15
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 Online 2549-9092 http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt 77 KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan) Josef Papilaya [email protected] FKIP Universitas Pattimura Jln Dr.Latumetan Kampus PGSD-Ambon Abstrak. Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu Kata Kunci :Kebijakan Publik, Kemiskinan Ketika kita membicarakan tentang kebijakan maka pasti pikiran kita akan ditujukan pada kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika social dlam masyarakat, yang akan dijadikan acuan rumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Thomas R. Dye (dalam Hasbani Pasalong: 2007:39), mengatakan bahwa kebijakan public adalah ‘apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (Objektifnya) dan semata- mata merupakan pernyatan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Demikian halnya ketika kita bicara soal kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang perlu ditangani oleh pemerintah untuk mengurangina. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

77

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

(Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)

Josef Papilaya

[email protected]

FKIP Universitas Pattimura Jln Dr.Latumetan Kampus PGSD-Ambon

Abstrak.

Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek

di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa

dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial

bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak

yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan

keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Permasalahan kemiskinan memang merupakan

permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan

kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat,

dan dilaksanakan secara terpadu

Kata Kunci :Kebijakan Publik, Kemiskinan

Ketika kita membicarakan tentang kebijakan maka pasti pikiran kita akan ditujukan pada

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat

peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika social dlam masyarakat,

yang akan dijadikan acuan rumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Thomas R. Dye (dalam Hasbani Pasalong: 2007:39), mengatakan bahwa kebijakan public adalah

‘apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila

pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (Objektifnya) dan semata-

mata merupakan pernyatan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Demikian halnya ketika kita bicara soal kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi

yang perlu ditangani oleh pemerintah untuk mengurangina.

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat

multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara

komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu

menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada

gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan

nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam

Page 2: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

78

ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan

memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu,

upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek

kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Dengan dasar klasifikasi tersebut di atas,

definisi dari berbagai ahli akan dibagi(dikluster) sesuai dengan lapis pemaknaan tersebut. Namun,

secara luas, penulismembagi definisi baik definisi langsung maupun dari artikel-- berdasarkan focus

efisiensi kerjanya sebuah kebijakan publik. Artinya, di ranah mana sebuah formula kebijakan

diperkuat. Dari pemerintah, pelaku (legislasi), ataukah pada masyarakatnya,

sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Dalam kamus ilmiah populer, kata Miskin mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak

mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin.

Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi.

Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif

(ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari

pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi

kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang

memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali

Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai

sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah

bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah

ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka

berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan

kemiskinan struktural.keren.web.id

Deskripsi lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal tahun 1990-an

definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup

ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Di penghujung abad 20-an telah

muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan

dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.

Page 3: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

79

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang

sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara

Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri

yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik

yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya

juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial

lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa

depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai

negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan

Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan

itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan

kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya

berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan,

sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah

hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang

tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang

membantunya.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah

BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi

bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan

kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-

barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan

individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994)

kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial

politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang

rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang

Page 4: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

80

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang

untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979)

mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis

kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan

(pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk

mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa,

pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa

pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang

merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan

lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.( http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/

Soekanto (1990), mengartikan tentang kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak

sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu

memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskin-an masih terdapat pada penduduk negara-negara

berkembang termasuk di Indonesia. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan

ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah social yang amat

serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan, perlu dipahami

sebab musabab dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan itu, agar dapat digali potensi

sebenarnya yang terkandung dalam sumberdaya masyarakat tani.

Kemiskinan pada hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena

dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-

akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya

produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya ,msodal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan

terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Dep Tan, 1996).

Oleh karena itu dalam pengentasan rakyat dan kemiskinan adalah terlebih dahulu menyadarkan

mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka itu sangat rendah, serta meyakinkan mereka

bahwa sesungguhnya kondisi mereka itu masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan kata lain

upaya penanggulangan kemiskinan harusnya dimulai dengan memberdayakan si miskin, yang

Page 5: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

81

dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan prinsip menolong diri

sendiri dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan, sehingga mereka

mampu menjangkau terhadap fasilitas/ kemudahan-kemudahan pembangunan yang tersedia dalam

aspek sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar.Batasan kemiskinan umumnya diukur dengan

membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum

atau layak. Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat pendapatan minimum itulah yang dipergunakan

sebagai pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin yang disebut poverty line (garis

kemiskinan). Bagi masyarakat Indonesia, beras dipandang sebagai komoditi kebutuhan pokok yang

besar pengaruhnya. Komoditi ini elastis, artinya perubahan harga beras mempengaruhi komoditi

lainnya. Oleh karena itu beras dapat digunakan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan. Adapun

indikator kemiskinan menurut Sayogyo dalam Sutrino (1997) berdasarkan pendapatan setara dengan

beras per orang per tahun

KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya,

kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat

(kelompok) yang kurang beruntung. Dari definisi Chandler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam

lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai intervensi dari pemerintah. Optimalisasi kebijakan public

kemudian ada pada ranah sumber daya berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan

publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikankebijakan tersebut.

Easton (1969), kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk

seluruhmasyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapatmelakukan

sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakanbentuk dari sesuatu yang dipilih

oleh pemerintah yang merupakan bentuk daripengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Dari

definisi Easton, maka kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan (decision making).

Berdasarkan definisinya, sebuah kebijakan publik akanefisien ketika berada dalam ranah

pemerintahan. Artinya, kekuasaan negara dalamkebijakan publik ini sangat besar.

Anderson (1975), kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan

dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah;

Page 6: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

82

1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuantertentu atau mempunyai tindakantindakan yang

berorientasi pada tujuan;

2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;

3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadibukan

merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;

4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah

mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

5) kebijakan public pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan

perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dari definisi Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian fase kerja pejabat publik

(kebijakan publik sebagai proses manajemen). Dan itu artinya, penekanan atau fokus efisiensinya ada

pada ranah legislasi (pelaku kebijakan)

Berbeda dengan pendapat yang dikemukan oleh Arief Ramelan Karseno bahwa kebijakan publik

dipahami sebagai kebijakan, baik politik, ekonomi, dan sosial yang diambil secara kolektif, demi

kepentingan/ keuntungan masyarakat secara bersamasama

(kolektif). Kebijakan Publik itu bisa berbentuk “aturan atau rambu-rambu” perdagangan dalam

hubungan ekonomi antara anggota masyarakat; bisa berbentukpembuatan atau penyediaan barang

yang akan dipakai bersama (disebut barang

publik) atau bahkan, bisa berbentuk hukum dan kode etik hubungan antara manusiasebangsa yang

sering kita sebut dengan budaya yang diterima secara umum dalam masyarakat it

Ir. Dharma Gupta. Gupta, dalam tulisannya menekankan perlunya sosialisasi pejabat terhadap

kebijakanpublik yang dibuat. Dicontohkan tentang kebijakan dalam penentuan nilai ebtanas dan

rencana strategis pembangunan suatu wilayah. Ketika itu tidak disosialisasikan, makakebijakan itu

tidak lagi menjadi kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik artinya semata peraturan dan

ketentuan yang diciptakan oleh pemerintah saja. Dari tulisannya, kebijakan publik diklasifikasikan

sebagai serangkaian kerja pejabat publik. Dalam artian, kebijakan publik akan efisien jika difokuskan

pada fungsi managementnya. Menurut Gupta, ketika sosialisasi program dapat merata, masyarakat

dapat mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan serta aturan-aturan yang jelas.

Page 7: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

83

Ratih Pratiwi Anwar. Dari artikelnya, dapat dilihat bahwa Ratih cenderung mengartikan kebijakan

public sebagai proses pengambilan keputusan. Dia menitikberatkan sebuah kebijakan pada cara

pemerintah menciptakan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat banyak. Dicontohkan

dalam artikelnya tentang perlindungan terhadap obat lokal. Masuknya obat-obat modern dan gaya

hidup masyrakat yang mulai menimbulkan nilai lokalitas membuat Ratih berpikir harus ada institusi

yang berani menciptakan kebijakan yang melindungi pembuat obat tradisional. Dan di situlah negara

dan pejabat public diperlukan.8

Dari artikelnya, kebijakan publik menurutnya dapat diklasifikasikan ke dalam proses decision

making, untuk memutuskan apakah kebijakan perlindungan obat tradisional benar-benar diperlukan.

Djoko Wintolo, kebijakan publik masuk dalam klasifikasi intervensi pemerintah. Cukup jelas

dalam tulisannya, dicontohkan maslah pendidikan. Di sini pendidikan adalah proses pengenalan

terhadap kebijakan itu sendiri. Dengan menjadikan masyarakat sebagai manusia yang berpendidikan,

diharapkan masyarakat menjadi sosok yang mampu menghargai atau memberi apresiasi terhadap

sebuah profesi sehingga tidak perlu banyak kebijakan untuk membuatnya tetap diterima. Kebijakan

publik kemudian menjadi lebih fokus pada prosedur kerja sistem sosial, bukan pada prosedur tatanan

orang-orang yang melakukan kebijakan tersebut. Dengan masyarakat yang berpendidikan, artinya,

intervensi pemerintah dalam sebuah perubhan struktur masyarakat begitu besar. Dan itu artinya,

langsung atau tidak, akan ada efek kebijakan untuk problem solving sebuah struktur masyarakat.

