PEMODELAN SKENARIO KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN …

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

461

PEMODELAN SKENARIO KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DIINDONESIA DENGAN METODE PROMETHEE

Nafiah [email protected]

Universitas Sahid Jakarta

ABSTRACT

One of the challenging issues in poverty alleviation programs is to determine the set of multi criteria whichencompass aspect of inputs, process and output that yield the best alternative program. This is important due tothe fact that poverty is multidimensional issue and criteria to be considered in the program are vary. This studyaimed to address a challenge by employing a mutli-criteria analysis. PROMETHEE was used to assess existingvarious poverty alleviation patterns. In addition, a new set of policy alternative, namely a hybrid policy wasintroduced in order to compare with existing policies. The results show that zakat patterns performs well interms of time to eradicate poverty, the completeness of the program, accuracy of the target, recipient satisfactory,satisfactory of the admission process, data availability, and cost management. In contrast, CSR patterns performwell in management aspect, cost of management, data availability and satisfactory for the time of deliveryprogram, while the pattern of government programs excel in aspects: the completeness of the program and theavailability of funds. Overall, the newly introduced policy of hybrid program offers the best performance for allaspect of input, process and output in administering the poverty alleviation programs.

Key words: poverty alleviation, hybrid program, PROMETHEE

ABSTRAK

Salah satu tantangan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan adalah mengembangkan programyang bersifat multidimensi baik dari sisi input, proses dan output yang akan menghasilkan alternatifkebijakan pengentasan kemiskinan terbaik. Hal ini penting mengingat kemiskinan adalah masalahmultidimensi dan kriteria yang harus dipertimbangkan bervariasi. Penelitian ini bertujuan untukmengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan analisis mutli-kriteria pada kriteria input, prosesdan ouput. Metode PROMETHEE (Preference Ranking Organization Methode for Enrichment Evaluation),digunakan untuk menilai berbagai pola program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan olehpemerintah, lembaga zakat dan sektor swasta. Selain itu, satu alternatif kebijakan baru, yaitukebijakan hibrida diperkenalkan untuk dibandingkan dengan kebijakan yang ada. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pola program zakat mempunyai kinerja yang baik dalam aspek waktu yangdiperlukan untuk memberantas kemiskinan, kelengkapan program, ketepatan sasaran, kepuasanterhadap waktu penerimaan program, kepuasan terhadap proses penerimaan program, ketersediaandata, serta biaya pengelolaan. Sebaliknya, program pengentasan kemiskinan yang diprakarsai olehsektor swasta, yaitu CSR tampil baik dalam aspek manajemen, biaya pengelolaan, ketersediaan dataserta kepuasan terhadap waktu penyerahan program; sedangkan pola program pemerintah ungguldalam aspek: kelengkapan program dan ketersediaan dana. Secara keseluruhan, kebijakan baru yangdiperkenalkan yaitu pola program hybrid menawarkan kinerja terbaik pada seluruh aspekpengelolaan program pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: pengentasan kemiskinan, hibrida, PROMETHEE

PENDAHULUANKemiskinan terus menjadi agenda pem-

bangunan berkelanjutan/SDGs (Sustainaible

Development Goals) yang merupakan ke-lanjutan dari MDGs (Millineum DevelopmentGoals). Hal ini menunjukkan bahwa pem-

462 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 19, Nomor 4, Desember 2015 : 461 – 479

berantasan kemiskinan masih menjadi ke-sepakatan sebagian besar negara-negara diseluruh dunia. Demikian pula Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia merupakanpermasalahan yang cukup pelik. Meskipunekonomi tumbuh dan berkembang selamabeberapa tahun terakhir dan berbagai lang-kah kebijakan pengurangan kemiskinantelah dilakukan, namun nampaknya belummembuahkan hasil yang signifikan. Target-target kemiskinan yang ditetapkan olehpemerintahpun hampir tidak pernah ter-capai. Kemiskinan tetap menjadi masalahsosial yang paling persistence yang sulitditanggulangi sebagaimana kemiskinan“abadi” yang terjadi di Afrika (Korankye,2014).

Gambar 1 menunjukkan kondisi ke-miskinan dan perubahannya selama 10 ta-hun terakhir di Indonesia. Jika dilihat dariprosentase, jumlah penduduk miskin me-mang mengalami penurunan, namun de-ngan pengurangan yang cenderung me-nurun dan melambat sehingga secara nyatajumlah penduduk miskin tetap meningkat.Rata-rata penurunan jumlah penduduk mis-kin selama kurun waktu ini hanya sebesar0,56% per tahun. Data pada tahun 2015bahkan mencatat jumlah penduduk miskinpada Maret 2015 meningkat menjadi 11,22%dari total penduduk (28,59 juta jiwa), yang

berarti mengalami penambahan dibandingSeptember 2014 yang sebesar 10,96% (27,737juta jiwa) ((BPS, 2015). Jumlah kemiskinanitupun masih menggunakan kategori gariskemiskinan dari pendapatan kurang US$ 1per hari. Jika perhitungan menggunakanstandar Bank Dunia yakni pendapatan US$1,9 per hari, maka jumlah penduduk miskinakan mencapai 42% atau hampir 100 jutajiwa.

Kemiskinan tidak hanya menggambar-kan keadaan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan individu dalam memenuhi ke-butuhan dasarnya, namun juga merupakansuatu proses yang komplek dengan banyakdimensi, mulai dari aspek ekonomi, sosialmaupun budaya. Dilihat dari dinamikanya,kemiskinan dapat sementara, namun jikadibiarkan akut dapat menjadi persisten danmenjebak generasi penerus.

Dasgupta (2007) menyatakan kemiskin-an adalah suatu jalur berlumpur berbentukspiral, ketika seseorang atau suatu keluargamasuk ke jalur itu maka akan sulit keluarbahkan cenderung merosot ke bawah. Un-tuk menangani permasalahan yang multidimensional ini diperlukan upaya yangberkelanjutan yang didukung oleh kebijak-an yang komprehensif meliputi aspek input,proses dan output.

Gambar 1Jumlah Penduduk Miskin, Proporsi Penduduk Miskin dan Target Penduduk Miskin

2004-2015Sumber: www. bps.go.id dan situs www.datastatistik-indonesia.com

Pemodelan Skenario Kebijakan Pengentasan Kemiskinan ... – Ariyani 463

Dengan pendekatan ini, maka penang-gulangan kemiskinan akan mampu mem-bawa orang miskin keluar dari kemiskinan-nya, yang ditunjukkan oleh kemampuan-nya dalam menyelesaikan permasalahan-nya secara mandiri tanpa tergantung pihaklain.

Di Indonesia, upaya mengatasi ke-miskinan telah dilakukan oleh pemerintahsejak tahun 1970-an hingga saat ini melaluiberbagai program baik yang bersifat bantu-an sosial maupun yang bersifat pember-dayaan masyarakat. Upaya-upaya untukmengatasi masalah sosial ekonomi ini jugadilakukan oleh lembaga-lembaga yang me-miliki kepedulian terhadap kemiskinan.Salah satunya adalah lembaga zakat. Se-bagai negara berpenduduk Muslim ter-banyak di dunia, potensi zakat di Indonesiamencapai Rp.217 triliun per tahun denganpeningkatan rata-rata 10% (Mubarok danFanani, 2014). Zakat telah menjadi alternatifterbaik dalam mengatasi kemiskinan dankesenjangan sebagaimana hasil penelitianAriyani et al. (2015) dan Bremer, 2013 se-bagaimana dikutip oleh Ariyani et al. (2016)Zakat tidak hanya sekedar sarana untukmemperbaiki kesejahteraan sosial bagimasyarakat miskin, tetapi juga menjadisistem dan mekanisme untuk mengaturketidaksetaraan ekonomi dan sosial yangkontinyu.

Lembaga zakat di Indonesia baik yangberaviliasi kepada pemerintah seperti Baz-nas (Badan Amil Zakat Nasional) besertajajarannya di daerah (Bazda) maupun lem-baga-lembaga zakat swasta, melalui pen-dayagunaan zakat telah berkontribusi cu-kup besar dengan melakukan pengembang-an program-program yang sangat variatifdan inovatif.

Pihak lain yang juga terlibat dalampenanggulangan kemiskinan di Indonesiaadalah sektor swasta melalui programcorporate social responsibility (CSR). CSR me-rupakan umpan balik kepada masyarakatsehubungan dengan aktifitas perusahaanyang tidak jarang menjadi pemicu muncul-nya kemiskinan. Gagasan bahwa perusaha-

an harus memikul tanggung tanggungjawab di luar kepentingan stakeholders ada-lah konsep lama dan menuntut komitmenyang tinggi (The Economist, 2008). Jika di-kelola dengan tepat CSR akan memungkin-nya bertransformasi menjadi CCRR (Corpo-rate Community Resource Responsibility) yangmenjadi dasar terbangunnya tanggung ja-wab pembangunan ekonomi masyarakat(CEE-Community Economic Responsibilty)(Fauzi, 2012). Berdasarkan pada pemikiranini, CSR dapat menjadi model yang tepatdalam pengembangan kemampuan ekono-mi sosial masyarakat, khususnya masya-rakat lokal di sekitar perusahaan.

Konfigurasi keterlibatan pihak-pihakdalam penanggulangan kemiskinan di Indo-nesia menunjukkan adanya komitmen sosialyang sangat baik, maka jika ide dan pro-gram-program pengentasan kemiskinanbenar-benar disusun dan dieksekusi dengankomitmen yang tinggi disertai denganpengelolaan yang tepat, maka pemberantas-an kemiskinan akan mungkin terwujud,namun dikarenakan lemahnya koordinasidi antara pihak-pihak tersebut, maka pro-gram-program sangat variatif dan padaaspek pelaksanaan memunculkan berbagaipermasalahan.

Berbagai hasil penelitian terdahulu di-antaranya menyatakan bahwa pelaksana-an penanggulangan kemiskinan di Indo-nesia tidak koordinatif, masing-masing pi-hak berjalan sendiri-sendiri, tidak kompre-hensif dalam memenuhi kebutuhan orangmiskin yang serba kekurangan, masih ber-orientasi kepada bantuan sosial serta tidakberkelanjutan. Beberapa penelitian bahkanmengatakan terjadi tumpang tindih (over-lapping) antar program, ego sektoral, ambi-guitas, tidak terpadu, tidak merata, memicukonflik struktural maupun konflik hori-sontal di kalangan masyarakat, serta parsialbaik dalam: program, aturan, acuan, kriteriapenerima manfaat, maupun pengelolaannya(Dolles, 2010; Muktasam dan Nurjannah,2011; Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, 2014).


Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, maka sangat bijak sekiranya dapatdirancang suatu upaya terpadu yang me-libatkan pihak-pihak tersebut secara konsis-ten yang didukung oleh koordinasi yangmemadai. Tujuannya tidak lain adalah agarseluruh potensi dan sumber daya dapatdimanfaatkan secara efektif dan efisien. Un-tuk itu dapat dipertimbangkan kemungkin-an dikembangkannya pola penanggulangankemiskinan dengan model hybrid yaitumodel kombinasi antara pola program pe-merintah, pola zakat dan pola CSR sebagairepresentasi dari upaya terpadu tersebut.

Ide model hybrid merupakan ide yangrelatif baru. Agar terdukung oleh argumen-tasi ilmiah, maka ide ini perlu dievaluasiuntuk dibandingkan dengan pola program-program eksisting. Salah satu pendekatanadalah dengan melakukan perbandinganpemeringkatan terhadap pola program-program eksisting dan pola model hybridsehingga diketahui mana pola yang me-rupakan pola terbaik. Pola program terbaiknantinya dapat ditetapkan sebagai rawmodel pola program pengentasan kemiskin-an dalam menghadapi kemiskinan yangpersistence.

Berdasarkan urian permasalahan ter-sebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1)menentukan pola program terbaik di antarapola program pemerintah, pola programzakat, pola program CSR dan pola modelhybrid; (2) mengetahui atribut-atribut yangmenjadi sumber keunggulan pola program-program tersebut. Untuk mendukung pro-ses pemeringkatan dan memberikan analisislebih rinci baik terhadap program-programeksisting maupun program model hybriddigunakan kaidah sains yakni melalui pen-dekatan multi criteria analysis dengan meng-gunakan metode PROMETHEE (PreferenceRanking Organization Method for EnrichmentEvaluation) yang dikembangkan oleh Bransdan Vincke (1985). Metode Promethee me-rupakan metode yang banyak digunakanuntuk mengkaji secara mendalam potensialternatif-alternatif melalui prinsip yang di-sebut outranking, yaitu proses pemeringkat-

an alternatif-alternatif melalui perbanding-an nilai dengan mempertimbangkan prefe-rensi pengambil keputusan (Brans et al.1986). Metode PROMETHEE semakin ba-nyak diminati dalam praktek keputusanmulti-kriteria dan peneliti yang tertarikpada aspek sensitivitas karena praktis danfleksibel (Behzadian et al. 2010).

TINJAUAN TEORETISKemiskinan dan Kerangka KebijakanPengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan me-lalui berbagai perspektif. Menurut KomisiHak Asasi Manusia PBB, kemiskinan dapatdinyatakan dalam tiga cara yang berbedaSarshar, 2010 sebagaimana dikutip olehKhan (2014). Pertama, kemiskinan adalahsituasi di mana terjadi kelangkaan fasilitaspenting akibat dari pendapatan yang tidakmemadai. Kedua, kemiskinan terjadi karenakegagalan memenuhi kebutuhan dasar.Ketiga dan yang lebih modern, kemiskinanmenggambarkan kurangnya kesempatan.Dari sisi pengukuran, kemiskinan umum-nya diukur sebagai kemiskinan absolut ataurelatif. Kemiskinan absolut mengacu padastandar garis kemiskinan yang ditetapkankonsisten dari waktu ke waktu dan antarnegara. Bank Dunia sejak 2008 mendefinisi-kan kemiskinan sebagai hidup kurang dariUS $1,9 perhari, sedangkan kemiskinan re-latif adalah kemiskinan yang pengukuran-nya didasarkan pada kemerataan distribusipendapatan.

Kajian secara luas terhadap kemiskinantelah dilakukan oleh berbagai kalangan baikakademisi, ekonom bahkan politisi, namunhingga saat ini belum ditemukan suaturumusan kebijakan dan program yang di-anggap paling berdayaguna, demikian pulateori yang membahas hal tersebut. Diantarasedikitnya teori dan konsep kebijakan pe-ngentasan kemiskinan, Bradshaw (2007)menyatakan bahwa penyusunan kebijakanpengentasan kemiskinan memerlukan kaji-an komprehensif terhadap berbagai faktoryang menentukan keberhasilannya, yang


meliputi aspek: pelaku, proses, evaluasiserta dasar teori yang relevan.

