Click here to load reader

Korupsi Struktural; Analisis Database Korupsi Versi 4 ... Korupsi V 4... · rakyat •Nilai hukuman finansial mereka jauh lebih rendah ... karena keserakahan) • Biaya Akibat Reaksi

  • View
    229

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Korupsi Struktural; Analisis Database Korupsi Versi 4 ... Korupsi V 4... · rakyat •Nilai hukuman...

Korupsi Struktural;Analisis Database Korupsi Versi 4

(2001-2015)

Rimawan Pradiptyo

Timotius Hendrik Partohap

Pramashavira

Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi,

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

5 April 2016

Pendahuluan Database korupsi adalah salah satu

dari beberapa database kejahatanyang disusun oleh LaboratoriumIlmu Ekonomi, FEB, UGM.

Database didasarkan pada putusanMA yang dapat diakses publik di putusan.MahkamahAgung.go.id

Database-database ini selaludiupdate dari waktu ke waktuterutama untuk keperluanpenelitian, meski dapat pula digunakan sebagai masukankebijakan. 2

Korupsi

Narkoba

Perpajakan

Illegal Logging

Perkembangan Database Korupsi

3

549 kasus

831 terdakwa

V1 2001-2009

1289 kasus

1831 terdakwa

V2 2001-2012

1518 Kasus

2142 Terdakwa

V3 2001-2013

2321

3109 Terdakwa

V4 2001-2015

Sumber Data

MA

In Krach hanya di level MA atau PK

KPK

In Krach di level MA dan PK

In Krach di level PengadilanNegeri dan

Pengadilan Tinggi

4

Kami ucapkan terimakasih

kepada Ibu Yuyuk Andriati dan

Pak Budi Prasetyo dari Humas

KPK yang membantu peneliti

mendapatkan akses putusan

pengadilan kasus-kasus yang

ditangani KPK baik di tingkat

MA, PT maupun PN

Data putusan MA kami akses

dari situs

putusan.MahkamahAgung.go.id

Karakteristik Update Data Update data putusan pengadilan cenderung tidak linear:

Update di tahun 2015 seringkali berisi peningkatan putusan-putusan untuk tahun-tahun sebelumnya

Pola ini berbeda dengan perilaku data ekonomi padaumumnya.

Konsekuensi: diperlukan sumberdaya yang lebih tinggiuntuk melakukan update data putusan pengadilandibandingkan update data ekonomi

Hasil update data ditampilkan di Peta Korupsi di situsCegahKorupsi.feb.ugm.ac.id.

5

Distribusi Kasus Korupsi

6

9 1736

61

185 178194

254

395 398372

254

409

299

48

7 1226 34

121140

102

186

326

372

301

219

381

288

48

Distribusi Terdakwa & Terpidana

Terdakwa Terpidana

Gurem (

Distribusi Terdakwa dan Koruptor Menurut Gender

2361, 92%

202, 8%

GENDER TERDAKWA

Laki-Laki

Perempuan

Tidak Bersalah, 546, 18%

Bersalah, 2563, 82%

TERDAKWA

Tidak Bersalah

Bersalah

Distribusi Wilayah Terpidana

Keberadaan terpidana korupsimasih didominasi di Jawa danSumatera

Terdapat hubungan yang erat antarapusat pemerintahan dan aktivitasekonomi dengan jumlah terpidanakorupsi.

Nilai total korupsi masih didominasioleh Jabodetabek dan Sumatera yaitu Rp121,3 T (harga berlaku), 94,08% dari total korupsi, atausenilai Rp195,14 T di tahun 2015

8

424

735

578

225

360

136

111

0 100 200 300 400 500 600 700 800

JABODETABEK

JAWA LAIN

SUMATERA

KALIMANTAN

SULAWESI

BALI & NT

MALUKU DAN PAPUA

Wilayah Terpidana

Kerugian Negara Menurut Wilayah

9

Wilayah

Kerugian Negara

Harga Berlaku(Rp Miliar) Proporsi

Harga Konstan(Rp Miliar) Proporsi

Jabodetabek 88,207.4 68.39% 129,258.0 63.03%

Jawa Lain 4,012.1 3.11% 5,110.5 2.49%

Sumatera 33,137.0 25.69% 65,881.4 32.12%

Kalimantan 1,640.8 1.27% 2,562.5 1.25%

Sulawesi 1,580.2 1.23% 1,779.6 0.87%

Bali & NT 123.5 0.10% 147.1 0.07%

Maluku dan Papua 275.2 0.21% 341.8 0.17%

Total 128,976.1 100.00% 205,080.8 100.00%

Distribusi Pekerjaan Terpidana

10

1115

14962

559

670

PNS BUMN/D LEMBAGA INDEPENDENT

POLITISI SWASTA/LAIN-LAIN

Pekerjaan Terpidana Korupsi oleh politisi (legislator dan

kepala daerah) dan swasta (1420

terpidana) ternyata mengalahkan

jumlah pelaku korupsi PNS (1115

terpidana)

Total nilai korupsi oleh politisi dan

swasta mencapai Rp 50,1 T (harga

berlaku) atau 39,09% (setara dengan

Rp86,4 T dengan harga tahun 2015)

Perlu reorientasi strategi

penanggulangan korupsi untuk

fokus ke korupsi oleh politisi dan

swasta

Kerugian Negara Menurut Pekerjaan (lanjutan)

11

Jenis Pekerjaan

Perpidan

a Korupsi %

Kerugian

Negara

(harga

berlaku) %

Kerugian

Negara

(harga

konstan 2015) %

PNS 1115 43.71% 21.3 16.59% 26.9 13.22%

BUMN/D 149 5.84% 4.5 3.48% 8.7 4.27%

Lembaga

Independen 62 2.43% 52.4 40.84% 81.8 40.14%

Legislatif 480 18.82% 1.6 1.27% 2.0 0.97%

Kepala Daerah 75 2.94% 1.4 1.08% 1.8 0.88%

Swasta/Lainnya 670 26.26% 47.1 36.74% 82.6 40.53%

Total 2551 100.00% 128.2 100.00% 203.9 100.00%

142

19

224

20

44

145

0

50

100

150

200

250

30%

4%

48%

4%

10%3%1%

PengadaanBarang/Jasa

Perijinan

Penyuapan

Pungutan

PenyalahgunaanAnggaran

TPPU

Merintangi ProsesKPK

Jenis Korupsi yang Ditangani KPK

(KPK, 2015)

167

23

4 7

123

13

128

53

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

32%

4%1%1%

24%

3%

25%

10%

Politisi

KepalaLembaga/Kementerian

Duta Besar

Komisioner

Eselon I / II / III

Hakim

Swasta

Lainnya

Pelaku Korupsi yang Ditangani KPK

(KPK, 2015)

Kerugian Negara Menurut Pekerjaan

14

17%

3%

41%1%1%

37%

Proporsi Kerugian Negara

PNS

BUMN/D

Lembaga Independen

Legislatif

Kepala Daerah

Swasta/Lainnya

44%

6%2%19%

3%

26%

Distribusi Pekerjaan Terpidana Korupsi

PNS

BUMN/D

Lembaga Independen

Legislatif

Kepala Daerah

Swasta/Lainnya

Apakah Hukuman Menjerakan?

15

128.2

29.713.6

203.9

65.5

21.3

KERUGIAN NEGARA TUNTUTAN HUKUMAN FINANSIAL

HUKUMAN FINANSIAL (PUTUSAN PENGADILAN)

Total Kerugian Negara vs Hukuman Finansial (Triliun)

Harga Berlaku Harga Konstan (2015)

Hukuman finansial adalah gabungan nilai

hukuman Denda, Hukuman Pengganti dan

Perampasan Barang Bukti (aset)

Aset non moneter tidak dimasukkan

karena tidak ada nilai taksiran dari aset

tersebut di putusan pengadilan

Penggunaan harga konstan (2015) adalah

upaya untuk penyetaraan nilai korupsi dan

hukuman finansial dalam konteks kekinian.

Hal ini perlu dilakukan mengingat inflasi di

Indonesia cenderung tinggi

Rata-rata dan Median Hukuman Finansial

16

40.6

11.9

4.5 5.3

KERUGIAN NEGARA

TUNTUTAN HUKUMAN FINANSIAL

HUKUMAN FINANSIAL (PN)

HUKUMAN FINANSIAL (INKRACH)

Rata-rata (Miliar)

446.5

240.9

150.0

200.0

KERUGIAN NEGARA TUNTUTAN HUKUMAN FINANSIAL

HUKUMAN FINANSIAL (PN)

HUKUMAN FINANSIAL (INKRACH)

Median (Juta)

Hukuman Finansial Menurut Pekerjaan

17

Kerugian

Negara (A)

(Rp Miliar)

Tuntutan

Jaksa (B)

(Rp Miliar)

% (B/A)

Putusan

Pengadilan

(C)

(Rp Miliar)

% (C/A)

PNS 21,271 1,044 4.9% 844 4.0%

BUMN/D 4,462 2,435 54.6% 2,109 47.3%

Lembaga

Independen 52,368 17,052 32.6% 302 0.6%

Legislatif 1,634 537 32.8% 402 24.6%

Kepala Daerah 1,391 881 63.3% 770 55.3%

Swasta/Lainnya 47,110 7,786 16.5% 9,126 19.4%

Hukuman Finansial Menurut Pekerjaan

(lanjutan) Secara umum hukuman finansial kepada para terpidana

korupsi cenderung suboptimal (lebih rendah darikerugian negara yang diakibatkan)

Hukuman finansial kepada para kepala daerahcenderung lebih proporsional terhadap nilai kerugiannegara, dibandingkan pekerjaan lain

Hukuman finansial kepada para legislator dan swastacenderung lebih rendah daripada kerugian negara yang diakibatkan

18

Hukuman Finansial Menurut Skala Korupsi

19

Skala Korupsi

Terpi

dan

a

Avg. Kerugian

Negara (A)

Avg

Tuntutan

Jaksa (B) B/A (%)

Avg Putusan

Pengadilan

(C) C/A (%)

Gurem 62 119,934 2,037,049 1698.5% 4,111,515 3428.1%

Kecil 512 10,198,507 21,405,450 209.9% 101,505,468 995.3%

Sedang 1062 154,962,172 170,303,109 109.9% 664,341,936 428.7%

Besar 779 1,417,735,018 699,716,427 49.4% 516,807,423 36.5%

Kakap 148 48,453,559,408 10,710,261,681 22.1% 4,021,250,522 8.3%

Hukuman Finansial Menurut Skala Korupsi (lanjutan)

Hukuman finansial kepada terpidana korupsi cenderung tajam ke bawahtapi tumpul ke atas

Koruptor kelas gurem (nilai korupsi < Rp10 juta) dihukum rata-rata 3.428% lebih tinggi dari kerugian negara yang diciptakan

Koruptor kelas kakap (nilai korupsi Rp25 M ke atas) hanya dihukum rata-rata 8,3% dari nilai kerugian negara yang diciptakan

Perlu revisi UU Tipikor agar hukuman yang diberikan kepada para terpidana korupsi menjadi proporsional dengan biaya sosial korupsiyang ditimbulkannya.

Pertanyaan: mengapa DPR sibuk mengajukan RUU Revisi KPK tapitidak mengajukan RUU Revisi TIPIKOR agar hukuman kepada para terpidana korupsi proporsional??

20

Nilai Subsidi Kepada Koruptor

Koruptor besar (Rp1M-Rp24,9M) dan koruptorkakap (Rp25M ke atas) cenderung disubsidi olehrakyat

Nilai hukuman finansialmereka jauh lebih rendahdaripada kerugian negarayang diakibatkannya

21

114.6

182.6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Harga Berlaku Harga Konstan (2015)

Subsidi Kepada Koruptor

Subsidi Koruptor, Beban Siapa? Nilai kerugian negara (biaya sosial eksplisit) Rp203,9 T, namun total hukuman

finansial hanya Rp21,26 T (10,42%) Belum menghitung BIAYA SOSIAL KORUPSI!

Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp203,9 T Rp21,26 T = Rp182,64 Triliun tersebut? Tentu saja para pembayar pajak yang budiman:

Ibu-ibu pembeli susu formula untuk bayi mereka

Mahasiswa dan pelajar yang membeli buku teks mereka

Orang sakit yang membeli obat-obatan di apotek dan toko obat

Generasi di masa datang yang mungkin saat ini belum lahir

Sepertinya hanya di Indonesia para koruptor disubsidi oleh rakyat dan generasi muda di masa datang!

22

Potensi Re-Alokasi Subsidi Koruptor

Kesehatan

Seluruh Masyarakat Indonesia Gratis BiayaBPJS hingga Rp 60.000/bulan

Pembangunan 600 Rumah Sakit Standard Internasional

Pendidikan

Meluluskan 182.000 Magister Luar Negeriatau 45.500 Doktor Luar Negeri

Meluluskan 546.000 Sarjana denganstandard PTN Top Indonesia

Infrastruktur

Pembangunan Jalan Tol Sepanjang lebihdari 10.000 km

Pembangunan MRT sepanjang 202 km.

Olahraga

Pembangunan 182 Stadion SepakbolaStandard Internasional

Membiayai 20 orang Rio Haryanto selama40 tahun

23

Estimasi Biaya Sosial Korupsi (KPK, 2012)

Subsidi kepada koruptor di atas belum sepenuhnyamencerminkan biaya sosialkorupsi

Nilai biaya sosial korupsi di 4 kasus ternyata jauh lebihbesar daripada besarnyakerugian negara di 4 kasustersebut (KPK, 2012)

24

SUMBER DAYA ALAM (0.18%)

Biaya sosial = Rp 923 milyar

Hukuman finansial = Rp 2 milyar

PERDAGANGAN (2.09%)

Biaya sosial = Rp 218 milyar

Hukuman finansial = Rp 5 milyar

INFRASTRUKTUR (26.59%)

Biaya sosial = Rp 9.6 milyar

Hukuman finansial = Rp 2.5 milyar

PELAYANAN PUBLIK (25.48%)

Biaya sosial = Rp 75 milyar

Hukuman finansial = Rp 19 milyar

Biaya Sosial Korupsi (KPK, 2012) Biaya Eksplisit Korupsi

Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)

Biaya Implisit Korupsi

Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu

Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi

Biaya Antisipasi Tindak Korupsi

Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten

Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan)

Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi

Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll)

Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll)

Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll)

Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

BiayaReaksi

Korupsi

BiayaImplisitKorupsi

BiayaEksplisitKorupsi

BiayaAntisipasiKorupsi

3

4

1

2

Kerugian Negara vs Kerugian Ekonomi

(KPK, 2012)

26

Kasus di

Sektor

Kerugian

Negara (A)

Biaya Sosial

Korupsi

Tercatat (B)

Hukuman

Finansial

(C ) B/A (%)

C/A

(%)

C/B

(%)

Kehutanan Rp10,2 Miliar Rp 923,2 Miliar Rp 1,7 Miliar 9.040,22% 16.65% 0,18%

Perdagangan Rp5,2 Miliar Rp218,2 Miliar Rp4,6 M 4.165,76% 86.94% 2,09%

Kesehatan Rp26,7 Miliar Rp 75,6 Miliar Rp19,3 Miliar 283,33% 72.21% 25,48%

Transportasi Rp3,9 Miliar Rp 9,7 Miliar Rp 2,6 Miliar 250,02% 66.60% 26,64%

Kerugian Negara vs Biaya Sosial Korupsi

Dampak korupsi akan jauh lebihbesar jika dihitung berdasarkanbiaya sosial korupsi daripadakerugian negara saja

Estimasi biaya sosial korupsidilakukan dengan mengalikankerugian negara (harga berlaku) dengan angka pengali 2,5x lipatyang diperoleh dari hasil analisisuntuk kasus transportasi (minimum irreducible approach)

Biaya sosial korupsi akan jauh lebihtinggi jika kasus korupsi tsbmerusak lingkungan

27

128.2

203.9

320.5

114.6

182.6

286.5

KERUGIAN NEGARA (HARGA BERLAKU)

KERUGIAN NEGARA (HARGA KONSTAN 2015)

BIAYA SOSIAL KORUPSI TERCATAT

Biaya Korupsi Subsidi Koruptor

Sumber State Captured Corruption

Korupsi PolitisiState Captured

CorruptionKorupsi Swasta

28

Companies Rule the Countries

29

State Captured Corruption

Birokrat

Politisi

KorporasiKorporasi Corporate Liability

Politisi Political Responsibility

Birokrasi Credible Policy

ISO 37001 Sistem Manajemen Anti-Suap

30

Penerapan Kebijakan Anti-Suap

Kepemimpinan Manajemen Terbaik

Penunjukkan Pengawas Perilaku Anti-Suap

Pelatihan Perilaku Anti-Suap

Assesmen Resiko Suap hingga ke pihak ketiga

Pengendalian Keuangan Anti-Suap

Prosedur Pelaporan dan Investigasi Potensi Suap

Alat yang sangatfleksibel

Dapat digunakan olehorganisasi sektorswasta, publik, dansukarela

Dapat digunakan olehorganisasi kecil, menengah, dan besar