkapan

gedung Yng

tersedia

14 unit 24

000

24

000

24

000

24

000

24

000

120

000


rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operasai

onal

Jasa

pemeliharaan

rutin Kendaraan dinas

/operasional Yng

tersedia

7 mobil,

2 tosa 4

spd motor

7

mobil,

2 tosa

4 spd motor

1900

00

7

mobil,

2 tosa

4 spd motor

20

0000

7

mobil,

2 tosa

4 spd motor

225

000

7

mobil,

2 tosa

4 spd motor

250

000

7

mobil,

2 tosa

4 spd motor

300

000

7

mobil

, 2

tosa 4 spd

motor

1.165

000

02 10 Pemeliharaan

rutin/berkala

Mebelair

Jasa

pemeliharaan

rutinMebelair

yang tersedia

420 unit 10

000

10

000

10

000

10

000

10

000 50000

67

3. 18 01 01 03 Program Peningkatan

disiplin

aparatur

Tingkat kehadiran Aparatur Sipil

Negara meningkat 95 95 95 95 95 95 95

03 01 Pengadaan

mesin/kartu

absensi

Jumlah

mesin/kartu

absensi yang

tersedia baik

I unit I unit 10

000

1

unit 10000

03 02 Pengadaan

paakaian dinas

beserta

kelengkapannya

Jumlah pakaian

dinas beserta

kelengkapannya

tersedia dengan

baik

40 stel 20

000

40

stel

22

000

40

stel

25

000

40

stel

27

000

40

stel 94000

03 03 Penadaan

Pakaian Kerja

lapangan

Jumlah pakaian

Kerja lapangan

tersedia dengan

baik

40 stel 40 stel 12

000

40

stel

15

000

40

stel 27000

03 05 Pengadaan

Pakaian khusus hari hari

tertentu

Jumlah pakaian

khusus hari hari tertentu tersedia

dengan baik

40 stel 20 000

40 stel

20000

03 08 Penyediaan

biaya instruktur

senam PNS

Jumlah

Instruktur senam

yang tersedia

1 org 4500 1 org 5500 1 org 6000 1 org 6500 1 org 6500 1 org 29000

4. 18 01 01 05 Program

Peningkatan

Kapasitas

sumber daya

Aparatur

Rata- rata nilai

SKP Meningkat

81,2 81,4 81,6 80,8 82 82 82

05 03 Bimtek

implementasi

peraturan

perundang

undangan

Juamlah pegawai

yang mengikuti

Bimtek dengan

baik

40 orang 40 org 50

000 40 org

50

000 40 org

60

000 40 org

60

000 40 org

65

000

40

org

285

000

Kajian Akademis

Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

1 dok 1 dok 1 dok 100

000 1 dok

100

000 1 dok

100

000 1 dok

100

000 1 dok

400

000

5. 18 01 01 06 Program Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan Keuangan

Jumlah laporan yang terselesaikan

dengan tepat

waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100

%

68

06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

yang terselesaikan

7 laporan 7 lap 15

000 7 lap

15

000 7 lap

15

000 7 lap

15

000 7 lap

15

000 7 lap 75000

Dinas Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

06 02 Penyusunan

Laporan

keuangan

semesteran

Jumlah laporan

keuangan

semeteran yang

terselesaikan

tepat waktu

2 laporan 2 lap 3000 2 lap 3000 2 lap 3000 2 lap 3000 2 lap 3000 2 lap 15000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

06 04 Penyusunan

Laporan

keuangan

keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun yang

terselesaikan

tepat waktu

1 laporan 1 lap 3000 1 lap 3000 1 lap 3000 1 lap 3000 1 lap 3000 1 lap 15000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

- Penyusunan

Rencana Kerja Perangkat

Daerah

Jumlah Renja

yang tersusun 1 Lap 2 Lap - 2 Lap 6000 2 Lap 6000 2 Lap 7000 2 Lap

7

0

0

0

7000 2 Lap 26000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

- Penyusunan

RKA dan DPA

Perangkat

Daerah

Jumlah RKA dan

DPA yang

tersusun tepat

waktu

2 Lap 2 Lap - 2 Lap 6000 2 Lap 6000 2 Lap 7000 2 Lap 7000 2 Lap 26000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

- Penyusunan

LKJiP Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan

LKJiP tepat waktu 1 Lap 1 Lap - 1 Lap 3000 1 lap 3000 1 Lap 4000 1 Lap 7000 1 Lap 17000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

- Penyusunan

LPPD

Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan

LPPD tepat waktu

1 lap 1 lap - 1 Lap 6000 1 Lap 6000 1 Lap 7000 1 Lap 7000 1 Lap 26000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

- Penyusunan

SAKIP

Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan

hasil SAKIP

meningkat 10 Lap 10 Lap -

10

Lap 6000

10

Lap 6000

10

Lap 8000

10

Lap 8000

10

Lap 28000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

- Penyusunan LKPJ Perangkat

Daerah

Jumlah LKPJ tepat waktu

1 Lap 1 Lap - 1 Lap 3000 1 Lap 3000 1 Lap 3000 1 Lap 3000 5 Lap 12000

Dinas Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

69

- Pencatatan dan

Rekonsiliasi

Barang Milik

Daerah

Julah Rekonsiliasi

Pengurus Barang

- - - 12

Kali 5000

12

kali 5000

12

kali 5000

12

kali 5000

12

kali 20000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

06 05 - Penyusunan

Pengukuran

indek minat

baca daerah

Jumlah Laporan

penyusunan

pengukuran

indeks minat baca

yang tepat waktu

40 42 150

000 45

150

000 50

150

000 55

175

000 60

175

000 60

800

000

6. Peningkatan

nilai Audit

Kearsipan

Prosenta

se

jumlah

perang

kat daerah

dan desa

yang

melaksan

akan tata

kearsi

pan baku

18 01 01 15 Program

Peningkatan

kualitas sitem

Administrasi

Kearsipan

Rata rata nilai

Audit kearsipan

peranagkat

daerah

61 63 65 67 69 71 71

15 01 - Pembangunan

Data base

Informasi

kearsipan

Terlaksana SIKD

dan JIKD dan

SIKN Di semua

OPD 0

10 OPD

20 000

10 OPD

25 000

10 OPD

30 000

10 OPD

35 000

10 OPD

40

000 50

OPD 150 000

7.Meningkatnya

tata

kearsipan

pemerintahan

daerah

15 08 - Pembinaan

sistem

administrasi

kearsipan

Terlaksana

Pembinaan 6 OPD

10 Desa dengan

baik

20 OPD

110 Desa

6

10

167

600

6

10

187

600

6

10

2076

00

6

10

225

000

6

10

250

000

50

160

1.037.

800

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

70

16 01 - Pengadaan sarana

pengolahan

dan

penyimpanan

arsip

Jumlah sarana penyimpanan

arsip yang baik 7 unit rool

opeck

,4240 box

1 rol

opeck,

2 rak

8500

0

1 rol

opeck,

2 rak

100

000

1 rol

opeck,

2 rak

1100

00

1 rol

opeck,

2 rak

1200

00

1 rol

opeck,

2 rak

1250

00

12 rol

opeck

,10

rak

540

000

16 02 - Pendataan dan

Penataan

dokumen arsip

daerah

Terlaksananya

penataan arsip

dan akuisi arsip 15 OPD 3 OPD

125

000 3 OPD

130

000 3 OPD

135

000 3 OPD

1400

00 3 OPD

145

000

30

OPD

675

000

16 03 - Penduplikasian

dokumen/ arsip daerah

dalam bentuk

informatika

Terlaksannya

digitalisasi dan duplikasi arsip

statis 2160

dokumen

1500

dokumen

80 000

1500 dok

85 000

1500 dok

90 000

1500 dok

95 000

1500 dok

100 000

9660 dok

450 000

16 05 - Penilaian dan

penyusutan

arsip

Terlaksananya

penilaian dan

penyusutan arsip

di Dipo arsip 0 2 keg

40

000 2 keg

45

000 2 keg

50

000 2 keg

55

000 2 keg

60

000

10

keg

250

000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk


rutin/berkala

arsip daerah

Terlaksananya

pengamanan

arsip statis dan

restorasi leterC 2 kegiatan 3 keg

70

000 3 keg

70

000 3 keg

70

000 3 keg

70

000 3 keg

70

000

15

keg

350

000

17 03 - Monev arsip 15 orang tim

Audit Kearsipan

terlaksana

50 OPD 15 orang

2 OPD

15

orang

14

OPD

97.