Menurut Rank dalam Sameti et al.(2012) memahami konsep dan penyebabsebenarnya dari kemiskinan penting dansangat berguna dalam merancang programpengentasan kemiskinan yang efektif. Me-nurutnya penyebab kemiskinan dapat di-kelompokkan dalam empat faktor utama,yaitu: faktor individu, budaya, lingkungan,dan struktural. Sementara itu Schiller (2008),Laderchi, Saith dan Stewart, 2003 dalamSameti et al. (2012) menyatakan cara kitamengkonsep dan mengukur kemiskinanakan mempengaruhi dalam merancang ke-bijakan dan program pengentasan ke-miskinan.

Kebijakan pengentasan kemiskinanyang efektif memerlukan penjabaran yanglebih operasional dalam bentuk program.Terhadap hal ini Dasgupta (2007) menyata-kan bahwa desain program pengentasankemiskinan yang tepat harus memenuhikriteria berikut: (1) spesifik, artinya suatuprogram tidak cocok untuk segala situasidan harus disesuaikan dengan institusilokal, (2) relevan dengan permasalahan, (3)berbasis sumber daya lokal, (4) memahamikonsekuensi yang tidak diinginkan ataspelaksanaan suatu program, (5) didasarioleh kesadaran bahwa kemiskinan adalahsuatu sistuasi sebab akibat, tidak berdirisendiri.

Chambers et al. sebagaimana dikutipoleh Muktasam dan Nurjannah (2011) me-nyatakan keberhasilan program pengentas-an kemiskinan sangat ditentukan oleh: (1)kesadaran terhadap nilai-nilai lokal, (2)pendekatan yang terintegrasi dan me-nyeluruh, serta (3) bersifat pengembangansumberdaya manusia. Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan program adalah:(1) pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2)bias 'outsiders'; (3) kurangnya partisipasi; (4)pendekatan yang tidak holistik; dan (5) ilusiinvestasi. Lebih mendasar Bradshaw (2007)menyatakan membantu orang miskin pe-nekanannya adalah kepada penyediaandukungan dan layanan yang menyeluruh

untuk mencapai "swasembada”, sehinggamampu melahirkan kemandirian bagi pe-nerimanya.

Pramanik dalam Hasan dan Khan(2007) menyatakan, agar berhasil, kebijakandan program pengentasan kemiskinan perludidukung dengan strategi yang tepat. Ter-dapat dua jenis strategi yang dapat diterap-kan dalam kebijakan pengentasan kemiskin-an, yaitu: (a) strategi tidak langsung yangberupa kebijakan makro untuk menjaminpertumbuhan ekonomi berkelanjutan, me-nyediakan kesempatan kerja, meningkatkanpendapatan per kapita dan mengurangikemiskinan, dan (b) strategi langsung, yangmerupakan kerangka kebijakan mikro be-rupa penyediaan bantuan yang diperlukanoleh penduduk miskin. Keterpaduan duastrategi ini akan melahirkan kebijakan antikemiskinan yang efektif.

Zakat dan Pengentasan KemiskinanZakat adalah mekanisme distribusi ke-

kayaan dari orang kaya kepada orangmiskin yang didukung oleh kewajibanagama. Menurut Bremer,2013 dalamAriyani et al. (2016), struktur zakat secaraeksplisit mendorong terjadinya kesetaraandan keadilan sosial melalui kedua ujungspektrum pendapatan. Di ujung atas, zakatberfungsi untuk mencegah overconcentrationdan akumulasi kekayaan yang berlebihanmelebihi kebutuhan keluarga pada keluar-ga-keluarga mampu, sedang pada ujungbawah, zakat menentukan kategori padapopulasi masyarakat yang membutuhkandan seharusnya menerima bantuan. Dalamtatanan sistem ekonomi yang berlaku saatini zakat menjadi sistem nilai yang berperandalam mengatasi permasalahan distribusipendapatan selain pajak dan transfer. Zakatjuga merupakan sistem penggerak ekonomiyang akan menginisiasi masyarakat untukmengelola sumber daya yang dimilikinyadalam mencapai taraf kehidupan yang lebihbaik (Damilola, 2015).

Kewajiban mengeluarkan zakat tidakpernah usang baik dari sisi waktu maupunkondisi masyarakat. Kewajiban tersebut


tetap harus dilaksanakan meskipun parapenerima zakat telah sejahtera. Konsepsi inimenjadikan zakat sebagai aset dan "danaabadi" yang sangat potensial untuk me-merangi kemiskinan (Ali, 2010).

Al-Qardawi dalam Ali (2010) menyata-kan pembayaran zakat yang dilakukan olehseseorang secara tidak langsung akan mem-beri kebaikan terhadap pembayar zakat itusendiri, diantaranya perasaan bahagia, yangmenurut Andreoni perasaan bahagia ketikamemberi disebut warm glow sebagaimanadikutip oleh List (2011).

Ali (2010) menyatakan zakat dapat me-ningkatkan agregate demand dan meningkatkan capital stock yang pada gilirannya akanmeningkatkan pertumbuhan ekonomi. Da-lam konteks makro zakat memberi efekterhadap akumulasi kapital melalui pe-ningkatkan rasio modal tenaga kerja, me-ningkatkan potensi ekonomi dan sosial bagipara penerimanya. Untuk itu upaya men-transformasikan zakat dari sebatas nilai dankewajiban relijius menjadi salah satu instru-men pembangunan ekonomi perlu dilaku-kan guna mencapai kemakmuran bagiseluruh masyarakat.

Peran Sektor Swasta dalam PengentasanKemiskinan

Sektor swasta dapat berperan penuhdalam upaya penanggulangan kemiskinan.(Dobers dan Halme, 2009) Peran tersebutdapat diwujudkan dengan berinvestasidalam lingkungan sesuai dengan kebijakanbisnis dan kesadaran untuk melaksanakantanggung jawab kepada seluruh stakeholder.Carroll (1979) sebagaimana dikutip olehSharma dan Kiran (2013) menyatakan tang-gung jawab sosial bisnis meliputi ekspektasidalam aspek ekonomi, hukum, etika sertaorganisasi. Pemikiran ini telah melahirkankonsep Corporate Social Responsibility (CSR).

The World Business Council forSustainable Development (WBCSD) men-definisikan CSR sebagai komitmen bisnisuntuk memberikan kontribusi bagi pem-bangunan ekonomi berkelanjutan, melaluikerjasama dengan para karyawan serta

perwakilan mereka, keluarga, komunitassetempat maupun masyarakat umum untukmeningkatkan kualitas kehidupan dengancara yang bermanfaat. CSR mempunyaipotensi dalam mengurangi dampak negatifkeberadaan bisnis terutama dalam meng-atasi persoalan kemiskinan yang kompleksini.

Model Kelembagaan HybridSemakin terlibatnya masyarakat dan

sektor swasta dalam penanganan per-masalahan-permasalahan publik memerlu-kan tata kelola yang lebih baik untuk mem-fasilitasi berbagai perbedaan yang ada da-lam sektor pemerintah, swasta dan masya-rakat. Williamson, 1991 sebagaimana di-kutip oleh German (2010) menyatakan bah-wa model kelembagaan pemerintah danswasta berbeda. Model pemerintah sangatregulated, terstruktur, dengan aktifitas yangdirencanakan (intentional ordering), semen-tara model swasta dicirikan dengan flek-sibel dan spontaneus. Untuk mengatasiperbedaan di antara ke dua model tersebutserta dalam meningkatkan efektivitas peranmasing-masing lembaga, Williamson me-nyarankan untuk mengkombinasikan ke-duanya. Model kelembagaan kombinasi inidisebut model hybrid.

Altman dan Cochrane (2003) dalamRussell (2011) menyatakan model hybridmerupakan model kelembagaan yang tepatdalam mengatasi permasalahan yang kom-pleks dimana banyak aktor terlibat, melaluikemampuannya dalam meningkatkan ko-ordinasi dan interdependensi. Hal ini terjadikarena pengaturan model hybrid (hybridarrangement) akan menjadikan sumber da-ya terkumpul (pooled resources) sehinggapotensi untuk terselesaikannya permasalah-an semakin baik (Menard dan Shirley, 2014).

Menurut Elsner (2004) dalam Proff(2015) model hybrid akan memfasilitasiterjadinya collective learning di antara ber-bagai institusi yang rendah dalam koordi-nasi dan kerjasama. German (2010) me-nyatakan dengan menerapkan model hybridmaka interdependensi antar lembaga akan


muncul melalui koordinasi dan kerjasamayang intensif tanpa menghilangkan otonomimasing-masing. Pemahaman tentang perandan pendekatan yang koordinatif dalammodel hybrid, mendorong pihak-pihak da-pat membuat kemajuan yang realistis dalammenghadapi kompleksnya tugas-tugas (McKague et al. 2015). Pache dan Santos (2013)menyatakan strategi hibrida memungkin-kan legitimasi kepada para pemangkukepentingan eksternal tanpa harus terlibatdalam negosiasi yang mahal. Inisiatif pe-nerapan model hybrid dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinanakan melahirkan program-program kompre-hensif, berjangka panjang, berkelanjutandan berfokus pada hasil.

Metode PROMETHEEPROMETHEE adalah salah satu metode

pembuatan keputusan multikriteria yangsemakin populer digunakan oleh peneliti(Keyser dan Peeters, 1996). Metode inimenggunakan konsep outranking (urutan)sebagai dasar pengambilan keputusan, di-mana urutan ditetapkan berdasarkan prin-sip apakah suatu alternatif “mendominasi”atau “didominasi” oleh alternatif lainnya.Suatu alternatif mendominasi ketika me-lakukan kinerja lebih baik daripada alter-natif yang lain setidaknya pada satu kriteriadan tidak lebih buruk pada kriteria lainnya,sedangkan didominasi terjadi jika suatualternatif melakukan kinerja lebih burukdaripada alternatif yang lain setidaknyapada satu kriteria dan tidak lebih baik padakriteria lainnya (Hersh, 2006). Denganmempertimbangkan preferensi pengambilkeputusan, metode ini mampu meng-antisipasi adanya bounded rationality danincomplete information yang dihadapi olehpengambil keputusan dalam hal informasi,kemampuan kognitif dan waktu Bouyssoudan Perny (1992).

Dibandingkan dengan metode analisismultikriteria yang lain, PROMETHEE me-rupakan metode yang efisien dengan mem-berikan interpretasi langsung dari para-meter dan hasil analisis sensitivitas

(Amponsah et al. 2012; Al-Rashdan et al.1999; Goumas dan Lygerou, 2000). Selainitu, PROMETHEE juga menawarkan kon-sep dan aplikasi yang sederhana, fleksibel,hasilnya stabil, interpretasinya mudah, sertadapat digunakan untuk mengolah data baikkuantitatif, kualitatif maupun data stokastic(Schwartz dan Göthner, 2009 sebagaimanadikutip oleh Şehitoğlu dan Özdemir, 2013),sedangkan menurut Huylenbroeck (1995)gabungan antara pendekatan fungsi prefe-rensi ELECTRE dan PROMETHEE akanmenghasilkan sebuah kerangka kerja yangkomprehensif untuk pengambilan keputus-an multikriteria yang dapat diterapkanuntuk semua jenis masalah baik pada dataordinal atau kardinal.

Sebagai pendekatan pengambilan ke-putusan, PROMETHEE menggunakan krite-ria dan skala ukuran yang relevan ber-dasarkan preferensi pembuat keputusan.Menurut Brans dan Vinke (1985), Hersh(2006) terdapat enam jenis fungsi preferensimewakili preferensi pengambil keputusansebagaimana pada Gambar 2. Penentuantipe preferensi menggambarkan kesesuaianpemilihan parameter yang dicerminkandalam dua nilai-nilai ambang batas, yaitu:indifference threshold dan preference threshold(Figuera, Yose, et al, 2005 dalam Wimmler etal. 2015). Indifference threshold menggambar-kan penyimpangan terbesar antara duaalternatif yang oleh pembuat keputusandianggap diabaikan, sedangkan preferencethreshold mewakili penyimpangan terkecilantara dua alternatif yang dianggap cukupoleh pembuat keputusan untuk menghasil-kan preferensi mutlak (Kangas dan Pykä-läinen, 2001 dalam Şehitoğlu dan Özdemir,2013).

Secara mathematis, urutan peringkatpada metode PROMETHEE didasarkanpada besarnya nilai aliran keluar (leavingflow/Φ+) dan aliran masuk (entering flow/Φ-)(Fauzi, 2015). Leaving flow menggambarkankeunggulan alternatif, sementara enteringflow menggambarkan kelemahan alternatif.Berdasarkan kedua aliran tersebut diper-


oleh dua tipe peringkat yaitu partial preorderdan complete preorder.

Partial preorder atau disebut PROME-THEE I menyatakan bahwa suatu alternatifmerupakan alternatif yang lebih baik di-bandingkan alternatif lain jika mempunyaialiran keluar lebih tinggi dan aliran masuk

lebih rendah, namun pada kondisi tertentudapat terjadi indifference yaitu jika aruspreferensi leaving flow dan entering fowkeduanya sama, dan dalam beberapa kasusaliran preferensi ini tidak selalu meng-hasilkan informasi yang konsisten (Brans etal., 1986).

(I) Usual Criteria (II) Quasi-Criteria (U-Shape) (III) Linier-Preference (V-Shape)H(x) H(x) H(x)

1 1 1

x x x0 -l 0 l -m 0 m

(IV) Level-Criteria (V) Linier Preference with indifference (VI) GaussianH(x) H(x) H(x)

1 1 1

1/2

x x x-(p+q) –q 0 q p+q -(r+s) –s 0 s (r+s) -n 0 n

Gambar 2Tipe-tipe Kriteria PROMETHEE

Sumber: Brans dan Vinke (1985); Brans, et al. (1986); Hersh, 2006

Menyadari adanya kemungkinan in-konsistensi tersebut, maka terdapat PRO-METHEE II (complete preorder), yang di-dasarkan pada net flow(Φn), yaitu selisihantara leaving flow (Φ+) dan aliran masuk(Φn). Φn yang lebih tinggi menggambarkanalternatif yang lebih baik. PROMETHEE IIakan menghasilkan pemeringkatan yanglengkap dan memvisualisasikan urutan se-luruh alternatif sehingga jelas alternatifmana yang mendominasi dan yang di-dominasi.

Brans et al. (1986) menyadari bahwaterdapat kemungkinan bagian informasirelevan yang cukup banyak hilang ketikamenentukan net flow yang akan mempe-ngaruhi hasil keputusan. Untuk mengatasipersoalan ini ia merekomendasikan untukmenerapkan PROMETHEE I dan PROME-THEE II secara bersamaan guna menentu-kan keputusan yang tepat.

