Lap OJT II Salman (25082014)

LAPORAN KEGIATAN ON THE JOB TRAINING TAHAP II

ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

11 Agustus s.d. 31 Oktober 2014

Nama : Salman Farisi

Pendidikan : Sarjana Teknik Sipil

SNVT PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II MALUKU UTARA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Ahmad Yani No. 41, Ternate, Maluku Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan rahmat-Nya untuk

kita semua. Laporan Kegiatan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pekerjaan Umum Angkatan 2013

kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang menugaskan ke Satuan

Kerja di Satminkal masing-masing. Adapun Laporan Kegiatan ini berisikan uraian umum /

garis besar kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai CPNS selama kegiatan OJT di

SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, Balai Pelaksanaan Jalan

Nasional IX. Secara khusus ucapan terima kasih diberikan kepada pihak-pihak yang

berhubungan langsung selama kegiatan OJT Tahap II ini:

1. Pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;

2. Bapak Zadrach Ayal selaku Kepala Subbagian Tata Usaha BPJN IX, yang telah mengarahkan untuk OJT Tahap II di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara;

3. Bapak Ir Akhmad Sudarma, MT selaku Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, yang telah memberikan tempat tinggal dan tanggung jawab selama berada di sini;

4. Bapak Ir M Djufri Masud MM selaku Asisten Pelaksanaan, yang menjadi mentor selama OJT Tahap II dan mengarahkan selama di Ternate.

5. Rekan-rekan pegawai di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, yang turut memberikan pengarahan, masukan, dan berbagi pengalaman;

6. Rekan-rekan CPNS angkatan 2013, yang bersama-sama selama berkegiatan OJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

7. Orang tua yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi. 8. serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu.

Semoga Laporan Kegiatan ini dapat dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksudkan di atas, dan dapat berguna sebagai masukan terhadap kegiatan

OJT tahap berikutnya.

Jakarta, 25 Oktober 2014

Salman Farisi, ST

19881205 201402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................... 2

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 3

BAB I ................................................................................................................................... 4

A. Latar Belakang ........................................................................................................ 4

B. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4

C. Sasaran ................................................................................................................... 4

D. Manfaat................................................................................................................... 5

BAB II .................................................................................................................................. 6

A. Pengenalan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ............... 6

1. Lokasi Kantor ......................................................................................................... 6

2. Suasana Kantor ....................................................................................................... 7

3. Struktur Organisasi ................................................................................................. 8

4. Lingkup Pekerjaan .................................................................................................. 9

5. Kegiatan Rutin di Kantor ...................................................................................... 21

B. Kegiatan CPNS di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ... 22

1. Bagian Pelaksanaan dan Pengawasan .................................................................... 22

C. Pengamatan Mengenai SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara

28

BAB III ............................................................................................................................... 29

A. Kesimpulan ........................................................................................................... 29

B. Saran ..................................................................................................................... 29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Melalui amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN), Kementerian Pekerjaan Umum akan memasuki wilayah Pegawai Negeri Sipil

yang professional, prima dalam melayani, dan berkualitas. Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) di lingkungan Kemeterian Pekerjaan Umum akan menjalami masa

pembinaan untuk membangun karakter kepribadian yang unggul dan bertangung

jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang, melalui On The Job

Training (OJT) sesuai penempatan Satminkal masing-masing.

Pada OJT ini para CPNS diharapkan mengenal lebih dalam lagi dan memahami tugas

pokok dan fungsi organisasi-organisasi tersebut, bahkan ikut terlibat dalam kegiatan

rutinnya, sekaligus dapat mengimplementasikan etika dan moral yang telah diperoleh

sebelumnya, serta berinteraksi langsung dengan para pejabat struktural tiap-tiap unit

kerja dan para pegawai di dalamnya. Dengan demikian para CPNS dapat memperoleh

manfaat dan pengalaman bekerja sebelum mulai memangku tugas pokok dan fungsi

masing-masing ketika berstatus PNS di penempatan definitif masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan OJT Tahap II ini dimaksudkan untuk melanjutkan rangkaian pembinaan dan

orientasi tugas CPNS 2013. Adapun kegiatan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan lebih detail pekerjaan di lapangan, khususnya di Satuan

Kerja yang berada di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

2. Memperkenalkan dan mengikutsertakan peserta dalam kegiatan rutin dari

Satuan Kerja tersebut.

3. Mengenalkan proyek-proyek fisik konstruksi Kementerian PU secara langsung

dari aspek perencanaan, pembangunan, maupun pengawasan.

4. Memberikan pengalaman bekerja kepada peserta sebelum berstatus PNS.

C. Sasaran Adapun sasaran dari kegiatan OJT Tahap II ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil

Kementerian Pekerjaan Umum Formasi Tahun 2013 yang telah melewati masa

pembinaan terpusat pada orientasi awal, diklat prajabatan, diklat budaya kerja, dan

OJT Tahap I. Terselenggaranya OJT Tahap II secara optimal dan program mentoring

berlangsung dengan baik

D. Manfaat Kegiatan OJT ini diharapkan memberikan manfaat-manfaat berikut:

1. Peserta siap untuk ditempatkan di unit kerja mana saja karena telah memahami

tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, serta telah memiliki

pengalaman dasar dalam bekerja di unit-unit kerja tersebut.

2. Unit-unit kerja yang ditempati dapat memperoleh bantuan dengan

mengkaryakan peserta selama pelaksanaan OJT Tahap II ini.

BAB II ISI

A. Pengenalan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara Pada Senin tanggal 11 Agustus 2014, CPNS yang melaksanakan OJT Tahap II

menghadap kepada Kepala Subbagian Tata Usaha BPJN IX, Bapak Zadrach Ayal

untuk penempatan OJT Tahap II di wilayah BPJN IX. Oleh Bapak Zadrach diarahkan

untuk melaksanakan OJT Tahap II dibawah bimbingan SNVT Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah II Maluku Utara, yang dikepalai oleh Bapak Ir Akhmad Sudarma

MT selaku Kasatker. Selama di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Maluku Utara CPNS dibimbing oleh Asisten Pelaksanaan, Bapak Ir M Djufri Masud,

MM.

1. Lokasi Kantor

Kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara berada di

Jalan Ahmad Yani No. 41, Ternate, Maluku Utara. Koordinat dari kantor SNVT

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ini adalah 0.782867 LU;

127.386326 BT. Lokasi kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Maluku Utara berseberangan dengan Kantor PLN Kota Ternate, dan berada di

dekat Pelabuhan Besar Ahmad Yani.

Gambar 1. Peta Lokasi Kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara

Kantor SNVT PJN Wil II Maluku Utara

2. Suasana Kantor

Fasilitas kantor ini cukup memadai, terdapat lapangan olahraga yang dapat

digunakan untuk futsal, tenis, maupun voli. Kemudian terdapat musholla serta

kamar mandi untuk digunakan sehari-hari oleh pegawai. Untuk menunjang

keamanan di kantor disediakan dua orang satpam setiap shift-nya, dibagi menjadi

shift pagi dan shift malam. Kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Maluku Utara ini menjadi satu dengan kantor Perencanaan dan Pengawasan Jalan

Nasional (P2JN) Maluku Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Ternate. Selain itu terdapat pula warung yang menyediakan makanan ringan dan

minuman panas maupun dingin.

Gambar 2. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara

Setiap bagian-bagian di kantor ini dipisahkan oleh partisi semi permanen,

kemudian setiap asisten satuan kerja memiliki ruangan tersendiri yang berada di

luar gedung utama. Awalnya gedung baru ini merupakan garasi yang kemudian

digantikan fungsinya menjadi ruangan kerja untuk Asisten Satker dan tempat

tinggal bagi Kasatker yang kemudian menjadi tempat tinggal kami CPNS.

Gambar 3. Tampilan dalam Ruang Kerja Umum dan Ruang Kerja Asisten serta

Kamar yang CPNS Tinggali

3. Struktur Organisasi

SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara berada dibawah

binaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Maluku, Maluku Utara yang

berkantor di Ambon, Maluku. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Maluku Utara membawahi 3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu PPK Pulau

Halmahera 3, PPK Pulau Halmahera 4, dan PPK Pelaksanaan Pulau Ternate,

Tidore dan Kep Sula. Dalam menjalankan tugasnya, Kasatker dibantu oleh empat

orang asisten yaitu Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan, Asisten Program,

Rencana dan Administrasi Teknik, Asisten Pengelolaan BMN dan Asisten

Keuangan Umum dan Pelaporan. Selain itu Kasatker juga dibantu oleh Pejabat

yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (PPSPM) dan Bendahara

Pengeluaran untuk urusan non teknis.

4. Lingkup Pekerjaan

a. Tugas dan Fungsi SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku

Utara

Tugas dari SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara

adalah melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan

preservasi jalan nasional, penerapan sistem manajemen mutu dan

pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan bahan dan

peralatan jalan dan jembatan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi dari SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara,

antara lain:

1. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program

pembangunan jaringan jalan

2. Penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan rencana

teknis/desain/pengembangan jaringan jalan dan jembatan termasuk

persetujuan justifikasi/pertimbangan teknis

3. Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan

jaringan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan dan

penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi

4. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenag

selaku Unil Layanan Pengadaan (ULP)

5. Pelaksanaan audit keselamatan jalan

6. Pelaksanaan analisa menganai dampak lingkungan

7. Pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan

8. Pengendalian dan pelaksanaan analisa harga satuan pekerjaan jalan dan

jembatan

9. Pengendalian fungsi dan manfaat jalan nasional

10. Pengendalian dan pelaksanaan tanah jalan nasional

11. Pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah

jalan nasional

12. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang

berdampak pada jalan

13. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi,

kabupaten, kota dan desa

14. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu

15. Pelaksanaan pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelayanan

bahan dan peralatan jalan dan jembatan, serta pengujian mutu

konstruksi

16. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi

barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah

17. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai serta koordinasi

dengan instansi terkait

b. Tugas dari Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku

Utara

Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai

Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan

melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang

Milik Negara, mengurus sertifikat tanah, serta bertanggungjawab kepada

Pelaksana Program, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan Pejabat Pengadaan.

2. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat

Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

3. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam

hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).

4. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib

pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang

dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.

5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

pengadaan Barang/Jasa.

6. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

(Aanwjzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila

diperlukan.

7. Melakukan pengawasan agara pelaksanaan kegiatan dan pengadaan

barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam

DIPA.

8. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.

9. Menetapakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

10. Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.

11. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.

12. Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan

apabila diperlukan.

13. Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana

kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

14. Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan

dan dituangkan dalam DIPA.

15. Memberi pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker

dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian

keluaran/output.

16. Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker sesuai kebutuhan yang

selanjutnya ditetapkan oleh atasan langsungnya.

17. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja

yang tertuang dalam DIPA.

18. Pengendalian Penanggulangan Bencana yang berdampak pada jalan.

19. Pelaksanaan sistem penerapan manajemen mutu.

20. Menyusun penetapan kinerja dan LAKIP.

21. Menetapkan Tim pendukung bila diperlukan.

22. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan preservasi.

23. Pengkonsolidasian kegitana penanganan jalan yang diusulkan oleh Sub

Manajemen Ruas.

24. Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan penanganan jalan/program

kepada Balai.

25. Pengkoordinasian perencanaan teknis dengan Kepala Satker.

26. Pelaksanaan/proses rekruitmen tenaga penilik jalan dan tenaga lain

yang dibutuhkan.

27. Pelaporan secara berkala kepada Kepala Balai.

28. Memverifikasi hasil survei kondisi jalan dan jembatan.

29. Membantu memberikan rekomendasi teknis atas pemanfaatan ruang.

30. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhdap pengendalian

Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU yang dilakukan oleh

PPK dan melaporkan setiap bulan kepada atasan langsung Kasatker.

31. Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

32. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-

UP) dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang Melakukan

Pengujian dan Penandatanganan SPM.

33. Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran anggaran

Satker yang membebani APBN.

34. Bertanggungjawab atas kebenaran materi setiap Surat Keputusan/Surat

Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang

timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (dalam merangkap sbagai PPK)

35. Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian

keluran/output.

36. Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Melalui Atasan

Langsung/pelaksana program.

37. Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran

dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

38. Menyusun DIPA.

39. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.

40. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan

dengan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

41. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang

berada dalam penguasaannya kepada PA.

42. Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses

penyelesian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

43. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian kontrak

pengadaaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai

dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana

yang telah ditetapkan.

44. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan

laporan keuangan.

45. Menyetujui pengajuan SPP dari PPK.

46. Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang

Milik/Kekayaan Negara Satker.

47. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan BMN dan LKP sesuai

Standar Akuntansi Pemerintah.

48. Mengajukan rencana kebutuhan BMN kepada Pengguna Barang.

49. Menggunakan BMN untuk penyelenggaraan TUPOKSI.

50. Mengamankan BMN.

51. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian BMN.

52. Menggunaka permohonan penetapan status untuk penguasaan dan

penggunaan BMN kepada pengguna barang.

53. Mengajukan usul pemindahtanganan.

54. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak digunakan kepada

Pengguna Barang.

55. Memberikan persetujuan terhadap Rekonsiliasi Internal.

56. Menandatangani Rekonsiliasi eksternal dengan KPPN.

57. Menetapkan SK untuk petugas gudang.

58. Menyelenggarakan administrasi penghapusan barang milik negara.

59. Menyelenggarakan administrasi penetapan status pengguanan barang

milik negara.

60. Menyelenggarakan administrasi pemindahtanganan barang milik

Negara.

61. Menyelenggarakan administrasi pemanfaatan barang milik negara.

62. Menyampaikan laporan Barang Persediaan Semesteran dan Tahunan

kepada Ditjen Bina Marga.

63. Menggunakan barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kantor.

64. Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada

dalam penguasaannya.

65. Mengajukan usul penghapusan barang persediaan yang rusak, susut,

kadaluarsa dan hilang.

66. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar

menukar berupa tanah dan bangunan yang masih dipergunakan.

67. Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan

modal pemerintah pusat/daerah atau hibah yang dari awal.

68. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah

dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR.

69. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik

negara selain tanah dan bangunan.

70. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan

kantor yang dipimpinnya kepada pengguna barang.

71. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan

penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN.

72. Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk

penguasaan dan penggunaan barang milik negara.

73. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengendalian

Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU yang dilakukan oleh

PPK.

74. Menyusun analisa, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut

terhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja

konstruksi yang diterima dari PPK untuk diteruskan kepada atasan

langsung.

75. Memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang

PU dalam organisasi pengguna jasa pada DIPA Satker.

76. Memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang

PU oleh penyedia jasa dalam pembuatan RAB kegiatan konstruksi

untuk dialokasikan dalam DIPA Satker sudah merupakan satu kesatuan

dengan biaya pelaksanaan konstruksi yang diperhitungkan dalam

analisa harga satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung

resiko.

c. Tugas dari Pelaksana Teknik/Asiten Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksana Teknik/Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan bertugas untuk

membantu pelaksanaan tugas-tugas dari Kepala Satuan Kerja Non Vertikal

Tertentu, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan penerimaan dan penyetoran

PNBP ke Kas Negara.

2. Melakukan pengawasan terhadap pembukuan penerimaan dan

penyetoran PNBP.

3. Meyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan

menyampaikan kepada Kasatker selaku Atasan Langsung-nya.

4. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi

pelaksanaan kegiatan yang meliputi: data pelaksanaan fisik, data

rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja, permasalahan dan

tindaklanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan

secara periodik sesuai kemampuan.

6. Membantu Kasatker dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan

pengendalian sistem pelaksanaan dalam penerapan sistem manajemen

mutu lingkup kegiatan Balai.

7. Membantu Kasatker dalam mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai

DIPA.

d. Tugas dari Pelaksana Teknik/Asisten Program, Rencana dan Administrasi

Teknik

Pelaksana Teknik/Asisten Program, Rencana dan Administrasi Teknik

bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dari Kepala SAtuan Kerja

Non Vertikal Tertentu, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan

anggaran belanja pegawai.

2. Membantu pelaksanaan audit keselamatan jalan.

3. Membantu pelaksanaan uji laik fungsi jalan.

4. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana

Kegiatan.

5. Membantu Kasatker dalam penyusunan RMP, monitoring evaluasi

terhadap Rencana Operasional Kegiatan (ROK), sesuai DIPA yang

telah ditetapkan.

6. Membantu Kasatker dalam penyusunan usulan Rencana Kegiatan

Satker tahunan yang merupakan bagian dari RKA-KL untuk tahun

berikutnya.

7. Membantu Kasatker dalam pelaksanaan tugas pengawasan

penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan

barang/jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan

softcopy.

8. Melakukan pencatatan dan menginventarisasi BMN yang berada dalam

penguasaannya.

9. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna

semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan.

10. Membantu mengamankan, menatausahakan barang persediaan secara

manual atau terkomputerisasi dan melakukan inventarisasi fisik

(stockopname) atas barang persediaan.

11. Membantu mengelola SAI dalam hal ini petugas SIMAK BMN dalam

membuat laporan BMN semesteran dan tahunan yang dikelola secara

terkomputerisasi.

12. Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan asset tetap.

13. Melakukan pembuatan, penyimpanan dan pemutakhiran leger jalan

nasional (termasuk jembatan) yang berada penguasaan KPB.

e. Tugas dari Pelaksana Administrasi/Asisten Pengelolaan Barang Milik Negara

Pelaksana Administrasi/Asisten Pengelolaan Barang Milik Negara bertugas

untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dari Kepala Satuan Kerja Non

Vertikal Tertentu, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan sertifikasi tanah untuk jalan nasional dan tanah

lainnya.

2. Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy

kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk

hardcopy kepada Unit Pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja

Eselon I.

3. Membuat dan memutakhirkan leger jalan.

4. Membantu pembuatan sertifikasi lahan.

5. Membantu Kasatker dalam mengkoordinir kegiatan pelapuran

UAKPA, UAKPB, dan e-Monitoring.

6. Membantu Kasatker dalam pengiriman dokumen laporan hasil

pekerjaan dalam bentuk softcopy pada kepada Sekretaris Jenderal

melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada Unit Pengelola

BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

7. Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan

Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

8. Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK)

untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.

9. Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) beserta Arsip Data

Komputer (ADK).

10. Menyusun Laporan BMN dan menyampaikan kepada Pengguna

Barang.

f. Tugas dari Penelaah Data Keuangan/Asisten Keuangan dan Pelaporan

Penelaah Data Keuangan/Asisten Keuangan dan Pelaporan, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen

Pengadaan Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan

Barang/Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk Hardcopy dan

Softcopy.

2. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara

yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menyiapkan bahan-bahan untuk menjawab pengaduan masyarakat,

permohonan informasi public, dan urusan hukum lainnya.

4. Membantu Kasatker dalam Tugas Penyampaian Laporan Keuangan

dan laporan lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

5. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satker

sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan

Menteri Keuangan.

6. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPPA-W).

7. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Eselon I (UAKPPA-E1) beserta Arsip Data

Komputer (ADK) secara tepat waktu.

8. Menyampaikan dan Mendokumentasikan data dan informasi

pelaksanaan kegiatan yang meliputi: Rekaman DIPA dan POK yang

telah disahkan, Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

9. Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring

setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim backup data

melalui e-Monitoring online.

10. Melakukan Pemutakhiran aplikasi e-Monitoring offline.

11. Membantu Kasatker dalam menjalankan pelaksanaan Tugas dan

Tanggung jawab Kasatker, dalam hal ini pemeriksaaan kelengkapan

dokumen sesuai perintah Kasatker.

12. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat koordinasi, membuat

format usulan agenda rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, serta

laporan penyerapan dana bulanan Satker.

13. Membantu Kasatker dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap

penyampaian laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14. Membantu Kasatker dalam pemeriksaan dan penelitian semua

penerimaan/pengeluaran anggaran Satker yang membebani APBN.

15. Membantu Kasatker dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap

realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah

ditetapkan.

g. Tugas dari Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran

Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran diberi tugas dan

kewenangan untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) dan menyetujui/menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan

bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, dengan

rincian tugas sebagai berikut:

1. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

2. Membantu bendahara dalam hal melakukan konfirmasi, melalui

penyediaan bukti objektif berkaitan dengan transaksi keuangan yang

dilaksanakan oleh Satker pada Buku Kas Umum (BKU), Buku

Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.

3. Membantu bendahara dalam hal pemeriksaan rincian Jumlah

Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-dokumen

pendukung lainnya.

4. Dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggungjawab kepada bendahara

pengeluaran Satker.

5. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM:

Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, menolak dan

mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk

dibayarkan, membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah

disediakan, menerbitkan SPM, menyimpan dan menjaga keutuhan dan

seluruh dokumen hak tagih, melaporkan pelaksanaan pengujian dan

perintah pembayaran kepada KPA; melaksanakan Tugas dan

Wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan

perintah pembayaran.

6. Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan hal-hal: mencatat Pagu,

realisasi belanja, sisa Pagu, dan UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada

kartu pengawasan DIPA, menandatangani SPM, memasukan PIN

PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.

7. Pengujian terhadap SPP, beserta dokumen pendukung yang dilakukan

oleh PPSPM kelengkapan dokumen pendukung SPP; kesesuaian

penandatanganan SPP dengan spesimen penandatangan PPK,

kebenaran pengisian format SPP; kesesuaian kode BAS pada SPP

dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker. Kebenaran

formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/

kelengkapan pembayaran Belanja Pegawai; kebenaran formal

dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan

sehubungan dengan Barang/Jasa; kebenaran pihak yang berhak

menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/

kontrak/surat keputusan; kebenaran perhitungan tagihan serta

kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih.

Kepastian telah dipenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara

oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; kesesuaian

prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/

kontrak.

8. Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan

kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.

9. PPSPM bertanggungjawab kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan

administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi

dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang

dilakukannya; dan ketapatan jangka waktu penerbitan dan

penyampaian SPM kepada KPPN.

h. Tugas dari Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Uang

Persediaan Satuan Kerja Non Vertikal Tertenty dan bertanggungjawab kepada

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bendahara.Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas

uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya uang/surat

berharga yang berasa dari UP dan pembayaran LS melalui Bendahara

Pengeluaran; dan uang/surat berharga yang berasal dari UP, dan bukan

berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN.

2. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang atau

surat berharga dalam pengelolaannya.

3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.

4. Monalk perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan.

5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari

pembayaran yang dilakukannya.

6. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari

pembayaran yang dilakukannya.

7. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

8. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala

KPPN selaku kuasa BUN.

9. Menerima dan menyimpan UP.

10. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya

bersumber dari UP

11. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan

perintah PPK.

12. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan

untuk dibayarkan.

13. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang

dilakukannya atas kewajiban kepada negara.

14. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke

kas negara.

15. Menatausahakan transaksi UP.

16. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP.

5. Kegiatan Rutin di Kantor

Hal-hal yang biasa dilakukan di kantor SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah II Maluku Utara meyerupai kantor-kantor pemerintahan pada umumnya.

Hal yang selalu rutin dilaksanakan adalah apel setiap pagi dan sore, dan olahraga

di pagi hari setiap hari Jumat. Apel akan dipimpin oleh Kasatker apabila beliau

sedang ada di tempat dan digantikan oleh asistennya apabila sedang berhalangan.

Untuk olahraga, hal yang biasa dilakukan ialah senam pagi dengan dipimpin oleh

instruktur.

Gambar 4. Suasana Pelaksanaan Apel dan Senam

B. Kegiatan CPNS di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara Selama menjalankan OJT Tahap II di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II

Maluku Utara, CPNS berada dibawah bimbingan Asisten Pelaksanaan SNVT

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara, Bapak Ir M Djufri Masud,

MM.

1. Bagian Pelaksanaan dan Pengawasan

SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara membawahi tiga

PPK yaitu PPK Pulau Halmahera 3, PPK Pulau Halmahera 4, dan PPK

Pelaksanaan Pulau Ternate, Tidore dan Kep Sula.

Berikut adalah ruas-ruas yang ditangani masing-masing PPK:

008 Boso - Sp Dodinga 2.030 Km016 Sp Dodinga - Bobaneigo 2.946 Km017 Bobaneigo - Ekor (SNR) 39.348 Km018 Ekor - Subaim (SNR) 63.445 Km019 Subaim - Buli (SNR) 51.467 Km

159.236 Km

009 Sp Dodinga - Sofifi 35.663 Km010 Sofifi - Akelamo 22.465 Km011 Akelamo - Payahe 49.862 Km012 Payahe - Weda 23.487 Km

131.477 Km

026 Keliling Pulau Ternate 29.404 Km026.11 Jl Bandara Babullah 0.750 Km026.12 Jl Pemuda 2.898 Km026.13 Jl Sultan Khairun 0.720 Km026.14 Jl Merdeka 0.480 Km026.15 Jl A. Mononutu 0.700 Km026.16 Jl Jend A Yani 0.490 Km026.17 Jl Hasan Esa 0.875 Km026.18 Jl Mangga Dua 0.923 Km026.19 Jl Bastiong 0.985 Km026.1A Jl Dermaga Ferry Bastiong 0.220 Km026.1B Jl Bastiong - Jambula 7.012 Km025 Babang - Labuha 18.320 Km027 Keliling Pulau Tidore (SNR) 45.145 Km

108.922 Km399.635 KmTOTAL SATKER WIL II MALUT

Total

PPK Pulau Halmahera 3

PPK Pulau Halmahera 4

PPK Pelaksanaan Pulau Ternate, Tidore dan Kep SulaTotal

Total

Tabel 1 Progres Paket Pekerjaan SNVT PJN Wil II Maluku Utara (Per 22 September 2014)

Gambaran Umum Proyek

Nama Paket : Penggantian Jembatan Ake Rum Tua

Nomor Kontrak : HK.02.03/BL.IX/498679/PPK-II/MU/2014/08

Tanggal Kontrak : 05 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp 8.347.840.000,00

Penyedia Jasa : PT Jatiluhur Gemilang

Lokasi : Kota Tidore Kepulauan

Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender

Sumber Dana : APBN 2014

Koordinat : 00o 44 17.9 N, 127o 23 13.1 E

8 08 Program Penyelenggaraan Jalan2 2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional3 001 Pemeliharaan Rutin Jalan 29.79 Km4 1.00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS BOSO-SIDANGOLI-SP.DODINGA- 10.47 KM 959,175 41.74 80.00 65.00 70.00 (23.26) 10.00 5 2.00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS SP. DODINGA - SOFIFI - WEDA 15.05 KM 978,339 69.22 78.45 65.00 70.00 4.22 8.45 6 3.00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN RUAS BABANG - LABUHA 4.27 KM 277,463 89.81 89.90 65.00 80.00 24.81 9.90 7 002 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1629.7 M8 4.00 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN RUAS JALAN BOSO-SIDANGOLI- 262.5 M 236,250 91.48 81.00 65.00 70.00 26.48 11.00 9 5.00 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN SP.DODINGA - SOFIFI - WEDA 1226.5 M 1,103,805 78.04 79.11 65.00 70.00 13.04 9.11

10 6.00 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN RUAS BABANG - LABUHA 140.8 M 126,720 84.17 85.00 65.00 80.00 19.17 5.00 11 003 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan 3.6 Km13 7.1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KELILING PULAU TERNATE 3.6 KM 7,878,000 61.34 100.00 100.00 100.00 (38.66) 0.00 15 005 Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 38.3 Km18 11.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN EKOR - SUBAIM 5.8 KM 14,526,800 76.25 78.20 65.58 74.54 10.67 3.66 21 13.1 REKONSTRUKSI JALAN SOFIFI - AKELAMO 0.6 KM 7,740,500 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 24 15.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN WEDA - MAFA 5.2 KM 15,496,800 95.00 100.00 87.09 98.01 7.91 1.99 27 17.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SAKETA - MATUTING 13 KM 48,323,250 61.50 82.21 78.44 85.43 (16.94) (3.22)30 9.1 PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIDANGOLI - JAILOLO 13.7 KM 23,256,800 82.61 99.20 91.36 99.60 (8.75) (0.40)31 006 Penggantian Jembatan 349.6 M33 19.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE TEWE 51 M 16,551,800 53.70 78.00 90.17 90.56 (36.47) (12.56)36 21.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KUSU III 15 M 4,858,300 51.12 85.56 87.65 95.87 (36.53) (10.31)39 23.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE WARINGIN I 10 M 3,233,300 82.16 98.67 100.00 100.00 (17.84) (1.33)42 25.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KOLI 10 M 3,233,300 84.15 99.70 100.00 100.00 (15.85) (0.30)45 27.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KOLI BALE 50 M 16,726,800 32.75 60.61 83.04 93.56 (50.29) (32.95)48 29.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE YEHU 15 M 4,858,300 74.03 97.00 100.00 100.00 (25.97) (3.00)51 31.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE GUMI 24 M 7,780,500 73.85 92.34 98.71 94.65 (24.86) (2.31)54 33.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE KAYASA (TAHAP II) 8 M 1,985,950 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 57 35.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE TOBATU (TAHAP II) 8 M 1,985,950 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 60 37.1 PENGGANTIAN JEMBATAN WAI LOKO (TAHAP II) 8 M 2,085,950 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 63 39.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE GORONGBULO 7 M 1,735,950 71.57 100.00 100.00 100.00 (28.43) 0.00 66 41.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE SIONA 30 M 10,161,800 79.12 92.53 90.16 95.60 (11.04) (3.07)69 43.1 PENGGANTIAN JEMBATAN FANAHA DAN JEMBATAN FANAHA 1 30 M 9,486,500 31.32 70.00 78.92 84.23 (47.60) (14.23)72 45.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE YEHU 1, JBT AKE YEHU 2 DAN JBT. AKE YEHU 4 42 M 12,489,800 44.25 66.88 75.98 70.87 (31.73) (3.99)75 47.1 PENGGANTIAN JEMBATAN WAI WAYAMIGA II, JBT. WAI BABANG II DAN JBT. 16.6 M 4,375,480 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00 78 49.1 PENGGANTIAN JEMBATAN AKE RUM TUA 25 M 8,560,500 54.03 65.32 81.31 85.70 (27.28) (20.38)80 008 Pembangunan Jembatan Baru 113 M82 51.1 PEMBANGUNAN JEMBATAN AKE UNI-UNI 2 40 M 13,238,800 57.99 80.00 82.91 82.87 (24.92) (2.87)85 53.1 PEMBANGUNAN JEMBATAN AKE TONIKU (TAHAP II) 23 M 6,980,500 74.00 100.00 100.00 100.00 (26.00) 0.00 88 55.1 PEMBANGUNAN JEMBATAN AKE PLUAN 50 M 16,899,300 60.05 69.00 77.25 73.24 (17.20) (4.24)90 009 Pelebaran Jalan 42.16 Km92 57.1 PELEBARAN JALAN BULI - SUBAIM 3.33 KM 9,980,500 65.00 79.50 77.96 82.50 (12.96) (3.00)95 59.1 PELEBARAN JALAN SOFIFI - AKELAMO 3.79 KM 10,386,800 59.55 100.00 100.00 100.00 (40.45) 0.00 98 61.1 PELEBARAN JALAN PAYAHE - AKELAMO (KM.60 ) 2.69 KM 7,365,312 95.00 100.00 100.00 100.00 (5.00) 0.00

101 65.1 PELEBARAN JALAN PAYAHE - WEDA 4.31 KM 13,476,800 89.88 100.00 100.00 100.00 (10.12) 0.00 104 67.1 Pelebaran Jalan Akelamo - Payahe 2 9.8 KM 29,561,800 51.30 95.06 100.00 100.00 (48.70) (4.94)107 69.1 PELEBARAN JALAN AKELAMO - PAYAHE 10.91 KM 29,973,250 88.01 98.92 100.00 100.00 (11.99) (1.08)110 71.1 PELEBARAN JALAN BABANG - LABUHA 1.55 KM 4,637,300 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 113 73.1 PELEBARAN JALAN KELILING PULAU TERNATE 2.2 KM 6,580,500 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 116 75.1 PELEBARAN JALAN KELL. PULAU TIDORE 3.58 KM 10,701,800 72.98 99.00 100.00 100.00 (27.02) (1.00)

390,796,744 68.77 87.99 88.35 91.82 (20.07) (4.03)Total

No Kode Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket Target

Pagu

Kuantitas

Satuan

Paket

Progres Rencana Deviasi(Rp Ribu) (%) (%) (%)

Keu Fisik Keu FisikKeu Fisik

Pada Senin, 18 Agustus 2014, Kasatker mengajak CPNS untuk mengecek progres

Paket Penggantian Jembatan Ake Rum Tua di Kota Tidore Kepulauan dan

kemudian ditunjuk untuk menjadi pengawas proyek tersebut. Progress masih

mandek karena terkendala masalah kerusakan alat dan lokasi yang terpencil.

Kondisi saat pertama datang baru terpasang 2 tiang pancang dari total 54 tiang

pancang.

Gambar 5. Proses Pemancangan dan Tiang Pancang yang Digunakan

Proyek ini mengalami keterlambatan akibat kerusakan alat dan kecepatan

pekerjaan rendah . Untuk mempercepat maka diperlukan pengawasan rutin untuk

memberikan rasa urgensi yang diharapkan membuat pekerja bekerja lebih cepat.

Kemudian untuk mengejar keterlambatan maka diadakan syukuran pemotongan

kambing yang dinikmati bersama warga sekitar yang juga berfungsi sebagai

sarana mendekatkan pekerja dengan masyarakat yang ada disekitarnya.

Diharapkan kedekatan ini akan memberikan izin untuk melaksanakan proyek

hingga malam untuk mengejar keterlambatan, walau seharusnya berakhir pada

pukul 18.00.

Gambar 6. Pelaksanaan Syukuran di Proyek

Pada Rabu, 20 Agustus 2014, dicek kembali progress Paket Penggantian Jembatan

Ake Rum Tua di Kota Tidore Kepulauan. Progres masih mandek karena

terkendala masalah kerusakan alat dan pekerja di lapangan kurang mahir. Kondisi

saat ini sudah terpasang 8 tiang pancang dari total 54 tiang pancang.

Gambar 7. Proses Pemancangan dan Penyambungan Tiang Pancang

Pada 8 September 2014, pekerjaan sudah sampai abutment untuk arah pelabuhan

dan pembuatan pile cap untuk arah PLN. Pekerjaan ini sedang berlangsung pada

tahap pemasangan perancah untuk kedua pekerjaan.

Gambar 8. Pemasangan Tulangan untuk Abutment dan Pembuatan Pile cap di Sisi Lain

Pada 16 September 2014, Abutment di sisi pelabuhan sudah selesai dicor dan pile cap

di sisi PLN sudah selesai dicor. Abutment di sisi PLN akan segera disusun

pembesiannya dan pemasangan perancah dapat dilaksanakan.

Gambar 9. Abutment dan Pembuatan Pile cap di Kedua Sisi Sudah Selesai

Pada 2 Oktober 2014, progres proyek sudah mencapai pembesian untuk pekerjaan

girder. Pembesian sudah berjalan 80%, hanya ada beberapa yang belum selesai.

Gambar 10. Progres Pekerjaan Pembesian Pekerjaan Girder


Selama berada di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara ada

beberapa hal yang menonjol dalam pengamatan. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah II Maluku Utara dikepalai oleh Bapak Ir Akhmad Sudarma, MT selaku

Kasatker. Selama masa kepemimpinan beliau mengalami beberapa perubahan yang

cukup signifikan, mulai dari penataan ruang kerja dan peningkatan disiplin. Setelah

kedatangan beliau, ruang kerja dirubah tata letaknya dan membuat bangunan baru

yang dijadikan ruangan untuk para asisten. Kemudian dengan mewajibkan apel setiap

pagi untuk seluruh pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin. Selain itu

diterapkan sistem seragam untuk setiap harinya untuk memberikan identitas kepada

para pegawai. Untuk mempererat kekeluargaan diadakan kumpul karyawan di

kediaman Kasatker yang diadakan beberapa bulan sekali.

Adapun SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara mengalami

kesulitan dalam hal Sumber Daya Alam dan geografis. Maluku Utara yang terdiri dari

pulau-pulau kecil dan satu pulau besar (Pulau Halmahera). Hal ini membuat sumber

daya alam sulit mencapai lokasi-lokasi pekerjaan. Dalam beberapa hal seperti material

harus didatangkan dari Pulau Sulawesi karena material yang sesuai standar di provinsi

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di provinsi ini. Letak geografis

yang berada di timur Indonesia dan jauh dari kota-kota besar membuat harga-harga

material dan peralatan menjadi lebih besar. Dan apabila ada kekurangan material

diperlukan waktu yang cukup lama karena perjalanan menggunakan kapal laut

membutuhkan waktu yang lebih lama.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Dari pelaksanaan kegiatan OJT Tahap II ini dapat disimpulkan hal-hal terkait tugas

dan fungsi yang sudah dijalankan selama 2,5 bulan:

1. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara dikepalai oleh

Bapak Ir Akhmad Sudarma, MT selaku Kasatker.

2. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara menerima

program OJT Tahap II ini dengan sangat baik. CPNS disediakan tempat

tinggal dan makan untuk setiap harinya.

3. Pelaksanaan mentoring berjalan dengan baik, dibawah bimbingan Bapak Ir M

Djufri Masud MM selaku Asisten Pelaksanaan.

4. Selama masa kepemimpinan Ir H Akhmad Sudarma, MT telah terjadi

beberapa perubahan yang cukup signifikan, mulai dari penataan ruang kerja

dan peningkatan disiplin.

5. Adapun SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara

mengalami kesulitan dalam hal Sumber Daya Alam dan geografis. Maluku

Utara yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan satu pulau besar (Pulau

Halmahera). Hal ini membuat sumber daya alam sulit mencapai lokasi-lokasi

pekerjaan.

6. Kendala faktor internal yang ada umum terjadi di lingkungan kantor

pemerintahan, yaitu disiplin yang kurang baik. Disiplin dapat ditingkatkan

dengan ketegasan pemimpin dan program yang baik.

B. Saran Saran yang diberikan adalah:

1. Program OJT Tahap II kurang tersampaikan ke tingkat Satker, koordinasi

diperlukan untuk memperbaiki hal ini.

2. Kelanjutan program setelah OJT Tahap II sebaiknya diperjelas agar CPNS

dapat menjelaskan dengan baik.

KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I A. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. SasaranD. Manfaat

BAB IIA. Pengenalan SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara1. Lokasi Kantor2. Suasana Kantor3. Struktur Organisasi4. Lingkup Pekerjaan5. Kegiatan Rutin di Kantor

B. Kegiatan CPNS di SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Maluku Utara1. Bagian Pelaksanaan dan Pengawasan


BAB IIIA. KesimpulanB. Saran

Documents

Lap OJT II Salman (25082014)