LAMPIRAN

Sejarah flat di Indonesia (Indonesia Apartment) Penduduk sub-urban yang sudah mengalami kejenuhan, ingin kembali tinggal di pusat kota. Membayangkan berbagai kemudahan yang dapat dicapai karena jarak dan waktu tempuh yang relatif lebih cepat adalah pertimbangan utama. Kondisi ini memunculkan sebuah fenomena yang disebut fenomena back to the city. Hal ini dimanfaatkan kembali oleh para pengembang dengan membangun hunian di pusat kota bebentuk hunian vertikal. Berdasarkan hasil survei, didapat nilai persentase 88,6% penduduk sub-urban yang ingin kembali ke pusat kota dan 80,5% diantaranya adalah yang berminat tinggal di apartemen. Melihat hasil survei, maka tidaklah mengherankan mengapa pembangunan apartemen sangat marak di Jakarta. Kehadiran hunian vertikal di Jakarta berawal pada tiga dasawarsa yang lalu. Sekitar tahun 1974 berdiri sebuah apartemen Ratu Plaza di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dengan jumlah unit apartemen 54 unit. Ratu plaza adalah mix-used building antara hunian dan pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan Ratu Plaza sendiri sampai tahun 1980-an adalah pusat perbelanjaan tempat kaum the haves Jakarta berbelanja. Pada tahun 1980-an berdiri sebuah apartemen di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, tepatnya di jalan Taman Rasuna Said, yaitu Apartemen Taman Rasuna. Apartemen ini banyak dihuni oleh kaum ekspatriat karena kawasan Kuningan dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran yang kebanyakan berskala internasional dan kantor-kantor kedutaan dari berbagai negara. Apartemen Taman Rasuna inilah yang kemudian menjadi pelopor pembangunan apartemen-apartemen lainnya di Jakarta. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan akan apartemen, bangunan apartemen banyak dibangun khususnya di kawasan Jakarta Selatan yang sampai sekarang masih menjadi pilihan favorit untuk kawasan hunian. Satu demi satu apartemen dibangun antara lain Setiabudi Residence, Senayan City, Marbella Kemang, The Capital, The Grove Condominium, The Pacific Place, Casablanca Mansion, Bellagio Mansion, The Belleza Permata Hijau, The Peak, The Pakubuwono Residence dan masih banyak lagi. Meskipun Jakarta Selatan tetap menjadi primadona, pada gilirannya apartemen juga dibangun di empat wilayah Jakarta lainnya. Di Jakarta Timur dibangun Apartemen Patria Park. Di Jakarta Barat dibangun antara lain apartemen Seasons City, Mediterania Garden Residence, Taman Semanan, City Resort, Permata Eksekutif dan Permata Surya. Di Jakarta Pusat antara lain dibangun apartemen Mediterania Boulevard Residence, Salemba Residence, Jakarta Residence, Thamrin Residences dan Sudirman Park. Di Jakarta Utara antara lain apartemen Marina Mediterania, The Summit, Kelapa Gading Square, Palladian Park dan Gading Mediterania. Berdasarkan data yang didapat dari Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), terungkap bahwa pertumbuhan apartemen khususnya di Jakarta sangat pesat dengan nilai peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2003 terdapat 2361 unit apartemen baru dan tahun-tahun berikutnya,

pasokan bertambah menjadi 20358 unit pada tahun 2004. 18627 unit pada tahun 2005 dan 26066 unit pada tahun 2006. Sekarang ini pembangunan apartemen juga mulai merambat ke beberapa kota besar di Indonesia antara lain di Bandung dibangun apartemen Ciumbuleuit Residence dan Marbella Dago Pakar dan di Surabaya dibangun apartemen The Regency at City of Tomorrow. Pembangunan apartemen masih akan terus berjalan selama permintaan dan kebutuhan masih tetap ada sampai mencapai titik jenuh atau sampai muncul fenomena baru lainnya. Sebagai tambahan beberapa pengelompokan Apartemen (Apartemen dan Town House, Skripsi Christian Tadjipramana, 2004) 1. Berdasarkan sistem kepemilikan: kondominium (penghuni memiliki apartemen yang

ditempatinya dibawah hipotik terpisah), koperatif (penghuni sebagai anggota koperasi dapat menempatkan salah satu unit hunian dengan terikat pada peraturan yang ada), sewa (hak mempergunakan sesuatu dengan membayar sejumlah harga sewa secara periodik).

2. Berdasarkan bentuk massa bangunan: slab (biasa menggunakan koridor sebagai penghubung ruang; double loaded, single loaded-open, single loaded-skip stop, terrace plan),tower (menggunakan sistem core; tower plan, expanded tower plan, cross plan, expanded cross plan, three wing plan, five wing plan, circular plan), varian (gabungan slab dengan podium dan tower dengan podium).

3. Berdasarkan ketinggian bangunan: lowrise (di bawah 6 lantai; garden apartemen, row house, town house), midrise (6-9 lantai), highrise (lebih dari 9 lantai).

4. Berdasarkan sistem penyusunan lantai : simplex (unit 1 lantai), duplex (unit 2 lantai), tryplex (unit 3 lantai).

5. Berdasarkan pencapaian vertikal: walk up apartment (maksimal ketinggian 4 lantai, dengan tangga), elevated apartment (ketinggian > 4 lantai dengan sarana lift/elevator).

6. Berdasarkan pencapaian horizontal: koridor satu sisi (pada sisi luar bangunan), koridor dua sisi (pada kedua sisi luar bangunan), koridor terpusat (di tengah bangunan).

7. Berdasarkan sistem servis: full service apartment (seluruh pemeliharaan dan pembersihan seluruh gedung dilakukan oleh pihak pengelola gedung), service apartment (pihak pengelola bertanggung jawab pada pemeliharaan dan kebersihan ruang bersama saja, unit dibersihkan penghuni), service apartment oleh pelayan (pihak pengelola bertanggung jawab pada pemeliharaan dan kebersihan ruang bersama saja, unit dibersihkan pembantu rumah tangga).

8. Berdasarkan standart besaran ruang: 1 kamar tidur, 2 kamar tidur, 3 kamar tidur Besaran Ruang Menurut Tipe Unit (Standart) Jenis Ruang

1 Kamar Tidur 2 Kamar Tidur 3 Kamar Tidur R. Tidur Utama 10 m2 (9.3 m2) 15 m2 (9.3 m2) 25 m2 (9.3 m2) R. Tidur 1 --- 10 m2 (6 m2) 18 m2 (9 m2) R. Tidur 2 --- --- 18 m2 (9 m2) R. Duduk 10 m2 (9 m2) 10–15 m2 (9m2) 20 m2 (11.25m2) R. Makan 4 m2 (4.6 m2) 6 – 8 m2 (4.6m2) 15 m2 (6.24 m2) Dapur 4 m2 (4 m2) 5 – 8 m2 (4 m2) 6 m2 (4.8 m2) K. Mandi Utama 5 m2 (3 m2) 5 – 8 m2 (3 m2) 6 m2 (3 m2) K. Mandi 1 --- --- 6 m2 (3 m2) R. Cuci --- 2 m2 4 m2 K.M. Pembantu --- ≥ 2.25 m2 2.5 m2 R. T. Pembantu --- ≥ 4 m2 ≥ 4 m2 R. Tamu --- --- 12 m2 R.Keluarga/Hobby --- --- --- Balkon/ Teras 3 m2 3 – 5 m2 9 m2 Jumlah 38 m2 56 – 73.25 m2 145.5 m2 Sirkulasi 20 % 7.8 m2 11.2 – 14.65 m2 29.1 m2 Total Kebutuhan 45.8 m2 67.2 – 87.9 m2 174 m2 Jenis Tipe T. 46 T. 70 – T. 96 T. 180

9. Berdasarkan jumlah kamar tidur: efisiensi, 1 kamar tidur, 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, 4 kamar tidur, 5 kamar tidur.

Efisiensi 1 Kamar Tidur

2 Kamar Tidur

3 Kamar Tidur

4 Kamar Tidur

5 Kamar Tidur

Karakteristik Umum

Minimal apartemen; fasilitas untuk masak, kamar mandi; untuk dihuni sementara/ istirahat

Apartemen terkecil; R. Keluarga dan R. Tidur terpisah; fasilitas memasak, makan.

R. Keluarga cukup; fasilitas masak, K. Mandi; R. Makan terpisah; R. Penyimpanan

Untuk keluarga

Umumnya untuk keluarga besar; generasi berbeda dalam 1 unit

Untuk keluarga besar; beberapa generasi dalam 1 unit

Kebutuhan Ruang

R. Tidur; R. Makan dan R. Duduk menyatu; K. Mandi; Dapur/ Pantry; tempat penyimpanan

R. Tidur; R. Makan dan R. Duduk menyatu; K. Mandi; Dapur

R. Tidur Utama; R. Tidur; R. Makan; R. Duduk; K. Mandi; Teras minim; Dapur

R. Tidur Utama; 2 R. Tidur Anak; R. Makan; R. Duduk; K. Mandi; Teras/ Balkon; Dapur

R. Tidur Utama; 3 R. Tidur Kecil; R.Keluarga; R. Makan; R. Duduk; K. Mandi; Teras/ Balkon; Dapur

1/2 R. Tidur Utama; 3/4 R. Tidur Kecil; R.Keluarga; R. Makan; R. Duduk; K. Mandi; Teras/ Balkon; Dapur

Fasilitas Toilet

1 K. Mandi; tempat ganti baju

1 K. mandi (3 fixtures )

1 K. mandi (4 fixtures )

1.5 – 2 K. mandi

2 K. mandi 2.5 – 3 K. mandi

Luas Min. 13.5 m2 –27 m2

36 m2 –54m2

54 m2 –72m2

72m2–99 m2

99 m2– 135 m2

Min. 135 m2

Jenis Penghuni

Single, pasangan

Pasangan muda; orang

Keluarga + (1-2 anak/

Keluarga + (2-4 anak/

Keluarga + (3-6 anak/

Keluarga + ( > 6 anak/

muda; orang tua; penghuni sementara

tua; keluarga + 1 anak

orang tua/ sanak saudara

orang tua/ sanak saudara)

orang tua/ sanak saudara)

orang tua/ sanak saudara)

Pertimbangan Perencanaan

Memperkecil jumlah anak dalam tiap unit; occupancy mudah/ cepat berubah; minim fasilitas komunitas

Jumlah anak sedikit; tipe unit fliksibel dengan berbagai variasi; occupansy relati f stabil

Ada fasilitas sekolah anak; area rekreasi; occupancy umumnya stabil

Kebutuhan berbagai tingkatan/ jenjang pendidikan/ sekolah; fasilitas rekreasi.

Kebutuhan berbagai tingkatan/ jenjang pendidikan/ sekolah; fasilitas rekreasi.

Kebutuhan berbagai tingkatan/ jenjang pendidikan/ sekolah; fasilitas rekreasi; fasilitas untuk orangtua.

Kebutuhan 1 parkir/unit 1 parkir/unit 1.25 – 1.5 parkir/ unit

1.5 – 2 parkir/ unit

2 parkir/ unit

2 – 3 parkir/ unit

10. Berdasarkan kelas dan fasilitas penunjangnya: sederhana, menengah, mewah. Ruang Sederhana Menengah Mewah Di dalam unit Security Interkom; alarm pintu;

balkon; unit AC Door man; telepon; balkon yang luas; AC sentral; R. pelayan; pintu servis

Di dalam bangunan Laundry; lobby minim Laundry; area komersil; area komunitas; gudang

Tempat perbelanjaan yang nyaman; lift servis; door man; CCTV; tempat penyimpanan barang berharga; ruang pertemuan/ rapat; tempat fitness; kolam renang beratap; security

Di dalam site Parkir terbuka; halaman Parkir terbuka dan parkir beratap; tempat bermain; tempat duduk; kolam renang

Taman; fasilitas rekreasi; Country Club; kolam renang; kenyamanan site

Definisi (http-dinasperumahan-jakarta-go-id\Dinas Perumahan DKI Jakarta - SEHAT DARI ASPEK PERUMAHAN Halaman 2.htm > 16/02/2008, 22:43) 1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana

pembinaan keluarga. Rumah sebagai tempat membina keluarga, tempat berlindung dari iklim dan tempat menjaga kesehatan keluarga.

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi.

2. Rumah Sehat adalah rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi ketetapan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah dari bahaya atau gangguan kesehatan, shg memungkinkan penghuni memperoleh derajat kesehatan yang optimal;

3. Kesehatan Perumahan adalah kondisi fisik, kimia dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

4. Rumah Sederhana Sehat adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat, berupa bangunan yang luas lantai dan luas kavelingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal;

5. Persyaratan kesehatan perumahan adalah ketetapan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, masyarakat yang bermukim di perumahan, dan atau masyarakat di sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan.

6. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

9. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Persyaratan Kualitas Minimal Perumahan dan Permukiman Sehat 1. Bangunan Fisik Rumah :

• Bahan Bangunan. Tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikro organisme patogen.

• Atap berfungsi untuk menahan panas, debu, dan air hujan. Penutup atap sebaiknya merupakan bidang datar dan sudut kemiringan atap tergantung dari jenis bahan penutup atap yang dipakai. Bumbungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir.

• Langit – langit berfungsi agar sinar matahari tidak dirasakan langsung. Tinggi langit – langit sekurangnya 2,4 m. Langit – langit berfungsi untuk menyerap panas. Langit – langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan.

• Dinding berfungsi untuk menahan angin dan debu, serta dibuat tidak tembus pandang. Bahan dinding dapat berupa batu bata, batako, bambu, papan kayu. Dinding dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. Dinding kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air dan mudah dibersihkan.

• Jendela dan pintu berfungsi sebagai lubang angin, jalan udara segar dan sinar matahari serta sirkulasi. Letak lubang angin yang baik adalah searah dengan tiupan angin.

• Lantai harus dalam keadaan kering, tidak lembab. Bahan lantai harus kedap air dan mudah dibersihkan. Bahan penutup lantai dapat berupa floor, ubin, batu bata, teraso, porselen, keramik. Tinggi lantai untuk rumah bukan panggung sekurang – kurangnya 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan. Bahan lantai sebaiknya kedap air untuk menghindari naiknya air tanah.

• Pondasi berfungsi meneruskan beban bangunan termasuk berat sendiri ke tanah, memberi kestabilan dan bangunan hingga tidak runtuh, konstruksi penghubung dari

bangunan atas dengan tanah. Bahan fundasi dapat berupa : batu kali, batu bata, beton. Bahan fundasi harus kedap air untuk menghindari rembesan air tanah ke atas.

2. Fasilitas Kelengkapan Bangunan Rumah :

• Sarana Air Bersih, Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas 120 liter/hari/orang. Kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan kesehatan. Sekeliling sumur dangkal (gali) diberikan pengerasan dan selokan air agar tempat sekitarnya tidak tergenang air (becek). Jarak sumur terhadap resapan / septik tank harus mencukupi syarat kesehatan.

• Limbah dan selokan Air, air kotor atau air buangan dari kamar mandi, cuci dan dapur disalurkan melalui selokan terbuka atau tertutup di dalam pekarangan rumah ke selokan air di pinggir jalan. Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah. Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.

• Tempat Pembuangan Sampah disediakan berupa tong atau bak sampah diberi penutup agar lalat dan binatang tidak dapat masuk.

• Fasilitas Penerangan Ruangan. Letak rumah yang baik adalah sesuai arah matahari agar sinar matahari dapat dimanfaatkan untuk penerangan alami.

3. Penataan Bangunan Rumah :

• Perancangan Ruang, Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi/cuci/WC, ruang bermain anak yang letaknya terpisah satu sama lain. Luas ruang sekurang–kurangnya 9 m2 per orang ; bukaan ventilasi 1/9 luas lantai atau minimal 1 m2 ; atau lebih dari 11% luas ruang. Lebih lanjut, parameter yang harus diperhatikan dalam perancangan rumah adalah : kepadatan hunian terutama kamar tidur, pencahayaan terutama dari sinar matahari, penghawaan, jenis lantai, jenis dinding serta jenis bahan bakar yang digunakan dalam rumah tangga.

• Kepadatan hunian. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, minimum luas rumah adalah 50 m2. Untuk kamar tidur diperlukan luas lantai minimum 3 m2 / orang dan untuk mencegah penularan penyakit (misalnya penyakit pernapasan) jarak antara tepi tempat tidur yang satu dengan yang lain minimum 90 cm. Apabila ada anggota yang menderita penyakit pernapasan sebaiknya tidak tidur sekamar dengan anggota yang lain.

• Pencahayaan. Untuk memperoleh cahaya yang cukup pada siang hari, diperlukan luas jendela kaca minimum 20 % luas lantai. Kamar tidur sebaiknya diletakkan di sebelah timur untuk memberi kesempatan masuknya sinar ultraviolet yang ada dalam sinar matahari pagi. Jika perletakan jendela kurang leluasa, dapat dipasang genteng kaca karena semua jenis cahaya dapat mematikan kuman, hanya berbeda satu sama lain dari segi lamanya proses mematikan kuman. Agar cahaya matahari tidak terhalang masuk ke dalam rumah, maka jarak rumah yang satu dengan yang lain paling sedikit sama dengan tinggi rumahnya.

• Penghawaan. Untuk memungkinkan pergantian udara secara lancar diperlukan minimum luas lubang ventilasi tetap 5% luas lantai, dan jika ditambah dengan luas lubang yang dapat memasukkan udara lainnya (celah, pintu,jendela, lubang

anyaman bambu dan sebagainya) menjadi berjumlah 10% luas lantai. Udara yang masuk sebaiknya udara yang bersih dan bukan udara yang mengandung debu atau bau.

• Jenis Bahan Bakar. Di beberapa rumah masih sering dijumpai rumah tangga yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Apabila penghawaan rumah tidak baik dan tidak ada cerobong asap, maka asap akan memenuhi seluruh ruangan. Apalagi ibu – ibu sering masak sambil menggendong anaknya, asap akan memperparah penderita sakit pernapasan terutama pada balita dan lansia. Sedapat mungkin digunakan bahan bakar yang tidak menimbulkan masalah pencemaran. Yang terbaik tentu saja listrik, tetapi harganya mahal.

• Konstruksi Bangunan Rumah : Bagian atap, dinding dan fundasi rumah harus kokoh, kaku dan kuat menahan beban sendiri, beban angin dan beban gempa. Fundasi harus terletak di atas tanah yang keras. Dinding harus cukup kaku, tahan terhadap goyangan gerakan gempa.

• Binatang Penular Penyakit. Tidak ada tikus, kecoa atau binatang pembawa / vektor penyakit bersarang di dalam rumah

4. Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman : • Memiliki taman bemain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi

yang aman dari kecelakaan. • Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit

dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut : o Konstruksi jalan tidak membahayakan kesehatan ; o Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat o Bila ada jembatan harus diberi pagar pengaman ; o Lampu penerangan jalan tidak menyilaukan.

• Tersedianya sumber air bersih yang menghasilkan air secara cukup sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan.;

• Pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan ;

• Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga memenuhi persyaratan kesehatan ; • Memiliki akses terhadap sarana pelayanan umum dan sosial seperti keamanan,

kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya ;

• Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

• Tempat pengelolaan makanan (TPM) harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi yang dapat menimbulkan keracunan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

REGULASI APARTEMEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP Pasal 2 Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan,keselamatan, keseimbangan, serta ke serasian bangunan gedung dengan lingkungannya. BAB III FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Pasal 5 (1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan,usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan,perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan. (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan,kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum. (6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri. (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan Paragraf 1 Umum Pasal 9 (1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 4 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 15 (1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. (2) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1 Umum Pasal 16 (1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan,kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. (2) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung. BAB V PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 34 (1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan,pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. (2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini. (3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa Konstruksi, dan pengguna bangunan gedung. (4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG Perumahan dan Permukiman Pasal 5 ayat 1 Setiap warganegara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,serasi dan teratur PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG RUMAH SUSUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Paragraf 3 Kelengkapan Rumah Susun Pasal 14 Rumah susun harus dilengkapi dengan: a.jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai perpipaan dan perlengkapannya termasuk meter air, pengatur tekanan air, dan tangki air dalam bangunan; b.jaringan listrik yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan; c.jaringan gas yang memenuhi persyaratan beserta perlengkapannya termasuk meter gas, pengatur arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan; d.saluran pembuangan air hujan yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, dan pemasangan; e.saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kualitas,kuantitas dan pemasangan; f.saluran dan/ atau tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan, dan kemudahan;

g.tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya; h.alat transportasi yang berupa tangga, lift atau eskalator sesuai dengan tingkat keperluan dan persyaratan yang berlaku; i.pintu dan tangga darurat kebakaran; j.tempat jemuran; k.alat pemadam kebakaran; l.penangkal petir; m. alat/ sistem alarm; n.pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu; o.generator listrik disediakan untuk rumah susun yang menggunakan lift. Paragraf 5 Bagian Bersama dan Benda Bersama Pasal 20 Bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukuran yang mempunyai persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan kemudahan bagi penghuni dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan sesama penghuni, maupun dengan pihak-pihak lain, dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan. Pasal 21 Benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, kapasitas yang memenuhi persyaratan dan diatur serta dikoordinasikan untuk dapat memberikan keserasian lingkungan guna menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni maupun pihak-pihak lain, dengan memperhatikan ke selarasan, keseimbangan, dan keterpaduan. Pasal 22 (1) Rumah susun harus dibangun di lokasi yang sesuai dengan peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan tata guna tanah yang ada. (2) Rumah susun harus dibangun pada lokasi yang memungkinkan berfungsinya dengan baik saluran-saluran pembuangan dalam lingkungan ke sistem jaringan pembuangan air hujan dan jaringan air l imbah kota. (3) Lokasi rumah susun harus mudah dicapai angkutan yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung pada waktu pembangunan maupun penghunian serta perkembangan di masa mendatang, dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, dan gangguan pada Iokasi sekitarnya. (4) Lokasi rumah susun harus dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik. (5) Dalam hal lokasi rumah susun belum dapat dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik, penyelenggara pembangunan wajib menyediakan secara tersendiri sarana air bersih dan listrik sesuai dengan tingkat keperluannya, dan dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 8 Prasarana Lingkungan Pasal 25 (1) Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan kegiatan sehari-hari bagi penghuni, baik ke dalam maupun ke luar dengan penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan, dan tempat parkir. (2) Penyediaan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),harus mempertimbangkan kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari dan pengamanan bila terjadi hal-hal yang membahayakan, serta struktur, ukuran, dan kekuatan yang cukup sesuai dengan fungsi dan penggunaan jalan tersebut. Pasal 26 Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan danutilitas umum yang sifatnya menunjang fungsi lainnya dalam rumah susun yang bersangkutan, meliputi : a.jaringan distribusi air bersih, gas, dan listrik dengan segala kelengkapannya termasuk kemungkinan diperlukannya tangki-tangki air, pompa air, tangki gas, dan gardu-gardu listrik; b.saluran pembuangan air hujan yang menghubungkan pembuangan air hujan dari rumah susun ke sistem jaringan pembuangan air kota;

c.saluran pembuangan air limbah dan/ atau tangki septik yang menghubungkan pembuangan air limbah dari rumah susun ke system jaringan air limbah kota, atau penampungan air limbah tersebut ke dalam tangki septik dalam lingkungan. d.tempat pembuangan sampah yang fungsinya adalah sebagai tempat pengumpulan sampah dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ketempat pembuangan sampah kota, dengan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan; e.kran-kran air untuk pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang dapat menjangkau semua tempat dalam lingkungan dengan kapasitas air yang cukup untuk pemadam kebakaran; f.tempat parkir kendaraan dan/atau penyimpanan barang yang diperhitungkan terhadap kebutuhan penghuni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan fungsinya; g.jaringan telepon dan alat komunikasi lain sesuai dengan tingkat keperluannya. BAB VI PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN Bagian Pertama Penghunian Rumah Susun Pasal 54 (1) Para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun baik untuk hunian maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian, dan pengelolaannya. (2) Pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. (3) Perhimpunan penghuni dapat mewakili para penghuni dalam melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2007

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INSENTIF

DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KAWASAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsur penyclenggara pemerintah daerah. 2. Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disebut Rusuna adalah bangunan gedung

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama dan diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

3. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

4. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

5. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.

6. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun yang dibenluk

oleh perhimpunan penghuni yang berbentuk badan hukum dan profesional. 7. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah Perhimpunan yang anggotaiiya adalah Kepala

Keluarga penghuni satuan rumah susun yang bersangkutan dan selanjutnya disebut perhimpunan.

8. Masyarakat berpenghasilan menengah bawah adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah suatu nilai tertentu, sebagaimana diatur oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat.

9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

10. Kawasan Kumuh Perkotaan adalah suatu kawasan di perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan atau memburuk baik secara fisik, so sial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkmkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

11. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil perencanaan tata ruang yang disusun berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan perkotaan yang batas-batasnya ditetapkan berdasarkan kriteria dan klasifikasi.

12. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRKP adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.

13. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian, rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ pengembang di bidang pembangunan rumah susun sederhana, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha dan hal lain yang terkait.

15. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi NAD dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

16. Pemberian kemudahan perizinan dan insentif adalah pemberian dari Pemerintah Daerah kepada pengembang pembangunan Rusuna antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, pemberian bantuan teknis dan fasil itasi, keringanan biaya dan kemudahan dalam memperoleh izin pembangunan Rusuna.

17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengembangan, pemantapan, pemantauan evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

18. Pembinaan teknis adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan Rusuna dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum.

19. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan, penerapan dan penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap pemberian kemudahan perizinan dan insentif sesuai peraturan perundang-undangan.

20. Pengembang adalah perusahaan yang mengemban tugas untuk menyediakan lingkungan permukiman yang sehat dan membangun perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

21. Pengesahan Pertelaan adalah pengesahan oleh Pemerintah Daerah atas pertelaan yang telah jelas dan benar menerangkan tentang pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah su sun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal.

22. Akta pemisahan satuan rumah susun adalah akta pemisahan atas satuan rumah susun yang harus didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, izin layak huni serta warkah-warkah lainnya.

REGULASI LANSIA (BAB II.1.3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 5 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan sert a

perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan

tidak berpihak. 3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adal ah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA BABI KETENTUANUMUM Pasal l Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga. serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. 2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. 3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiat an yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa. 4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah schingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. 5. Masyarakat adalah perorangan,keluarga,kelompok,dan organisasi sosial danatau organisasi kemasyarakatan 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya.atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek. 7. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. 8. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersi fat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 9. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersi fat terus-menerus agar lanjut usiadapat rnewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. 10. Kesehatan adalah keadaan sej ahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 11. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual. sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. BAB II ASAS, ARAH, DAN TUJUAN Pasal 2 Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan kelakwaan lerhadap Tuhan Yang Maha Esa. kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

BAB III HAK DAN KEW AJIBAN Pasal 5 (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Sebagai penghonnatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi : a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f. kemudahan dal am layanan dan bantuan hukum; g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial. (3) Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “ c”, huruf “ d”, dan huruf “ h”. (4) Bagj lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)kecuali huruf “ g”. BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 7 Pemerintah bertugas mengarahkan. membimbing. dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pasal 8 Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesej ahteraan social lanjut usia. BABV PEMBERDAYAAN Pasal 9 Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan akti f secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. BAB VI PELAKSANAAN Pasal 14 (1) Pelayanan kesehatan diinaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehat an dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan: a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia; b. upaya penyembuhan (kuratit), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal. (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringan.ln biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PERAN MASYARAKAT Pasal 22 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejaht eraan sosial lanjut usia. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan atau organisasi kemasyarakatan.