Penelitian TerdahuluPenelitian tentang program pengentas-

an kemiskinan pemerintah, zakat dan CSRtelah dilakukan oleh peneliti-peneliti ter-dahulu. Beberapa penelitian-penelitian ter-sebut dapat dijadikan sebagai rujukanuntuk menegaskan pentingnya penelitianini dilakukan. Beik (2009) dalam penelitian-nya menyatakan bahwa zakat merupakansalah satu solusi alternatif dalam me-ngurangi kemiskinan, namun, potensi danayang besar dan peningkatannya dari tahunke tahun yang cukup baik tidak disertaidengan realisasi dalam pengumpulannya(kurang dari 0,02% dari potensi zakat yangada) sehingga mengurangi kemampuannyadalam memerangi kemiskinan. Salah satupenyebab dari hal ini adalah banyak di-antara masyarakat yang masih memper-tahankan pola penyaluran zakat secaratradisional yaitu penyaluran zakat secara


langsung tanpa melalui lembaga zakat.Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Pusat

Studi Perdesaan dan Kawasan UniversitasGadjah Mada (2013) dalam penelitiannyayang berjudul Efektivitas Program Pe-ngentasan Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Indonesia meyatakan bahwa pro-gram pengentasan kemiskinan memperaga-kan model kebijakan yang tidak koordinatifdan parsial, baik dalam hal aturan, acuan,kriteria penerima manfaat, dan pengelola-annya. Implementasi program pengentasankemiskinan masih memperlihatkan adanyaego sektoral, overlapping, ambiguitas, konflikstruktural, dan memicu konflik horisontaldi kalangan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muk-tasam dan Nurjannah (2011) yang berjudulKajian Kritis Atas Fenomena Dan ProgramPengentasan Kemiskinan Pada MasyarakatSekitar Hutan Di Pulau Lombok menyata-kan bahwa program-program pengentasankemiskinan pemerintah sebagian besar ti-dak dirasakan manfaatnya oleh masyarakatdan gagal. Faktor-faktor yang menyebabkankegagalan program diantaranya: tidak adakegiatan pemantauan, tidak dilanjutkan se-telah proyek selesai, tidak ada pembinaan,pengelolaan program kurang optimal, men-tal pengelola tidak serius membantu, tidakada hasilnya.

METODE PENELITIANObyek Penelitian

Obyek penelitian ini berupa 3 polaprogram pengentasan kemiskinan, yaknipola program pemerintah meliputi 11program, terdiri dari: Program KeluargaHarapan (PKH), Program Bantuan Berasuntuk Rakyat Miskin (Raskin), ProgramJaminan Kesehatan (Jamkesmas), PogramBantuan Operasi Sekolah (BOS), ProgramBantuan Siswa Miskin (BSM), serta PNPMPerdesaan, PNPM Perkotaan, Pengemba-ngan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah(PISEW), Pengembangan Usaha AgribisnisPerdesaan (PUAP), PNPM Generasi, danPNPM Pariwisata. Pola kedua adalah polaprogram zakat, terdiri dari program-

program zakat Badan Amil Zakat Nasional(Baznas), program-program zakat LembagaAmil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa, pro-gram-program zakat Majelis Amil Zakat(MAZ) Baitussalam dan CSR terdiri dariprogram CSR PT.Antam, Tbk dan programCSR PT. Pertamina, Tbk.

Metode Pengumpulan DataPengumpulan data dilakukan melalui

beberapa metode, sebagai berikut: (1) dis-kusi mendalam secara berkelompok denganmetode world cafe. Dipandu seorang fasili-tator, 24 orang peserta yang terdiri daripengelola program zakat, konsultan CSR,dosen dan mahasiswa program pasca-sarjana, berkontribusi dalam diskusi ten-tang kondisi upaya pengentasan kemiskin-an dan criteria evaluasi program pengentas-an kemiskinan. Secara berkala pesertaberpindah dari suatu meja ke meja yanglain. Perpindahan berlangsung dalam tigaputaran. Perpindahan ini memungkinkandiskusi berlangsung secara silang danberkembang. Pada sesi akhir, ide-ide utamadan kemungkinan tindak lanjutnya dibahasdan disampaikan dalam forum pleno; (2)wawancara mendalam dengan pengelolaprogram pemerintah, program zakat danprogram CSR serta penerima program; (3)melakukan observasi proses pelaksanaanprogram.

Dari data yang cukup beragam tersebutkemudian diekstraksi untuk memperolehgambaran yang lebih aktual tentang pe-laksanaan pengelolaan program pengentas-an kemiskinan eksisting. Untuk keperluananalisis, data hasil ekstraksi kemudian dis-koring dengan menggunakan skala kuali-tatif lima poin (sangat baik-buruk). Hasilskoring menjadi masukan (entry) padasoftware PROMETHEE.

Kriteria EvaluasiKriteria evaluasi terhadap pola pro-

gram pengentasan kemiskinan yang di-gunakan pada penelitian ini terdiri darisembilan atribut meliputi aspek input,proses dan output. Kriteria pada aspek


input adalah: kualitas data, ketersediaandana serta kelengkapan program. Kriteriapada aspek proses berupa: rata-rata waktuyang diperlukan untuk mengeluarkanorang miskin dari kemiskinannya (time toexit from proverty), biaya pengelolaan danmanajemen. Kriteria pada aspek outputmeliputi: ketepatan sasaran, kepuasan pe-nerima program terhadap waktu penyerah-an program dan kepuasan penerima pro-gram terhadap proses penerimaan program.

Sesuai prosedur metode PROMETHEE,pada setiap kriteria evaluasi ditetapkanfungsi preferensi dan nilai ambang batas(threshold). Mengingat ketersediaan datayang bersifat kualitatif, maka dari ke 6 tipepreferensi hanya tipe “linier” dan “usual”yang digunakan. Guna mendukung prosespengambilan keputusan selanjutnya di-

tetapkan kriteria untuk menetapkan arahtujuan keputusan apakah dimaksimumkanatau diminimumkan. 2 kriteria yaitu waktuyang diperlukan untuk mengentaskankemiskinan dan biaya pengelolaan dinilaidengan kriteria minimum, 7 kriteria yanglain dinilai dengan kriteria maksimum.Gambar 3 menunjukkan entry pada soft-ware PROMETHEE yang merangkum hasilskoring, kriteria evaluasi dan fungsi prefe-rensi yang digunakan dalam penelitian ini.Selain ketiga pola program eksisting jugadinilai pola model hybrid sebagai pem-banding.

Secara lengkap tahapan analisis pe-meringkatan pola program pengentasankemiskinan menggunakan metode PROME-THEE sebagaimana pada gambar 4.

Gambar 3Entri PROMETHEE Evaluasi Pola Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah,

Zakat, CSR dan Model Hybrid


Gambar 4Tahapan Analisis Metode Promethee

ANALISISIS DAN PEMBAHASANUrutan Peringkat Pola Program PengentasanKemiskinan

Hasil analisis perbandingan antara polaprogram pemerintah, pola zakat, pola CSRdan pola model hybrid menghasilkan partialranking sebagaimana pada Gambar 5. Padabar sebelah kiri (Gambar 5 sebelah kiri)menunjukkan urutan peringkat pola pro-gram berdasarkan Φ+ (leaving flow) sedang-kan bar sebelah kanan menunjukkan urutanperingkat berdasarkan Φ- (entering flow).Atas dasar kedua aliran tersebut, hubungandominasi preorder parsial (PROMETHEE I)dapat diketahui. Analisis pada Φ+ me-nunjukkan bahwa pola model hybrid beradapada peringkat teratas disusul oleh polazakat, pola CSR pada urutan berikutnyadan disusul kemudian oleh pola programpemerintah pada peringkat terakhir. Ana-lisis pada Φ- menunjukkan urutan tersebuttidak mengalami perubahan. Temuan inimenunjukkan kekuatan dari pola modelhybrid yang mendominasi pola programlainnya.

Urutan peringkat pada PROMETHEE Ididukung pula oleh hasil analisis PROME-THEE II (complete preorder). Urutan pering-

kat pada PROMETHEE II yang didasarkanpada net flow, menjadi kompromi terbaik(best-compromise solution) dalam menentu-kan pemeringkatan. Dari analisis net flowdiketahui pola model hybrid merupakanpola yang mempunyai nilai Φn paling besardibandingkan dengan pola program lain-nya. Dari temuan ini maka, pola modelhybrid mendominasi program lainnya.Sementara, pola program zakat berada padaurutan kedua, disusul kemudian oleh polaCSR pada peringkat ke tiga, dan pola pro-gram pemerintah yang memiliki net flowterendah berada pada peringkat terakhir.Hasil analisis PROMETHEE II meng-gambarkan bahwa pola model hybrid adalahpola program terbaik dibandingkan denganpola zakat, pola CSR maupun model pe-merintah.

Metode PROMETHEE merupakan me-tode pengambilan keputusan yang kompre-hensif, selain menentukan hubungan out-ranking, juga memberikan ilustrasi tentangkriteria yang menjadi sumber keunggulandan kelemahan masing-masing pola pro-gram. Untuk mengetahui kriteria yang men-jadi sumber keunggulan dan kelemahanpola program disajikan Gambar 6.

Menentukan urutan peringkat alternatif

Menentukan kriteria keputusan

Melakukan skoring

Menghitung leaving flow, entering fow dan net flow

Menentukan tipe preferensi Menentukan nilai threshold

START

Menentukan atribut evaluasi


Gambar 5Partial Ranking dan Complete Ranking

Gambar 6 menunjukkan bahwa pola pro-gram zakat memiliki keunggulan hampirpada seluruh kriteria evalusi kecuali padakriteria ketersediaan dana. Keunggulanpola zakat kemungkinan disebabkan olehaturan agama yang telah mengarahkandengan jelas target penerima zakat sertamekanisme pembagian zakat sehingga ber-dampak terhadap efektivitas manajemen,efisiensi dalam biaya pengelolaan sertawaktu yang diperlukan untuk mengeluar-kan mustahik (penerima zakat) dari ke-miskinannya. Kelemahan dalam hal danasangat mungkin disebabkan oleh masihbanyaknya pembayar zakat yang mem-bayarkan zakatnya secara langsung kepadapenerima tanpa melalui lembaga zakat.Temuan tentang kelemahan pola zakat inimenguatkan hasil penelitian terdahulu yangdilakukan oleh Beik (2009).

Pola CSR yang berada pada urutanketiga unggul pada kriteria biaya pengelola-an dan manajemen. Keunggulan pola CSRkemungkinan disebabkan oleh budayaorganisasi sektor swasta yang efisien serta

kinerja manajemen yang baik. Pada kriterialainnya, yaitu: ketersediaan dana, waktuyang diperlukan untuk pengentasan ke-miskinan, ketepatan sasaran, dan kelengka-pan program. Kelemahan program CSRkemungkinan disebabkan oleh kebutuhanuntuk program CSR di wilayah remote yangrelatif besar dibandingkan dengan keter-sediaan dana yang relatif terbatas, sehinggamempengaruhi kualitas serta ragam pro-gram yang dirancang. Kelemahan padakriteria waktu pengentasan yang diperlu-kan untuk pengentasan kemiskinan sertaketepatan sasaran, sangat mungkin disebab-kan oleh fokus perhatian perusahaan ter-hadap isue pengentasan kemiskinan yangrelatif masih rendah pada lembaga per-usahaan, terkesan hanya memenuhi aturandan perundangan meskipun ada potensipeningkatan kesadaran dari waktu kewaktu. Pendistribusian program CSR hanyakepada calon penerima yang menyerahkanproposal saja, juga menjadi alasan kuatrendahnya kinerja CSR pada ketepatansasaran.


Gambar 6Kontribusi Atribut yang Menentukan Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan

Pola program pemerintah mempunyaikeunggulan dalam kriteria kelengkapanprogram dan ketersediaan dana. Keunggul-an pola program pemerintah kemungkinanterutama disebabkan oleh ketersediaananggaran belanja negara untuk pengentasankemiskinan yang cukup besar sehinggadapat dirancang berbagai program yangsangat lengkap. Sementara itu beberapaatribut menjadi sumber kelemahan programpemerintah yaitu: biaya pengelolaan, mana-jemen, ketepatan sasaran, kepuasan ter-hadap waktu penyerahan program, kepuas-an terhadap proses penerimaan program,ketersediaan data, serta waktu yang di-perlukan untuk mengeluarkan si miskindari kemiskinan. Temuan ini menguatkanhasil-hasil penelitian terdahulu, diantaranyapenelitian yang dilakukan oleh Pusat PusatStudi Sosial Asia Tenggara Pusat StudiPerdesaan dan Kawasan Universitas GadjahMada, pada tahun 2013 dan Muktasam danNurjannah pada tahun 2011.

Pola model hybrid yang merupakanmodel kombinasi dari pola program yangada (eksisting) memiliki keunggulan padaseluruh kriteria, yakni waktu pengentasan

kemiskinan yang cepat, ketersediaan data,ketersediaan dana, kelengkapan program,biaya pengelolaan, kepuasan terhadap wak-tu penyerahan program, manajemen, ke-tepatan sasaran, serta kepuasan terhadapproses penerimaan program. Temuan ten-tang keunggulan pola model hybrid inisesuai dengan pernyataan para penelititerdahulu tentang model hybrid yang men-jadi alternatif terbaik model kelembagaantatkala berhadapan dengan banyak aktoryang terlibat dalam penyelesaian per-masalahan yang kompleks (German, 2010;Proff, 2015; Menard dan Shirley, 2014).

Gambar 7 selanjutnya memberikangambaran opsi pola program dalam bidangtiga dimensi berdasarkan aksis kriteria.Seperti terlihat pada pada Gambar 7 ter-sebut, pola hybrid mempunyai keunggulanpada criteria: kelengkapan program, waktuyang diperlukan dalam pengentasan ke-miskinan, ketersediaan data, dan ketepatansasaran, sedangkan pola program zakatyang berada dekat dengannya unggul padakriteria kepuasan terhadap proses pe-nerimaan program dan manajemen. Polaprogram zakat yang berada dalam kuadran


Gambar 7Proyeksi Opsi Pengembangan Pola Program

Pengentasan Kemiskinan dalam Aksis Atribut

yang dekat dengan pola hybrid menunjuk-kan keduanya hampir memiliki karakteryang sama. Di sisi lain pola programpemerintah dan pola program CSR kurangberada dalam kluster yang sama. Padakuadran dimana pola program pemerintahberada, terlihat kriteria ketersediaan danamenunjukkan sebagai sumber keunggulan,sementara pola program CSR pada analisaini tidak mempunyai keunggulan. Hasilanalisis ini dapat menjadi dasar bagi arahpengembangan model program pengentas-an kemiskinan di masa yang akan datang.

Gambar 8 mempertegas posisi opsi.terhadap proyeksi pengembangan programpengentasan kemiskinan yang tepat sasar-an. Pada Gambar 8 terlihat pola hybrid lebihdekat pada proyeksi ketepatan sasaran di-bandingkan jarak proyeksi yang jauh, se-bagaimana pola program pemerintah mau-pun pola program CSR. Jarak proyeksiterdekat berikutnya adalah skema polaprogram zakat. Meskipun jarak pola pro-gram CSR relatif agak jauh dengan ke-

tepatan sasaran, namun dikarenakan polamanajemen yang baik, kesadaran yang se-makin tinggi dari perusahaan terhadaptanggung jawab sosial, serta wilayah ope-rasi yang relatif terbatas memungkinkanskema program dengan pola CSR akan lebihmudah menyesuaikan dalam merancangprogram yang tepat sasaran. Sementarauntuk pola program pemerintah beradapada posisi yang berjarak paling jauhdengan aksis ketepatan sasaran sehinggadapat disimpulkan bahwa untuk menuju kepola model hybrid memerlukan upaya yangcukup keras dibandingkan dengan polalainnya agar berhasil.

Analisis selanjutnya untuk menunjuk-kan keunggulan masing-masing pola pro-gram, dilakukan dengan menggunakan petaRADAR sebagaimana terlihat pada Gambar9, pola model hybrid hampir unggul padaseluruh criteria. Hal ini ditunjukkan olehradar yang melebar ke luar. Pola programzakat unggul pada kriteria kelengkapanprogram, ketersediaan data, kepuasan ter-


Gambar 8Proyeksi Opsi Program Pengentasan Kemiskinan

terhadap Krteria Ketepatan Sasaran

hadap waktu penyerahan program, waktuuntuk pengentasan kemiskinan, ketepatansasaran dan manajemen. Pola CSR unggulpada kriteria ketersediaan dana, manajemendan kepusasan terhadap proses penerimaanprogram. Pola program pemerintah unggulpada kriteria ketersediaan dana, kelengkap-an program, ketersediaan data dan ketepat-an sasaran.

Analisis SensitifitasBobot yang ditetapkan pada kriteria

evaluasi mencerminkan prioritas pembuatkeputusan. Mengingat tujuan yang ber-beda, bobot pada satu kriteria dapat ber-beda antara satu pembuat keputusan de-ngan pembuat keputusan yang lain. MetodePROMETHEE tidak memberikan pedomankhusus dalam penentuan bobot ini, namunadanya bounded rationality dan incompleteinformation pada pembuat keputusan dapatmengakibatkan hasil pemeringkatan men-jadi kurang stabil. Dalam rangka menilaiketahanan hasil pemeringkatan yang diper-oleh dari algoritma PROMETHEE perlu

dilakukan uji sensitivitas (Schwartz danGöthner, 2009 dalam Şehitoğlu, Y., Özde-mir, O.C. 2013). Uji ini untuk mengetahuipengaruh variasi bobot kriteria pada hasilakhir pemeringkatan.

Hasil pemeringkatan dikatakan mem-punyai ketahanan yang baik (robust) apabilavariasi bobot tidak menyebabkan urutanperingkat mengalami perubahan.

Untuk menguji hasil pemeringkatanPROMETHEE II yang menggunakan bobotwalking weight (default), dilakukan manipu-lasi terhadap bobot kriteria dengan meng-gunakan bobot equal. Hasil pemeringkatandengan perubahan bobot ini menunjukkantidak adanya perubahan urutan hasilPROMETHEE II sebagaimana terlihat padaGambar 10. Dengan demikian urutan pe-ringkat pola program yang menetapkanpola hybrid pada urutan pertama, diikutioleh pola zakat pada urutan kedua, polaCSR pada urutan ketida dan pola programpemerintah yang berada pada urutan ter-akhir merupakan pemeringkatan yangrobust.


Gambar 9Peta Radar Pola Program dalam Aksis Atribut

Gambar 10Perbandingan Hasil Urutan Pola Program dengan Bobot Kriteria Default dan Equal

Program CSR

Program Pemerintah Program Zakat

Program Hybrid


SIMPULAN dan SARANSimpulan

Hasil pemeringkatan terhadap polaprogram pemerintah, pola zakat, pola CSRdan pola model hybrid, menempatkan polahybrid berada pada peringkat pertama baikpada partial ranking maupun complete rank-ing. Temuan ini menunjukkan bahwa polamodel hybrid yang merupakan modelkombinasi dari berbagai pola program-pro-gram eksisting merupakan pola programpengentasan kemiskinan terbaik.

Pola model hybrid menunjukkan keunggulan pada seluruh aspek yang dianalisis.Dibandingkan dengan pola model hybrid,pola zakat lemah dalam aspek ketersediaandana namun unggul pada seluruh aspekyang dianalisis. Pola program pemerintahhanya unggul pada kriteria ketersediaiandana dan kelengkapan program, sedangkanpola CSR unggul pada kriteria manajemendan pencapaian target.

Hasil pemeringkatan ini memberigambaran yang jelas bagi pengambil ke-bijakan bahwa pola pengentasan kemiskin-an secara parsial yang dilaksanakan selamaini kurang menjamin efektivitas upayapengentasan kemiskinan. Sebaliknya modelhybrid yang merupakan perwujudan daripola kombinasi dan partisipatif merupakanalternatif terbaik. Pola model hybrid akanmenjamin terjadinya koordinasi diantarapihak-pihak yang terlibat dalam penang-gulangan kemiskinan yang selama inilemah. Penerapan pola model hybrid akanmewujudkan penanggulangan kemiskinandapat di lakukan secara terpadu dan ber-kelanjutan.

SaranBerdasar pada simpulan penelitian,

saran-saran sebagai implikasi dari peneliti-an ini terhadap kebijakan pengentasan ke-miskinan di Indonesia dapat diuraikansebagai berikut. Menanggapi kemiskinanyang multidimensional, maka kriteria ke-berhasilan program pengentasan kemiskin-an harus komprehensif. Tidak hanya me-liputi kecukupan dan penyerapan anggar-

an atau berkurangnya jumlah orang miskin,namun kebijakan yang terkait dengan aspekdata dan kualitas program pada sisi input,aspek waktu yang diperlukan untuk me-ngentaskan kemiskinan, biaya pengelolaanserta manajemen pada sisi proses, serta as-pek ketepatan sasaran, kepuasan terhadapwaktu penerimaan program dan kepuasanterhadap proses penerimaan program men-jadi variabel yang krusial untuk diaplikasi-kan. Dari sini, maka aspek hulu dari ke-bijakan menjadi penting sebagai indikatorkeberhasilan pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana terlihat pada analisis me-tode Promethee, bentuk preferensi peng-ambil keputuasan akan berimplikasi padaperlunya semacam threshold atau ambangbatas dalam penentuan kriteria evauasiprogram pengentasan kemiskinan yangdapat ditoleransi baik oleh penyedia, peng-guna maupun pengelola. Pola model hybridsebagai pola terbaik memberikan implikasiterhadap entingnya lembaga atau institusialternatif yang dapat mensinergikan keung-gulan-keunggulan dari pola program yangada. Kebijakan yang mendorong pengemba-ngan institusi ini harus diinisiasi oleh pe-merintah pusat dengan political will danpolitik anggaran yang kuat.

DAFTAR PUSTAKAAriyani, N., A. Fauzi., B. Juanda dan I. S.

Beik. 2015. Evaluasi Program Pengen-tasan Kemiskinan Menggunakan Meto-de Rappoverty. Jurnal Ekonomi danKebijakan Publik 6(2) :181-197.

Ariyani, N., A. Fauzi., B. Juanda dan I. S.Beik. 2016. A Policy Scenario Modelingof Poverty Alleviation Program in Indo-nesia: An application of PrometheeMethod. Issues in Business Managementand Economics 4(6): 54-62.

Ali O. N. 2010. The Consequences of Zakatfor Capital Accumulation. Journal ofPublic Economic Theory 12: 837- 856.

Al'Rashdan, D., B. Al'Kloub., A. Dean dan T.Al'Shemmeri. 1999. EnvironmentalImpact Assessment and Ranking theEnvironmental Projects in Jordan.


European Journal of Operational Research118:30-45.

Amponsah, S., F. Darkwah dan A.Inusah.2012. Logistic Preference Function forPreference Ranking Organization Me-thod for Enrichment Evaluation (PRO-METHEE) Decision Analysis. AfricanJournal of Mathematics and ComputerScience Research 5(6): 112-119.

Behzadian, M., R. B. Kazemzadeh., A.Albadvi dan M. Aghdas. 2010. PROME-THEE: A Comprehensive LiteratureReview on Methodologies and Appli-cations. European Journal of OperationalResearch 200: 198–215.

Beik, I.S. 2009. Analisis Peran Zakat dalamMengurangi Kemiskinan: Studi KasusDompet Dhuafa Republika. Jurnal Pe-mikiran dan Gagasan II: 1-11.

Bouyssou, D., dan P. Perny. 1992. RankingMethods for Valued Preference Relati-ons: A Characterization of a MethodBased on Leaving and Entering Flows",European Journal of Operational Research61: 186-194.

BPS. 2015. Data Kemiskinan 2015. www.bps.go.id.

Bradshaw, T. K. 2007. Theories of Povertyand Anti-Poverty Programs in Com-munity Development. Journal of theCommunity Development Society 38(1):7-25.

Brans, J. P., P. Vincke. 1985. A PreferenceRanking Organisation Method: (ThePROMETHEE Method for MultipleCriteria Decision-Making). Manage-ment Science Journal 31(6): 647-656.

Brans, J. P., P. Vincke dan B. Mareschal.1986. “How to Select and to RankProjects: The Promethee Method”. Euro-pean Journal of Operational Research (24):228-238.

Damilola, O. W., B. A. Nassir dan S. H.Baba. 2015. The Role of Zakat as APoverty Alleviation Strategy and a Toolfor Sustainable Development: Insightfrom The Perspectives of The Holly

Prophet. Arabian Journal of Business andManagement Review 5(3): 8-17.

Dasgupta, P. 2007. Poverty Trap-Exploringthe Complexity of Causation. 2020Focus Brief on the World’s Poor andHungry People. https://core.ac.uk/download/pdf/6345283.pdf.

Dobers, P. dan M. Halme. 2009. CorporateSocial Responsibility and DevelopingCountries. Corporate Social Responsibilityand Environmental Management 16(5):237–249.

Dolles, V. 2010. Analisis KelembagaanDalam Pengembangan Program UntukPemberdayaan Masyarakat MiskinKota (Studi Kasus PenanggulanganKemiskinan di Kota Depok). Skripsi.Insititut Pertanian Bogor.

Fauzi, A. 2012. “Model PemberdayaanMasyarakat”. Paper disampaikan padaSeminar Pemberdayaan MasyarakatDesa Hutan: Bandung 27 September2012.

Fauzi, A. 2015. Pengembangan RencanaBisnis Jasa Lingkungan Di LombokNusa Tenggara Barat. Paper disampai-kan pada Seminar WWF: Lombok: 27Mei 2015.

German, L. A. 2010. “Hybrid Institution”:Applications of Common PropertyTheory Beyond Discrete Tenure Regi-mes. International Journal of the Commons4(1): 571–596.

Goumas, M. dan V. Lygerou. 2000. AnExtension of the PROMETHEE Me-thod for Decision Making in FuzzyEnvironment: Ranking of AlternativeEnergy Exploitation Projects. EuropeanJournal of Operational Research 123: 606-613.

Huylenbroeck, G. V. 1995. The ConflictAnalysis Method: Bridging the GapBetween ELECTRE, PROMETHEE andORESTE. European Journal of OperationalResearch 81: 500-511.

Hassan, M. K. dan J. M. Khan. 2007.Zakat,External Debt and Poverty Reduction


Strategy in Bangladesh. Journal of Econo-mic Cooperation 28(4): 1-38

Hersh, M. 2006. Mathematical Modelling forSustainable Development. Springer, Ger-many.

Khan, A. U., A. Saboor dan Hussain, A.2014. Investigating MultidimensionalPoverty across the Regions in the SindhProvince of Pakistan. Social IndicatorsResearch 119(2):515–532.

Keyser, W., D. K dan P. Peeters. 1996. ANote on the Use of PROMETHEEMulticriteria Methods. European Journalof Operational Research 89: 457-461.

Korankye, A. A. 2014. Causes of Poverty inAfrica: A Review of Literature. Ame-rican International Journal of Social Science3(7):147-153.

List, A. J. 2011. The Market for CharitableGiving. Journal of Economic Perspectives25(2): 157-180.

Mc Kague, K., D. Wheeler dan Karnani,A.2015. An Integrated Approach toPoverty Alleviation: Roles of the PrivateSector, Government and Civil Society.Springer International PublishingSwitzerland.

Menard, C. dan M. M. Shirley. 2014. TheFuture of New Institutional Economics:From Early Institution to a NewPardigm. Journal of Institutional Econo-mics 10(4): 541-565.

Mubarok, A. dan B. Fanani. 2014. Peng-himpunan Dana Zakat Nasional (Poten-si, Realisasi dan Peran Penting Organi-sasi Pengelola Zakat). Permana V(2): 7-16.

Muktasam, M. dan S. Nurjannah. 2011.Kajian Kritis Atas Fenomena DanProgram Pengentasan Kemiskinan PadaMasyarakat Sekitar Hutan Di PulauLombok. Laporan Penelitian. LIPI.Jakarta.

Pache, A. C and F. Santos. 2013. Inside theHybrid Organization: Selective Cou-pling as a Response to CompetingInstitutional Logics. Academy of Manage-ment Journal 56(4): 972–1001.

Proff, S. 2015. The Microeconomics ofComplex Economies: Evolutionary,Institutional, Neoclassical, and Com-plexity Perspectives, by WolframElsner, Torsten Heinrich, and Hen-ning Schwardt. Oxford, UK: AcademicPress, 2014. Journal of Economic Issues49(1): 297-299.

Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM.2014. Evaluasi Efektivitas ProgramPengentasan Kemiskinan di 15 Kabu-paten/Kota di Indonesia. Press Release.

Russell, S. 2011. The Hybrid Economy TopicGuide. Centre For Aboriginal EconomicPolicy Research. The Australian Natio-nal University (ANU). http://www.caepr.anu.edu.au/>

Sameti, M., R. D. Esfahani dan H. K.Haghighi. 2012. Theory of Poverty: AComparison Analysis. Journal of Busi-ness and Management Review 1(6):45-56.

Şehitoğlu, Y., O. C. Özdemir. 2013. TheImpact of Business Incubation on FirmPerformance During Post GraduationPeriod-Turkey Example. British Journalof Arts and Social Sciences 12(1): 171-190.

Shaffer, P. 2008. New Thinking on Poverty:Implications for Globalisation andPoverty Reduction Strategies. RealWorld Economics Review 47(3):192-231.

Sharma, A., R. Kiran. 2013. Corporate SocialResponsibility: Driving Forces andChallenges. International Journal of Busi-ness Research and Development 2(1):18‐27.

The Economist. 2008. Special Report CorporateSocial Responsibility. Jan 17th 2008. TheEconomist-Print Edition.

Wimmler, C., G. Hejazi., D. O. Fernandes.,C. Moreira and S. Connors. 2015. Multi-Criteria Decision Support Methods forRenewable Energy Systems on Islands.Journal of Clean Energy Technologies 3(3):185-195.

Documents

PEMODELAN SKENARIO KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN …