Triwulan III - 2016 139
LAPORAN TRIWULANANTRIWULAN III- 2016
LAPO
RAN
TRIWU
LAN
AN
TRIWU
LAN III - 2016
Triwulan III - 2016 i
LAPORAN TRIWULANANTRIWULAN III - 2016
iiLaporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id
Otoritas Jasa KeuanganGedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710Phone. (021) 29600000fax. (021) 386 6032email: [email protected]
Triwulan III - 2016 iii
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, OJK dapat terus meningkatkan kinerjanya
dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
Secara umum, kinerja ekonomi global pada triwulan III-2016 masih menunjukkan perlambatan, sejalan permintaan global yang masih lemah pasca Brexit.
Di tengah kondisi global yang belum membaik, The Federal Open Market Committee (FOMC) Meeting memutuskan mempertahankan Fed Funds Rate (FFR) pada level 0,25% - 0,50%. Perekonomian Zona Euro juga mengalami pertumbuhan terbatas sehingga European Central Bank (ECB) memutuskan mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif. Sementara itu di kawasan Asia, Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga negatif dikarenakan inflasi yang masih cukup rendah. Ekonomi Tiongkok juga masih mengalami perlambatan, sejalan dengan melambatnya investasi, pengeluaran pemerintah, dan lemahnya konsumsi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2016 tercatat sebesar 5,02% yoy, sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan didukung pelemahan konsumsi Pemerintah akibat kebijakan penghematan belanja Pemerintah. Tingkat inflasi terkendali pada level 3,07% yoy dengan inflasi inti yang tercatat rendah. Rendahnya inflasi inti sejalan dengan terbatasnya permintaan domestik, terkendalinya inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar. Posisi Cadangan Devisa meningkat, didorong oleh pelaksanaan lelang Surat Berharga Bank Indonesia Valas, penarikan pinjaman luar negeri, penerimaan pajak dan devisa migas.
Di tengah ketidakpastian global pasca Brexit, pasar keuangan domestik sepanjang triwulan III-2016 terus bergerak positif, tercermin dari penguatan IHSG sebesar 6,94% qtq. Sejalan dengan penguatan IHSG, net buy investor nonresiden meningkat signifikan mencapai Rp21,43 triliun. Meningkatnya aliran modal masuk nonresiden berpengaruh terhadap penguatan nilai tukar Rupiah sebesar 1,28%
ivLaporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
Kata Pengantar
qtq. Pasar surat utang dalam negeri juga terpantau menguat, dimana imbal hasil (yield) SBN mengalami rata-rata penurunan pada mayoritas tenor. Arah penguatan pasar SBN juga diiringi aksi beli investor nonresiden sehingga mencatatkan net buy investor nonresiden di pasar SBN.
Pertumbuhan industri perbankan cukup baik, tercermin dari kenaikan pertumbuhan aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 0,31% (qtq) dan 0,76% (qtq). Kondisi permodalan Bank Umum Konvensional (BUK) juga meningkat, terlihat dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang relatif tinggi sebesar 23,26%. Pada industri Pasar Modal, IHSG meningkat sebesar 6,94% (qtq) menjadi 5.364,8. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat sebesar 7,65%. Peningkatan IHSG memberi dampak positif bagi kinerja Reksa Dana, terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat 2,35% menjadi sebesar Rp316,72 triliun. Sementara itu, Kinerja Industri Keuangan
Non Bank (IKNB) bergerak positif, dimana total aset IKNB naik 3% menjadi Rp1.807,2 triliun
Di bidang pengaturan, OJK menerbitkan 10 Peraturan OJK (POJK) dan 19 Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk memperkuat sektor jasa keuangan. Peraturan yang diterbitkan terdiri dari satu peraturan yang mengatur sektor Pengawasan Terintegrasi, tiga POJK dan 13 SEOJK yang mengatur sektor Perbankan, empat POJK dan tiga SEOJK yang mengatur sektor Pasar Modal, satu POJK dan tiga SEOJK yang mengatur sektor IKNB serta satu POJK yang mengatur IKNB Syariah.
Di bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan antara lain: Kajian Financial Technology, penyelenggaraan Annual Report Award, pembentukan Pokja Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif dan Pokja Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi di berbagai daerah.
Triwulan III - 2016 v
Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 12 Provinsi, satu kabupaten dan dua kota. Selain itu, OJK juga meluncurkan Buku Literasi Keuangan Formal Tingkat Perguruan Tinggi dan Program Galeri Investasi Mobile. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK meluncurkan Investasi Alert Portal dan menerapkan ISO 9001:2015 pada Layanan Konsumen OJK.
Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pengembangan kompetensi. Selain itu, OJK juga menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) dan mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pengawasan sektor jasa keuangan antara lain: pengembangan Sistem Perizinan Terintegrasi (Bancassurance), Sistem
Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA).
Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi-nya kepada seluruh pegawai yang menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi. OJK berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus untuk meningkatkan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen, serta senantiasa meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah, DPR dan para pemangku kepentingan terkait, dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil dan inklusif.
Ketua Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan
Muliaman D. Hadad, Ph.D
viLaporan Triwulanan
Otoritas Jasa Keuangan
DAFTAR ISIiiiviviiiixxxi01030305060707091011121214151720222324262729293132333535353839434343495362626263686969747478788183848586868686
87
KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GRAFIKDAFTAR GAMBARRINGKASAN EKSEKUTIFBAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN1.2.1 Perkembangan Bank Umum 1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
2.1.1 Pengaturan Terintegrasi2.1.2 Pengaturan Bank 2.1.3 Pengaturan Pasar Modal 2.1.4 Pengaturan IKNB
2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN2.2.1 Pengawasan Terintegrasi2.2.2 Pengawasan Perbankan2.2.3 Pengawasan Pasar Modal2.2.4 Pengawasan IKNB
2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal2.3.4 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN2.5.1 Inklusi Keuangan2.5.2 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan2.5.3 Perlindungan Konsumen2.5.4 Market Conduct2.5.5 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan2.5.6 Pengaturan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen
2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN 2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait2.6.2 Penanganan Perkara2.6.3 Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan2.6.4 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)
2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Triwulan III - 2016 vii
87
878787888889919395979798
101103103103104104104105105106106107108111113113114115117119120120122122122123123123124124124124125125125125126127127127127127128128128128128128129130131
2.7.1 Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan2.7.2 Pengembangan Risk Based Supervisory Tools dalam Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan 2.7.3 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.7.4 Kegiatan Internasional
2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN2.8.1 Kerjasama Domestik2.8.2 Kerjasama Internasional2.8.3 Isu-Isu Internasional
2.9 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETERBAB III. TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah
3.2 PE
