of 17/17
1 KONSEPSI STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS AGROWISATA DAN AGRO FISHERIES Nopi Andayani 1 *, Miftah Faiz Ali Ramdhani 2 , Robin 3 , Reni Tania 4 *correspondent author:[email protected] Abstract The government has implemented poverty alleviation programs for various decades of the leadership of the President of the Republic of Indonesia. These programs include Direct Cash Assistance (BLT), Family Hope Program (PKH), Smart Indonesia Card (KIP) and Healthy Indonesia Card (KIS). However, the poverty rate in Indonesia has not shown a significant decrease. BPS RI recorded that in September 2015 there were 28.51 million people (11.13 percent), September 2016 there were 27.76 million people (10.70 percent). The purpose of this study: to provide an overview of poverty alleviation policies in disadvantaged and conflict-prone areas with the development of agro-tourism and agrofisheries. This research is included in a qualitative descriptive study by promoting the concept of solutions to poverty alleviation policies based on agro-tourism and agrofisheries. In this study, an evaluation of all poverty reduction policies and programs in Indonesia is used. The analysis used is descriptive qualitative and content analysis. The results of the discussion indicate that poverty alleviation strategies need to use multidimensional and prioritize local potential and wisdom. In addition, Indonesian poverty is more centralized on the agricultural and coastal bases, so it needs a policy concept that refers to agro-tourism-based poverty alleviation and agrofisheries. Keywords: Policies, Poverty, Agrofisheries, Agro-tourism

KONSEPSI STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN …

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KONSEPSI STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN …

AGROWISATA DAN AGRO FISHERIES
*correspondent author:[email protected]
The government has implemented poverty alleviation programs for various decades of the
leadership of the President of the Republic of Indonesia. These programs include Direct
Cash Assistance (BLT), Family Hope Program (PKH), Smart Indonesia Card (KIP) and
Healthy Indonesia Card (KIS). However, the poverty rate in Indonesia has not shown a
significant decrease. BPS RI recorded that in September 2015 there were 28.51 million
people (11.13 percent), September 2016 there were 27.76 million people (10.70 percent).
The purpose of this study: to provide an overview of poverty alleviation policies in
disadvantaged and conflict-prone areas with the development of agro-tourism and
agrofisheries.
This research is included in a qualitative descriptive study by promoting the concept of
solutions to poverty alleviation policies based on agro-tourism and agrofisheries. In this
study, an evaluation of all poverty reduction policies and programs in Indonesia is used. The
analysis used is descriptive qualitative and content analysis.
The results of the discussion indicate that poverty alleviation strategies need to use
multidimensional and prioritize local potential and wisdom. In addition, Indonesian poverty
is more centralized on the agricultural and coastal bases, so it needs a policy concept that
refers to agro-tourism-based poverty alleviation and agrofisheries.
Keywords: Policies, Poverty, Agrofisheries, Agro-tourism
2
Abstrak
kepemimpinan Presiden RI. Program tersebut diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT),
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat
(KIS). Walaupun demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan
penurunan signifikan. BPS RI mencatat pada bulan September tahun 2015 sebesar 28,51 juta
orang (11,13 persen), September 2016 sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Tujuan
penelitian ini: memberikan gambaran kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal
dan rentan konflik dengan pengembangan agrowisata dan agrofisheries.
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan mengedepankan
konsep solusi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis agrowisata dan
agrofisheries. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap semua kebijakan dan
program penanganan kemiskinan di Indonesia Analisis yang digunakan dengan deskriptif
kualitatif serta analisis isi (content analysis).
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Strategi pengentasan kemiskinan perlu
menggunakan multidimensi dan mengedepankan potensi dan kearifan lokal. Selain itu,
Kemiskinan Indonesia lebih banyak tersentral di basis pertanian dan pesisir sehingga perlu
konsepsi kebijakan yang mengacu pada pengentasan kemiskinan berbasis agrowisata dan
agrofisheries.
3
adalah melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam
mengimplementasikan amanah mewujudkan kesejahteraan umum, berupa kesejahteraan
rakyat Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai program dalam rangka pengentasan
kemiskinan, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera, bantuan
hunian sederhana dengan nama Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan Komunitas Adat
Terpencil (KAT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah pada
berbagai dekade. Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah
menggulirkan program sebagai, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga
Harapan (PKH) dan lainnya. Beberapa kebijakan tersebut berdampak pada pengurangan
tingkat kemiskinan, pada tahun 2004 sebesar 16,7% (BPS 2005), sedang di tahun 2014
menurun 5,7 persen menjadi sebesar 16,7% (BPS 2015). Walaupun Rasio Gini antara orang
kaya dan miskin mengalami peningkatan dari 0,363 tahun 2005 (BPS 2006) menjadi 0,413
tahun 2013 (BPS 2014). Kondisi wajar karena upaya peningkatan kesejahteraan selalu
diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, yang didalamnya ada investasi para pengusaha
walaupun kadang tidak diiringi peningkatan purchasing power (daya beli) dari masyarakat
miskin. Pada Era Pemerintah Presiden Joko Widodo, program pengentasan kemiskinan
dilakukan melanjutkan pemerintahan sebelumnya diperkuat lagi dengan dikeluarkannya
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat
dan daerah belum menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Badan Pusat
Statistik (BPS) RI mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada bulan September tahun
2015 sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen), September 2016 sebesar 27,76 juta orang
(10,70 persen) dan September 2017 sebesar 26,58 juta (10,12 %). Tingkat kemiskinan
tersebut menunjukkan intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan dan program
pengentasan kemiskinan belum berdampak signifikan dalam penurunan angka kemiskinan.
Gambar 1 Jumlah dan Persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2007-2018
menurut BPS (Bappenas 2018)
Meskipun secara statistic terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia, namun secara
jumlah penurunan angka kemiskinan tersebut mengalami perlambatan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan belum
berjalan optimal, diantaranya adalah pertama data dan definisi masyarakat miskin yang
belum disepakati banyak pihak. Sayogyo (1978) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan
pendapatan rumah tangga (bukan per kapita), yaitu setara dengan beras. Alasannya adalah
karena beras merupakan komoditas strategis, makanan pokok dan kemungkinan dijadikan
menentukan standar upah (gaji) minimum sehingga perubahan harga beras bisa
memungkinkan diikuti perubahan harga barang kebutuhan pokok lain. Indikator inipun
dipakai oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kedua lembaga tersebut mendefinisikan bahwa
orang miskin sebagai orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan (beras) dan non
pangan.
Faktor kedua, kebijakan pengentasan kemiskinan belum tepat sasaran serta belum
dilakukan dengan upaya yang sistematis dan berkelanjutan (sustainability) sehingga terjadi
perubahan pada berbagai pergantian rezim kekuasaan (Pattinama 2009). Kebijakan tersebut
penting agar strategi penanganan kemiskinan tidak bersifat parsial dan lima tahunan tapi
merupakan kerangka kebijakan nasional yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah
dengan tanpa mengurangi inovasi dan kreatifitas dari decision maker (pemerintahan yang
terpilih dari hasil pemilu). Faktor ketiga yang menjadi titik krusial adalah program
pengentasan kemiskinan cenderung tersentralisasi, belum menggunakan pendekatan kearifan
lokal padahal persoalan yang dihadapi tiap wilayah berbeda-beda (Pattinama 2009; Satria
2009; Hakim et al 2017). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka urgen untuk
mengkaji secara lebih mendalam pola pengentasan kemiskinan dengan mengacu pada
potensi wilayah masing-masing daerah beserta kearifan lokalnya serta aktor yang mesti
dilibatkan agar tercipta kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien serta
menjadi benchmarking kebijakan pada daerah yang memiliki karakteristik yang sejenis.
Program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia
bahkan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 tahun
2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Perpres ini sebagai upaya
pemerintah dalam memfokuskan pengentasan kemiskinan pada daerah yang tertinggal.
METODE PENELITIAN
mengedepankan konsep solusi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis
agrowisata dan agrofisheries. Penelitian dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap
semua kebijakan dan program penanganan kemiskinan di Indonesia Analisis yang digunakan
dengan deskriptif kualitatif serta analisis isi (content analysis).
5
Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi yang dianggap sebagai
sumber berbagai kejahatan dan kegiatan sumbang, sehingga harus disembuhkan atau paling
tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan
bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan
secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara
terpadu (Benazir dan Azharsyah, 2017). Kemiskinan merupakan fenomena multi aspek bisa
dipandang dalam perspektif ekonomi dan sosial (Yenny 2009) sehingga definisi kemiskinan
bisa dilihat dalam berbagai perspektif. Supriatna (1997) menjelaskan kemiskinan sebagai
situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. BPS
RI (2002) menjelaskan Kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai
kebutuhan atau suatu kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak
mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.
Bank Dunia (2002) memberikan 4 karakter utama kemiskinan, yaitu kurangnya
kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low capabilities), rendahnya
tingkat ketahanan (low level of security), rendahnya pemberdayaan (empowerment). Emil
Salim dalam Supriatna (1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima
karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2)
Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri,
3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak
mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai
keterampilan atau pendidikan yang memadai.
Raihana Kaplale (2012) juga menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan
adalah menurunnya produktivitas tanaman, lapangan kerja yang sulit diperoleh, rendahnya
tingkat pendidikan kepala keluarga, ketergantungan masyarakat terhadap alam dan kondisi
yang ada, biaya dalam proses ritual adat, serta terbatasnya akses terhadap modal (uang
tunai). Suliswanto (2010) mengatakan bahwa permasalahan kemiskinan tidak cukup hanya
dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan
terjadinya efek menetes ke bawah (trickle down effect). Akan tetapi, peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap
pengurangan angka kemiskinan yang terjadi. Agar manusia berkualitas dan beretika,
manusia harus memiliki modal, yaitu pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui
pendidikan, mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan
(on the job training) untuk para pekerja dewasa (Mankiw et al, 1992). Strategi pengentasan
kemiskinan seharusnya tidak terpaku pada aspek ekonomi dan fisik saja, tetapi aspek
nonfisik (rohaniah) juga perlu mendapatkan porsi yang cukup dalam kebijakan ini, dimana
Pendidikan agama dan budi pekerti sangat penting untuk penanaman nilai-nilai agama dan
budi pekerti terutama bagi anak-anak dan pemuda dalam menghadapi problematika
kemiskinan di masa akan datang (Abrar, 2009).
6
Persoalan kemiskinan menurut Bank Dunia (1990) dalam laporannya dijelaskan
bahwa: "The case for human development is not only or even primarily an economic one.
Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost
universally accepted as important ends in themselves". Artinya, pembangunan manusia tidak
hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek
pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan
kehidupan sosial ekonominya, dampaknya kualitas SDM menjadi rendah baik dari segi fisik
maupun mental.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan pedesaan di Indonesia seperti
halnya Negara Berkembang lainnya menurut Firdaussy (1992) dan Booth, A(1992) adalah
pertama, pertumbuhan cepat populasi di pedesaan sering di lihat sebagai faktor utama yang
mendorong ke arah kemiskinan pedesaan. Kedua, meningkatnya tekanan populasi dapat
mengarah pada masalah penyediaan pendidikan, meningkatnya pengangguran di pedesaan
dan ketiga, berkurang nya ketersediaan modal dan secara keseluruhan mengurangi per kapita
pendapatan.
perasaan impotensi emosional dan sosial menyikapi berbagai kebijakan atau faktor
kesehatan. Keempat, Kemiskinan berdampak pada alokasi penghasilan dihabiskan untuk
konsumsi kebutuhan pokok. Kelima, Kemiskinan diindikasikan dengan besarnya
ketergantungan keluarga sehingga bisa berdampak pada kemiskinan yang diturunkan. 6.
Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi
ke generasi lainnya.
seharusnya memberikan perubahan yang cukup signifikan diindikasikan dengan semakin
berkurangnya jumlah penduduk miskin. Realitasnya kebijakan yang telah diimplementasikan
belum berjalan maksimal sehingga tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi. Kondisi
tersebut terjadi karena berbagai program pengentasan kemiskinan pemerintah masih
menggunakan leader-follower hierarchy model yang lebih mengedepankan pendekatan
ekonomi makro, mikro dibandingkan pembangunan sosial, yang berdampak pada kebijakan
ekonomi makro sebagai acuan utama dengan mengesampingkan kebijakan sosial (Alhumami
2008; Saharudin 2009).
diantaranya: pertama, perlu adanya sistem identifikasi pemberian bantuan kemiskinan yang
tepat bagi warga miskin berdasarkan parameter yang ada sehingga dapat memberikan
percepatan pengentasan kemiskinan (Redjeki et al 2014). Kedua, lingkungan strategis
berupa revolusi teknologi telekomunikasi yang melahirkan bentuk sistem informasi
geografis berbasis web interaktif dan dinamis. Pengentasan kemiskinan memerlukan
perhatian khusus terutama pada ketepatan sasaran bantuan yang akan disalurkan. Ketepatan
sasaran berhubungan erat dengan distribusi keluarga miskin pada suatu wilayah calon target
7
bantuan (Baba, J. A et al 2019). Ketiga, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan
yang ada belum menggunakan local wisdom dan sosial capital masyarakat setempat.
Keempat, program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan belum memaksimalkan
program pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk pengembangan usaha padahal
beberapa studi menunjukkan adanya keterikatan sosial, psikologi, dan biologi antara
pengangguran dengan kemiskinan relatif, isolasi sosial, hilangnya rasa percaya diri, serta
perilaku yang berhubungan dengan kesehatan (Bertley 1994). Studi Gelberg (1995) juga
menunjukkan adanya korelasi positif antara pendapatan yang rendah dengan gizi yang
rendah dan kemiskinan. Kelima, program pengentasan kemiskinan belum memaksimalkan
pengembangan potensi lokal. Pengembangan perekonomian wilayah dengan
mengembangkan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci
strategi pengentasan kemiskinan yang efektif sebagaimana studi Satria (2009) di Kabupaten
Malang.
Kemiskinan di wilayah Pesisir
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, penduduk miskin di Indonesia
mencapai 26,58 juta jiwa dan 61,36 persen % di antaranya adalah masyarakat yang hidup di
kawasan pesisir dan pedesaan. Tekanan terhadap sumber daya pesisir sering diperberat oleh
tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan sering pula memicu sebuah
lingkaran setan karena penduduk yang miskin sering menjadi sebab rusaknya lingkungan
pesisir, namun penduduk miskin pulalah yang akan menanggung dampak dari kerusakan
lingkungan.
sangat dibutuhkan sekali, tujuannya adalah untuk menghilangkan egosektor dari masing –
masing pemangku kepentingan. Keterpaduan tersebut adalah sebagai berikut : pertama,
keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan. Keputusan penanganan
kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi di internal pemerintah, yang
perlu digaris bawahi adalah kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditangani oleh secara
kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kedua,
keterpaduan keahlian dan pengetahuan, untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan
program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian, tujuannya adalah
agar perencanaan yang disusun betul – betul sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
nelayan. Ketiga, keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk
mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat
komprehensif, dan tidak parsial. Keempat, keterpaduan lokasi, memudahkan dalam
melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan (lintas sektor), sehingga program
tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, diperlukan proses perencanaan yang harus
sesuai dengan unsur – unsur sebagai berikut : pertama, perumusan sasaran yang jelas, berupa
; hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung
jawab, serta objek dari kegiatan. Kedua, pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan
mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan
ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan
8
ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang
mendukung penanganan kemiskinan nelayan. Ketiga, penentuan tujuan harus bersifat
spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan
nelayan jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya
berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas.
Keempat, menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan
yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada di lapangan, dan apabila terjadi permasalahan
di luar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup
jurang perbedaan. Kelima, pendampingan, monitoring dan evaluasi, pendampingan harus
dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai pasca kegiatan, sehingga akan menjadi bahan
evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kesemua unsur – unsur tersebut akan terpenuhi apabila didukung oleh : pertama,
penyusunan program harus dimulai dari identifikasi masalah, tujuannya adalah untuk
mengumpulkan data dan fakta yang aktual, sehingga akar permasalahan (isu, penyebab,
dampak, lokasi, dll) dapat diketahui dengan jelas. Kedua, dalam pengelolaan program harus
jelas proses pengelolaan (perumusan, pelaksanaan rencana, pengawasan dan evaluasi), tidak
hanya terfokus pada proses administrasi. Ketiga, tindakan yang betul – betul untuk
memecahkan setiap masalah, bukan untuk kepentingan politik penguasa dan pengusaha.
Selanjutnya melalui konsep yang dikemukakan ini akan dapat dirumuskan berbagai strategi
pengentasan kemiskinan seperti: perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan kelembagaan
masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, perlindungan sosial, dan
penataan kemitraan global.
sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang menyeluruh, dan bukan
solusi secara parsial. Untuk kita, terlebih dahulu harus diketahui akar masalah yang menjadi
penyebab terjadinya kemiskinan nelayan sebagai berikut :
1) Kondisi Alam.
Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan
masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi
ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap
tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat
nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan setiap tahunnya.
2) Tingkat Pendidikan Nelayan
Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas
sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat
rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat
dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan
pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan
makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu,
diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya
menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya
9
teknologi.
3) Pola Kehidupan Nelayan Itu Sendiri
Stereotipe semisal boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi
penyebab kemiskinan nelayan. Padahal kultur nelayan jika dicermati justru memiliki etos
kerja yang handal. Bayangkan mereka pergi subuh pulang siang, kemudian
menyempatkan waktunya pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Memang ada
sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros dan hal tersebut
menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah
4) Pemasaran Hasil Tangkapan
Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut
membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak
dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran.
Babak Baru Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Robin (2019) mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2014 konsep mengenai
perlindungan dan pemberdayaan nelayan telah digabungkan baik itu pada saat Presiden Joko
Widodo dilantik menjadi Presiden dengan semboyan menjadikan indonesia sebagai poros
maritim dunia, telah memberikan perhatian khusus terhadap nelayan ini sebagai salah satu
faktor yang mendukung visi luar biasa tersebut. Di Sisi yang lain Dewan Perwakilan Rakyat
telah merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan,
pembudidaya ikan dan petambak garam yang kemudian menjadi usul inisiatif DPR dalam
Prolegnas. Saat ini undang-undang tersebut disahkan menjadi UU 07 tahun 2016 tentang
perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Berbagai
harapan muncul terhadap RUU ini untuk menjadi salah satu solusi atas permasalahan yang
banyak dihadapi nelayan saat ini.
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya nelayan
Salah satu permasalahan serius yang dihadapi komunitas nelayan adalah rendahnya kualitas
sumberdaya nelayan, hal ini terlihat dari data BPS (2013).
10
Terlihat dari data diatas bahwa nelayan dan pembudidaya ikan mayoritas hanya mengenyam
bangku pendidikan sampai sekolah dasar saja, implikasinya nelayan yang tidak memiliki
pengetahuan yang cukup akan sangat lambat dalam menyerap informasi dan
mengaplikasikan teknologi. Sehingga tidak mengherankan ketika mayoritas nelayan
Indonesia merupakan nelayan kecil/nelayan tradisional yang sangat terbatas dalam
penggunaan teknologi dan peralatan kapal. Hal ini terlihat dari data BPS dibawah ini.
Sumber: ST2013-Survey rumah tangga usaha penangkapan ikan, 2013
Dari gambar diatas persentase nelayan yang menggunakan alat bantu tangkap berupa echo
sounder/GPS/Fish finder dan powerblock hanya berkisar antara 0,04%-15% dari jumlah
nelayan, ini merupakan bukti nyata lambatnya penyerapan teknologi dari nelayan. Dengan
pengembangan sumberdaya nelayan melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas nelayan dimasa yang akan datang. Satu hal lagi
yang sangat penting adalah dengan menjadikan nelayan sebagai profesi yang terpandang
maka dapat menarik kembali para mahasiswa jurusan perikanan untuk kembali menggeluti
profesi tersebut.
Modal merupakan faktor produksi penting dalam melakukan usaha perikanan. Keterbatasan
terhadap akses modal akan menyebabkan pelaku usaha perikanan akan kesulitan melakukan
aktivitasnya sehingga produktivitas mereka menjadi rendah. Saat ini sumber permodalan
0
20
40
60
80
100
P er
se n
ta se
11
nelayan bersumber dari bank (umumnya kurang compatible meskipun suku bunga yang
ditawarkan rendah), micro-finance (secara umum lebih diminati, namun suku bunga tinggi),
koperasi nelayan (kurang diminati karena prosesnya berbelit-belit), tengkulak (gampang,
cepat namun memonopoli penjualan).
Distribusi sumber modal bagi para nelayan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Sumber: ST2013-Survey rumah tangga usaha penangkapan ikan, 2013
Terlihat dari gambar diatas bahwa modal sendiri lebih mendominasi usaha penangkapan
ikan, jika diuraikan lagi secara umum modal sendiri ini bisa jadi bersumber dari pinjaman
kepada pemilik modal yang menyebabkan posisi nelayan sebagai kreditur menjadi
tergantung kepada debitur, pada beberapa kasus di daerah contohnya nelayan Palabuhanratu
dan beberapa kasus nelayan di Jakarta Utara, hasil tangkapan nelayan merupakan jaminan
yang akan dibeli tanpa melihat harga yang sedang berlaku di pasaran. Berdasarkan hasil
diskusi dengan beberapa aktivis nelayan teluk jakarta, mereka menyebutkan bahwa
kesepakatan dengan pemilik modal bersifat berat sebelah dimana hasil tangkapan hanya
dihitung per bakul (basket) tanpa melihat jenis ikan yang tertangkap. Praktik-praktik seperti
ini menyebabkan nelayan sangat dirugikan. Di sisi yang lain bank sebagai penyedia layanan
pinjaman tidak mampu berbuat banyak dan terkesan pilih kasih, hal ini terlihat dari jumlah
kredit yang diukurkan untuk sektor perikanan sangatlah rendah jika dibandingkan dengan
sektor lain.
60
70
80
90
100
P ER
SE N
TA SE
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
0.32 0.29 0.27 0.29 0.29
23.14 19.93 17.26 18.40 17.86
76.54 79.79 82.47 81.31 81.85
P e
rs e
n ta
12
Dari gambar diatas terlihat bahwa sektor perikanan belum menjadi prioritas dalam
pemberian kredit. Selama ini memang ada anggapan bahwa sektor perikanan memiliki
resiko yang cukup tinggi sehingga akan memperbesar potensi kredit macet yang merugikan
pihak bank, selain itu persyaratan mengenai peminjaman kredit yang cukup rumit di bank
merupakan masalah lain yang masih sulit ditemukan solusinya. Terdapat beberapa alasan
rendahnya nilai kredit
2. Asuransi perikanan belum berkembang
3. Rendahnya kompatibilitas sistem perbankan
4. Rendahnya keanggotaan koperasi
tangkap sehingga tengkulak merupakan satu-satunya sumber kredit yang dapat diandalkan
oleh para nelayan.
Berbicara mengenai permasalahan kelembagaan memang bukan sesuatu yang baru lagi,
telah banyak program yang dilakukan baik itu inisiasi dari pemerintah maupun program-
program donor yang memilih indonesia sebagai target site-nya. Akan tetapi program
pemberdayaan nelayan melalui kelembagaan nelayan banyak mengalami kegagalan. Sebut
saja koperasi nelayan yang justru banyak ditinggalkan.
Sumber: ST2013-Survey rumah tangga usaha penangkapan ikan, 2013 Terlihat dari diagram diatas bahwa sebagian besar nelayan tidak menjadi anggota koperasi :
Laut : 92-96%; Darat : 96-99%. Padahal melihat dari fungsi koperasi yang menjadi sokoguru
perekonomian bangsa, seharusnya keberadaannya menjadi solusi nelayan khususnya dalam
perencanaan usaha perikanan dan akses permodalan. Oleh sebab itu perlunya mengambil
sikap yang jelas mengenai optimalisasi fungsi koperasi nelayan sebagai kelembagaan utama
bagi nelayan, namun tidak menafikan kelembagaan lain diluar koperasi selama tidak
melanggar peraturan yang berlaku dan memiliki visi perlindungan dan pemberdayaan.
93.54, 14%
91.65, 14%
96.21, 14%
98.57, 15%
96.04, 14%
97.32, 14%
97.48, 15%
13
4. Memaksimalkan Sistem Logistik Perikanan
Mungkin yang tidak banyak dibahas namun sangat penting untuk diperhatikan adalah
logistik perikanan. Logistik perikanan hadir sebagai solusi dari isolasi geografis dan
memiliki fungsi penting untuk memendekan rantai pasok (supply chain) dari usaha
perikanan. Telah banyak cerita bahkan telah dilakukan penelitian mengenai rantai pasok
perikanan, kasus yang sangat menarik untuk dicermati adalah sulitnya mendatangkan ikan
segar dari wilayah timur Indonesia yang memiliki produksi perikanan tinggi ke pulau jawa
sebagai pasar. Contoh kasus pada saat indonesia Timur mengalami musim ikan maka hasil
panen dan tangkapan para nelayan sebagian besar tidak terserap oleh pasar, akibatnya
banyak ikan yang dibuang karena over supply. Salah satu alasan mengapa hal tersebut terjadi
adalah biaya angkut yang tinggi akibat buruknya sarana dan prasarana logistik.
Pada masa pemerintahan SBY telah dicanangkan konsep SLIN (Sistem Logistik Ikan
Nasional) jauh sebelum Presiden Jokowi “booming” dengan istilah tol laut-nya, namun
sayangnya hingga saat ini SLIN mati suri. Oleh karena itu konsep SLIN atau apapun
namanya harus dihidupkan kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap nelayan
mengenai akses pasar. Selain itu pengembangan SLIN juga merupakan wujud cita-cita
maritim yang dicanangkan sejak awal pemerintahan, jika Tol laut dirasakan sulit atau mahal,
maka SLIN bisa jadi downgrade dari tol laut yang menjadi program stimulus tol laut
kedepannya.
5. Perlindungan Terhadap Sumberdaya Pesisir dan Lautan Serta Perairan Secara
Umum
Perlindungan terhadap sumberdaya perikanan baik di daerah pesisir dan lautan maupun
perairan umum menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan, melalui mekanisme legislasi yang
ketat sehingga menjadikan eksistensi nelayan di suatu daerah menjadi salah satu
pertimbangan utama dibandingkan dengan pendekatan ekonomi yang saat ini menjadi
prioritas utama pembangunan. Lihat saja reklamasi teluk jakarta, teluk benoa dan beberapa
tempat lainnya di indonesia, dimana reklamasi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan
bagi sebagian pemerintah daerah. Oleh karena itu kita perlu mendorong agar negara dapat
memberikan jaminan terhadap pemanfaatan air dan ruang termasuk tanah kepada nelayan.
Sangat sulit untuk menyamakan kehidupan petani yang cenderung sedentary dibandingkan
nelayan yang sangat mobile, maka dinamika nelayan ini harus menjadi perhatian utama antar
wilayah dapat membuat kerjasama agar ekspansi nelayan antar wilayah menjadi lebih
dinamis tanpa ada batas administratif tapi dengan catatan kapabilitas nelayan antar wilayah
dapat dikalibrasi atau disamakan.
Salah satu program pengembangan perekonomian masyarakat yang mengikuti pola
pembangunan berkelanjutan (sustainability) adalah mengembangkan perekonomian yang
berbasis pada potensi lokal dan kearifan masyarakat, salah satunya melalui agrowisata.
Muzha (2013) mendefinisikan agrowisata sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang
memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk
memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian.
14
Secara spesifik, Agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha
pertanian (agro) sebagai objek wisata. Definisi yang relatif sama juga disampaikan Jolly dan
Reynolds (2005) bahwa agrowisata merupakan suatu bisnis yang dilakukan oleh para petani
yang bekerja di sektor pertanian bagi kesenangan dan edukasi para pengunjung. Berdasarkan
definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa agrowisata adalah wisata berbasis pertanian. Pada
agrowisata dituntut pemberdayaan petani dan masyarakat lokal dalam seluruh proses
pengembangannya karena mereka tinggal dan mengembangkan usaha di lokasi tersebut
(Damanik dan Weber, 2006). Konsepsi ini memberikan ruang yang besar bagi petani untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan keilmuan serta keterampilannya (Lobo et
al 1999). Hal lain yang turut bisa dikembangkan adalah budaya lokal dalam memanfaatkan
lahan, pelestarian lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (indigenous
knowledge) yang sesuai dengan kondisi lingkungan (Utama, 2011). Kondisi tersebut
memaksa masyarakat terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, melakukan
evaluasi, dan memonitor pembangunan desa wisata (Yoeti, 2008).
Pola pemberdayaan masyarakat dan petani akan menghasilkan pembangunan
manusia yang berkualitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan ilmu pengetahuan
dan skill masyarakat. Dampaknya adalah terjadi peningkatan kinerja dan kesejahteraan
(Meier, 1995). Pengembangan agrowisata juga dapat mendorong pada pemberdayaan
perempuan. Pelibatan kaum perempuan ini urgen karena beberapa studi menunjukkan
produktivitas kaum perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Studi Suman (2007)
menunjukkan produktifitas pinjaman perempuan (SPP) lebih mampu mengentaskan
kemiskinan ketimbang pinjaman lelaki (UEP).
Solusi Pengentasan kemiskinan tidak cukup pada aspek pemberdayaan masyarakat
tetapi juga menyangkut masalah kelembagaan. Acemoglu dan Robinson (2012) menyatakan
bahwa institusi publik yang baik akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
Kelembagaan politik, birokrasi, penegakan hukum yang korup menjadikan kehidupan
masyarakat yang buruk. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Yustika (2013) menyatakan
bahwa kelembagaan sangat penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi
pembangunan daerah.
1. Strategi pengentasan kemiskinan perlu menggunakan multidimensi dan
mengedepankan potensi dan kearifan lokal
2. Kemiskinan di Indonesia lebih banyak tersentral di basis pertanian dan pesisir
sehingga perlu konsepsi kebijakan yang mengacu pada pengentasan kemiskinan
berbasis agrowisata dan agro-Fisheries.
DAFTAR PUSTAKA
1 Acemoglu D, Robinson JA. 2012. Why Nations Fail. New York: Crown Publishers.
2 BPS. 2018. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis
Kemiskinan, 1970–
pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 13.00 WIB
3 BPS. 2013. Analisis rumah tangga usaha perikanan di Indonesia. Badan Pusat Statistik.
4 Booth, A. 1992. Income Distribution and Poverty” in A. Booth, ed The Oil Boom and
After: Indonesian Economic Policy and Performance During the Soeharto Era.
Singapore; Oxford University Press, 321-362
5 Bartley. M. 1994. Unemployment and Ill Health: Understanding the Relationship.
Journal of Epidemiology and Community Health. 48 (4):333–37
6 B. Benazir and A. Azharsyah, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan
di Kabupaten Pidie Jaya,” in Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP) Unsyiah,
2017, pp. 79–85.
7 Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. 2006. Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke
Aplikasi. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM.
8 Firdaussy, CM and Tisdell, Clem. 1992. Determinant of Rural Income and Poverty at the
Village Level in Bali, Indonesia. Malaysian Journal of Economic Studies, vol.xxix, No.
1: 19-34.
9 Gelberg, L., Stein, J.A., Neumann, C.G. 1995. Determinants of Undernutrition among
Homeless Adults. Public Health Report. 110(4):448–54.
10 Hakim AL, Kolopaking LM, Siregar H, Putri EK. 2017. Struggle for Resources Water:
Analysis Conflict and Politics of Spatial Planning. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan.
Vol 5 No. 2: 81-91. DOI: http://dx.doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17901
11 Jolly, A. D., & Reynolds, A. K. 2005. Consumer Demand for Agricultural and On-Farm
Nature Tourism. Uc Small Farm Center Research Brief. Retrieved from
http://sfp.ucdavis.edu/files/143466.pdf
12 Baba, J. A., Lestari, K., & Dwiyani, E. (2019, August). Implementasi Aplikasi Berbasis
Website untuk Identifikasi Kemiskinan di KabupatenPringsewu. In Prosiding Seminar
Nasional Darmajaya (Vol. 1, pp. 185-191).
13 Lobo, R. E., Goldman, G. E., Jolly, D. A., Wallace, B. D., Schrader, W. L., & Parker, S.
A. 1999. Agricultural tourism: agritourism benefits agriculture in San Diego County.
Retrieved June 4, 2008, from the University of California-Davis Small Farm Center Web
site: http://www.sfc.ucdavis.edu/agritourism/ agritourSD.html
14 Mankiw, N.G., D.Romer.. 1992. A Contribution to The Empirics of the Economic
Growth. Quarterly Journal of Economics, 127(2): h: 407-437.
15 Meier, G. M. 1995. Leading Issues in Economic Development, New York: Oxford Univ.
Press.
16 Muzha, Vianda Kushardianti. 2013. Pengembangan Agrowisata Dengan Pendekatan
Community Based Tourism (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Batu Dan Kusuma
Agrowisata Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.3:135-141
di pulau buru-maluku dan surade-jawa barat). Makara, sosial humaniora Vol. 13, No 1:
1-12.
18 Raihana Kaplale, S. P. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
di Kota Ambon (Study Kasus di Dusun Kranjang Desa Waiyame Kec. Teluk Ambon dan
Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon).
19 Redjeki S, Guntara, Anggoro P. 2014. Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan
untuk Identifikasi Warga Miskin di Kabupaten Bantul Menggunakan Pendekatan Metode
Analytical Hierarchy Process, Prosiding KNTIA: D36-D44.
20 Saharudin.2009. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Karifan Lokal. Sodality:
Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 03 No. 01: 17-44.
21 Saldanha, J.1998. Pertumbuhan Ekonomi, Survei Ekonomi Politik di Indonesia. Analisis
CSIS Studi Pembangunan Politik, Pertumbuhan dan Kerja Intelektual. Vol 02:126-151.
22 Satria, Dias. 2009. Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam
rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah kabupaten Malang. Journal of
Indonesian applied economics. Vol. 3 No. 1: 37-47
23 Sayogyo. 1978. Lapisan masyarakat yang paling lemah di pedesaan Jawa. Prisma No.3,
LP3ES, 3-14.
24 Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (pdb) dan indeks
pembangunan manusia (ipm) terhadap angka kemiskinan di indonesia. Jurnal Ekonomi
Pembangunan, 8(2), 357-366.
25 Suman, Agus. 2007 Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah
Studi Empiris. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 9, No. 1: 62-72.
26 Supriatna, T. (1997). Birokrasi, pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan. Humaniora Utama
Press.
27 Utama, I Gusti Bagus Rai. 2011. Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif.
28 Yenny, Novida.2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kota
Medan (Studi Kasus Di Kawasan Kumuh. Jurnal Geografi Vol. 1 No.1
29 Yoeti, Oka. A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT. Pradnya
Paramita.
30 Yustika AE. 2013. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan. Jakarta:
Penerbit Erlangga
31 Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2015-2019.
32 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Pembangunan Nasional
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan
pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
17