(RENJA) - opd.bovendigoelkab.go.id Komunikasi dan Infromatika... · Boven Digoel, Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan Rancangan Awal yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

i

RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOVEN DIGOEL

TAHUN 2018

DISKOMINFO



ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena dengan limpahan rahmat dan karuniaNya, Penyusunan Rencana Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019 dapat diselesaikan

sesuai rencana.

Adapun isi pokok dari RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2019 ini merupakan penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap

bagian dan sub bagian yang ada pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Boven Digoel yang telah disesuikan dengan alokasi pagu anggaran dari APBD

Kabupaten Digoel Tahun 2019.

Dalam Rencana Kerja ini, Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunannya

masih banyak kekurangan baik dari segi isi materi dan teknis dalam penjabaran setiap

kegiatan. Untuk itu kami sangat berharap adanya saran dan kritik yang bersifat

membangun guna penyempurnaan pada Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

berikutnya.

Dokumen ini sebagai arah kebijakan pengalokasian anggaran program dan

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel tahun 2019,

bertujuan untuk memotivasi meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan menjadikan masukan sekaligus

umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja

instansi pemerintah, esensinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas, pokok dan

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel sesuai Perda No. 5

Tahun 2016 yang telah diintegrasikan dengan target capaian Visi – Misi Pemerintah

Daerah Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 -2021.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja DISKOMINFO Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2019, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

.

Tanah Merah, Agustus 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel

Drs. ALBERTUS FELUBUN Pembina Utama Muda

Nip. 19590927 198003 1006


iv

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ 3

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU .....

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Diskominfo ................................................

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo .................................. 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Diskominfo ........

24

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................. 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................. 29

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................. 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo ................................. 30

3.3 Program dan Kegiatan ....................................................... 34

BAB IV PENUTUP ............................................................................ 43


iv

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISKOMINFO dan

Pencapaian Renstra DISKOMINFO s/d Tahun 2017 (tahun

berjalan) Kabupaten Boven Digoel .........................................

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kab. Boven Digoel .....

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan ...............................................

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISKOMINFO Tahun

2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kab. Boven Digoel ...........


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa

Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar

dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus

dihadapi dengan arif dan hati-hati. Adalah merupakan tantangan yang besar saat

bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia

baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi. Untuk itu di perlukan suatu

strategi komunikasi global untuk menghadapinya.

Pada saat ini Pemerintah Daerah Boven Digoel sedang bergerak cepat

dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja

manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai E-Government.

Tantangan besar dalam implementasi E-Government terletak pada proses

penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus focus pada wawasan

strategis di masa depan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel sebagai

lembaga pemerintahan yang khusus menjalankan fungsinya secara teknis di

bidang Pengelolaan Informasi, memiliki landasan hukum berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -

dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

Dalam Penataan Program Kegiatan sebagai media operasional

pertanggungjawaban suatu OPD dalam lembaga pemerintahan di Kabupaten

Boven Digoel, Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan Rancangan Awal

yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan untuk periode anggaran

tahun 2019 sebagai Pengajuan Program Kegiatan Pembangunan tidak terlepas

dari kedudukan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Boven Digoel yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

2016.


2

Penjabaran dimaksud dijadikan sebagai dasar pijakan untuk merancang

Program Kegiatan Pembangunan di sektor Komunikasi dan Informatika tahun

2019 yang disusun sebagai kelanjutan dari kegiatan pembangunan komunikasi

dan informatika tahun 2018, dengan menekankan pada upaya peningkatan

pelayanan komunikasi dan informatika yang memperhatikan evaluasi terhadap

program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut didasari dan terus diupayakan Dinas Komunikasi dan

Informatika untuk menumbuh kembangkan pengertian dan kesadaran masyarakat

serta memelihara kontinuitas partisipasi dalam usaha pembangunan serta

terserapnya aspirasi, harapan dan opini masyarakat oleh pemerintah melalui

proses penyampaian informasi dan komunikasi melalui berbagai media/sarana

komunikasi dan informatika yang ada.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Boven Digoel tahun 2019 merupakan bagian yang terintegrasi dengan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Periode

Tahun 2016-2021 dimana didalamnya memuat program dan kegiatan pokok

serta sasarannya. Dengan demikian kebijakan prioritas yang telah dirancang

tercermin dalam kegiatan- kegiatan pokok pada Renstra. Sedangkan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Renstra Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan mengacu

pada Indikator RPJMD untuk tahun 2016. Kegiatan-kegiatan pokok serta sasaran

yang hendak dicapai akan menjadi payung bagi penjabaran dalam kegiatan-

kegiatan yang lebih terinci dan terurai dalam Renja tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD tahun 2019 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah. (PKPD) ;


3

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Petunjuk Standar

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,Tatacara,Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi

Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor .....Tahun 2016,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 -2021;

10. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016, tentang Susunan

Organisasi, Pemjabaran Tugas Pokok Funsi dan Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Boven Digoel;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informasi;

12. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor ... Tahun 2016, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2019, adalah upaya menyelaraskan berbagai aspirasi dari seluruh potensi

pembangunan di sektor komunikasi dan informatika, agar terjadi sinergitas dalam

perencanaan kegiatan maupun pelaksanaannya.

Sedangkan tujuannya merupakan dokumen dan dasar perencanaan teknis

operasional program kegiatan, tindak lanjut dari Renstra Dinas Komunikasi dan


4

Informatika dan Arah Kebijakan Umum APBD tahun 2018 yang harus ditegaskan

dan dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Sasarannya adalah perencanaan program kegiatan yang diselaraskan

dengan visi dan misi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven

Digoel dan kebijakan prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Boven

Digeol sebagaimana terjabarkan dalam Indikator RPJMD Kabupaten Boven

Digoel, Provinsi Papua dan Pusat tahun anggaran 2019.


5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Substansi Rancangan Renja DISKOMINFO Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Renja OPD yang meliputi latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun

Lalu dan Capaian Renstra OPD; Analisis Kinerja Pelayanan

OPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program

dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional;

Tujuan dan Sasaran Renja OPD; serta program dan

kegiatan.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana

tindak lanjut.


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2017– 2018

DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pembangunan OPD Tahun 2017 - 2018 dan Target

Kinerja Tahun 2019

Pada era globalisasi saat ini serta perkembangan ilmu pengetahuan

teknologi komunikasi dan informatika begitu cepat, mengakibatkan komunikasi

dan informatika merupakan kebutuhan primer di masyarakat.

Pembangunan di sektor komunikasi dan informatika pada hakekatnya

merupakan upaya untuk mendorong dan menggerakan masyarakat agar mau

dan mampu berperan aktif dalam pembangunan di berbagai sektor, melalui

sistem komunikasi dua arah.

Mengingat hal di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam

penyusunan perencanaan pembangunan tahunan baik tahun 2017, 2018, dan

harapan 2019 selalu menekankan kepada peningkatan pelayanan Komunikasi

dan Informatika baik kualitas maupun kuantitas, maka perkembangan

pembangunan sektor komunikasi dan informatika beserta hasilnya pada tahun,

2018 dan harapan 2019 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Penyelenggaraan pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Boven Digoel

sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah bidang komunikasi, serta telematika dan Pengelolaan Data Elektronik,

yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Kabupaten Boven Digoel.

Sesuai dengan Peratura Bupati Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016

Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Seksi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dijabarkan sebagai

berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas

bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

b. Sekertaris

Tugas Pokok

Menpunyai Tugas Pokok membantu sebagian tugas kepala dinas

dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

di bidang pengelolaan pelayanan ke sekertariatan yang meliputi

pengkoodinasi penyusunanan program, pengelolaan umum dan

kepegawaian serta pengelolaan keuangan.


fungsi :

a. Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

pelayanan kesekretariatan;

b. Merumuskan kebijakan koordinasi penyususnan program dan

penyelenggaraan tugas - tugas bidang secara tepadu;

c. Merumuskan kebijakan pelayan administratif dinas;

d. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan;

e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f. Merumuskan pengkoordinasian pembuatan standart operasional

prosedur (SOP) dan strandart pelayanan minimal (SPM) dinas;

g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

h. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan

aset dinas;

i. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas dinas;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.

b.1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Mempunyai

tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

Fungsi

a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program

kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan

dan program kerja Dinas;

c. melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan

LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;


d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang

– undangan penunjang pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja

dan pembiayaan Dinas;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran

pendapatan dan belanja;

g. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan

daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

h. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan

program administrasi pengelolaan keuangan;

i. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja Dinas;

j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi

akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

k. mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban

pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

Dinas;

l. melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja

pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan

Dinas;

m. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas

pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

n. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana

dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris;

p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana,

program kerja dan pengelolaan administrasi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub

unit kerja lain di lingkungan Dinas;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok

membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas


pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi

kepegawaian dinas.

Fungsi

a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi

kepegawaian;

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat

– surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta

kearsipan;

c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

d. melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;

e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan

Dinas;

f. melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian

administrasi perjalanan dinas;

g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan

rapat – rapat dinas;

h. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor;

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset

lainnya;

k. melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;

l. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas Dinas;

m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian

peraturan perundang – undangan;

n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan

pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

o. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;

p. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang

meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji


berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS dan

pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan

pegawai;

q. menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti

pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian

dinas;

r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan

karier serta disiplin pegawai;

s. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;

t. pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji

pegawai;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris;

v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi

umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian

dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik,

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas

dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasikan dan

melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan

komunikasi publik.

Fungsi :

a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan

pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

b. Perumusankebijakan di bidang pengelolaan openi dan aspirasi

publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan

pengelolaaan media komunikasi publik di kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik dilingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

pelayanan informasi publik, menyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;


d. Menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteri

penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik

di lingkup pemerinbtahan daerah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan

informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;

e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi

dibidang pengolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah

daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah, pelayanan infomasi publik,

menyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik di kabupaten;

f. Pemantauan, eveluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan openi

dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, pelayanan informasi publik, menyediaan konten lintas

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

c.1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas Pokok

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang

dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pengelolaan komunikasi publik;

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional

kegiatanpengelolaan Informasi dan komunikasi publik;

b. Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik;

c. Melaksanakan pengolahan Opini dan Aspirasi Publik;

d. Melaksanakan layanan monitoring issu publik di media (media

massa dan sosial);

e. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak

pendapat) dan pengelolahan aduan masyarakat di kabupaten;


f. Melaksanakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas

sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

g. Melaksanakan pengelolahan dan analisis data informasi untuk

mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan

daerah;

h. Melaksanakan pengolahan informasi publik untuk keterbukaan

informasi dan pelayanan informasi publik di kabupaten;

i. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

dan Term of Reference (TOR) pengelolaan informasi dan

komunikasi publik ;

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. Pelaksanaan koordinasi koordinasi dan konsultasi pelayanan

pengelolaan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain

dilingkungan Dinas;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c.2. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Tugas Pokok

Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai

tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas dibidang kemitraan informasi dan komunikasi

publik;

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;

b. Pelaksanaan pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;

c. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik;

d. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;

e. Pelaksanaan pembuatan konten lokal;

f. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal ;

g. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemda

dan non pemda;

h. Penyusunan standar operasional dan prosedur (sop) dan tor

pengelolaan informasi publik ;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;


j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan kemitraan

informasi dan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain

dilingkungan dinas ;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

d. Bidang Penyelenggaraan e-Government

Tugas Pokok

Bidang Penyelenggaraan e-Government, mempunyai tugas pokok

membantu sebagian tugas pokok kepala dinas dalam memimpin

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang

penyelenggaraan e-Government yang meliputi Infrastruktur teknologi,

pengembangan aplikasi serta keamanan informasi telekomunikasi ;

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Penyelenggaraan e-

Government;

b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan e-Government ;

c. Perumusan kebijakan di bidang layanan infrasruktur dasar Data

Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK

Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-

Government, integrasi layanan publik dan keperintahan, layanan

sistim keamanan informasi e-Government, layanan sistem

komunikasi pemerintah daerah ;

d. Penyususnan kebijakan di bidang layanan infrasruktur dasar Data

Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK

Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan




komunikasi pemerintah daerah;

e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang layanan infrasruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster

Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan

manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik


dan keperintahan, layanan sistim keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah;

f. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrasruktur

dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan

TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan




komunikasi pemerintah daerah;

g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan

e-Government;

h. Melaksanakan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instasi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyelenggaraan

e-Government;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

d.1. Seksi Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi

Telekomunikasi

Tugas Pokok

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, mempunyai

tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas

dibidang layanan komunikasi dan informatika.

fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja;

b. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik ;

c. Perumusan kebijakan di bidang layanan kehumasan ;

d. Perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;

e. Perumusan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

f. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya tik

pemerintah kabupaten dan masyarakat ;

g. Penyelenggaraan government chief information officer (gcio)

pemerintah kabupaten;

h. Penyelenggaraan ekosistem tik smart city;


i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang layanan

komunikasi dan informatika ;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

d.2. Seksi Pengembangan Aplikasi

Tugas Pokok

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan,


pengembangan aplikasi ;

Funsi :

a. Menyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pengembangan aplikasi ;

b. Melaksanaan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan,

pelayanan, pengendalian pengembangan aplikasi;

c. Melaksanaan rumusan kebijakan pembuatan dan pengembangan

master plan pengembangan aplikasi daerah;

d. Melaksanaa layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan

layanan publik yang terintegrasi;

e. Melaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan

publik;

f. Menetapan standar format data dan informasi, walidata dan

kebijakan;

g. Melaksanaan layanan recovery data dan informasi;

h. Melaksanaan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan

dan non pemerintahan;

i. Melaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan

sistem informasi publik;

j. Melaksanaan layanan interoperabilitas;

k. Melaksanaan pelayanan interkonektivitas layanan publik dan

kepemerintahan;

l. Pelaksanaan pelayanan pusat application programm interface (api)

daerah;


m. Penyusunan standar operasional dan prosedur (sop) dan tor seksi

pengembangan aplikasi;

n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

o. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan sub unit kerja lain

dilingkungan dinas;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Tugas pokok :

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, mempunyai

tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas

dibidang layanan komunikasi dan informatika;

Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja;

b. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik ;

c. Perumusan kebijakan di bidang layanan kehumasan ;

d. Perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;

e. Perumusan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub

domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

f. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya tik

pemerintah kabupaten dan masyarakat ;

g. Penyelenggaraan government chief information officer (gcio)

pemerintah kabupaten;

h. Penyelenggaraan ekosistem tik smart city;

i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang layanan

komunikasi dan informatika ;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas ;

e.1. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi

Tugas Pokok

Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi mempunyai tugas


pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan,


bidang kehumasan dan layanan informasi;

Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

kehumasan dan layanan informasi;

b. pelsakanaan rumusan kebijakan di bidang pelayanan kehumasan

dan layanan informasi;

c. pelaksanaan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;

d. pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk Implementasi UU

KIP;

e. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat ;

f. pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (media

relations);

g. pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah

(briefing notes, press release, backgrounders) ;

h. pelaksanaan pelayanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;

i. penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR

seksi kehumasan dan layanan informasi ;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

k. pelaksanaan koordinasi pelayanan dengan sub unit lain di

lingkungan dinas;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

e.2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik dan Tata

Kelola e-Government.

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik dan Tata

Kelola e-Government mempunyai tugas pokok membantu sebagian

tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan

sumber daya dan layanan publik ;


Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan pengelolaan sumberdaya dan layanan publik Tata

Kelola e-Government;

b. Melaksanaan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses

informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;

c. Menyelenggarakan Governmert Chief Information Officer (GCIO)

serta penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di kabupaten;

d. Melaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik;

e. Melaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain

instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan,

pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;

f. Menetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat;

g. Melaksanaan layanan pengelolaan domain dan sub domain

Pemerintah Kabupaten;

h. Melaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dlm

pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan

mengubah nama pejabat domain, menetapkan dan mengubah

nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama

domain dan sub domain;

i. Menetapkan dan merubah nama pejabat domain;

j. Melaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan

sertifikasi teknis bidang TIK;

k. melaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam

implementasi e-Government dan Smartcity;

l. pelaksanaan layanan implementasi e-Government dan Smartcity ;

m. pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan smartcity di

Kabupaten;

n. melaksanakan layanan regulasi dan kebijakan terpadu

implementasi e-Government kabupaten;

o. melaksanakan layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi

Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas

Pemerintah Pusat serta non Pemerintah;

p. melaksanakan integrasi pengololaan TIK dan e-Government

Pemerintah daerah;


q. melaksnakan pengembangan Busines Proses Re-engineering

pelayanan di lingkup pemerintahan dan non pemerintahan (

Stakehoder Smart City);

r. melaksnakan layanan Sistem Informasi Smart City;

s. melaksnakan layanan penyediaan saranan dan prasaranan

pengendalian smart City;

t. penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR

seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik Tata Kelola e-

Government;

u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

v. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan sub unit kerja lain

di lingkungan dinas;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

f. Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang;

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas pokok

membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang

persandian dan statistik;

Fungsi:

a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan

bidang Persandian dan Statistik;

b. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan pengelolaan

persandian dan statistik;

c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan

informasi pemerintah daerah kabupaten;

d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi

sandi antar perangkat daerah kabupaten;

e. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah

kabupaten;

f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.


f.1. Seksi Persandian

Tugas Pokok

Kepala Seksi Persandian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian


mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

persandian;

Fungsi :

a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan

bidang Persandian;

b. Perumusan kebijakan dibidang Persandian;

c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan

informasi pemerintah daerah kabupaten;

d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi

sandi antar perangkat daerah kabupaten;

e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

f.2. Seksi Statistik.

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian


mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan

pelayanan statistik;

Fungsi :

a. perumusan penyusunan rencana dan program kerja dibindang

pengelolaan dan pelayanan statistik;

b. perumusan kebijakan dibidang statistik;

c. perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah

kabupaten;

d. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.


Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan

kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai dilingkungan

Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 63 orang dengan rincian sebagai

berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.

Status Kepegawaian

Jumlah

Prosentase

1 PNS 28 orang (44,44%)

2 CPNS 0 orang (0%)

3 Honorer 35 orang (55,56%)

Jumlah 65 orang (100%)

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

Tahun 2016

No

Uraian

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Grand

a b c d

Jm

l

a b c d

Jm

l

a b c d J

ml

a b c d

Jm

l

1 Kepala Dinas

1 1 1

2 Sekertaris 1 2 2 1 6 2 2 8

3

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1 1 1 1 2 1 4

4 Bidang Penyelenggaraan e-Goverment

1 1 2 2 1 3 5

5 Bidan Layanan Komunikasi dan Informasi

1 1 2 1 1 2 1 1 5

6 Bidang Persandian dan Statistik

1 2 1 1 5 2 1 3 8

7 Jumlah 2 5 6 3 16 5 1 5 11 1 1 1 3 30

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Boven Digoel

NO

Indikator

SPM/standar

nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Tahun

2015

(thn

n-2)

Tahun

2016

(thn

n-1)

Tahun

2017

(tnn

n)

Tahun

2018

(thn

n+1)

Tahun

2015

(thn

n-2)

Tahun

2016

(thn

n-1)

Tahun

2017

(tnn

n)

Tahun

2018

(thn

n+1)

Catatan

Analisis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tersedianya Data Base dlm Bentuk Aplikasi

