Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
77
(Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)
Josef Papilaya
Abstrak.
Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek
di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa
dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial
bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak
yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan
keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Permasalahan kemiskinan memang merupakan
permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan
kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat,
dan dilaksanakan secara terpadu
Ketika kita membicarakan tentang kebijakan maka pasti pikiran kita akan ditujukan pada
kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat
peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika social dlam masyarakat,
yang akan dijadikan acuan rumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.
Thomas R. Dye (dalam Hasbani Pasalong: 2007:39), mengatakan bahwa kebijakan public adalah
‘apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila
pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (Objektifnya) dan semata-
mata merupakan pernyatan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
Demikian halnya ketika kita bicara soal kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi
yang perlu ditangani oleh pemerintah untuk mengurangina.
Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat
multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara
komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu
menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada
gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan
nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
78
upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Dengan dasar klasifikasi tersebut di atas,
definisi dari berbagai ahli akan dibagi(dikluster) sesuai dengan lapis pemaknaan tersebut. Namun,
secara luas, penulismembagi definisi baik definisi langsung maupun dari artikel-- berdasarkan focus
efisiensi kerjanya sebuah kebijakan publik. Artinya, di ranah mana sebuah formula kebijakan
diperkuat. Dari pemerintah, pelaku (legislasi), ataukah pada masyarakatnya,
sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Dalam kamus ilmiah populer, kata Miskin mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak
mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin.
Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi.
Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif
(ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari
pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi
kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang
memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali
Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai
sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah
bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah
ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka
berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan
kemiskinan struktural.keren.web.id
Deskripsi lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal tahun 1990-an
definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup
ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Di penghujung abad 20-an telah
muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan
dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
79
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang
sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara
Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri
yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik
yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya
juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial
lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa
depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai
negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan
Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan
itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan
kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya
berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan,
sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah
hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang
tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang
membantunya.
BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi
bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan
kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-
barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan
individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994)
kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial
politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang
rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
80
dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang
untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979)
mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis
kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan
(pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk
mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa,
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa
pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang
merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan
lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.( http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/
Soekanto (1990), mengartikan tentang kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak
sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu
memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskin-an masih terdapat pada penduduk negara-negara
berkembang termasuk di Indonesia. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan
ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah social yang amat
serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan, perlu dipahami
sebab musabab dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan itu, agar dapat digali potensi
sebenarnya yang terkandung dalam sumberdaya masyarakat tani.
Kemiskinan pada hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena
dikehendaki oleh si miskin, tetapi karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.
Kemiskinan antara lain ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-
akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya
produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya ,msodal yang dimiliki, rendahnya pendidikan dan
terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Dep Tan, 1996).
Oleh karena itu dalam pengentasan rakyat dan kemiskinan adalah terlebih dahulu menyadarkan
mereka bahwa sesungguhnya tingkat kehidupan mereka itu sangat rendah, serta meyakinkan mereka
bahwa sesungguhnya kondisi mereka itu masih bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan kata lain
upaya penanggulangan kemiskinan harusnya dimulai dengan memberdayakan si miskin, yang
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
81
sendiri dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan, sehingga mereka
mampu menjangkau terhadap fasilitas/ kemudahan-kemudahan pembangunan yang tersedia dalam
aspek sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar.Batasan kemiskinan umumnya diukur dengan
membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
atau layak. Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat pendapatan minimum itulah yang dipergunakan
sebagai pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin yang disebut poverty line (garis
kemiskinan). Bagi masyarakat Indonesia, beras dipandang sebagai komoditi kebutuhan pokok yang
besar pengaruhnya. Komoditi ini elastis, artinya perubahan harga beras mempengaruhi komoditi
lainnya. Oleh karena itu beras dapat digunakan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan. Adapun
indikator kemiskinan menurut Sayogyo dalam Sutrino (1997) berdasarkan pendapatan setara dengan
beras per orang per tahun
KEBIJAKAN PUBLIK
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya,
kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat
(kelompok) yang kurang beruntung. Dari definisi Chandler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam
lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai intervensi dari pemerintah. Optimalisasi kebijakan public
kemudian ada pada ranah sumber daya berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan
publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikankebijakan tersebut.
