Korupsi Struktural; Sumber dan Dampaknya Bagi indonesia

Korupsi Struktural;

Sumber dan Dampaknya Bagi indonesia

Rimawan Pradiptyo

Deputi Penelitian P2EB Fakultas Eknomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada

Seminar Nasional: Ekonomi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 3

Desember 2014

Korupsi di Indonesia

PrinsipEkonomika

AnomaliKebijakan

EvaluasiHukuman

BagiKoruptor

AnomaliHukuman

Anomali

PeranNegara

NKRI 2515

1

Korupsi Struktural• Korupsi di Indonesia tidak saja bersifat sistemik, namun lebih dari itu korupsi di Indonesia

cenderung bersifat struktural

• Korupsi struktural adalah korupsi yang terjadi akibat sistem yang berlaku di suatu negara

cenderung mendorong individu yang tinggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi.

• Dalam korupsi struktural, sistem yang berlaku memberikan insentif lebih tinggi untuk

melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum.

• Korupsi struktural terjadi akibat:

– Perumus kebijakan tidak berorientasi pada optimasi kemakmuran masyarakat (social

welfare function)

– Perumus kebijakan mengedepankan rasionalitas pribadi (supply side) daripada berusaha

memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (demand side)

– Perumusan kebijakan tidak didasarkan suatu studi mendalam, berdasarkan fakta atau hard

evidence, namun lebih dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

Kecanggihan Korupsi di Indonesia

Teori Korupsi di EkonomikaKriminalitas

Teknologi Baru dalamKorupsi

Makelar Kasus dan Joki Napihanya ada di Indonesia

Korupsi olehanggota

masyarakat

•Pra Pengadilan

Korupsi olehPolisi

•Prapengadilan

MakelarKasus

Korupsi olehJaksa dan

Hakim• Pengadilan

Korupsi di LP

•PascaPengadilan

Polisi

Jaksa

HakimLP

• Makelar kasus melibatkan polisi, jaksa, hakim, petugas penjara, dll.

• Implikasi:

– meningkatkan error types I and II dalam pengambilan keputusan

– Praktik pungli merebak di lembaga penegak hukum

– Meningkatkan ketidakpastian hukum

• Meski India bergejolak akibat korupsi, namun makelar kasus BELUM DIKENAL di India

24 Metoda Praktik Makelar Kasus (Kompas, 2010)

Keterkaitan Korupsi dan Pencucian Uang

6

Sumber Penyebab Makelar Kasus

UU Tipikor UU Lain

Apakahfenomena ini by accident ataukahby designed?

8

Pasal 2 (Break of Law)

- secara melawan hukum;

- memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi;Setiap

Orang

atau

Korpo-

rasi

Yang dapat

merugikan

keuangan negara

atau perekonomian

negara

Pasal 3 (Abuse of Power)

- dengan tujuan menguntungkan dirisendiri, orang lain atau suatu korporasi;

- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan ataukedudukan;

Sumber: Dr Haryono Umar (2009) disampaikan pada Seminar ‘Korupsi dan Money Laundering: Tantangan, Prospek danDampak terhadap Perekonomian’ Magister Sains dan Doktor , FEB-UGM, 31 Januari 2009

Definisi Korupsi dan Konsep Merugikan Negara

Mengapa tidak

fokus ke ‘Kerugian

Perekonomian?’

Apa amanah UU Anti Korupsi?

Pasal Nilai Korupsi Jenis Korupsi Denda

Maksimal

Penjara

Maksimal

Pasal 5 Rp 5 jt - ∞ Penyogokan PNS/penyelenggara negara

Rp 50-250 juta 1-5 th

Pasal 6 Rp 5 jt - ∞ Penyogokan Hakim, aparat hukum & saksi ahli

Rp 150-750 juta

3-15th

Pasal 8 Rp 5 jt - ∞ Penggelapan uang oleh PNS Rp 150 – 750 juta

3-15th

Pasal 12 Rp 5 jt - ∞ Korupsi oleh PNS Rp 200 jt – Rp 1 M

4-20th

Catatan: Jaksa dan hakim belum tentu menuntut/menjatuhkan hukuman pembayaran

uang pengganti sebesar jumlah uang yang dikorupsi9

• Penyogokan kepada PNS, pegawai negeri asing dan di sektor swasta

• Penggelapan di sektor publik dan swasta

• Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan

• Penyalahgunaan kekuasaan

• Ellicit enrichment

• Pencucian hasil korupsi

• Penyembunyian hasil korupsi

• Mempengaruhi proses pengadilan

• Penyogokan kepada PNS dan staff pengadilan

• Penggelapan di sektor publik

• Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan

• Penyalahgunaan kekuasaan

• Ellicit of enrichment

UU Anti Korupsi

(IndonesiaUN CAC (PBB)

10

KorupsiEksekutif

Legislatif

Yudikatif

LembagaInternasionaldi Indonesia Swasta

Nasional

SwastaInternasionaldi Indonesia

Non-Profit Organisation

Kompleksitas Korupsi di Indonesia

Diatur di UU Tipikor Belum Diatur di UU

Tipikor

• Umumnya berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu

• Sebagian besar kejahatan akibat dorongan memenuhi kebutuhan hidup

• Korban bullying bertendensi sebagai penjahat ketika dewasa(Bowles & Pradiptyo, 2005)

• Perilaku kejahatan sensitif terhadap umur (Bowles and Pradiptyo, 2005)

• Cenderung mudah terdeteksi

• Umumnya berpendidikan tinggi

dan memiliki jabatan

• Tindak korupsi cenderung

kurang sensitif terhadap umur

• Menggunakan metoda yang

canggih dan tidak mudah

dibuktikan

• Menggunaan jabatan untuk

menghalangi penyidikan

• Pendeteksian cenderung rendah

Penjahat Konvensional Koruptor


PrinsipEkonomika

AnomaliKebijakan

EvaluasiHukuman

BagiKoruptor

AnomaliHukuman

Anomali

PeranNegara

NKRI 2515

2

Biaya Sosial Korupsi• Kejahatan, termasuk korupsi, adalah tindakan yang tidak diinginkan terjadi di

masyarakat, mengingat kejahatan/korupsi bertentangan dengan normamasyarakat dan merugikan masyarakat.

• Setiap tindak pidana, termasuk korupsi, menimbulkan dampak negatif (biayasosial) terhadap individu, masyarakat dan pemerintah• Biaya jangka pendek• Biaya jangka panjang• Biaya eksplisit maupun biaya implisit (opportunity costs)

• Setiap upaya penanggulangan dan pencegahan korupsimembutuhkan biaya yang tidak sedikit dan ditanggung renteng olehPemerintah dan Masyarakat• Tujuan penanggulangan dan pencegahan korupsi adalah untuk

meminimalisasi biaya sosial yang diakibatkan oleh korupsi.

3 Prinsip Utama Ekonomika1. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia mengelola

dan mengatasi kelangkaan. – Individu selalu menghadapi trade off dalam mengatasi kelangkaan

• Tidak ada makan siang gratis (there is no such thing as a free lunch)

• Untuk mendapatkan sesuatu kita mengorbankan hal yang lain

2. Selalu ada opportunity cost dalam setiap kegiatan!!• Mengapa Bapak/Ibu ingin menjadi jaksa KPK?

• Apa yang anda tidak dapatkan dengan menjadi jaksa KPK?

3. Manusia adalah mahkluk rasional yang selalu membandingkan marginal (tambahan) manfaat dan biaya dari suatu kegiatan/aktivitas.

• Perilaku manusia sensitif dipengaruhi oleh insentif/disinsentif

Biaya Sosial Korupsi

Biaya Eksplisit Korupsi

Biaya Antisipasi Korupsi

Biaya Reaksi Terhadap Korupsi

Biaya Implisit Korupsi

• Biaya Eksplisit Korupsi

– Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)

• Biaya Implisit Korupsi

– Biaya oportunita akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu

• Biaya Antisipasi Tindak Korupsi

– Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten

– Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat

• Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi

– Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll)

– Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll)

– Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll)

– Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

16

Contoh : Beban Biaya Dana Rekapitalisasi Perbankan (1998-2000)

• Pengelolaan aset oleh BPPN:– Tagihan BLBI: Rp217.53 T

– Tagihan BBO dll: Rp194.66 T

– Aset eks BBO dll: Rp112.02 T

– Aset pemerintah di bank-bank rekap : Rp103.70 T

________________________

Total Rp618.13T

• Jatuh tempo pengembalianhutang dana BLBI adalah tahun2043.

• Setiap tahun pemerintah harusmembayar angsuran dan bungapinjaman

• Beban bunga pinjamantersebut adalah opportunity cost peminjaman hutang luarnegeri untuk dana rekapitulasiakibat krisis ekonomi 1997/98

Kompleksitas Ekonomi• Perekonomian adalah

bangunan yang kompleks dan terkait satu sama lain.

• Terdapat keterkaitan antararumah tangga, perusahaan, pasar barang, pasar faktorproduksi dan pemerintah

• Ganguan pada satu faktor, akan menggangguperekonomian secara luas.

• Korupsi menciptakaninefisiensi alokasi sumberdayayang merugikanperekonomian secara luas

Spending

Goods andservicesbought

Revenue

Goodsand servicessold

Labor, land,and capital

Income

= Flow of inputs and

outputs

Factors ofproduction

Wages, rent,and profit

FIRMS•Produce and sellgoods and services

•Hire and use factorsof production

•Buy and consumegoods and services

•Own and sell factorsof production

HOUSEHOLDS

•Households sell•Firms buy

MARKETSFOR

FACTORS OF PRODUCTION

•Firms sell•Households buy

MARKETSFOR

GOODS AND SERVICES

Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi

KeterkaitanKe Depan

Sektor X

KeterkaitanKe Belakang

• Setiap sektor dalam perekonomianpasti terkait dengan sektor lain

• Setiap sektor memiliki keterkaitan kedepan (forward linkage) dan keterkaitan ke belakang (backward linkage)

• Setiap kegiatan ekonomi menciptakanmultiplier ekonomi: – Multiplier output– Multiplier pendapatan– Multiplier tenaga kerja


PrinsipEkonomika

AnomaliKebijakan

EvaluasiHukuman

BagiKoruptor

AnomaliHukuman

Anomali

PeranNegara

NKRI 2515

3

Kompleksitas Peraturan di Indonesia

Kompleksitas Contoh

Ada fenomena tapi tidak ada peraturan Peraturan di ruang publik (merokok, HP, penggunaan bahasa di TV, dll)

Peraturan dibuat tanpa dasar teori BBM Subsidi, Optimalisasi APBN olehBanggar

Ada peraturan tapi tanpa saksi UU Parpol

Ada peraturan dan sanksi tapi sanksi tidak credible UU Anti Korupsi, Ketentuan Reboisasikepada HPH.

Ada peraturan dan sanksi tapi sanksi tidak dapatditegakkan

SPBU dan Pedagang eceran BBM

Anomali Perumusan kebijakan di indonesia

Ekonomika Neo KlasikEkonomika

KeperilakuanTanpa Teori

• ‘Optimalisasi’ APBN Banggar• Subsidi BBM • Hukuman di UU Antikorupsi• UU Parpol• Gaji PNS rendah, tanpa jobs

description, sulit (tak bisa) dipecat

• Cukai Rokok• Bea Keluar Kakao• Pajak Buku, Pajak Susu

Bayi

Dampak Korupsi

Public Money

•Multiplier ekonomitinggi• Cenderung terjadi didalam negeri•Menurunkankesenjangan pendapatan

• Multiplier ekonomi

relatif kecil

• Meningkatkan

kesenjangan pendapatan

• Misallocation of

resources

Masyarakat

IndividuKorupsi

Tanpa

Korupsi

Dampak Korupsi + Pencucian Uang ke Luar Negeri

Uang Kejahatan

• Tidak menekan nilai

Rupiah

• Multiplier ekonomi

lebih banyak terjadi di

dalam negeri

• Memberikan tekanan

terhadap nilai Rupiah

• Meningkatkan loanable fund

di LN

• Multiplier ekonomi lebih

dinikmati pihak asing

•Dana sulit kembali ke dalam

negeri

Domestic market/bankyak

Cash

Outflow

Money Laundering

No Money

Laundering

Demand for

Foreign Currency

Increase

Rasionalitas Bisnis vs PNS

PasarEntry Exit

Sunk Cost Sunk Cost

PNSSunk Cost

Entry

Bisnis

• Sulit dipecat (bisa

masuk, tak bisa keluar)

• Riskless prospect

• Korupsi = upaya

mengembalikan investasi

ketika entry

25

• Pelaku bisnis harus menanggung sunk costs ketika ybs ingin memasuki pasar(mempelajari seluk-beluk bisnis, mencari informasi yang diperlukandll)

• Ketika pelaku bisnis akanmeninggalkan pasar pun, merekamenanggung sunk costs (closing down sale hingga 70% untukmeminimasi kerugian)

• Sunk costs adalah semua biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengusahauntuk memulai atau mengakhiri usahadan biaya tersebut tidak dapatdialihkan ke konsumen.

• Para calon PNS menanggung sunk cost untukmenjadi PNS (usaha untuk tes CPNS, kelengkapan administrasi dll)

• Ketika seseorang sudah menjadi PNS, terlepasdari kinerja ybs, kemungkinan dipecat hampirmendekati 0

• Dampaknya PNS menghadapi riskless prospect. Meski sulit untuk menjadi PNS, namun setelah menjadi PNS ybs tidak pecat-able.

• PNS pusat hanya bisa dipecat oleh Menteri dan proses ini bisa memakan waktu 3-4 tahun ataulebih (selama itu si PNS tetap menerima gaji)

• Di negara maju, apapun jenis pekerjaannya, setiap pekerja memiliki probabilitas yang cukupbesar untuk dipecat selama ybs tidakmemenuhi kinerja tertentu.

Rasionalitas Bisnis Rasionalitas PNS

26

Sistem Gaji PNS di masa Orba Sistem Gaji PNS Ideal

• Gaji rendah dan komponennyaterpisah-pisah– Sulit termonitor total pendapatannya

• Proyek-proyek dipakai sebagaitambahan gaji

• Pendapatan tidak bisa dinyatakandalam satuan jam atau hari

• Tidak ada job description

• Tidak ada Indikan Kinerja Kunci

• Sulit dipecat (tidak ada dasar teoriyang melandasi sistem ini)

• Rangkap jabatan dimungkinkan

– Gaji tinggi tanpa pemisahan komponennya.

• Gaji harus bisa dinyatakan dalam satuanjam atau hari

– Proyek-proyek dan kunjungan lapanganTIDAK akan menambah pendapatan PNS (at cost)

– Job description jelas dan memperhitungkanbeban kerja full time (40 jam seminggu)

– Indikan Kinerja Kunci jelas dan bersifatmengikat

• Promosi, penurunan pangkat, mutasi dan pemecatan berdasarkan hard evidence

– Proses pemecatan cepat dan tidak berbelit-belit

– Rangkap jabatan tidak dimungkinkan, kecualiybs bersedia bekerja 2 x full time (tidakmungkin)

27

Rasionalitas Bisnis vs Keuangan Negara

Pemasukan

Penerimaan

Pengeluaran

Pemasukan dan Pengeluaran via

satu pintu

Anggaran

Pemasukan

Pengeluaran

• Uang yang sudahdikeluarkan sulitdimasukkan kembali

• Uang yang sudahterlanjur masuk, sulitdikembalikan

28

Rasionalitas Bisnis vs Rasionalitas Politisi

Biaya Input Penerimaan Output

Semurah mungkin

Semaksimal mungkin

PolitisiSangat Mahal

Biaya PolitikPendapatan dari jabatan

Tidak Besar

29

Rasionalitas Bisnis vs Rasionalitas Parpol

Biaya Input

Minimasi Biaya

Sumber Pembiayaan

jelas

ParpolTidak Jelas

SumbanganParpol

Kegiatan Parpol

Cenderung Berbiaya Besar

Output

30

x1

x2

x*

Fungsi Tujuan

Kendala Biaya

Contours of objective function z1

z2

z*

q

Maksimalisasi KesejahteraanMinimalisasi Biaya/

Resiko

31

Maksimalisasi Anggaran oleh Banggar

• Anggota DPR, khususnya Banggar, sering menggunakan konsep‘optimalisasi anggaran’.

• Kenyataannya, bukan optimalisasianggaran yang dilakukan namunmaksimalisasi anggaran

• Maksimalisasi anggaran dilakukandengan cara mengubah-ubah asumsimakro sedemikian rupa agar potensipenerimaan pemerintah meningkat, sehingga spending juga akanmeningkat. x1

x2

x*

x**

BL 1BL 2

32

Subsidi BBM dan Energi yang Membengkak• Konsep ‘optimalisasi’ sering dilupakan jika

menyangkut kebijakan ekonomi yang dipolitisasi seperti kasus BBM bersubsidi

• Berapapun konsumsi BBM, bagaimanapungejolak harga minyak dunia, kebutuhanBBM selalu dicukupi dengan hargaMURAH (compensated consumption)

• Faktor penyebab pembengkakan subsidi:– Volatilitas harga ICP;

– Volatilias kurs;

– Peningkatan konsumsi BBM-bersubsidi akibatpeningkatan aktivitas ekonomi;

– Pengalihan konsumsi dari BBM-non-subsidi keBBM bersubsidi akibat perbedaan harga

– Adanya pasar gelap dan penyelundupan akibatpenerapan dua harga pada satu komoditas;x1

x2

x*

x**

IC 1

IC 2

33

Jenis Perumusan Kebijakan

Obyek Kebijakan PembuatKebijakan

PembuatKebijakan

Obyek Kebijakan Obyek Kebijakan

• Didasarkan pada hard evidence perilaku

pelaku ekonomi yang menjadi target

kebijakan

• Pemahaman terhadap rasionalitas pelaku

ekonomi sangat penting

• Rumusan kebijakan didasarkan pada

rasionalitas penyusun kebijakan;

• Subyektivitas perumus kebijakan sangat

domunan dalam pendekatan ini

Demand Side (bottom up) Approach

Supply Side (top down) Approach

34


PrinsipEkonomika

AnomaliKebijakan

EvaluasiHukuman

BagiKoruptor

AnomaliHukuman

Anomali

PeranNegara

NKRI 2515

4

Database korupsi putusan MA

Database Korupsi

Excel Software statistika

Kasus Korupsi

PDF1365 kasus, 1842

terdakwa

Putusan MA

Tersedia di website MA

Semua Kasuskejahatan dan

perdata

• Database korupsi dibangun secara mandiri

berdasarkan pada putusan MA yang

diupload di website MA

• Database pertama dibangun untuk

putusan MA 2001-2009 (549 kasus

dan 831 terdakwa)

• Update data dilakukan untuk

penyempurnaan data putusan MA

periode 2001-2012 (1365 kasus dan

1842 terdakwa)

• Database ini memungkinkan kita

mempelajari cara berfikir koruptor

Database korupsi putusan MA• Jika korupsi adalah ‘extra ordinary

crime’ apakah hukuman terhadap

koruptor juga ‘extra ordinary’?

• Teori Ekonomika:

– Hukuman optimal kepadakoruptor adalah memiskinkankoruptir dengan merampas semuaharta hasil korupsi (Bowles & Garoupa, 2005, Polinsky and Shavell, 2001, 2007)

• Apakah rekomendasi tersebut

sudah dilakukan di Indonesia?

• Hukuman finansial = denda + biaya pengganti + perampasanbarang bukti (terbatas padauang)

• Biaya pengadilan tidakdiperhitungkan karena terlalukecil (Rp2500-Rp10,000)

• Aset yang disita tanpa nilaiinstriksik tidak diperhitungkan(sulit diestimasi)

Klasifikasi Koruptor

Koruptor

Gurem < Rp10 juta

Kecil Rp10 juta- Rp99

juta

SedangRp100 juta

– Rp999 Juta

Besar Rp1 M – Rp 24,99

M

Kakap Rp25M atau lebih

• Koruptor dapat diklasifikasikansesuai nilai uang yang dikorupsi• Kakap• Besar• Sedang• Kecil• Gurem

• Bagaimana penangananterhadap koruptor? Apakahsetiap koruptor mendapatkanperlakuan yang adil disesuaikandengan kerusakan yang diakibatkannya?

Rata-Rata Hukuman Penjara

Skala Korupsi

Rata-rata tuntutan

hukuman penjara oleh

Jaksa (bulan) [A]

Rata-rata hukuman

penjara oleh MA

(bulan) [B] B:A (%)

Gurem 22.3 13.7 61.4%

Kecil 21.6 15.2 70.3%

Sedang 53.2 32.8 61.6%

Besar 79.0 43.5 55.0%

Kakap 115.7 58.0 50.1%

Total 53.8 31.7 58.8%

Intensitas Hukuman Penjara Kasus Korupsi

Skala

Korupsi

Rata-rata Nilai Korupsi

(Harga Berlaku)

Tuntutan

Jaksa/Nilai

korupsi

Putusan

PN/Nilai

Korupsi

Putusan

MA/Nilai

Korupsi

Gurem Rp 4.586.634 1976.09% 1457.55% 1429.30%

Kecil Rp 47.538.801 185.07% 99.89% 132.26%

Sedang Rp 374.970.157 106.35% 60.90% 71.44%

Besar Rp4.578.835.330 50.88% 29.42% 34.62%

Kakap Rp1.088.454.213.082 36.83% 4.53% 9.22%

Subsidi Rakyat Kepada Para Koruptor Nilai biaya eksplisit korupsi Rp168,19 Triliun, namun total nilai hukuman finansial

hanya Rp15,09 Triliun (8,97%)

Biaya oportunitas korupsi belum termasuk

Biaya antisipasi dan biaya reaksi terhadap korupsi belum termasuk

Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp168,19 T – Rp15,09 T = Rp153,1 T???

Tentu saja para pembayar pajak yang budiman

Ibu-ibu pembeli sabun colek dan mie instant

Anak-anak yang membeli permen, mahasiswa yang top up pulsa

Orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng

Di Indonesia terjadi pemberian SUBSIDI dari RAKYAT KEPADA KORUPTOR, dan hal ini sesuai dengan amanah implisit UU TIPIKOR!!

Contoh Realokasi Rp153,1 triliun

RealokasiSubsidi

Koruptor

Kesehatan(vaksinasi

gratis)

Pendidikan(pendidikan

gratis)

Infrastruktur

Lingkunganhidup (SILIN)

KetahananPangan

KetahananEnergi

• Diperlukan dana Rp38,4 triliun per tahun untuk

menyalurkan BLT Rp100ribu/bulan ke setiap

orang miskin di Indonesia (32 juta jiwa)

• Saat ini, hanya 5 dari 10 jenis vaksin yang

diperlukan anak-anak Indonesia tersedia gratis.

Peningkatan anggaran kesehatan 200% = Rp42

triliun

• Diperlukan hanya Rp30 triliun/tahun untuk

memastikan 500,000 mahasiswa S1-S3 kuliah gratis

dengan kualitas pendidikan terbaik.

• Diperlukan Rp19.2 triliun untuk meningkatkan

produktivitas 2,4 juta HA (10%) hutan di Indonesia

dengan teknis SILIN

• Masih tersisa Rp37.5 triliun untuk peningkatan

infrastruktur di daerah-daerah


PrinsipEkonomika

AnomaliKebijakan

EvaluasiHukuman

BagiKoruptor

AnomaliHukuman

Anomali

PeranNegara

NKRI 2515

5

Peran Microeconometrics

KasusKorupsi

Probit/Logit

TobitProportional

Hazard Model

Multilevel Modeling

44

Conviction analysis

Reconviction Analysis

KasusKorupsi

Evaluasi Putusan Pengadilan• Becker (1968) deterrence effect (efek jera) akan optimum ditentukan

oleh dua faktor:– Detection rate – Intensitas hukuman

• Hypothesis: Jenis dan intensitas hukuman = f(social cost of crime)– Hanya biaya eksplisit korupsi yang diperhitungkan

• Logistic Regressions:– Probabilitas pengenaan hukuman = f(criminogenic factors, biaya

eksplisit korupsi, dll)• TOBIT (Tobin’s Logistic) Regressions:

– Intensitas hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi, dll)

LOGIT (Denda) TOBIT (Denda)

Gender 0.7496

Umur 0.4905

Biaya Ekplisit Korupsi 0.3908

D_Jawa* 0.0842

D_Jabodetabek 0.1963

D_Karyawan_BUMN 0.0865

D_Anggota_DPR 0.1479

D_Swasta 0.8366

D_Korupsi_Kakap 1

D_Korupsi_Besar*** 0.038

D_Korupsi_Kecil* 0.098

D_Korupsi_Gurem 0.656

D_Denda_PN*** 0.000

D_Banding_PT 0.103

D_Peninjuan_Kembali 0.873

Gender 0.400

Age 0.498

Explicit Cost 0.241

D_Jawa 0.289

D_Jabodetabek 0.132


D_Anggota_DPR 0.523

D_Swasta** 0.029

D_Korupsi_Kakap*** 0.000

D_Korupsi_Besar*** 0.004

D_Korupsi_Kecil*** 0.006


Ln(DC_Denda)*** 0.000

D_Banding_PT** 0.018

D_Peninjauan_Kembali 0.257

Hukuman Denda• Intensitas Hukuman (ideal)

– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem

• Probabilitas Menerima Hukuman (ideal)


• Intensitas Hukuman (di lapangan)

– Kakap atau Besar > Sedang = Gurem > Kecil

• Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan)

– Besar > Kakap = Sedang = Gurem > Kecil

LOGIT (Biaya Pengganti) TOBIT (Biaya Pengganti)

Gender 0.426

Umur 0.539


D_Jawa** 0.023

D_Jabodetabek** 0.014


D_Anggota_DPR 0.564

D_Swasta** 0.047

D_Korupsi_Kakap** 0.027

D_Korupsi_Besar 0.135

D_Korupsi_Kecil 0.161


D_B_Pengganti_PN*** 0.000

D_Banding_PT** 0.033

D_Peninjauan_Kembali 0.449

Gender 0.806

Umur 0.118


D_Jawa 0.346

D_GreaterJakarta 0.134


D_Anggota_DPR 0.508

D_Private Sector 0.445

D_Korupsi_Kakap*** 0.000

D_Korupsi_Besar 0.482

D_Korupsi_Kecil 0.995


D_B_Pengganti_PN*** 0.000

D_Banding_PT 0.721

D_Peninjaun_Kembali** 0.035

Hukuman Uang Pengganti• Intensitas Hukuman (ideal)

– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem• Probabilitas Menerima Hukuman (ideal)


• Intensitas Hukuman (di lapangan)– Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap

• Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan)– Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap


PrinsipEkonomika

AnomaliKebijakan

EvaluasiHukuman

BagiKoruptor

AnomaliHukuman

Anomali

PeranNegara

NKRI 2515

6

Peran Negara Menurut Teori Ekonomi• Dalam konsep teori ekonomi klasik dan neo-klasik sekalipun

(madzab liberal), peran negara sangat besar untuk mendukungmekanisme pasar. Peran negara diperlukan di: – Sektor-sektor yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar:

pengadaan barang publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif)

– Ketika terjadi eksternalitas negatif sebagai ekses pembangunan/aktivitasekonomi (polusi udara, polusi air, dll)

– Ketika terjadi distorsi pasar akibat adanya asymmetric information, praktik bisnis anti kompetisi, biaya tinggi akibat korupsi, dll.

– Mengatur pemanfaatan sumberdaya umum (common resources) yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan umum, misalnya: pengelolaanhutan dan hasilnya, pengelolaan air, pengelolaan barang tambang, dll

Evaluasi Peran Negara di Indonesia

Indonesia Negara Maju Kapitalis Negara Maju Sosialis

Alokasi tanah cenderung

diserahkan kepada pasar

Alokasi tanah dilakukan oleh

negara secara ketat

Alokasi tanah dilakukan oleh

negara secara ketat

Perencanaan pembangunan

berjangka ultra pendek


jangka panjang


jangka panjang

Pengelolaan sumberdaya

umum diserahkan kepada

pasar

Pengelolaan sumberdaya

umum diatur ketat oleh

pemerintah

Pengelolaan sumberdaya umum

diatur ketat oleh pemerintah

Berbagai aspek kehidupan

dibebaskan/tidak diatur

Berbagai aspek kehidupan

diatur ketat oleh pemerintah

Berbagai aspek kehidupan diatur

ketat oleh pemerintah

Supply barang strategis

diserahkan mekanisme

pasar

Kestabilan supply barang-

barang strategis dilakukan

oleh pemerintah

Kestabilan supply barang-

barang strategis dilakukan

oleh pemerintah52

Evaluasi Peran Negara (lanjutan)Indonesia Negara Maju Kapitalis Negara Maju Sosialis

Sistem yang ada mendorongorang melakukan korupsi(korupsi struktural)

Sistem yang adameminimalisasi potensi korupsi

Sistem yang ada meminimalisasipotensi korupsi

Sistem disusun tanpamengindahkan aspekrasionalitas dan tidakmanusiawi

Sistem dibangun denganmenjunjung aspek rasionalitasdan manusiawi

Sistem dibangun denganmenjunjung aspek rasionalitasdan manusiawi

Tidak memiliki Single Identity Number (SIN)

Memiliki Single Identity Number

Memiliki Single identity Number

Sebagian besar sektor

kesehatan diserahkan ke

mekanisme pasar

Sektor kesehatan diatur ketat

oleh pemerintah dan

penggunaan asuransi intensif

Sektor kesehatan diatur dan

dikelola penuh oleh pemerintah

53

Perubahan Struktural pasca reformasi

Birokrat

Judikatif

Politisi

Politisi

Judikatif

Birokrat

• Perubahan strukturorganisasi tidak diikutiperubahan perilaku dan pola berfikir

• Reformasi di Indonesia mirip dengan English Civil War (1642–1651)

• Reformasi dan otonomidaerah dimulai padasaat yang hampirbersamaan

Gambaran sistem pemerintahan di Indonesia

Mesin + Chasis Colt T-120 Body = Alphard

Perbandingan Sektor Strategis

Baja & Logam

Energi & Mineral

Kehutanan

Pangan

56

SektorStrategis

Negara Maju Indonesia pasca Reformasi

Energi dan Mineral

Kehutanan

Pangan

The Phantom of Indonesia Economy• Sebagian besar UU di masa Presiden Habibie

bersumber dari LoI:

– 77 UU selama 1,5 tahun

• LoI satu masalah, perilaku DPR dalam

menghadapi LoI adalah masalah lain:

– Pemecahan organisasi yang sebenarnya

satu (Mengapa KPPU dan Lembaga

Perlindungan Konsumen dipisah,

mengapa KPK dan PPATK dipisah?)

• 2001-2005 terjadi perubahan UU, namun

ternyata tidak substansial karena tidak banyak

berbeda dari UU di masa Presiden Habibie,

dan UU tersebut berlaku hingga sekarang dan

terakhir ditandai dengan UU OJK.

• Di awal era otonomi daerah, setiap UU

pemekaran daerah hanya mencakup 1 daerah

yang dimekarkan. Lambat laun 1 UU

pemekaran berisi beberapa daerah sekaligus.

– Biaya gaji pegawai membengkak akibat

pemekaran karena dibutuhkan kepala

daerah baru, kantor-kantor pemerintah

baru (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,

BPS, Rumah Sakit, dll)

• Sebagian besar UU teknis diajukan oleh

birokrat. Jika DPR adalah principal dan

Birokrat adalah agent, lalu mengapa RUU

justru sebagian besar diajukan oleh agent?

Perbandingan Fungsi DPR

DPR

Pengawasan

Anggaran

Legislasi

Mengapa peran

sebagai legislator

minimum namun

peran yang lain

maksimum?

Apa ukuran kinerja

(outcome measures)

untuk fungsi

penganggaran bagi DPR?

58

Peningkatan Peran DPR2001: Asumsi makrodibahas di rapat kerja

Panitia Anggaran(Panggar)

2004 dan 2005: Tsunami Aceh dan Peningkatan ICP

konsultasipemerintah dan DPR intensif

Tatib DPR (2005-2009) ps. 37:

Banggar membahasdan mengajukan

usul penyempurnaanRAPBN dengan

Pemerintah

Tatib DPR (2010-2014) ps 61 & 65 tugas

Banggar: 1) bersamaPemerintahtentukan kebijakanfiskal dan prioritas

anggaran tiap K/L; 2) bersama pemerintah

menetapkan APBN; 3) bersama pemerintahmenetapkan asumsi

makro

• Di Indonesia, Legislatif kurang memiliki

informasi dan pengetahuan teknis terkait

dengan penyusunan APBN dibandingkan

eksekutif (asymmetric information dan asymmetric

capacity)

• DPR tidak dibantu oleh lembaga dengan

kapasitas memadai seperti OCB dan GAO di

USA. DPR juga tidak dibantu lembaga

independen yang faham tentang APBN

• Masalah:

• Peran DPR sangat besar dalam

penentuan APBN, bahkan berhak

menentukan asumsi makro;

• Asumsi makro sering menjadi outcome

measures untuk evaluasi pemerintah

(salah kaprah) 59

Dampak Otonomi Daerah

Otonomi Daerah Orba

• Pemerintah pusat bak seorang jenderal tanpa pasukan (jalur informasi dan kebijakan terputus), sehingga asymmetric information semakin memburuk– Moral hazard merebak

– Adverse selection tumbuh

• Terjadi ‘displacement effect’ atau bahkan ‘pemerataan korupsi’ di setiap penjuruwilayah Nusantara pasca otonomi daerah.


PrinsipEkonomika

AnomaliKebijakan

EvaluasiHukuman

BagiKoruptor

AnomaliHukuman

Anomali

PeranNegara

NKRI 2515

7

Public Choice Theory: adakah yang memikirkansocial welfare function?

• KepentinganKelompok

• Redistribusi

• Maksimalisasiutilitas

• KepentinganParpol

• KepentinganPribadi

• PenyerapanAnggaran

Birokrat Politisi

Interest Group

Pemilih(voters)

62

Aspek Intertemporal vs Spasial Pembangunan Ekonomi

Aspek Spasial

Aspek Intertemporal

Myopic Non-Myopic

Orientasi ke Jawa dan Sumatera (hanya di daerah denganpenduduk padat)

Kondisi saat ini (tidakmendukung persatuanIndonesia dan menyusahkan anak-cucu)

Meminimalisasi bebanke anak-cucu meskibelum tentu kondusifuntuk menjagapersatuan Indonesia

Orientasi ke Indonesia sebagai negarakepulauan yang utuh dan berdaulat

Mendukungpersatuan Indonesia meski mungkinmembebani anak-cucu di masa datang

Kondisi Ideal(sangat mendukungpersatuan Indonesia dan tidakmenyusahkan anak-cucu)

63

Peraturan Pemerintah vs Peran Negara

Peraturan

Pemerintah

Peran Negara

Besar Kecil

Banyak Proporsional Penegakan

Hukum

Rendah

Sedikit Regulasi

Efektif dan

Efisien

Pemerintahan

Malas

64

Mengapa Peran Negara Minim?

PeranNegara Minim

Sistem insentifaparat negarayang keliru

Indikan KinerjaBias ke Output

(aktivitas) daripadaOutcome

PemahamanDemokrasi yang

Keliru

PemahamanKonsep

Kenegaraanyang Rendah

65

Heterogenitas Sistem Insentif

Sektor PublikKPK, BI, OJK dan BRR Kemenkeu dan K/L

Reformasi Birokrasi

K/L non Reformasi

Birokrasi

Single salary system dengan nilai

gaji yang manusiawi

(gaji = pendapatan)

Non single salary system namun

elemen gaji tidak banyak dan total

salary lebih manusiawi

Non single salary system, elemen

gaji banyak dan nilai gaji tidak

manusiasi

Pendapatan tidak terkait dengan

jumlah kegiatan

Campuran (mixed) Pendapatan meningkat sejalan

dengan aktivitas (penyerapan)

Job description ada dan berorientasi

ke outcome

Job description sudah ada meski

belum tentu berorientasi ke

outcome

Job description tidak ada

Non-Pecatable Non-Pecatable Non-Pecatable

Dampak: orientasi kerja fokus ke

outcome (kinerja)

Dampak: campuran (mixed) Dampak: orientasi kerja fokus ke

output atau upaya menciptakan

kegiatan66

Kesalahan KPI APBN untuk K/L

• Kesalahan fatal indikan kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) Kementerian/Lembaga (K/L) adalahPENYERAPAN.

• Fakta: – Kemampuan PENYERAPAN anggaran K/L dengan tingkat

KESEJAHTERAAN belum tentu terkait!!

– PENYERAPAN = Output, Dampak ke KESEJAHTERAAN = Outcome

• KPI ini tidak pernah berubah sejak jaman ORBA!!!

67

Konflik Sistem Insentif Sektor Publik

Sistem InsentifKPK, BI

PNS non ReformasiBirokrasi

68

• Di K/L yang belum melakukan reformasi

birokrasi, gaji tidak sama dengan take home

pay.

• Orientasi: upaya meningkatkan

kegiatan/aktivitas untuk maksimalkan

take home pay

• Di KPK, BI dan BRR (alm), gaji sama dengan

take home pay.

• Orientasi: fokus ke outcome

(kesejahteraan) tanpa memikirkan

maksimalkan take home pay karena gaji

tidak terkait dengan aktivitas (output)

• Sistem penggajian KPK mendukung

maksimalisasi kesejahteraan masyarakat

IC 1

Inefisiensi Sistem Penggajian di K/L

Aktivitas x1

Aktivitas x2

E

KPI (outputs/kegiatan/penyerapan)

SILPA adalahinefisiensi

• Sistem penggajian di K/L:– Tidak rasional dan tidak manusiawi

– Gaji tidak sama dengan income

– Besaran income berbanding lurusdengan aktivitas

– KPI = output = kegiatan = penyerapan

• Konsekuensi– Potensi pembengkakan biaya akibat

manipulasi aktivitas = minimum

– Sisa anggaran justru merupakanindikasi efisiensi

E*

Compensated Activities???

69

IC 1

Efisiensi Sistem Penggajian di KPK

Aktivitas x1

Aktivitas x2

E*

KPI KPK (outcomes)

SILPA

SILPA adalahefisiensi

• Sistem penggajian di KPK:– Manusiawi

– Besaran gaji tidak dikaitkan denganaktivitas

– Gaji = income (single salary system)

– Promosi/degradasi posisi terkaitdengan capaian KPI

– KPI mencerminkan outcome measures (bukan output)

• Konsekuensi– Potensi pembengkakan biaya akibat

manipulasi aktivitas = minimum

– Sisa anggaran justru merupakanindikasi efisiensi

70

Homogenitas Sistem Remunerasi• Di negara maju, baik yang

kapitalis maupun sosialis, tidakada perbedaan sistem penggajianantara sektor swasta dan sektorpemerintah. – Semua pekerja digaji dengan

single salary system, setiap pekerjamenghadapi probabilitas untukdipecat (pecatable),

– semua jenis pekerjaan job description, KPI berdasarkanoutcome measures

• Hanya di Indonesia sektorpublik memiliki 3 sistempenggajian yang berbeda

• Sistem penggajian sektor swastadan publik berbeda

• KPI PNS bukan pada outcome namun pada output (kegiatan)– Konsekuensi: PNS selalu

mengoptimalkan aktivitas namuntidak memiliki orientasimemaksimalkan social welfare function (outcome measures)

71

Dampak Sistem Insentif

SistemInsentif

TendensiKoordinasi antar

K/L (potensifriksi)

Fokus Kinerja(outcome vs

aktivitas)

Etos Kerja(produktivitas)

Orientasi Kerja(individual goal vs social welfare

function)

72

Mari Memikirkan Social Welfare Function

• KepentinganKelompok

• Redistribusi

• Maksimalisasiutilitas

• KepentinganParpol

• KepentinganPribadi

• PenyerapanAnggaran

Birokrat Politisi

Interest Group

Pemilih(voters)

Social Welfare Function

• Semua elemen masyarakat akan

memikirkan social welfare function

ketika:

• Sistem insentif bersifat

rasional, transparan dan

manusiawi

• Outcome menjadi KPI bagi

birokrat

• Pendanaan partai politik tidak

menjadi permasalahan bagi

politisi

• Asymmetric Information dapat

diminimalisasi73

Apa Tujuan Pembentukan NKRI? • Tujuan NKRI sesuai Pembukaan

UUD 1945 alenia 4: 1. melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia

2. memajukan kesejahteraanumum,

3. mencerdaskan kehidupanbangsa, dan

4. ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial

• Memajukan kesejahteraan umumhanyalah 1 diantara 4 tujuanNKRI

• Kedaulatan dan persatuan RI serta mencerdaskan kehidupanbangsa adalah tujuan NKRI

• Ketika suatu negara tetap utuhselama ratusan tahun, berartitidak ada insentif dari komponennegara tersebut yang inginmemisahkan diri– Pemisahan diri terjadi jika ada

masalah dengan pemerataankesejahteraan 74

Maksimalisasi Kesejahteraan

• Persatuan Indonesia dianggap

‘given’ sebagai pre-requisite untuk

mencapai maksimalisasi

kesejahteraan

• Persatuan bukan merupakan tujuan

pembangunan!!

• Konsekuensi: Fokus pembangunan

di daerah dengan jumlah penduduk

besar (Jakarta dan Jawa) • Ketimpangan semakin besar antara

kota vs desa dan antara Indonesia

bagian barat vs bagian timur 75

Minimalisasi Resiko Perpecahan• Tujuan pembangunan:

meminimalisasi resiko perpecahan

NKRI untuk 500 tahun mendatang

• Implikasi: Lakukan berbagai

kebijakan agar NKRI tetap utuh

untuk 500 tahun mendatang

• Konsekuensi: orientasi dan fokus

pembangunan dimulai dari wilayah

Indonesia terluar

• Pemerataan kesejahteraan menjadi

pre-requisite persatuan!!

• Menciptakan incentive compatiblity

untuk menjadi bagian dari NKRI!!

76

Documents

Korupsi Struktural; Sumber dan Dampaknya Bagi indonesia