Intinya, pendidikan itu sendiri harus mampu menyesuaikan dengan sistem sosial yang tepat untuk

menghasilkan kebijakan yang tepat pula.keren.idb

Indikator-indikator Kemiskinan

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-

indikator kemiskinan tersebut.

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika, antara

lain sebagi berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).

2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air

bersih dan transportasi).

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.

Page 8: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

84

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.Kurangnya apresiasi

dalam kegiatan sosial masyarakat.

6. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

7. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

8. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan

rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

1. 3 Indikator kesenjangan Pendapatan

Adapun indikator-indikator kesenjangan Pendapatan, antara lain sebagi berikut:

1. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang sangat

berbeda

2. PNS (golongan atas) lebih sejahtera dibandinkan petani Pertanian kalah jauh dalam meyuplai

Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 9,3% ditahun 2011, padahhal Indonesia

merupakan Negara agraris

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? ProgramPembangunan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB)meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human Development

Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini

menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau

keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada

pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah

Kamboja.ke Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen),

berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang

sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen). Selama periode September 2012-Maret 2013, jumlah

penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta orang pada

September 2012 menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan

berkurang 0,35 juta orang (dari 18,09 juta orang pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada

Maret 2013). Selama periode September 2012-Maret 2013, persentase penduduk miskin di daerah

perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah

perkotaan pada September 2012 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,39 persen pada Maret 2013.

Page 9: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

85

Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 14,70 persen pada September 2012

menjadi 14,32 persen pada Maret 2013. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh

lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan

kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2013

tercatat sebesar 73,52 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang

sebesar 73,50 persen. jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama

dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan, gula

pasir, tempe, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah

biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan bensin.

Pada periode September 2012-Maret 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan

pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain

upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait

dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada periode Maret 2011–Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan

turun dari 2,08 pada bulan Maret 2011 menjadi 1,88 pada Maret 2012. Demikian pula Indeks

Keparahan Kemiskinan turun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama (Tabel 16.2).

Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan pengeluaran penduduk

miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk

miskin juga menjadi semakin kecil.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Penduduk Miskin Menuerut Daerah Maret-September 2013

Daerah /Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk

Miskin ( Juta orang )

Page 10: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

86

Perkotaan

Maret 2013 10.33 8.39

September 2013 10.63 8.53

Peesaan

Maret 2013 17.74 14.32

September 2013 17.92 14.42

Perkotaan + Pedesaan

Maret 2013 28.07 11.37

September 2013 28.53 11.47

Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014

Beberapa factor terkait dengan peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan periode Maret-

September 2013 antara lain :

a. Selama periode Maret-september 2013 terjadi inflasi yang cukup tingi yaitu sebesar 5,02%yang

disebabkan karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013

b. Secara nasional harga beras rata-rata mengalami peningkatan, tercatat padaMaret 2013 sebesar

Rp 10.748 per/kg dan pada September 2013 Rp 10.969/ per kg .

c. Selama Periode Maret 2013- sampai September 2013 harga eceran beberapa komoditas bahan-

bahan pokok mengalami kenaikkan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah yaitu

masing-masing naik sebesar 21,8 persen , 8,2 persen dan 15,1 persen.

d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agutus 2013 mengalami peningkatan

dibanding Februari 2012 sebesar 5,92 persen dan Agustus 2013 sebesar 6,14 persen.( Berita

Resmi Statistik No. 06/0 1/Th. XVII, 2 Januari 2014 )

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau September 2013

Tabel 2 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau September 2013. Dari

table tersebut Nampak bahswa pendududk miskin terbesar ada pada pulau Maluku dan Papua yaitu

sebesar 24,24 persen, sementara penduduk miskin terrendah ada pada pulau Kalimantan yaitu sebesar

6,66 persen.

Table 2 Persentasi penduduk Miskin menurut Pulau

Jumlah Penduduk Miskin (000) orang Persentase penduduk miskin (%)

Pulau Perkotaan Pedesaan Perkotaan+

Pedesan

Perkotaan Pedesaan Perkotaan

+Pedesan

Page 11: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

87

Sumatera 2 054,75 4 135,31 6 190,06 9,73 12,70 11.53

Jawa 7234.61 8312.33 15 546,94 8.64 14.35 10.98

Bali dan Nusa

Tenggara

567.27 1.430.85 1 998,12 10.42 17.15 14.49

Kalimantan 283.38 695.34 978,72 4.53 8.24 6.66

Sulawesi 374.05 1765.53 2 139,58 6.08 14.63 11.75

Maluku dan

Papua

120.43 1580.12 1 700,55 5.78 32.04 24.24

Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014

Dari sisi jumlah, sebagian besar jumlah penduduk miskin berada dipulau Jawa ( 15.55 juta orang)

sementara jumlah penduduk miskin terendah dipulau Kalimantan ( 0,98 juta orang)

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2004–September 2013

Jumlah dan persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 dan 2005 namun pada tahun

2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikkan karena harga kebutuhan bahan-bahan pokok

saat itu mengalami naik sangat tinggi yang digambarkan dengan kenaikkan inflasi umum sebesar

17,95 persen .Namu sejak Maret 2007 sampai Maret 2013 jmlah maupun persentase kemiskinan

mengalami penurunan. Selanjutnya pada periode Maret-September 2013, jumlah dan persentase

penduduk miskin mengalami kenaikkan kembali. Perkembangan kemiskinan dari tahun 2004 sampai

September 2013 dapat dilihat pada gambar berikut:

Page 12: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

88

Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014

Kebijakan Pemerinath dalam Pengentasan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan

penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan

kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan

dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai

acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.

Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan

pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui

proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu,

sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan

Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar

arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi

kemiskinan.keren.web.id

Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan

sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan,

Page 13: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

89

dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang

memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .

2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal

usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.

3. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i)

pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang

kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas

dan rumah sakit kelas tiga.

Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Contoh lain dari upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah antaralain adalah:

1. BLT: Bantuan Langsung Tunai yang di berikan pemerintah kepada masyarakat golongan bawah

(miskin)

2. BOS: Bantuan Oprasional Sekolah yang diberikan pemerintah kepada anak-anak didik dari tingkat

SD SLTP

3. RASKIN/BUlOG: Beras degan harga murah yang dialokasikan untuk masyarakat kelas bawah

(miskin)

4. BBM bersubsidi

Namun bila kita jeli dan melihat dilapangan apa yang sebenarnya terjadi sungguh sangat

disayangkan. Semuanya itu jauh dari harapan pemerintah dan masyarakat. Misalnya:

1. BLT .

Banyak terjadi penyelewengan dana, dan kurangnya control yang dilakukan pemerintah seingga

BLT yang diperuntukan bagi kaum masyarakat kelas bawah dinikmati olah sebaian besar

masyarakat golongan mampu, bahkan ada BLT yang tak tersalurkan kepada masayarakat kurang

mampu.

2. Bos

Menimbulkan kecemburuan,dan kesenjangan antara sekoah swasta dan sekolah Negri. Dan

bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan prestasi dan juga banyak menimbulkan

masalah,serta memberi ruang bagi sekolah untuk memungut biaya-biaya yang tidak objektif

kegunaannya.

3. RASKIN/BULOG

Page 14: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

90

Banyak dari kalangan masyarakat kelas bawah yang mengeluhkan meskipun harganya rendah,

namun kualitas beras RASKIN/BULOG jauh dari kata layak. Sehngga pemerintah

4. BBM bersubsidi

Banyaknya kaum kelas atas yang menikmati, dan tiadak adanya kontrol dari pemerintah, serta tidak

adanya UU yang mengatur pelarangan pembelian BBM bersubsudi bagi Masyarakat mampu.

Sehingga membrikan kerugian bagi Negara karena minimnya, atau kurangnya masyarakat mampu

yang pembeli Pertamax.

Kesimpulan

Perlu adanya penanganan kemiskinan yang lebih komprehensif, yaitu melihat kemiskinan tidak hanya

melihat dari sisi pendapataan yang diterima perkapita, namun perlu adaya pendekataan yang

menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis

suatu daerah. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum,

namun kebijakan tersebut harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di daerah tertentu.

Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah

lainnya baik dari segi ekonomi, social, letak geografis dan budaya. Dengan melihat karakteristik

kemiskinan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda dapat diperoleh

informasi yang lengkap tentang potret kemiskinan yang sesungguhya.

Daftar Rujukan

Artikel Sosialisasi Kebijakan Publik oleh Dharma Gupta

Departemen Pertanian. 1996. Metodologi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Badan

Pendidikan dan Latihan Pertanian. Jakarta.

Soedjatmoko. 1983. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. LP3ES. Jakarta.

Soekanto S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Harbani Paselong 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta.

Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, 2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Lukman Offset & YPAPI,

Yogyakarta,

…………Dari Jogja Untuk Indonesia : Sebuah Wacana Kebijakan Publik, PT. Hanindita Graha

Widya dan INSPECT, Yogyakarta,

Page 15: KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu

Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092

http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt

91

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS, Edisi 27, Agustus 2012

http://id.shvoong.com/socialsciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi / #ixzz2EDc6oFom

http://www.antaranews.com/berita/390875/angka-kemiskinan-2013-tercatat-1137-persen

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06&notab=5