Easton (1969), kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk
seluruhmasyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapatmelakukan
sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakanbentuk dari sesuatu yang dipilih
oleh pemerintah yang merupakan bentuk daripengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Dari
definisi Easton, maka kebijakan publik merupakan proses pengambilan keputusan (decision making).
Berdasarkan definisinya, sebuah kebijakan publik akanefisien ketika berada dalam ranah
pemerintahan. Artinya, kekuasaan negara dalamkebijakan publik ini sangat besar.
Anderson (1975), kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan
dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah;
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
82
berorientasi pada tujuan;
3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadibukan
merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah
mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5) kebijakan public pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan
perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.
Dari definisi Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian fase kerja pejabat publik
(kebijakan publik sebagai proses manajemen). Dan itu artinya, penekanan atau fokus efisiensinya ada
pada ranah legislasi (pelaku kebijakan)
Berbeda dengan pendapat yang dikemukan oleh Arief Ramelan Karseno bahwa kebijakan publik
dipahami sebagai kebijakan, baik politik, ekonomi, dan sosial yang diambil secara kolektif, demi
kepentingan/ keuntungan masyarakat secara bersamasama
(kolektif). Kebijakan Publik itu bisa berbentuk “aturan atau rambu-rambu” perdagangan dalam
hubungan ekonomi antara anggota masyarakat; bisa berbentukpembuatan atau penyediaan barang
yang akan dipakai bersama (disebut barang
publik) atau bahkan, bisa berbentuk hukum dan kode etik hubungan antara manusiasebangsa yang
sering kita sebut dengan budaya yang diterima secara umum dalam masyarakat it
Ir. Dharma Gupta. Gupta, dalam tulisannya menekankan perlunya sosialisasi pejabat terhadap
kebijakanpublik yang dibuat. Dicontohkan tentang kebijakan dalam penentuan nilai ebtanas dan
rencana strategis pembangunan suatu wilayah. Ketika itu tidak disosialisasikan, makakebijakan itu
tidak lagi menjadi kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik artinya semata peraturan dan
ketentuan yang diciptakan oleh pemerintah saja. Dari tulisannya, kebijakan publik diklasifikasikan
sebagai serangkaian kerja pejabat publik. Dalam artian, kebijakan publik akan efisien jika difokuskan
pada fungsi managementnya. Menurut Gupta, ketika sosialisasi program dapat merata, masyarakat
dapat mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan serta aturan-aturan yang jelas.
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
83
Ratih Pratiwi Anwar. Dari artikelnya, dapat dilihat bahwa Ratih cenderung mengartikan kebijakan
public sebagai proses pengambilan keputusan. Dia menitikberatkan sebuah kebijakan pada cara
pemerintah menciptakan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat banyak. Dicontohkan
dalam artikelnya tentang perlindungan terhadap obat lokal. Masuknya obat-obat modern dan gaya
hidup masyrakat yang mulai menimbulkan nilai lokalitas membuat Ratih berpikir harus ada institusi
yang berani menciptakan kebijakan yang melindungi pembuat obat tradisional. Dan di situlah negara
dan pejabat public diperlukan.8
making, untuk memutuskan apakah kebijakan perlindungan obat tradisional benar-benar diperlukan.
Djoko Wintolo, kebijakan publik masuk dalam klasifikasi intervensi pemerintah. Cukup jelas
dalam tulisannya, dicontohkan maslah pendidikan. Di sini pendidikan adalah proses pengenalan
terhadap kebijakan itu sendiri. Dengan menjadikan masyarakat sebagai manusia yang berpendidikan,
diharapkan masyarakat menjadi sosok yang mampu menghargai atau memberi apresiasi terhadap
sebuah profesi sehingga tidak perlu banyak kebijakan untuk membuatnya tetap diterima. Kebijakan
publik kemudian menjadi lebih fokus pada prosedur kerja sistem sosial, bukan pada prosedur tatanan
orang-orang yang melakukan kebijakan tersebut. Dengan masyarakat yang berpendidikan, artinya,
intervensi pemerintah dalam sebuah perubhan struktur masyarakat begitu besar. Dan itu artinya,
langsung atau tidak, akan ada efek kebijakan untuk problem solving sebuah struktur masyarakat.
