Dalam Perekonomian Indonesia (Week-9) · 1) Sejarah perekonomian sebelum kemerdekaan Indonesia 2) Kekuatan sosial kultural di Indonesia terhadap perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan

BUMN 1

Penempatan PegawaiSchool of Communications & Business

Dalam Perekonomian Indonesia

(Week-9)

Fakultas Komunikasi dan BisnisInspiring Creative Innovation

Kalender Pendidikan 2020


Sistim Penilaian


1) Sejarah perekonomian sebelum kemerdekaan Indonesia

2) Kekuatan sosial kultural di Indonesia terhadap

perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan

3) Gerakan dan hubungan perjuangan bangsa Indonesia di

setiap regional terhadap ekonomi dan bisnis

4) Peran ekonomi kerajaan di Nusantara pada masa lampau

5) Faktor pendorong kebangkitan dan keruntuhan VOC di

Indonesia

6) Sepak Terjang Serikat Dagang Islam (SDI) di Indonesia

pada masa lampau

7) Dinamika Perekonomian Terpimpin pada masa Orde Lama

8) Dinamika Perekonomian Orde Baru

Materi Kuliah Praktek Bisnis di Indonesia


9) BUMN Dalam Perekonomian Indonesia

10)BUMD Dalam Perekonomian Indonesia

11)Dinamika praktek Bisnis Keluarga (Family Business) yang

ada di Indonesia

12)Dinamika praktek Bisnis Waralaba (Franchise) yang ada di

Indonesia

13)Dinamika praktek bisnis berbasis teknologi di era digital di

Indonesia

14)Dinamika praktek bisnis berbasis syariah yang diterapkan di

Indonesia

Materi Kuliah Praktek Bisnis di Indonesia

BUMN 6

Apa itu BUMN?

Seperti yang disebutkan pada UU No. 19 Tahun 2003, Pengertian

BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh

pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.


BUMN 7


BUMN 8

BUMN 9

BUMN 10

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar

2.000 perusahaan terbaik di dunia untuk bekerja yang dirilis

Forbes. Keempat BUMN tersebut juga tercatat berada di urutan

200 besar.

BUMN dimaksud yakni :

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk diperingkat 11,

2. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk diperingkat 112,

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di peringkat 157

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di peringkat 186.

Peringkat Dunia BUMN

https://economy.okezone.com/topic/645/bumn

BUMN 11

Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan BUMN sangat positif. Total aset menyentuh angka fantastis, Rp 8.092 triliun.

Total laba 2018 yang terus bertumbuh mencapai Rp 188 triliun dari sebelumnya Rp 150 triliun pada tahun 2015

Capex BUMN yang meningkat sepanjang 2018 yakni Rp 487 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya Rp 221 triliun pada tahun 2015.

Pertumbuhan Aset, Laba dan Capex BUMN

BUMN 12

Berikut ini adalah beberapa tujuan pendirian BUMN:

1. Memberi sumbangsih bagi pertumbuhan dan perkembangan

ekonomi nasional

2. Menambah penerimaan negara dari berbagai sektor usaha

BUMN

3. Untuk memperoleh keuntungan dari semua sektor usaha BUMN

4. Bertanggungjawab atas penyediaan barang dan jasa yang

berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak

5. Menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan

oleh pihak swasta dan koperasi

6. Berpartisipasi aktif dalam membimbing dan membantu

pengusaha ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat

BUMN 13

Jenis-Jenis BUMN / Badan Usaha Milik Negara

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI No. 19 Tahun

2003 yang tidak hanya membahas pengertian BUMN saja

namun juga dijelaskan bentuk-bentuk BUMN di Indonesia.

BUMN dibedakan menjadi dua jenis yaitu Badan Usaha

Perseroan (Persero) dan Badan Usaha Umum (Perum).

1. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Jenis BUMN ini memiliki modal paling sedikit atau minimal 51%

dari total modal badan usaha dimana sisanya bisa berasal dari

pihak lain. Badan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

12 (1998) dimana sebagian besar sahamnya harus dimiliki oleh

Negara

2. Badan Usaha Umum (Perum)

Berbeda dengan Persero, Badan Usaha Umum memiliki modal

yang sepenuhnya berasal dari negara. Perum tidak membagi

perusahaan berdasarkan saham-saham dan kepemilikan

sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

http://www.bumn.go.id/

BUMN 14

POLITICAL COST DAN BUMN

▪ BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara sering ditafsirkan bahwa negaraberkuasa penuh terhadap kinerja BUMN. Sehingga BUMN menjadi tergan-tung kepada siapa yang memerintah dan yang menjalankannya.

▪ BUMN menjadi fokus perhatian masyarakat, karena adanya gap antarafasilitas yang dimiliki BUMN dengan harapan masyarakat.

▪ BUMN beroperasi dengan dukungan fasilitas penuh (modal, perlakuan,sektoral). Sedangkan masyarakat sangat berharap mendapatkan manfaatdari keberadaan BUMN yang belum bisa terpenuhi secara optimal.

▪ BUMN dan Birokrasi :

Dominannya peran negara menjadikan BUMN sebagai kepanjangan tanganpenguasa yang sarat kepentingan politik merupakan salah satu sebabBUMN tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya badan usaha.

BUMN 15


▪ Struktur Organisasi BUMN :

❑ Pemilik : Pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan dan MenteriNegara Investasi dan BUMN

❑ Komisaris : Para pejabat Departemen Keuangan, Kementerian NegaraInvestasi dan BUMN dan departemen lainnya

❑ Direktur : Diisi orang-orang yang memiliki latar belakang beragam

❑ Hukum : Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT)

▪ Kekuatan BUMN :

a. Jumlah Dan nilai aset yang besar

b. Posisi Dan bidang usaha yang strategis

c. Akses ke kekuasaan lebih besar

d. Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank pemerintah lebih besar

e. Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta

f. Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator sulituntuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri.

BUMN 16


▪ Kelemahan BUMN :

a. Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya menimbulkan penyimpang-an policy direction yang merugikan BUMN sendiri

b. Policy direction yang merugikan timbul karena adanya kepentingan eliteBUMN yang ditampilkan melalui formal policy

c. Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai birokrat atau profe-sional perusahaan, sehingga menimbulkan political cost yang sulit diukur

d. Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal berakibat over-investment dan pemborosan yang membebani BUMN itu sendiri

e. Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang setara dengan costbagi rakyat banyak

BUMN 17


f. Perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak peka

terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah

dalam bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga hilangnya

momentum yang berakhir pada kerugian

g. Privileges (hak istimewa) yang diberikan birokrasi harus dikompensasi

dengan memberi-kan kemudahan kepada pihak lain melalui policy

direction yang menjadi political cost bagi BUMN.

h. Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama sering

menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.

BUMN 18

STRUKTUR REVENUE DAN EXPENSE BUMN

• BUMN sebagai development agent boleh boros atas nama pembangunan,sehingga manajemen memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.

• BUMN memiliki strategic position atau natural monopoli, sehingga revenuebersumber dari captive market (pembeli tdk ada pilihan) yang jarang dimilikioleh swasta.

• Kebocoran dan penyimpangan yang muncul di BUMN :

1. Munculnya pos pengeluaran fiktif untuk menampung political cost

2. Lahirnya biaya yang tidak relevan dengan core business BUMN

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak mengandung kewajaran dari aspekbisnis normal yang berakibat BUMN terjebak bisnis berbiaya tinggi.

4. Over investment yang terus menerus menimbulkan cost yang terusmenerus ditanggung selama hidup BUMN.

BUMN 19

ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY

▪ Rekontruksi BUMN :

1. Berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political costharus dihilangkan atau diminimumkan

2. Political will dari pemerintah untuk mengatasi sunguh-sungguh danterencana

3. Pemerintah harus menetapkan pola rekruitmen yang baku karena hinggasaat ini belum ada pola rekruitmen yang jelas

▪ Pembenahan BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa :

1. Meminimalkan keterlibatan birokrasi di BUMN

2. Redefinisi BUMN menjadi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sehinggapertanggungjawaban pengelola BUMN kepada rakyat.

3. Budaya mundur bagi direksi-komisaris BUMN harus mulai ditanamkansehingga ada kejelasan hubungan antara performance dan punishment.

4. Pengelola yang berprestasi dipertahankan dan dipromosikan sedangkanyang bermasalah diberhentikan berdasarkan kriteria yang objektif

BUMN 20

ASSESSMENT TERHADAP PUBLIC ACCOUNTABILITY

Melakukan review terhadap keberadaan BUMN melalui :

a. BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang telah dilaksanakanmasyarakat atau swasta tidak perlu lagi ada BUMN. BUMN yang adadiprivatisasi 100%

b. Prioritas utama adalah bank-bank BUMN dan perusahaan sekuritasdiswastakan 100% karena menjadi beban negara

c. BUMN yang memiliki posisi strategis dan menguasai hajat hiduporang banyak dan bidang usahanya tidak dilaksanakan swasta, perludipertahankan.

Hilangkan political cost dengan public accountability dan partisipasimasyarakat dalam pengawasan. Keterlibatan pemerintah melalui :

a. Pola rekruitmen yang objektif dan terukur

b. Perencanaan anggaran, misi dan sisi perusahaan

c. Evaluasi kerja BUMN melalui mekanisme rapat umum pemegangsaham (RUPS)

BUMN 21

PRIVATISASI BUMN

▪ Tujuan dari privatisasi BUMN antara lain :

❑ Memberikan kesempatan kepada BUMN untuk melakukan direct place-

ment dan go public

❑ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN dalam rangka menghadapi

persaingan di pasar global dan untuk memberikan kesempatan kepada

masyarakat berperan serta dalam pemilikan saham BUMN.

▪ Pasar Modal dan Democratization of Capital

❑ Pasar modal bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka

pemerataan, pertumbuhan. dan stabilitas ekonomi nasional.

❑ Pasar modal berfungsi menghimpun dana yang dapat digunakan untuk

sumber pembiayaaan bagi dunia usaha.

❑ Keberadaan pasar modal dapat dimanfaatkan oleh perusahaan berskala

besar, menengah maupun kecil baik swasta maupun BUMN.

BUMN 22

PRIVATISASI BUMN

❑ Pasar modal juga sebagai wahana penyebarluasan pemilikan saham

(democratization of capital)

❑ Pasar modal juga memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi

perusahaan

▪ Peran BUMN dalam Pasar Modal

❑ Tahun 1977, BUMN dipercaya untuk membantu pengembangan pasar

modal, yaitu melalui PT Danareksa.

❑ Partisipasi BUMN diharapkan lebih ditingkatkan lagi dengan aktivitas

BUMN sebagai emiten. Partisipasi emiten di pasar modal akan

meningkat Dan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah

dalam rangka privatisasi BUMN.

❑ Sejalan dengan kebijakan privatisasi, khusunya melalui pasar modal

peranan yang lebih besar bagi BUMN sebagai emiten dalam

pengembangan pasar modal di masa datang, merupakan suatu

kenyataan yang tidak sulit dicapai.

BUMN 23

PRIVATISASI BUMN

❑ BUMN sebagai badan usaha mempunyai peranan yang sangat besar

dalam menciptakan likuiditas pasar mengingat pada umumnya BUMN

memiliki asset yang besar.

❑ BUMN dapat pula mempengaruhi perkembangan pasar modal karena

faktor daya tarik BUMN bagi masyarakat.

❑ Dengan masuknya BUMN ke pasar modal diharapkan akan berdampak

positif terhadap pengembangan pasar modal di Indonesia

❑ Semakin banyak BUMN yang Go Public, diharapkan akan menciptakan

iklim yang semakin baik bagi pengembangan pasar modal yang pada

akhirnya akan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

BUMN 24

PRIVATISASI BUMN

▪ Hambatan Privatisasi :

❑ Menyangkut kultur dalam BUMN itu sendiri. Hampir di semua lini danlevel dalam BUMN, mulai dari tingkat menteri hingga jajaran direksiberperilaku sebagai pemegang saham di samping fungsi-fungsi lain yangdimiliki pemerintah sebagai regulator

❑ BUMN terlalu banyak menggunakan tenaga konsultan yang tidak jelasperanan dan fungsinya.

▪ Privatisasi memang tidak selalu go public (initial public offering – IPO)melalui pasar modal. Privatisasi juga bisa dilakukan secara langsung (privateplacement) dengan mengundang investor strategis (strategic partners)

▪ Di Indonesia program privatisasi dilakukan dalam wacana reformasi,demokrasi dan penegakan hukum (law enforcement). Dari sisi inipelaksanaan privatisasi juga harus dipertanggung jawabkan kepada public

BUMN 25

MASALAH POKOK BUMN

▪ Kekayaan negara bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori :

1. Kekayaan yang diperoleh melalui APBN

2. Yang dipisahkan Dan masuk dalam BUMN

3. Yang dikelola BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) akibatkrisis moneter

4. Anugrah Yang Maha Esa diwariskan oleh nenek moyang

▪ Masalah pokok yang terkait dengan kekayaan negara adalah : pencatatandan pengadministrasian, utilitas dan aspek pengelolaannya danakuntabilitas para pengelola kekayaan negara

BUMN 26

ADMINISTRASI KEKAYAAN NEGARA

▪ Kenyataan di lapangan masih sering menunjukkan :a. Akurasi pencatatan dan adminitrasi kekayaan negara yang berasal

dari APBN masih diragukan mengingat banyaknya kasus-kasus ygmenyelimuti keberadaan kekayaan negara

b. Nilai kekayaan negara di BUMN masih siur

c. Nilai kekayaan yang dikelola BPPN juga penuh dengan kontroversiyang sampai dengan saat ini membingungkan masyarakat

▪ Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak Cuma mencatat aset-aset miliknegara, tapi juga mencatat hutang negara secara akurat dan tepat waktu.

▪ Kemajuan teknologi mengharuskan setiap negara untuk menerapkan FundAccounting yang baik

BUMN 27

AKUNTABILITAS KEKAYAAN NEGARA

▪ Akuntabilitas kekayaan negara sangat terkait dengan sistem dan budayapolitik yang dianut, landasan hukum, SAP, profesionalitas dan integritasdari para penyelenggara negara

▪ Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban politik dan hukumpenyelenggara negara terhadap kewenangan dan mandat yang diberikanrakyat. Lemahnya SAP, lemahnya landasan hukum serta rendahnyaintegritas pengelola kekayaan negara akan menjadikan kekayaan negara

bukan sebagai sumber daya yg optimal melainkan sebagai pemborosan.

BUMN 28

Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat

▪ Reformasi di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui penyusunanSAP yang sehat akan memberikan manfaat :

a. Memungkinkan pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akurat,terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Mencegah dan meminimumkan kebocoran

c. Mempermudah ditemukannya adanya penyimpangan dan dapat dipakaiuntuk pengukuran efisiensi

d. Membantu apabila pemerintah ingin memperoleh sumber-sumberpembiayaan dari masyarakat melalui obligasi

e. Membantu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat

f. Memberi contoh kepada masyarakat atau swasta tentang good publicgovernment dan tidak hanya menuntut good corporate government darimereka


TUGAS

KULIAH DARLING

MINGGU KESEMBILAN


1) Buat Mind Map Maksimum 2 lembar (Diketik MenggunakanKomputer dengan kertas HVS)

2) Untuk tugas kelompok 8 minggu kesembilan

a. Kelas AB-42-05 (Intan Amelia, Fadwa Chaerani, Tsaniya Putri,

dan Iman Wahyudi)

b. Kelas AB-42-04 (Haqhi Nielzhan, Anisa Moza S., M. Daffa dan

Halimah Husna J.)

kumpulkan di email saya Paling Lambat Kamis : 26 Maret 2020

[email protected]

c. Presentasi menyusul di waktu normal.

3) Mengerjakan Kuis

4) Mengajukan dua pertanyaan terkait pelajaran minggu

kesimbilan (BUMN) di satukan dengan Kuis.

5) Tugas 1, 3 dan 4 di atas dikumpulkan menyusul

Tugas Kuliah Darling

mailto:[email protected]


1) Jelaskan bagaimana supaya BUMN bisa sukses go global

2) Jelaskan bagaimana caranya meningkatkan kinerja BUMN

3) Jelaskan bagaimana BUMN bisa meningkatkan perannya

dan berkontribusi penuh dalam pembangunan di Indonesia

4) BUMN mana di Indonesia yang kinerjanya paling bagus dan

kontribusinya sangat terasa, berikan alasannya.

5) Buat dua pertanyaan terkait materi minggu kesembilan ini

(disatukan dalam kuis).

6) Kuis diketik menggunakan computer di kertas HVS

(maksimal 3 lembar)

TUGAS KUIS & PERTANYAAN


Documents

Dalam Perekonomian Indonesia (Week-9) · 1) Sejarah perekonomian sebelum kemerdekaan Indonesia 2) Kekuatan sosial kultural di Indonesia terhadap perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan