HAK ASASI MANUSIA

PERMASALAHAN DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Peristiwa besar abad ke XX tidak dapat disangkal adalahruntuhnya sistem kehidupan Komunisme di Eropa. Mula-mulahanya pemikiran untuk keterbukaan, restrukturisasi dan demokra-tisasi berakhir pada goyahnya malah ambruknya sistem komunis-me bahkan di negeri tempat asal dan layanya. Satu pemikiran

dimana masyarakat, komunitas adalah segala-gatanya dan individuhanya merupakan nomor, kecuali elite yang mengatasnamakankoletivitas itu-

Dengan ambruknya sistem komunisme di Eropa (Timur), makaterjadi pembenaran bahwa sistem kehidupan tiberalismelah yangbetul. Bahkan berkembang menjadi ideologi caturlogi dunia Baratyaitu hak-hak asasi manusia, demokrasi : "multi party representa-tive government' (sering juga dikaitkan dengan prinsip-prinsipgood governance), ekonomi pasar dan kepedulian pada lingkunganhidup- Tetapi pada dasarnya adalah hak-hak individu yangutama, penajamannya pada "the right to dissent". (hak untukberbeda). Dan inilah sekarang yang punya pengaruh global, danbahkan punya implikasi dalam hubungan politik dan ekonomiantara negara, karena dibawakan oleh negara-negara Barat yangkuasa.

Dalam telaahan ini akan dibatasi kepada hak-hak asasi manu-sia. Demokrasi maupun ekonomi pasar juga bisa dilihat sebagaimanifestasi dari hak-hak asasi manusia (individual rights).

Pengaruh pemikiran-pemikiran tentang hak-hak asasi manusia

yang berkembang kuat akhir-akhir ini tidak bisa kita abaikan-

Bukan karena itu merupakan desakan kuat eksternal tetapi karena

hat itu juga amanah dari ideologi bangsa Indonesia, Pancasila-

Banyak serangan, bahkan dari orang lndonesia sendiri, mengenai

hak-hak asasi manusia di Indonesia. Baik mengenai pemaha-

mannya maupun praktek pelaksanaannya dalam kehidupan

nyata. Tetapi juga dirasa bahwa perhatian atas HAM di Indonesia

perlu terus dikembangkan.

Untuk itulah telaahan ini akan berusaha, Pertama meTiawab

seranoan-seranqan menqenai hak-hai asasi manusia di lndonesia-

Kedua adalah mencoba menalar pemikiran hak-hak asasi manusia

menurut falsafah kehidupan dan ideoloqi Banqsa Pancasila. Dan

apabila HAM itu juga komitmen kita, kira-kira apa aqendanva

dalam uoava oembanounan nasional banqsa sebaqai penqar.nalan

Pancasila.

Telaahan akan diawali dengan memberikan bahasan tentang

hak-hak asasi manusia (HAMI, perkembangan pengertiannya-

Karena disini juga banyak terjadi kesalah pahaman seakan-akan

hak-hak asasi manusia hanya berkenaan dengan perlindungan

terhadap kesewenang-wenangan dan hak-hak sipil-politik saja-

HAK-HAK. ASASI MANUSIA (HAM)

Hak-hak asasi manusia sebagai pemikiran maupun sebagai

penghayatan lahir dan berkembang di 'Barat' (Eropa kemudian

ASl. Dari pemikiran tentang hak-hak alamiah hukum alam,

Thomas Hobbes, John locke, Contract Social J.J. Rousseau,

52 53

aMagna charta, Mostesquieu, srogan Revorisi perancis, pernya-taan hak-hak asasi manusia di tnggris tahun 1ggg, Dektarasikemerdekaan Amerika serikat 1276 dan lain{ainnya sebagaisuatu alur pikiran liberalisme-individualisme. pada intinya hak-hakmanusia (individu) untuk hidup (jiwa seseorang), kebebasanseseorang, keamanannya, hak atas pemilikan, mengejar kebaha_giaan seseorang- (life, riberty, security, property and the pursuit ofhappiness). Pada dasarnya atiran-ariran pemikiran HAM ini padaawal mulanya dinegara-negara Barat adalah suatu perlawananterhadap absolutisme "hak illahi" para raja. Tumbuhnya individual-isme borjuasi menuntut pengecekan kekuasaan mutlak monarki.

Hak-hak asasi manusia menurut suatu rumusan adatah "hak

. Hak-hak asasi manusia"melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sebagai manusia -birth right".

Dalam perkembangan lebih lanjut hak_hak yang(generasi pertama) bersifat hak-hak perorangan lindividul menge_nai kebebasan-kebebasan datam kategori sipil oolitik (civil andpolitical rigthsl seperti hak atas kehidupan, kebebasan dankeamanan pribadi, kesamaan datam hukum, kebebasan daripenganiayaan dan dari pertakuan atau hukuman yang kejam,kebebasan dari penangkapan, penahanan dan pengasingansewenang-wenang, hak atas peradiran yang adir dan terbuka,kebebasan mengutarakan pendapat, kebebasan berpartisipasidalam pemerintahan negara, kebebasan beragama dan tain-rain.Kemudian berkembang dalam qenerasi kedua HAM yaitu hak-hakekonomi. sosial dan budava (economic, social and cultural rightsl,

seperti hak pekerjaan dengan syarat-syarat keria yang

memadai, perlindungan terhadap keluarga, perlindungan terhadap

pemilikan, kebebasan berserikat kerja, hak untuk mendapatkan

pendidikan, kesehatan, standard hidup yang memadai, perlindun-

gan terhadap karya ilmu dan seni seseorang, berpartisipasi dalam

kehidupan kultural dan lain-lain. Dalam UN Universal Declaration

of Human Rights ada disebut "right to a standard of living ade-

quate for the health and well being of himself and his family'.

Presiden Roosevelt menambahkan "freedom from want' dan

sekarang diterima pula "the right not to be poor". Generasi keti-

qa" bahkan berkembang hak-hak vanq diakui sebaqai hak komun-

al, haknya masyarakat, lthe community as an entityl. Ini iugadisebut hak rakyat, hak kelompok. Yang penting dari hak-hak ini

adalah hak atas pangan, penentuan nasib sendiri, hak kelompok

minoritas, perdamaian, lingkungan yang sehat dan hak untuk

pembangunan. The right to development, hak untuk pembangu-

nan yang akhir-akhir ini sudah diakui bahkan kuat dikumandang-

kan PBB (antara lain tulisan Boutros Ghali "Democracy, Develop-

ment and Human Rights for All' misalnya mengacu kepada

pembangunan manusia dan pembangunan suatu masyarakat

dimana terjadi peluang . manusia untuk membangun dirinya.

Rumusan hak untuk pembangunan dalam Deklarasi Maielis Umum

PBB 1986, pada ayat 1 dinyatakan bahwa "hak bagi pembangu-

nan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dipungkiri, dimana

setiap person manusia dan semua rakyat diharapkan dapat berpar-

tisipasi didalamnya, menyumbang padanya, dan menikmati

pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, dimana seluruh

hak asasi dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya diwu-judkan" .

ountuk

semula

54 55

oasasi danPerkembangan berbagai hak-hak kebebasan funda-

mental inijuga dapat dibaca antara lain datam buku A.G. setiardja"Visi lndonesia tentang Hak Asasi Manusia didasarkan atas ldeot-ogi Pancasila" dan Mulya Lubis dan lain{ain. "Hak-hak AsasiManusia dalam Masyarakat Dunia'.

Rumusan rinci tentang HAM yang diakui sebagai bersifatuniversal adalah united Natioris universal Declaration of HumanRiqhts (19481, disusul dengan International convenant on civiland Political Riqhts dan lnternationat convenant on Economic,social and cultural Riohts (19661. Dan semua ini merupakan TheInternational Bill of Human Rights. Di tahun l gg6 secara kuatditerima dan ditahun 1991 dikemukakan The Riqhts to Develop-ment.

Seperti yang dirumuskan dalam dokumen-dokumen tersebutdi atas HAM adalah universal, Indonesia juga menerima universali-tas HAM itu, dengan pemahaman (persepsi) seperti rumusandalam dokumen-dokumen disebut di atas. Hanya memang Indone-sia belum meratifikasi kedua Covenant HAM pBB itu.

Memang ada puta rumusan HAM yang lebih bersifat nasionalataupun regional seperti African Charter on Human and peopte,s

Rights (19811, Resolution on Regionat Guidetines on HumanRights in Asean (19921 atau Bangkok Declaration on HumanRights. Tetapi disini perlu dijelaskan bahwa pada dasarnya yanginipun mengakui totalitas HAM seperti dirumuskan dalam doku-men-dokumen PBB yang bersifat universat. charter dan Resolusitentang HAM yang bersifat regional ini justru .'menentang.' inter-pretasi-interpretasi HAM oleh aliran liberal individuat(liberalisme/individualismel yang terwakili juga oteh negara-negara

Barat yang hanya menekankan pada hak-hak sipil politik lselec-

tifityl dan pengenaan standar ganda untuk menilai pelaksanaan

HAM negara-negara baru berkembang (Asia-Afrika, Amerika

Latin). Memang ada pandangan HAM yang diwarnai semangat

dan aliran komunal seperti yang terwakili oleh cina. Tiga aliran ini

jelas kelihatan sewaktu perdebatan dalam Konferensi Dunia ten-

tang HAM di Viena tahun 1993. Jadi ada aliran individualisme

liberal negara-negara Barat yang iuga diwakili oleh kelompok NGO

Indonesia, aliran HAM in its totality dan dalam prioritas imple-

mentasinya sesuai perkembangan disuatu negara dari negara-

negara Asia dan negara dunia ketiga dan aliran komunal yang

tebih menekankan kepada hak-hak komunal/masyarakat antara

lain RRC, Cuba.Beberapa dari rumusan yang diterima atas usul Indonesia dan

negara-negara dunia ketiga.adalah antara lain "All human rights

are universal, indivisibte and inter-dependent and inter-related.

The international community must treat human rights globally in a

fair and equal manner, on the same footing, and with the same

emphasis. While the significance of national and regional particu-

larities and various historicat, cultural and religious backgrounds

must be borne in mind, it is the duty of states, regardless of their

politicat, economic and cultural systems, to promote and protect

all human rights and fundamental freedoms'- Rumusan HAM

Viena ini dapat dikatakan sebagai rumusan 'penyempurnaan'

HAM yang universal. Berbagai pemikiran penting diterima bahkan

sebagai hasit pandangan delegasi Indonesia. seperti dikemukakan

oteh Menteri Ali Alatas, HAM kita 'against torture dan against

hunger'.

ri-

56 57

oWAB SERANGANUntuk lebih memperlelas posisi aliran yang tidak tiberat dan

tidak pula komunal ini, adalah yang disuarakan oteh Gerakan NonBlok- Dalam Jakarta Message disebut "Kami menegaskan kembalibahwa hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia berlakusecara universal- Kami menyambut baik kecenderungan yangsemakin meningkat kearah demokrasi dan sepakat untuk bekerjasama melindungi hak-hak asasi manusia. Kami berpendapatbahwa kemaiuan ekonomi dan sosiat dapat membantu terca-painva tuiuan-tuiuan tersebut. Namun tidak satu negarapunberhak menggunakan kekuatannya untuk mendikte konsepsidemokrasinya ataupun pandanqan hak asasi manusianva sendiri(persepsi mereka yang liberalistik, selektif dan dengan standarganda untuk kepentingan politik mereka-their own perception notthe universal concept - penulis), apalagi memaksakannya sebagaikonditionalitas terhadap pihak-pihak lain.

Dalam meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi ihi, kamimenekankan adanva salinq keterkaitan antara berbaqai kateoorihak tersebut (antara hak-hak sipil politik dan hak_hak ekonomi,sosial, kultural-penulis) dan menyerukan agar tetap diiaqa adanvahubunqan vanq seimbanq antara hak Deroranqan dan hak-hakmasvarakat. (jadi HAM dalam totalitasnya). Kami menegaskankembali bahwa kompetensi dan tanggung jawab dalam pelaksa-naan hak-hak tersebut terletak pada masing-masing pemerintah'-

Pada dasarnya Gerakan Non Blok memperiuangkan HAMberdasarkan prinsip-prinsip universalitas, keterkaitan yang takterpisahkan (indivisibility), obyektivitas, tanpa mengutamakanjenis hak yang satu atas yang lainnya (non selectivity).

MENJA ATAS HAM PEBSEPSI 'NDONES'A

Serangan terhadap baik pemahaman lpersepsil maupun

praktek pelaksanaan HAM ldil Indonesia datang dari berbagai

pihak, dari negira-negara Barat, organisasi HAM luar negeri tetapi

iuga dari orang-orang Indonesia sendiri. Untuk penaiaman

jawaban atas isu lpermasalahan) yang dilontarkan, diambil disini

pendapat yang paling ekstrim "againts' HAM persepsi Indonesia

yang diuraikan dimuka (universalitas, tak terpisahkan, obyektivi-

tas. non selektivitasl (A.8. Nasution 19931.

Pendapat ini adalah pemikiran bahwa HAM di Indonesia iustfu

tidak munokin dan tidak dila,ksanakan harena Indonesia FerdaFqr

UUD 1945. Penotakan yang kuat dikemukakan terhadap UUD

1945. lndonesia mendasarkan pada suatu constitution (UUD

1945), tetapi bukan constitution dalam arti sebenarnya berda-

sarkan constitutionalism atau a constitutional state Negara kon-

stitusi adatah negara yang menjamin hak-hak asasi manusia

(sipil/politikf individual secara sepenuhnya, effective restraints

upon the exercise of power, dan accountability dari pemerintahan

(limitations dari kekuasaan pemerintah terhadap hak . dan

kemerdekaan the individualsl.

UUD 1945 dianggap tidak memberikan iempat HAM yang

penuh, berdasarkan konsep individualistik Barat, yang universal

dan benar. Bahkan dengan UUD 1945 tidak ada demokrasi 'the

1945 Constitution bore an autocratic stamp'. Justru lebih bisa

dipakai untuk 'iustifies augmentation of government power'.

"Even our constitutions, legal instruments for containing and

restraining power. in practice merely symbolized the legality from

58 59

which authoritarian governments have sought a measure of tegali-ty. The present constitution serves as a poritical mythe fromwhich no dissent is tolerated,,-

Dengan mengacu kepada negara integralistik dan denganfamily spirit (semangat kekeluargaan), ada haknya(kekuasaannya), kepentingannya negara/masyarakat itu sudahmenyalahi atau mengurangi keabsotutan hak-hak individual. i4nintegralistic state contradict a constitution state". 'The conceptof an integralistic stafe was a denial of the very prohlematicnature of the government power, which reguires special devicesunder modern conditions to prevent it from becoming despotic".

Dalam pemikiran ini dua konsep negara dikemukakan, yaitu"negara integralistik .yang memakai ligitimasi kebudayaan Indo-nesia dan Pancasila sebagai ideologi; (dan) nggara berdasarkanlslam- Kedua-duanya dalam aspek-aspek penting bertentangandengan suatu negara konstitusional. Kedua konsep negara itumenolak suatu pembedaan antara negara dan masyarakat, pada-hal tanpa pembedaan demikian, pembatasan kekuasaan negaradan kontrol terhadapnya oleh rakyat, tidak berarti '..

Tersirat menolak konsep bahwa "manusia lahir secara kodratisebagai manusia pribadi dan sekaligus manusia sosial" (manusiabagian dari keluarga dan masyarakat).

Dikemukakan bahwa human right adalah "birth right rooted inthe human nature".

Pemikiran HAM (yang berkembang di! Barat (berdasar pahamliberalisme-individualisme) dan demokrasi Barat itu universat danbenar. Menolak itu untuk Indonesia adatah suatu mitos.

Pemikiran ini juga menolak 'that lndonesia has its ownnorms of human rights, derived from the state philosophy ofPancasila".

Dalam

lndonesia

ini bentuk demokrasi yang khusus untuk

ada. Demokrasi Indonesia (Pancasilal itu

demokrasi semu (schijn democratel, yang ada ya demokrasi Barat

yang universal. Demokrasi lndonesia (Pancasilal itu hanya tameng

penguasa melakukan kekuasaannya. Menurut pemikiran ini "this

particularistic Indonesian model of democracy, which deviated

fundamentally from the modern ideal of constitutional govern-

ment'.

Pada intinva UUD 1945 perlu diqanti kearah a Constitutional

State vanq oada dasarnva sistem HAM dan Demokrasi Barat vanq

liberal. Baru denqan itu bisa dikembanqkan HAM di lndonesia.

Dari segi pemahaman ini, HAM tak dapat dikembangkan di

Indonsia karena HAM, tidak diderived (tidak bisa diambill dad

sumber-sumber filsafah Banqsa Pancasila. UUD 1945 khususnya

asas inteqralistik dari negara tidak memberi peluanq adanva HAM

bagi manusia Indonesia.

Pemikiran tentang "Constitutional State" dan against UUD

1945 ini sebenarnya sudah diawali dari tulisan Herbert Feith "The

Decline of Constitutional Democracy" yang diperingati di Australia

awal tahun 1993, dimana cendekiawan-cendekiawan lndonesia

yang hadir pada umumnya meng-iakan. Juga pikiran-pikiran

Wertheim dan Utrecht di Belanda dan Daniel lev di Amerika.

Tentang HAM yang diajukan adalah persepsi HAM aliran

liberalisme yang sangat individualistik, yang hanya melihat pada

individual riqhts aoainst abuse of oower dan oolitical libertv.

Tanggapan terhadap pemikiran HAM serupa itu adalah seba-

gai berikut:

opemikiran

itu tidak

60 6 l

Disini kelihatan yang disebut sebagai HAM adalah seperti

yang dipersepsikan dari aliran individualistik-generasi pertama

HAM saja- HAM memang universal tetapi harus dilihat in its totali-

ty dan dalam konteks masyarakatnya-

Persepsi (oemahamanl mengenai HAM nyata berbeda-beda'

Satu persepsi pemikiran hanya mempersepsikan HAM dengan

kandungan generasi pertama dan yang lain in its totality- Juga

pemahaman dalam konteks ada yang melihat HAM individual itu

absolut (individualisme) atau yang melihat dalam konteks masyar-

akatnya. In relation between man (the individuall and the society

(community) (integralistik) dan ada yang melihat HAM itu yang

lebur dalam komunat interest (totalitarian komunalistikl. Soal

pelaksanaan limplementasinya) di berbagai negara sesuai kondisi

dan tingkat 'development' nya ya jelas- Ada gross abuse, tetapi

AS saja ada abuse terhadaP HAM.

Pemikiran yang pating ekstrim ini tersirat menolak Pancasila

yang memang socius (nilai-nilai kebersamaan sebagai Bangsal,

dan UUD 1945 sebagai sumber HAM, tentu saja Demokrasi

Pancasila. Kelihatannya mengenai sistem Nasional berdasar

sistem Pemerintahan Negara yang dimuat dalam uuD 1945

pemikiran ini sudah a-priori melihat sebagai tidak adanya pemba-

tasan kekuasaan, kekuasaan tidak dapat diawasi, tidak dapat

diminta pertanggung jawaban, wakil-wakil yang duduk dalam DPB

tidak memiliki hak konstitusional dan lain-lain'

Tentang pemikiran asas Integralistik soepomo baik dibaca

tanggapan Hamid Attamimi atas tulisan Franz Magnis suseno

Mengenai asas integralistik Indonesia dijelaskan secara baik oleh

Albert Hasibuan dalam "Konsepsi Negara Integralistik, antara

62

Hegel dan Hatta". (Suara Pembaharuan 2 April 19911 dan dalam

Pendahuluan buku 'Pancasila Sebagai ldeologi Dalam Kehidupan

Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara'. Mengutip Moerdiono

"mengemukakan Prof. Soepomo yang mengajukan tiga alterna-

tif ideologi, yaitu paham individualisme, paham kolektivisme dan

paham integralistik ..... dia menolak paham individualisme dan

kolektivisme dan menyarankan paham integralistik karena dia-

nggap lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkem-

bang di daerah pedesaan kita". Tetapi kemudian Moerdiono

menyebut "koreksi Hatta atas paham integralistik Soepomo diter-

ima". "Berdasarkan itu paham integralistik yang akhirnya diterima

secara tegas mengandung nilai-nilai demokrasi yang seharusnya

memang sudah menjiwai paham integralistik kekeluargaan'. UUD

1945 adalah jladren (hasil bersama) pemikiran para founding

fathers.

UUD 1945 iuga ada sumbangan Hatta tentang hak asasi

manusia. lYang tetap tidak setuju dengan paham individualismel.

Ada rumusan Indonesia bukan negara kekuasaan, tetapa negara

hukum. Negara berdasar atas hukum. "la bukan diktator'. Ada

pengawasan DPR secara konstitusional. Ada sistem pertanggung-

jawaban.

Kedaulatan rakyat, memang bukan kedaulatan individu.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan Pancasila sebagai

landasan dan sumber idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konsti-

tusional kita bisa, bahkan harus terus mengembangkan, mening-

katkan HAM in its totality dan dalam keserasiannya dengan

kepentingan masyarakat, keutuhan negara dan bangsa.

63

Kemudian ada tesis bahwa pengabaian HAM di Indonesia,

adalah karena 'dalam implementasi politiknya pragmatisme

ekonomi itu dilaksanakan melatui konsep pertumbuhan ekonomi"

Fertama katau ada kemajuan ekonomi, seperti swasembada

pangan, peningkatan kesejahteraan ekonomi' pengentasan kemis-

kinan yang substansial itukan memenuhi HAM juga. Penulis kutip

pendapat dari Prof. L. Emmery mantan Rektor lnstitute of social

sciences The Hague 'HAM meliputi berbagai aspek termasuk

aleviasi kemiskinan, peningkatan pendidikan. kesehatan rakyat,

peningkatan standard hidup serta pertumbuhan ekonomi" Dan

d a | a m h a | i n i E m m e r y m e n g e m u k a k a n b a h w a k e m a j u a n y a n g

dicapai Indonesia sangat mengesankan. Pendapat sama dikemu-

kakan oleh Prof. Verkuil missionaris besar di Indonesia waktu

lampau.

K e d u a j u s t r u d e n g a n p e m e n u h a n H A M s o s i a | e k o n o m i i n i

maka manusia akan lebih dapat memanfaatkan HAM sipil politikn-

y a y a n g | e b i h m e n i n g k a t s e c a r a | e b i h d e w a s a ( m a t u r e l . A . G .

setiardja mengemukakan 'Hak asasi sosial lekonomil iustru

menuntut agar negara mengambil langkah-langkah untuk menye-

diakan sarana bagi manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan

martabatnya'. '..... memberikan kesempatan dan sarana yang

diperlukan agar dapat memanfaatkan dan menikmati kebebasan-

kebebasan lsipil politikl sebagai manusia"'

A d a p e m i k i r a n b a h w a H A M t i d a k b e r k e m b a n g d i | n d o n e s i a

selama ini, malah mundur kondisinya.

Mungk inmemangbe|umsemuadapatd ipenuh i .Mas ihd iaku i

adanya pengabaian bahkan pelanggaran HAM di Indonesia. Tetapi

bagaimana mungkin kalau waktu awal Orde Baru hanya 50%

yang bisa baca tulis sekarang sudah 83%, dari tahun 7O s/d 9Odapat dientaskan 43 juta rakyat dari bawah garis kemiskinan,harapan hidup meningkat dari 45 tahun diawal tahun 6O-ansekarang 62 tahun, kalau tidak diperhatikan HAM rakyat pada

umumnya.Dari demokrasi terpimpin kemudian diletakkan kelembagaan

negara berdasar fungsinya sesuai UUD. Dari Perpu ke UU yang

dihasilkan oleh pemerintah dan DPR. UU tentang KekuasaanKehakiman 1970, Perkembangan llembagaf bantuan hukum,KUHAR PTUN.

Orang yang menyatakan tidak setuju dengan UUD Negerinya,Pemerintah dan Presidennya saja di tolerir. Masih banyak kelema-han-kelemahan ielas, perhatian untuk pelaksanaan HAM perluditingkatkan. Sistem Demokrasi Pancasila (lndonesial masih perludikembangkan dalam budaya.dan prakteknya yang lebih demok-ratis. Ini semua perlu menjadi agenda HAM di lndonesia.

Dalam uraian ini dibatasi pada serangan yang paling ekstrim(yang juga mewakili pemikiran intelektual Barat dan beberapaintelektual Indonesial.

Sebenarnya masih ada penilaian terhadap HAM di Indonesiayang perlu diulas karena paling sedikit tidak fair lkalau tidak malahsalahl, yaitu penyusunan Human Development lndex dalamHuman Development Report UNDP 1991. Namun agar tidak terla-lu ruwet bisa diulas ditempat lain.

VISI DAN (IGABAHI AGENDA HAM INDONESIA

HAM iuga perlu dikembangkan, ditingkatkan pelaksa-naannya, dikurangi bahkan dihindari 'abuse" terhadap HAM di

64 65

Indonesia. Tetapi yaitu HAM yang mengacu' bersumber pada

landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional uuD 1945.

pancasila sebagai fatsafah Bangsa, ldeologi negara yang kita lihat

sekarang sebagai suatu ideologi terbuka (Moerdiono "Pancasila

sebagai ldeologi Terbuka"). Rumusan HAM menurut visi ini yang

padat dan tepat adalah datam Pidato Kenegaraan Presiden tahun

1990 sebagai ber ikut : "Konseo dan hak asasi-yus-lila anu!

vanq disemanqati oleh sila-sita lainnva dari Pancasila. Konsep hak

asasi yang kita anut bertitik tolak dari keluhuran martabat manu-

sia secara menyeluruh, disamping martabat seorang demi

seorang. oteh karena itu faham hak asasi kita tidak individualistis-

sosial sekaliqus- Manusia hanya mempunyai makna iika ada

manusia lainnya, jika berada didalam lingkungan masyarakbt. Kita

mengakui adanya tangung iawab sosial bersama dengan adanya

hak-hak kemanusiaan".

Dalam pidato tain Presiden mengemukakan "Kepentingan

individu diperhatikan disesuaikan dengan tanggung jawab so-

sialnya".

Dalam falsafah Pancasila dianut sila kemanusiaan yang adil

dan beradab. Kemanusiaan bisa memanisfestasikan diri dalam

totalitas berbagai aspek hidup manusia, juga dalam hak-hak

kemanusiaanya, tetapi iuga dalam kewajiban kepada sesamanya

dan dalam hubungan keseimbangan dengan/datam masyara-

katnya. HAM diletakkan dalam konteks hidup manusia yang lebih

utuh, dan dalam hubungan lebih luas manusia dengan masyara'

katnya. Kita lihat misalnya dalam rumusan hakekat pembangunannasional Indonesia yang adalah pembangunan manusia seuluhnvadan pembanqunan seluruh rakvat Indonesia. yang mengusahakankeselarasan, keserasian, keseimbangan hidup antara manusiadengan sesama manusia, manusia dengan lingkungannya danmanusia dengan Tuhannya.

Ini diperteguh dengan HAM yang mengacu kepada UUD 1g4Ssuatu konstitusi bagi negara persatuan, negara integralistik,negara kekeluargaan. Tentang pemikiran integralistik yangmembedakan dari pemikiran individualistik dan kolektivistik(komunisl dapat dibaca Moerdiono 'Paham Integralistik, bukanliberalisme dan bukan komunisme'. Tetapi integratistiknya UUD1945 juga tidak sepenuhnya integralistik Hegelian. Ini dirumuskansecara tepat dalam tulisan Albert Hasibuan, yang penulis sebutdimuka sebagai jladren the founding fathers. "Dasar pikirannegara integralistik memang dari Soepomo. Koreksi Hatta mem-berikan semacam ketajaman rumusan negara integralistik ltndone-sial itu.

Ketajaman yang dimaksud ini adalah dihilangkannya kemung-kinan untuk timbulnya negara kekuasaan dan absolulisme p.olitikmelalui dirumuskannya hak-hak manusia dalam UUD 1945 sepertipasal 27,28,29,30, 31 dan sebagainya dan ketentuan dalampenjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indone-sia berdasar atas hukum (rechtstaatl, tidak berdasarkan ataskekuasaan belaka (machtstaatl dan Pemerintahan berdasar atassistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme(kekuasaan yang tidak terbatas).

Dengan demikian, dalam negara integralistik yang dimaksudkedudukan individu cukup sentral (mungkin penting maksudnyal

66 67

terhadap negara. Disini individu tidak subordinat terhadap negara,

seperti dalam konsepsi organisme Hegel yang menimbulkan

absolutisme politik dan negara kekuasaan, tetapi dilain pihak

negara juga tidak subordinat terhadap individu seperti dalam

faham individualisme dan liberalisme-

Negara integratistik mengenal dan mengakui hak-hak asasi

manusia, yang bukan merupakan ekspresi faham individualisme.

Disini hak-hak asasi yang dipunyai manusia Indonesia adalah

dalam keseimbangannya dengan kewajibannya sebagai anggota

masyarakat".

Presiden menjelaskan dalam keterangan pemerintah tentang

RAPBN 1993/1994 Januari 1992 yang lalu. "Dalam pidato saya

kepada bangsa Indonesia pada penutupan tahun 1992 minggu

yang lalu, saya berkata bahwa sebagai bangsa yang dijajah

setama lebih dari 35O tahun oleh kolonialismg kita berhak menya-

takan kepada dunia bahwa kita sangat tahu makna demokrassi

dan hak-hak asasi manusia. Semangat demokrassi dan hak-hak

osasa manusia itu bahkan meresapi setiap kalimat dari UUD kita

yang lahir dalam periuangan kita mencapai kemerdekaan na-

sional. Faham kita menqenai demokrasi dan hak-hak asasi manu-

sia itu berpanokal Dacta kesaclaran kita menqenai hakikat manusia

sebaqai makhluk incliviclu dan sekaliqus sebaqai makhluk sosial'

Faham ini bersumber pada sila Kemanusiaan vanq adil dan bera-

dab. vanq diresapi oleh keemoat sila lainnva dari pancasilan.

suatu referensi penting mengenai visi Indonesia tentang HAM

ini adalah disertasi Prof. A.G. Setiardia "Visi Indonesia tentang

Hak Asasi Manusia didasarkan atas ldeologi Pancasila" (penulis

terjemahkan dari bahasa Belanda). Dalam uraiannya iuga mene-

laah peluang pengembangan HAM menurut uuD 194s. salahsatu bagian dari ulasannya "setelah lama melakukan pembicaraansecara musyawarah para anggota BpUpKl sampai pada persetu_juan bersama bahwa dalam Konstitusi beberapa pasal dapatdimasukkan yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga negaranya. pasat-pasal itu (pasal 27 sampaidengan 31' 33 dan 34) dianggap sebagai tidak bertentangandengan asas solidaritas dan kedaulatan rakyat tndonesia"."Memang menurutnya pasal 26 sampai dengan pasal 3l daripadaUUD 1945 adalah mengenai hak-hak warga negara, bukanmengenai hak-hak manusia sebagai manusia..

Dafam pasal 27 (kesamaan kedudukan datam hukum danpemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerin-tahan tanpa kecualil, itu sudah tercermin visi Indonesia mengenaiHAM. Ada haknya, ada kewajibannya, ada kepqntinganperorangan lwarga negaraf ada kepentingan masyarakat (pemerin-tahl.

Referensi kedua penulis ambil tulisan prof. padmo Wahyonodafam mimbar BP-7 No. 32N1, 1988 ..pengembangan Hak danKewajiban Asasi warga Negara dalam rirengamalkan pancasila

dan UUD 1945". Antara lain disebutkan dalam uraiannya 'Dida-

lam pola pikir integralistik lndonesia, yang di dalam UUD 1g4Sdan juga dalam Penjelasan UUD 1945 dirumuskan dengan istilahasas/semangat kekeluargaan, maka konstruksi filsafatnya manusiatidak dilahirkan bebas, melainkan terikat/tergantung pada manusialaan, atau integral dengan orang lain dalam hidup berkelompok.Setiap hak dan kewajibannya tergantung pada 'keberadaannya"

dalam kelompok, dimana haknya sebagai individu diakui dalam

6968

ontuk inikaitannya dengan kewaiibannya dalam hidup berkelompok (secara

serasi, selaras dan seimbangl'. setelah menguraikan hak dan

kewajiban asasi warga negara berdasarkan UUD 'l945 sebagai

penjabaran Pancasila. Prof- Padmo Wahyono mengemukakan

penlabaran lebih lanjut hak dan kewaiiban asasi warga negara itu

dalam perundang-undangan. Karena 'UUD hanya memuat aturan-

aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi

kepada pemerintah pusat dan lain{ain penyelenggara negara

untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan

sosial" .

Satu tulisan penting lain ialah dari saafroedin Bahar "visi

Indonesia tentang Hak-hak Asasi Manusia" (Mimbar BP-7 No.

61/Xt/1 993//941.

Akhir-akhir ini masalah HAM menjadi suatu global concern

yang meningkat. Ada upaya negara-negara Barat yang maiu untuk

menjadikan issue ini sebagai bagian dalam kebiiakan hubdngan

antara negara bahkan ingin meniadikannya sebagai suatu kondi-

tionalitas dalam hubungan ekonomi antara negara. Dengan tetap

beranggapan bahwa HAM itu important by and for itself seperti

dikemukakan Mentu Ali Alatas, penting untuk dikembangkan di

Indonesia sebagai amanat dan bersumber pada Pancasila, perlu

dijelaskan posisi HAM Indonesia bahkan dari negara dunia ketiga

terhadap desakan/serangan berdasar pemikiran HAM sepihak

negara-negara Barat itu. secara dialogis untuk mendapatkan

pemahaman bersama, karena yang diaiukan oleh Indonesia

mempunyai dasar-dasarnya dalam konsep HAM universal dengan

totalitas pengertiannYa-

dilampirkan disini 'lndonesrbb Position on HumanRights" yang dalam elaborasi lebih rinci disampaikan oleh MenluAfi Alatas dalam Second World Conference on Human Rights diViena, Juni | 993- Ini juga penting karena Indonesia menjadianggota Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB sejak tahun 1991.

Pada umumnya non Western Countries ini memang pemikiran

tentang manusia dan hubungan antara manusia dan masyarakat

lebih bersifat seimbang. Dalam pidato Menlu di Viena dikutip "For

many developing countries, some endowed with ancient and

highly developed cultures, have not gone through the same his-

tory and experience as the Westen nations in developing theiridias on human rights and democracy. In fact, they often

developed different perceptions based on different experiences

regarding the relations between man and society man and his

fellow man and regarding the rights of the community as againts

the right of the individuat. In saying so, it is not my intention to

therefore propose a separate or alternative concept on human

rights'.

Budaya hubungan manusia dengan sesamanya, manusia

dengan massyarakat dalam suatu bangsa tertentu bisa berbeda-

beda. Dalam hal ini ada 'non western culture" yang lebih memberi

tempat kepada nilai-nilai dan kepentingan masyarakat daripada

keabsolutan individu. Satjipto Rahardjo dalam menguraikan'M.anusia Indonesia dan Hukum lndonesia' menunjuk kepada

tulisan Takeo Doi mengenai manusia Jepang yang punya konsep

amae (ketergantungan). Dalam buku 'Democracy and CapF

talism. Asian and American Perspectives', Robert Bartley dan

kawan-kawan, iuga mengemukakan adanya latar belakang kultur

70 7 l

omasyarakatyang berbeda dalam soal manusia dan antara Asia

dan Amerika.

Pada dasarnya lndonesia menerima universalitas dari HAM,

yang ditentang justru apabila dipersepsikan dalam alur pikiran

Barat (individualistik itul.

Dalam menghadapi arus global tentang HAM ini posisi Indo-

nesia sudah jelas dari penjelasan yang dilampirkan. Namun agar

lebih padat disini dicantumkan seperangkat prinsip-prinsip yang

disusun Departemen Luar Negeri kita dan iuga dikutip dalam tuli-

san Saafroedin Bahar :

1. Prinsip universalitas, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi

manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan uni-

versal, karena ielas tercantum dalam Piagam dan Deklarasi

PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan

setiap anggota PBB.

2. Prinsio Pembanqunan Nasional, yaitu bahwa kemaiuan

ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan na-

sional dapat membantu tercapainya tuiuan peningkatan

demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

3. Prinsio kesatuan hak-hak asasi manusia (Prinsip'indivisibility"l, yaitu berbagai ienis atau kategori hak-hak

asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik di satu

pihak dan hak-hak ekonomi,. sosial dan kultural di lain pihak,

dan hak-hak asasi perseorangan dan hak-hak asasi masyara-

kat atau bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatu-

an yang tidak terPisahkan.

4. Prinsip obiektivitas atau non selektivitas, yaitu penolakan

terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan

hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hanyamenonjolkan salah satu jenis hak asasi saja dan mengabaikanhak-hak asasi manusia lainnya.

Prinsio kesqimbanqan, yaitu keseimbangan dan kesetarasanantara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat danbangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk indi-vidual dan makhluk sosial sekaligus.Prinsip kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan danperlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensidan tanggung jawab nasional.

7. Prinsio neqara hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hakasasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertu-l is.

Patut dikemukakan disini bunyi satu keputusan KonperensiHAM di Viena sebagai berikut :

'ln the context of the abovg the promotion and protec-tion of human rights and fundamental freedoms at thenational and international level should be universal andconducted withouth conditions attached'.

Mengenai agenda atau apa yang perlu dikeriakan mengenaiHAM da Indonesia, penulis hanya menunjuk pada perlu disusunnyaagenda tersebut. Ada memang pemikiran agar disusun sebuahdeklarasi Indonesia tentang HAM, tetapi penulis rasa tidak begituperlu. Sudah banyak ruiukannva yang benar.

Dan bahkan di forum ASEAN, KTT Non Blok dan KonferensiHAM di Viena pikiran-pikiran Indonesia irendapat penerimaan danplatform yang lebih luas. Suatu deklarasi dengan rumusan-rumu-

5 .

6 .

72 73

san baku bisa menjadi doktriner. Biarlah persepsi/visi HAM Indo-

nesia mengalami internalisasi dan sosialisasi melalui proses dialo-

gis.

Suatu buku putih HAM seperti dilakukan Cjna ? Seperti kita

harus membela diri atas tuduhan gross abuse terhadap HAM.

lsrael, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia (terutama terha-

dap minoritas) saja tidak. Mungkin lebih baik dengan suatu penie-

lasan-penjelasan iuga secara dialogis, undangan untuk

meninjau/melihat sendiri dan biarlah mereka menilai sendiri. Dida-

lam rangka diplomasi, hubungan antara negara dan antara

masyarakat bangsa memang perlu ada penjelasan-penielasan

menurut visi Indonsia ini. Contoh dengan pembentukan "sahabat-

sahabat Indonesia di Parlemen Eropa" tentang HAM di Indonesia.

Soal Timor Timur memang satu hal yang mendapat sorotan berat

masyarakat internasional, tetapi ini sudah lerep (berkurang)

sekarang. Kewajiban kita untuk memberi tempat pada haiga diri

orang Timor Timur sebagai bangsa Indonesia.

Mengenai agendanya untuk perhatian dan pengembangan

HAM di Indonesia penyusunannya dapat dilakukan oleh Komisi

Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia. Bahkan ini tugas

perdananya.

Beberapa pokok pikiran diajukan disini Pertama pengem-

bangan HAM di Indonesia ini adalah dengan melaksanakan

pembanqunan nasional sebaoai 'oenqamalan Pancasila. The rioht

to development, yang sudah diakui universal. Pembangunan

serupa itu hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnia

dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Hak asasinya manu-

sia ialah untuk menjadi manusia yang utuh. Kalau kita mengacu

pada The Universal Bill of Rights ada hak atas pendidikan, keseha-tan, pekeriaan, standard of living yang memadai, pangan, san-dang, papan, cultural life, prestasi atas karya ilmiah dan seni, ya

bahkan kesamaan dalam hukum. Masih banyak yang perlu dilaku-kan, masih banyak yang perlu diusahakan, justru melalui petaksa-

naan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila itu.Ini juga tersirat dikemukakan Presiden sewaktu membuka

Lokakarya PBB ll tentang HAM untuk wilayah Asia pasifik Januari1993 "Perbedaan taraf kemafuan ini mempunyai pengaruh besarterhadap kebijaksanaan yang akan diambil mengenai hak asasimanusia ini. Persoalan mendasar yang akan dihadapi bukanlahsekedar memberikan jaminan mengenai hak-hak asasi manusia itu,melainkan secara aktif menciptakan kondisi yang dibutuhkanuntuk tumbuh dan berkembangnya kemanusiaan itu sendiri".

Kedua, adalah agenda yang berkenaan dengan hak-hakpolitik, kebebasan untuk mengutarakan pendapat, untuk berkum-pul dan berhimpun secara damai, untuk berpartisipasi dalampemerintahan secara langsung atau melalui perwakilan, pemilihan

umum yang bebas dan rahasia dan sebagainya.

Inilah hak-hak demokrasi dan pengembangan kehidupan.yang.

lebih demokratis.

Dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila,ini termasuk dalam jalur besar/utama pembanqunan sistem danbudava bermasvarakat. berbanosa dan berneoara b,erdasar Panca-sila dan UUD 1945, yang juga disebut sebagai pembangunan

sistem nasional termasuk pembudayaannya. Kalau lebih diper-sempit pembangunan sistem politik, sistem Demokrasi Pancasila.

74 75

Sudah disebutkan terdahulu bahwa sistem demokrasi Pancasi-

la adalah suatu sistem/format politik yang demokratis, mengacu

pada Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi kita bukan Montes-

quieuan berdasar prinsip pemisahan kekuasaan melainkan pemba-

gian kekuasaan kelembagaan negara. Namun juga bisa kita akui

bahwa suatu sistem yang demokratis, praktek atau pelaksa-

naannya, budayanya masih perlu kita upayakan, kembangkan agar

lebih demokratis.

Dalam agenda ini penulis menunjuk pada upaya lebih meman-

tapkan berfungsinya dan hubungan fungsi kelembagaan negara

(supra struktur). Peran lebih berarti dari lembaga-lembaga Perwaki-

lan tetap dengan asas kekeluargaan. Lebih meningkatnya keman-

dirian dan aspiratifnya organisasi sosial politik (infra struktur poli-

tikl, dengan berkurangnya patronizing involvement yang berke-

lebihan dari Pemerintah, Tentu agenda ini bisa ditambah yang

benar-benar relevan- Tetapi perlu diingat bahwa demokrasi

sebagai budaya yang harus tetap Demokrasi Pancasila (antara

lain tetap untuk Persatuan lndonesia) merupakan suatu proses.

Bahkan mungkin suatu proses perubahan yang panjang. Dan

proses itu juga harus mengacu pada tingkat pembangunan bidang-

bidang lain seperti sosial ekonomi agar justru manusia dapat

memanifestasikan demokrasi itu secara bertanggung jawab-

Ketiqa, agenda terakhir yang penulis kemukakan adalah

berkenaan dengan kesamaan dalam hukum dan perl indungan

hukum, t idak mendapatkan perlakuan penyiksaan dan lain- lain

perlakuan yang " inhuman dan degrading", t idak boleh penahanan,

penangkapan atau penguci lan secara sewenang-wenang, peradi-

lan yang adi l dan berdasar hukum, hak atas pembelaan dan lain-

lain serupa itu. lni juga diberi fokus utama "pejuang-pejuang'HAM, dan yang semestinya juga kita pada umumnya.

Tentang hal ini agenda akan metiputi upaya lebih keman-diriannva sistem oeradilan, lebih tgqaknva wibawa hukum. HaFhalyang memang memprihatinkan apabila Ketua Mahkamah Agungsecara pribadi prihatin tentang wibawa hukum ini. pengembangan

kelembagaan bantuan hukum yang sehat lbukan menjadi alatpolitikl.

Para ahli hukum dengan mengacu pada pancasila sebagaildeologi rerbuka dapat menyusun agenda Hukum dan perundang-

undangan apa yang bisa mendukung tertib can keoastian hukumbagi manusia dan masyarakat tndonesia yang melakukan pem-bangunan diberbagai bidang. Dan apa yang pertu dihapuskankarena dirasa represif koloniat dan tidak relevan lagi dalam erakemandirian akan datang.

Demikianlah pokok-pokok pemikiran mengenai agendapengembangan HAM persepsi Indonesia.

t 6 77

KEPUSTAKAAN1O. Bintoro Tjokroamidjojo "Ham, Demokrasi, Pendekatan Makro

dan Mikro, Pendekatan Top Down dan Bottom Up dan Mana-jemen Lingkungan', 1991.

1 1. Bintoro Tjokroamidjojo "Masalah Pengaitan bantuan LuarNegeri Untuk Hak Asasi Manusia adalah Suatu lssue Tersen-d i r i " , 1993.

12. Butros-Butros Ghali "Democracy, Development and HumanRights for All", International Herald liibune, Juni 1O, 1993.

13. Bangkok Declaration on Human Rights.

14. Departemen Luar Negeri "lndonesia's Position on HumanRights", 1993.

15. Moerdiono 'Pancasila sebagai ldeologi Sebuah RenunganAwal " , 1989.

16. Moerdiono "Pancasi la sebagai ldeologi Terbuka", 1989.

17. Moerdiono "Paham lntegralistik : Bukan Liberalisme bukanKomunisme" , 1989.

18. Pidato Kenegaraan Presiden 16 Agustus 1.990.

19. Pidato Pengantar RAPBN Presiden 7 Januari 1993.

20. Pidato Presiden Pada Pembukaan Lokakarya PBB ll tentangHak-hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia Pasifik, 27 Ja-nuar i 1993.

21 . Padmo Wahyono "Pengembangan Hak dan Kewajiban AsasiWarga Negara dalam mengamalkan Pancasila dan UUD1945" , Mimbar BP7 No.32Al l /1988.

1 . Adnan Buyung Nasution, 'The Aspiration for ConstitutionalGovernment in Indonesia' Disertasi Universiteit Amsterdam1 993.

2 . Adnan Buyung Nasution, 'Prospek dan Permasalahan HAM dilndonesia", Suara Pembaharuan 3 Juni 1993.

A.G. Setiardja "De Indonesiche Visi op de MensenrechtenGebaseerd op de ldeologi Pancasila", Proefschrift ErasmusUniversiteit Rotterdam 1 991.

A. Hamid S. Attamimi, "tlmu Kritis yang tidak kritis', SuaraPembaharuan 17 Mei 1993.

Albert Hasibuan "Konsepsi Negara Integralistik, Antara Hegeldan Hatta-, Suara Pembaharuan 2 April 1991.

Ali Alatas "lntervention a Speech on Human Rights', Pidatodisampaikan pada Konferensi ASEAN-EC Luxembourgh Mei1 9 9 1 .

Ali Alatas, Statement before the Second World Conferenceon Human Rights 'Viena, Januari 14, 1993.

Ali Murtolo 'Pengejawantahan Hak Asasi Manusia di DuniaBarat dan di Indonesia", Mimbar BP7 No. 6O/X/1992.

Bintoro Tjokroamidjojo 'lndonesia and the issues of humanrights", 1992.

3 .

4.

5 .

6 .

7 .

B.

9 .

78 79

22. Saafroedin Bahar "Visi Indonesia tentang Hak-hak AsasiManusia". Mimbar BP7 No. 61/Xl/l993/94.

23. T. Mulya Lubis "A Search of Human Rights - Legal PoliticalDi l lema of Indonesia's New Order 1966 - 199O', 1992.

24. T. Mulya Lubis penyunting 'Hak-hak Asasi Manusia dalamMasyarakat Dunia', 1 993.

25. "The Jakarta Message', 1993.

26. The UN Bill of Rights.

Lampiran

INDONESIA AND HUMAN RIGHTSISSUES AND PERSPECTIVES

INDONESIA'S POSITION ON HUMAN RIGHTS

As a conscientious member of the United Nations and, since1991, a member of the U.N. Human Rights Commision, Indonesiaaccepts and recognizes the universal validity of basic humanrights and fundamental freedoms. But as the United Nationsrightly enjoins us to do, the promotion and observation of humanrights should be put within the context of international coopera-tion. And, international cooperation presupposes as a basic condi-tion respect for the sovereignty of states and the national identityof peoples.

Human rights values are essentially ethical and moral innature. Hencg any approach to human rights issues withdifferent intentions or ulterior motivations, in other words, politi-cally motivated intentions, should be eschewed.

Human rigths are vital and important by and for themselves.Indonesia, thereforg cannot accept linking questions of humanrights to other issues, such as to economic and developmentcooperation, or worser making them into political conditionalitiesto such cooperation, as such linkages will detract from the valueof both.

8 l80

As is well known, there are various categories of human

rights: civil and political rights, economic and social rights, the

rights of the individual human being and the rights of the com-

munity, the society and the nation. lt is universally accepted that

all these categories of rights are indivisible and inter-related, and

that there should be balance in the appreciation and promotion of

all these rights in their integral whole, Undue emphasis on one

category of human rights over another Gannot be iustified. ln

assessing the human rights conditions of countries, and of

developing countries in particular, the international community

should, therefore, take into account the situation in relation to all

categories of human rights.

This is consistent with the basic principles contained in the

United Nations Universal Declaration of Human Rights, adopted in

1948. Article 29 of that declaration addresses two aspects that

batance each other : On the one hand, there are principles that

respect the fundamental rights and freedoms of the individual; on

the other, there are stipulations regarding the obligations of the

individual toward society and the state.

It is clear, therefore. that implementation of human rights

implies the existence of a balanced relationship between individu-

al human rights and the obligations of individuals toward their

community. Whithout such a balance, the rights of the com-

munity as a whole can be denied, which can lead to instability

and anarchy, especially in developing countries.

While human rights are indeed universal in character, it is

generally acknowledged that their expression and implementation

in the national context should remain the competence and

responsibility of each govemment while taking into account thecomplex variety of problems, of different economic, social andcultural realities, and of different value systems prevaiting in eachcountry. This national competence not only derives from theprinciple of sovereignly of states, but is atso a logical conse-quence of the principle of self-determination.

In Indonesia, as in many other developing countrjes, therights of the individua! are batanced by the rights of the com-munity, in other words, balanced by the obligation equally torespect the rights of others, the rights of the society and therights of the nation. This does not only conform of the culturattraditions and customs prevalent in most devetoping countrieswhere, often, the interest and the rights of the community prevailover those of the individual, but is atso fuily in tine with theUniversal Declaration of Human Rights.

More over, in the application of human rights in developingcountries including our own, it should be bome in mind that inmost of these c(runtries there are other fundamentat rights andconcerns besides certain civil and political freedoms to wichequally urgent attention should be given, such as the right of thevast majority of the people to be free from want, from ignorance,from disease and backwardness. Attention must also be given tothe right to development and the right to be free from externatpolitical and economic coercion in pursuit of development in anatmosphere of peace and nationat stability. Precisely becausehuman rights are indivisible no singular emphasis should be put oncertain aspects of those rights.

8382

-v

lndonesia is of the firm view that in evaluating the application

of human rights in individual countries, the characteristic prob-

lems of developing countries in general, as well as the specific

problems of individual societies, should be taken fully into

account. Similarly, there should be a balanced approach towards

respect for the fundamental rights of the individual and the rights

and interests of society, of the nation as a whole.

Finally, the primary objective of actions in the field of human

rights is not to accuse nor to assume the role of judge and jury

over other countries but together to develop a common

consciousness in the international community and to encourage

improvement in the observance of these fundamental rights and

freedoms. We should not try to remake the would in our own

image, but we can and should try to make the world a more

humane, peaceful and equitably prosperous place for all-

For its part, the Indonesian Government has consistently

endeavored to adhere to the humanitarian precepts and basic

human rights and freedoms embodied in its State Philosophy,

Pancasila, its 1945 Constitution and its national laws and regula-

tions. lndeed, these precepts, right and freedoms, as embodied in

the constitutional and legal system, derive from age-old traditions,

customs and the philosophy of life of the lndonesian people.

The philosophical basis of Indonesia, Pancasila, which trans-

lates to Five Plllars or Five Principles, embraces humanitarian

precepts that are mutually interlinked and inseparable. These five

principles are :- Belief in one, supreme God;

- Just and civilized humanity;

unity of Indonesia;- Democracy, led by the inner wisdom of unanimity arising out

of deliberations among representatives;- Social justice for the whole of the Indonesian people.

The 1945 constitution of the Republic of Indonesia, which isbased on Pancasila, also contains humanitarian precepts andbasic principles of human rights. These principles have beenincorporated into a number of nationat laws and regulations. lt asalso important to note that the 1g45 constitution has many prin-ciples that are similar to those contained in the 1g4B universalDeclaration of Human Rights.

As in many developing countries, Indonesia.s cutture and itsancient and well-developed customs have traditionalty put highpriority on the rights and interests of the community. This meansthat the interests of the majority often prevait over individual orgroup interests without, however, in any way harming the rightsand interests of those individuals and groups. Individual and grouprights are always fully taken into account, based on the principteof 'musyawarah-mufakat', which translates to deliberations toattain consensus and which is firmly embedded in the nation'ssocio-political system and unique form of democracy.

aThe

8584