Konten D1435.pdf

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2010 - 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rancana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

( Renstra-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten

Boyolali Tahun 2010-2015 dapat diselesaikan.

Renstra-SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 ini disusun untuk

memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun

2010-2015 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Bappeda) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

aktif dalam penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Boyolali 2010-2015 dan kami

mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya

sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat

dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan dan

kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan segala rencana yang kita

susun bersama ini, Amiiinn.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali

D r s . P A . M O E L J O T O Pembina Utama Muda

NIP. 19560626 198403 1 011

Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

SK Kepala Bappeda Kab. Boyolali ....................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................ iii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .......................................................................... 5

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 7

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 8

Bab II Gambaran Pelayanan Bappeda

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda .......................... 10

2.2 Sumber Daya Bappeda ................................................................. 12

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda .......................................................... 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ...... 17

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

SKPD ............................................................................................. 25

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

2010 -2015 .................................................................................... 26

3.3 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ........... 27

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis .............................................................................. 30

3.5 Penentuan Isi-isu Strategis ............................................................ 32

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Bappeda .................................................................... 50

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda .......................... 51

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda .................................................... 52

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

5.1 Rencana Program dan Kegiatan .................................................... 55

5.2 Indikator Kinerja ............................................................................. 59

5.3 Kelompok Sasaran ......................................................................... 62

5.4 Pendanaan Indikatif ....................................................................... 66

Bab VI Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Bab VII Penutup

Daftar Tabel ..........................................................................................................

Daftar Gambar ......................................................................................................

Daftar Lampiran .....................................................................................................

Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mencermati perkembangan dinamika lingkungan strategis, baik regional, nasional

maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah semakin kompleks. Derasnya arus globalisasi sehingga

membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak

pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, arus globalisasi juga

mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi

paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan masyarakat dalam menyampaikan

aspirasi dan mengawasi penyelenggaran pemerintahan dengan terbatasnya kapasitas tata

kelola pemerintahan (governance), sehingga akuntabilitas layanan publik belum

sepenuhnya sesuai harapan.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya

pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu lingkungan hidup,

penataan ruang wilayah yang lebih baik, kemiskinan, kesehatan masyarakat, penyebaran

wabah penyakit, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta masalah tenaga

kerja.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus

dihadapi oleh pemerintahan daerah. Hal ini menuntut peningkatan kapabilitas dan

kapasitas seluruh satuan kerja perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan

daerah untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Pembangunan daerah

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan

secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-

hasilnya.

Peran Bappeda dalam mewujudkan kemajuan pembangunan daerah sangat

strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah

pembangunan daerah kedepan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan

para pelaku pembangunan di daerah. Untuk itu, Bappeda dituntut memiliki kemampuan

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali

Nomor : 1041 Tahun 2010 Tanggal : 30 Desember 2010


dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat

pencapaian target dan tujuan.

Arah yang ingin diwujudkan dalam pembangunan sesuai amanat Undang-Undang

Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran dan tugas Bappeda

mengimplementasikan tujuan di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana terdapat 5

(lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk

mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah,

serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan

partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut,

maka Bappeda harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal

dan akuntabel.

Sebagai satuan kerja perencana pembangunan daerah, Bappeda berperan

melakukan kajian/ telaahan/ evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan

untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-

kebijakan strategis lainnya. Sebagai koordinator, Bappeda antara lain melakukan berbagai

kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam

rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari

Kepala Daerah yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan

lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;

koordinasi penganggaran, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber

pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan

bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; serta koordinasi kegiatan

strategis sesuai penugasan.

Kemudian, peran sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen

perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan

pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan;

penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan

administrasi umum.

Selama periode 2006-2010, pelaksanaan peran Bappeda tersebut telah diupayakan

secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang

belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara


rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya

di tingkat SKPD. Terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak,

seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap

dampak pemanasan global, dan antisipasi fluktuasi harga bahan bakar minyak terhadap

kehidupan masyarakat, Bappeda dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu

mengembangkan sistem pendeteksian dini (early warning system) sehingga pencapaian

tujuan pembangunan tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah,

optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan

terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan

pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat,

terarah dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus juga

diselesaikan Bappeda adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen

pembangunan yang selama ini melibatkan berbagai instansi, perguruan tinggi dan

organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan

baik.

Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan

antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya

antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian,

keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya

instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya

mekanisme reward and punishment. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana

pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat

pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi obyektif di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga

perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya

proses pembangunan dengan baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem

manajemen pembangunan yang solid. Bappeda harus semakin mampu menjadi fasilitator

dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan

mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan

sektoral dan kedaerahan.

Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku

kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan

keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Bappeda perlu terus melakukan

perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan


kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (organizational learning). Di samping

itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut

Bappeda untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan

peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses

pencapaian tujuan pembangunan daerah kedepan yaitu mewujudkan Kabupaten Boyolali

yang lebih sejahtera, berdaya saing dan pro investasi yang tidak terlepas dari peran

seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.

Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan setiap rencana pembangunan

merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut, sehingga dalam

merencanakan pembangunan di daerah diharapkan lebih tepat waktu, tepat guna dan

tepat sasaran.

Merupakan tugas Bappeda dengan visi misinya untuk mengubah wajah Kabupaten

Boyolali sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam melaksanakan pola

perencanaan yang terpadu dan terstruktur bersama SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Boyolali secara partisipatif, profesional, demokratis, sinergis, transparan,

akuntabel dan berkeadilan, dengan tidak meninggalkan kesinambungan serta

keseimbangan kebutuhan masyarakat dan potensi alamnya. Pertimbangan tersebut

diperlukan untuk kelangsungan perkembangan Kabupaten Boyolali di masa mendatang

agar lebih berdaya saing dan pro investasi yang bermuara kepada kesejahteraan

masyarakat.

Bappeda Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok di bidang

perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban juga menyusun rencana strategis.

Penyusunan rencana strategis ini dengan harapan agar dalam menentukan arah

perkembangan dan kinerja SKPD dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Penyusunan rencana strategis Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015

pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tersebut dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Boyolali.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka

disusunlah rencana strategis Bappeda Kabupaten Boyolali sebagai salah satu bagian

yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.


1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Renstra Bappeda) Kabupaten Boyolali 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Jalan;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2009-2014;


30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 – 2014;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan

Publik;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga-lembaga Teknis

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali

38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025;

39. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok

dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Boyolali.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Bappeda tahun 2010 – 2015 yaitu :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan

Bappeda selama 5 ( lima ) ke depan dengan mengacu dan menyelaraskan dengan

substansi RPJMD Kabupaten Boyolali;

2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam

bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD );


3. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada di Lingkungan

Bappeda Kabupaten Boyolali untuk secara konsekuen dan konsisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diamanatkan;

4. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai instrumen untuk

mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan Bappeda

dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja);

5. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

6. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda untuk memahami dan menilai arah kebijakan

dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan

meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;

2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan

efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;

3. Mendukung program Bupati Boyolali di bidang perencanaan;

4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dengan membandingkan antara

proses dan hasil yang dicapai;

5. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Bappeda dalam turut

mendukung suskesnya pencapai sasaran pembangunan daerah yang telah

ditetapkan dalam RPJMD.

6. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda dalam menentukan prioritas program

dan kegiatan tahunan;

7. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan Bappeda.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2010 – 2015

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.


1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

2.2 Sumber Daya Bappeda

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2010 – 2015.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda.

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.3 Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

5.3 Kelompok Sasaran

5.4 Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Renstra BAPPEDA Kab. Boyolali 2010 - 2015 Hal.

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 20, dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/ kota) harus menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan Pasal 7 Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki

Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD, memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka

mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk semakin

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh Pemerintahan Daerah

sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Boyolali berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan;


11

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

4. Pengkoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian rencana;

5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan (litbang).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga-lembaga

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Bagan struktur

organisasi Bappeda sebagaimana tersebut pada paragraph 1 Pasal 15 Perda tersebut

diatas adalah sebagai berikut :

KEPALA

SEKRETARIAT

BIDANG PENYUSUNAN

PERENCANAAN, EVALUASI,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG EKONOMI

BIDANG PEMERINTAHAN

DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG FISIK

PRASARANA DAN SUMBER DAYA ALAM

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN

PELAPORAN

SUBBIDANG PENDATAAN DAN

EVALUASI

SUBBIDANG PENYUSUNAN

PERENCANAAN DAN LITBANG

SUBBIDANG PERTANIAN

SUBBIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

JASA

SUBBIDANG PEMERINTAHAN

SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA

SUBBIDANG PERTAMBANGAN ENERGI, LINGK.

HIDUP DAN SUMBER DAYA

ALAM

SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

UPT UPT UPT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


12

2.2 Sumber Daya Bappeda

Adapun susunan kepegawaian Bappeda berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2008, yaitu :

1. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat;

c. Bidang Penyusunan, Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;

d. Bidang Ekonomi;

e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

f. Bidang Fisik Prasarana dan Sumber Daya Alam.

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan.

3. Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri

dari:

a. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi;

b. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan dan Litbang;

4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

a. Sub Bidang Prtanian;

b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Jasa.

5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :

b. Sub Bidang Pemerintahan;

c. Sub Bidang sosial Budaya.

6. Bidang Fisik Prasarana dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pertambangan Energi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;

b. Sub Bidang Infrastruktur.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali didukung sumber daya manusia karyawan/

wati sampai dengan keadaan Bulan Desember 2010 sejumlah 50 orang terdiri 38 laki-laki

dan 12 wanita.


13

Profil pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Boyolali berdasarkan pangkat/ golongan adalah sebagai berikut :

a. Golongan IV : 4 orang

b. Golongan III : 39 orang

c. Golongan II : 5 orang

d. PTT : 2 orang

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan/ ruang dan jenjang/ tingkat

pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

No Gol/ Ruang SLTP SLTA D. III S. 1 S. 2 Total

1 IV/ c - - - 1 - 1

2 IV/ b - - - - 1 1

3 IV/ a - - - - 3 3

4 III/ d - - - 4 3 7

5 III/ c - - 2 - 2 4

6 III/ b - 2 - 14 - 16

7 III/ a - 1 - 10 - 11

8 II/ c - - 1 - - 1

9 II/ a 1 3 - - - 4

10 PTT - 2 - - - 2

JUMLAH 1 8 3 29 9 50

Ketersediaan sumber daya peralatan/ prasarana sebagai penunjang kegiatan untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

keadaan sampai akhir Bulan Desember 2010 sebagai berikut :

NO JENIS PERALATAN / BARANG JUMLAH KONDISI KET.

B KB R

1 2 3 4 5 6 7

1. Gedung Kantor a. Ruang Kerja Kepala. b. Ruang Kerja Sekretaris. c. Ruang Kerja Kabid

Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

d. Ruang Kerja Kabid Ekonomi. e. Ruang Kerja Kabid

Pemerintahan dan Sosbud. f. Ruang Kerja Kabid Fisik

Prasarana dan SDA.

1 1 1

1 1

1

1

1 1 1

1 1

1

1

- - - - - - -


14

1 2 3 4 5 6 7

g. Ruang Pertemuan h. Ruang Perpustakaan i. Ruang Mushola j. Kamar Mandi/WC

1 1 1 2

1 1 1 2

- - - -

2. Kendaraan Dinas Roda 4 6 3 3 3. Kendaraan Dinas Roda 2 21 7 11 3 4. 5.

Telepon PaBX

2 10

2 8

- 2

5. Komputer 19 19 - 6. Lap Top 3 2 1 7. Notebook 3 3 - 8. Handy Came 3 3 - 9. Camera Foto Nikkon Standart 5 3 2

10. Scaner 3 2 1 11. Over Head Proyektor + Layar 1 1 12. Wireless 2 1 1 13. LCD 2 2 - 14. Tape Recorder 2 2 - 15. Pesawat Televisi 1 1 16. Mesin Ketik 5 2 2 1 17. Listrik 2 2 - 18. Air Minum - - - 19. Meja Tulis 17 14 3 20. Meja Komputer 31 23 8 21. Meja ½ Biro 61 61 - - 22. Meja Rapat 1 1 - 23. Meja Kursi Tamu 2 1 1 24. Kursi Rotan - - - 25. Kursi Tangan 16 16 - 27. Kursi Putar 12 4 8 28. Kursi biasa 35 35 - 29. Kursi Lipat 147 70 77 30. Almari Kaca 7 6 1 31. Almari Kayu 4 4 - 32. Rak kayu 7 5 2 33. Filling Besi 27 22 5 34. Filling Kayu 5 2 3 35. Papan Tulis 4 2 2 36. Brand Kas 2 1 1 37 Peta Boyolali 2 2 38. Dispenser 3 3 -

Keterangan : B : Baik, KB : Kurang Baik, R : Rusak

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.


15

Mekanisme perencanaan daerah kedepan menuntut untuk semakin

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Penyusunan

perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dilaksanakan oleh Bappeda.

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, masih

terdapat kesenjangan dalam pelayanan di Bappeda Kabupaten Boyolali. Hal ini dipandang

sebagai kelemahan yang mungkin dapat menghambat pencapaian fungsi pelayanan.

Namun demikian, dengan tekad untuk lebih baik dimasa mendatang maka menyadari

adanya kelemahan dapat menjadi sarana untuk memperbaiki dan menata diri dalam

memberikan pelayanan yang terbaik. Beberapa hal yang dirasakan sebagai suatu

kesenjangan dalam memberikan pelayanan yaitu:

1. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan

kegiatan.

2. Latar belakang pendidikan personel belum sesuai dengan bidang tugas yang

diembannya.

3. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat di semua bidang

pembangunan.

4. Lemahnya kemampuan evaluasi, analisis serta penelitian dan pengembangan.

5. Pelayanan administrasi perkantoran belum terlaksana secara efektif.

6. Perencanaan ekonomi, sosial dan budaya belum terselenggara secara sinerjik.

7. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam belum terlaksana secara

efektif.

8. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana belum terselenggara secara

akurat.

9. Kapasitas aparatur perencana belum sepenuhnya mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas perencanaan daerah.

10. Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah belum memadai.

11. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum terlaksana secara kontinyu.

12. Belum terbangun sinergitas Program kerjasama pembangunan.


16

13. Pengembangan wilayah perbatasan belum terselenggara sesuai prosedur yang

ditetapkan Pemerintah.

14. Belum terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh.

15. Belum terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah Sarana dan

prasarana aparatur belum memadai.

16. Pengembangan data dan informasi belum terselenggara sesuai tingkat kebutuhan.

17. Program monitoring, evaluasi dan pelaporan belum terlaksana secara efaktif.

18. Ketersediaan referensi berkaitan perencanaan pembangunan masih sangat minim.

Dalam pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari target dan realisasi

indikator kinerja dari tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk mengukurnya dengan

mencermati materi yang termuat dalam program dan kegiatan yang disusun pada rencana

strategis (renstra) 2006 – 2010. Dokumen pencapaian target dan realisasi indikator

tersebut sebagaimana pada tabel 2.1 terlampir.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas kinerja pelayanan

Bappeda dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah terus menerus

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang mempengaruhi peningkatan kualitas

penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat kelurahan,

organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatuf.

3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD.

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran.

5. Meningkatnya intensitas pendampingan di tingkat kecamatan dan kelurahan oleh

Bappeda Kabupaten Boyolali dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya

kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta

sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat

fungsional;


17

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand

design,RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung

perencanaan;

3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan

kebijakan pembangunan lainnya;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu

antara lain melalui focused group discussion (FGD);

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi

perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down

planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan

pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kota provinsi, hingga

pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan

hingga pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda

bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah

pembangunan di daerah masa sekarang maupun di masa mendatang dengan mengacu

pada RPJM Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010 – 2015 dengan tetap memperhatikan

aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Perumusan konsep penyelesaian masalah pembangunan memerlukan data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu seyogyanya

Bappeda telah memiliki data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar perumusan

kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam perumusan perencanaan pembangunan di daerah tidak bisa mengabaikan

dokumen perencanaan RPJMD 2008 – 2013 di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini dikandung

maksud adanya kesinambungan dan keterkaitan dokumen antara pelaksanaan

pembangunan di provinsi dengan di kabupaten, karena pada dasarnya pembangunan

adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan

yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat menuju keadaan

atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Potensi, permasalahan serta kebutuhan masyarakat tidak dapat dimanfaatkan,

dipecahkan serta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya yang

tersedia untuk pembangunan selalu terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh


18

karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang saling mendukung sebagai

pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan

berkesinambungan.

Dalam memproyeksi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda

Kabupaten Boyolali kedepannya, perlu kiranya bercermin pada analisis RPJMD Provinsi

Jawa Tengah 2008 – 2013. Untuk periode pembangunan Jawa Tengah 2008-2013, telah

dipilih pendekatan implementasi (implementation approach) pengembangan kawasan dan

pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui rumusan motto Bali Ndeso Mbangun

Deso.

Visi Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang (2008 - 2013) adalah

“Terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera”, peningkatan

kesejahteraan adalah kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan

ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat

telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas tertinggi

yang akan dicapai selama masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah periode 2008 –

2013, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, dengan

masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan kearifan lokal.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif

aparatur sebagai pelayan masyarakat.

2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan

industri padat karya.

3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasiskan kearifan lokal.

4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan.

5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur.

6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang

berkeadilan dan terjamin kepastian hukum.

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi salah satu acuan dalam

menyusun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten

Boyolali dimasa mendatang menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis

dan kebutuhan masyarakat Boyolali.

Hal ini dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen pembangunan di Bappeda

Kabupaten Boyolali dapat berjalan sinergi dengan misi yang tengah dijalankan Pemerintah


19

Provinsi Jawa Tengah, yang pada akhirnya berbagai persoalan pembangunan dapat

diatasi bersama.

Selain mencermati program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya

kesinkronan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali. Hal ini dimaksudkan

agar dalam perkembangannya kedepan adanya keserasian dengan pola ruang wilayah di

Kabupaten Boyolali.

Didalam ketentuan umum penjelasan Perda tentang rencana tata ruang wilayah

Kabupaten Boyolali menyebutkan bahwa Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi

disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali ini, yaitu antara

lain:

a. Faktor Eksternal

1. Adanya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dan atau rujukan sistem

penataan ruang. Perubahan rujukan tersebut berupa perubahan Undang-undang

Penataan Ruang yang semula UU No 24 tahun 1992 menjadi UU No 26 Tahun 2007.

Dalam Undang-undang penataan ruang yang baru ini terjadi beberapa perubahan yang

signifikan dibandingkan undang-undang yang lama. Perubahan tersebut terutama

dalam jangka waktu pelaksanaan rencana yang semula 10 tahun menjadi 20 tahun.

Selain itu, terdapat pula penambahan dalam materi yang harus menjadi cakupan

RTRW dan proses pelaksanaan rencana. Kondisi ini perlu dicermati dalam

penyusunan RTRW Boyolali karena akan berpengaruh besar dalam penyusunan

materi rencana.

2. Adanya perubahan sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan

ruang (sejak RTRW Kabupaten Boyolali disusun tahun 2003 sampai tahun 2008).

3. Adanya Rencana Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum

diakomodasi dalam RTRW.

4. Adanya Rencana Induk Pengembangan Bandara Internasional Adisumarmo Tahun

2009-2018.

5. Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo dengan panjang 75,800 km, Jogja-

Solo dengan panjang 40,495 km dan, Solo-Mantingan dengan panjang 56,10 km yang

sebagian besar melewati Kabupaten Boyolali serta merupakan jalur pertemuan

(intersection) antar jalur tol tersebut.

6. Pengembangan kawasan strategis dan prioritas salah satunya adalah kawasan

andalan Subosukawonosraten yang akan diatur melalui Rencana Tata Ruang

Kawasan Subosukawonosraten perlu diakomodasi dalam RTRW Kabupaten Boyolali.

b. Faktor Internal


20

1. Adanya Rencana Minapolitan di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit dan

dikembangkan ke Kecamatan Banyudono dan Teras.

2. Adanya pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Ampel, Selo, dan

Cepogo.

3. Adanya kesenjangan pertumbuhan wilayah yang signifikan terjadi antara Boyolali utara

dan selatan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat.

Pada wilayah ini muncul masalah pengembangan wilayah, oleh sebab itu diperlukan

rencana pengembangan yang diarahkan ke kawasan tersebut berkaitan

pengembangan ekonomi dan infrastruktur yang perlu diatur dalam RTRW.

4. Pengembangan sektor unggulan daerah seperti industri, pertanian dan pariwisata perlu

diakomodasi dalam ruang-ruang wilayah secara optimal yang diatur melalui RTRW.

5. Penanganan ekosistem wilayah serta perlindungan kawasan seperti Waduk Kedung

Ombo serta Kawasan Strategis Taman Nasional Merapi-Merbabu.

6. Adanya pergeseran norma dan perilaku di dalam masyarakat dalam memandang

suatu permasalahan secara keseluruhan. Saat ini berkembang isu-isu pemberdayaan

dan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan

serta demokratisasi merupakan hal – hal yang sedang dikedepankan dan menjadi

isu pokok bagi perencanaan pembangunan. Pendekatan bottom up merupakan salah

satu pendekatan yang dirasa sangat tepat untuk situasi dan kondisi sosial

kemasyarakatan sekarang ini, yang lebih mengutamakan partisipasi, keterbukaan dan

demokrasi secara utuh. Perubahan dan pergeseran inilah yang ikut menjadikan salah

satu faktor internal perlunya peninjauan kembali RTRW Kabupaten Boyolali, dimana

pada masa yang lampau isu-isu tersebut kurang dapat terakomodasi dengan baik.

Beberapa faktor tersebut di atas, secara jelas nampak bahwa perkembangan

lingkungan strategis baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh dan perlu

diakomodir di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali. Hal ini perlu

dilakukan agar dalam merencanakan pembangunan di setiap wilayah mempunyai arah

yang jelas dan mendasar serta dapat berkesinambungan.

Selain dari faktor hierakhi perencanaan diatasnya dalam hal ini dokumen

perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan juga faktor desain tata ruang wilayah

Kabupaten Boyolali, dalam pengembangan pelayanan Bappeda juga perlu memperhatikan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) / (Strategic Environmental Assessment). Hal ini

sejalan dengan konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana

diamanatkan dalam UU SPPN, KLHS menjadi kerangka integratif untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.


21

2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.

3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat

kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi

acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan

program.

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal

proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negative

lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah

dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kerangka kerja atau

framework pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa

mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

Dengan menggunakan KLHS, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan

jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya

terhadap politik dan ekonomi.

Tujuan utama KLHS dengan demikian bukan terletak pada dokumen yang

dihasilkan melainkan lebih terletak pada lahirnya kebijakan, rencana dan program-

program yang mempertimbangkan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sudah barang

tentu KLHS bukanlah satu-satunya solusi mujarab untuk mengatasi masalah lingkungan

hidup, namun instrumen ini dapat menjadi pijakan untuk mengubah paradigma berpikir

para perencana pembangunan agar berpandangan jangka panjang, interdependensi dan

holistik.

Dengan menggunakan KLHS, para perencana pembangunan dapat

mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan

pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Demikian pula, KLHS dapat dimanfaatkan

sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang

terlibat. Melalui KLHS ini para pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami manfaat

dan lingkup KLHS serta peluang aplikasi KLHS di daerah dan sektor masing-masing.


22

Mengapa perlu adanya KLHS didalam kebijakan, rencana dan program

Pemerintah, karena Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan KLHS dan untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program (UU PPLH Pasal 15 ayat 1).

Apa manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS adalah sebagai berikut :

a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan;

b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian

secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia;

c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang

pengambilan keputusan yang lebih tinggi;

d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan

adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses

pengambilan keputusan;

e. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para

pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi

dan partisipasi;

f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin

berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;

g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan

sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

(OECD 2006; Fischer 1999; UNEP 2002)

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat

sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan

berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Namun demikian, ada beberapa

prinsip KLHS dalam implementasinya antara lain yaitu:

a. Self assessment, artinya bahwa pembuat kebijakan, rencana dan/atau program itu

sendiri yang melakukan KLHS. KLHS didesain untuk mendorong pengambil keputusan

mengetahui isu tentang lingkungan hidup di wilayahnya sendiri agar pembangunan

berkelanjutan dapat di implementasikan dengan baik.

b. Planning process improvement, KLHS menjadi salah satu alat yang ditujukan untuk

meningkatkan kualitas pada proses perencanaan dengan lebih memperhatikan


23

partisipasi, keterbukaan dan pertimbangan yang cermat terhadap “alternatif‐alternatif”

dalam konteks suatu kebijakan, rencana dan/atau program.

c. Capacity building, KLHS menjadi sarana bagi peningkatan kapasitas bagi pembuat

kebijakan, rencana dan/atau program dan pemangku kepentingan lainnya dimana

dalam proses melakukan atau menerapkannya pembuat kebijakan dan pemangku

kepentingan mempelajari dan menyusun “alternatifalternatif” terbaik untuk dapat

disampaikan kepada pengambil keputusan dan kebijakan.

d. Influencing decision, penerapan KLHS ditujukan agar dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga dapat diperoleh keputusan dan

kebijakan yang paling tepat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

Berdasarkan pasal 16 UU PPLH, dalam melakukan KLHS memuat kajian antara

lain:

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;

d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS dibutuhkan setiap kali akan merumuskan atau menetapkan suatu Kebijakan,

Rencana dan Program yang memiliki dampak dan/atau risiko lingkungan. KLHS

merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengintegrasi kepentingan lingkungan

ke dalam suatu dokumen perencanaan, dengan instrumen ini pula diharapkan

perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan lebih baik dan sejalan dengan

prinsip‐prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan

potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Boyolali diharapkan responsif, kreatif dan

inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan

perencanaan berkualitas melalui pendekatan perencanaan partisipatif yang diawali

dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik dengan jalan peningkatan

kapasitas dan komitmen sumber daya manusia perencana, memantapkan kelembagaan

perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku

kepentingan.


24

Untuk mewujudkan harapan diatas, dengan mencermati tantangan dan peluang

untuk mengembangkan pelayanan Bappeda kedepan, maka beberapa kondisi yang harus

disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan akselerasi dalam beradaptasi guna mengantisipasi sering terjadinya

perubahan/ pedoman perencanaan pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan

tentang perencanaan dan keuangan negara.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap

mekanisme dan kredibilitas perencanaan.

4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan

efektivitas proses perencanaan.

5. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada masing-masing SKPD.

6. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD guna mendukung

terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.

7. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada

sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan

pembangunan.

8. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.

9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas

kegiatan.

10. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)

fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten

Boyolali.

11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.

12. Semakin mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan.


25

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan

kegiatan yang dilaksanakan Bappeda. Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus

dilaksanakan oleh Bappeda ke depan, beberapa permasalahan yang memerlukan

pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai

berikut :

1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam belum terlaksana secara

efektif.

2. Ketersediaan data/ Informasi pembangunan yang cepat, akurat dan lengkap kurang

tercapai, sehingga setiap permintaan data harus mencari dan memerlukan waktu

yang relatif lama..

3. Alokasi anggaran untuk melaksanakan penyusunan, pengumpulan, pengolahan,

updating dan analisa data PDRB dan penyusunan indikator ekonomi daerah tidak

mencukupi di 19 (sembilan belas) kecamatan se-Kab. Boyolali.

4. SDM perencana masih perlu terus ditingkatkan dalam proses perencanaan dan

memfasilitasi penyusunan kegiatan serta mengakomodir kepentingan masyarakat

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

5. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan stakeholders daerah dalam sistem

perencanaan pembangunan.

6. Pengintegrasian perencanaan antara perencanaan reguler dengan program-program

pemberdayaan belum optimal.

7. Kurangnya SDM yang melaksanakan aktivitas peliputan dan kearsipan perencanaan

dan pengendalian pembangunan dalam bentuk jadi maupun prosesnya.

8. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan belum terlaksana secara kontinyu.

9. Belum terbangun sinergitas Program kerjasama pembangunan

10. Pengembangan wilayah perbatasan belum terselenggara sesuai prosedur yang

ditetapkan Pemerintah

11. Belum terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh.

12. Belum terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah Sarana dan

prasarana aparatur belum memadai

13. Pengembangan data dan informasi belum terselenggara sesuai tingkat kebutuhan.


26

14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan belum berjalan secara sinergi,

kontinyu dan merata di seluruh lokasi.

15. Ketersediaan referensi berkaitan perencanaan pembangunan masih sangat minim.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2010 – 2015

Bappeda Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor

14 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan Perbup Boyolali Nomor 14 tahun 2008 tersebut, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan

daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. pengoordinasian, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian rencana;

e. pengoordinasian dan pelaksanaan di bidang Penelitian dan Pengembangan

(Litbang);

Dalam menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran Peraturan Bupati

tersebut, berada dalam ruang lingkup melaksanakan dan menyukseskan Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2010-2015 masih terdapat beberapa kendala yaitu :

1. Kurangnya kapasitas Perencana pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan

koordinasi perencanaan di masing-masing SKPD se-Kabupaten Boyolali untuk

mensinkronkan perencanaan;

2. Belum optimalnya sosialisasi maupun penguatan kapasitas pemerintah desa maupun

masyarakat langsung tentang sistem perencanaan daerah;

3. Belum tersedianya secara lengkap dan utuh profil investasi daerah yang dapat

memberikan informasi yang menyeluruh sehingga investor dapat lebih mudah dalam

memberikan keputusan.

4. Mengendurnya semangat dan sikap skeptis masyarakat terhadap jaminan kepastian

akan direalisasikannya rencana yang telah disusun berakibat pada tumbuhnya

perilaku menggunakan jalur politik dalam mengajukan permohonan bantuan.

5. Internal Bappeda Kabupaten Boyolali belum mampu menyediakan alat-alat praktis

analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM

perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi

informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian

perencanaan pembangunan.


27

Selain masih adanya kendala dalam pelaksanaannya, namun terdapat faktor

pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang

mengatur kewenangan perencanaan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan

berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan

pembangunan di daerah;

3. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

4. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan

tentang perencanaan dan keuangan Negara;

5. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada

sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan

pembangunan;

6. Perkembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan;

7. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia

melalui penyelenggaraan/ pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun

pelatihan gelar maupun non gelar;

8. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas;

9. Ketersediaan dan kesanggupan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun

perguruan tinggi untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan

pembangunan daerah;

10. Perencanaan pembangunan daerah sudah dilaksanakan sesuai mekanisme yang

diatur dalam peraturan perundangan;

Bappeda sebagai institusi perencana berfungsi membantu mewujudkan visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang perencanaan pembangunan dan

bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan

manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses

perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan

kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan

Telaahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi

beberapa kriteria, dalam kerangka rencana strategis tersebut di atas ditetapkan tiga

kriteria sebagai berikut :


28

1. Berbasis kondisi lokal :

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk

menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini

dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika

dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi

daerah yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan pro investasi.

2. Mendukung perencanaan pembangunan nasional :

Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan

pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3. Akomodatif terhadap dinamika global :

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan

bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan

bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi

proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan

masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan :

Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan

prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan

harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan

dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang

membutuhkan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif

berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan consensus

bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena

itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan

dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi

masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses

pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat

kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel :

Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara

kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas

juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang

digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah

disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.


29

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus

bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan

dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up.

Pendekatan Politik:

Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya

dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana

strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian

rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan

evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.

Pendekatan Teknokratik:

Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Pendekatan Partisipatif:

Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif

mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan

perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-

bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan

membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri,

sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang

sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi

perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pendekatan Top Down-Bottom Up :

Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah

ke atas (bottom up) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti

karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (top down)

adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke

dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana

induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis

diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran

tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan

secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan

sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke

bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan

identifikasi kebutuhan riil masyarakat.


30

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi

manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan

sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi

perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara

intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka

mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung”

berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai

“motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan

permasalahan pembangunan.

Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai

dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non keruangan

(bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu

perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan

dan pendekatan bidang/ sektor pembangunan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional,

provinsi, maupun kabupaten/ kota.

Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut

kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencaan untuk mengintegrasikan

KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan

dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana

diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009.

Terutama dalam memadukan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan

perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, dan

Jangka Menengah di daerah. Hal ini ditujukan agar penerapan KLHS sebagai amanat UU

No 32/2009 dapat dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses

maupun efektifitas waktu dan pendanaan.

Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan

pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS di Daerah.

Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS

ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi, partisipasi

dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan

implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari


31

tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan

Kajian Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Seperti disebutkan diatas bahwa salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS

adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu,

strategi peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan

KLHS dan meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan

RPJMD.

Implementasi dari strategi peningkatan kapasitas dalam jangka panjang merupakan

standarisasi penerapan KLHS dalam penyusunan dan revisi RTRW, RPJM dan Kebijakan

Rencana dan Program (KRP) isu spesifik yang mempunyai dampak lingkungan, sosial dan

ekonomi signifikan sebagai suatu standar praktis dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku, dan hasilnya dipertimbangkan untuk disetujui dan

diterima secara luas oleh pemangku kepentingan.

Koordinasi dalam finalisasi rencana strategi dan implementasi peningkatan

kapasitas merupakan sesuatu yang sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang

tindih program yang menyebabkan tidak efisiennya dukungan yang diberikan kepada

pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan merupakan kunci

keberhasilan penerapan KLHS.

Strategi peningkatan kapasitas penerapan KLHS dilaksanakan melalui tiga

komponen utama yaitu: peningkatan kapasitas sistemik, kapasitas institusi dan kapasitas

individu.

Kapasitas sistem adalah terkait dengan menyiapkan peraturan perundangan

sebagai dasar legalitas, menyiapkan kebijakan dan kerangka kerja prosedur yang

merupakan acuan dalam penerapan KLHS. Kapasitas institusi dimaksudkan adalah

kemampuan organisasi untuk menerapkan KLHS secara efektif berdasarkan sistem yang

sudah disiapkan. Kapasitas Individu dimaksudkan adalah kemampuan dan motivasi

individu.

Strategi peningkatan kapasitas khususnya institusi dan individu di daerah di

formulasikan agar penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah adalah

sebagai standar praktis dengan tujuan Pemerintah daerah mampu melaksanakan KLHS,

kemudian hasil-hasil KLHS dapat diterima oleh semua pengambil keputusan; dan

keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan

kepentingannya serta dapat memberikan kontrol dalam penerapan KLHS.

Dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan untuk melaksanakan

KLHS ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.

Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:


32

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga

perencanaan;

3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan

antara SKPD dengan SKPD;

4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap

jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku jalan

pintas jalur dapil suara pemilu (shortcutting);

6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD,

SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses

perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada

lebarnya celah fiskal (fiscal gap);

7. Internal Bappeda : belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP)

perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum

meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan

pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan

pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Gambaran pelayanan Bappeda

3.5.1.1 Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan.

Gambaran kinerja bidang penyusunan perencanan, evaluasi, penelitian dan

pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali yang

berfungsi untuk mengetahui angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten

Boyolali tiap tahunnya dimulai dengan membentuk Tim Penyusun yang terdiri dari

SKPD terkait, kemudian mengumpulkan data (kesehatan, pendidikan, kependudukan,

kemampuan daya beli masyarakat dan data pendukung lainnya), dari SKPD terkait,

disusun dan dihitung dengan tim ahli dari BPS, setelah angka kabupaten jadi

direkonsiliasi tingkat regional/ Provinsi pertama, kemudian rekonsiliasi tingkat

nasional/ pusat. Setelah itu pemberitahuan kembali tingkat regional. Penetapan angka

IPM tingkat Kabupaten. Manfaat IPM bagi Pemerintah dan Publik adalah, setelah

mengetahui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boyolali, sebagai alat bantu

untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan dari faktor-faktor pendukungnya, sehingga


33

masih pertu ditingkatkan penanganannya, dengan pendekatan kesisteman yang

dilaksanakan secara konprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan terkait

dengan rencana pembangunan daerah. Keterlibatan dari berbagai pihak mulai

pemerintah pusat sampai daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan,

perguruan tinggi, dan masyarakat itu sendin diharapkan lebih koordinatif, sehingga

sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam rencana pembangunan

dapat terwujud.

2. Penyusunan buku profil daerah Kab. Boyolali sesuai dengan kriteria 8 kelompok data

(form dari pusat maupun Provinsi). Buku profil daerah berfungsi untuk mengetahui

perkembangan potensi kab. Boyolali dari 8 kelompok data selama tahun data buku.

Manfaatnya baik untuk Pemerintah maupun Publik, adalah sebagai bahan masukan

pengambilan kebijakan perencanaan maupun manfaat lain yang banyak sekali dalam

bidang perencanaan, aplikasi program, maupun pelaksaan program, dll.

3. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

5 tahunan. menyusunnya dengan cara membentuk Tim Penyusun yang melibatkan

semua komponen di Bappeda dan seluruh perencana di masing-masing SKPD se-

Kab. Boyolali, dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD. Bentuk

kegiatannya berupa pengumpulan data, analisa data, draft awal, musrenbang dan

penyusunan draft akhir untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Fungsi dokumen RPJMD adalah untuk mengetahui rencana kerja pembangunan

Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun ke depan. Manfaat bagi Pemerintah

Daerah dan publik adalah dokumen RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan

pembuatan perencanaan kegiatan dan penganggaran tahunan dari tahun n+1 s/d

n+5.

4. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah

penyusunannya dengan cara membentuk Tim Penyusun yang melibatkan semua

komponen di Bappeda dan seluruh perencana di masing-masing SKPD se-Kab.

Boyolali dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD. Bentuk kegiatannya

berupa pengumpulan data, analisa data, penyusunan draft awal, musrenbang dan

penyusunan draft akhir untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Fungsi

dokumen RKPD adalah untuk mengetahui rencana kerja pembangunan daerah

Kabupaten Boyolali Tahun n+1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan publik adalah

Dokumen RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan/ pembuatan kegiatan dan

penganggaran tahun n+1.

5. Penyusunan dokumen laporan data hasil kegiatan evaluasi monitoring kegiatan

pembangunan Kab. Boyolali berupa Buku Laporan Bulanan Belanja Langsung, Buku

Evaluasi Semesteran, Buku Evaluasi RPJMD, Buku Sebaran Lokasi Kegiatan dan


34

Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi. Fungsinya adalah sebagai dokumen evaluasi

terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai masukan bagi pengambil

kebijakan untuk perencanaan maupun perbaikan/ peningkatan kualitas hasil maupun

perencanaan. Manfaat bagi Pemerintah maupun Publik adalah perencanaan maupun

pengambil kebijakan pembangunan akan selaras dengan kondisi yang ada, dan

merupakan tindak lanjut dan pemecahan masalah yang ada dalam laporan/ evaluasi

yang ada sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat sehingga target tujuan

Pemerintah maupun kebutuhan masyarakat/ publik dapat tercapai.

6. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan

kebijakan layanan publik, hasilnya adalah pemanfaatan dokumen survey meliputi

tanggapan masyarakat yang diambil sempel di 19 kecamatan secara langsung

terhadap pelayanan Pemda dan prioritas kebutuhan yang diharapkan oleh

masyarakat untuk perumusan program dan kebijakan Sehingga program pemerintah

akan selaras dengan harapan dan kebutuhan prioritas kebutuhan masyarakat. Selain

itu kegiatan ini merupakan bagian dari perencanaan partisipatif kabupaten dalam

menyusun anggaran APBD.

7. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJPD hasilnya adalah pemanfaatan hasil analisis

untuk perumusan program dan kebijakan, dimana dokumen tersebut berisi rancangan

Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2005 sampai 2025 atau rencana 20 tahun

Pemda yang telah ditetapkan menjadi Perda.

8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan cara membentuk

Tim peneliti dengan melibatkan semua bidang di Bappeda. Bentuk kegiatannya

adalah dengan cara meneliti RKA yang dibuat oleh SKPD. Fungsinya, untuk lebih

dapat terarah, efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran atas kegiatan yang

akan dilaksanakan. Manfaat bagi pemerintah daerah dan publik adalah sebagai

sarana untuk lebih terarah dan kelancaran pelaksanaan APBD.

9. Penyusunan dokumen KUA – PPAS sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD. Cara

penyusunannya dengan membentuk tim dalam rangka penyusunan KUA – PPAS

dengan acuan perencanaan sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan sudah ada

dokumen RKPD dengan melihat kemampuan daerah dan melihat capaian RPJMD

tahun lalu, maka akan ditetapkan Prioritas Pembangunan sehingga akan diperoleh

pagu anggaran sementara SKPD se-Kab. Boyolali berdasar prioritas daerah, dan juga

kondisi-kondisi mendesak Pemda yang harus segera ditangani. Bentuk Kegiatannya

adalah penyusunan dokumen KUA – PPAS Perubahan Tahun berjalan dan Murni

tahun n+1. Kegiatan diatas adalah kegiatan wajib Pemerintah Daerah karena

merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus


35

dilalui dalam penyusunan dan penetapan APBD sehingga mau-tidak mau harus

dilaksanakan.

10. Penjaringan inventor (penemu hasil penelitian) usulan kreasi inovasi (krenova)

Kabupaten Boyolali, dengan cara membentuk Tim di Bappeda dan melakukan

penjaringan ke 19 kecamatan untuk maju di tingkat Provinsi. Dampak bagi

Pemerintah Daerah adalah bisa menunjang program pemerintah dalam bidang

pendidikan, pertanian dan kesehatan.

11. Pembuatan buku Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB, buku Pengolahan,

Updating dan Analisa data PDRB dan buku Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

yang bekerjasama dengan BPS kabupaten Boyolali yang berfungsi untuk

ketersediaan data dalam pengambilan kebijakan daerah antara lain Untuk

mengetahui sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan

selama ini, memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik masa lalu

maupun masa sekarang serta sebagai evaluasi, perencanaan dan sasaran yang akan

dicapai masa yang akan datang, kemudian untuk mengetahui indeks harga konsumen

yang menggambarkan perbahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi

masyarakat secara umum sehingga dapat diketahui Inflasi yang terjadi di tiap

Kecamatan serta untuk mengetahui informasi kegiatan ekonomi yang meliputi

Keuangan Daerah, Perbankkan, Produksi dan Perdagangan , Perhubungan dan

komunikasi.

12. Penyusunan dokumen dan duplikasi hasil pembangunan dengan cara yaitu momen

atau aktivitas kegiatan hasil pembangunan yang strategis diliput untuk

didokumentasikan. Bentuk kegiatannya berupa pendokumentasian kegiatan hasil /

pembangunan dalam bentuk dokumen foto.

3.5.1.2 Bidang Ekonomi

Gambaran kinerja bidang ekonomi dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi/ G3PA dalam mendukung

Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) melalui kegiatan

penyadaran publik PPSIP kepada pengurus dan anggota GP3A serta unsur aparat

pemerintah desa, kecamatan, PPL dan Juru Pengairan sebagai kelompok

pendamping lapangan. Dampak kinerja bagi birokrasi dan pemerintah daerah adalah

meningkatkan pengetahuan dan penyamaan persepsi perihal paradigma

pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, sehingga diharapkan dapat

berperan dalam memotivasi, mendampingi GP3A dalam implementasi PPSIP.

2. Pelaksanaan kegiatan FEDEF sesuai fungsi dan peran FEDEF meliputi Pelatihan

penyusunan proposal, Pelatihan dan apel sapi, Pelatihan dan pembentukan kluster,


36

pelaksanaan rapat koordinasi kluster/ FGD, Penyusunan dokumen pengembangan

ekonomi lokal (PEL), Pelaksanaan pameran kluster, mengikuti rapat koordinasi/

pelatihan terkait FEDEP di luar daerah sesuai dengan undangan Propinsi, Bank

Indonesia, BKAD dan Bakorwil.

3. Penyediaan informasi kegiatan ekonomi yang meliputi keuangan daerah, perbankan,

produksi, perdagangan, perhubungan dan komunikasi. Bentuk kegiatan ini

menyediakan data informasi ekonomi yang dapat dicapai sesuai dengan target yang

telah ditentukan, dengan cara melakukan survey harga ke berbagai pasar dan

pedagang sehingga menghasilkan informasi yang diwujudkan dalam bentuk buku

dengan isi berbagai tabel dan alasan yang menerangkan tentang kondisi harga di

tingkat konsumen. Dalam publikasi tersebut dapat diketahui melalui indikator harga

konsumen yang berlaku di masyarakat dan besar inflasi yang terjadi. Dari kegiatan ini

membawa kegunaan bagi masyarakat yaitu dapat diketahui kondisi perekonomian di

lingkungan masyarakat setempat dan untuk dasar perumusan kebijakan bagi

Pimpinan Daerah maupun pihak yang berkepentingan.

4. Potensi produk unggulan sebagai informasi kepada investor tentang CJIBF. Cara

mencapainya dengan menawarkan produk unggulan Kab. Boyolali ke setiap pameran

forum CJIBF dan proses mendapatkan Ijin lokasi tidak dipungut biaya, Kemudahan

perijinan ( HO/IMB /keringan biaya 40 %), kenyamanan berusaha. Adapun proyek

kegiatan yang ditawarkan dalam CJIBF meliputi Infrastruktur, Property, Manufakture,

Mining dan Energy, Tourism dan Agriculture. Forum CJIBF mengatur tentang peluang

investasi masing masing produk unggulan di setiap kabupaten anggota CJIBF, agar

dapat didapat investor yang berminat menanamkan modalnya. Manfaat yang didapat

adalah menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan

kesejahteraaan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Boyolali

dan memaksimalkan potensi daerah Kab. Boyolali.

5. Penyusunan dokumen dalam Budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan melalui kegiatan penyusunan masterplan perluasan lahan budidaya lele

pada Kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitan mengatur tentang tata guna lahan

pengembangan kawasan minapolitan, kebutuhan infrastruktur kawasan dan

kebutuhan anggaran serta pentahapan pelaksanaan kegiatan. Manfaat dokumen

masterplan bagi daerah terutama SKPD terkait adalah sebagai panduan dalam

penyusunan DED dan RAB dalam rangka mengembangan lahan budidaya lele pada

kawasan minapolitan, sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah membantu dalam

perencanaan kegiatan wirausaha baru budidaya lele guna mendukung peningkatan

produktifitas lahan dan pendapatan masyarakat.


37

6. Pendampingan cluster dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, misal susu sapi,

melalui kegiatan pendampingan Koperasi Keju Indrakila oleh Tenaga Ahli DED.

Kegiatan pendampingan meliputi kegiatan penelitian produk keju, bantuan teknis

pasca produksi dan fasilitasi dalam hal pemasaran. Manfaat kegiatan bagi pemerintah

daerah adalah adanya transfer pengetahuan dalam bidang teknologi pembuatan keju

dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas susu. Sedangkan manfaat bagi

masyarakat khususnya pengelola koperasi adalah meningkatnya ketrampilan dalam

pembuatan keju, diversifikasi usaha, meningkatkan nilai komoditas susu dan

pendapatan koperasi.

7. Penyusunan data tentang potensi daerah dengan cara membuat dokumen

masterplan pengembangan kawasan industri, mengadakan workshop/ pameran

tentang potensi daerah, mencetak leaflet/ booklet, study banding ke kawasan industri

di lain daerah dan mengatur tentang lokasi dan potensi kawasan industri di daerah.

Manfaat bagi daerah dan masyarakat adalah menciptakan lapangan pekerjaan,

menambah kesejahteraan masyarakat, menambah pendapatan asli daerah dan

mengurangi angka pengangguran.

8. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap hak dasar melalui Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) atau Neighbourhood Development (ND).

Cara mencapainya dengan pemenuhan terhadap akses hak dasar meliputi kegiatan

di bidang fisik, sosial dan lingkungan, kerjasama dan koordinasi dengan SKPD terkait

yang sesuai Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Penanggungjawab Operasional di

tingkat Kecamatan dan Desa penerima manfaat. Bentuk kegiatan PNPM Mandiri

Perkotaan meliputi Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi,

Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk

kompos, Pelatihan beternak dsb. Sedangkan kegiatan PLP-BK atau ND meliputi

Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan Lingkungan Permukiman (RPLP),

Pembangunan drainase, Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan

jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan

beternak dsb.

9. Pemanfaatan analisis pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dengan

bekerjasama dengan pabrik rokok dalam hal penjualan dan pemasaran tembakau

yaitu dengan system barter sarana produksi. Dampak bagi kinerja birokrasi dan

Pemerintah Daerah adalah adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, petani dan

pabrik rokok sehingga terjadi komunikasi yang lebih baik dalam hal pemasaran

produk.


38

10. Penyusunan dokumen pembinaan kelembagaan petani tembakau di Kab. Boyolali

dan teridentifikasinya potensi aspek – aspek terkait agrowisata tembakau. Dengan

cara mengadakan study banding, pelatihan bagi para petani penghasil tembakau

dengan tujuan memaksimalkan potensi daerah sebagai penghasil tanaman tembakau

sehingga diharapkan petani tembakau dapat menghasilkan tembakau yang

berkualitas dan dapat diterima di pasar nasional maupun internasional. Dengan

adanya potensi Agrowisata tembakau dapat menciptakan daerah penghasil tembakau

menjadi daerah tujuan wisata. Untuk daerah penghasil tembakau terdapat di

3 kecamatan yaitu ampel, cepogo, selo

3.5.1.3 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Gambaran kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap hak

dasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) atau

Neighbourhood Development (ND). Cara mencapainya dengan pemenuhan terhadap

akses hak dasar meliputi kegiatan di bidang fisik, sosial dan lingkungan, kerjasama

dan koordinasi dengan SKPD terkait yang sesuai Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan

Penanggungjawab Operasional di tingkat Kecamatan dan Desa penerima manfaat.

Bentuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan meliputi Pembangunan drainase,

Pemugaran rumah, Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/

peningkatan SDM, Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb. Sedangkan

kegiatan PLP-BK atau ND meliputi Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan

Lingkungan Permukiman (RPLP), Pembangunan drainase, Pemugaran rumah,

Jambanisasi, Pembangunan jalan dan jembatan, Pelatihan/ peningkatan SDM,

Pembuatan pupuk kompos, Pelatihan beternak dsb.

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dengan cara membangun/

menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat

melalui Program Pamsimas.

3. Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS)

Kabupaten Boyolali untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen tersebut mengatur

tentang rencana aksi bagi percepatan target pembangunan pendidikan di Kabupaten

Boyolali khususnya dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan

pencapaian target Pendidikan Untuk Semua (PUS). Manfaat bagi daerah antara lain

teridentifikasi dan teranalisis data capaian indikator Pendidikan Untuk Semua (PUS)

dalam rangka menemukan isu strategis dalam pencapaian target Pendidikan Untuk

Semua (PUS), tersusunnya target capaian indikator program pembangunan sektor


39

pendidikan sejalan dengan kesepakatan DAKAR, tersusunnya rencana aksi

pencapaian target capaian indikator PUS pada tahun 2015 yang berupa kerangka

program dan kegiatan strategis sejalan dengan Kesepakatan Dakar, sebagai acuan

instansi pemerintah Kabupaten Boyolali dan komponen masyarakat terkait dalam

melaksanakan program dan kegiatan Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan

mengintensifkan RAD – PUS dengan dokumen perencanaan yang lain terkait dengan

pendidikan, terutama RPJPD dan RPJMD Kabupaten Boyolali.

4. Penyusunan Kajian Regrouping SDN Kabupaten Boyolali. Dokumen tersebut

merupakan kajian perencanaan konsep penggabungan (regrouping) SDN di

Kabupaten Boyolali. Manfaat bagi daerah antara lain dapat dijadikan sebagai bahan

masukan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberi bantuan

dana pendidikan khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dasar; sebagai

bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan untuk

mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, terutama dalam program peningkatan

mutu pendidikan dasar di Kabupaten Boyolali; dokumen ini dapat dijadikan sebagai

bahan evaluasi dan informasi pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dasar di

tingkat sekolah, serta dapat dijadikan sebagai instrumen terhadap program kebijakan

sekolah dan dapat dijadikan sebagai dasar informasi mengenai program peningkatan

mutu pendidikan dasar melalui mekanisme kegiatan dan sebagai alat penyadaran

masyarakat tentang program-program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

5. Meningkatkan koordinasi ke tingkat Pusat dan Propinsi serta lintas sektoral dengan

SKPD terkait bidang pemerintahan dan Sosbud. Bentuk kegiatan meliputi koordinasi

penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan Kab. Boyolali, Koordinasi

rencana percepatan pembentukan Pokja AMPL (Air Minum sanitasi dan Penyehatan

Lingkungan) yang dapat diakses oelh Pemerintah Kabupaten Boyolali diantaranya

program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) dan koordinasi

beberapa proposal dan kegiatan-kegiatan yang didanai dari DAK. Manfaat koordinasi

antara lain Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang disusun dalam DSP dengan

kesesuaian dengan RPJMD serta untuk mengetahui penyusunan anggaran yang

dilaksanakan apakah sudah terdapat kesesuaian dengan DSP.

6. Penyusunan buku rencana induk pemberdayaan perempuan (RIPP) Kab. Boyolali.

Tujuan penyusunan dokumen RIPP Kabupaten Boyolali guna percepatan

pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidan pembangunan

sehingga dapat menjadi pedoman bagi SKPD di Kabupaten Boyolali dan

memberikan arah kepada pemerintah dan perencanaan dan penganggaran yang

responsif gender.

3.5.1.4 Bidang Fisik, Prasarana dan Sumber Daya Alam


40

Gambaran kinerja bidang fisik, prasarana dan sumber daya alam dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen database perencanaan kawasan perumahan dan permukiman

dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan 10 tahun kedepan.

Bentuk kegiatan meliputi kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyusunan Laporan

Pendahuluan, Laporan Antara serta Laporan Akhir dengan jangka waktu 150 hari

kalender kemudian melakukan pembahasan setiap tahapan laporan dengan tim

tehnis untuk memberi saran masukan sebagai penyempurnaan laporan serta

mengadakan FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri oleh Kades dan Kaur

Pembangunan untuk menggali potensi dan permasalahan dari setiap kecamatan

secara lebih mendalam. Dampak bagi kinerja birokrasi dan Pemerintah Daerah

adalah meningkatkan penyelenggaraan pembangunan perumahan oleh pemerintah

daerah yang lebih akomodatif, aspiratif dan transparan dan meningkatkan kualitas

pelayanan Pemerintah Daerah di bidang perumahan permukiman terhadap

masyarakat karena didukung oleh database perumahan permukiman sampai 10

tahun mendatang

2. Penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam mewujudkan

keserasian pembangunan antar sektor. Dengan cara membentuk Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dengan Keputusan Bupati Boyolali tentang

Pembentukan badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten

Boyolali dengan tugas utama menyelenggarakan penataan ruang kabupaten baik

perencanaan tata ruang, pemanfaatan penataan ruang maupun pengendalian,

kemudian membentuk Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKPRD) Kabupaten Boyolali dengan Keputusan Bupati Boyolali dengan tugas

utama membantu tugas BKPRD kabupaten serta Pembentukan Sekretariat Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Boyolali sebagai

pelaksana administrasi BKPRD kabupaten maupun Pokja BKPRD kabupaten serta

sebagai wadah aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan penataan ruang

kabupaten. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan

satker terkait untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan

ruang di Kecamatan Boyolali, kemudian koordinasi pembahasan Ranperda Revisi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2029 serta

berkoordinasi pembahasan Ranperda Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2029 antara BKPRD Kabupaten Boyolali dengan

BKPRD Provinsi dan BKPRD Pusat.

3. Penyusunan Dokumen rencana detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) Kecamatan.

Dengan cara kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyusunan Dokumen


41

Perencanaan dari Buku Pendahuluan, Buku Fakta dan Analisa, Buku Rencana

Album Peta maupun Ranperda dengan melibatkan Tim Teknis dan Masyarakat

dengan jangka waktu 150 hari kalender kemudian mengadakan FGD (Focus Group

Discussion) di tingkat kecamatan untuk menggali potensi dan permasalahan secara

lebih mendalam serta melakukan pembahasan setiap tahapan laporan dengan tim

tehnis untuk memberi saran masukan sebagai penyempurnaan laporan. Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dilakukan untuk memberikan pedoman/

payung hukum dalam pemanfaatan ruang secara lebih rinci sehingga terwujud ruang

wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi kebutuhan pembangunan

dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi,

bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan

untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RDTR Kecamatan terkait

dengan kedudukan kecamatan ini sebagai salah satu wilayah strategis. Selain itu

perkembangan eksternal antara lain yang utama adalah diberlakukan UU No. 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menggantikan UU No 24 Tahun 1992 yang

mengamanahkan penyesuaian substansi.

4. Penyediaan bahan pertimbangan dalam bentuk dokumen perencanaan kegiatan

pembangunan sinkronisasi program/ kegiatan berupa proposal usulan kegiatan

bidang infrastruktur sub bidang bina marga, cipta karya dan sumber daya air serta

usulan proposal penanganan pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Bentuk

kegiatannya antara lain pengumpulan data informasi melalui koordinasi dengan

satker maupun bidang yang erkait sesuai isu dan permasalahan proposal,

penyusunan proposal sesuai dengan isue dan permasalahan dan pengiriman

proposal ke instansi yang berwenang di pusat maupun propinsi sesuai dengan isue

dan permasalahan yang disusun. Manfaat bagi Pemerintah Daerah dan Publik

adalah pembangunan bidang infrastruktur lebih terkoordinasi antara pemerintah

daerah, provinsi dan pemerintah pusat sehingga lebih terpadu, efisien efektif dan

bermanfaat serta berkesinambung kemudian diharapkan adanya dukungan

pembiayaan bagi pemerintah daerah dari pemerintah pusat sehingga pelaksanaan

pembangunan lebih terakseleratif serta perwujudan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

5. Penyusunan dokumen Masterplan Pengendalian SDA dan LH Kabupaten Boyolali,

dengan cara melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dokumen ini merupakan upaya

inventarisasi potensi dan kondisi SDA di Kab. Boyolali yang meliputi sumber lahan,

hutan, air dan mineral yang tersaji ke dalam neraca aktif dan pasif. Manfaat bagi

daerah dan masyarakat adalah dokumen ini digunakan sebagai sumber informasi


42

dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam rangka pengambilan keputusan

untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang mencakup kepentingan

masyarakat maupun dunia usaha. Tujuan penyusunan dokumen ini agar dapat

terjalin koordinasi antar instansi terkait GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan

Penyelamat Air) di Sub DAS Kali Grenjengan dan tersusunnya data tentang potensi

daerah yang digunakan sebagai bahan informasi dalam penyusunan kebijakan.

6. Penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah dan pengendalian SDA

dengan cara mencapainya dengan kerjasama pihak ketiga (jasa konsultan). Bentuk

kegiatan meliputi rapat-rapat dalam rangka penyusunan Master Plan Prasarana

Perhubungan Daerah. Manfaat bagi daerah dan masyarakat adalah dalam

menentukan kebijakan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan

pemeliharaan jalan/ jembatan tahun anggaran yang akan datang bisa lebih efisien

dan efektif sesuai dengan skala prioritas serta tersedianya data terbaru kondisi jalan

& jembatan setelah dilakukan pemeliharaan jalan & jembatan Tahun 2009 dalam

bentuk data buku.

7. Penyusunan dokumen rencana penataan permukiman ( RPP ) dan terwujudnya

rehabilitasi konstruksi daerah rawan bencana. Pelaksanaan BDL juga telah dilakukan

di semua desa, dengan catatan pekerjaan lapangan ini akan terus berlanjut hingga

masa berakhir program Rekompak-JRF di Kabupaten Boyolali. Program Rekompak-

JRF, dibagi menjadi dua tahap yaitu Tahap preparasi atau persiapan dengan

keluaran dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) dan Tahap implementasi

atau pelaksanaan fisik dari bantuan dana lingkungan (BDL).

8. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan kawasan pertambangan berbasis

wilayah dan berwawasan lingkungan dengan cara melalui kerjasama dengan pihak

ketiga. Dampak bagi kinerja birokrasi dan Pemerintah Daerah adalah tersusunnya

Peta Zonasi Kawasan Pertambangan, tersedianya informasi yang lebih pasti bagi

pengembangan usaha dan sebagai masukan bagi instansi Pemerintah dalam rangka

pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang

mencakup kepentingan masyarakat maupun dunia usaha.

3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian PPN/ Bappenas

Dalam merumuskan isu-isu strategis di Bappeda Kab. Boyolali, tidak terlepas dari

arah sasaran strategis Kementrian dan Lembaga (K/L) di Pusat, sehingga dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam perencanaan

pembangunan daerah mempunyai pedoman dan acuan yang jelas. Sasaran strategis K/L

yang digunakan sebagai acuan yaitu di Kementrian PPN/ Bappenas, dengan mengutip

secara utuh isi sasaran strategis tersebut yang terdapat dalam tujuan dan sasaran

strategis Renstra Kementerian PPN/ Bappenas sebagai berikut :


43

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian PPN/Bappenas

menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai

dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan

pembangunan nasional.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di

bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas

diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik

berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan dengan tugas-

tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada

Kementerian PPN/Bappenas, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang

memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar,

misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana

gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap

perkiraan kerusakan dan kerugian (damages and losses assessment) yang diakibatkan

oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (needs

assessment) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (climate

change), dan sebagainya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Peta Strategi (Strategy Map),

“Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP,” yang menjadi tanggung jawab

semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II, sangat ditentukan oleh

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung

jawab masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, diukur dari:

a) Persentase (%) pencapaian target/ sasaran RPJMN 2010-2014; dan

b) Persentase (%) pencapaian target RKP setiap tahun pada periode RPJMN 2010-

2014.

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan

pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan)

yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas

periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka

menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:

1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang,

antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):


44

a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memilki tujuan,

target, dan sasaran yang jelas dan terukur;

b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;

c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden

terpilih;

d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;

e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas

dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;

f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas

dan terukur, serta sesuai dengan RKP.

2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN

2010-2014, yang diukur dari:

a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN.

b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.

3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP, diukur

dari:

a) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP.

b) Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.

b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari

Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah:

- Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari

Pemerintah/ Presiden.

3.5.3 Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali

Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan daerah,

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi-

fungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan, dan bahkan pengawasannya.

Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan di daerah dapat dilaksanakan

secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkan. Perencanaan pembangunan harus agar dapat menjamin hubungan yang lebih

jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta

memudahkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasannya untuk melihat

ukuran keberhasilan dan akuntabilitasnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusuan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah.

2. Tersusunnya dokumen rencana daerah.

3. Terjaringnya inventor krenova Kab. Boyolali.


45

4. Aset daerah terinventarisir.

5. Terlaksananya penyusunan RKA SKPD (KUA dan PPAS perubahan dan murni)

6. Data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan yang bersifat

konprehensif, lengkap dan up to date tersedia.

7. Dokumen/ arsip daerah terjaga keamanan dan rahasianya.

8. Data/ informasi/ statistik daerah tersusun validitas data semakin baik dan dimuat

dalam website kabupaten.

9. Kapasitas kelembagaan perencana pembangunan daerah meningkat.

10. Terlaksananya penelitian.

11. Terwujudnya ketersediaan data yang akurat dan kualitas perencanaan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara teknokratik (dokumen perencanaan, analisis, kajian,

evaluasi dan konsep-konsep pembangunan)

12. Terwujudnya kerjasama dengan pihak lain yang memberikan manfaat bagi kemajuan

Boyolali dan kesejahteraan masyarakat.

13. Meningkatnya penganggaran berbasis kinerja yang mendorong tumbuhnya

perekonoian daerah.

14. Tersusunnya dokumen RDTR SWP II dan III.

15. Sinkronisasi dan koordinasi Pusat, Propinsi dan Daerah.

16. Tersusunnya data potensi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.

17. Adanya koordinasi terkait GNKPA dan Sub DAS Grenjengan.

18. Inventarisasi dan rencana kebutuhan energi daerah.

19. Peta zonasi dan rencana pengelolaan kawasan pertambangan berbasis wilayah dan

lingkungan.

20. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman 10 tahun

mendatang.

21. Tersusunnya RIS dan drainase perkotaan Boyolali.

Dari sasaran pembangunan daerah, maka disusun menjadi sasaran rencana kerja

bidang perencanaan pembangunan adalah :

1. Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

2. Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan

sosial budaya.

3. Terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan bidang prasarana

perwilayahan dan sumber daya alam.

4. Terwujudnya peningkatan koordinasi pembaharuan kebijakan perencanaan dan

pengelolaan sektor pengairan dan irigasi (WISMP).

5. Terwujudnya peningkatan koordinasi pelaksanaan forum Economic Development

And Employment Promotion (FEDEP).


46

6. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi hasil monitoring evaluasi yang akurat

sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.

7. Terwujudnya peningkatan program-program kerjasama dalam pembangunan.

8. Terwujudnya sinkronisasi program dana alokasi khusus dan dana APBN lainnya

maupun dana dari Pemerintah Provinsi.

3.5.4 Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan

diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU

24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

[UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional

yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman,

produktif dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan

kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di

masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah

perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan

kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten

lainnya.

Hal ini sejalan dengan tujuan RTRW Kabupaten Boyolali adalah mewujudkan ruang

wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai amanat UU No. 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang serta memenuhi kebutuhan pembangunan dengan

senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat

dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya

kesejahteraan masyarakat.

Suatu produk RTRW Kabupaten meliputi rencana struktur dan pola pemanfaatan

ruang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kedua faktor tersebut menjadi sangat

penting ketika berhadapan dengan sistem peradaban baru yang berlaku dalam

masyarakat, sehingga membutuhkan pendekatan baru pula dalam pola pembangunannya.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui RTRW Kabupaten Boyolali adalah

terkendalinya pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat;

terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budaya; tersusunnya

rencana dan keterpaduan program-program pembangunan; terdorongnya minat investasi

masyarakat dan dunia usaha dan terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan

sektor pembangunan.

Keterpaduan program-program pembanguna dalam proses perencanaan ini

diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini


47

seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari

usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan

(MUSRENBANG) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja

daerah selama ini, memerikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan

perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan

mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan

untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan

seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana, dalam hal ini Bappead selaku perangkat daerah yang membantu Kepala

daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam

mewujudkan good governance.

Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kelurahan,

organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatif.

3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD.

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran.

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan

kelurahan oleh Bappeda Kabupaten Boyolali dan SKPD terkait.

3.5.5 Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

Guna mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian

Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA]

menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of

thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan

menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan

dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program [KRP]. Posisinya

berada pada relung pengambilan keputusan.


48

Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) harus digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perencanaan terkait.

Undang-Undang ini selanjutnya memberi definisi kajian/analis wajib dan opsi yang

dilaksanakan pada saat melakukan kajian. Undang-undang ini juga menekankan bahwa

pelaksanaan KLHS harus melibatkan komunitas yang bersangkutan atau stakeholders.

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif. Semua komponen kegiatan diwarnai

berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian, tingkat

keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada peraturan

perundangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan

dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Secara umum boleh dikatakan bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau

provinsi, maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat harus lebih luas dan intens

dibanding KLHS pada tingkat kabupaten atau kota. Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat

kabupaten, kota, atau kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik

harus dilakukan sedini mungkin dan efektif. Hal ini disebabkan cakupan muatan yang

bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung

dengan kegiatan masyarakat.

Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk

menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS.

Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran aspirasi masyarakat,

termasuk pada tahap pengambilan keputusan. Penerapan praktis KLHS berimplikasi

kepada arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah kedepan yaitu :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan

sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan dengan para

pemangku kepentingan;

2. Penerapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis

kinerja;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/ kajian sebagai masukan bagi

perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan

pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka

peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai;


49

KLHS dapat dijadikan sebagai bagian dari sistem perencanaan yang modern; yang

semakin dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia

dengan cara yang lebih berkesinambungan. Melakukan KLHS dengan partisipatif dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan pada umumnya –

sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka isi-isu strategis dan permasalahan-permasalahan

yang dihadapi dalam pembangunan daerah Kabupaten Boyolali tidak terlepas dari

pemasalahan yang dihadapi Tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah diantaranya

yaitu :

1. Masih tingginya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ;

2. Masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya tingkat kesempatan kerja ;

3. Belum optimalnya akses di bidang pelayanan sosial dasar, baik kesehatan,

pendidikan maupun sosial;

4. Masih adanya kesenjangan antar wilayah, kelompok pendapatan dan rendahnya

infrastruktur wilayah termasuk ketersediaan sarana dan prasarana;

5. Rendahnya nilai tukar petani, diversifikasi usaha, kualitas produk serta jangkauan

pemasaran;

6. Rendahnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;

7. Belum optimalnya penerapan dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi;

8. Masih perlunya penguatan dan pemantapan keamanan dan ketertiban;

9. Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup;

10. Mitigasi dan penanggulangan bencana ;

11. Perlunya peningkatan kerjasama antar daerah utamanya pembangunan daerah

perbatasan.

12. Cenderung masih tingginya kerusakan Sumber Daya Alam (SDA).


50

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi

ke depan, maka Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang

berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi

dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan

kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus

dikaitkan dengan RPJMD 2010-2015.

Ada 2 tujuan utama Bappeda yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMD

dan RKPD) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari

Bupati dan Wakil Bupati dalam kaitan kebijakan pembangunan daerah. Kedua tujuan

tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan,

pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu

pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana

kerja.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan

sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah,

antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3)

adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan

pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang

dilaksanakan oleh masing-masing fungsi SKPD.

Proses perencanaan pembangunan daaerah harus melibatkan para pelaku

pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Langkah penting dalam proses

perencanaan pembangunan adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas

tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga

mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta

menyatakan hasil – hasil yang positif.

Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan

dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh


51

pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk

diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk –

muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali untuk periode

2011 – 2015 adalah “ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif,

Profesional, Demokratis, Sinergis, Transparan, Akuntabel dan Berkeadilan yang Terarah

pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Pro Investasi ”.

Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta

menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan

nilai- nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi aparat Bappeda.

Dengan demikian, aparat Bappeda harus mampu menjabarkan dan melaksanakan sesuai

tugas pokok dan fungsinya di Bappeda Kabupaten Boyolali secara keseluruhan. Untuk itu

aparat Bappeda harus disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi

tersebut menjadi kenyataan.

Untuk mewujudkan visi diatas, Bappeda Kabupaten Boyolali menyusun misi. Misi

merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan pleh

bappeda sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling

fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani

kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui

suatu tinfdakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang

akan dulaksankan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Bappeda


1. Menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif.

2. Membangun penyediaan data dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

mewujudkan kelembagaan perencanaan yang kredibel.

4. Meningkatkan keserasian rencana pembangunan daerah secara vertikal (nasional,

propinsi) dan horisontal (lintas wilayah, sektor dan antar lembaga) melalui

kerjasama dan partisipasi masyarakat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan

didasarkan pada isu – isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan

dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dalam mengimplementasikan misi Bappeda Kabupaten Boyolali, dilakukan dengan

menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :


52

1. Meningkatnya perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi, dengan sasaran yaitu :

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang

disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif.

b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita.

2. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal, dengan

sasaran :

a. Meningkatnya jumlah produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan serta

diversifikasi bahan pangan.

b. Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya

infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian.

3. Terciptanya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan

lapangan kerja seluas-luasnya, dengan sasaran :

a. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap.

4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan penataan

ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan,dengan sasaran :

a. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang.

b. Meningkatnya pengendalian tata ruang.

c. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan

pembangunan.

d. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta

terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas.

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu

tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema,

mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksaan visi misi

secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan

secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kabupaten Boyolali

adalah:

1. Strategi pengembangan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang

dilakukan adalah:

a. Mengoptimalkan penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-

masing urusan

b. Mengupayakan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana

pembangunan daerah, baik dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD


53

2. Strategi pengembangan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah,

kebijakan yang dilakukan adalah:

a. Penyediaan kawasan industri sebagai pusat kegiatan investasi.

b. Pengembangan sistem distribusi dan perdagangan.

c. Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu

dengan konsep pengembangan agribisnis.

3. Strategi pendayagunaan penelitian dan pengembangan, kebijakan yang dilakukan

adalah:

a. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada

sumberdaya lokal.

b. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor.

4. Strategi pendayagunaan evaluasi dan analisa pembangunan daerah, kebijakan

yang dilakukan adalah :

a. Mengoptimalkan regulasi yang mendorong investasi di Kab. Boyolali.

b. Meningkatkan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan menguatkan lembaga

pendukungnya.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan, atau merealisasikan

suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat

daerah.

Kebijakan yang akan diambil oleh Bappeda dalam menentukan susunan program

dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan pada dasarnya terdiri

dari:

1. Kebijakan Internal : Kebijakan internal merupakan kebijakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam mengelola pelaksanaan program-

program pembangunannya

2. Kebijakan Eksternal : Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbiykan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka

mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan

masyarakat

Mengacu pada strategi diatas, maka kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda

Kabupaten Boyolali adalah:

1. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta

meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan


54

2. Mengembangkan sistem database perencanan

3. Mengembangkan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dan proses

monitoring dan evaluasi pelaksaan pembangunan

4. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam

program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda

Kabupaten Boyolali. Rencana Strategis Bappeda tahun 2010-2015 memprioritaskan

kegiatan-kegiatan pokok untuk kepentingan daerah dan mendukung program pusat

dengan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan program berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi

bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari

suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi

organisasi

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan

suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus

dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan

yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input,

process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program

dan kegiatan.

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa :

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun

mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang

diperlukan masyarakat.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Adapun program – program pada Bappeda Kabupaten Boyolali adalah sebagai

berikut:

A. Program Lokalitas Kewenangan SKPD (Program SKPD)

Merupakan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program – program tersebut antara lain meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;


3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

4. Program Pengembangan Data/ Informasi;

5. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah;

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;

11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah;

12. Program Pengembangan Perumahan;

13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan

Lingkungan Hidup (LH);

14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan

Pengairan Lainnya;

15. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;

16. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;

17. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

18. Program Perencanaan Tata Ruang;

19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;

20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota;

22. Program Kerjasama Pembangunan;

B. Program Lintas SKPD

Merupakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dengan

melibatkan SKPD lain. Program – program tersebut meliputi :

1. Penyusunan dokumen – dokumen perencanaan pembangunan pada setiap tingkat

dan tahapan pembangunan. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan semua

SKPD yang terlibat dalam proses penyusunannya.

2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan pembangunan antar

SKPD dan lintas SKPD. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan SKPD yang

terkait (SKPD terkait dan beberapa Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah).

3. Pelaksanaan penyusunan data – data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil –

hasil pembangunan secara kontinyu, akurat dan akuntabel. Penanggungjawab adalah

Bappeda dengan pihak - pihak terkait (BPS).

4. Pemanfaatan teknologi E-Goverment dalam pengelolaan data – data pembangunan.

Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak - pihak terkait.


5. Penyusunan indeks pembangunan manusia Kabupaten Boyolali secara kontinyu dan

akurat. Penanggungjawab adalah Bappeda dengan pihak - pihak terkait antara lain

meliputi BPS, SKPD terkait dan lain sebagaimya.

C. Program Kewilayahan.

Merupakan program SKPD yang dalam proses mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasinya melibatkan daerah sekitarnya atau daerah dalam propinsi

ataupun yang menangani kawasan tertentu dalam daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda dalam menjalankan tugasnya, akan

selalu berpedoman pada Rencana Strategis melalui program-program prioritas 5 ( lima )

tahun ke depan. Kondisi yang diinginkan akan dijabarkan sebagai berikut ;

1. Terselenggaranya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi

berbagai kegiatan, antara lain ;

- Pelayanan jasa surat menyurat

- Pelayanan jasa telekomunikai, sumber daya air dan listrik.

- Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional.

- Pelayanan jasa administrasi keuangan.

- Pelayanan jasa kebersihan kantor.

- Pelayanan jasa perbaikan peralatan kantor

- Ketersediaan alat tulis menulis

- Ketersediaan sarana perkantoran

- Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

2. Terselenggaranya sinergitas perencanaan sosial budaya, meliputi ;

- Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

- Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

- Evaluasi dampak sosial ekonomi

- Monitoring dan evaluasi

3. Terselenggaranya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam secara

efektif, meliputi ;

- Koordinasi penyusunan masterplan prasana perhubungan daerah

- Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

4. Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana secara efektif

yang meliputi ;

- Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana

- Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana


5. Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur perencaaan pembangunan daerah,

melalui;

- Peningkatan kompetensi aparat dalam merumuskan dokumen perencanaan

pembangunan

- Peningkatan kempetensi aparatur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

SKPD

- Peningkatan kompetensi aparat dalam penyusunan DPA

- Peningkatan kualitas DPA

- Peningkatan pemahaman terhadap APBD

6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang

memadai, meliputi ;

- Penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan

- Peningkatan sarana pertemuan SKPD

- Peningkatan akses perencanaan pembangunan

- Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan

- Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

7. Terciptanya peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi melalui ;

- Penyediaan masterplan pembangunan ekonomi daerah

- Penyelenggaraan pendampingan bantuan masyarakat miskin perkotaan

- Penyediaan indikator ekonomi daerah

- Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

8. Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif, melalui ;

- Penyusunan laporan kinerja SKPD

- Penyusunan laporan keuangan berkala (semesteran)

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

9. Terlaksananya pengembangan kawasan wilayah perbatasan melalui ;

- Penentuan batas wilayah daerah

- Penegasan batas wilayah

10. Terlaksananya pengembangan wilayah srtategis dan kawasan cepat tumbuh melalui ;

- Perumusan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

- Pelaksanaan koordinasi rencana tata ruang wilayah straregis dan cepat tumbuh

11. Dukungan sarana / prasarana aparatur meliputi ;

- Pembangunan gedung kantor Bappeda

- Penyediaan kendaraan dinas / operasional roda dua dan roda empat

- Penyediaan peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional


12. Terselenggaranya pengembangan sistem informasi dan penyajian data meliputi ;

- Pengumpulan, updating, analisis data dan informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

- Penyusunan data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan

penyusunan profil daerah

- Penyelanggaraan publikasi perstatistikan

- Penyusunan data potensi desa, kecamatan dan kabupaten

13. Terlaksananya pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan, melalui ;

- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaliuasi dan pelaporan pelaksanaan

musrenbang Desa

- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

musrenbang Kecamatan

- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

musrenbang Kabupaten

- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan-

kegiatan yang dibiayai APBN dan APBD Provinsi

- Peningkatan pelaksanaan monitoring, evaliuasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten dan Dana Perimbangan Desa

5.2. Indikator Kinerja

1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan,

distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal.

2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor.

3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.

4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor.

5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan

peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.

6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor.

7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.

8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor.

9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran

operasional.

10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan

perundangundangan untuk bahan referensi bagi perencana.

11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan

menjamu tamu.

12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka

penyusunan rencana pembangunan.


13. Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoran (tenaga kontrak) yang memadahi.

14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan

aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada.

15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat.

16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran.

18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran.

19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.

20. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/

kegiatan.

21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap

dan sinergis.

22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan

daerah.

23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas dan

inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian.

24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Boyolali.

25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana.

26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah.

27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran

pembangunan.

28. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan ekonomi.

29. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah.

30. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana.

31. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

32. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,

khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur

perencana.

33. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan.

34. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan

35. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

36. Tersusunnya rancangan RPJMD, Musrenbang dan Perda-Perda Kabupaten Boyolali

Tahun 2010 – 2015.

37. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda

RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.

38. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.


39. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD).

40. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Boyolali.

41. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra

Produksi.

42. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

43. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan.

44. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi daerah rawan bencana.

45. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan teridentifikasinya

produk-produk unggulan daerah.

46. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Pendidikan.

47. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

48. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM).

49. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat.

50. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah di Bidang Pemerintahan, Sosial dan

Budaya.

51. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan.

52. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender.

53. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

54. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi pengelolaan

irigasi.

55. Terlaksananya survey dan evaluasi pengembangan infrastruktur Kabupaten Boyolali.

56. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.

57. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku

sistem perpipaan.

58. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali.

59. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan.

60. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan

ruang.

61. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten B oyolali.

62. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Boyolali.

63. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan

pembangunan.

64. Tersusunnya mapping/dokumen, perijinan data investasi penanaman modal daerah

sebagai bahan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.


5.3. Kelompok Sasaran

I. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Capacity Building SDM Perencanaan

Pembangunan dengan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain : Peningkatan kemampuan teknis

aparat perencana meliputi :

A. Studi Komparasi Pembangunan Daerah.

B. Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

C. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana.

II. Sasaran Strategis : Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Fasilitasi

Perencanaan Pembangunan antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian kegiatan antara

lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian kegiatan

antara lain:

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur


C. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah meliputi :

a) Penyusunan Boyolali Dalam Angka

b) Survey dan Analisis Statistik Sektoral

c) Penyusunan Profil Daerah

2. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB meliputi Penyusunan dokumen

PDRB Kabupaten Boyolali.

III. Sasaran Strategis : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahunan, antara lain melalui :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain :

1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Meliputi : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG)

RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015

2. Penyusunan Rancangan RPJMD

Meliputi : Penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015

3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Meliputi : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG)

4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Meliputi : Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

5. Penyusunan Rancangan RKPD

Meliputi :

a) Penyusunan KUA dan PPAS.

b) Penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali

c) Peningkatan Partisipasi Publik dalam perumusan kebijakan

d) Penyusunan Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan

Daerah.

e) Penyusunan Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD

6. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)

dan LPPD Bupati tentang pembangunan daerah,

Meliputi : Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan

Daerah (LKPJ, LPPD dan LKPJ-AMJ Bupati ).

7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

Meliputi :

a) Asistensi dan Verifikasi Program Pembangunan

b) Pendukung kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD.


c) Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah.

IV. Sasaran Strategis : Terjalinnya komunikasi dan koordinasi perencanaan

pembangunan seluruh stakeholder antara lain :

A. Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan Koordinasi Kerjasama

pembangunan antar daerah

Meliputi : Penyusunan data permasalahan wilayah pengembangan.

B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

dengan kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh, meliputi : Penyusunan dokumen Community Action

Plan (CAP) Bidang Pembangunan Permukiman.

2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh, meliputi :

a) Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik

b) Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Kecil dan Menengah .

c) Masterplan Kawasan Industri Strategis

C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan

kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/ sosial

meliputi :

b. Studi Optimalisasi Lahan Kritis Kabupaten Boyolali.

c. Survey Pendataan potensi air bawah tanah

d. Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan Prasarana

Wilayah

2. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan meliputi :

a. Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D).

3. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

meliputi :

a. Masterplan Drainase Kota.

b. Master Plan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Kabupaten

Boyolali.

D. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan rincian kegiatan antara

lain :

1. Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah, meliputi :

a. Penyusunan Master Plan Pengembangan Pertanian.

b. Analisa Cluster UMKM dan Komoditi Kabupaten Boyolali.


c. Model Pertumbuhan Ekonomi dan Penyusunan Profil Ekonomi

Kabupaten Boyolali dan Pengembangan Aplikasi Metode Teknik

Peramalan (forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi.

d. Kajian Strategi Pengembangan Sektor Informal untuk meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

e. Analisa kebutuhan Financial/Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah

di Kabupaten Boyolali.

f. Perencanaan sektor industri pengolahan Sumberdaya Lokal yang

mendukung pengembangan Wilayah

g. Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan Hasil

Pertanian dan Perikanan

2. Penyusunan Indikator ekonomi daerah, meliputi :

a. Analisa Perkembangan Investasi

b. Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil Usaha) Sektor

Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Boyolali

3. Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat Meliputi :

a. Revitalisasi Pertanian Kabupaten Boyolali.

b. Pendampingan Program Community Development Bidang Pertanian

c. Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Boyolali

E. Program perencanaan pembangunan sosial budaya dengan rincian kegiatan:

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya meliputi :

a. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali.

b. Perencanaan Prasarana Kesehatan dan Koordinasi Bidang Kesra di

Kabupaten Boyolali.

c. Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM.

d. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

e. Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan.

f. Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

F. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber alam dengan rincian

kegiatan : Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam

dan lingkungan hidup.


5.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif pada program perencanaan pembangunan untuk masa 5 (lima)

tahun kedepan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD tahun 2010-2015 adalah

sebagai berikut :

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pagu Indikatif (dlm juta-an)

2011 2012 2013 2014 2015

Program pengembangan data/informasi-SOP Sistem

Pengumpulan dan pengukuran database indikator kinerja

100 150 175 150 175

Program Kerjasama Pembangunan 192 200 225 240 260

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh

102 100 110 120 130

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah

dan besar

68 75 80 85 90

Program perencanaan pembangunan daerah 615 620 635 650 675

Program perencanaan pembangunan ekonomi 556 600 625 650 675

Program perencanaan sosial dan budaya 148 150 155 160 165

Program perancanaan prasarana wilayah dan SDA 55 60 65 70 75

Program perencanaan pembangunan daerah rawan

bencana

157 200 200 225 225


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang

dalam rencana strategis suatu organisasi. Agar pencapaian kinerja dapat terealisir sesuai

dengan rencana strategis maka diperlukan pengukuran kinerja secara terstruktur,

sistematis dan terjangkau.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap

tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan

jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas

tindakan dalam mencapai tujuan.

Dalam mengukur kinerja Bappeda Boyolali mengacu ke tujuan dan sasaran yang

telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015. RPJMD Kabupaten

Boyolali mempunyai tujuan :

1. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan

jangka pendek tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), sehingga perencanaan

dan pelaksanaan lebih terarah.

2. Sebagai pedoman arah pengembangan dan apa yang hendak dicapai, bagaimana

cara mencapai dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai

tujuan dan sasaran.

3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance)

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015 tujuan Bappeda


1. Meningkatnya perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi.

2. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan pemasaran unggulan lokal.

3. Terciptanya iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan

lapangan kerja seluas-luasnya.


4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam dan penataan

ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

5. Terbangunnya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat.

Sedangkan sebagai sasaran Bappeda Kabupaten Boyolali 2010-2015 yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang

disertai dengan terciptanya lapangan kerja produktif.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita.

3. Terpeliharanya pasokan air untuk pertanian dan semakin memadainya infrastruktur

(fisik dan non fisik) di sektor pertanian.

4. Meningkatnya realisasi investasi secara bertahap.

5. Optimalisasi pemanfaatan tata ruang.

6. Meningkatnya pengendalian tata ruang.

7. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan.

8. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna dan daya guna sumber daya iptek serta

terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas.

Adapun indikator Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD


1. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur

2. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB

3. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

5. Laju pertumbuhan ekonomi

6. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

7. Meningkatnya pendapatan perkapita

8. Indeks Williamson

9. Meningkatkan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

10. Laju pertumbuhan produksi sektor pertanian

11. Meningkatnya nilai tukar petani

12. Penambahan/ penumbuhan kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

13. Tersedianya RTRW yang mendukung investasi


14. Tersedianya RDTR Kecamatan yang mendukung investasi

15. Tertatanya wajah kota Boyolali

16. Luas wilayah produktif lahan basah

17. Luas wilayah produktif lahan Kering

18. Luas wilayah industri

19. Luas wilayah perkotaan

20. Meningkatnya ruang terbuka hijau

21. Persentase penggunaan tata ruang sesuai peruntukkannya

22. Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang telah mendapat sosialisasi tata ruang

23. Persentase pembangunan tower seluler (RBS) yang sesuai dengan tata ruang

24. Persentase terbangunnya sistem manajemen database Pemerintah Kab. Boyolali per

urusan

25. % Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

26. Persentase program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan RTRW

27. Tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 sebagai dasar

penyusunan Perencanaan Tahunan

28. Termanfaatkannya hasil kajian dan analisis terhadap Wilayah Desa dan Kelurahan

29. Termanfaatkannya hasil kajian terhadap pengembangan kawasan pariwisata Tlatar

30. Termanfaatkannya hasil kajian Penataan Wilayah Kridanggo

31. Termanfaatkannya hasil kajian terhadap Rencana Pembangunan Perkantoran

Terpadu Kabupaten Boyolali

32. Tersusunnya buku “Kabupaten dalam Angka” dan PDRB Kabupaten

33. Termanfaatkannya hasil penelitian limbah pertanian menjadi genting beton serat

34. Termanfaatkannya hasil penelitian penggunaan briket biocoal (batubara - sekam padi)

35. Usulan Krenova Kabupaten Boyolali kepada KRT melalui Litbang Provinsi Jawa

Tengah

36. Meningkatnya jumlah industri kecil, menengah dan koperasi pengguna teknologi tepat

guna yang mandiri.


BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat. Daerah ( Bappeda )

Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 dan bersifat indikatif.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen

administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan

pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi

Daerah yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada stakeholder sehingga tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana

Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi

alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima

tahunan SKPD. Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ini dapat di

implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten dalam rangka mendukung visi misi Bupati Boyolali “pro investasi”.

Rencana Strategis Bappeda selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan

rencana kerja/ Renja tahunan Bappeda Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila

diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda tahun 2010-2015

termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme

yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Boyolali ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis

Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2010-2015, maka telah tersusun salah satu perangkat

untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan

pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,

SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda

Keberhasilan pencapaian visi misi Bappeda Kabupaten Boyolali sangat bergantung pada

komitmen seluruh jajaran Bappeda kabupaten Boyolali dalam melaksanakannya sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara akuntabel serta senantiasa


berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja

pegawai.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan

Rencana Strategis ini dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menjabarkan lebih lanjut ke

dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang di Lingkungan Bappeda Kabupaten

Boyolali.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Boyolali

D r s . P A . M O E L J O T O Pembina Utama Muda

NIP. 19560626 198403 1 011

Documents

Konten D1435.pdf