Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia

KULIAH UMUM

“Memulihkan dan Memperkuat Landasan bagi

Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

yang Berkelanjutan”

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS INDONESIA

9 NOVEMBER 2015

2

Outline

2

1. Perkembangan Ekonomi Dunia, Risiko dan

Dampaknya ke Indonesia

2. Perkembangan Ekonomi Indonesia: Tantangan

Perlambatan

3. Respon Kebijakan Pemerintah

4. Pekerjaan Rumah dan Beberapa Isu serta Persoalan

Mendasar Ekonomi Indonesia : Ajakan Pemerintah

3

Perkembangan Ekonomi Dunia, Risiko, dan Dampaknya

ke Indonesia

4

Perkembangan Ekonomi Dunia

• Ekonomi Global mengalami stagnasi dan ketidakseimbangan tabungan dan

investasi

• Negara maju (US, JP, EURO) menghindari reformasi yang bersifat struktural

karena biaya politik yang tinggi, akhirnya hanya mengandalkan kebijakan

moneter

• China sedang mengalami penyesuaian dari pertumbuhan tinggi menjadi

pertumbuhan sedang, dari investasi yang tinggi ke konsumsi yang lebih tinggi,

ditengah persoalan demografi

• Negara negara yang tergantung kepada China dan tergantung kepada

komoditas (Rusia, Brazil, Australia, Afrika Selatan, Malaysia, Indonesia,

Thailand) mengalami perlambatan ekonomi.

• Harga minyak yang turun tajam telah membuat kesulitan negara penghasil

minyak, terutama negara negara Timur tengah mengalami defisit fiskal yang

sangat besar (Saudi Arabia)

5

Resesi Global Dunia menjadi lebih lama manakala para

pemimpin politik menghindar

5

6

Ekonomi

negara maju

mengalami

stagnasi suku

bunga

mendekati

“zero”, dan

inflasi tetap

rendah padahal

kebijakan

pelonggaran

likuitas terus

berlangsung 6

7

Pemulihan Ekonomi Dunia Akan Sangat Lambat

• Dalam jangka menengah (3-5) tahun, perekonomian dunia akan pulih

secara gradual. Pemulihan ekonomi di negara maju tidak sebaik yang

diperkirakan, sementara itu negara berkembang masih akan

mengalami perlambatan.

• Negara negara di Asia masih tetap menjadi motor utama ekonomi

dunia hingga jangka menengah bertumbuh rata rata di kisaran 5%

7

8

Risiko Global Jangka Pendek dan Antisipasi Dampaknya ke

Indonesia

Perlambatan ekonomi dunia dan China yang jauh lebih dalam dari

perkiraan semula berdampak negatif terhadap permintaan dan harga

komoditas :

Defisit di neraca berjalan

Pengurangan pendapatan negara

Keutungan perusahaan berkurang atau bahkan rugi

Pendapatan rumah tangga menurun

Tekanan di pasar keuangan dengan volatilitas yang dapat disebabkan

oleh kenaikan suku bunga di US serta tekanan di pasar keuangan China

berpotensi mendorong perpindahan modal ke negara maju:

Tekanan pada sistem keuangan

Spill over ke sektor riil

Pembayaran hutang dan peminjaman kembali

9

Perkembangan Ekonomi Indonesia:

Tantangan Perlambatan

10

Pertumbuhan PDB

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

5.03 5.69 5.50 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.26 5.58 5.02 4.73

6.5 6.1

6.8 6.4

3.6

-1.1

4.8

4.1 3.7 3.6

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00Indonesia Peers (Baa1-Baa3)

Pertumbuhan ekonomi ekonomi Indonesia juga mengalami perlambatan seiring dengan

trend perekonomian global

Pada kwartal ketiga mulai terlihat pemulihan meskipun masih pada tahap awal. Belanja

pemerintah menjadi faktor pemicu untuk menstimulasi aktivitas ekonomi pada Q3.

Kepercayaan investor masih belum sepenuhnya pulih

Inflasi inti cenderung terkendali dalam 4 tahun terakhir. Sementara Indonesia mengalami

deflasi pada bulan Oktober, dan diperkirakan laju inflasi akan berada dibawah 4% pada

tahun 2015

Inflasi

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Jan Mar May Jul Sept Nov Jan Mar May Jul Sept Nov Jan Mar May Jul Sept Nov Jan Mar May Jul Sept

2012 2013 2014 2015

CPI y-o-y

Core y-o-y

Administered Prices y-o-y

Source: Bank Indonesia

11

Transaksi berjalan masih mengalami defisit namun sudah dalam trend yang menurun dan sudah jauh

dibawah 3% PDB.

Neraca Pembayaran Indonesia mengalami surplus dalam dua tahun terakhir akibat dari arus modal

dari luar yang bisa menutupi defisit ditransaksi berjalan.

Pada kuartal kedua arus modal masuk menurun tajam, sebagai akibat dari gejolak yang terjadi di

pasar keuangan China serta kepanikan di pasar dunia.

Ekspor Indonesia masih belum menunjukkan kinerja yang baik, karena terpengaruh oleh penurunan

permintaan global terhadap komoditas, sementara ekspor Indonesia sudah terlanjur didominasi

komoditas sejak tahun 2004.

Diversifikasi ekspor ke barang manufaktur menjadi pekerjaan rumah supaya ketergantungan kepada

komoditas berkurang

Source: BPS, Bloomberg

Transaksi Berjalan dan Arus Modal Masuk

0

20

40

60

80

100

120

140

-10

-5

0

5

10

15

20

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015

Current Account Capital & Financial Account

Overall Balance Reserve Assets

billions USD

billions USD

Neraca Pembayaran Nilai Tukar dan Total Ekspor

12.53

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

10

12

14

16

18

20

2012 2013 2014 2015 Sep-15

Billio

ns U

SD

Export

IDR

Source: Bank Indonesia

IDR

/US

D

12

8.59 8.36 8.12 7.70 7.61 7.24 7.17 7.41 7.15 7.24 7.45 7.56

7.41 7.14 6.80

6.56 6.32 6.14

5.88 6.17

5.7 5.94 5.81

6.18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags Feb Ags

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Orang Menganggur

Tingkat Pengangguran (RHS)

(Juta (%)

Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Pertanian

Industri

Konstruksi

Perdagangan

Transportasi Pergudangan Komunikasi

Keuangan

Jasa Kemasyarakatan/Peroran

gan

Lainnya

Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Penduduk Bekerja Menurut Sektor

• Penciptaan tenaga kerja juga menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi,

mengakibatkan kenaikan pengangguran.

• Penyerapan tenaga kerja masih lebih banyak disektor perdagangan dan pertanian yang

juga penyumpang terbanyak pekerja informal dengan produktivitas yang rendah.

• Sementara itu penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur mengalami perlambatan.

• Penciptaan lapangan kerja menjadi fokus utama program ekonomi pemerintah kedepan,

mengingat pencari kerja baru yang berusia muda mencapai sekitar 2 juta pertahun

13

Pemerintah Mulai Merespon Secara Konsisten Sejak September 2015

14

Source: Ministry of Finance

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I

… mendorong daya saing industri nasional melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi, dan insentif fiskal

Cut Red Tapes

• Deregulasi 81 peraturan

• Kebijakan deregulasi antara lain relaksasi persyaratan pemberian visa, penyesuaian harga untuk industri tertentu dan peningkatan fungsi koperasi

• Penyederhanaan pembuatan ijin usaha dan implementasi e-service

Percepatan Realisasi Proyek Strategis Nasional

• Penyederhanaan ijin tata ruang dan penyediaan lahan

• Percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah

• Kebijakan dalam mengatasi hambatan masalah hukum

• Penguatan peran pemerintah daerah dalam percepatan proyek strategis nasional

Mendorong Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan

rendah

• Mendukung perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

• Perluasan kesempatan untuk investasi di sektor properti

Source: Ministry of Finance

15

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

… kemudahan perijinan investasi dan memperbaiki ketentuan atas devisa hasil ekspor

Source: Ministry of Finance

Penyederhanaan Persyaratan Perijinan

• Memberikan perizinan investasi dalam waktu tiga jam

• Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday yang lebih cepat

• Mempercepat ijin investasi dan produksi sektor kehutanan

Insentif Pajak

• Pembebasan PPN untuk alat transportasi. Pembebasan diberikan untuk galangan kapal, kereta api, pesawat dan termasuk suku cadangnya

• Pengurangan pajak bunga deposito diberikan pada eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor

Fasilitas logistik yang terintegrasi

• Fasilitas insentif pada pusat logistik

• Pembangunan dua pusat logistik berikat di Cikarang dan merak

16 Source: Ministry of Finance

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III

… fasilitasi dalam pelayanan keuangan, pembiayaan ekspor dan pengurangan beban usaha

Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas

• Penurunan harga BBM

• Penurunan harga gas untuk pabrik atau industri tertentu

• Penurunan tarif listrik untuk industri

Penyederhanaan Izin Pertanahan Dalam

Kegiatan Penanaman Modal

• 3 jam untuk informasi ketersediaan lahan

• Percepatan waktu persetujuan untuk ijin pembangunan gedung, dll

Perluasan Wirausahawan penerima KUR

• Keluarga yang mempunyai penghasilan tetap dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif

17

Source: Ministry of Finance

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

… peningkatan kesejahteraan pekerja

Sistem Pengupahan yang Adil, Sederhana dan Terproyeksi

• Penyusunan peraturan Upah Minimum Provinsi

• Formula untuk menyusun UMP untuk menjamin kepastian pengupahan

Kebijakan KUR yang lebih Murah dan Meluas

• Penerima KUR adalah individu atau perseorangan yang meliputi : UMKM yang produktif, calon TKI yang akan bekerja diluar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati atau TKI yang berpeghasilan tetap, TKI purna

• Usaha produktif yang meliputi: Pertanian, perikanan, dan perdagangan

18 Source: Ministry of Finance

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V

… memperbaiki lingkungan industri dan investasi melalui insentif pajak dan deregulasi perbankan

syariah

Revaluasi Aset

• Semenjak Peraturan dikeluarkan s.d. 31 Desember 2015 dikenakan tarif Pajak 3%

• 1 Januari – 30 Juni 2016 dikenakan tarif Pajak 4%

• 1 Juli s.d. 31 December 2016 dikenakan tarif pajak 6%

Menghilangkan Pajak Berganda Dana Investasi Real Estate, Properti dan

Infrastruktur

• Memperkenalkan produk baru dalam pasar modal

• Skema pajak baru untuk produk pasar modal tertentu (Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estate)

Deregulasi di Bidang Perbankan Syariah

• Berkoordinasi dengan OJK, peraturan untuk meningkatkan pengembangan produk dan perluasan bisnis

19

Pasar menyambut positif adanya paket kebijakan pemerintah …

Respon pasar terhadap paket kebijakan pemerintah

Gambar diatas mengilustrasikan bagaimana pasar merespon series paket-paket

kebijakan ekonomi

PAKET III PAKET II

Pergerakan Nilai Tukar Mata Uang beberapa

negara utama ASEAN+India terhadap Dolar AS (2 September -1 November 2015)

Sumber: Bloomberg

PAKET I PAKET V PAKET IV

20

…Pasar menyambut positif adanya paket kebijakan pemerintah

Gambar diatas mengilustrasikan bagaimana pasar merespon series paket-paket

kebijakan ekonomi

Source :

Bloomberg, 2015

Respon pasar terhadap paket kebijakan pemerintah

Pergerakan Indeks Harga Saham beberapa

negara utama ASEAN+India (2 September -1 November 2015)

Sumber: Bloomberg

PAKET I PAKET III PAKET II PAKET IV PAKET V

21

Kepercayaan masih belum sepenuhnya pulih

• Permintaan terhadap kredit perbankan masih lemah serta masih

terlihat penundaan investasi swasta

• Rupiah masih berpotensi mengalami tekanan berat akibat dari

pergolakan sistem keuangan dunia terutama oleh ketidakpastian

kenaikan suku bunga di US serta kepanikan di pasar keuangan China

di samping penurunan harga komoditas secara terus menerus

• Yield atau hasil imbal balik dari surat hutang serta risk premium masih

di level yang tinggi

• Indeks kepercayaan pebisnis dan konsumen masih belum balik arah

22

Meskipun pasar sudah bereaksi positif namun pekerjaan jauh dari selesai.

Pekerjaan rumah : beberapa isu dan

masalah mendasar ekonomi yang harus ditangani

23

Kecenderungan Menabung Turun

Sektor keuangan didominasi oleh sektor

perbankan tetapi kecenderungan

masyarakat untuk menabung menurun • Gross Nasional Saving per GDP dan MPS

cenderung menurun.

• Jumlah rekening mengalami kenaikan, namun

Saldo per Rekening Tabungan cenderung

menurun.

GDP/Cap MPS

GNS/GDP

Sumber: OJK

24

Sementara Kebutuhan Pendanaan Investasi Meningkat

RPJMN 2015-2019 Rp Triliun

1) Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan

2) Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan.

3) Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta

termasuk business to business

4) Kenaikan karena pertambahan komponen tol laut serta biaya rutin

5) Alokasi tersebut terdiri untuk kegiatan Angkutan Perkotaan Berbasis Rel dan Jalan.

6) Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN

Sektor APBN1 APBD BUMN2 Swasta3 Total

Jalan 340.0 200.0 65.0 200.0 805.0

Kereta Api 150.0 - 11.0 122.0 283.0

Perhubungan Laut4 498.0 - 238.2 163.8 900.0

Udara 85.0 5.0 50.0 25.0 165.0

Darat (termasuk ASDP) 50.0 - 10.0 - 60.0

Transportasi Perkotaan 5 90.0 15.0 5.0 5.0 115.0

Ketenagalistrikan 6 100.0 - 445.0 435.0 980.0

Energi (Migas) 3.6 - 151.5 351.5 506.6

Teknologi Komunikasi dan

Informatika 12.5 15.3 27.0 223.0 277.8

Sumber Daya Air 275.5 68.0 7.0 50.0 400.5

Air Minum dan Limbah 227.0 198.0 44.0 30.0 499.0

Perumahan 384.0 44.0 12.5 87.0 527.5

TOTAL INFRASTRUKTUR 2,215.6 545.3 1,066.2 1,692.3 5,519.4

Persentase 40.14% 9.88% 19.32% 30.66%

100.00

%

Source:Bappenas

25

Pekerjaan Rumah dan Beberapa Isu serta Persoalan Mendasar

Ekonomi Indonesia

26

1. Perbaikan stok modal manusia berkualitas

2. Pemupukan tabungan dan modal secara berkesinambungan (baik

dari dalam maupun luar negeri)

3. Perbaikan Total Factor Productivity (TFP) atau penurunan ICOR

4. Perbaikan kelembagaan (hukum, legislatif dan eksekutif (pusat-

daerah)) secara terus menerus sehingga mampu mendukung

pembuatan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

secara berkesinambungan dan mengimplementasi kebijakan secara

efektif dan efisien

ISU MENDASAR YANG MENJADI PEKERJAAN RUMAH DAN MASIH HARUS

DITANGANI SECARA SERIUS

27

Stok Kapital Manusia Berkualitas

• Kenaikan sumber daya manusia, yang berkualitas, sehat, berpendidikan (punya

keahlian)

• Akses secara luas terhadap pendidikan, kesehatan dan perumahan adalah dasar

pembentukan kualitas tenaga kerja

• Kualitas pendidikan dasar, relevansi dengan pekerjaan (sesuai dengan target

industrialisasi)

• Penyiapan pendidikan dan pelatihan prioritas STEM (science, technology, engineering,

mathematic)

• Standar tinggi pelatihan, magang, akademi, politetnik, kejuruan

• Peningkatan keahlian tenaga kerja secara terus menerus dan “long live (mengurangi

mismatch) produktivitas kenaikan kompensasi (gaji)

• Siapa yang membiayai training? Swasta, pemerintah (insentif pajak, pooling fund grup

swasta, dana pemerintah, hibah)

• Jika salah satu prioritas adalah menciptakan lapangan pekerjaan (karena Indonesia

mengalami labor surplus yang besar), sektor mana yang manjadi fokus (Manufaktur

yang beroriensi ekspor, dengan produktivitas yang lebih tinggi dari sektor pertanian)

28

Pemupukan Tabungan Dalam Negeri untuk Menutupi Gap Antara

Tabungan dan Investasi

• Kenaikan tabungan rumah tangga sejalan dengan kenaikan pendapatan, suku bunga

tabungan yang menarik, kemajuan sektor keuangan, anggaran belanja pemerintah yang

disiplin ditengah bonus demografi yang kita sedang nikmati.

• Arah inisiatif penting adalah memindahkan tabungan fisik (tanah, rumah, emas, ...)

menjadi tabungan keuangan (deposit, skema asuransi, dana pensiun, tabungan

berkontrak dll).

• Harus dipastikan tingkat bunga tabungan riil yang positif dalam lingkungan inflasi yang

rendah dan stabil.

• Usaha untuk mencapai sasaran ini dapat difasilitasi oleh perjanjian atas kerangka

kebijakan moneter antara BI dan Pemerintah. Kebijakan moneter yang konsisten dan

kredibel menjaga inflasi dan ekpektasi inflasi menjadi kunci utama.

• Dari tren urbanisasi dan perpanjangan usia hidup, banyak potensi perpindahan dari

tabungan keuangan bank kepada tabungan berkontrak seperti dana provident dan

pensiun, produk asuransi jiwa.

• Produk keuangan dengan elemen jaminan sosial seperti diatas juga ideal untuk

pembiayaan proyek infrastruktur yang membutuhkan jangka waktu pengembalian yang

lama.

• Reformasi sektor keuangan diarahkan untuk memfasilitas hal tersebut di atas

29

Masuknya Tabungan Luar Negeri dan Pengelolaan Neraca Berjalan

• Defisit neraca berjalan adalah cermin dari tabungan (arus modal) luar negeri yang masuk, yang harus

dikendalikan dengan baik dan menjadi bagian integral dari strategi pembiayaan pembangunan

ekonomi.

• Kita memerlukan tabungan luar negeri berupa arus modal yang stabil masuk ke dalam negeri,

utamanya bentuk ekuitas maupun FDI. Namun ketergantungan yang terlalu besar terhadap tabungan

luar negeri menaikkan kerentanan terhadap krisis keuangan.

• Penciptaan lingkungan bisnis yang nyaman buat FDI, termasuk ketersediaan infrastruktur, kemudahan

pemberian izin, kepastian aturan dan hukum, proteksi kepemilikan, dll.

• Strategi untuk menarik modal asing (FDI) untuk pembiayaan investasi di sektor manufaktur dan sektor

pendukungnya serta prioritas untuk manufaktur yang berorientasi ekspor, akan menjamin

keseimbangan beraca berjalan jangka panjang.

• Pembiayaan investasi publik yang tergantung kepada pembiayan luar negeri juga harus dikendalikan.

• Gelombang arus modal, jika tidak dikelola secara hati hati, seringkali terkait dengan ketidak

seimbangan makro-ekonomi dan keuangan serta potensi krisis. Daya absorbsi pasar keuangan dalam

negeri harus di perbesar dan diperdalam, sehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap rupiah.

• Pengelolaan hutang luar negeri pemerintah maupun swasta perlu dikendalikan secara baik

• Volatilitas kebijakan moneter ekonomi maju baru baru ini menjadi sumber volatilitas arus modal dan

nilai tukar di negara berkembang, termasuk indonesia.

30

Peningkatan Produktivitas Untuk Pertumbuhan Tinggi Secara

Berkesinambungan

• Produktivitas merupakan penentu utama tingkat pengembalian investasi dalam suatu ekonomi

baik dalam tingkat nasional, maupun di tingkat sektoral.

• Mengimplementasikan reformasi terintegrasi yang mendorong transfer teknologi, memfasilitasi

perubahan struktural dan mengurangi “kesalahan alokasi” sumberdaya akan menaikkan

produktivitas dan potensi pertumbuhan

• Secara umum, kenaikan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan modal manusia, perdagangan

yang lebih terbuka, sistem keuangan yang maju dan efisien, kebijakan perpajakan dan

pengeluaran yang tepat (efisien dan efektif) dan lembaga ekonomi yang handal yang

memajukan kompetisi, memfasilitasi masuk dan keluar, mendorong kewirausahaan dan

inovasi akan menaikkan produktivitas.

• Tiga peluang pertumbuhan produktivitas :

– Mengejar pertumbuhan dengan menyerap teknologi dan ide dari negara maju. Hal ini dapat

dilakukan melalui imitasi, difusi dan adaptasi teknologi dan ide, mengingat Indonesia masih

jauh dari “technology frontier”

– Perubahan struktural kepada sektor dan aktivitas baru dengan produktivitas yang lebih

tinggi. Hal ini akan sangat tergantung kepada berbagai reformasi kebijakan, kelembagaan,

serta kemampuan tenaga kerja dan ketersediaan modal untuk berpindah kepada sektor

yang lebih tinggi produktivitasnya.

– Pertumbuhan produktivitas dalam satu sektor melalui perbaikan alokasi sumberdaya yang

lebih efektif.

31

ILUSTRASI

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PDBtumbuh 5.1 5.8 6.6 7.1 7.5 8

I/GDP 32.7 33.3 34.1 35.1 36.1 37.1

ICOR 6.4 5.7 5.2 4.9 4.8 4.6

Tabungan

External 3.1 3 2.9 2.4 1.8 1.1

Domestik 29.6 30.3 31.2 32.7 34.3 36

• Untuk dapat bertumbuh sebesar 8% dalam lima tahun (medium term), Indonesia

membutuhkan investasi sejumlah 37.1% dari total PDBnya.

• Dari total 37.1% PDB tersebut, diperlukan tabungan domestik yang sejumlah 36% dari

total PDB, dan 1.1% sisanya dari tabungan luar negeri. Tabungan luar negeri tak lain

adalah capital account surplus (FDI) atau current account defisit di neraca

pembayaran Indonesia.

• Tak hanya itu, nilai ICOR juga harus diturunkan ke tingkat 4.6.

Semakin kecil nilai ICOR berarti semakin efisien suatu negara memproduksi output.

• Sebagai pembanding : ICOR India:4.4, ICOR China: 5.2, sementara I/GDP India

~35%, I/GDP China ~ 45%

yang memperlihatkan kenaikan Investasi (Tabungan) dan penurunan ICOR atau

kenaikan ICOR atau Kenaikan TFP menjadi kunci mencapai pertumbuhan yang

lebih tinggi

32

• Lembaga-lembaga ekonomi mempengaruhi pembangunan ekonomi karena mereka menciptakan insentif (positif atau negatif) yang berdampak terhadap modal fisik maupun modal manusia

Institutions incentives investment growth/jobs

• Lembaga-lembaga ekonomi menjadi “endogeneus” dan ditentukan oleh pilihan bersama masyarakat berdasarkan konsekuensi ekonomi yang ditimbulkannya.

• Lembaga yang produktif (efisien dan efektif) akan menghasilkan pertumbuhan dan lapangan kerja (pembangunan ekonomi) yang lebih baik serta berkesinambungan

AJR 2004, NBER, AR 2012, Why Nation Fail

FORMASI KELEMBAGAAN DAN EFEKTIVITASNYA SANGAT MENENTUKAN Acemoglu, Johnson and Robinson (AJR, 2004) (AR 2012)

33

Acemoglu, Johnson and Robinson, NBER 2004

Kelembagaan Politik dan Ekonomi Menjadi Penentu Kinerja Pertumbuhan

dan Distribusi Pendapatan Kedepan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia www.ekon.go.id

2015