Intinya, pendidikan itu sendiri harus mampu menyesuaikan dengan sistem sosial yang tepat untuk
menghasilkan kebijakan yang tepat pula.keren.idb
Indikator-indikator Kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-
indikator kemiskinan tersebut.
lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air
bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
84
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.Kurangnya apresiasi
dalam kegiatan sosial masyarakat.
6. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
7. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
8. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan
rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
1. 3 Indikator kesenjangan Pendapatan
Adapun indikator-indikator kesenjangan Pendapatan, antara lain sebagi berikut:
1. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang sangat
berbeda
2. PNS (golongan atas) lebih sejahtera dibandinkan petani Pertanian kalah jauh dalam meyuplai
Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 9,3% ditahun 2011, padahhal Indonesia
merupakan Negara agraris
Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? ProgramPembangunan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human Development
Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini
menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau
keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada
pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah
Kamboja.ke Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen),
berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang
sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen). Selama periode September 2012-Maret 2013, jumlah
penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta orang pada
September 2012 menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan
berkurang 0,35 juta orang (dari 18,09 juta orang pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada
Maret 2013). Selama periode September 2012-Maret 2013, persentase penduduk miskin di daerah
perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah
perkotaan pada September 2012 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,39 persen pada Maret 2013.
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
85
Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 14,70 persen pada September 2012
menjadi 14,32 persen pada Maret 2013. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh
lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan
kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2013
tercatat sebesar 73,52 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang
sebesar 73,50 persen. jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50 persen.
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama
dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan, gula
pasir, tempe, dan bawang merah. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah
biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan bensin.
Pada periode September 2012-Maret 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.
Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain
upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait
dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Pada periode Maret 2011–Maret 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan
turun dari 2,08 pada bulan Maret 2011 menjadi 1,88 pada Maret 2012. Demikian pula Indeks
Keparahan Kemiskinan turun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama (Tabel 16.2).
Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan pengeluaran penduduk
miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga menjadi semakin kecil.
Tabel 1
Penduduk Miskin Menuerut Daerah Maret-September 2013
Daerah /Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk
Miskin ( Juta orang )
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
86
Perkotaan
Maret 2013 28.07 11.37
September 2013 28.53 11.47
Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014
Beberapa factor terkait dengan peningkatan jumlah dan persentase kemiskinan periode Maret-
September 2013 antara lain :
a. Selama periode Maret-september 2013 terjadi inflasi yang cukup tingi yaitu sebesar 5,02%yang
disebabkan karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013
b. Secara nasional harga beras rata-rata mengalami peningkatan, tercatat padaMaret 2013 sebesar
Rp 10.748 per/kg dan pada September 2013 Rp 10.969/ per kg .
c. Selama Periode Maret 2013- sampai September 2013 harga eceran beberapa komoditas bahan-
bahan pokok mengalami kenaikkan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah yaitu
masing-masing naik sebesar 21,8 persen , 8,2 persen dan 15,1 persen.
d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agutus 2013 mengalami peningkatan
dibanding Februari 2012 sebesar 5,92 persen dan Agustus 2013 sebesar 6,14 persen.( Berita
Resmi Statistik No. 06/0 1/Th. XVII, 2 Januari 2014 )
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau September 2013
Tabel 2 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau September 2013. Dari
table tersebut Nampak bahswa pendududk miskin terbesar ada pada pulau Maluku dan Papua yaitu
sebesar 24,24 persen, sementara penduduk miskin terrendah ada pada pulau Kalimantan yaitu sebesar
6,66 persen.
Jumlah Penduduk Miskin (000) orang Persentase penduduk miskin (%)
Pulau Perkotaan Pedesaan Perkotaan+
+Pedesan
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
87
Sumatera 2 054,75 4 135,31 6 190,06 9,73 12,70 11.53
Jawa 7234.61 8312.33 15 546,94 8.64 14.35 10.98
Bali dan Nusa
Sulawesi 374.05 1765.53 2 139,58 6.08 14.63 11.75
Maluku dan
120.43 1580.12 1 700,55 5.78 32.04 24.24
Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014
Dari sisi jumlah, sebagian besar jumlah penduduk miskin berada dipulau Jawa ( 15.55 juta orang)
sementara jumlah penduduk miskin terendah dipulau Kalimantan ( 0,98 juta orang)
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2004–September 2013
Jumlah dan persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 dan 2005 namun pada tahun
2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikkan karena harga kebutuhan bahan-bahan pokok
saat itu mengalami naik sangat tinggi yang digambarkan dengan kenaikkan inflasi umum sebesar
17,95 persen .Namu sejak Maret 2007 sampai Maret 2013 jmlah maupun persentase kemiskinan
mengalami penurunan. Selanjutnya pada periode Maret-September 2013, jumlah dan persentase
penduduk miskin mengalami kenaikkan kembali. Perkembangan kemiskinan dari tahun 2004 sampai
September 2013 dapat dilihat pada gambar berikut:
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
88
Sumber : Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014
Kebijakan Pemerinath dalam Pengentasan Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan
penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan
kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai
acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan
pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui
proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu,
sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan
Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar
arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi
kemiskinan.keren.web.id
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
1. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan
sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan,
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
89
2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal
usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
3. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i)
pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang
kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas
dan rumah sakit kelas tiga.
Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Contoh lain dari upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah antaralain adalah:
1. BLT: Bantuan Langsung Tunai yang di berikan pemerintah kepada masyarakat golongan bawah
(miskin)
2. BOS: Bantuan Oprasional Sekolah yang diberikan pemerintah kepada anak-anak didik dari tingkat
SD SLTP
3. RASKIN/BUlOG: Beras degan harga murah yang dialokasikan untuk masyarakat kelas bawah
(miskin)
4. BBM bersubsidi
Namun bila kita jeli dan melihat dilapangan apa yang sebenarnya terjadi sungguh sangat
disayangkan. Semuanya itu jauh dari harapan pemerintah dan masyarakat. Misalnya:
1. BLT .
Banyak terjadi penyelewengan dana, dan kurangnya control yang dilakukan pemerintah seingga
BLT yang diperuntukan bagi kaum masyarakat kelas bawah dinikmati olah sebaian besar
masyarakat golongan mampu, bahkan ada BLT yang tak tersalurkan kepada masayarakat kurang
mampu.
bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan prestasi dan juga banyak menimbulkan
masalah,serta memberi ruang bagi sekolah untuk memungut biaya-biaya yang tidak objektif
kegunaannya.
3. RASKIN/BULOG
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
90
Banyak dari kalangan masyarakat kelas bawah yang mengeluhkan meskipun harganya rendah,
namun kualitas beras RASKIN/BULOG jauh dari kata layak. Sehngga pemerintah
4. BBM bersubsidi
Banyaknya kaum kelas atas yang menikmati, dan tiadak adanya kontrol dari pemerintah, serta tidak
adanya UU yang mengatur pelarangan pembelian BBM bersubsudi bagi Masyarakat mampu.
Sehingga membrikan kerugian bagi Negara karena minimnya, atau kurangnya masyarakat mampu
yang pembeli Pertamax.
melihat dari sisi pendapataan yang diterima perkapita, namun perlu adaya pendekataan yang
menyeluruh dalam memandang kemiskinan dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan letak geografis
suatu daerah. Tidak bisa lagi menerapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum,
namun kebijakan tersebut harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di daerah tertentu.
Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah
lainnya baik dari segi ekonomi, social, letak geografis dan budaya. Dengan melihat karakteristik
kemiskinan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda dapat diperoleh
informasi yang lengkap tentang potret kemiskinan yang sesungguhya.
Daftar Rujukan
Departemen Pertanian. 1996. Metodologi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Badan
Pendidikan dan Latihan Pertanian. Jakarta.
Soedjatmoko. 1983. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. LP3ES. Jakarta.
Soekanto S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
Harbani Paselong 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta.
Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, 2003, Kebijakan Publik Yang Membumi, Lukman Offset & YPAPI,
Yogyakarta,
…………Dari Jogja Untuk Indonesia : Sebuah Wacana Kebijakan Publik, PT. Hanindita Graha
Widya dan INSPECT, Yogyakarta,
Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan Volume 04 Number 01 2020 ISSN: Print 2549-4511 – Online 2549-9092
http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bkt
91
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS, Edisi 27, Agustus 2012
http://id.shvoong.com/socialsciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi / #ixzz2EDc6oFom
http://www.antaranews.com/berita/390875/angka-kemiskinan-2013-tercatat-1137-persen