1 1 1 1

2 Terbentuknya KIM di 6 Distrik di 16 Kampung dari 20 Distrik

4 6 8 16 0,3% 0,3% 100% 100%

3 Buletin Suara Boven Digoel

350 350 5,8% 20%

4 Jaringan Komunikasi Seluler

2 2 3 3

5 Tersedianya Web Site Pemerintah Daerah

1 1 1 1

6 Pameran/Expo 1

7 Tersedianya Tower 4 Kaki

9 12 14 19

8 Terselenggaranya Kerjasama Media TV

2 2 3 3

9 Tersedianya Media Center Boven Digoel

1 1 1 1

10 Tersedianya Desa Broadband

3 3 3 6


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan

penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh

karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan

yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan

teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut

e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah

diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari

internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembagan komunikasi

dan informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen-elemen dalam

tata kelola komunikasi, yakni : sumber berita/ informasi, penerima berita/

informasi, subtansi berita/ informasi dan saluran berita/ informasi yang

terbingkai dalam sistem. Dari elemen-elemen tersebut, ternyata terdapat

beberapa isu sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sarana Prasarana e-Goverment dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Boven Digoel;

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan

kinerja para pejabat yang ada seperti kendaraan operasional yang

masih minim;

3. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal

pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada OPD di lingkup

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Oleh karena itu, masih terdapat

kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel,

lengkap dan benar.

4. Subtansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat kekurang

sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan penguna antar OPD.

5. Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung

terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih.

6. Belum Tersedianya Anggaran yang memadai untuk mengakomudir


Media Cetak Maupun Visual.

Terkait pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e-government yang

dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik,

dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik secara efisien

dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK. Namun untuk

menerapkan hal ini sangat terkait dengan kesiapan tata kelola

pemanfaatannya, infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan

masyarakat sebagai pengguna (user).

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

DISKOMINFO dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban

sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan

pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi

melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak

dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan,

maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan :

Berdasarkan Peruaturan Daerah N0.9 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi di Kabupaten Boven Digoel telah di

atur didalam berbagai Pasal tentang Perencanaan dan Pembangunan

Bidang Infrastruk Bidan Komunikasi di antaranya

1. Rencana Induk Pembangunan TIK, Blue Print , Persandian dan

Statistik, Pengembangan Web Site dan Kehumasan dan Pengelolaan

Komunikasi dan Informasi Publik Menyusun kebijakan standarisasi

data untuk semua OPD;

2. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat

serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah

akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan

wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan;


3. Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan

penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga

terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

Tuntutan perubahan sikap dan prilaku pada kalangan aparatur

pemerintahan dan masyarakat dengan diterapkannya e-government

merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu

serta proses untuk mengubahnya secara bertahap. Dinas Komunikasi dan

Informatika yang memiliki fungsi pelayanan publik yakni layanan informasi

dan layanan TIK berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang transparan dan akuntabel dengan demikian pemerataan informasi dan

pemenuhan hak publik akan informasi dapat terwujud dengan baik sesuai

amanat Undang-undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan

Informasi Publik yang pada akhirnya diharapkan manfaat informasi dapat

berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju Kabupaten

Boven Digoel bahagia dan sejahtera.

Disamping itu guna pencapain tujuan dan sasaran serta tercapainya

indikator meningkatnya indeks kepuasaan masyarakat, perlu diadakaan

penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika, yakni lebih menekankan pada fungsi

komunikasi dengan penguatan teknologi informatika.


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel,

rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2019 disusun dengan tema “ Peningkatan Infrastruktur

Dasar, Pengelolahan Data Base Informasi yang Akurat serta Kinerja

Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Guna

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bermartabat”. Sebagai upaya

mewujudkan tugas pokok Diskominfo Kabupaten Boven Digoel dalam

pengelolaan Komunikasi dan Informasi serta tugas lain bidang

Pemerintahan .

Telah disusun rencana program kegiatan tahun 2019 yang terdiri dari

13 program dan 102 kegiatan. Rencana program dan kegiatan

DISKOMINFO yang terdapat pada RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada

table 2.3


28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DISKOMINFO melakukan penelaahan dan kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten yang langsung

ditujukan kepada OPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.


29

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Technolohgy

teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam

peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah

terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada

sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat

dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari

kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer

ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing.

Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber

terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas

sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber

pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi

sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan

bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di

mata dunia. Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran

Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus

dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan

Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi

daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya

masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak


30

memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis

yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun

eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik- baiknya, oleh

karena itu pemerintah Kabupaten Boven Digoel berupaya memberikan

pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan

Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OP

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun

2015, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi DISKOMINFO yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra

DISKOMINFO, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari

misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik

indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan

sasaran Renja DISKOMINFO Tahun 2019.

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven

Digoel berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi dinas yaitu ”melaksanakan

urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika berdasarkan

asas otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi

dan informatika”. Dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Boven Digoel hendaknya mampu mendukung

pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2016-2021.

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin

dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, disamping itu visi ini juga merupakan

pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan program dan

kegiatannya.


31

Beradasarkan uraian diatas, adapun visi Dinas Kominfo Kabupaten

Boven Digoel yaitu :

a. Visi :

"Terwujudnya Kabupaten Boven Digoel sebagai kota Informasi

diwilayah Perbatasan NKRI melalui penyelenggaraan Komunikasi

dan Informasi yang Aman, Damai, Adil dan bersatu, sejahtera dan

berdaya saing serta berkelanjutan dalam pembangunan yang

ramah dan harmonis".

b. Misi

1. Peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi

dalam rangka pelayanan publik.

2. Melaksanakan pelayanan bidang informasi dan komunikasi kepada

masyarakat serta promosi potensi daerah guna mendukung

dinamika ekonomi;

3. Pemberdayaan teknologi informatika dengan bijak dan dinamis

dalam menunjang pembangunan

4. Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dalam upaya

mendukung pengembangan potensi lokal

5. Meningkatkan pelayanan kehumasan kepada publik dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintah

6. Meningkatkan Pengelolahan dan Pelayanan Persandian dalam

mendukung Program dan Kegiatan Pemerintah kepada

masyarakat.

7. Mengoptimalisasikan Data Statistik Profil Daerah Kabupaten Boven

Digoel.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.

1. Tujuan.

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5


32

(lima) tahun ke depan adalah :

a. Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu dan

berkelanjutan baik di Kabupaten, maupun di Distrik.

b. Terciptanya komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan

teknologi informasi.

c. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Boven

Digoel multi media.

d. Peningkatan Pelayanan Informasi bagi Masyarakat.

e. Peningkatan Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

kepada Masyarakat.

f. Pengelolaan Data Base dan profil Kabupaten Boven Digoel

dalam bentuk buku, DVD, maupun Web Site dan Media Center.

g. Pelayanan Kehumasan kepada Masyarakat atau Publik secara

Transparan dan Penyediaan bahan Komunikasi bagi Pimpinan

Daerah.

h. Pengelolaan dan Pelayanan Persandian dalam rangka

pengamanan Informasi Pemerintah Daerah maupun hubungan

Komunikasi antar Daerah, Propinsi dan Pusat.

i. Pengelolaan Data Statistik yang akurat sehingga menjadi bahan

perumusan kebijakan oleh Pimpinan Daerah.

2. Sasaran.

Dalam kaitanya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka

diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu lima tahun ke

depan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jaringan informasi khususnya infrastruktur dapat terbangun dan

berkelanjutan.

b. Kualitas dan jangkauan pelayanan informasi dapat diakses oleh

masyarakat


33

c. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Boven

Digoel diketahui seluruh lapisan masyarakat melalui media

informasi yang tersedia.

d. Terwujudnya Penyebaran Informasi pembangunan kepada

masyarakat.

e. Terwujudnya sarana Parasaran yang Memadai.

f. Data Base dan profil Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan

rencana Induk Pembangunan TIK..

g. Pengamanan Persandian dalam rangka Pelayanan Publik.

3. Strategi dan Kebijakan.

Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang

terpadu dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan

teknologi informasi.

4. Mengembangkan e-Government melalui aplikasi sistem

manajemen pemerintah yang terintegrasi berbasis Web Site.

5. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah

melalui media yang tersedia.

6. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang teknologi

informatika.

7. Peningkatan peranan BAKOHUMAS, MEDIS CENTER dan

PPID Kabupaten Boven Digoel.

8. Peningkatan Pengaman Persandian terhadap Komunikasi dan

Informasi antara Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat.

9. Pengelolaan Statistik Pemerintah Daerah.

10. Telah tersedia Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang

Telekomunikasi.


34

11. Dukungan dan kebijakan Pimpinan Daerah Kabupaten Boven

Digoel terhadap pengembangan teknologi Komunikasi dan

Informatika.

3.3. Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk

mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan DISKOMINFO tahun 2019 merupakan pelaksanaan

operasional tahun pertama dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

tahun 2016-2021 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019, berdasarkan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021, program dan

kegiatan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019

dijabarkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, dimana setiap misi

dijabarkan melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven

Digoel Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dituangkan

dalam tabel.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2019

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019


NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No

Urusan Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah &

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiaan Maju Rencana Tahun 2018

Indikator Kinerja

Lokasi

Target

Kebutuha

n Dana/Pag

u Indikatif

Sumber Dana

Target

Capain

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan jasa

Surat menyurat

Jumlah

Peranggko

yang

digunakan

Tanah

Merah

100%

3,500,000

APBD Kab. Boven Digoel

100%

3,000,000,-

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber

daya air dan listrik

Jumlah Jasa

Komunikasi

dan Listrik

Tanah

Merah

100%

1.103.400.000.- APBD Kab. Boven

Digoel

100%

683.000,000,-

3. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah

Perizinan yang

di keluarkan

Tanah

Merah

5.000.000,-


100% 8.000.000,-



4. Penyediaan jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah

Pegawai

Honorer

Kantor

Tanah Merah 100% 745.100.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100% 726.981.500,-

5. Penyediaan jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah

Kebersihan

yang tersedia

Tanah

Merah

100%

2.000.000,-


100%

499.500,-

6. Penyediaan alat

tulis kantor

Jumlah Buku

yang di

Gandakan

Tanah

Merah

100%

27.666.000,-


100%

30.037,000,-

6. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Tanah

Merah

100%

25.000.000,-


100%

47.831.600,-

7. Penyediaan

Komponen Instalasi

listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah

Komponen

Listrik yang

tersedia

Tanah

Merah

100%

2.500,000,-


100%

8.060.000,-

8. Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan kantor

Jumalah

Peralatan

kantor yang

dibutuhkan

Tanah

Merah

100% 74.500.000,-


-

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Logistik Kantor yang Terpakai

Tanah Merah 100% 40.760.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100% 58.785.400,-

10. Penyediaan

makanan dan

Minuman

Jumlah

Makanan dan

Minuman yang

tersedia untuk

Rapat

Tanah

Merah

100%

-

28.900.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100%

20.160.000,-



11. Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

daerah

Jumlah

Koordinasi dan

Konsultasi Luar

Daerah

Luar

daerah

100%

369.200.000,-


100%

295.700,000,-

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Sarana

Kantor yang tersedia Tanah

Merah

100%

140.000.000,-


100%

43.000.000,-

2. Pemeliharaan

rutin/Bekala

Kendaraan Jabatan

Jumlah Mobil

Jabatan yang

diservice

Tanah

Merah

100%

30.000.000


100%

38.000.000

3. Pemeliharaan

rutin/Bekala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas oprasional

yang di Service

Tanah

Merah

100%

35,000,000


100%

34.000.000

4. Pemeliharaan rutin

berkala Peralatan

Geduang Kantor

Jumlah Peralatan

Kantor yang di

service

Tanah

Merah

100%

10.000.000


100%

30.000.000

5. Pemeliharaan rutin

berkala Peralatan

Jaringan Komunikiasi

Jumlah

Pemeliharaan

peralatan Jaringan

Komunikasi dan

Informasi

Tanah

Merah

100%

219.900.000


100%

25.000.000

III. PROGRAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian

Hitam Putih

Jumlah Pakaian

Hitam Putih yang

Tersedia

Tanah

Merah

100%

78.000.000,-


100%



IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1. Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah SDM Penyusun SKP

Luar Daerah

100% 50.500.000,- APBD Kab. Boven Digoel

2. Bimbingan Teknis/Pelatihan Penyusunan Renja, Renstra dan Lakip

Jumlah SDM Aparatur Bidang Keuangan

Luar Daerah


3. Bimbingan Teknis Aparatur PIM III dan PIM IV

Jumlah SDN Aparatur yang memiliki Sertifikat Kepemimpinan

Luar Daerah


V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ihtisar

Realisasi Kinerja

SKPD(LPPD)

Jumlah Dokumen

LPPD

Tanah

Merah

100%

700.000


100%

500,000,-

2.Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Semesteran

Jumalh Dokumen

Keuangan

Semesteran

100% 4.800.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100% 2.000.000,-

3. Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumalh Dokumen

Keuangan Akhir

Tahun

100% 1.200.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100% 2.000.000,-

4. Penyusunan

Rencana Kerja ,

RKA, DPA dan Aset

SKPD

Jumalh Dokumen

Keuangan RKA,

DPA dan Aset.

100% 6.500.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100% 5.000.000,-

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA



1. Pembinaan dan

Pengembangan

Jaringan

Komunikasi dan

Informasi

Jumlah

Pengembangan

Kab. Boven

Digoel

Tanah

Merah

100%

360.200.000,-


100%

,-

2. Pembinaan dan

Pengembangan

Kelompok Informasi

Masyarakat (

Desa/Kampung

Binaan )

Jumlah KIM yang

diBina

Tanah

Merah

100%

275.900.000,-


100% 100,400,000,-

3. Penyusunan

Regulasi dan

Kebijakan

Pengembangan E-

Goverment

Jumlah Kebijakan

Pengembangan e-

Goverment

Tanah

Merah

100%


100%

110.000.000,-

4. Penyusunan

Rencana Induk (

Blue Print)

Pengembangan

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Jumlah Dokumen

Blue Print yang

tersedia

Tanah

Merah

85%

150,000,000 APBD Kab. Boven

Digoel

0%

150,000,0000,-

5. Pembuatan

Aplikasi

Pengembangan e-

Goverment

Jumlah yang

dikeluarkan

Tanah

Merah

100%

150.000.000,-


100% 280.000.000,-

6. Sosialisasi

Regulasi dab Blue

Print

Pengembangan e-

Goverment

Jumlah Regulasi

dan Blue Print

yang tersedia

Tanah

Merah

100%


100%

88.000.000,-

VII. PROGRAN FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI



1. Pelatihan SDM Bidang

Komunikasi dan

Informatika

Jumlah kualitas SDM

di bidang di bidang

KOMINFO

Tanah

Merah

100%

401.950.000,-


100%

121.000.000,-

2. Pelatihan Aplikasi

Data Base Kabupaten

Jumlah SDM dalam

Pengelolaan Aplikasi

Data Base Tanah Merah

316.800.000,- APBD Kab. Boven Digoel

3. Pelatihan MC,

Jurnalistik dan

Photografi

Jumlah SDM Bidang

Jurnalis dan Phografi

yang tersedia Tanah Merah


80.000.000,-

4. Lombah Asah

Terampil Antar

Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM)

Jumlah KIM yang di

Lombakan Tanah Merah


100.000.000,-

VIII. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MASS MEDIA

1. Penyebarluasan

informasi

pembangunan

daerah

Menyebarluaskan

informasi

pembangunan

daerah kepada

Tanah

Merah

100%

305.800.000,-


100%

189.000,000,-

2. Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Pemerintah

Meningkatkan

Penyebarluasan

Informasi Kegiatan

Pemerintah

Tanah

Merah

100%

266.000.000,-


100%

216.080.000,-

3. Penyebarluasan

Informasi berupa

Sosialisasi, Pemutaran

Film

Meningkatkan

Penyebarluasan

Informasi Kegiatan

Pemerintah

Tanah

Merah

100%

66.000.000,-


100%



4. Apresiasi

Penayangan Informasi

melalui Media

Meningkatkan

Penyebarluasan

Informasi Kegiatan

Pemerintah

Tanah

Merah

100%


100%

151.000.000,-

5. Pemantauan Isu

Publik, Pendapat

Umum dan aduan

Masyarakat

Jumlah Isu Publik

yang dirampung

dalan Dokumen Tanah Merah


100% 60.000.000,-

6. Pelaksanaan

Kemitraan Lembaga

Media dan komunikasi

Jumlah Kemitaan

yang dilaksnakan Tanah Merah


100% 100.000.000,-

7. Pembuatan Paket -

Paket Informasi

Jumlah Paket

Informasi berupa

Visual dan Audio Tanah Merah


100% 50.000.000,-

8.Pelaksanaan

Pertemuan Bakohumas

Jumlah Pertemuan

Bakohumas yang

dilaksanakan Tanah Merah


100%

9. Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan

Web Site Kabupaten

Boven Digoel

Jumlah Monitoring

yang dilaksnakan Tanah Merah


IX. PROGRAN OPTIMALISASI PEMAMFAATAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

2. Optimalisasi

Pengembangan Web

Site Kab. Boven Digoel

Jumlah Web Site

yang dikelola

Tanah

Merah

100%

364...150.000,-


100%

363.000.000,-



X. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERSANDIAN

1. Pembangunan

Sarana Komunikasi

Radio di Kabupaten dan

Distrik dan Kampung

Jumlah Sarana Radio


100%

225.000.000,- APBD Kab. Boven Digoel

100%

108.250.000,-

2. Pengamanan Data

Informasi Milik

Pemerintah daerah

Jumlah Data

Informasi yang

dilindungi

Tanah Merah

100% 191.400.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100%

-

XI. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH

-

1. Pengolahan

Updeting dan analisa

Data dan Statistik

Daerah

Jumalh Analisa data

Statitik Tanah Merah

100%


100% 110.000.000,-

2. Penyajian dan

Pengendalian Data

Statistik

Jumlah Pengendalian

data Tanah Merah

100% APBD Kab. Boven

Digoel

100% 195.965.000,-

3.Pelatihan Statistik

Dasar Dasar dan

Pengelolaan Data

Jumlah SDM Statistik


100% 72.800.000,- APBD Kab. Boven

Digoel

100% 91.150.000,-

4. Pengumpulan dan

Pengelolaan Sisten

Informasi Manajemen

Data Kabupaten

(SIMDATEK)

Jumlah Data

SIMDATEK yang

tersedia Tanah Merah


100% 151.600.000,-

JUMLAH

7.000.000.000,- 5.000.000.000,-

43

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019

disusun sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari Renstra Diskominfo Tahun

2016-2021. Renja Diskominfo berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja

penyelenggaraan pelayanan Diskominfo Kabupaten Boven Digoel dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan

Informatika.

Renja Diskominfo Kabupaten Boven Digoel tahun 2019 diharapkan

dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Boven

Digoel sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap

upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan

perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan

keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan

Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Boven Digoel

Tahun 2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,

SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf

44


InformatikTahun 2019

Diskominfo. Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfo dapat

melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya masing-masing.

Tanah Merah, 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Boven Digoel

Drs. ALBERTUS FELUBUN NIP. 19590927 198003 1 006

45

Documents

(RENJA) - opd.bovendigoelkab.go.id Komunikasi dan Infromatika... · Boven Digoel, Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan Rancangan Awal yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja