Perekonomian Indonesia Pada Masa Reformasi · Web viewMODUL 4 Sejarah Perkembangan Perekonomian Indonesia Periode Revormasi Krisis ekonomi di Indonesia,fundamental ekonomi nasional,pengaruh

MODUL 4

Sejarah Perkembangan Perekonomian Indonesia Periode

Revormasi Krisis ekonomi di Indonesia,fundamental ekonomi nasional,pengaruh factor-faktor internal dan eksternal terhadap

perekonomian Indonesi,kebijakan dan Upaya pemulihan

perekonomian nasional

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dosen Pengampu MOCHAMMAD ROSUL, Ph.D

MANAJEMENUNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA 2016

Fakultas Program Studi

Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

ProgramManajemen S1 04 84041 KELOMPOK 04

Abstract Kompetensi

Modul ini membahas Sejarah Perekonomian Indonesia di era refpormasi dengan titik berat pada krisis moneter 1998. Pembahasan diawali dengan kondisis fundamental ekonomi sebelum krisis ekonomi. Selanjutnya dibahas tentang krisis ekonomi mulai dari jenisnya, penyebabnya dan kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut.

mampu menjelaskan kondisi fundamental ekonomi pada awal krisis moneter tahun 1997-1998mampu menjelaskan jenis-jenis krisis ekonomimampu menjelaskan faktor-faktor penyebab krisis ekonomimampu menjelaskan kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi

2012 2 Perekonomian indonesia

Pusat Bahan Ajar dan eLearningOleh: Kelompok 4 http://www.mercubuana.ac.id

PendahuluanPembahasan perekonomian Indonesia pada masa reformasi tak bisa dilepaskan dari adanya peristiwa krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Krisis moneter inilah yang memaksa penguasa Orde Baru Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru.

Krisis ekonomi adalah peristiwa yang cukup besar dan berdampak luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu modul ini akan membahas tentang krisis moneter tahun 1998 dengan pembahasan yang meliputi:

a. Kondisi fundamental ekonomi sebelum krisis

b. Jenis-jenis krisis ekonomi

c. Faktor-faktor penyebab krisis ekonomi

d. Kebijakan dan tindakan mengatasi krisis ekonomi.Pengertian/definisi kewirausahaan menurut beberapa pakar, yaitu:



Perekonomian Indonesia Pada Masa Reformasi

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.

Pada masa krisis ekonomi, ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era Reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.

1. Masa Kepemimpinan B.J. Habibie

Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); supremasi hukum; hak asasi manusia (HAM); Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; peranan ABRI di dalam politik; masalah disintegrasi; dan lainnya.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan



krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara

Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00 Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan yang Tidak Sehat. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

2. Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.

Akan tetapi, ketenangan masyarakat setelah terpilihnya Presiden Indonesia keempat tidak berlangsung lama. Presiden mulai menunjukkan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, bukannya semakin berkurang yang merupakan salah satu tujuan dari gerakan reformasi. Ini berarti bahwa walaupun namanya pemerintahan reformasi, tetapi tetap tidak berbeda denga rezim orde baru. Sikap presiden tersebut juga menimbulkan perseteruan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang klimaksnya adalah dikelurakannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II. Dengan dikeluarkannya Memorandum II, Presiden terancam akan diturunkan dari jabatannya jika usulan percepatan Sidang Istomewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.

Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, misalnya pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah. Belum lagi demonstrasi buruh semakin



gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik semakin besar.

Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri; dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia, padahal roda perekonomian nasional saat ini sangat tergantung pada bantuan IMF. Selain itu, Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor) karena sudah kelihatan jelas bahwa Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan defisit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan, Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Ketidakstabilan politik dan social yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Ditambah lagi dengan memburuknya hubungan antara pemerintah Indonesia dan IMF. Hal ini membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk daripada saat pemerintahan transisi. Bahkan, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service mengkonfirmasikan bertambah buruknya country risk Indonesia. Meskipun beberapa indikator ekonomi makro mengalami perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga rating lainnya (seperti Standard & Poors) menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari stabil ke negatif.

Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh (political will) untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip once and for all. Pemerintah cenderung menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi fiskal, restrukturisasi utang, dan divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang controversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya sense of crisis terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini.



Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend yang negatif. Dalam perkataan lain, selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia, paling tidak untuk periode jangka pendek indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat terhadap pemerintah reformasi adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di bawah ini, pada awal tahun 2000 kurs rupiah sekitar Rp7.000,- per dolar AS dan pada tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari bersejarah sebagai awal kejatuhan rupiah, menembus level Rp10.000,- per dolar AS. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus melakukan intervensi pasar dengan melepas puluhan juta dolar AS per hari melalui bank-bank pemerintah. Namun, pada tanggal 12 Maret 2001, ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Presiden Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot. Pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menyentuh Rp12.000,- per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. Pertama, perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, utang luar negeri (ULN) Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sangat besar.

Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada minggu terakhir Maret 2000 menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.

Rangkuman keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid memiliki karakteristik sebagai berikut:

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.

Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23



tahun 1999 mengenai bank Indonesia, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.

Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.

Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

3. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono201

2 8 Perekonomian indonesiaPusat Bahan Ajar dan eLearning

Oleh: Kelompok 4 http://www.mercubuana.ac.id

Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009)Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Selain itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif. Namun, selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 201



2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB. Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

Fundamental Ekonomi Sebelum Krisis Ekonomi

Kondisi fundamental ekonomi dapat dilihat dari indikator-indikator makroekonomi yang menunjukkan sehat tidaknya perekonomian. Pada modul ini akan dibahas beberapa indikator yaitu : pertumbuhan ekonomi, inflasi dan hutang luar negeri sektor swasta. Data yang dijelaskan adalah data mulai tahun 1990 sampai dengan terjadinya krisis moneter tahun 1997 dan 1998.

Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Pertumbuhan Ekonomi Inflasi tahunan

1990 7,2 9,53

1991 9,6 9,52

1992 6,4 4,94

1993 6,5 9,77

1994 9,24 9,24

1995 8,2 8,64



1996 7,8 6,47

1997 4,7 11,05

1998 -13,1 77,63

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sejak tahun 1990, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan beberapa kalangan menilai bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Bahkan World Bank (1997) menyebutkan bahwa pada tahun 1960-an Indonesia lebih miskin dari India tetapi pada tahun 1990-an PDB Indonesia tiga kali lipat dari PDB India. Namun data pertumbuhan ekonomi tersebut seolah-olah menghipnotis hampir semua pelaku dan pengambil kebijakan ekonomi di Indonesia hingga akhirnya tahun 1997 pertumbuhan ekonomi mulai merosot dan pada tahun 1998 menembus minus 13 persen akibat terjadinya krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang menggambarkan kemajuan suatu perekonomian tetapi tidak bisa menjadi patokan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti aman dari krisis ekonomi.

Inflasi

Inflasi bisa menjadi salah satu indikator dalam makroekonomi. Inflasi yang baik adalah ketika nilainya 1 digit dan bisa dikendalikan. Pada masa Orde lama, terjadi hiperninflasi mencapai 650 persen. Pada tahun 1990 inflasi masih bisa dikendalikan dengan nilai 1 digit.

TAHUN INFLASI

1990 9,53

1991 9,52

1992 4,94

1993 9,77

1994 9,24



1995 8,64

1996 6,47

1997 11,05

1998 77,63

Tabel menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia masih stabil di kisaran 9 persen. Namun angka tersebut oleh beberapa kalangan dinilai sebagai gejala timbulnya overheating dalam perekonomian dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dari sudut permintaan tapi tidak diimbangi dengan produksi barang/jasa. Hal ini bisa menimbulkan kenaikan harga barang dimana salah satu indikatornya adalah inflasi. pada tahun 1997, inflasi mulai menembus 11 persen dan pada tahun 1998, inflasi melonjak menembus angka mendekati 78 persen.

Hutang Luar Negeri

Hutang Luar Negeri dalam hal ini adalah hutang sektor swasta. Sebagaimana telah dibahas pada modul sebelumnya bahwa terjadinya resesi ekonomi membuat pemerintah membuat kebijakan untuk menarik investor asing ke Indonesia dengan mempermudah prosedur dan memberika kemudahan serta fasilitas untuk masuknya investor asing. Akibatnya hutang di sektor swasta mulai meningkat sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3. Selain jumlah hutang swasta, juga dilihat porsi hutang jangka pendek terhadap total hutang. Banyaknya hutang jangka pendek akan berisiko ketika hutang tersebut disalurkan ke investasi jangka panjang dan pada waktu jatuh tempo belum ada return untuk bisa membayar hutang.

1992 1993 1994 1995 1995 1997 (pertengahan)

Total Hutang Swasta

28,4 30,5 34,2 44,5 55,5 58,7

Hutang Jangka Pendek

17,18 18,82 21,13 27,54 34,24 34,63



Persentase Hutang Jangka pendek thd Total Hutang

60,5 61,7 61,8 61,9 61,7 59,0

Dari tabel terlihat bahwa hutang swasta meningkat dengan cepat mulai dari 28,4 miliar dollar pada tahun 1992 menjadi 58,7 miliar dollar pada pertengahan tahun 1997. Disamping itu, porsi hutang jangka pendek terhadap total hutang cukup besar mencapai 60 persen. Porsi hutang jangka pendek yang besar menimbukkan risiko likuiditas sebagaimana tersebut di atas.

Krisis Ekonomi pada Masa Pemerintahan Reformasi

1. Krisis Produksi

Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Krisis tersebut bisa dalam bentuk penurunan produksi domestik secara mendadak dari komoditas pertanian, misalnya padi/beras. Penurunan produksi tersebut berakibat langsung pada penurunan tingkat pendapatan riil dari para petani terutama di wilayah-wilayah penghasil padi. Selain itu akan berdampak pada kehilangan pekerjaan dan penghasilan bagi para petani. Hal ini adalah dampak langsung dari krisis tersebut. Selanjutnya apabila padi/beras selain dikonsumsi langsung juga digunakan sebagai bahan baku utama oleh sektor-sektor ekonomi lainnya, misalnya, industri makanan dan minuman, maka volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan di sektor-sektor terkait juga akan mengalami penurunan. Hal ini merupakan efek tidak langsung dari krisis tersebut. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut akan mengalami peningkatan yang besar. Selanjutnya, jika kelangkaan padi tidak segera diatasi akan menimbulkan kenaikan harga padi. Kenaikan harga akan memperburuk pendapatan riil masyarakat. Jika berkepanjangan akan berdampak pada krisis sosial dan krisis politik.

2. Krisis Perbankan

Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun ke subsektor keuangan tersebut. Pada fase kedua krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan 201



produksi/bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan karena subsektor keuangan tersebut sedang mengalami kekurangan dana atau bangkrut, atau perusahaan-perusahaan masih bisa mendapatkan kredit tetapi dengan tingkat suku bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat perbankan dalam keadaan normal. Kenaikan suku bunga itu disebabkan terutama oleh permintaan kredit dari dunia usaha yang besar, di satu sisi, dan di sisi lain dana yang terkumpul dari pihak ketiga (masyarakat) untuk disalurkan sebagai kredit usaha terbatas. Selama periode krisis keuangan Asia (1997-1998), perusahaan-perusahaan besar, di Indonesia terpaksa mengurangi kegiatan bisnis dan produksi mereka atau bahkan harus tutup karena salah satu penyebabnya adalah kekurangan dana pinjaman dari perbankan. Akibat selanjutnya dari krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah terjadinya pemberhentian pekerja (PHK). Tergantung pada keterkaitan produksi dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan perusahaan-perusahaan lainnya (yang tidak terlalu tergantung pada kredit perbankan) di dalam negeri, pada fase terakhir, krisis perbankan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan orang miskin.

3. Krisis Nilai Tukar

Suatu perubahan kurs dari sebuah mata uang, misalnya rupiah terhadap dolar AS dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak atau berlangsung terus-menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkatDampak langsung dari perubahan tersebut adalah pada ekspor dan impor Paling tidak, menurut teori konvensiaonal mengenai perdagangan internasional, depresiasi nilai tukar dari satu mata uang terhadap misalnya dolar AS yang membuat daya saing harga (dalam dolar AS) dari produk-produk buatan negara dari mata uang tersebut membaik, yang selanjutya membuat volume ekspornya meningkat. Berikutnya, kenaikan volume ekspor menambah volume produksi dan meningkatkan jumlah kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan eksportir.Namun, di sisi impor, akibat kurs mata uanga nasional melemah, misalnya dalam rupiah, dari Rp 2.000 persatu dolar AS menjadi RP 10.000 per satu dolar AS, maka harga-harga dalam rupiah di pasar dalam negeri dari produk-produk impor akan naik, yang bahkan bisa mengakibatkan meningkatnya laju inflasi di Indonesia. Misalnya, suatu produk impor harganya 10 dolar AS. Dengan kurs rupiah, misalnya RP 2.000/US$, maka harga dari produk tersebut di Indonesia adalah Rp 20.000. jika nilai rupiah melemah menjadi Rp 10.000/US$, maka harga produk tersebut dalam rupiah menjadi RP 100.000, walau harga aslinya dalam dolar AS tetap tidak berubah.Dalam hal krisis-krisis ekonomi yang berasal dari sumber-sumber eksternal, ada dua jenis jalur utama, yaitu perdagangan dan investasi/arus modal. Di dalam jalur perdagangan itu sendiri ada dua subjalur, yaitu ekspor dan impor (barang dan jasa). Dalam jalur ekspor, misalnya ekspor barang, suatu krisis bagi Negara ekportir bisa terjadi baik karena harga di pasar internasional dari komoditas yang diekspor turun secara drastid atau permintaan dunia terhadap komoditas tersebut menurun secara signifikan. Sebagai contoh, harga dunia atau permintaan pasar global bagi ekspor-ekspor utama Indonesia dari komoditas-komoditas pertanian menurun, maka pendapatan petani dan buruh tani dari komoditas-komoditas tersebut di dalam 201



negeri juga merosot. Proses ini tidak akan berhenti di sini seperti halnya dengan tipe-tipe krisis ekonomi lainnyayang telah dibahas sebelumnya, di dalam kasus ini juga ada suatu efek penggandaan di dalam ekonomi: penurunan pendapatan petani dan buruh tani membuat permintaan konsumsi maupun permintaan perantara (antar sektor) di pedesaan berkurang, sebagai suatu hasil akhir, pendapatan riil masyarakat per kapita menurun dan tingkat kemiskinan meningkat di pedesaan.Dalam ekspor jasa, suatu krisis bisa terjadi jika jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke dalam negeri menurun drastis, atau jumlah pengiriman uang ke Indonesia dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mengalami pengurangan secara signifikan. Masih berdasarkan pada laporan Bank Dunia dan ASEAN tersebut, krisis ekonomi global 2008-2009 tersebut berdampak terhadap ekonomi-ekonomi dari Negara-negara anggota ASEAN lewat sejumlah jalur transmisi, dan diantaranya yang paling penting adalah jumlah wisatawan asing ke wilayah tersebut sangat berkurang, dan jumlah pengiriman uang dari pekerja-pekerja migrant yang juga merosot selama perode krisis tersebut.Jadi depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang pada dasarnya berdampak posistif terhadap ekonomi, dari negara yang mata uangnya mengalami pelemahan lewat sisi ekspor dan berdampak negatif lewat sisi impor. Oleh karena itu, efek neto dari krisis nilai tukar terhadap kemiskinan bisa negatif, positif atau nol, tergantung pada selisih antara kedua efek tersebut. Negara dengan neraca transaksi berjalan deficit akan mempunyai kecenderungan lebih banyak mendapat efek negarif dari kurs mata uang ini.

5. Krisis Modal

Terakhir, suatu pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah besar atau pengentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak Negara miskin di sunia, seperti di Afrika dan Asia Tengah yang ekonomi mereka selama ini sangat tergantung pada ULN atau hibah internasional. Suatu pelarian modal, baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun modal asing, terutama investasi asing jangka pendek (yang umum disebut „uang panas‟), dalam jumlah yang besar secara mendadak bisa menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi dari Negara-negara yang sangat memerlukan modal investasi. Proses mulai dari larinya modal ke luar negeri hingga menjadi sebuah krisis ekonomi sangat sederhana: dana investasi di dalam negeri berkurang, investasi (pembentukan modal tetap bruto) menurun, kegiatan/volume prduksi dan tingkat produktivitas menurun, pertumbuhan ekonomi merosot, jumlah angkatan kerja yang bisa bekerja 201



terutama di sektor formal berkurang, tingkat pendapatan riil menurun, dan pada akhirnya, tingkat kemiskinan bertambah. Di sisi lain, suatu pelarian modal dalam jumlah besar akan menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang dari Negara bersangkutan seperti yang telah dibahas sebelumnya

Gambaran Singkat Krisis Ekonomi 1998Krisis ekonomi di Indonesia mungkin tidak diperkirakan sebelumnya. Semuanya diluar perkiraan beberapa kalangan. Bahkan ketika krisis moneter yang terjadi di Thailand diperkirakan tidak akan berdampak di Indonesia karena kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai bagus dan cukup stabil. Namun ternyata Indoneia terkena krisis juga dan dampaknya bisa dikatakan paling parah diantara negara-negara yang terkena krisis moneter.Krisis ekonomi pada awalnya dimulai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand dimana nilai mata uang baht jatuh terhadap dollar. Kondisi ini mulai membuat investor mulai tidak percaya dan pada Thailand karena tidak bisa menjaga kestabilan kurs. Ketidakpercayaan ini merembet ke negara-negara di Asia termasuk Indonesia.Krisis moneter Indonesia dimulai dengan turunnya nilai rupiah terhadap dollar. Pemerintah berusaha mengatasinya tetapi tidak berhasil, Hal ini juga yang membuat investor menarik dananya dari Indonesia. Banyaknya modal yang ditarik dari Indonesia ke luar negeri membuat kondisi ekonomi mulai memburuk. Perusahaan yang bergantung pada pinjaman bank mulai kekurangan modal. Bank-bank mulai kehilangan likuiditasnya dan masyarakat mulai menarik dananya dari bank. Kondisi ini membuat perusahaan jadi kekurangan modal karena bank sebagai penghimpun dan penyalur dana tidak bisa menjalankan fungsinya. Terjadilah krisis financial yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi. Naiknya dollar membuat harga-harga menjadi merembet naik.Krisis ekonomi ini menyebabkan terjadinya demonstrasi dari kalangan mahasiswa dan menguasai gedung DPR. Dan diperparah lagi dengan kerusuhan-kerusuhan dimana waktu itu orang tionghoa menjadi sasaran. Akibatnya mereka banyak yang lari keluar negeri dan membwa pula modalnya. Hal ini makin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia hingga pertumbuhan ekonominya menembus minus 13.Turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J Habibie juga menciptakan krisis politik yang juga makin menambah ketidakpercayaan investor kepada Indonesia. Tabel 4.4 berikut menggambarkan beberapa krisis di negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia.

Negara Krisis Kepercayaan

Krisis Mata Uang

Krisis Finansial

Krisis Ekonomi Krisis Sosial

Hongkong v Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar



Singapura v v Terhindar Terhindar Terhindar

Taiwan v v Terhindar Terhindar Terhindar

Malaysia v v v Terhindar Terhindar

Korsel v v v v Terhindar

Thailand v v v v v

Indonesia v v v v v

Jadi krisis di Indonesia dimulai dari adanya krisis kepercayaan. Dari krisis kepercayaan membuat rupiah terdepresiasi sehingga terjadilah krisis mata uang dan krisis finansial. Pada tahap ini seharusnya pemerintah mengembalikan kepercayaan investor dengan menjaga nilai rupiah terhadap dollar. Namun hal ini tidak berhasil sehingga makin membuat krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan yang menguat makin membuat krisis moneter menjadi-jadi dan berdampak pada krisis ekonomi, krisis sosial hingga ke krisis politik.

Faktor-faktor Penyebab Krisis Ekonomi Tahun 1998Terdapat banyak penelitian dan banyak pendapat dari beberapa ahli ekonomi tentang apa yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998. Faktor penyebab krisis ekonomi secara garis besar dapat dibagi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Hutang swasta luar negeri terlalu besar dan sebagian besar berjangka pendek

2. Lemahnya sistem perbankan

3. Kurangnya transparansi, lemahnya penegakan dan kepastian hukum

4. Kondisi politik yang tidak stabil

Faktor Eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut.4

1. Globalisasi Ekonomi Kapitalis

2. Fluktuasi pasar nilai mata uang



3. Tindakan para spekulan

Hutang Swasta Luar Negeri Terlalu Besar Dan Sebagian Besar Berjangka Pendek

Berbeda dengan hutang pemerintah yang diatur dengan hati-hati dan seksama, untuk hutang sektor swasta pengawasannya ada kesan dilonggarkan. Hal ini juga sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi resesi ekonomi dunia pada pertengahan dekade1980-an. Akibatnya adalah 85 persen penambahan hutang luar negeri Indonesia adalah dari sektor swasta. Hal ini juga ditunjukkan pada tabel 4.3 bahwa jumlah hutang sektor swasta meningkat dengan pesat.

Hutang swasta sebagian besar dialirkan ke investasi jangka panjang seperti real etate. Hal ini berbahaya, karena sebagian besar hutang swasta adalah jangka pendek. Akibatnya ketika jatuh tempo kemungkinan debitur membayar hutang bisa kesulitan. Pada tahun 1998 krisis kepercayaan membuat modal ditarik, hal ini membuat swasta menanggung kerugian termasuk kerugian karena melemahnya nilai rupiah, karena mereka harus membayar hutang dalam dollar. Kerugian ini dialami oleh perbankan yang memiliki hutang kuar negeri maupun perusahaan yang langsung berhutang dengan luar negeri maupun yang meminjam dana dari bank. Lemahnya Sistem Perbankan Nasional

Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerintah tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan. Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yangnbersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup (undercapitalized) atau kekurangan modal, tetapi tetap dibiarkan beroperasi. Semua ini berarti, ketika nilai rupiah mulai terdepresiasi, sistem perbankan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai “peredam kerusakan”, tetapi justru menjadi korban langsung akibat neracanya yang tidak sehat. Hal ini terlihat ketika krisis berlangsung 16 bank langsung di-merger menjadi satu bank sebagai salah satu usaha untuk keluar dari krisis ekonomi dengan cara menyehatkan perbankan nasional.

Kurangnya Transparansi Dan Lemahnya Penegakan Dan Kepastian Hukum

Sebenarnya ini sudah menjadi „rahasia umum‟ bahwa untuk berinvestasi di Indonesia terdapat biaya-biaya dan pungutan tidak resmi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Namun hal tersebut tidak banyak dikeluhkan ketika krisis belum terjadi. Pada saat krisis terjadi, hal tersebut muncul ke permukaan dan menjadi salah satu pemicu krisis kepercayaan kepada pemerintah dalam menangani krisis. Ketika pemerintah yang dianggap sebagai wasit dalam perekonomian sudah tidak dipercaya lagi maka Indonesia harus bersiap-siap kehilangan modal yang dibawa lari oleh investor luar negeri.



Kondisi Politik yang Tidak Stabil

Kondisi politik sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap terjadinya krisis ekonomi. Tetapi faktor ini menjadi faktor penyulut yang makin memperparah krisis ekonomi dan membuat pemulihan berlangsung lambat. Pada tahun 1998, krisis ekonomi membuat rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintah. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dan menduduki gedung DPR/MPR. Dalam aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan aksi penembakan dan penculikan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi. Selain demonstrasi, juga terjadi kerusuhan dan penjarahan. Kondisi tersebut membuat investor semakin tidak percaya dengan Indonesia dan menarik modalnya dari Indonesia.

Pemulihan krisis ekonomi Indonesia lenbih lambat daripada negara lain karena situasi politik yang tidak menentu. Pasca turunnya Presiden Soeharto, pemulihan di bawah presiden B.J Habibie juga masih terhambat dengan kondisi politik lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Pada masa Presiden Gusdur hasil Pemilu tahun 1999 pun investor juga belum sepenuhnya percaya dengan pemerintahan Indonesia karena beberapa pernyataan kontroversial dan pada waktu itu Indonesia mengalami kerusuhan etnis di beberapa daerah.Beberapa faktor eksternal penyebab krisis ekonomi akan dibahas berikut.

Globalisasi Ekonomi Kapitalis

Dalam era globaisasi seperti ini arus barang maupun modal hampir-hampir tidak dibatasi. Secara karakteristik, negara-negara berkembang akan membutuhkan bantuan dari negara berkembang dan negara maju membutuhkan tempat untuk menanamkan modalnya. Seharusnya aka nada hubungan saling menguntungkan dalam hubungan ini. Tetapi salah satu risiko yang ada adalah ketika salah satu negara terkena krisis, hal itu akan berimbas ke negara-negara lain. Dalam hal ini tergantung tingkat kerentanan negara terhadap krisis. Dari pengalaman krisis tahun 1998, memberikan pelajaran bahwa salah satu risiko dari keterbukaan ekonomi dan gllobalisasi adalah terjadinya krisis ekonomi.

Fluktuasi Nilai Mata Uang Dunia

Seiring dengan globalisasi kapitalis, uang bukan lagi sekadar instrument transaksi melainkan sudah menjadi barang fisik seperti halnya sektor riil yang setiap saat bisa dijual - belikan seperti halnya barang dan jasa. Dalam konstelasi semacam ini yang menentukan nasib nilai tukar mata uang nasional terhadap valas bukan masalah internal (kebijakan pemerintah) melainkan ditentukan oleh pasar.

Pada krisis moneter 1998 diawali dengan krisis mata uang Baht terhadap dollar, disusul dengan mata uang lainnya di Asia Pasifik termasuk rupiah. Hal ini juga yang dimanfaatkan oleh para spekulan yang mengambil keuntungan dari selisih nilai kurs.

Tindakan Para Spekulan



Sesuai hukum ekonomi, makin banyak permintaan berarti harga akan naik. Para spekulan tahu bahwa menjelang tahun 1997 akan banyak hutang jangka pendek yang jatuh tempo. Hal ini berarti permintaan akan dollar akan meningkat pada masa itu karena negara-negara berkembang akan membayar hutang. Para spekulan mulai memborong dollar dan menjualnya dengan harga tinggi untuk mempeorleh keuntungan. Hal ini juga yang membuat nilai mata uang negara-negara berkembang di Asia Pasifik terdepresiasi.

Dari penjelasan faktor-faktor penyebab krisis ekonomi tersebut di atas, dapa ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor internal lebih bisa dikendalikan (dalam hal inioleh pemerintah) sebagai regulator perekonomian. Sementara itu untuk faktor eskternal sangatsulit untuk dikendalikan, karena di era sekarang ini sangat sulit untuk menerapkan ekonomi tertutup. Beberapa negara yang dulu menerapkan ekonomi sosialsi seperti Cina dan Rusia mulai membuka diri, dan beberapa negara yang tersisa seperti Korea Utaradan Kuba dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya juga melambat.

Dibalik faktor-faktor tersebut, ada beberapa hal yang seharusnya dipikirkan. Mengapa hutang swasta begitu cepat meningkat dan mengapa tidak ada pengawasan tentang hal itu. Bagaimana pula dengan penataan sistem perbankan yang sehat dan mendukung stabilitas perekonoian. Dan satu hal yang lebih penting lagi adalah bahwa sektor keuangan/moneter ada untuk mendukung sektor riil, dan ketika sektor moneter sudah beralih fungsi mirip sektor riil atau dengan kata lain, uang telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan bukan sebagai alat tukar, maka yang terjadi adalah krisis moneter.

Kebijakan dan Langkah Mengatasi KrisisKebijakan dan langkah dalam mengatasi krisis sebenarnya telah dilakukan semenjak rupiah terdepresiasi dan mulai tak terkendali. Setelah nilai rupiah terdepresiasi dan mulai tidak bisa dikendalikan, pemerintah minta bantuan pada IMF. Tujuannya adalah untuk mengembalikan krisis kepercayaan investor kepada Indonesia. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional itu mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS, Sehari setelah pengumuman itu, seiring dengan paket reformasi yang ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia, mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat.

Namun langkah ini masih belum bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pada waktu itu harus ditegaskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan IMF pada



bulan Januari 1998. Nota kesepakatan ini terdiri dari 50 kebijaksanaan-kebijaksanaan antara lain:

1. Anggaran berimbang

2. Pengurangan pengeluaran pemerintah termasuk di dalamnya penghapusan subsidi BBM dan listrik

3. Pembatalan proyek infrastruktur besar

4. Peningkatan pendapatan pemerintah dengan membuat peraturan yang bisa meningkatkan pendapatan terutama melalui pajak dan cukai.

Namun demikian, program ini dilakukan dengan setengah hati sehingga pemerintah berunding lagi dengan IMF dan dicapai lagi kesepakatan baru pada bulan April 1998. Hasil-hasil perundingan dan kesepakatan itu diantaranya penundaan penghapusan subsidi BBM dan listrik, serta tambahan dalam kesepakatan yang baru ini, yakni sebagai berikut.

1. Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah hiperinflasi.

2. Restrukturisasi perbankan, dengan tujuan utama penyehatan sistem perbankan nasional.

3. Reformasi struktural, yang mana disepakati agenda baru yang mencakup upaya-upaya dan sasaran yang telah disepakati dalam kesepakatan sebelumnya

4. Penyelesaian hutang luar negeri swasta (corporate debt).

5. Bantuan untuk rakyat kecil berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Namun krisis sudah mengarah ke krisis sosial dan politik, terjadi kerusuhan dimana-mana sehingga memaksa Soeharto mundur dari jabatannya dan diganti BJ Habibie. Program-program yang disepakati denhgan IMF belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum sepenuhnya membuat Indonesia keluar dari krisis.

Pemerintahan Habibie sering disebut pemerintahan transisi, karena menggantikan pemerintahan Soeharto sebelum nanti dilakukan pemilu tahun 1999. Pada masa pemerintahan Habibie, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah disepakati oleh IMF dilanjutkan. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secepat mungkin.

Dengan langkah-langkah tersebut pemerintah berhasil meredam tingkat kerusakan ekonomi akibat krisis, bahkan mampu mengembalikan Indonesia pada jalur pemulihan yang benar. Hal ini terbukti dengan mulai pulih dan stabilnya nilai tukar rupiah menjadi Rp6.500 sampai Rp7.500 perdolar, dalam kurun waktu yang cukup lama, sampai menjelang pemilihan presiden di bulan Oktober 1999. Inflasi juga terkendali, dari hampir 80% pada tahun 1998 menjadi 2% saja pada tahun berikutnya (1999). Dengan kondisi ini tingkat suku bunga dapat 201



turun dari sekitar 80% menjadi 11-12%. Konsumsi dalam negeri mulai pulih, khususnya dalam permintaan terhadap industri otomotif dan industri konstruksi. Pendek kata, turbulensi ekonomi itu dalam waktu singkat telah berhasil dikendalikan. Pertumbuhan ekonomi yang sempat menembus minus 13 persen mulai kembali naik dam mencapai 0,3 persen parahun 1999.

Untuk meredam dampak krisis terhadap masyarakat miskin, dengan cepat diberlakukan program JPS dalam berbagai bentuk, seperti: penyediaan subsidi beras untuk keluarga miskin; pemberian bea siswa untuk murid dari SD hingga perguruan tinggi (pelayanannya mencapai 1,7juta murid); pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi keluarga miskin; dan pembangunan prasarana desa melalui program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja secara massal.

Rekonstruksi ekonomi seperti yang telah digambarkan di atas dilaksanakan melalui cara konstitusional, dengan berbagai undang-undang dan peraturan, yang dibarengi pula dengan pembentukan lembaga baru sesuai kebutuhan. Contohnya, pemerintahan Habibie memperkenalkan undang-undang baru tentang kepailitan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur maupun debitur, serta menetapkan mekanisme penyelesaian hutang swasta melalui apa yang dikenal sebagai Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force) . Langkah reformasi lainnya, antara lain, penutupan atau pengambilalihan bank yang tidak sehat dan yang melanggar ketentuan; memperkuat BPPN dengan mempertegas status kelembagaan dan mengisinya dengan SDM yang profesional; menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen; menetapkan peraturan untuk menjamin praktik bisnis yang kompetitif, sehat, dan anti-monopoli; serta bekerja sama dengan sektor swasta dalam membangun good corporate governance

Daftar PustakaPusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id



Documents

Perekonomian Indonesia Pada Masa Reformasi · Web viewMODUL 4 Sejarah Perkembangan Perekonomian Indonesia Periode Revormasi Krisis ekonomi di Indonesia,fundamental ekonomi nasional,pengaruh