000

15

orang

14

OPD

105.

000

15

orang

28

OPD

125.

000

15

orang

6 OPD

140.

000

15

orang

50

OPD

155.

000

15

orang

50

OPD

622.

000

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

18 01 - Penyusunan dan penerbitan

naskah sumber

arsip

Terlaksana penyusunan

Nasakah sumber

arsip dan Perda

Kearsipan

13 Naskah Sumber

Arsip

12 Perbub 1

50. 000

2

55. 000

1 60. 000

1 65. 000

1 70. 000

18 300. 000

71

18 04 - Pemasyarakatan arsip

Terlaksanya Pemasyarakatan

arsip sebanyak 40

kali 0 8

50.

000 8

50.

000 8

50.

000 8

50.

000 8

50.

000 40

250.

000

18 05 - Bimtek

kearsipan

Jumlah tenaga

pengelola

kearsipan menjadi

500 Orang 400 Orang 100

70.

000 100

75.

000 100

80.

000 100

85.

000 100

90.

000 1.200

400.

000

18 02 - Penyediaan

sarana layanan

informasi arsip

1200

orangpengunjung

/

Tahun - 2

50.

000 2

55.

000 2

60.

000 2

65.

000 2

70.

000 10

300.

000

8.Meningkatnya

Indeks Minat Baca

Masyarakat

18 01 01 15 Program

Pengembangan budaya baca

dan pembinaan

perpustakaan

40 42 45 50 55 60 60

Dinas

Kearsipan

Dan

Perpustakaan

Nganjuk

15 01 - Pemasyara

katan minat

dan kebiasaan

membaca

Terlaksananya

Peningkatkan

minat baca

Melalui lomba 4

kali per Tahun

5 kali/455

peserta 4 kali

135.0

00

4 kali

140.0

00

4 kali

150.0

00

4 kali

150.0

00

4 kali 175.0

00

20

kali

750.00

0

9.Meningkatnya

minat baca

masyarakat

Prosen

tase

peningkatan

jumlah

pengun

jung

perpusta

kaan per

Tahun

15 02 - Pengembangan

minat dan

budaya baca

Terlaksananya

layanan

perpustakaan melalui

perpustakaan

umum, layanan

anak, TBM,

layanan keliling,

dongkel beras

93.963

103.

965

237.

400

113.

695

250.

000

125.

054

275.

000

137.

571

290.

000

151.

328 300.

000

151.

328

1.352.

000

15 04 - Pelaksanaan

koordinasi

pengembangan

kepustakaan

Satu tim

koordinasi dan

satu produk

perda perpustakaan

0 1 tim 50.

000 2 tim

250.

000 1 tim

55.

000 1 tim

60.

000 1 tim

65.

000 6 tim

480.

000

72

15 08 - Publikasi dan sosialisasi

minat dan

budaya baca

Terlaksananya publikasi 17 kali

dalam 5 tahun 0

2 kegia

tan

50.

000 4

40.

000 4

45.

000 4

50.

000 4

55.

000 18

190.

000

15 06 Penyusunan

Profil Dinas Jumlah buku

hasil penyusunan

profil Dinas

100

buku,

digital

50

000 100

55

000 100

60

000 100

65

000 100

70

000 500

300

000

10.Meningkat

nya Jumlah

koleksi buku

di

perpustakaan

Prosen

tase

peningka

tan

penam

bahan koleksi

buku per

tahun

15 09 - Penyediaan

bahan pustaka

Terlaksananya

pernambahan

koleksi buku per

Tahun 5000

42,597 47.

597

190.

500

52.

597

250.

000

57.

597

275.

000

62.

597

300.

000

67.

597 325.

000

67.

597

1.340.

500

15 12 - Pengolahan

bahan pustaka

Terlaksananya

pengolahan dan

entry buku 5000

buku per Tahun

37,126 5000 75.

000 5000

75.

000 5000

75.

000 5000

75.

000 5000

75.

000

62.

126

375.

000

15 15 - Pelatihan

pengelolaan

perpustakaan

sekolah,

desa/kelurahan

Terlaksananya

peningkatan

pengelola

perpustakaan

1.122 sebanyak

150 Orang per

Tahun

500 150 75. 000

150 75. 000

150 75. 000

150 75. 000

150 75. 000

1.250 375. 000

15 17 - Pembinaan perpustakaan

kecamatan,

desa/kelurahan

dan sekolah

Terlaksananya pembinaan

perpustakaan,

lomba

perpustakaan

desa/kel dan

terwujudnya desa

literasi

Ponpes 0, sekolah

373, desa

93,

kecamata

n 5

16

lokasi

75.

000

16

lokasi

80.

000

16

lokasi

85.00

0

16

lokasi

90.

000

16

lokasi

90.

000 181

300.

000

15 18 - Pengembangan

koleksi muatan

lokal

Terlaksananya

penyusunan

muatan lokal 3

judul per Tahun

Judul 27/

191

eksemplar 3/200

50.

000 3/200

50.

000 3/200

50.

000 3/200

50.

000 3/200

50.

000

15/

1.000

250.

000

73

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sehubungan dengan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, yang

menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat

wajib berpedoman pada standard pelayanan minimal (SPM), dilaksanakan

secara bertahab dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaiamana di ketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu

pelayanan yang secara minimal harus di sediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan dan kearsipan

juga sudah berpedoman pada SPM sehingga dapat memberikan pelayanan

yang optimal pada masyarakat.

Adapun inkitaor-indikator yang akan dicapai dalam strategi

penyelenggaraan pemerintah utamanya pada kearsipan dan perpustakaan

dapat di jabarkan pada Tabel VII.1. tentang indikator kinerja utama dan

pada Tabel VII.2 untuk indikator kinerja kunci

a. Indikator Kinerja Utama

Adapaun sebagai tolok ukur hasil kinerja perangkat daerah yang

secara langsung yang harus di capai perangkat daerah dalam lima tahun

kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

74

VII.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel VII.1.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Nganjuk No. Indikator Formulasi perhitungan Kondisi kinerja

pada awal periode Renstra

Target

Kondisi kinerja pada akhir periode

Renstra

Tahun - 0

2018

Tahun-1

2019

Tahun-2

2020

Tahun-3

2021

Tahun-4

2022

Tahun-5

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nilai Audit Kearsipan Rata-rata OPD yg diaudit

Penilaian Manajemen Kearsipan

61 63 65 67 69 71 71

2 Indeks Minat Baca Daerah Rasio Prosentase pemustaka dengan jumlah penduduk

40 40 45 50 55 60 60

75

VII.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tabel VII.2.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Nganjuk

No. Indikator Formulasi perhitungan Kondisi kinerja

pada awalperiode Renstra

Target Kondisi kinerja

pada akhir periode Renstra

Tahun - 0

2018

Tahun-1

2019

Tahun-2

2020

Tahun-3

2021

Tahun-4

2022

Tahun-5

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan

arsip secara baku X100%

Jumlah OPD yang ada

20 OPD 26 32 38 44 50 50

2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Menunjukkan Jumlah Peningkatan SDM Pengelola

Kearsipan

400 500 600 700 800 900 900

3 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan

29.721 33.021 36.

321

39.

621

42.

921 46.221 46.221

4 Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku

yang tersedia di perpustakaan Jumlah koleksi buku yang

tersedia di perpustakaan

42.597 47.597 52. 597

57.597 62. 597

67.597 67.597

5 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1

Tahun

93.963 108. 057

124. 265

142. 904

164. 339

188. 989

188.989

76

BAB VIII PENUTUP

a. Kaidah Pelaksanaan RENSTRA

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk 2018–2023 ini memuat kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

2018 - 2023 sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.

2. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja ( SOTK ),

maka akan dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman pada

kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur

Struktur Organisasi Tata Kerja ( SOTK )

b. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk 2018 - 2023 disusun sesuai dengan amanat

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis

memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama

tahun 2018 – 2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD

serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

2018 – 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk dan

disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman

dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk. Selain itu,

rencana strategisdimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

77

Documents

RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN … · 2020. 3. 12. · dijabarkan dalam Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan