Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Korupsi Struktural di Indonesia
Rimawan Pradiptyo, PhD (York, UK) Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Seminar PPI Belanda, ‘ Korupsi Struktural’ Groningen, 25 Maret 2012
Pengantar • Analisis pada paparan ini merupakan penggabungan dari beberapa
arOkel yang saya susun sejak 2009. • Data yang digunakan berdasarkan putusan MA yang diupload di
www.putusan.mahkamahagung.go.id. Sejauh yang saya ketahui, database tersebut adalah database korupsi satu-‐satunya di dunia yang didasarkan pada putusan MA di Ongkat individu.
• Beberapa paper terkait analisis korupsi telah saya upload di www.ssrn.com. Anda Onggal click ‘search’ lalu keOka nama saya di kolom ‘author’ dan anda akan bisa mengunduh paper-‐paper tersebut secara graOs. Semua paper di sana telah saya presentasikan di berbagai conference di berbagai belahan penjuru dunia.
• Dalam paparan ini analisis economic evaluaOon, logisOc regression dan Tobin’s logisOc regression (Tobit) digunakan untuk menilai efekOvitas KPK dan juga mengevaluasi putusan pengadilan tentang berbagai kasus korupsi di Indonesia.
• Data base masih terbatas pada periode 2001-‐2009, dan saat ini kami sedang meng-‐update database untuk mencakup periode 2001-‐2011.
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 2
Pembahasan
Anatomi Korupsi
Dampak Korupsi
Program Pemberantasan Korupsi
Evaluasi Kinerja KPK
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Korupsi Struktural Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012 3
CorrupOons • Corruption: illegal, immoral or
dishonest behaviour, especially by people in positions of power (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2003)
• The abuse of public power and influence for private ends (Waterbury,1973)
• An act “in which the power of public office is used for personal gain in a manner that contravenes the rules of the game” (Jain, 2001)
• Corruption includes Bowles (2000): – Embezzlement – Bribery – Extortion
4
• Efficient grease hypothesis, Leff (1964), Meon and Weill (2005): Corruption might grease the economy in the country where the institution is ineffective.
• Kuncoro (2004), Rivayani (2011): found that in Indonesia, there was a positive correlation between time spend with government officials and the amount of bribery
• Economic analysis of corruption (Rose-Ackerman, 1975, Bowles, 2000, Polinsky and Shavell, 2001, 2007 etc)
• Police corruption (Bowles and Garoupa, 1997) Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012
• Umumnya berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu
• Sebagian besar kejahatan akibat dorongan memenuhi kebutuhan hidup
• Korban bullying bertendensi sebagai penjahat keOka dewasa(Bowles & Pradiptyo, 2005)
• Perilaku kejahatan sensiOf terhadap umur (Bowles and Pradiptyo, 2005)
• Cenderung mudah terdeteksi
• Umumnya berpendidikan Onggi dan memiliki jabatan
• Tindak korupsi cenderung kurang sensiOf terhadap umur
• Menggunakan metoda yang canggih dan Odak mudah dibukOkan
• Menggunaan jabatan untuk menghalangi penyidikan
• Pendeteksian cenderung rendah
5
Penjahat Konvensional Koruptor
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Appearance Multiplier
Offence Multiplier of Cohort 1953 by Gender
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
Age at first offence
Nu
mb
er
of
ap
peara
nces
MaleFemaleTotal
Desistant rate of cohort 1953
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39
Age at last appearance
Averag
e a
pp
earan
ces
MaleFemaleTotal
Desistant Rate
Sumber: Bowles and Pradiptyo (2005) Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 6
Pola Kejahatan Konvensional vs Korupsi • Appearance mulOplier menghitung berapa kali seorang pelaku kejahatan
akan melakukan reoffending behaviour dan diajukan ke pengadilan jika mereka memulai karir kejahatan-‐nya pada usia tertentu. – Semakin muda seseorang mengawali karir kriminalitas, semakin Onggi
apperance mulOpliernya. • Desistant rate menghitung berapa kemungkinan seseorang memulai
melakukan Ondak pidana pada usia tertentu dan kemudian ybs berhenO melakukan Ondakan tersebut. – Semakin muda seseorang mengawali karir kriminalitas, semakin rendah
desistant rate-‐nya. • Fakta ini hanya berlaku untuk kejahatan konvensional, di mana sebagian
besar pelaku berhenO melakukan Ondak pidana pada usia 40 tahun. Namun untuk korupsi, umur 40 tahun barulah awal dari karir korupsi.
• Data di atas diperoleh dari Offender Index yang disusun di Inggris sejak tahun 1953 untuk semua orang yang lahir di minggu ke 2 dan ke 3 di bulan Agustus 1953 dan memiliki catatan kriminalitas. Observasi dilakukan hingga tahun 1993 atau saat mereka berumur 40 tahun.
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 7
Kecanggihan Korupsi di Indonesia
Korupsi oleh anggota masyarakat
• Pra Pengadilan
Korupsi oleh Polisi • Pra pengadilan
Makelar Kasus
Korupsi oleh Jaksa dan Hakim
• Pengadilan
Korupsi di LP • Pasca Pengadilan
Teori Korupsi di Ekonomika Kriminalitas
Teknologi Baru dalam Korupsi
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 8
24 Metoda Praktik Makelar Kasus (Kompas, 2010)
Polisi
Jaksa Hakim
LP
• Makelar kasus melibatkan polisi, jaksa, hakim, petugas penjara, dll.
• Implikasi: – meningkatkan error types I
and II dalam pengambilan keputusan
– Praktik pungli merebak di lembaga penegak hukum
– Meningkatkan ketidakpastian hukum
• Meski India bergejolak akibat korupsi, namun makelar kasus BELUM DIKENAL di India
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 9
Sumber Penyebab Makelar Kasus
UU Tipikor UU Lain
Hukuman lain lebih berat
Denda puluhan/ratusan miliar rupiah
Intensitas Korupsi Odak mempengaruhi hukuman
Denda Max Rp 1 M
Apakah fenomena ini by accident ataukah by designed?
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 10
Rasionalitas Bisnis vs PNS
11
Pasar Entry Exit
Sunk Cost Sunk Cost
PNS Sunk Cost
Entry
Bisnis
• Sulit dipecat (bisa masuk, tak bisa keluar) • Riskless prospect • Korupsi = upaya mengembalikan investasi keOka entry
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Rasionalitas Bisnis • Pelaku bisnis harus
menanggung sunk costs keOka ybs ingin memasuki pasar (mempelajari seluk-‐beluk bisnis, mencari informasi yang diperlukan dll)
• KeOka pelaku bisnis akan meninggalkan pasar pun, mereka menanggung sunk costs (closing down sale hingga 70% untuk meminimasi kerugian)
• Sunk costs adalah semua biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengusaha untuk memulai atau mengakhiri usaha dan biaya tersebut Odak dapat dialihkan ke konsumen.
• Para calon PNS menanggung sunk cost untuk menjadi PNS (usaha untuk tes CPNS, kelengkapan administrasi dll)
• KeOka seseorang sudah menjadi PNS, terlepas dari kinerja ybs, kemungkinan dipecat hampir mendekaO 0
• Dampaknya PNS menghadapi riskless prospect. Meski sulit untuk menjadi PNS, namun setelah menjadi PNS ybs Odak pecat-‐able.
• PNS pusat hanya bisa dipecat oleh Menteri dan proses ini bisa memakan waktu 3-‐4 tahun atau lebih (selama itu si PNS tetap menerima gaji)
• Di negara maju, apapun jenis pekerjaannya, seOap pekerja memiliki probabilitas yang cukup besar untuk dipecat selama ybs Odak memenuhi kinerja tertentu.
Rasionalitas PNS
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 12
Rasionalitas Bisnis vs Keuangan Negara
13
Pemasukan
Penerimaan
Pengeluaran
Pemasukan dan Pengeluaran via
satu pintu
Anggaran
Pemasukan
Pengeluaran
• Uang yang sudah dikeluarkan sulit dimasukkan kembali
• Uang yang sudah terlanjur masuk, sulit dikembalikan
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Rasionalitas Bisnis vs Pilleg/Pilkada
14
Biaya Input Penerimaan Output
Semurah mungkin
Semaksimal mungkin
PoliOsi Sangat Mahal
Biaya PoliOk Pendapatan dari jabatan
Tidak Besar
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Rasionalitas Bisnis vs Parpol
15
Biaya Input
Minimasi Biaya
Sumber Pembiayaan
jelas
Parpol Tidak Jelas
Sumbangan Parpol
Kegiatan Parpol
Cenderung Berbiaya Besar
Output
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Pembahasan
Anatomi Korupsi
Dampak Korupsi
Program Pemberantasan Korupsi
Evaluasi Kinerja KPK
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Korupsi Struktural Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 16
Dampak Korupsi
17
Public Money
• MulOplier ekonomi Onggi • Cenderung terjadi di dalam negeri • M e n u r u n k a n k e s e n j a n g a n pendapatan
• Multiplier ekonomi relatif kecil • Meningkatkan kesenjangan pendapatan • Misallocation of resources
Masyarakat
Individual
Korupsi
Tanpa Korupsi
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Dampak Korupsi + Pencucian Uang
18
Uang Kejahatan
• Tidak menekan nilai Rupiah • M u l t i p l i e r ekonomi lebih banyak terjadi di dalam negeri
• Memberikan tekanan terhadap nilai Rupiah • Meningkatkan loanable fund di LN • Multiplier ekonomi lebih dinikmati pihak asing • Dana sulit kembali ke dalam negeri
DomesOc market/bankyak
Cash Outflow
Money Laundering
No Money Laundering
Demand for Foreign Currency
Increase Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Dampak Korupsi • Dampak korupsi adalah misallocaOon of resources sehingga
perekonomian Odak dapat berkembang opOmum • Biaya sosial korupsi Odak saja dari besarnya uang yang dikorupsi
(biaya eksplisit korupsi), namun juga mencakup perbedaan mulOplier ekonomi jika uang tersebut Odak dikorupsi dibandingkan dengan jika uang tersebut dikorupsi (biaya implisit korupsi atau opportunity costs)
• Selama uang hasil korupsi Odak dicuci ke luar negeri, dampak korupsi Odaklah sebesar jika uang hasil korupsi dicuci ke luar negeri – Kalaupun toh uang yang dicuci di luar negeri bisa dikembalikan, maksimal
hanya 75% dari uang yang dicuci ke luar negeri bisa dikembalikan ke tanah air, mengingat proses penelusuran dan penyidikan pencucian uang dilakukan oleh pihak mitra asing (FIU/financial invesOgaOve unit dari negara mitra atau setara dengan PPATK di Indonesia)
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 19
The Social Costs of Corruption
Biaya Eksplisit Korupsi
Biaya AnOsipasi Terhadap Korupsi
Biaya Reaksi dari Korupsi
Biaya Oportunitas (implisit) Korupsi
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 20
Biaya Sosial Korupsi • Biaya Eksplisit Korupsi
– Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)
• Biaya Implisit Korupsi – Opportunity costs yang ditimbulkan akibat korupsi – Beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di
masa lalu – Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi
dengan kondisi jika terdapat korupsi • Biaya Antisipasi Tindak Kejahatan
– Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten – Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi (memisahkan
orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan) • Biaya Akibat Reaksi Terhadap Kejahatan
– Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll) – Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll) – Policing costs (biaya operasional KPK dan PPATK) – Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 21
Contoh Kasus: Beban Biaya Dana Rekapitalisasi Perbankan (1998-‐2000)
• Pengelolaan aset oleh BPPN: – Tagihan BLBI: Rp217.53 T – Tagihan BBO dll: Rp194.66 T – Aset eks BBO dll: Rp112.02 T – Aset pemerintah di bank-‐bank
rekap : Rp103.70 T ________________________
Total Rp618.13T • Konglomerat diuntungkan dari proses
rekapitulasi perbankan. Perusahaan-‐perusahaan yang ditangani BPPN dijual kembali ke para konglomerat dengan harga murah.
• Master Seklement of AcquisiOon Agreement (MSAA) antara bankir dan BPPN: ‘bila aset yang dijual Odak cukup untuk melunasi utang konglomerat, maka BPPN akan menanggung kekurangannya’.
• Sumber: hkp://www.oociOes.org/ekonomiindonesia/banrampok.html
Kasus Bank BDNI: • Desember 1997, modal BDNI
sejumlah 16,904 triliun rupiah • April 1998 total kredit yang diberikan
kepada perusahannya sendiri sinilai 12,847 triliun rupiah
• Terjadi krisis moneter, para nasabah menarik uang dari BDNI sehingga b an k t e r s e bu t d i t u t u p o l e h Pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998
• Pemberian kredit melanggar Pasal 11 ayat (4) Undang-‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-‐Undang Nomor 10 Tahun 1998.
• Samsu Nursalim Odak dipidana tetapi penyelesaiannya melalui Master S e k l emen t A n d A c q u i s i O o n Agreement (MSAA).
• Sumber: Hiarej, E.O.S (2009) Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012 22
Pembahasan
Anatomi Korupsi
Dampak Korupsi
Program Pemberantasan Korupsi
Evaluasi Kinerja KPK
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Korupsi Struktural Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012 23
Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi
Program AnO
Korupsi UU AnO Korupsi 1999 & 2001
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
2004
UU AnO Pencucian Uang
PPATK 2005 dan 2010
Reformasi Birokrasi (2003)
Asset recovery dengan
pembukOan terbalik (dalam proses review)
24 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Dual System Penanggulangan Korupsi Polisi dan Jaksa KPK
• Korupsi skala menangah ke bawah (kurang dari Rp 1 Miliar)
• Memiliki keterbatasan wewenang untuk merekam percapakan telepon, email, sms, BBM dari tersangka pelaku korupsi tanpa surat dari pengadilan
• Karena keterbatasan SDM umumnya bukO-‐bukO yang diajukan ke pengadilan Odak sekomprehensif KPK
• Merupakan lembaga ad-‐hoc. • Menyelidiki kasus-‐kasus korupsi menengah ke atas (Rp 1M ke atas)
• Memiliki kewenangan merekam percakapan telepon, email, sms dari tersangka tanpa perlu ijin dari pengadilan
• Keunggulan SDM membuat bukO-‐bukO yang ditampilkan di pengadilan komprehensif dan kuat.
25 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
26
Konsep Merugikan Keuangan Negara Pasal-‐2 TPK -‐ (UU NO 31/1999 & 20 / 2001)
Pasal 2 (Break of Law)
- secara melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Setiap
Orang
atau Korpo-
rasi
Yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara Pasal 3 (Abuse of Power)
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu
korporasi;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan;
Sumber: Dr Haryono Umar (2009) disampaikan pada Seminar ‘Korupsi dan Money Laundering: Tantangan, Prospek dan Dampak terhadap Perekonomian’ Magister Sains dan Doktor , FEB-‐UGM, 31 Januari 2009 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012
UU AnO Korupsi
• Penyogokan kepada PNS, pegawai negeri asing dan di sektor swasta
• Penggelapan di sektor publik dan swasta
• Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan
• Penyalahgunaan kekuasaan • Ellicit enrichment • Pencucian hasil korupsi • Penyembunyian hasil korupsi • Mempengaruhi proses pengadilan
• Penyogokan kepada PNS dan staff pengadilan
• Penggelapan di sektor publik • Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan
• Penyalahgunaan kekuasaan • Ellicit of enrichment
UN ConvenDon Against CorrupDon UU Tipikor
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 27
Hukuman di UU 20/2001 Pasal Nilai
Korupsi Jenis Korupsi Denda Penjara
Pasal 5 Rp 5 jt -‐ ∞ Penyogokan PNS/penyelenggara negara
Rp 50-‐250 juta
1-‐5 th
Pasal 6 Rp 5 jt -‐ ∞ Penyogokan Hakim, aparat hukum & saksi ahli
Rp 150-‐750 juta
3-‐15th
Pasal 8 Rp 5 jt -‐ ∞ Penggelapan uang oleh PNS
Rp 150 – 750 juta
3-‐15th
Pasal 12 Rp 5 jt -‐ ∞ Korupsi oleh PNS Rp 200 jt – Rp 1 M
4-‐20th
Catatan: Jaksa dan hakim belum tentu menuntut/menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar jumlah uang yang dikorupsi 28 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012
Kelemahan UU AnOkorupsi • Hanya mencakup Ondak pidana korupsi di sektor publik (belum mencakup korupsi di sektor swasta)
• UU anOkorupsi Odak mengatur kegiatan pasca korupsi (money laundering) yang sulit dipisahkan dari korupsi itu sendiri
• UU anOkorupsi Odak menjangkau Ondak korupsi yang lebih luas misalnya: – Money poliOk (KUHP 148-‐150) – Pemilu DPR/D (UU12/2003) – Pilpres (UU 23/2003) – Pilleg (UU 10/2008) – UU Suap No 11/1980 – UU Perbankan
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 29
Kelemahan (lanjutan) • Kurang memperhaOkan rasionalitas pelaku/calon pelaku korupsi – Pencantuman hukuman maksimal justru merangsang pelaku/calon pelaku untuk melakukan perhitungan Ongkat korupsi yang menguntungkan
– Pencantuman denda maksimum di UU membuat efek jera lemah dengan semakin berjalannya waktu, karena inflasi di Indonesia Onggi
– Semakin Onggi inflasi, semakin rendah efek jera denda dan kebutuhan amandemen UU makin mendesak (biaya bagi tax payers)
• Koruptor diasumsikan memiliki karakterisOk yang sama dengan penjahat konvensional
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 30
Kompleksitas Korupsi di Indonesia
Korupsi EksekuOf
LegislaOf
YudikaOf
Lembaga Internasional di Indonesia Swasta
Nasional
Swasta Internasional di Indonesia
Non-‐Profit OrganisaOon
Diatur di UU Tipikor Belum Diatur di UU Tipikor
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 31
Pembahasan
Anatomi Korupsi
Dampak Korupsi
Program Pemberantasan Korupsi
Evaluasi Kinerja KPK
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Korupsi Struktural Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012 32
Evaluasi Kinerja KPK • Apakah penanggulangan korupsi yang dilakukan KPK efekOf?
• Apakah penanggulangan korupsi yang dilakukan KPK cost-‐effec9ve?
• Evaluasi kinerja KPK dilakukan dengan menggunakan Economic EvaluaOon (evidence-‐based policy)
• Evidence-‐based policy digunakan untuk membedakan ‘Mitos’ dengan ‘Realitas’
• ‘KPK perlu dibubarkan karena Odak efekOf memberantas korupsi’. Apakah ini ‘mitos’ ataukah ‘realitas’?
33 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Input-‐Output-‐Outcome � Input: semua sumberdaya yang digunakan untuk mendirikan dan menjalankan fungsi KPK.
� Outcomes: ◦ Intermediate outcomes: jumlah penuntutan � Mengindikasikan detecOon rate dari KPK dan menciptakan general deterrence effect kepada potenOal offenders
◦ Final outcomes: rate of convicOon � General Deterrence Benefits � Specific Deterrence Benefits � Incapacita9on Benefits � Res9tu9on Benefits � Rehabilita9on Benefits
34 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
EffecOveness Analysis (Penuntutan) Year Prosecutor KPK Underlying of KPK EffecDveness
1999 6 1
2000 14 3
2001 20 4
2002 25 8
2003 56 20
Baseline (Total) 121 36 2004 119 31
2005 162 46
2006 95 100
2007 51 25
2008 34 7
IntervenDon (Total) 461 209 137 72 35 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012
EffecOveness Analysis (Hukuman) Year Prosecutor KPK Underlying of
KPK EffecDveness
1999 4 1 2000 12 2 2001 15 4 2002 22 8 2003 32 16 Baseline (Total) 85 31 2004 86 17 2005 101 36 2006 62 42 2007 21 19 2008 33 7 IntervenDon (Total) 303 121 111 10
36 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Cost-‐EffecOveness of KPK Tahun Biaya operasional KPK (Harga
Berlaku) Biaya Operasional KPK (Harga Konstan (2008))
2004 Rp39,31 miliar Rp55.79 miliar
2005 Rp48.55 miliar Rp62.48 miliar
2006 Rp221.80 miliar Rp261.28 miliar
2007 Rp164.05 miliar Rp180.46 miliar
2008 Rp204.71 miliar Rp204.71 miliar
Total Rp678.43 miliar Rp764.72 miliar
Cost-Effectiveness (Prosecution) = 72: Rp764,7 miliar = 1: Rp10,6 miliar Cost-Effectiveness (Conviction) = 10: Rp764,7 miliar = 1: Rp76,5 miliar
37 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Manfaat Sangsi Hukum (Bowles & Pradiptyo, 2005)
• General Deterrence Benefits; Odak bisa diesOmasi • Specific Deterrence Benefits; Odak ada kemungkinan reoffending (Odak bisa diesOmasi)
• Incapacita9on Benefits; lama waktu dipenjara (esOmasi biaya koruptor keOka dipenjara Odak mudah dilakukan)
• Punishment Benefits; proxy: biaya denda • Rehabilita9on Benefits; sulit diesOmasi • Res9tu9on Benefits; proxy: biaya pengganO, nilai aset yang disita, biaya pengadilan, dll
Proxy manfaat hukuman = Hukuman Finansial yaitu penjumlahan Denda + Uang PengganD + Perampasan Aset sebagai barang bukD (terbatas pada uang saja).
38 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
EsOmasi Rata-‐rata Manfaat/Kasus Tahun Dituntut
(Real Price 2008) Dihukum (Real Price 2008)
2004 Rp8,84 miliar Rp7,62 miliar 2005 Rp15,13 miliar Rp5,05 miliar 2006
Rp866,03 miliar Rp7,87 miliar 2007
Rp6,84 miliar Rp1,80 miliar 2008
Rp5,44 miliar Rp1,22 miliar Rata-‐rata Rp180,46 miliar
Rp4,71 miliar
Benefit-Cost Ratio (Prosecution) = Rp180,5 miliar : Rp10,6 miliar = 17.03 Benefit-Cost Ratio (Conviction) = Rp4,71 milar: Rp76.5 miliar = 0.062 39 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012
Mengapa benefit-‐cost KPK rendah? • Biaya korupsi hanya dihitung berdasarkan explicit cost of corrupOon dan belum memperhitungkan social cost of corrupOon (biaya ekplisit dan implisit korupsi)
• UU AnOkorupsi menggunakan hukuman maksimum – Inflasi di Indonesia Onggi 2001-‐2009 inflasi 100% – Hukuman maksimum justru mendorong potenOal offenders untuk melakukan korupsi
• Koruptor Odak bisa dihukum lebih berat dari intensitas hukuman yang diatur dalam UU AnOkorupsi
• Tuntutan dan putusan pengadilan tentang denda dan biaya pengganD Ddak ada kaitannya dengan jumlah uang yang dikorupsi!!
40 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Pembahasan
Anatomi Korupsi
Dampak Korupsi
Program Pemberantasan Korupsi
Evaluasi Kinerja KPK
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Korupsi Struktural Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012 41
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Data set terdiri dari 549 kasus, melibatkan 831 terdakwa
Data dibagi dalam 5 (lima) skala korupsi
Gurem ∈ (Rp 0, Rp10 juta) Kecil ∈ [Rp10 juta, Rp100 juta) Sedang ∈ [Rp100juta, Rp1 miliar) Besar ∈ [Rp1 miliar, Rp25 miliar) Kakap ∈ [Rp25 miliar, ∾]
42 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Evaluasi Putusan Pengadilan • Becker (1968) deterrence effect (efek jera) akan opOmum ditentukan oleh dua faktor: – Detec9on rate – Intensitas hukuman
• Hypothesis: Jenis dan intensitas hukuman = f(social cost of crime) – Hanya biaya eksplisit korupsi yang diperhitungkan
• LogisOc Regressions: – Probabilitas pengenaan hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi, dll)
• TOBIT (Tobin’s LogisOc) Regressions: – Intensitas hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi, dll)
43 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
LOGIT (Denda) TOBIT (Denda)
Gender 0.7496 Umur 0.4905 Biaya Ekplisit Korupsi 0.3908 D_Jawa* 0.0842 D_Jabodetabek 0.1963 D_Karyawan_BUMN 0.0865 D_Anggota_DPR 0.1479 D_Swasta 0.8366 D_Korupsi_Kakap 1 D_Korupsi_Besar*** 0.038 D_Korupsi_Kecil* 0.098 D_Korupsi_Gurem 0.656 D_Denda_PN*** 0.000 D_Banding_PT 0.103 D_Peninjuan_Kembali 0.873
Gender 0.400 Age 0.498 Explicit Cost 0.241 D_Jawa 0.289 D_Jabodetabek 0.132 D_Karyawan_BUMN 0.806 D_Anggota_DPR 0.523 D_Swasta** 0.029 D_Korupsi_Kakap*** 0.000 D_Korupsi_Besar*** 0.004 D_Korupsi_Kecil*** 0.006 D_Korupsi_Gurem 0.150 Ln(DC_Denda)*** 0.000 D_Banding_PT** 0.018 D_Peninjauan_Kembali 0.257
44 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Hukuman Denda • Intensitas Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem • Probabilitas Menerima Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem
• Intensitas Hukuman (di lapangan) – Kakap atau Besar > Sedang = Gurem > Kecil
• Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan) – Besar > Kakap = Sedang = Gurem > Kecil
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 45
LOGIT (Biaya PengganD) TOBIT (Biaya PengganD)
Gender 0.426 Umur 0.539 Biaya Ekplisit Korupsi 0.301 D_Jawa** 0.023 D_Jabodetabek** 0.014 D_Karyawan_BUMN 0.252 D_Anggota_DPR 0.564 D_Swasta** 0.047 D_Korupsi_Kakap** 0.027 D_Korupsi_Besar 0.135 D_Korupsi_Kecil 0.161 D_Korupsi_Gurem 0.536 D_B_PengganD_PN*** 0.000 D_Banding_PT** 0.033 D_Peninjauan_Kembali 0.449
Gender 0.806 Umur 0.118 Biaya Ekplisit Korupsi 0.927 D_Jawa 0.346 D_GreaterJakarta 0.134 D_Karyawan_BUMN 0.916 D_Anggota_DPR 0.508 D_Private Sector 0.445 D_Korupsi_Kakap*** 0.000 D_Korupsi_Besar 0.482 D_Korupsi_Kecil 0.995 D_Korupsi_Gurem 0.903 D_B_PengganD_PN*** 0.000 D_Banding_PT 0.721 D_Peninjaun_Kembali** 0.035
46 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Hukuman Uang PengganO • Intensitas Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem • Probabilitas Menerima Hukuman (ideal)
– Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem
• Intensitas Hukuman (di lapangan) – Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap
• Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan) – Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 47
Rata-rata hukuman penjara
Skala Korupsi
Rata-rata tuntutan hukuman penjara oleh Jaksa (bulan) [A]
Rata-rata hukuman penjara oleh MA (bulan) [B] B:A (%)
Gurem 22.3 13.7 61.4%
Kecil 21.6 15.2 70.3%
Sedang 53.2 32.8 61.6%
Besar 79.0 43.5 55.0%
Kakap 115.7 58.0 50.1%
Total 53.8 31.7 58.8% Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012 48
Perbandingan Kerugian dan Hukuman Finansial kepada koruptor (harga 2008)
Skala Korupsi
Jumlah Pelaku
Total Biaya Eksplisit Korupsi (hasil hitungan jaksa)
Total Hukuman Finansial yang dituntut jaksa /Total Biaya Eksplisit Korupsi (%)
Total Hukuman Finansial yang dijatuhkan MA/ Total Biaya Eksplisit Korupsi/ (%)
Gurem 22 Rp108,40 Jt 1682.2% 1141.3%
Kecil 128 Rp6,300 M 183.2% 401.1%
Medium 240 Rp101,3 M 118.6% 88.9%
Besar 122 Rp735,5 M 65.6% 49.4%
Kakap 30 Rp72,2 T 44.0% 6.7%
Total 542 Rp73,1 T 44.4% 7.3% 49 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012
Beban siapa?? n Nilai biaya eksplisit korupsi Rp73,07 T, namun total nilai hukuman
finansial hanya Rp5,32 T (7,29%) n Biaya oportunitas korupsi belum termasuk!!!
n Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp73,07T -‐ Rp5,32 T = Rp67,75 T???
n Tentu saja para pembayar pajak yang budiman n Ibu-‐ibu pembeli sabun colek dan mie instant n Anak-‐anak yang membeli permen n Orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng
n Proporsi penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh pajak Odak langsung (pajak penjualan, dll) dan bukan oleh pajak langsung (pajak pendapatan). Dengan demikian seluruh konsumen di Indonesia pada dasarnya adalah PEMBAYAR PAJAK
n Hanya di Indonesia terjadi pemberian SUBSIDI dari RAKYAT KEPADA KORUPTOR, dan sistem ini dihasilkan justru oleh UU AnDkorupsi!!
50 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Pembahasan
Anatomi Korupsi
Dampak Korupsi
Program Pemberantasan Korupsi
Evaluasi Kinerja KPK
Evaluasi Kinerja Pengadilan
Korupsi Struktural Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,
25 Maret 2012 51
Korupsi Struktural • Korupsi di Indonesia Odak saja bersifat sistemik, namun lebih dari
itu korupsi di Indonesia cenderung bersifat struktural • Korupsi struktural adalah korupsi yang terjadi akibat sistem yang
berlaku di suatu negara cenderung mendorong individu yang Onggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi.
• Dalam korupsi struktural, sistem yang berlaku memberikan insenOf lebih Onggi untuk melakukan korupsi daripada insenOf untuk mematuhi hukum.
• Korupsi struktural terjadi akibat: – Perumus kebijakan Odak berorientasi pada opOmasi kemakmuran
masyarakat (social welfare funcOon) – Perumus kebijakan mengedepankan rasionalitas pribadi (supply side)
daripada berusaha memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (demand side)
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 52
Tanggung Jawab Siapa • RUU hanya akan disahkan menjadi UU jika mendapat persetujuan dari
DPR • Menurut Principal-‐Agency Theory (untuk penyederhanaan saya sebut
sebagai Teori Bos-‐Jongos): – Principal = DPR atau legislaOf (legislator = pembuat UU) – Agent = Birokrat atau eksekuOf
• Namun demikian, posisi DPR dihadapan rakyat: – Principal: Rakyat – Agent: DPR
• Konsekuensi: – Jika UU Tipikor menciptakan sistem subsidi kepada koruptor, maka tanggung jawab terletak pada legislator atau DPR yang menyetujui RUU menjadi UU
– Anggota DPR = legislator = pembuat UU, jadi kinerja seorang legislator bisa diukur dari kualitas UU yang dibuatnya
– Meski sebagian besar UU diusulkan oleh Birokrat, tetap saja pertanggung jawaban tentang mutu UU ada di anggota DPR, karena anggota DPR adalah legislator yang tugas utamanya membuat UU
53 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012
Perbandingan Fungsi DPR
DPR
Pengawasan
Anggaran
Legislasi
Berapa persen dari UU teknis yang dirancang dan diusulkan oleh DPR?
Dari keOga tuposi DPR, fungsi legislasi kurang mendapat fokus dari anggota DPR. Padahal anggota DPR adalah legislator (pembuat legislasi)
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 54
UU yang Dihasilkan Pasca Reformasi (1999-‐2010)
UU APBN, 27, 7%
UU Teknis, 239, 62%
UU Pemekaran, 122, 31%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1
4 2
4 2
0 0
4 3 2 3 2
28
22
8
15 15
21
10
19 20
23
47
11
5
11 12 13
24
0 0 0
25
30
2 0
UU APBN UU Teknis UU Pemekaran
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 55
Apakah DPR = Mesin Pembuat UU? • Selama periode 1999-‐2010 tercatat 388 UU dihasilkan oleh DPR
– 122 UU pemekaran – 27 UU APBN – 239 UU teknis
• Di masa pemerintahan Presiden Habibie yang berumur hanya 1,5 tahun, tercatat 77 UU dihasilkan pada saat itu dan banyak UU yang merupakan adopsi dari UU dari negara lain.
• Di awal era otonomi daerah, seOap UU pemekaran daerah hanya mencakup 1 daerah yang dimekarkan. Lambat laun 1 UU pemekaran berisi beberapa daerah sekaligus. – Biaya gaji pegawai membengkak akibat pemekaran karena dibutuhkan kepala
daerah baru, kantor-‐kantor pemerintah baru (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, BPS, Rumah Sakit, dll)
• Sebagian besar UU teknis diajukan oleh birokrat. Jika DPR adalah principal dan Birokrat adalah agent, lalu mengapa RUU justru sebagian besar diajukan oleh agent? Apakah di rumah tangga para anggota DPR kontrak kerja pembantu rumah tangga mereka diajukan juga oleh para pembantu mereka? Lalu bagaimana dengan tupoksi anggota DPR sebagai legislator?
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 56
Terima Kasih
Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012 57