Embed Size (px)
Citation preview
KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)
Oleh Teddy Khumaedi
NIM : 204051002863
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1430 H/2009 M.
KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC-PPP) KABUPATEN
BOGOR DALAM PILKADA BUPATI BOGOR TAHUN 2008
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam
Oleh:
Teddy Khumaedi
NIM : 204051002863
Di Bawah Bimbingan :
Drs. Study Rizal, LK M.A
NIP :19640428 199303 1 002
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H/2009 M
LEMBAR PERYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil penelitian saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 30 Juni 2009
Teddy Khumaedi
LEMBAR PENGASAHAN
Skripsi yang berjudul ”Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Dalam Pilkada Bupati Bogor
2008” telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari (Senin 29 Juni 2009) skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu sarat untuk memperoleh gelar Sarjana Islam Program
Strata 1 (S1) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jakarta, 29 Juni 2009
Sidang Munaqosah
Ketua MerangkapAnggota Sekertaris Merangkap Anggota
Anggota
Penguji l Penguji ll
Pembimbing
KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I)
Oleh Teddy Khumaedi
NIM: 204051002863
Di bawah bimbingan,
Drs. Study Rizal LK, MA NIP 19640428 199303 1 002
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1430 H./2009 M.
LEMBAR PENGASAHAN
Skripsi yang berjudul ”KOMUNIKASI POLITIK DEWAN
PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC-
PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008”
telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 29 skripsi ini telah diterima sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam Program Strata 1 (S1)
pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jakarta 29 Juni 2009
Sidang Munaqosah
Ketua MerangkapAnggota Sekertaris Merangkap Anggota
Drs. H. Mahmud Jalal, M.A Rubiyanah, M.A NIP. 150202342 NIP. 150286373
Anggota
Penguji l Penguji ll
Dra. Hj. Asriati Jamil, M. Hum Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, M.A NIP. 19610422 199003 2 001 NIP. 150299324
Pembimbing
Drs. Study Rizal, LK, M.A NIP. 19640428 199303 1 002
ABSTRAK
Teddy Khumaedi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor Dalam Pilkada Bupati Tahun 2008
Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan momentum politik dan bagian dari “sejarah masa depan” demokrasi Indonesia, keputusan penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat dilepaskan dari serangkaian keputusan politik penting di era reformasi, bahwa hajatan politik demokrasi langsung tidak berlaku ditingkat nasional saja tetapi terjadi juga di daerah-daerah, dan pentingnya komunikasi dalam aktivitas politik tidak bisa dipungkiri, begitu juga halnya dalam suatu partai politik, setiap komunikasi politik yang dilakukan selalu mencakup pesan politik, komunikator politik, media atau saluran politik, dan efek yang pasti akan muncul ditengah khalayak akibat terjadinya proses komunikasi politik. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) kabupaten bogor dalam pemenangan pilkada bupati bogor tahun 2008, khususnya yang berkaitan dengan pesan politik, komunikator politik, media atau saluran politik dan efek yang muncul ditengah khalayak politik. penelitian ini adalah penelitian lapangan (study kasus) dengan metode deskriftif interpretative melalui pendekatan secara fenomenologi guna menemukan fakta yang ada dilapangan, untuk mencapai tujuan itu penulis menggunakan beberapa metode, antara lain : metode observasi dan metode dokumentasi serta wawancara, yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan strategi pemenangan pasangan Rahman (Rachmat Yasin dan Karyawan Fathurahman) ditiap-tiap pos tim DPC-PPP menjelang pilkada bupati bogor tahun 2008. Dari hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi politik dewan pimpinan cabang, khususnya pasangan Rahman dalam pilkada bupati bogor tahun 2008 lebih cenderung mengarah dan memfokuskan pada pencitraan positif pasangan yang diusung baik personal maupun institusi partai kepada khalayak agar terbangunnya citra positif (positif image) dan terdapatnya kecocokan bahwa strategi komunikasi politik dewan pimpinan partai persatuan pembangunan bisa dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber dari pengurus DPC-PPP yang sekaligus bagian dari Tim pemenangan DPC-PPP dan pasangan Rahman sesuai dengan program kerja Tim sukses, sedangkan menjelang hari (H) pemilihan bupati, harus sudah 85% strategi yang diharapkan sesuai dengan program kerja Tim sukses, sedangkan untuk yang 15% antisipasi terjadinya black campaige dari pihak lawan atau pasangan bupati dari partai lain, namun bila ditinjau dari hasil penelitian tentang bagaimana usaha-usaha komunikasi politik yang dilakukan, ternyata terdapat kecocokan yaitu hampir 72,30% dari strategi komunikasi politik yang dilakukan DPC-PPP cenderung lebih efektif dan berhasil menimbulkan pencitraan positif terhadap pasangan Rahman, sehingga sudah dipastikan hampir 94% khalayak pemilih, pasti akan lebih memilih pasangan Rahman untuk menjadi bupati dan wakil bupati bogor tahun 2008-2013. Demikianlah yang dapat peneliti kaji tentang komunikasi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten bogor dalam pilkada bupati bogor tahun 2008, dan tentunya penelitian ini masih banyak kekurangan, dan masih sangat jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan keterbatasan peneliti semata, harapan peneliti, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi pemikiran serta bermanfaat bagi penelitian yang akan datang, juga untuk pembaca agar supaya benar-benar mempelajari lebih dalam tentang betapa pentingnya komunikasi politik dalam seluruh aktivitas yang berkaitan dengan dunia politik. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dimasa depan….Amin, Akhirya semua kebenaran hanya milik Allah Swt semata, dan hanya kepada-Nya lah kita memohon taufiq dan hidayahnya.
KATA PENGANTAR
Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang
Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan pencerahan hati
dan pikiran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan
skripsi ini, walaupun hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat
serta salam semoga dilimpahkan kepada hamba Allah yang paling mulia, baginda
Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para
pengikutnya yang tetap setia dan selalu istiqomah pada ajaran agamanya.
Dalam ucapan kata pengantar skripsi ini, perkenakanlah penulis untuk
mengekspresikan diri sebagai bentuk ucapan rasa syukur dan terima kasih
sedalam-dalamnya, yang akan diberikan kepada semua pihak yang telah banyak
memberikan kontribusinya yang tak terbatas serta spirit yang telah diberikan
kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata Satu
(S1) ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada;
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bapak Drs. Arief Subhan, MA,
Pembantu Dekan II Bapak Drs. H. Mahmud Jalal, MA. Pembantu Dekan
III Bapak Drs. Study Rizal, LK. MA. Ketua dan sekertaris Jurusan
Komunikasi dan Penyiaran Islam serta para dosen yang telah mau
pembimbing penulis dari mulai saat masih aktif kuliah hingga selesainya
tugas akhir ini, serta mau mewariskan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi
penulis. Dan kepada para karyawan FDK yang telah melayani seluruh
mahasiswa termasuk penulis.
ii
2. Ketua Koordinator Tekhnik Program Non-reguler Dra. Hj. Asriati Jamil,
M.Hum. Sekretaris jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Non-Reguler
Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, MA. Yang telah banyak membantu penulis
dalam mengurusi segala urusan yang berkaitan dengan keadministrasian
dan segala teknis-teknis yang bersangkutan dengan akademik pusat.
3. Pudek III Drs. Study Rizal, LK MA. (Abang Yudi) selaku pembimbing
kelas sekaligus pembimbing skripsi ini, yang tidak bosan-bosannya selalu
memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis mampu
menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis ucapkan ribuan terima kasih atas
semua kebaikannya dan dukungannya. Semoga Allah Swt membalas
segala kebaikkan beliau. Amin.
4. Segenap karyawan Perpustakaan Fakutas Dakwah dan Komunikasi dan
Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta, yang telah memudahkan penulis untuk mendapatkan berbagai
referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Rahcmat Yasin MM dan Karyawan Fathurahman selaku
Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Bapak Drs. Amrullah Zaily,
selaku, wakil ketua DPC PPP Kab. Bogor, Bapak Drs. Teuku Hanibal SE,
dan segenap pengurus DPC PPP beserta Tim Pemenangan pasangan
RAHMAN dalam pilkada Bupati Bogor Tahun 2008.
6. Kepada orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda terscinta H. Soleh dan Hj.
Siti Mala Solihat yang telah memberikan segalanya mulai dari kandungan
hingga saat ini kepada penulis, motivasi serta kasih sayang yang tidak
iii
mungkin bisa membalasnya hanya doalah yang penulis panjatkan untuk
keduanya,. Semoga kebahagian yang penulis raih saat ini dan yang akan
datang, akan menjadi kebahagiaan untuk keduanya. Ucapan ribuan terima
kasih atas do’anya tak henti-hentinya penulis lantunkan di setiap doanya.
7. Kakak ku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya :
Supandi, Omay sumarni, Uus Usnawati, Kamaluddin, Lukman Hakim dan
semua keponakan Mang teddy yang lucu, Arin, Noni, Nadira, Intan, Irfan,
Alfi, Eki, Dani, Alita, terima kasih atas semua dukungannya baik moral
maupun materil.
8. Teman-teman Pangurus BEMF NR 2005-2006, Ahmad Syaoqillah
(Onky), Roby Zulia, Deden MD S.sos.i, Riyan (Tukul), Agin BEMF,
Erfan, Ronal, Muhe, Nurharis Anbiya, Dado, Millati Cahya, Ummu
Kulsum, Eny Ermawati, Misliya, Rahmy, dan Kaka Fatoni S. Sos.i terima
kasih atas motivasi dan dukungannya tetap semangat, harmonis dan jangan
pernah putus komunikasi diantara kita.
9. Teman-teman seangkatan dan sekelas KPI, Pak Nurdin S.Sos.i, , M. Erfan
NH S.Sos.i, Vina Monica S.Sos.i, Rahmi Isnaini S.Sos.i, Nurul Mardiah
S.Sos., Ummu Khulsum S.Sosi, Mahyudi S.Sos.i, Khalillah S.Sosi,
Syaoqilah, Umar Kamal, Nasrullah Y S.Sos.i, dan Nasrullah N, Haris
S.Sos.i, Syahroni, Millati Cahya, Ryan, Robi, Rani S.Sos.i, dan yang
lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih atas
segala bantuan dan solidaritasnya. Terus tetap semangat.
iv
v
10. Kawan-kawan di HMI Cab. Ciputat khususnya Komfakda, Bang Amay
S.sos.i, Pipit S.sos.i, Engkong Kpi, Zaka MD, Deden MD S.sos.i, dan
kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu....Yakin Usaha
Sampai.
11. Temen-temen IKPM cab.Bogor, Pak Ketum (Nursayamsu), Mr. Cucup
MS, Malik, Saepudin, Fitra (Okher), Asep Mono, dan yang lainnya, yang
belum sempat penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat euy, futsal
jadikan olahraga pilihan euy
12. Kawan-kawan yang masih konsisten di BIMBEL IG, Mis Aryanie, Mis
Dedah, Mis Pipih, Mr. Cucup MS, Mr. Iman, C Umi, maju terus sukses
terus Bimbel Insan Gemilang, semangat,,semangat,,semangat..
13. Teman-teman yang selalu ada dihati walaupun jauh dimata, D’ Elsa
Indriyani, Ririn (Rima Kesin) terima kasih sudah pernah mengisi hari-hari
indah bersama,,walapun hanya dengan jarak jauh, terima kasih juga atas
semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis,
semoga teman-teman bisa meraih cita-cita yang di impi-impikan...Amin
Ciputat, 30 Juni 2009
Penulis
Teddy Khumaedi
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan Pembimbing
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN hlm
A. Latar Belakang Masalah.....................................................1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.................................4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...........................................4
D. Metodologi Penelitian.........................................................6
E. Tinjauan Pustaka.................................................................8
F. Sistematika Penulisan.........................................................9
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. KOMUNIKASI POLITIK
1. Pengertian Komunikasi Politik...........................................11
2. Unsur-unsur Komunikasi Politik........................................15
3. Komunikator Politik...........................................................17
4. Saluran Komunikasi Politik...............................................18
5. Efek dan Khalayak Komunikasi Politik............................19
B. PARTAI POLITIK
1. Pengertian Partai Politik....................................................21
2. Fungsi Partai Politik..........................................................24.
3. Ideologi Partai Islam..........................................................25
4. Politik Islam.......................................................................26
i
ii
BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG
(DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR
A. Sejarah Berdirinya PPP Kabupaten Bogor.............……….30
B. Perspektif Ideologi Partai, Visi dan Misi…...................…31
C. AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)............…38
D. Program Kerja DPC PPP Kabupaten Bogor...................…39
E. Struktur DPC PPP Kabupaten Bogor.............................….41
F. Profile Rachmat Yasin Ketua DPC PPP………………….42
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS
A. Pesan Politik DPC PPP Kabupaten Bogor........................43
B. Komunikator Politik DPC PPP Kabupaten Bogor............48
C. Saluran Komunikasi Politik DPC PPP.............................50
1. Peran Media Massa (Publikasi Media)...............................50
2. Mobilisasi Sosial (Tatap Muka, Debat Publik)..................52
3. Tim Sukses (Atribute Kampanye, Marketing Kandidat)...53
D. Efek Komunikasi Politik.................................................54
BAB V PENUTUP
1. Kesimpulan............................................................................59
2. Saran-saran............................................................................61
Daftar Pustaka
Lampiran
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanggal 20 september Tahun 2004 lalu, terjadi salah satu peristiwa yang
menarik bagi bangsa Indonesia yang mencerminkan proses terwujudnya
demokratisasi di Indonesia melalui pemilihan umum legislative dan pemilihan
calon presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, patut pula
diperhatikan dari dua episode peristiwa pemilu sebelumnya yang terlaksana dalam
situasi aman, damai, dan terselenggara secara jujur dan transparan, merupakan
peristiwa yang mengantarkan rakyat Indonesia menjadi lebih dewasa dalam
memilih kemunculan kepimpinan Indonesia baru sebagai hasil kemenangan rakyat
Indonesia.1
Dan semua peristiwa itu merupakan proses kesinambungan dalam
perwujudan kompetisi yang sehat dan proses demokratisasi yang terbuka,
kemunculan peristiwa itu pun membawa bangsa ini untuk merekonstruksi kembali
berbagai teori komunikasi massa dan komunikasi politik yang dilatarbelakangi
oleh fenomena pemikiran tradisional maupun modern dalam mengonsepsikan
bentuk struktur politik demokrasi sesungguhnya dan tindakan social serta relasi
antara keduanya.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan momentum politik
dan bagian dari “sejarah masa depan“ demokrasi Indonesia. Keputusan
penyelenggaraan pilkada langsung tidak dapat dilepaskan dari serangkaian
keputusan politik penting di era reformasi. Bahwa hajatan politik demokrasi
1 Muslim Hafidz dan Andi S Kumba, Membatja Oelang Indonesia Seri Pertama (PB HMI 2006) cet-1 h. 63
1
2
langsung tidak berlaku di tingkat nasional terkhusus pemilihan presiden (pilpres)
secara langsung, tetapi juga terjadi di daerah-daerah. Lokomotif demokrasi
prosedural, setidaknya demokrasi electoral menggelinding, diharapkan dengan
menggelindingnya demokrasi procedural tersebut. Akan menambah bobot makna
demokrasi substansial, bahwa perbaikan prosedur berdemokrasi itu penting.2
Hal itu sangat diharapkan akan berpengaruh pada “ budaya politik “ yang
ada tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana demokrasi substansial mampu
terserap dalam praktik-praktik keseharian. Demokrasi substansial yang lebih
menekankan nilai-nilai dan “ tidak akan ada gunanya “ demokrasi substansial
dalam hal ini, pilkada adalah sebentuk ujian apakah akan mampu menjadi pintu
masuk bagi masa depan daerah secara lebih baik dan bermartabat.3
Di mana masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari akan pentingnya
pilkada langsung sebagai momentum politik yang amat strategis.
Dalam teorinya Komunikasi adalah merupakan aktivitas dasar dari seluruh
interaksi antarmanusia karena tanpa komunikasi interaksi antarmanusia baik
secara perorangan, kelompok maupun organisasi tidak mungkin terjadi.
Komunikasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan hampir
setiap saat manusia bertindak dan belajar dengan dan melalui komunikasi
termasuk dalam aktivitas politik, komunikasi memainkan peran yang dominan,
salah satunya hubungan antarmanusia dalam rangka mencapai saling pengertian
(mutual understanding).4
2 Alfan Alfian Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Instistute
2005) h. iii 3 Ibid h. 1 4 Gungun Heryanto, Komunikasi Politik Modul Kuliah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006) Tidak diterbitkan h. 1
3
Pentingnya komunikasi dalam aktivitas politik tidak bisa dipungkiri,
begitu juga halnya dalam suatu partai politik. Setiap Komunikasi Politik yang
dilakukan selalu mencakup pesan politik, komunikator politik, media atau saluran
politik, dan efek yang muncul di tengah khalayak akibat terjadinya proses
komunikasi politik. Di Indonesia komunikasi politik sebagai displin ilmu, telah
lama tercantum dalam kurikulum ilmu social, baik dalam kajian ilmu komunikasi
maupun dalam kajian ilmu politik.
Para komunikator politik digolongkan menjadi tiga : politisi, profesional,
dan aktivis. ketiga golongan di atas telah lama terlibat dalam kegiatan komunikasi
politik. Anggota DPR, Para Pejabat, Pengamat politik (yang amatir maupun
Profesional) para Aktivitis partai politik melihat dengan cermat fenomena yang
terjadi, dengan demikian, komunikasi sebagai proses politik, dapat diartikan
sebagai gejala-gejala yang menyangkut pembentukan kesepakatan misalnya
kesepakatan menyangkut bagaimana pembagian sumberdaya kekuasaan atau
dengan arti lain komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang
mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka
menguasai atau memperoleh kekuasaan.5
Berpijak dari uraian di atas peneliti bermaksud ingin mengajukan
penelitian skripsi dengan judul “ Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang
Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor Dalam
Pilkada Bupati Bogor Tahun 2008 "
5 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Komunikator, pesan dan media)
(Rosdakarya:Bandung 2005) cet VI h. 30
4
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode
deskriftif interpretatif melalui pendekatan secara fenomenologi guna menemukan
fakta yang ada di lapangan.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis hanya membatasi
pada usaha-usaha komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor Tahun
2008, yaitu yang berkaitan dengan pesan politik, komunikator politik, saluran
komunikasi politik, dan efek komunikasi politik. Maka berdasarkan pembatasan
masalah di atas, secara umum perumusan masalah tersebut adalah “Bagaimana
Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor dalam Pilkada Bupati Bogor
Tahun 2008” perumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
1. Bagaimana Pesan Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab.
Bogor dalam pilkada pada saat itu ?
2. Siapa Komunikator Politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP
Kabupaten Bogor dalam Pilkada Bupati Bogor 2008 ?
3. Saluran Politik Apa Saja yang digunakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
PPP Kabupaten Bogor dalam Pilkada Bupati Bogor Tahun 2008?
4. Bagaimana Efek Politik Yang ditimbulkan oleh Khalayak ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui ciri khas isi pesan politik Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor
2008.
5
2. Untuk mengetahui bagaimana komunikator politik Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP)
Kabupaten Bogor dalam pilkada Bupati Bogor Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui saluran atau media politik yang digunakan oleh
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-
PPP) Kabupaten Bogor dalam menyampaikan pesan politik.
4. Untuk mengetahui bagaimana efek khalayak yang muncul akibat
proses komunikasi politik yang di lakukan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten
Bogor dalam pilkada Bupati Bogor Tahun 2008
D. Manfaat Penelitian
1. Akademis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap perkembangan khazanah keilmuan dan dapat pula memperkaya teori-
teori komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi politik khususnya di Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Praktis
Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman
dasar untuk mengetahui fungsi dari komunikasi politik, bahwa komunikasi politik
berguna sebagai wawasan pemikiran dan praktek yang diperoleh, oleh Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
6
E. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian kualitatif. Kualitatif menurut Taylor adalah penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati.6
a. Penentuan Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi penelitian di Kantor Sekretariat Rachmat Yasin
Center (RY Center) dan Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor yang terletak di Kabupaten
Bogor, penelitian ini di mulai dari 26 April s/d 30 Juni 2008,karena dalam
penelitian ini peneliti ingin mengetahui usaha-usaha komunikasi politik Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor
dalam memenangkan pilkada Bupati Bogor 2008.
b. Tekhnik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data
diantaranya :
1. Wawancara : Wawancara di lakukan peneliti secara tatap muka
langsung kepada pihak yang bersangkutan seperti pengurus Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) dan tim sukses dengan cara
memberikan pertanyaan langsung atau memberikan lembar pertanyaan untuk
6 Lexy,j Moleong, Metode Penelitian kualitatif,( Bandung Remaja Karya, 1989) cet,ke-1
h. 3
7
dijawab secara langsung dan kepada orang-orang yang di anggap perlu dan
mewakili dalam penelitian ini.
2. Observasi : Dilakukan peneliti secara langsung ke kantor Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten
Bogor, observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data7 mengenai
Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP
Kabupaten Bogor.
3. Telaah Kepustakaan : Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan
dengan penelitian ini, selain itu telaah kepustakaan juga dimaksudkan untuk
menjelaskan teori yang digunakan, Telaah kepustakaan didapat dari sumber
informasi seperti buku-buku arsip partai, jurnal, surat kabar dan majalah yang
kiranya dapat mendukung penelitian ini dari segi pustaka.
c. Analisis Data
Data-data yang terkumpul akan dianalisa sesuai dengan jenis data
yang terkumpul, dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang
berupaya menarik nilai-nilai dari data lapangan yang ditemui secara mendalam.
Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku pedoman
penulisan karya ilmiah ( Skripsi, Tesis, dan Disertasi ) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun 2007-2008.
Berdasarkan metode penelitian tersebut di atas penulis berharap
mendapatkan data penelitian yang bersifat deskriptif interpretative sehingga
7 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer referensi Ilmiah-Politik (Lintas Media:
Jombang Edisi Millenium) hal 463
8
penulis dapat menganalisa dan menelaah lebih dekat, mendalam, mengakar dan
menyeluruh, untuk mendapatkan gambaran mengenai Komunikasi Politik Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor
dalam pilkada Bupati Bogor 2008.
F. Tinjauan Pustaka
Setelah penulis melihat dan mencari judul skripsi yang ada di
perpustakaan utama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan
perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ada beberapa judul skripsi yang
juga membahas mengenai Dakwah, komunikasi dan politik, pertama judul skripsi
“ Dakwah dan Politik Muhammadiyah, “ karya Nurhidayat. Dalam skripsi
tersebut lebih banyak tentang lahir dan peran organisasi muhammadiyah terhadap
kondisi masyarakat (islam) dalam rangka mengembalikan ajaran islam kepada
keasliannya kemurniannya (purifikasi), Kemudian judul skripsi “ Dakwah dan
Politik Hizbut Tahrir di Indonesia “ karya Romi Sopyan. Skripsi ini memaparkan
tahapan-tahapan pembinaan kader Hizbut Tahrir dan masyarakat dengan ide-ide
yang di adopsi Hibut Tahrir, berinteraksi dengan masyarakat (Tafa’ul Ma’al
Ummah) agar umat turut memikul kewajiban dakwah islam. Tahapan
pengambilalihan kekuasaan (Istilaam al hokum). Selanjutnya judul skripsi “
Konsep Dakwah dan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) “ karya Muhammad
Amin Muttaqien, skripsi ini memaparkan konsep dakwah politik partai keadilan
sejahtera (PKS) berdasarkan kepada pemahaman tentang ajaran-ajaran islam yang
universal itu sendiri, tetapi dakwah juga bisa di lakukan melalui partai politik
dengan cara berkomunikasi politik, karena dengan partai politik jangkauan
9
dakwah akan lebih luas. Melihat dari judul skripsi di atas, maka semuanya
membahas tentang dakwah politik yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan
partai politik. Sedangkan skripsi ini lebih mengkaji pada komunikasi politik yang
dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-
PPP) dan Tim pemenangan (Tim Sukses) koalisi Partai Persatuan Pembangunan
dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PPP-PDIP) dalam memenangkan
pertarungan pilkada Bupati Bogor 2008.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang di uraikan
dalam penulisan ini, maka penulis membagi sistematika penyusunan ke dalam
lima bab, masing-masing bab di bagi dalam sub dengan perincian sebagai
berikut :
BAB I. Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi
penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan
BAB II. Kerangka teori memuat : A. pengertian komunikasi,
komunikator politik, saluran komunikasi politik, efek dan khalayak
komunikasi politik. B. pengertian partai politik, fungsi partai politik, politik
islam, ideologi partai islam
BAB III. Gambaran umum dewan pimpinan cabang (DPC-PPP)
kabupaten bogor, memuat : sejarah berdirinya DPC-PPP kabupaten bogor,
perspektif ideologi partai, visi dan misi, AD / ART partai persatuan
pembangunan (PPP), program kerja, struktur DPC PPP kabupaten Bogor.
10
BAB IV. Temuan dan analisis meliputi : Komunikasi Politik dewan
pimpinan cabang (DPC) PPP kabupaten bogor, a. pesan politik b. komunikator
politik c. saluran komunikasi politik, yaitu 1. Peran Media Massa 2.
Mobilisasi Sosial 3. Tim Pemenangan dan. efek komunikasi politik
BAB V. Penutup meliputi : Kesimpulan dan saran
Daftar Pustaka
Lampiran
11
BAB II
KERANGKA TEORITIS
A. Komunikasi Politik
1. Pengertian Komunikasi Politik
Komunikasi politik terdiri dari dua kata yaitu, komunikasi dan
politik, Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris (communication) berasal dari
kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama.
Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah suatu proses
melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan
mengubah atau membentuk perilaku orang lain.8 Komunikasi merupakan
pengalihan informasi untuk memperoleh pengoordinasian makna antara seseorang
dan khalayak.9 Sedangkan kata politik berasal dari politic (Inggris yang
menunjukan sifat pribadi. (Adjective of Person) atau sifat perbuatan (Adjective of
action) dalam kalimat bahwa politik berarti bertindak bijaksana (Acting wisely)
dan bijak (Wise).10 Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana.11
Politik merupakan ilmu kenegaraan/tatanegara, sebagai kata kolektif yang
menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.12 Politik
sering pula ditafsirkan sebagai kekuasaan. Sedangkan komunikasi politik
dipandang sebagai alat politik (political mean) untuk mencapai tujuan
8 Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Rosdakarya:Bandung cet-XVIII h. 9
9 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung h. 5
10 Ap. Cowl, Oxford Learners Dictionary, oxford Univesity Press, 1990 11 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung
h. 8 12 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik Lintas
Media: Jombang Edisi Millenium h. 529
12
kekuasaan.13 Menurut Deliar Noer dalam bukunya.14 Politik merupakan aktivitas
atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk
mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk
susunan masyarakat. Komunikasi Politik telah menjembatani dua disiplin dalam
ilmu sosial: komunikasi dan politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan
perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan
sebagainya dianggap bermuatan komunikasi.15
Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai berbagai macam
pengertian di antaranya :
Pertama, ilmu pengetahuan ketata-negaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan
(Kebijakkan, Siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan.16
Dalam referensi lain, kata politik sendiri berasal dari bahasa Latin
“politicus” atau bahasa yunani (Greek): yang embrionya adalah kata polis yang
berarti negara kota.17 Sedangkan dalam bahasa dikenal dengan kata sifat yang
salah satu artinya adalah politik, sedangkan maksudnya di sini, politik adalah
muslihat, tindakan akal, kebijakkan dengan tujuan mencapai suatu maksud.18 Ada
berbagai definisi yang diberikan oleh ilmuan diantaranya menurut Soelistyani
Ghani dalam bukunya pengantar ilmu politik.19 menurut dia ada dua arti kata
politik yang penting ialah :
13 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, Rosdakarya : Bandung 1999
h. 130 14 Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, Rajawali Press : Jakarta 1983 15 www.teorikomunikasipolitik co.id Edisi Agustus 2006 16 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia Balai Pustaka : Jakarta 1995 cet Ke.VII h.
694 17 Anwar Arifin, Komunikasi Politik Balai Pustaka: Jakarta h. 13 18 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia Balai Pustaka : Jakarta 1995 cet. Ke.VII
h. 836 19 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, Rosdakarya : Bandung 1999
h. 131
13
Pertama, politik dalam arti dipergunakan untuk menunjukkan pada
mengenai suatu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yang
menyangkut kekuasaan, menyangkut PowerRelationship, dalam artian ini
terkadang isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan. Kedua, politik
di dalam arti mempergunakan untuk menunjukkan kepada satu rangkaian tujuan
yang hendak dicapai atau dengan kata yang lebih singkat kebijaksanaan.
Perdebatan tentang komunikasi mencakup politik meliputi komunikasi,
telah menunjukkan bahwa komunikasi dan politik saling mencakupi. Kedua
bidang kajian itu menyatu dalam subdisiplin komunikasi politik, yang melintasi
berbagai disiplin dan dibesarkan secara lintas disiplin. Secara definisi komunikasi
yang memberi perhatian utama kepada kontrol sosial atau upaya mempengaruhi,
sesungguhnya telah mengandung makna politis karena aspek pengaruh merupakan
salah satu unsur utama politik. Sesungguhnya komunikasi politik sudah ada sejak
manusia berpolitik dan berkomunikasi, tetapi sebagai telaah ilmu. Menurut Alwi
Dahlan, komunikasi politik mulai berkembang dalam bentuk awal dalam
kandungan ilmu politik sesudah Perang Dunia I, meskipun belum memakai
penamaan tersebut. Hal ini terlihat dari studi mengenai pendapat umum,
propaganda, dan perang urat saraf, serta berkembangnya teori media kritis sebagai
bagian dari ilmu politik.20 Ilmuwan komunikasi Abdul Muis, menjelaskan bahwa
istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga
titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada
hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik.
Astrid Susanto, mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang
20 Anwar Arifin, Komunikasi Politik, Balai Pustaka : Jakarta 2003, cet-1 h. 8
14
diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah
yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya
melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga politik. Karena
melalui komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup
negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan
politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan.21
Definisi Komunikasi politik menurut Michael Schudson (1997 : 311),
komunikasi politik itu, “ Any transmission of message that has, or is intended to
have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward
the use of power “. Gejala komunikasi politik, menurut Schudson, bisa dilihat dari
dua arah. Pertama. Bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau
suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.
Relasi komunikasi politik antarsupra dan infrastruktur “ politik dengan gamblang
bisa dipetakan bila semua komponen yang berkaitan dengan komunikasi politik
digambarkan.22 Dan realitas komunikasi politik di suatu negara, sangat
bergantung pada sistem politik yang dianutnya.
Dari sistem politik itulah, terbentuk sebuah sistem komunikasi politik yang
pada dataran empiriknya tidak selalu persis mencerminkan sistem politik itu
sendiri, pendekatan komunikasi politik yang bersifat empirik dengan melihat
berbagai komponen di dalamnya, terasa akan lebih mendekati kenyataan
beroperasinya sebuah mekanisme komunikasi politik.23 Ada dua bentuk
komunikasi politik, yaitu : Pertama, komunikasi politik yang cenderung
21 Ibid h. 8 22 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, Rosdakarya : Bandung 1999
h. 131 23 Ibid h. 131
15
mengambil (membentuk) posisi horizontal. Dalam komunikasi ini, posisi antara
komunikator dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling memberi dan
menerima) sehingga terjadi proses sharing karena bentuk komunikasi semacam
ini merefleksikan nilai-nilai demokratis. Yang kedua, komunikasi politik yang
cenderung membentuk pola linear. Arus komunikasi (informasinya) satu arah
cenderung vertikal (top down) karena bentuk komunikasi semacam ini
merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan kepemimpinan otoriter.24 Selain
teori-teori di atas masih ada teori-teori lain yang berkaitan dengan komunikasi
politik, secara garis besar semua teori-teori itu selalu berkaitan, maka pada
penulisan skripsi ini lebih cenderung menggunakan teori Model Lasswel yaitu (
Who gets what, when, how?) menurut penulis, teori ini lebih sesuai digunakan
dalam penelitian ini, karena teori ini menunjuk pada teori analisis sumber
(siapa/komunikator), analisis isi (pesan), analisis media (saluran/media politik),
dan analisis efek (efek pada khalayak) sebagaimana diungkapkan oleh Ilmuwan
Komunikasi Abdul Muis, bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan
sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi
dan bukan pada politik, karena hakikat komunikasi politik mengandung informasi
atau pesan yang bercirikan politik.25
2. Unsur-unsur Komunikasi Politik
Menurut David Bell (1972), pembicaraan politik mengandung tiga
kepentingan, yang pasti dan jelas bersifat politis, ketiga kepentingan itu berturut-
turut adalah pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman),
pembicaraan pengaruh (mempengaruhi orang lain tanpa ancaman) dan
24 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung h. 13
25 Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 h. 8
16
pembicaraan otoritas (pemberitaan pemerintah). Karena isi komunikasi politik
seharusnya tidak cuma berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh kekuasaan
karena bisa menjadi penyebab kemungkinan terjadinya konflik. Itu sebabnya,
mengapa setiap komunikator politik di indonesia seharusnya menguasai kiat
mengelola konflik ( management of conflict ), karena konflik adalah konsekuensi
logis komunikasi politik.26
a. Pesan Politik
Unsur komunikasi politik yang pertama, yaitu pesan politik, tumbuh dan
berkembang dalam negosiasi politik, kegiatan ini bertujuan membentuk
pengertian bersama di antara berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak
seharusnya bersikap dan bertindak terhadap sesama.
b. Saluran Politik/Media Politik
Unsur komunikasi politik yang kedua, yaitu media politik/saluran politik,
sarana perjuangan kepentingan politik itu seharusnya dikelola dengan sifat-sifat
interpersonal yang menonjol, dengan demikian, media komunikasi politik mampu
dimanfaatkan oleh setiap komunikator politik, untuk berbicara langsung kepada
publik sasaran tertentu, tanpa perantara, tapi media komunikasi politik juga bisa
bersifat organisasional artinya, media komunikasi politik itu mampu meneruskan
pesan-pesan komunikator politik ( sebagai elite politik ) kepada berbagai segmen
politik yang ingin dituju, baik massa politik itu bersifat homogen, heterogen,
maupun yang termasuk pendukung atau lawan politiknya.
c. Efek / Akibat Politik
26 Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 h. 135
17
Unsur komunikasi politik yang ketiga, yaitu efek / akibat, efek atau akibat
komunikasi politik dapat berupa simpati dan partisipasi politik, akan tetapi bisa
pula berwujud sinisme, antipati, hingga perlawanan politik, dengan demikian,
proses komunikasi politik bisa menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap
serta perilaku politik sasaran tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif
bagi komunikator politiknya. Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku
politik target tertentu yang dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada
kepercayaan nilai dan pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya.
Di sinilah arti penting partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal
dan sosial komunikator politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target
publiknya.27
3. Komunikator Politik
a. Tipologi Komunikator Politik
Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk
memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun
meyakinkan khalayak.28 Karena sebagian besar komunikator politik adalah
pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik.29 Ada tiga jenis
komunikator politik yang harus diketahui dalam membahas komunikasi politik.30
yaitu :
1) Politisi Wakil dan Ideolog
27 Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 h. 135 28 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung
h. 101 29 Ibid h. 46 30 Ibid h. 30
18
Politisi wakil dan ideolog, tipe komunikator politik yang menjadi
perwakilan (refresentative) dan hasil dari kaderisasi partai yang jadi perwakilan
nilai-nilai normatif untuk kepentingan politik dari individu ataupun kelompok.
2) Profesional (Jurnalis dan Promotor)
Profesional, terdiri dari jurnalis dan promotor, komunikator politik yang
secara profesional bekerja dan melembaga mempublikasikan isu, opini publik dan
mempromosikan seorang kandidat/calon atau sebuah partai politik tertentu dalam
pemenangan pertarungan politik di saat pemilu.
3) Aktivis (Juru Bicara dan Figure Head)
Aktivis yang terbagi juru bicara dan pemuka pendapat (figure head),
komunikator politik yang menjadi perwakilan (refresentative) kelompok di
masyarakat dalam menyuarakan tuntutan dan masukan suprastruktur politik dan
komunikator politik dari tokoh masyarakat atau figur yang memiliki pengaruh
besar dilingkungan masyarakat dimana ia tinggal.
4. Saluran Komunikasi Politik
Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan
penyampaian pesan yang bercirikan politik.31 Saluran komunikasi selalu terdiri
atas lambang-lambang dan kombinasi lainnya serta teknik media yang digunakan
untuk berbicara dengan khalayak.32 Dalam sistem politik apapun, para politisi
sebagai pembuat keputusan politik berkomunikasi dengan khalayak selalu
menggunakan saluran utama yaitu media politik atau saluran politik.33 Ada
hubungan yang menarik antara media/saluran politik dengan komunikator politik,
31 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media)Rosdakarya:Bandung
2005cet-6 h.166 32 Ibid h.166 33 Rainer Adam,Dr. Dkk, Politik dan Radio PT. Sembrani Aksara Nusantara Tahun 2000
cet 1 h. 1
19
politisi, partai politik dan khalayak umum, karena saluran media politik
membentuk dan mempengaruhi opini publik menjadi sangat penting pada waktu
pemilu.34 Dalam komunikasi politik saluran komunikasi terbagi dalam tiga tipe.35
Pertama, saluran komunikasi satu kepada banyak, yaitu komunikasi massa.
Kedua, saluran komunikasi interpersonal merupakan bentuk dari satu kepada satu,
yaitu tatap muka. Ketiga, saluran komunikasi yang menggabungkan penyampaian
satu kepada satu dan satu kepada banyak, yaitu komunikasi organisasi. Dan
komunikasi massa merupakan sumber utama pesan-pesan politik dari
komunikator politik dalam menyusun agenda politiknya, sedangkan pemerintah
dan pers adalah sumber dan saluran komunikasi politik.36
5. Efek dan Khalayak Komunikasi Politik
a. Khalayak Komunikasi Politik
Khalayak adalah merupakan peran sifat sementara yang menjadi tujuan
disampaikannya suatu pesan politik karena khalayak dapat merubah pesan
menjadi sumber atau komunikator politik saat ia memprakasai penyampaian pesan
politik. Jenis khalayak politik terdiri dari tiga macam.37 Yaitu : Pertama, publik
umum (general public) merupakan komunitas masyarakat kebanyakan yang
seringkali menerima informasi politik secara selintas dan biasanya meliputi lebih
dari separuh penduduk dalam kenyataannya ciri khasnya khalayak semacam ini
jarang melakukan komunikasi dengan para pembuat kebijakkan. Kedua, publik
yang penuh perhatian (The attentive public) khalayak semacam ini biasanya
muncul dari lapisan masyarakat yang berperhatian, mereka adalah lapisan
34 Ibid h. 9 35 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media)Rosdakarya:Bandung
2005cet-6 h. 168 36 Ibid h. 18 37 Dan Nimmo, Komunikasi Politik( efek dan khalayak ) Rosdakarya:Bandung 1989 h.
20
masyarakat yang mau tahu dan menaruh minat pada perkembangan politik yang
sedang berkembang, biasanya publik atentif kurang dari separuh populasi dewasa
yang ada pada suatu masyarakat atau sekitar 10-15 % dari populasi. Ketiga, elit
opini dan kebijakan (Elite opinion and policy) khalayak semacam ini muncul
dikarenakan posisi mereka di dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat (Figure
head).
b. Efek Komunikasi Politik
Efek adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab perbuatan, akibat,
dampak.38 dari suatu peristiwa yang telah dilakukan, sedangkan yang di maksud
dengan efek komunikasi dalam komunikasi politik yaitu tindakan komunikasi
apapun dapat mempunyai akibat yang banyak pada khalayak.39 Efek yang banyak
dalam komunikasi politik merupakan sesuatu yang wajar. Efek terjadi karena
adanya interaksi antara tiga unsur dalam komunikasi yaitu : pesan, khalayak dan
siapa (komunikator) yang mengatakan dengan saluran apa, akibat/efek tidak
ditentukan terpisah dari interpretasi tapi malahan sebaliknya akibat adalah tidak
terpretatif terus berlangsung yang dihasilkan dari penyusunan opini personal,
sosial, dan politik.40 Efek yang diharapkan dari sasaran/objek dalam komunikasi
politik pada hakikatnya sama dengan efek yang dihasilkan dalam komunikasi
lainnya, tujuan utamanya yaitu, untuk meraih kemenangan terhadap suatu
kekuasaan.41 Jenis dasar efek terbagi dua macam yaitu: Pertama, efek primer
meliputi perhatian dan pemahaman. Kedua, efek sekunder meliputi tingkat
38 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik Lintas
Media: Jombang Edisi Millenium h.107 39 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator, pesan dan media)Rosdakarya:Bandung
2005cet VI h.19 40 Ibid h 20 41 Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek Rosdakarya:Bandung cet-
XVII h. 169
21
kognitif (perubahan pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima
dan memilih).42
B. Partai Politik
1. Pengertian Partai Politik
Partai politik berasal dari dua kata yaitu : partai dan politik. Istilah partai
apabila kita melihat pada kamus mengandung pengertian yaitu, segolongan orang-
orang yang sehaluan atau setujuan atau seideologi.43 Adapun politik adalah segala
urusan atau tindakan (kebijakan) mengenai pemerintah negara atau menangani
suatu masalah.44
Politik adalah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan kepentingan
(masyarakat), baik pemikiran-pemikiran tersebut berupa kaidah-kaidah yang
mencakup akidah atau hukum-hukum, atau pemikiran tersebut berupa aktivitas
yang sedang berlangsung, telah berlangsung maupun yang akan berlangsung
termasuk pula didalamnya informasi-informasi. Apabila pemikiran-pemikiran
tersebut adalah perkara yang real, maka hal itu merupakan politik. Baik perkara-
perkara tersebut bersifat kekinian ataupun masa datang. Namun apabila waktunya
telah lewat, yaitu faktanya telah berlalu, dan lenyap, baik baru saja berlalu atau
sudah lama, maka hal itu berupa sejarah.45
Partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
42 Nurudin M.Si, Pengantar Komunikasi Massa Rajagrafindo Persada Edisi 1 h. 206 43 Zainal Bahri, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik Bandung : Angkasa
1996 h. 15 44 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka : Jakarta, 1995 h. 11 45 Anonim, Islam, Dakwah dan Politik Pustaka Thariqul Izzah : Bogor 2002 h. 20
22
politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka.46
Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum
klasifikasi partai politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (1) partai massa, yang
mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, dan (2) partai
kader, yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-
anggotanya.47
Partai politik merupakan alat untuk meraih kekuasaan demi kesejahteraan
rakyat, yaitu adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Partai politik dibentuk untuk memediasi rakyat guna
merencanakan suatu model kekuasaan yang dapat membawa dampak positif bagi
peningkatan kualitas hidup seluruh warga masyarakat. Partai politik ditempatkan
sebagai instrumen penting dalam mempermudah terciptanya iklim demokrasi
sebagai jalan yang dianggap paling mudah mencapai kesejahteraan tersebut.
Di samping pengertian di atas, penulis juga menampilkan pengertian partai
politik dari beberapa ahli ilmu politik.48 diantaranya : (1) Carl J Friedrich,
memaknai partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini
memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun
materiil. (2) R..H Soltau, menafsirkan partai politik adalah sekelompok warga
46 Meriam Budihardjo, Dasar-dasar ilmu politik Gramedia Jakarta 2000. cet. Ke-21 h.
160-161 47 Ibid h. 166 48 Ibid h. 160-161
23
negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan
politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai
pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. (3) Sigmund
Neumann, mendefinisikan partai politik dengan organisasi dari aktivis-aktivis
politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut
dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-
golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Partai politik merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk menarik
keuntungan sama sekali, partai politik termasuk dalam salah satu organisasi yang
selalu menghadapi problem dalam menerapkan manajemen reward and
punishment system. Sehingga tak jarang menimbulkan keluhan di sejumlah
kalangan aktivisnya, terutama aktivis yang merasa memiliki skill atau sejumlah
kemampuan, kompetensi, profesionalisme atau merasa sudah lama mengabdi di
partai namun tidak mendapat tempat sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi
kalau merujuk kepada terminologi, kedudukan dan fungsi partai politik yang
banyak didefinisikan oleh sebagian pakar politik, partai politik sebenarnya
mempunyai keharusan untuk menerapkan manajemen modern yang tidak lain
prinsip reward and punishment system. Karena partai politik pada hakekatnya
sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik baik di tingkat internal maupun
eksternal partai (lembaga-lembaga politik formal dan pemerintahan).49
2. Fungsi Partai Politik
49 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 75
24
Adapun fungsi-fungsi partai politik dirumuskan oleh ahli ilmu politik50
sebagai berikut :
Pertama, sarana komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi
mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada
pemerintah. Kedua, sarana sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan
orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah
para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan
politik yang berlangsung dalam masyarakat. Ketiga, sarana recruitment politik,
yaitu seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk
melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan
pemerintahan pada khususnya. Keempat, sarana pengatur konflik (conflict
management), yaitu mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-
pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawanya ke parlemen
untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik. Kelima, artikulasi dan
agregasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam
masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Keenam, jembatan
antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan
keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan
rakyat.
3. Ideologi Partai Islam
50 Meriam Budihardjo Dasar-dasar Ilmu Politik : Gramedia Jakarta 2000. cet. Ke-21 h.
141
25
Partai-partai yang berideologi dan berbasis massa umat islam umumnya
harus memiliki ciri khas dan mempunyai beberapa karakter yang menjadi symbol
perwakilan (refresentative) umat islam dalam mengaspirasikan tuntutan mayoritas
umat islam yang salah satunya untuk menerapkan sistem yang diatur oleh hukum
islami, beberapa karakter yang harus ada pada setiap partai islam, di antaranya :
Pertama, Dasarnya Islam. Artinya Islam bukan hanya menjadi dasar, tetapi harus
menjadi panduan partai untuk membangun pandangan partai, pemikiran dan
hukum yang diadopsi dan diperjuangkan. Kedua, Kaderisasi yang Islami, artinya
generasi partai yang berpikir dan berbuat berdasarkan nilai-nilai yang islami,
generasi yang siap menerapkan syariah islam yang ikhlas dan berjuang tanpa
pamrih. Ketiga, Memiliki Jiwa memimpin secara islami, artinya
kepemimpinannya dibangun dengan pemikiran islam dan ditaati selama tidak
menyimpang dari aturan yang berlaku. Kempat, Memiliki konsep yang universal
yang islami, artinya partai islam harus memiliki konsepsi yang jelas, tegas dan
berani tapi tetap mengarah pada syariah islam yang bisa diterima semua lapisan
masyarakat. Kelima, Arah dan metodenya sesuai dengan perjuangan Rasulullah
SAW. Keenam, melakukan fungsi-fungsi pembangunan antara lain : (a)
Membangun tubuh partai dengan pembinaan yang intensif, (b) Membina umat
dengan islam dan pemikiran, ide dan hukum syariah, (c) Melakukan perang
pemikiran dengan semua ide, pemikiran dan aturan yang bertentangan dengan
islam, (d) Melakukan koreksi terhadap penguasa yang tidak menerapkan atau
mendzalimi rakyatnya (e) Perjuangan politik terhadap penjajahan kaum kafir.51
4. Politik Islam
51 www.hizbut-tahrir.or.id Buletin Dakwah Al-Islam. Edisi 400/Tahun XV h. 2-3
26
a. Politik Islam
Sebelum membahas gerakan politik Islam kita terlebih dahulu harus
mengetahui
uraian sederhana mengenai pengertian politik (siyasah). Siyasah berasal dari
kata saasa, yasusu, siyasah yang artinya ''mengendalikan''.52 Yang artinya bahwa
inti dari politik adalah pengendalian. Pengertian politik juga dapat diartikan secara
lebih luas kepada sistem pengendalian yang lain, semisal pengedalian kekuasaan
(siyasah-daulah), pengendalian masyarakat (siyasatul-mujtama').53 Politik Islam
dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan Islam
sebagai pengendali sistem kehidupan manusia.
Makna Politik Islam dihayati dalam sebuah pemahaman bahwa agama
yang dibawa nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran yang tidak sekadar
berdimensi individual (mengatur hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga
berdimensi sosial (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Pemahaman ini
menjadi dasar untuk tampilnya Islam di tengah kehidupan manusia dalam posisi
sebagai pengendali. Pembahasan politik Islam sangat terkait erat dengan
kepemimpinan, karena dengan kepemimpinanlah pengendalian dapat dilakukan.54
Dengan demikiantema kepemimpinan merupakan tema yang sangat penting,
karena manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk majemuk yang
membutuhkan kepemimpinan. Bahkan fenomena ini adalah fenomena universal
yang dapat dilihat pada kehidupan hampir semua makhluk, hidup maupun mati.
Politik Islam tidak dapat diwujudkan kecuali oleh sekelompok manusia yang
52 www. Republika Online. co.id Edisi 04 Agustus Tahun 1999 h. 1 53 Ibid h. 1 54 www.Republika Online. co.id Edisi 04 Agustus Tahun 1999 h. 1-2
27
solid, yang berpijak pada suatu visi dan kepentingan yang sama, yaitu Islam. Dari
sisi sosial mereka disebut kelompok (al-jama'ah) dan dari sisi politik mereka
disebut dengan partai (al-hizb). Partai bukanlah sekadar sebuah kumpulan orang
yang bertemu secara tiba-tiba yang dengan kepentingan-kepentingan pinggiran
mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan bisa ikut dalam pemilihan umum.
Terkadang pengertian hakiki partai sering dikaburkan dengan pengertian
partai-partai ''formal'' seperti masa sekarang ini. Kebanyakan orang mengira
bahwa partai itu harus senantiasa hanya memenuhi ketentuan-ketentuan seperti
memiliki nama tertentu, terdaftar di departemen umum, dan memiliki kartu
anggota resmi. Sebuah partai berideologikan agama islam akan disebut dengan
partai Islam, jika di dalam anggaran dasarnya tertera asas Islam.55 Partai yang
hakiki bisa saja berbentuk sebuah partai formal, tetapi bisa juga mengambil
bentuk-bentuk semiformal lainnya selain ''partai'', misalnya sebuah yayasan,
organisasi kemasyarakatan, atau malah tak memiliki bentuk formal sama sekali
semisal sebuah gerakan ''bawah tanah''. Eksistensi kejamaahan dalam sebuah
bentuk kesatuan niat, tujuan, metode, dan wawasan, yang penting tetap terjaga.
Uraian pengertian diatas dikuatkan lagi dengan adanya pendapat-pendapat para
orientalis56 sebagai berikut:
1) Dr. V. Fitzgerald berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion),
namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system).
Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat
55 H.A Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 157 56 Dr.Dhiuddin Rais, Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam)
Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000 h. 5
28
Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang
berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran
Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling
bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain".
2) Prof. C. A. Nallino berkata: "Muhammad telah membangun dalam waktu
bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas
teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya".
3) Dr. Schacht berkata : " Islam lebih dari sekadar agama: ia juga
mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam
ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang
lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan".
4) Prof. R. Strothmann berkata : "Islam adalah suatu fenomena agama dan
politik. Karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang
politikus yang bijaksana, atau "negarawan".
5) Prof D.B. Macdonald berkata : "Di sini (di Madinah) dibangun negara
Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang
Islam".
6) Sir. T. Arnold berkata : " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang
kepala agama dan kepala negara".
7) Prof. Gibb berkata : " Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah
sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya
suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode
29
tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan
institusi.57
57 Dr.Dhiuddin Rais, Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam)
Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000 h. 5-6
30
BAB III
GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PPP
KABUPATEN BOGOR
A. Sejarah Berdirinya Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor
Sejarah tidaklah bergerak secara linear, melainkan seringkali bergerak
secara dialektik. Itu pula yang terjadi di kalangan partai-partai politik Islam. Pada
5 Januari 1973, tokoh-tokoh Islam dan ulama yang berasal dari NU, PERTI, PSII,
dan Parmusi berkumpul dan bermusyawarah di rumah kediaman HMS
Mintaredja. Yang akhirnya tercapai mufakat untuk bersatu dan berfusi dalam satu
wadah partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).58 Inilah
awal mula sejarah PPP berdiri yang berangkat dari terjadinya sejarah masa lalu
dimana partai-partai Islam pada itu masih tersekat-sekat oleh kepentingan masing-
masing.
Ada empat alasan bersatu dan berfusinya partai-partai Islam pada waktu
itu, Pertama, kelompok demokrasi pembangunan sudah berencana melakukan fusi
partai pada tanggal 10 februari 1973, sehingga Partai Persatuan Pembangunan
tidak mau ketinggalan. Kedua, semangat persatuan di kalangan partai Islam
(terutama pimpinannya) begitu menonjol, setelah kalah pada pemilu 1971. Ketiga,
isu penyederhanaan partai sejak paska pemilu 1971 semakin santer digaungkan
pemerintah. Maka jalan tengahnya, mau tidak mau partai-partai Islam lebih baik
bersatu dan berfusi daripada harus dibubarkan dengan alasan melanggar Undang-
58 Masykur Hasyim, Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik PPP Yayasan
Sembilan Lima, 2002 h.71
31
Undang. Keempat, sikap ikut arus fusi memungkinkan PPP bisa konsentrasi untuk
ikut menyusun UU Politik baru di DPR.59 Proses terbentuknya fusi partai-partai
islam melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Berlangsungnya fusi
partai-partai islam ke dalam PPP menunjukkan adanya dua kesadaran sekaligus,
yakni : Pertama kesadaran subyektif di kalangan tokoh-tokoh dan ulama islam
pada waktu itu bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka kekuatan
partai-partai islam akan mejadi solid dan kokoh. Kedua, berfusinya partai-partai
islam ke dalam PPP didasarkan atas kesadaran objektif bahwa tantangan dan
realitas politik yang sedang berkembang pada waktu itu dan mengharuskan partai-
partai islam berfusi ke dalam PPP, faktor lain yang menjadi alasan bersatu dan
berfusi partai-partai islam karena dua dari partai islam lain yaitu NU dan PSII
sebelumnya pernah satu wadah dalam Masyumi, partai islam yang lahir 7
November 1945.60 Dan berfusinya partai islam ke dalam PPP haruslah dirawat,
dipelihara serta ditumbuh-kembangkan.
B. Perspektif Ideologi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
Hubungan Islam dengan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan.
Bahkan bisa disimpulkan memang sudah tertulis hampir di semua literature
sejarah dan peradaban islam. Hubungan islam dengan negara sudah menjadi
keakraban yang tak terpisahkan, maka tak heran jika ada beberapa ulama
mendefinisikan islam sebagai suatu agama (din) dan negara (kekuasaan atau
59 Ibid h. 71 60 PPP 30 tahun Bersama Umat Penyunting Wall Paragon DPP PPP Tahun 2003
32
dawlah).61 Dalam Al Qur’an amatlah jelas bahwa islam tidak hanya mengatur
hubungan antara manusia dengan penciptanya, juga mengatur hubungan antar
manusia dengan sesamanya. Ada 14 prinsip ajaran islam yang berkaitan dengan
hak asasi dan politik (negara).62 antara lain : prinsip umat, prinsip persatuan dan
persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar
pemeluk agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip tolong
menolong, dan membela yang lemah dan teraniaya, prinsip perdamaian, prinsip
musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan
dan prinsip ketakwaan, amar ma’ruf nahi munkar . Islam sebagai agama, yang
sejatinya membawa faham egalitarian, jelas harus berhadapan dengan realitas
sosial-politik. Dalam konteks keagamaan, juru dakwah Islam melakukan gerakan
secara sinkretik dengan tetap mengadopsi kepercayaan dan adat istiadat di
indonesia dalam batas-batas tertentu sehingga ajaran islam relatif dapat diterima
tanpa ada ketegangan dan halangan yang berarti, karena proses Islamisasi pada
masa awal-awal berjalan secara pembicaraan (smooth).63 Berikut adalah kerangka
landasan yang menjadi dasar bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam
melangkah di dunia politik sebagaimana dituangkan di dalam dokumen-dokumen
partai
1. Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Islam.
61 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Lintas Media: Jombang Edisi
Millenium h.79 62 J Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau
dari Pandangan Al-Qur’an, RajaGrafindo Persada :Jakarta 1994 h.125-260 63 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h.97
33
Sebagai partai yang berasakan Islam, PPP berusaha mengembangkan
budaya politik akhlakul karimah. Karena budaya politik akhlakul karimah secara
normatif bersumber pada nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam Al-
Qur’an dan Al-Hadist, dan sejarah politik islam dari masa Rasululah hingga
sejarah politik Islam di Indonesia.64
2. Tujuan Partai
Tujuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah dakwah amar ma’ruf nahi
munkar yang bertujuan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur,
sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu
Wata’ala.65
3. Usaha
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu berusaha untuk menjadi
sebuah partai Reformis atau partai yang membawa perubahan.
2. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat,
berbangsa dan negara.
3. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya
kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam.
4. Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah
basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia
dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan
5. Membrantas paham komunis/atheisme dan faham-faham lainnya yang
bertentangan dengan Islam dan Pancasila.
64 Ibid h. 110 65 Bambang Setiawan, Partai-partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program Jakarta
:PT. Kompas Media Nusantara 2004-2009 h. 305
34
6. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas
dan tujuan partai.66
Sebagai partai islam, PPP berusaha untuk terus tampil sebagai partai
reformis, karena pada dasarnya PPP yang didirikan hasil fusi partai-partai islam
pada 5 januari 1973 adalah sejatinya sudah mengandung nilai-nilai pembaruan
dan kereformisan, yang terlihat dalam orientasi dan perilaku para elit dan kader-
kadernya serta ditunjukkan dengan program-programnya.67 Adanya fusi partai-
partai islam sesungguhnya dapat dianggap sebagai suatu langkah reformasi
politik. Fusi partai ditempuh untuk kepentingan jangka panjang dan lebih besar
bagi umat islam, karena bersatu dan berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP
dapat dianggap sebagai langkah reformatif terkini dalam sejarah islam.68 Tokoh
politik dan ulama yang sudah berikrar fusi partai ke dalam PPP menyadari betul
bahwa permasalahan politik umat Islam di indonesia tidak mudah terselesaikan
dengan adanya fusi partai dalam tubuh PPP tapi justru malah sebaliknya
terjadinya fusi partai ke dalam PPP merupakan starting point untuk maju bersama
dalam semangat ukhuwwah Islamiyah agar PPP bisa tampil menjadi partai yang
disegani.69 PPP Sebagai partai politik yang memiliki akar historis keumatan dan
keulamaan, sejak berfusinya partai-partai politik menjadi satu partai, PPP
mengalami banyak tantangan terutama disebabkan adanya kesan dan perasaan
66 Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PPP Masa Bakti 2007-20012 h. 6-7 67 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 65 68 Ibid h. 65 69 Ibid h. 57
35
umum di kalangan umat islam dan elite PPP bahwa berfusinya partai-partai islam
ke dalam PPP bukan semata-mata intervensi dan desakan pemerintah pada waktu
itu (masa orde baru).70 Melainkan atas kesadaran bersama para elite politik islam
dan para ulama untuk sama-sama membangun partai yang berasaskan Islam
sebagai kendaran politik umat Islam dalam pertarungan memperebutkan
kekuasaan.
C. Visi dan Misi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
1. Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
a. Visi Umum
Secara umum dasar pemikiran visi dan misi Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor sama dengan isi
visi dan misi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dengan maksud, Tujuan
pendirian sebuah partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional.71 Adanya visi
dan misi serta platform sebuah partai politik merupakan hal yang sangat esensial
dan substansial.72 Istilah visi menunjuk kepada kemampuan untuk melihat pada
inti persoalan, pandangan luas serta wawasan.73 Adapun visi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) sebagaimana dirumuskan dalam muktamar ke IV tahun 1998
adalah terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan makmur yang diridhoi
70 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004 cet. ke-1 h. 136 71 Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Gramedia Jakarta 1977 cet. Ke-21 h.
160-161 72 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule, Lintas Media: Jombang Edisi
Millenium h. 634 73 Ibid h. 675
36
Allah SWT, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.74
b. Visi Khusus Partai Persatuan Pembanguna (PPP)
Pada intinya visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Amar
ma’ruf nahi munkar seperti yang telah dirumuskan dalam lima khidmat dalam
program perjuangan partai.
2. Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
a. Misi Umum
Sedangkan misi, adalah tugas yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu
kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme dan
sebagainya.75 Pada hakekatnya Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) adalah amar ma’ruf nahi munkar, yang dirumuskan dalam lima khitmad
dalam program perjuangan partai yang dideskripsikan dalam dua aspek besar.76
yakni : Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Dalam kerangka amar ma’ruf nahi
munkar, PPP konsisten memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah
basyariah, ukhuwwah wathoniyah, demokratisasi dalam semangat musyawarah
mufakat dan memperjuangkan baldah thayyibah, masyarakat adil makmur yang
diridhai Allah Swt. Namun pasca Musyawarah Kerja Cabang 1 pada bulan
september tahun 2001, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPC Kabupaten
Bogor rumusan tersebut selalu mengalami pembaharuan khususnya di Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor, seiring dengan pola rekrutmen
74 Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001 h. 26 75 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule, Lintas Media: Jombang Edisi
Millenium h. 407 76 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004 cet. ke-1 h. 51
37
yang mengalami perubahan dalam partai. Salah satunya dengan selalu
diadakannya kaderisasi terpilih (the selected members) yang dijadikan tenaga inti
dan merupakan elemen aktif, dengan kualitas tertentu yang mampu memahami,
meyakini, memelihara dan memperjuangkan kebenaran dan cita-cita politik partai.
Kaderisasi partai selalu dituntut mampu menjalankan lima fungsi kader77yaitu :
1) Menjadi Penggerak
2) Menjadi Pembaharu
3) Menjadi Pembela
4) Menjadi Katalisator
5) Menjadi Teladan serta Panutan Ummat.
b. Misi Khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Misi khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu konsisten
memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah basyariah, ukhuwwah
wathoniyah dan demokrasi dalam semangat musyawarah mufakat dan
memperjuangkan baldah thayyibah menjadi masyarakat yang adil makmur yang
diridhoi Allah Swt.
Sedangkan dalam kerangka nahi munkar, PPP secara konsisten mencegah
berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme, marxisme dan faham lainnya,
menentang berkembangnya neo-feodalisme, pelecehan martabat manusia,
dehumanisme, diskriminasi guna mencegah disintegrasi bangsa, dan konflik sosial
yang membahayakan keutuhan bangsa indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika,
mencegah dan menentang otoriterisme, serta mencegah berkembangnya berbagai
77 Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001 h. 26
38
bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi.78 Sejak berfusinya partai-partai islam
menjadi satu partai, PPP terus berupaya dikembangkan menjadi partai yang makin
demokratis, egaliter dan transparan baik di tingkat pusat dan diharapkan juga
bergulir hingga ke tingkat bawah, dan roda kepartaian tidak lagi bergantung pada
person to person, melainkan lebih tergantung pada sistem. Salah satu indicator
keberhasilan sebuah partai politik, selalu akan dilihat pada setiap kali
penyelenggaraan pemilu dengan perkembangan politik dewasa ini. Maka partai
yang mampu meraih suara mayoritas dan bisa menempatkan kadernya diparlemen
secara nasional bisa dianggap telah berhasil.79
D. AD / ART Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai telah menetapkan bahwa Partai ini
bernama Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP. Dibentuk di Jakarta pada
tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1329 H, untuk
waktu yang tidak ditentukan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan
Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Dewan Pimpinan
Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota.80 Sedangkan AD/ART ini
mengacu pada hasil ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan
Pembangunan Nomor : 03/TAP/Muktamar VI/PPP/I/2002. Tentang Perubahan
78 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004 cet. ke-1 h. 51 79 Ibid h. 51 80 Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
PPP Masa Bakti 2007-20012 h. 6
39
Dan Tambahan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Persatuan Pembangunan.
E. Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor
Paradigma Baru
a. Menjadikan Partai yang mendayagunakan historis keunsuran, lebih
terbuka terhadap masuknya elemen-elemen baru, inklusif dan berorientasi
kemasa depan.
b. Menjadikan Partai yang visi dan misinya (khidmat) terumuskan dan
dipahami secara jelas, eksplisit, tajam dengan identitas dan jatidiri yang
jelas.
c. Membangun kembali platform partai yang berasas Islam, kembali ke
khittah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Rahmatan Lil’alamin, mengutamakan
kepeloporan dan mandiri.
d. Membangun kembali jaringan pengurus organisasi dengan basis massa
spektrum yang luas dan beragam sampai ke pelosok pedesaan.
e. Menjadikan Partai sebagai kendaraan representasi kedaulatan rakyat yang
berada pada posisi Ummatan Wasathon, penengah, moderat serta
diperhitungkan oleh berbagai kekuatan sosial politik.
f. Membangun sistem pendidikan politik, mobilitas dan promosi kader Partai
berdasarkan prinsip meritokrasi/kemampuan, prestasi politik, militansi,
teguh iman, luas wawasan serta menjadikan Islam (Al-Qur’an dan As-
Sunnah) sebagai tuntutan hidup dengan kaderisasi yang lebih sistematis,
40
lebih beragam, lebih berdaya saing dengan kreateria performance yang
jelas, terukur dan teruji.
g. Memperjuangkan dan mengutamakan kembali nilai-nilai yang harus sesuai
dengan fatsoen (etika) politik Akhlakul Karimah, dengan tetap
memperhatikan kepentingan ummat yang merupakan basis pendukungnya.
h. Menjadikan dan memperjuangkan kembali Partai dan kekuasaan sebagai
instrumen perjuangan nilai-nilai dan kepentingan keummatan, ke Islaman,
ke Indonesiaan, dimana tujuan dan cara yang etis adalah sama-sama
pentingnya.
i. Menjadikan seluruh komponen Partai yang lebih proaktif, substantif,
aplikatif dalam mengimplentasikan programnya.81
81 Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001 h. 34-36
41
F. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor
Periode 2006-2011
Ketua DPC : Drs. H Rachmat Yasin, MM
Wakil Ketua : Drs. Amrullah Zaily, SE
Wakil Ketua : H. Topik Masduki, SE
Wakil Ketua : Drs. Ako Komarudin
Wakil Ketua : Rasim Kusba, S.Pd
Wakil Ketua : H. Suherman, SE,MM
Wakil Ketua : Suhadi Alduni
Wakil Ketua : Ny. Rodiah
Wakil Ketua : Didin Mahmudin, S.Ag
Sekretaris : Teuku Hanibal, SE
Wakil Sekretaris : M. Romli
Wakil Sekretaris : Didi Furqon Firdaus, S.Ip
Wakil Sekretaris : Haris Mulyawisena
Wakil Sekretaris : Yudi Sucipta
Wakil Sekretaris : E. Jafar Sidik
Wakil Sekretaris : H. Memed Sunarya
Wakil Sekretaris : Hj. Encum Sumiartini
Wakil Sekretaris : Miad Mulyadi
Bendahara : Drs. H. Sihabudin Mamun, MM
Wakil Bendahara : Acep Sopyan
Wakil Bendahara : Yayat Hardana
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor
Periode 2006-2011
Ketua : H. Rudi Ferdian
Wakil Ketua : Rifdian Suryadharma, SE
Wakil Ketua : Ramilus
Wakil Ketua : Ir. TB. Imron
42
Wakil Ketua : David Rizar Nugroho, S.Sos
Wakil Ketua : Rachmat Syah
Wakil Ketua : Andi Rusnandi, S.Sos
Wakil Ketua : Ade Munawaroh, SH
Sekretaris : Ir. Yuyud Wahyudin
Wakil Sekretaris : Dadun Solahudin. Ar, sh
Wakil Sekretaris : Mahmud Yunus
Wakil Sekretaris : Dedi Slamet Riyadi
Wakil Sekretaris : H. Iwan Kurniawan, S.Kom
Wakil Sekretaris : RMH. Danang Donoroso
Wakil Sekretaris : M. Nasir Nashro
Wakil Sekretaris : H. Pepen Efendi
Wakil Sekretaris : Hj. Siti Masyitoh.82
82 Buku Arsip Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor periode 2006-2011 Tahun 2008
43
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS
Dalam proses komunikasi politik menyampaikan pesan yang bercirikan politik
selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik
tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya. Salah
satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra (image) kepada halayak.
Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima,
baik langsung maupun tidak, melalui media termasuk media massa yang bekerja
untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Keahlian dalam
berkomunikasi dengan masyarakat (audiens) bagi seorang calon kepala daerah
adalah mutlak harus dimiliki bila akan maju dalam pertarungan pilkada atau
pilbup, selain keahlian dalam berpolitik lewat media, pemilu adalah salah satunya
sarana pertarungan komunikasi politik. Begitu juga dengan calon bupati dari DPC
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini sudah lebih cenderung
menggunakan beberapa unsur-unsur komunikasi politik yang selama ini sudah
ada dan digunakan. Sedangkan Komunikasi politik sendiri terdiri dari beberapa
unsur lain. Yaitu Pesan Politik, Komunikator Politik, Saluran Komunikasi Politik
atau Media Politik, dan Efek serta Khalayak Komunikasi Politik.
A. Pesan Politik DPC PPP Kabupaten Bogor
Unsur komunikasi politik yang diterapkan DPC PPP Kabupaten Bogor yaitu
pesan politik, tumbuh dan berkembang dalam negosiasi dan sosialisasi politik,
kegiatan ini bertujuan membentuk pengertian atau kesepakatan bersama di antara
44
berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak seharusnya bersikap dan bertindak
terhadap sesama. Ada berbagai cara yang memang sudah dan sedang dilakukan
oleh Tim Sukses Calon Bupati Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dalam pemenangan pertarungan politik dalam pemilu bupati
(pilbup) tahun ini, diantaranya selalu menjalin pesan komunikasi dalam bentuk
kerjasama dengan berbagai Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dengan tujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja
tim sukses Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam penyampaian pesan politik
untuk mengajak elemen-elemen di atas terlibat langsung dalam pemenangan
menuju kursi bupati bogor bagi calon bupati dari PPP. Sebagaimana pernyataan
Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor bahwa :
”Bentuk dukungan politik dalam bentuk pilihan tidak bersifat permanen dan
rasional, dukungan politik akan cepat berubah manakala kepentingan kelompok
yang menjadi perekat kurang diperhatikan, perubahan-perubahan sikap dan
dukungan politik semacam ini bisa terjadi karena beberapa faktor.”83
Sesuai dengan statement di atas maka, ada tiga alasan mengapa pemilu bisa
menjadi sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi politik dan
legitimasi politik bagi pemerintah atau calon yang akan berkuasa. Pertama,
melalui pemilu pemerintah bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui
kesepakatan-sepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu pemerintah
atau calon kepala daerah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya.
Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan
83 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor
45
kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk memperlihatkan
legitimasinya.84 Sebagaimana dikatakan Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian
dalam bukunya, Dalam kaitan dengan kompetisi politik di tingkat lokal, hal yang
menarik dicermati menjelang pilkada (pilbup) langsung tahun ini yaitu adanya
sejumlah elite politik turut ikut berkompetisi politik ditingkat lokal (daerah).
Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada atau pilbup langsung
ditingkat lokal cukup memiliki daya tarik (magnitude) besar sehingga menyedot
minat berbagai kandidat untuk terjun langsung ikut berkompetisi.85 Seperti halnya
saat sekarang Konstelasi politik di daerah Bogor yang kian memanas, pertarungan
antar kelompok atau kekuatan politik menjelang perhelatan demokrasi lokal, yaitu
Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Bogor, semakin menguat dan mengundang
perhatian masyarakat luas, khususnya masyarakat bogor. Saat ini, yang paling
panas ialah pengaturan strategi kampanye dan pengemasan platform untuk
memikat para calon pemilih untuk masuk ke dalam satu bendera partai sebagai
kendaraan politik ke ajang Pilbup oleh para kandidat Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati (Cabup - Cawabup). Rachmat Yasin satu calon kandidat yang sudah
dipastikan melenggang mulus sebagai Cabup dari Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) sepakat untuk berkoalisi dengan Karyawan Fathurrahman (Ketua DPC PDI
Perjuangan) calon wabup dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sedangkan calon kandidat lain dari Partai Golkar yaitu Fitri Putra Nugraha alias
Nungki, sudah dipastikan menggandeng calon wabup independen Endang
Kosasih (mantan Ketua DPC PPP Kab.Bogor yang kini anggota DPR RI) yang
84 Syamsuddin Harris, Menggugat Pemilu Orde Baru, Jakarta Yayasan Obor Indonesia,
1998 h. 8 85 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005 h. 63
46
merupakan kader dari partai PPP. Sedangkan kandidat lain yaitu Iyus Djuher
calon dari Partai Demokrat sepakat untuk menggandeng HM Rusdi AS (mantan
Ketua DPD Golkar yang sekarang Wakil Ketua DPRD), untuk lebih awal
mendeklarasikan sebagai Cabup-Cawabup Kabupaten Bogor.86 Sedangkan
Sumandjaja SD (Fungsionaris PKS) calon dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
berhasil menggandeng calon wabup independen dari kalangan pengusaha kamar
dagang Indonesia (KADIN) Kota Bogor, H Ace Supeli
Pertarungan menuju Pemilu Bupati Kabupaten Bogor pun kian semarak,
selain ke-empat nama pasangan di atas, yang ikut meramaikan bursa kandidat
Cabup ialah Maman Daning dan Muhammad Nurdin calon perseorangan (calon
independen).87
Para calon kandidat kepala dan wakil kepala daerah ini, belakangan kian
gencar mensosialisasikan dirinya di tengah masyarakat kabupaten bogor hingga
pelosok-pelosok desa. Selain itu, mereka pun kini sangat aktif berkomunikasi
serta rajin untuk turun di kalangan grassroot dengan menampilkan ciri khas
komunikasi politik masing-masing kandidat calon, hingga para calon rajin
menemui petinggi sejumlah parpol di tingkat pusat dan provinsi demi
mendapatkan tiket maju ke Pilbup.88
Ada beberapa cara strategi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Tim
Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP)
Kabupaten bogor dalam menjaring suara pemilih pada pemilu bupati (Pilbup)
86 www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008. h. 1 87 Ibid h. 1-2 88 www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008 h. 3-5
47
tahun ini agar target suara pemilih tercapai sebagaimana dikatakan oleh Drs.
Amrullah Zaily Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten
Bogor.
”Sosialisasi politik baik dilakukan melalui komunikasi massa maupun
komunikasi Interpersonal mempunyai peran penting dalam menyampaikan agenda
besar partai politik. Setidaknya Institusi partai harus bisa mengangkat isu-isu yang
masih relevan untuk dijadikan indikasi bahwa partai mempunyai kesiapan untuk
melakukan perubahan-perubahan yang sesuai yang diharapkan oleh
masyarakat”.89
Proses yang paling strategis dalam persiapan awal sebelum proses dan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pemilu bupati (Pilbup) secara
langsung adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh partai politik dan tim sukses
kandidat calon kepala daerah.90 Ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam
tim sukses. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC
PPP Kabupaten Bogor. Kenapa sosialisasi dianggap begitu penting karena
sosialisasi memiliki unsur-unsur penting yaitu :
1) Sosialisasi merupakan wujud pertanggungjawaban partai politik dan calon
kepala daerah kepada publik.
2) Sosialisasi memberikan pemahaman kepada publik tentang misi dan visi
partai politik dan calon kepala daerah yang diusungnya.
89 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 90 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005 h. 118
48
3) Sosialisasi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap calon
kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya.
4) Sosialisasi memberikan informasi tentang sosok calon kepala daerah dan
partai politik yang mendukungnya.
5) Sosialisasi mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara
berkualitas kepada calon kepala daerah.
6) Sosialisasi mampu menciptakan situasi kondusif sehingga pemilu berjalan
secara damai, lancar, dan demokratis.91
B. Komunikator Politik DPC PPP Kabupaten Bogor
Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk
memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun
meyakinkan khalayak92. Karena sebagian besar komunikator politik adalah
pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik.93 Sedangkan bagi
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten
Bogor, pelaku komunikator politik adalah seluruh pengurus dan segenap elemen
pendukung calon bupati dari DPC-PPP sudah termasuk bagian dari komunikator
politik dalam pemilu bupati tahun ini. Khususnya mereka yang benar-benar
sengaja dibentuk untuk terlibat langsung dalam mengeluarkan pendapat atau
argument dalam mensikapi isu-isu dari lawan politik maupun pelaku media
(wartawan) seperti pengurus harian DPC PPP, pengurus Rachmat Yasin Center
(RY Center) dan Tim Sukses Koalisi DPC PPP dan DPC PDI-P Kabupaten Bogor.
91 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 92 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung
hal 101 93 Ibid hal 46
49
Sedangkan dalam melakukan persiapan pemilihan kepala daerah atau bupati
(pilbup) bogor 2008, Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) sudah melakukan
upaya-upaya pemenangan dalam menarik suara pemilih sesuai angka yang
realistis secara intensif, sebagaimana di ungkapkan Drs. Amrullah Zaily Wakil
Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor bahwa.
”Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor melakukan upaya-upaya yang sangat maksimal untuk bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya walaupun pada dasarnya dalam pemilu bupati tahun ini PPP hanya menargetkan 49%-51% dari suara pemilih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor meyakini bahwa semua itu dapat dilakukan bila perencanaan yang dilakukan cukup matang, salah satunya dengan selalu membuka bentuk komunikasi dengan semua partai, selain itu menjalin kerjasama dengan media pers dengan mendirikan Rachmat Yasin Center di beberapa wilayah basis masa PPP dan membuka jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga survai khususnya dari Universitas Indonesia”.94
Sesuai dengan pernyataan di atas, Rachmat Yasin sebagai calon yang akan
maju dari koalisi PPP-PDI-P dalam pemilu bupati tahun ini meminta
dukungannya pada masyarakat kabupaten bogor, sebagaimana dia mengatakan
dalam media massa.
”Saya meminta do’a dan restu dari seluruh pengurus PPP sejawa barat agar
saya yang berpasangan dengan H. Karyawan Fathurrahman (Rahman) bisa
menang pada pilbup bogor mendatang dan mendulang suara maksimal pada
pemilu 2009 mendatang”.95
Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Alfan Alfian dalam bukunya,
bahwa proses sosialisasi politik bagi calon kepala daerah dianggap begitu
94 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 95 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008, h.3
50
penting karena proses sosialisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif
dan relevan dalam menyampaikan visi dan misi calon, oleh karena itu :
”Proses sosialisasi politik disarankan bagi calon-calon yang akan maju dalam pertarungan partai politik agar masa pemilih bisa mengenal lebih dekat dengan calon pilihan mereka. Ada beberapa cara untuk mempermudah calon kepala daerah atau presiden diantaranya bisa melalui iklan atau publikasi di media masa maupun media eletronik baik Televisi, Radio, Koran ataupun Media cetak lainnya”.96
C. Saluran Komunikassi Politik
Dalam realisasi strategi pemenangan pemilu bupati (pilbup) tahun ini
seluruh elemen Tim Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor lebih sering menggunakan media
massa sebagai sarana saluran komunikasi politik yang paling tepat kepada
khalayak pemilih di samping media-media lainnya masih juga tetap dipakai akan
tetapi dalam porsi yang relatif lebih sedikit seperti baliho, pamflet atau sticker
yang bergambarkan foto calon dari PPP dan iklan publisitas. Di samping itu
Fungsionaris DPC-PPP selalu menjalin hubungan profesional dengan media
massa, khususnya koran, mingguan berita, stasiun televisi, stasiun radio dan
media lainnya yang dianggap merupakan kebutuhan penting dan efektif. Tiga cara
sosialisasi ini memang selalu berkaitan dengan pemilu kepala daerah (pilkada) :
1) Peran Media Masa (Publikasi Media)
Bagi Calon dari PPP Publikasi lewat media dilakukan dalam dua
program besar, yaitu mendirikan media center dan publikasi above the line
96 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005 h. 119
51
dan below the line. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE, yang
mengungkapkan bahwa :
”Pendirian media center atau rachmat yasin center dilakukan untuk
membangun hubungan strategis dengan media massa dan memberikan
informasi yang lengkap serta akurat dalam sebuah kemasan menarik.
Selain itu media center atau rachmat yasin center berfungsi sebagai pusat
informasi tentang calon kepala daerah dan partai politik yang
mendukungnya”.97
Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya mengatakan Untuk
memperkuat pesan dan informasi yang akan disampaikan kepada publik, perlu
dilakukan penyebarluasan informasi melalui media cetak (majalah, koran) dan
elektronik (Televisi, radio, internet). Adapun materi-materi yang layak
disebarluaskan berdasarkan tahapan pilkada antara lain :
a) Rencana kampanye calon kepala daerah
b) Tempat kampanye
c) Pemungutan Suara
d) Penghitungan Suara.98
Media menjadi efektif misalnya Televisi dengan sekali tayang penonton
bisa memperhatikan tayangan tersebut sehingga terbentuk dibenak mereka
ternyata partainya baik. Media sangat efektif tapi tidak semata-mata media itu
menjadi satu-satunya harapan seperti halnya partai-partai lain yang selalu
97 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 98 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005 h. 120-121
52
melakukan kampanye dengan melalui media tapi tidak dibarengi kampanye di
tingkat bawah (grassroot).
2) Mobilisasi Sosial (Tatap Muka, Debat Kandidat)
Selain sebagai penunjang efektifnya sosialisasi politik, komunikasi
langsung lewat tatap muka atau debat publik sangat penting dilakukan oleh calon
bupati atau kepala daerah. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil
Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor.
”Komunikasi tatap muka atau debat kandidat dilakukan dengan cara
melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai lembaga, komunikasi tatap
muka sangat penting dilakukan supaya simpatisan tersebut membantu calon
kepala daerah dan partai politik pendukungnya dalam mendukung seluruh proses
pemilu termasuk dalam hal sosialisasi.”99
Ungkapan di atas sesuai dengan pendapat pengamat Ilmu Politik Alfan
Alfian dalam bukunya. ”Mitra-mitra tersebut masing-masing memiliki kompetensi
khusus yang dapat membantu proses pelaksanaan pemilu termasuk dalam hal
sosialisasi, setelah langkah itu, barulah memasuki tahap mobilisasi yang
merupakan kelanjutan program sosialisasi tatap muka yaitu strategi ini berusaha
mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam usaha
mensukseskan pemilu kepala daerah (pilkada), lebih khusus memenangkan calon
kepala daerah yang diusungnya.”100
99 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 100 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005 h. 121
53
3) Tim Sukses (Atribut Kampanye, Marketing Kandidat)
Tahapan selanjutnya Pengurus DPC-PPP membentuk Tim sukses dengan
tujuan untuk bisa mengantarkan kandidat atau calonnya menjadi pilihan utama
dalam pertarungan pemilu bupati Bogor (pilbup Bogor) Tahun 2008.
Sebagaimana diungkapkan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) kabupaten bogor
yang mengatakan bahwa :
”Dalam Tim sukses harus ada demitologisasi atas posisi dan peran tim sukses. Tim sukses harus dipandang secara rasional-proposional, dalam bagian tim sukses harus ada tim teknis yang terbiasa mengurus aspek-aspek lapangan. Ada tiga kombinasi dalam membentuk Tim sukses yaitu : Pertama, orang-orangnya cukup dari kalangan internal (orang dalam yang dipercaya ahli dan mampu). Kedua, orang-orangnya seratus persen diambil dari luar yaitu dengan menyewa konsultan pilkada yang dinilai profesional dan bertanggung jawab Ketiga, mengkombinasikan poin pertama dan kedua menjadi satu”.101
Selain itu, kaitannya dengan perangkat dalam Tim sukses calon kandidat
kepala daerah yaitu pemasaran partai politik yang mengintegrasikan beberapa
”cabang” khas dalam pemasaran (marketing) seperti pemasaran organisasi
(organization marketing), pemasaran pribadi (person marketing), dan pemasaran
gagasan (idea or social marketing), dalam pelaksanaannya konsep political
marketing memerlukan pendekatan yang khas karena produk politik sangat
berbeda dengan produk komersil, baik ditinjau dari segi karakteristik produk
maupun karakter konsumen.102
Sebagaimana Drs. Amrullah Zaily Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang
(DPC-PPP) kabupaten bogor mengatakan bahwa :
101 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor
102 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005 h. 99
54
”Dalam pemasaran politik (political marketing), Tim sukses Dewan Pimpinan Cabang DPC-PPP kabupaten bogor membidik target sasaran yang luas, yang terdiri atas beberapa segmen berbeda, salah satunya kalangan pemuda (pemula) dan masa mengambang (floating mass) selain konstituen tetap dari kalangan ulama (figure head) untuk memperoleh jumlah suara yang signifikan sesuai sasaran obyektif partai dengan tanpa membedakan umur.”103
Akan tetapi itu semua belum dianggap cukup karena hampir setiap
dukungan yang diberikan oleh sebagian masyarakat terhadap suatu partai politik
atau calon dari partai politik tertentu dalam pilkada tidak semuanya bersifat
sukarela, misalnya karena adanya faktor emosional, tidak ada pilihan yang lebih
baik ataupun karena rasa solidaritas, maka antipasi hal-hal seperti di atas proses
kegiatan marketing politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu
bupati (Pilbup) bogor tahun ini, lebih menekankan aktivitas yang dilakukan oleh
partai dan figur skill dari calon kandidat yang akan maju bertarung untuk
memperoleh public image tentang suatu partai politik. Dan citra yang
dikembangkan oleh partai politik tentu saja citra positif dengan maksud untuk
menimbulkan simpati, kesan mendalam dari publik terhadap partai politik yang
bersangkutan yang akhirnya harapan untuk memilih.
D. Efek Komunikasi Politik
Efek atau akibat dalam komunikasi politik yang dilakukan Dewan Pimpinan
Cabang (DPC-PPP) terhadap khalayak pemilih dapat berupa simpati dan
partisipasi politik, akan tetapi bisa pula berwujud sinisme, antipati, sehingga
perlawanan politik, dengan demikian, proses komunikasi politik bisa
103 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor
55
menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik sasaran
tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif bagi komunikator politik.
Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik target tertentu yang
dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada kepercayaan nilai dan
pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya. Disinilah arti penting
partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal dan sosial komunikator
politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target publiknya.104 terjadinya
proses komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bercirikan politik
selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik
tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya.
Salah satu tujuan komunikasi adalah membangun citra (image) kepada
khalayak. Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang
kita terima, baik langsung maupun melalui media termasuk media massa yang
bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Berdasarkan
hal-hal di atas pengurus DPC-PPP Kabupaten dan seluruh perangkat Tim sukses
selalu mengangkat Isu politik atau isu kampanye yang cenderung mengarah pada
citra positif kepada calon dari PPP untuk melakukan perbaikan dan perubahan
untuk Kabupaten Bogor dan masyarakatnya, terutama adalah melakukan
perubahan menuju Kabupaten Bogor yang lebih maju, dengan mengusung
flatform ”Bersatu Bogor Maju” calon dari PPP selalu tampil optimis dan dinamis,
disamping menawarkan janji-janji akan melakukan gebrakan di bidang lowongan
kerja, dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat
Kabupaten Bogor. Perangkat Tim sukses dan pengurus DPC-PPP selalu Berharap
104 Anwar Arifin Komunikasi Politik Balai Pustaka : Jakarta 2003 cet-1 hal 135
56
dengan Tujuan ini untuk menimbulkan efek langsung maupun tidak langsung
terhadap respon masyarakat untuk memilih calon yang di usung oleh Dewan
Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor. Secara jelas tujuan Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor
ikut terjun dalam pencalonan bupati tahun ini dikuatkan oleh salah satu
pernyataan dari pengurus DPP-PPP Pusat. Sebagaimana diungkapkan Drs. Irgan
Chairul Mahfiz Sekretaris Jenderal DPP PPP Jakarta.
”Majunya H. Rachmat Yasin (RY) sebagai calon Bupati Bogor menjadi pertaruhan besar buat PPP Jawa Barat dan Pusat, karena H. Rachmat Yasin merupakan refresentasi PPP. Dan H. Rachmat Yasin adalah kader terbaik PPP Kabupaten Bogor beliau sudah sangat pantas menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor seluruh kader PPP wajib hukumnya untuk memberi dukungan maksimal kepada beliau”.105
Dan Nimmo dalam bukunya mengungkapkan bahwa Pembicaraan politik
memang sering digunakan untuk memberi informasi untuk menyingkapkan siapa
yang mencari keuntungan dari pembagian keuntungan (bargainning Possision),
menantang otoritas dan statusquo dalam merangsang partisipasi rakyat dalam
pemilu atau pilkada.106
Maka, seorang calon kepala daerah atau bupati memang seharusnya sudah
siap dan selalu memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik ketika akan
maju dalam pertarungan pilkada atau pilbup, Sebagaimana dikatakan oleh Drs.
Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, bahwa :
”Melalui komunikasi politik dan seni berkata calon kepala daerah berusaha menciptakan citra tentang objek dan tentang kondisi di dalam dunia konflik dan koalisi partai politik. Dan lewat pencitraan politik ini juga, Calon dari PPP bisa mendapatkan gambaran subyektif apapun bisa akurat, gamblang, dan akan lebih jelas dengan realitas kongkret di lapangan. Untuk itu, Tim sukses DPC-PPP Kabupten Bogor selalu berusaha mensosialisasikan secara luas kepada publik atas
105 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008 h. 10 106 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media)Rosdakarya
:Bandung 2005 cet-6 h. 113
57
rekam atau track record jejak kandidat atau pasangan calon yang diusungnya, apakah sudah sesuai dengan citra realitas di masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian kesiapan pasangan dalam pertarungan politiknya.”107
Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa tim sukses Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor selalu
berusaha menciptakan pencitraan yang positif terhadap calon yang akan
diusungnya, pendapat di atas di perkuat lagi dengan pernyataan langsung melalui
media cetak dari Rachmat Yasin calon dari PPP :
”Saya tegaskan, relawan Rahman (Rachmat Yasin-Karyawan
Fathurrahman) dilarang melakukan black campaign atau membalas aksi black
campaign dengan black campaign, bahkan, menjelek-jelekan pasangan lain pun
tidak saya perbolehkan”.108
Maka, dalam proses penetapan calon pasangan, sejak dari awal fungsionaris Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) selalu memperhatikan isu-isu politik yang
berkembang dan legowo memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat
luas. Selain itu, keberadaan sosok figur atau tokoh partai memang harus selalu
diperhatikan agar konstituen partai tidak mudah terprovokasi untuk berpindah
pilihan calon, dan diperlukan kemampuan dan dukungan (support) lembaga dalam
menyusun pesan komunikasi terutama komunikasi politik, menetapkan metode,
dan memilih media massa yang tepat.109 Karena pada hakekatnya, suatu pola
komunikasi adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang
tindakan yang akan di jalankan, guna mencapai tujuan komunikasi masa depan.
107 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor 108 Jurnal Bogor, Rabu 16 juli 2008, h.3 109 Wawancara langsung dengan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil Ketua DPC PPP Kab.
Bogor, senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor
58
Maka dari itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya
akan merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikator untuk mencapai
tujuan politik ke depan.
59
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari pembahasan penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa secara
umum komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP)
Kabupaten Bogor sebagai berikut :
1. Pesan politik yang disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC-
PPP) Kabupaten Bogor dalam Pemilu Bupati (Pilbup) Bogor tahun
2008 yaitu, pencitraan politik terhadap calon pasangan bupati yang
akan di usung, selalu mengajak masyarakat untuk turut serta
memilih calon bupati yang bisa memajukan kabupaten bogor,
memberikan pemahaman tentang begitu pentingnya pemilu bupati
bagi kabupaten bogor di masa depan, mengajak seluruh pengurus
(DPC-PPP) Kabupaten Bogor selalu terjun langsung ke masyarakat
dalam mensosialisasikan kreateria calon dan pasangannya terutama
untuk melakukan keperluan-keparluan yang dibutuhkan
masyarakat Kabupaten Bogor dalam proses pilbup.
2. Aktivitas politik yang dilakukan pengurus DPC-PPP Kabupaten
Bogor tidak lepas dari komunikator politik yang telah tentukan
sesuai musyawarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) yaitu
pelaku komunikator politik bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC-
PPP) adalah seluruh pengurus dan segenap pendukung calon bupati
60
dari DPC-PPP maupun tim Sukses dan tim relawan, merupakan
bagian dari komunikator politik Dewan Pimpinan Cabang Partai
Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) dengan selalu mewajibkan
mobilisasi politik dimanapun mereka berada sebagai tugas loyalitas
seorang kader dan relawan maupun simpatisan terhadap calon dari
partainya dalam pemenangan pilbup bogor tahun ini.
3. Saluran atau media politik yang dominan digunakan Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP)
Kabupaten Bogor, Rachmat Yasin Center dan Tim Sukses yaitu
media cetak koran, pamflet publisitas, sticker dan iklan dimedia
televisi yang frekuensi tayangnya lebih difokuskan pada masa-
masa mendekati hari pemilihan. Di samping selalu melakukan
komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat baik
langsung maupun tidak, dengan cara mengadakan tatap muka
langsung lewat pengajian, peringatan isra mi’raj, maupun
pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan baik untuk anggota
DPC partai, kader ataupun simpatisan bahkan untuk warga sekitar,
dalam meningkatkan keterampilan di berbagai bidang keilmuan.
4. Adapun efek yang ditimbulkan akibat dari proses komunikasi
politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai
Persatuan Pembangunan (DPC-PPP), Rachmat Yasin Center
(RYC), dan Tim Sukses calon pasangan dari koalisi PPP-PDIP
yaitu masyarakat sudah mulai paham bahwa kreateria pasangan
calon yang diusung oleh DPC-PPP Kabupaten Bogor sudah sesuai
61
dengan harapan masyarakat kabupaten bogor yang kemudian
menentukan pilihan untuk memilih calon dari PPP.
B. Saran-saran
1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
(DPC-PPP) Kabupaten Bogor seharusnya memberikan pemahaman
yang lebih baik dan luas kepada seluruh lapisan pengurus
bahwasanya komunikasi politik tidak hanya bertumpu pada lisan
secara personal akan tetapi selalu berkaitan juga pada komunikasi
antar kelompok baik melalui lembaga-lembaga ataupun non partai
politik.
2. Untuk seluruh tim sukses partai khususnya, calon bupati yang akan
datang, disarankan agar mampu mempelajari komunikasi dan
politik secara lebih rinci untuk dapat mengatahui bahwa
komunikasi dan politik bisa dijadikan sebagai alat atau media
sarana dalam berpolitik.
3. Untuk semua kader dan simpatisan partai, diharapkan dapat
melakukan komunikasi politik dan melaksanakan planning dan
agenda pemenangan calon dari DPC-PPP khususnya koalisi (DPC-
PPP-DPC-PDI-P) Kabupaten Bogor yaitu pasangan RAHMAN
(Rachmat Yasin-Karyawan Fathurrahman) khususnya diarahkan
pada upaya-upaya ”optimalisasi dan fungsi serta peran Tim Sukses
partai” dalam pemenangan pilbup Bupati Tahun 2008, akan
menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat kabupaten bogor
62
khususnya untuk selalu mendukung dan mendorong calon dari
DPC-PPP kabupaten menuju ke arah yang lebih maju lagi apabila
terpilih nanti.
BAB II
KERANGKA TEORITIS
A. Komunikasi Politik
1. Pengertian Komunikasi Politik
Komunikasi politik terdiri dari dua kata yaitu, komunikasi dan
politik, Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris (communication) berasal dari
kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama.
Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah suatu proses
melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan
mengubah atau membentuk perilaku orang lain.1 Komunikasi merupakan
pengalihan informasi untuk memperoleh pengoordinasian makna antara seseorang
dan khalayak.2 Sedangkan kata politik berasal dari politic (Inggris yang
menunjukan sifat pribadi. (Adjective of Person) atau sifat perbuatan (Adjective of
action) dalam kalimat bahwa politik berarti bertindak bijaksana (Acting wisely)
dan bijak (Wise).3 Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana.4
Politik merupakan ilmu kenegaraan/tatanegara, sebagai kata kolektif yang
menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.5 Politik
sering pula ditafsirkan sebagai kekuasaan. Sedangkan komunikasi politik
1 Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Rosdakarya:Bandung
2002) cet-XVIII h. 9 2 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung)
h. 5 3 Ap. Cowl, Oxford Learners Dictionary, (Oxford Univesity Press, 1990) h. 301 4 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung)
h. 8 5 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik ( Lintas
Media: Jombang Edisi Millenium) h. 529
11
12
dipandang sebagai alat politik (political mean) untuk mencapai tujuan kekuasaan.6
Menurut Deliar Noer dalam bukunya.7 Politik merupakan aktivitas atau sikap
yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi
dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.
Komunikasi Politik telah menjembatani dua disiplin dalam ilmu sosial:
komunikasi dan politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik,
kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap
bermuatan komunikasi.8
Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai berbagai macam
pengertian di antaranya :
Pertama, ilmu pengetahuan ketata-negaraan. Kedua, segala urusan dan tindakan
(Kebijakkan, Siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan.9
Dalam referensi lain, kata politik sendiri berasal dari bahasa Latin
“politicus” atau bahasa yunani (Greek): yang embrionya adalah kata polis yang
berarti negara kota.10 Sedangkan dalam bahasa dikenal dengan kata sifat yang
salah satu artinya adalah politik, sedangkan maksudnya di sini, politik adalah
muslihat, tindakan akal, kebijakkan dengan tujuan mencapai suatu maksud.11 Ada
berbagai definisi yang diberikan oleh ilmuan diantaranya menurut Soelistyani
6 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, (Rosdakarya : Bandung 1999)
h. 130 7 Deliar Noer, Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Rajawali Press : Jakarta 1983) h. 58 8 www.teorikomunikasipolitik co.id Edisi Agustus 2006 9 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta 1995) cet Ke.VII
h. 694 10 Anwar Arifin, Komunikasi Politik (Balai Pustaka: Jakarta 2003) h. 13 11 Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta 1995) cet. Ke.VII
h. 836
13
Ghani dalam bukunya pengantar ilmu politik.12 menurut dia ada dua arti kata
politik yang penting ialah :
Pertama, politik dalam arti dipergunakan untuk menunjukkan pada
mengenai suatu segi dari kehidupan manusia bersama dalam masyarakat yang
menyangkut kekuasaan, menyangkut PowerRelationship, dalam artian ini
terkadang isi politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan. Kedua, politik
di dalam arti mempergunakan untuk menunjukkan kepada satu rangkaian tujuan
yang hendak dicapai atau dengan kata yang lebih singkat kebijaksanaan.
Perdebatan tentang komunikasi politik meliputi komunikasi, telah
menunjukkan bahwa komunikasi dan politik saling mencakupi. Kedua bidang
kajian itu menyatu dalam subdisiplin komunikasi politik, yang melintasi berbagai
disiplin dan dibesarkan secara lintas disiplin. Secara definisi komunikasi yang
memberi perhatian utama kepada kontrol sosial atau upaya mempengaruhi,
sesungguhnya telah mengandung makna politis karena aspek pengaruh merupakan
salah satu unsur utama politik. Sesungguhnya komunikasi politik sudah ada sejak
manusia berpolitik dan berkomunikasi, tetapi sebagai telaah ilmu. Menurut Alwi
Dahlan, komunikasi politik mulai berkembang dalam bentuk awal dalam
kandungan ilmu politik sesudah Perang Dunia I, meskipun belum memakai
penamaan tersebut. Hal ini terlihat dari studi mengenai pendapat umum,
propaganda, dan perang urat saraf, serta berkembangnya teori media kritis sebagai
bagian dari ilmu politik.13 Ilmuwan komunikasi Abdul Muis, menjelaskan bahwa
istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga
titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada
12 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik, (Rosdakarya : Bandung 1999 )cet ke- II h. 131
13 Anwar Arifin, Komunikasi Politik, (Balai Pustaka : Jakarta 2003), cet-1 h. 8
14
hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik.
Astrid Susanto, mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang
diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah
yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya
melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga politik. Karena
melalui komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup
negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan
politik/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan.14
Definisi Komunikasi politik menurut Michael Schudson.15 (1997 : 311),
komunikasi politik itu, “ Any transmission of message that has, or is intended to
have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward
the use of power “. Gejala komunikasi politik, menurut Schudson, bisa dilihat dari
dua arah. Pertama. Bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau
suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.
Relasi komunikasi politik antarsupra dan infrastruktur “ politik dengan gamblang
bisa dipetakan bila semua komponen yang berkaitan dengan komunikasi politik
digambarkan.16 Dan realitas komunikasi politik di suatu negara, sangat
bergantung pada sistem politik yang dianutnya.
Dari sistem politik itulah, terbentuk sebuah sistem komunikasi politik yang
pada dataran empiriknya tidak selalu persis mencerminkan sistem politik itu
sendiri, pendekatan komunikasi politik yang bersifat empirik dengan melihat
berbagai komponen di dalamnya, terasa akan lebih mendekati kenyataan
14 Ibid 15. Menurut Michael Schudson dikutip dari buku dedi Djamaluddin,h.131 16 Dedi Djamaluddin Malik, Peradaban Komunikasi Politik,(Rosdakarya : Bandung
1999) h. 131
15
beroperasinya sebuah mekanisme komunikasi politik.17 Ada dua bentuk
komunikasi politik, yaitu : Pertama, komunikasi politik yang cenderung
mengambil (membentuk) posisi horizontal. Dalam komunikasi ini, posisi antara
komunikator dan komunikan (masyarakat) relatif seimbang (saling memberi dan
menerima) sehingga terjadi proses sharing karena bentuk komunikasi semacam
ini merefleksikan nilai-nilai demokratis. Yang kedua, komunikasi politik yang
cenderung membentuk pola linear. Arus komunikasi (informasinya) satu arah
cenderung vertikal (top down) karena bentuk komunikasi semacam ini
merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan kepemimpinan otoriter.18 Selain
teori-teori di atas masih ada teori-teori lain yang berkaitan dengan komunikasi
politik, secara garis besar semua teori-teori itu selalu berkaitan, maka pada
penulisan skripsi ini lebih cenderung menggunakan teori Model Lasswel yaitu (
Who gets what, when, how?) menurut penulis, teori ini lebih sesuai digunakan
dalam penelitian ini, karena teori ini menunjuk pada teori analisis sumber
(siapa/komunikator), analisis isi (pesan), analisis media (saluran/media politik),
dan analisis efek (efek pada khalayak) sebagaimana diungkapkan oleh Ilmuwan
Komunikasi Abdul Muis, bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan
sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi
dan bukan pada politik, karena hakikat komunikasi politik mengandung informasi
atau pesan yang bercirikan politik.19
2. Unsur-unsur Komunikasi Politik
17 Ibid 18 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media)
Rosdakarya:Bandung 2005) h. 13 19 Anwar Arifin Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 8
16
Menurut David Bell (1972).20 pembicaraan politik mengandung tiga
kepentingan, yang pasti dan jelas bersifat politis, ketiga kepentingan itu berturut-
turut adalah pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman),
pembicaraan pengaruh (mempengaruhi orang lain tanpa ancaman) dan
pembicaraan otoritas (pemberitaan pemerintah). Karena isi komunikasi politik
seharusnya tidak cuma berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh kekuasaan
karena bisa menjadi penyebab kemungkinan terjadinya konflik. Itu sebabnya,
mengapa setiap komunikator politik di indonesia seharusnya menguasai kiat
mengelola konflik ( management of conflict ), karena konflik adalah konsekuensi
logis komunikasi politik.21
a. Pesan Politik
Unsur komunikasi politik yang pertama, yaitu pesan politik, tumbuh dan
berkembang dalam negosiasi politik, kegiatan ini bertujuan membentuk
pengertian bersama di antara berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak
seharusnya bersikap dan bertindak terhadap sesama.
b. Saluran Politik/Media Politik
Unsur komunikasi politik yang kedua, yaitu media politik/saluran politik,
sarana perjuangan kepentingan politik itu seharusnya dikelola dengan sifat-sifat
interpersonal yang menonjol, dengan demikian, media komunikasi politik mampu
dimanfaatkan oleh setiap komunikator politik, untuk berbicara langsung kepada
publik sasaran tertentu, tanpa perantara, tapi media komunikasi politik juga bisa
bersifat organisasional artinya, media komunikasi politik itu mampu meneruskan
pesan-pesan komunikator politik ( sebagai elite politik ) kepada berbagai segmen
20 Menurut David Bell (1972) di kutip dari buku Dedi Djamaluddin,h.132 21 Anwar Arifin Komunikasi Politik ( Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 135
17
politik yang ingin dituju, baik massa politik itu bersifat homogen, heterogen,
maupun yang termasuk pendukung atau lawan politiknya.22
c. Efek / Akibat Politik
Unsur komunikasi politik yang ketiga, yaitu efek / akibat, efek atau akibat
komunikasi politik dapat berupa simpati dan partisipasi politik, akan tetapi bisa
pula berwujud sinisme, antipati, hingga perlawanan politik, dengan demikian,
proses komunikasi politik bisa menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap
serta perilaku politik sasaran tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif
bagi komunikator politiknya. Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku
politik target tertentu yang dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada
kepercayaan nilai dan pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya.
Di sinilah arti penting partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal
dan sosial komunikator politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target
publiknya.23
3. Komunikator Politik
a. Tipologi Komunikator Politik
Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk
memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun
meyakinkan khalayak.24 Karena sebagian besar komunikator politik adalah
pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik.25 Ada tiga jenis
22 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media) Rosdakarya:
Bandung 2005) h. 62 23 Anwar Arifin Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 135 24 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung
2005) h. 101 25 Ibid h. 46
18
komunikator politik yang harus diketahui dalam membahas komunikasi politik.26
yaitu :
1) Politisi Wakil dan Ideolog
Politisi wakil dan ideolog, tipe komunikator politik yang menjadi
perwakilan (refresentative) dan hasil dari kaderisasi partai yang jadi perwakilan
nilai-nilai normatif untuk kepentingan politik dari individu ataupun kelompok.
2) Profesional (Jurnalis dan Promotor)
Profesional, terdiri dari jurnalis dan promotor, komunikator politik yang
secara profesional bekerja dan melembaga mempublikasikan isu, opini publik dan
mempromosikan seorang kandidat/calon atau sebuah partai politik tertentu dalam
pemenangan pertarungan politik di saat pemilu.
3) Aktivis (Juru Bicara dan Figure Head)
Aktivis yang terbagi juru bicara dan pemuka pendapat (figure head),
komunikator politik yang menjadi perwakilan (refresentative) kelompok di
masyarakat dalam menyuarakan tuntutan dan masukan suprastruktur politik dan
komunikator politik dari tokoh masyarakat atau figur yang memiliki pengaruh
besar dilingkungan masyarakat dimana ia tinggal.
4. Saluran Komunikasi Politik
Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan
penyampaian pesan yang bercirikan politik.27 Saluran komunikasi selalu terdiri
atas lambang-lambang dan kombinasi lainnya serta teknik media yang digunakan
untuk berbicara dengan khalayak.28 Dalam sistem politik apapun, para politisi
26 Ibid h. 30 27 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media)
(Rosdakarya:Bandung 2005) cet-6 h.166 28 Ibid
19
sebagai pembuat keputusan politik berkomunikasi dengan khalayak selalu
menggunakan saluran utama yaitu media politik atau saluran politik.29 Ada
hubungan yang menarik antara media/saluran politik dengan komunikator politik,
politisi, partai politik dan khalayak umum, karena saluran media politik
membentuk dan mempengaruhi opini publik menjadi sangat penting pada waktu
pemilu.30 Dalam komunikasi politik saluran komunikasi terbagi dalam tiga tipe.31
Pertama, saluran komunikasi satu kepada banyak, yaitu komunikasi massa.
Kedua, saluran komunikasi interpersonal merupakan bentuk dari satu kepada satu,
yaitu tatap muka. Ketiga, saluran komunikasi yang menggabungkan penyampaian
satu kepada satu dan satu kepada banyak, yaitu komunikasi organisasi. Dan
komunikasi massa merupakan sumber utama pesan-pesan politik dari
komunikator politik dalam menyusun agenda politiknya, sedangkan pemerintah
dan pers adalah sumber dan saluran komunikasi politik.32
5. Efek dan Khalayak Komunikasi Politik
a. Khalayak Komunikasi Politik
Khalayak adalah merupakan peran sifat sementara yang menjadi tujuan
disampaikannya suatu pesan politik karena khalayak dapat merubah pesan
menjadi sumber atau komunikator politik saat ia memprakasai penyampaian pesan
politik. Jenis khalayak politik terdiri dari tiga macam.33 Yaitu : Pertama, publik
umum (general public) merupakan komunitas masyarakat kebanyakan yang
seringkali menerima informasi politik secara selintas dan biasanya meliputi lebih
29 Rainer Adam,Dr. Dkk, Politik dan Radio (PT. Sembrani Aksara Nusantara Tahun 2000) cet 1 h. 1
30 Ibid h. 9 31 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung
2005) cet-6 h. 168 32 Ibid h. 18 33 Dan Nimmo, Komunikasi Politik( efek dan khalayak) Rosdakarya:Bandung 1989) h.
121
20
dari separuh penduduk dalam kenyataannya ciri khasnya khalayak semacam ini
jarang melakukan komunikasi dengan para pembuat kebijakkan. Kedua, publik
yang penuh perhatian (The attentive public) khalayak semacam ini biasanya
muncul dari lapisan masyarakat yang berperhatian, mereka adalah lapisan
masyarakat yang mau tahu dan menaruh minat pada perkembangan politik yang
sedang berkembang, biasanya publik atentif kurang dari separuh populasi dewasa
yang ada pada suatu masyarakat atau sekitar 10-15 % dari populasi. Ketiga, elit
opini dan kebijakan (Elite opinion and policy) khalayak semacam ini muncul
dikarenakan posisi mereka di dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat (Figure
head).
b. Efek Komunikasi Politik
Efek adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab perbuatan, akibat,
dampak.34 dari suatu peristiwa yang telah dilakukan, sedangkan yang di maksud
dengan efek komunikasi dalam komunikasi politik yaitu tindakan komunikasi
apapun dapat mempunyai akibat yang banyak pada khalayak.35 Efek yang banyak
dalam komunikasi politik merupakan sesuatu yang wajar. Efek terjadi karena
adanya interaksi antara tiga unsur dalam komunikasi yaitu : pesan, khalayak dan
siapa (komunikator) yang mengatakan dengan saluran apa, akibat/efek tidak
ditentukan terpisah dari interpretasi tapi malahan sebaliknya akibat adalah tidak
terpretatif terus berlangsung yang dihasilkan dari penyusunan opini personal,
sosial, dan politik.36 Efek yang diharapkan dari sasaran/objek dalam komunikasi
politik pada hakikatnya sama dengan efek yang dihasilkan dalam komunikasi
34 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah-Politik (Lintas
Media: Jombang Edisi Millenium) h.107 35 Dan Nimmo, Komunikasi Politik(Komunikator, pesan dan media)Rosdakarya:Bandung
2005) cet VI h.19 36 Ibid h 20
21
lainnya, tujuan utamanya yaitu, untuk meraih kemenangan terhadap suatu
kekuasaan.37 Jenis dasar efek terbagi dua macam yaitu: Pertama, efek primer
meliputi perhatian dan pemahaman. Kedua, efek sekunder meliputi tingkat
kognitif (perubahan pengetahuan dan sikap) dan perubahan perilaku (menerima
dan memilih).38
B. Partai Politik
1. Pengertian Partai Politik
Partai politik berasal dari dua kata yaitu : partai dan politik. Istilah partai
apabila kita melihat pada kamus mengandung pengertian yaitu, segolongan orang-
orang yang sehaluan atau setujuan atau seideologi.39 Adapun politik adalah segala
urusan atau tindakan (kebijakan) mengenai pemerintah negara atau menangani
suatu masalah.40
Politik adalah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan kepentingan
(masyarakat), baik pemikiran-pemikiran tersebut berupa kaidah-kaidah yang
mencakup akidah atau hukum-hukum, atau pemikiran tersebut berupa aktivitas
yang sedang berlangsung, telah berlangsung maupun yang akan berlangsung
termasuk pula didalamnya informasi-informasi. Apabila pemikiran-pemikiran
tersebut adalah perkara yang real, maka hal itu merupakan politik. Baik perkara-
perkara tersebut bersifat kekinian ataupun masa datang. Namun apabila waktunya
37 Onong Uchjana Efendi, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek ( Rosdakarya:Bandung
cet-XVII) h. 169 38 Nurudin M.Si, Pengantar Komunikasi Massa (Rajagrafindo Persada) Edisi 1 h. 206 39 Zainal Bahri, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik (Bandung :
Angkasa 1996) h. 15 40 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Balai Pustaka : Jakarta, 1995) h. 11
22
telah lewat, yaitu faktanya telah berlalu, dan lenyap, baik baru saja berlalu atau
sudah lama, maka hal itu berupa sejarah.41
Partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan
kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka.42
Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum
klasifikasi partai politik dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu (1) partai massa, yang
mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, dan (2) partai
kader, yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-
anggotanya.43
Partai politik merupakan alat untuk meraih kekuasaan demi kesejahteraan
rakyat, yaitu adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Partai politik dibentuk untuk memediasi rakyat guna
merencanakan suatu model kekuasaan yang dapat membawa dampak positif bagi
peningkatan kualitas hidup seluruh warga masyarakat. Partai politik ditempatkan
sebagai instrumen penting dalam mempermudah terciptanya iklim demokrasi
sebagai jalan yang dianggap paling mudah mencapai kesejahteraan tersebut.
41 Anonim, Islam, Dakwah dan Politik (Pustaka Thariqul Izzah : Bogor 2002) h. 20 42 Meriam Budihardjo, Dasar-dasar ilmu politik (Gramedia Jakarta 2000) cet. Ke-21 h.
160-161 43 Ibid h. 166
23
Di samping pengertian di atas, penulis juga menampilkan pengertian partai
politik dari beberapa ahli ilmu politik.44 diantaranya : Carl J Friedrich.45
memaknai partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini
memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun
materiil. R..H Soltau.46 menafsirkan partai politik adalah sekelompok warga
negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan
politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai
pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sigmund
Neumann.47 mendefinisikan partai politik dengan organisasi dari aktivis-aktivis
politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut
dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-
golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
Partai politik merupakan organisasi yang tidak bertujuan untuk menarik
keuntungan sama sekali, partai politik termasuk dalam salah satu organisasi yang
selalu menghadapi problem dalam menerapkan manajemen reward and
punishment system. Sehingga tak jarang menimbulkan keluhan di sejumlah
kalangan aktivisnya, terutama aktivis yang merasa memiliki skill atau sejumlah
kemampuan, kompetensi, profesionalisme atau merasa sudah lama mengabdi di
partai namun tidak mendapat tempat sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi
kalau merujuk kepada terminologi, kedudukan dan fungsi partai politik yang
44 Ibid h. 160-161 45 Carl J Friedrich di kutip dari buku (Dasar-dasar ilmu politik Meriam Budihardjo) h. 54 46 R.H Soltau di kutip dari buku (Dasar-dasar ilmu politik, Meriam Budihardjo) h.55 47 Sigmund Neuman di kutip dari buku (Dasar-dasar ilmu politik, Meriam Budihardjo) h.
56
24
banyak didefinisikan oleh sebagian pakar politik, partai politik sebenarnya
mempunyai keharusan untuk menerapkan manajemen modern yang tidak lain
prinsip reward and punishment system. Karena partai politik pada hakekatnya
sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik baik di tingkat internal maupun
eksternal partai (lembaga-lembaga politik formal dan pemerintahan).48
2. Fungsi Partai Politik
Adapun fungsi-fungsi partai politik dirumuskan oleh ahli ilmu politik.49
sebagai berikut :
Pertama, sarana komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi
mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada
pemerintah. Kedua, sarana sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan
orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah
para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan
politik yang berlangsung dalam masyarakat. Ketiga, sarana recruitment politik,
yaitu seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk
melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan
pemerintahan pada khususnya. Keempat, sarana pengatur konflik (conflict
management), yaitu mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-
pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawanya ke parlemen
untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik. Kelima, artikulasi dan
48 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 75 49 Meriam Budihardjo Dasar-dasar Ilmu Politik ( Gramedia Jakarta 2000) cet. Ke-21 h.
141
25
agregasi kepentingan, menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam
masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Keenam, jembatan
antara rakyat dan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan
keinginan masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan
rakyat.
3. Ideologi Partai Islam
Partai-partai yang berideologi dan berbasis massa umat islam umumnya
harus memiliki ciri khas dan mempunyai beberapa karakter yang menjadi symbol
perwakilan (refresentative) umat islam dalam mengaspirasikan tuntutan mayoritas
umat islam yang salah satunya untuk menerapkan sistem yang diatur oleh hukum
islami, beberapa karakter yang harus ada pada setiap partai islam, di antaranya :
Pertama, Dasarnya Islam. Artinya Islam bukan hanya menjadi dasar, tetapi harus
menjadi panduan partai untuk membangun pandangan partai, pemikiran dan
hukum yang diadopsi dan diperjuangkan. Kedua, Kaderisasi yang Islami, artinya
generasi partai yang berpikir dan berbuat berdasarkan nilai-nilai yang islami,
generasi yang siap menerapkan syariah islam yang ikhlas dan berjuang tanpa
pamrih. Ketiga, Memiliki Jiwa memimpin secara islami, artinya
kepemimpinannya dibangun dengan pemikiran islam dan ditaati selama tidak
menyimpang dari aturan yang berlaku. Kempat, Memiliki konsep yang universal
yang islami, artinya partai islam harus memiliki konsepsi yang jelas, tegas dan
berani tapi tetap mengarah pada syariah islam yang bisa diterima semua lapisan
masyarakat. Kelima, Arah dan metodenya sesuai dengan perjuangan Rasulullah
SAW. Keenam, melakukan fungsi-fungsi pembangunan antara lain : (a)
Membangun tubuh partai dengan pembinaan yang intensif, (b) Membina umat
26
dengan islam dan pemikiran, ide dan hukum syariah, (c) Melakukan perang
pemikiran dengan semua ide, pemikiran dan aturan yang bertentangan dengan
islam, (d) Melakukan koreksi terhadap penguasa yang tidak menerapkan atau
mendzalimi rakyatnya (e) Perjuangan politik terhadap penjajahan kaum kafir.50
4. Politik Islam
a. Politik Islam
Sebelum membahas gerakan politik Islam kita terlebih dahulu harus
mengetahui
uraian sederhana mengenai pengertian politik (siyasah). Siyasah berasal dari
kata saasa, yasusu, siyasah yang artinya ''mengendalikan''.51 Yang artinya bahwa
inti dari politik adalah pengendalian. Pengertian politik juga dapat diartikan secara
lebih luas kepada sistem pengendalian yang lain, semisal pengedalian kekuasaan
(siyasah-daulah), pengendalian masyarakat (siyasatul-mujtama').52 Politik Islam
dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan Islam
sebagai pengendali sistem kehidupan manusia.
Makna Politik Islam dihayati dalam sebuah pemahaman bahwa agama
yang dibawa nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran yang tidak sekadar
berdimensi individual (mengatur hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga
berdimensi sosial (mengatur hubungan manusia dengan manusia). Pemahaman ini
menjadi dasar untuk tampilnya Islam di tengah kehidupan manusia dalam posisi
sebagai pengendali. Pembahasan politik Islam sangat terkait erat dengan
50 www.hizbut-tahrir.or.id Buletin Dakwah Al-Islam. (Edisi 400/Tahun XV) h. 2-3 51 www. Republika Online. co.id (Edisi 04 Agustus Tahun 1999) h. 1 52 Ibid
27
kepemimpinan, karena dengan kepemimpinanlah pengendalian dapat dilakukan.53
Dengan demikian tema kepemimpinan merupakan tema yang sangat penting,
karena manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk majemuk yang
membutuhkan kepemimpinan. Bahkan fenomena ini adalah fenomena universal
yang dapat dilihat pada kehidupan hampir semua makhluk, hidup maupun mati.
Politik Islam tidak dapat diwujudkan kecuali oleh sekelompok manusia yang
solid, yang berpijak pada suatu visi dan kepentingan yang sama, yaitu Islam. Dari
sisi sosial mereka disebut kelompok (al-jama'ah) dan dari sisi politik mereka
disebut dengan partai (al-hizb). Partai bukanlah sekadar sebuah kumpulan orang
yang bertemu secara tiba-tiba yang dengan kepentingan-kepentingan pinggiran
mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan bisa ikut dalam pemilihan umum.
Terkadang pengertian hakiki partai sering dikaburkan dengan pengertian
partai-partai ''formal'' seperti masa sekarang ini. Kebanyakan orang mengira
bahwa partai itu harus senantiasa hanya memenuhi ketentuan-ketentuan seperti
memiliki nama tertentu, terdaftar di departemen umum, dan memiliki kartu
anggota resmi. Sebuah partai berideologikan agama islam akan disebut dengan
partai Islam, jika di dalam anggaran dasarnya tertera asas Islam.54 Partai yang
hakiki bisa saja berbentuk sebuah partai formal, tetapi bisa juga mengambil
bentuk-bentuk semiformal lainnya selain ''partai'', misalnya sebuah yayasan,
organisasi kemasyarakatan, atau malah tak memiliki bentuk formal sama sekali
semisal sebuah gerakan ''bawah tanah''. Eksistensi kejamaahan dalam sebuah
bentuk kesatuan niat, tujuan, metode, dan wawasan, yang penting tetap terjaga.
53 www.Republika Online. co.id( Edisi 04 Agustus Tahun 1999) h. 1-2 54 H.A Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 157
28
Uraian pengertian diatas dikuatkan lagi dengan adanya pendapat-pendapat para
orientalis sebagai berikut:
1) Dr. V. Fitzgerald.55 berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion),
namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system).
Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat
Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang
berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran
Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling
bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain".
2) Prof. C. A. Nallino.56 berkata: "Muhammad telah membangun dalam
waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas
teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya".
3) Dr. Schacht.57 berkata : " Islam lebih dari sekadar agama: ia juga
mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam
ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang
lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan".
4) Prof. R. Strothmann.58 berkata : "Islam adalah suatu fenomena agama dan
politik. Karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang
politikus yang bijaksana, atau "negarawan".
5) Prof D.B. Macdonald.59 berkata : "Di sini (di Madinah) dibangun negara
Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang
Islam".
55 Menurut Dr. V. Fitzgerald di kutip dari buku Nazhariyyat As Siyasiyyah al Islamiyah
(Teori Politik Islam) (Terjemahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus tahun 2000) h.5 56 Ibid 57 Ibid 58 Ibid
29
6) Sir. T. Arnold berkata.60 : " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang
kepala agama dan kepala negara".
7) Prof. Gibb.61 berkata : " Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah
sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya
suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode
tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan
institusi.62
59 Ibid 60 Ibid 61 Ibid 62 Dr.Dhiuddin Rais, Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam)
(Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000) h. 5-6
BAB III
GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PPP
KABUPATEN BOGOR
A. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Kabupaten Bogor
Sejarah tidaklah bergerak secara linear, melainkan seringkali bergerak
secara dialektik. Itu pula yang terjadi di kalangan partai-partai politik Islam. Pada
5 Januari 1973, tokoh-tokoh Islam dan ulama yang berasal dari NU, PERTI, PSII,
dan Parmusi berkumpul dan bermusyawarah di rumah kediaman HMS
Mintaredja. Yang akhirnya tercapai mufakat untuk bersatu dan berfusi dalam satu
wadah partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).1 Inilah
awal mula sejarah PPP berdiri yang berangkat dari terjadinya sejarah masa lalu
dimana partai-partai Islam pada itu masih tersekat-sekat oleh kepentingan masing-
masing.
Ada empat alasan bersatu dan berfusinya partai-partai Islam pada waktu
itu, Pertama, kelompok demokrasi pembangunan sudah berencana melakukan fusi
partai pada tanggal 10 februari 1973, sehingga Partai Persatuan Pembangunan
tidak mau ketinggalan. Kedua, semangat persatuan di kalangan partai Islam
(terutama pimpinannya) begitu menonjol, setelah kalah pada pemilu 1971. Ketiga,
isu penyederhanaan partai sejak paska pemilu 1971 semakin santer digaungkan
pemerintah. Maka jalan tengahnya, mau tidak mau partai-partai Islam lebih baik
bersatu dan berfusi daripada harus dibubarkan dengan alasan melanggar Undang-
1 Masykur Hasyim, Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik PPP ( Yayasan
Sembilan Lima, 2002) h.71
30
31
Undang. Keempat, sikap ikut arus fusi memungkinkan PPP bisa konsentrasi untuk
ikut menyusun UU Politik baru di DPR.2 Proses terbentuknya fusi partai-partai
islam melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Berlangsungnya fusi
partai-partai islam ke dalam PPP menunjukkan adanya dua kesadaran sekaligus,
yakni : Pertama kesadaran subyektif di kalangan tokoh-tokoh dan ulama islam
pada waktu itu bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka kekuatan
partai-partai islam akan mejadi solid dan kokoh. Kedua, berfusinya partai-partai
islam ke dalam PPP didasarkan atas kesadaran objektif bahwa tantangan dan
realitas politik yang sedang berkembang pada waktu itu dan mengharuskan partai-
partai islam berfusi ke dalam PPP, faktor lain yang menjadi alasan bersatu dan
berfusi partai-partai islam karena dua dari partai islam lain yaitu NU dan PSII
sebelumnya pernah satu wadah dalam Masyumi, partai islam yang lahir 7
November 1945.3 Dan berfusinya partai islam ke dalam PPP haruslah dirawat,
dipelihara serta ditumbuh-kembangkan.
B. Perspektif Ideologi Partai, Visi dan Misi PPP
a. Perspektif Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP)
Hubungan Islam dengan politik merupakan bagian yang tak terpisahkan.
Bahkan bisa disimpulkan memang sudah tertulis hampir di semua literature
sejarah dan peradaban islam. Hubungan islam dengan negara sudah menjadi
keakraban yang tak terpisahkan, maka tak heran jika ada beberapa ulama
mendefinisikan islam sebagai suatu agama (din) dan negara (kekuasaan atau
dawlah).4 Dalam Al Qur’an amatlah jelas bahwa islam tidak hanya mengatur
2 Ibid 3 PPP 30 tahun Bersama Umat Penyunting Wall Paragon DPP PPP Tahun 2003 4 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Populer( Lintas Media: Jombang Edisi
Millenium) h.79
32
hubungan antara manusia dengan penciptanya, juga mengatur hubungan antar
manusia dengan sesamanya. Ada 14 prinsip ajaran islam yang berkaitan dengan
hak asasi dan politik (negara).5 antara lain : prinsip umat, prinsip persatuan dan
persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar
pemeluk agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip tolong
menolong, dan membela yang lemah dan teraniaya, prinsip perdamaian, prinsip
musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan
dan prinsip ketakwaan, amar ma’ruf nahi munkar . Islam sebagai agama, yang
sejatinya membawa faham egalitarian, jelas harus berhadapan dengan realitas
sosial-politik. Dalam konteks keagamaan, juru dakwah Islam melakukan gerakan
secara sinkretik dengan tetap mengadopsi kepercayaan dan adat istiadat di
indonesia dalam batas-batas tertentu sehingga ajaran islam relatif dapat diterima
tanpa ada ketegangan dan halangan yang berarti, karena proses Islamisasi pada
masa awal-awal berjalan secara pembicaraan (smooth).6 Berikut adalah kerangka
landasan yang menjadi dasar bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam
melangkah di dunia politik sebagaimana dituangkan di dalam dokumen-dokumen
partai
1. Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Asas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Islam.
Sebagai partai yang berasakan Islam, PPP berusaha mengembangkan
budaya politik akhlakul karimah. Karena budaya politik akhlakul karimah secara
5 J Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau
dari Pandangan Al-Qur’an,( RajaGrafindo Persada :Jakarta 1994) h.125-260 6 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h.97
33
normatif bersumber pada nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam Al-
Qur’an dan Al-Hadist, dan sejarah politik islam dari masa Rasululah hingga
sejarah politik Islam di Indonesia.7
2. Tujuan Partai
Tujuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah dakwah amar ma’ruf nahi
munkar yang bertujuan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur,
sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu
Wata’ala.8
3. Usaha
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu berusaha untuk menjadi
sebuah partai Reformis atau partai yang membawa perubahan.
2. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat,
berbangsa dan negara.
3. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya
kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam.
4. Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah
basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia
dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan
5. Membrantas paham komunis/atheisme dan faham-faham lainnya yang
bertentangan dengan Islam dan Pancasila.
6. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7 Ibid h. 110 8 Bambang Setiawan, Partai-partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program (Jakarta
:PT. Kompas Media Nusantara 2004-2009) h. 305
34
7. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas
dan tujuan partai.9
Sebagai partai islam, PPP berusaha untuk terus tampil sebagai partai
reformis, karena pada dasarnya PPP yang didirikan hasil fusi partai-partai islam
pada 5 januari 1973 adalah sejatinya sudah mengandung nilai-nilai pembaruan
dan kereformisan, yang terlihat dalam orientasi dan perilaku para elit dan kader-
kadernya serta ditunjukkan dengan program-programnya.10 Adanya fusi partai-
partai islam sesungguhnya dapat dianggap sebagai suatu langkah reformasi
politik. Fusi partai ditempuh untuk kepentingan jangka panjang dan lebih besar
bagi umat islam, karena bersatu dan berfusinya partai-partai islam ke dalam PPP
dapat dianggap sebagai langkah reformatif terkini dalam sejarah islam.11 Tokoh
politik dan ulama yang sudah berikrar fusi partai ke dalam PPP menyadari betul
bahwa permasalahan politik umat Islam di indonesia tidak mudah terselesaikan
dengan adanya fusi partai dalam tubuh PPP tapi justru malah sebaliknya
terjadinya fusi partai ke dalam PPP merupakan starting point untuk maju bersama
dalam semangat ukhuwwah Islamiyah agar PPP bisa tampil menjadi partai yang
disegani.12 PPP Sebagai partai politik yang memiliki akar historis keumatan dan
keulamaan, sejak berfusinya partai-partai politik menjadi satu partai, PPP
mengalami banyak tantangan terutama disebabkan adanya kesan dan perasaan
umum di kalangan umat islam dan elite PPP bahwa berfusinya partai-partai islam
ke dalam PPP bukan semata-mata intervensi dan desakan pemerintah pada waktu
9 Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART (Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PPP Masa Bakti 2007-20012) h. 6-7 10 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 65 11 Ibid 12 Ibid h. 57
35
itu (masa orde baru).13 Melainkan atas kesadaran bersama para elite politik islam
dan para ulama untuk sama-sama membangun partai yang berasaskan Islam
sebagai kendaran politik umat Islam dalam pertarungan memperebutkan
kekuasaan.
b.Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
a. Visi Umum
Secara umum dasar pemikiran visi dan misi Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor sama dengan isi
visi dan misi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP dengan maksud, Tujuan
pendirian sebuah partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional.14 Adanya visi
dan misi serta platform sebuah partai politik merupakan hal yang sangat esensial
dan substansial.15 Istilah visi menunjuk kepada kemampuan untuk melihat pada
inti persoalan, pandangan luas serta wawasan.16 Adapun visi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) sebagaimana dirumuskan dalam muktamar ke IV tahun 1998
adalah terwujudnya suatu masyarakat madani yang adil dan makmur yang diridhoi
Allah SWT, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.17
b. Visi Khusus Partai Persatuan Pembanguna (PPP)
13 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta, 2004) cet. ke-1 h. 136 14 Meriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik ( Gramedia Jakarta 1977) cet. Ke-21 h.
160-161 15 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule,( Lintas Media: Jombang Edisi
Millenium) h. 634 16 Ibid h. 675 17 Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1( Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 26
36
Pada intinya visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Amar
ma’ruf nahi munkar seperti yang telah dirumuskan dalam lima khidmat dalam
program perjuangan partai.
2. Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
a. Misi Umum
Sedangkan misi, adalah tugas yang dirasakan oleh seseorang sebagai suatu
kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme dan
sebagainya.18 Pada hakekatnya Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) adalah amar ma’ruf nahi munkar, yang dirumuskan dalam lima khitmad
dalam program perjuangan partai yang dideskripsikan dalam dua aspek besar.19
yakni : Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Dalam kerangka amar ma’ruf nahi
munkar, PPP konsisten memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah
basyariah, ukhuwwah wathoniyah, demokratisasi dalam semangat musyawarah
mufakat dan memperjuangkan baldah thayyibah, masyarakat adil makmur yang
diridhai Allah Swt. Namun pasca Musyawarah Kerja Cabang 1 pada bulan
september tahun 2001, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPC Kabupaten
Bogor rumusan tersebut selalu mengalami pembaharuan khususnya di Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor, seiring dengan pola rekrutmen
yang mengalami perubahan dalam partai. Salah satunya dengan selalu
diadakannya kaderisasi terpilih (the selected members) yang dijadikan tenaga inti
dan merupakan elemen aktif, dengan kualitas tertentu yang mampu memahami,
18 Burhani Ms dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule,( Lintas Media: Jombang Edisi
Millenium) h. 407 19 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004) cet. ke-1 h. 51
37
meyakini, memelihara dan memperjuangkan kebenaran dan cita-cita politik partai.
Kaderisasi partai selalu dituntut mampu menjalankan lima fungsi kader20yaitu :
1) Menjadi Penggerak
2) Menjadi Pembaharu
3) Menjadi Pembela
4) Menjadi Katalisator
5) Menjadi Teladan serta Panutan Ummat.
b. Misi Khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Misi khusus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu konsisten
memperjuangkan ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah basyariah, ukhuwwah
wathoniyah dan demokrasi dalam semangat musyawarah mufakat dan
memperjuangkan baldah thayyibah menjadi masyarakat yang adil makmur yang
diridhoi Allah Swt.
Sedangkan dalam kerangka nahi munkar, PPP secara konsisten mencegah
berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme, marxisme dan faham lainnya,
menentang berkembangnya neo-feodalisme, pelecehan martabat manusia,
dehumanisme, diskriminasi guna mencegah disintegrasi bangsa, dan konflik sosial
yang membahayakan keutuhan bangsa indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika,
mencegah dan menentang otoriterisme, serta mencegah berkembangnya berbagai
bentuk kesenjangan sosial dan ekonomi.21 Sejak berfusinya partai-partai islam
menjadi satu partai, PPP terus berupaya dikembangkan menjadi partai yang makin
demokratis, egaliter dan transparan baik di tingkat pusat dan diharapkan juga
20 Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1( Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 26 21 HA. Chudlary Syafi’i Hadzami, Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004) cet. ke-1 h. 51
38
bergulir hingga ke tingkat bawah, dan roda kepartaian tidak lagi bergantung pada
person to person, melainkan lebih tergantung pada sistem. Salah satu indicator
keberhasilan sebuah partai politik, selalu akan dilihat pada setiap kali
penyelenggaraan pemilu dengan perkembangan politik dewasa ini. Maka partai
yang mampu meraih suara mayoritas dan bisa menempatkan kadernya diparlemen
secara nasional bisa dianggap telah berhasil.22
C. AD / ART Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai telah menetapkan bahwa Partai ini
bernama Partai Persatuan Pembangunan disingkat PPP. Dibentuk di Jakarta pada
tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa’dah 1329 H, untuk
waktu yang tidak ditentukan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, Dewan
Pimpinan Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Dewan Pimpinan
Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota.23 Sedangkan AD/ART ini
mengacu pada hasil ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan
Pembangunan Nomor : 03/TAP/Muktamar VI/PPP/I/2002. Tentang Perubahan
Dan Tambahan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Persatuan Pembangunan.
22 Ibid 23 Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART (Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PPP Masa Bakti 2007-20012) h. 6
39
D. Program Kerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor
Paradigma Baru
a. Menjadikan Partai yang mendayagunakan historis keunsuran, lebih
terbuka terhadap masuknya elemen-elemen baru, inklusif dan berorientasi
kemasa depan.
b. Menjadikan Partai yang visi dan misinya (khidmat) terumuskan dan
dipahami secara jelas, eksplisit, tajam dengan identitas dan jatidiri yang
jelas.
c. Membangun kembali platform partai yang berasas Islam, kembali ke
khittah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Rahmatan Lil’alamin, mengutamakan
kepeloporan dan mandiri.
d. Membangun kembali jaringan pengurus organisasi dengan basis massa
spektrum yang luas dan beragam sampai ke pelosok pedesaan.
e. Menjadikan Partai sebagai kendaraan representasi kedaulatan rakyat yang
berada pada posisi Ummatan Wasathon, penengah, moderat serta
diperhitungkan oleh berbagai kekuatan sosial politik.
f. Membangun sistem pendidikan politik, mobilitas dan promosi kader Partai
berdasarkan prinsip meritokrasi/kemampuan, prestasi politik, militansi,
teguh iman, luas wawasan serta menjadikan Islam (Al-Qur’an dan As-
Sunnah) sebagai tuntutan hidup dengan kaderisasi yang lebih sistematis,
lebih beragam, lebih berdaya saing dengan kreateria performance yang
jelas, terukur dan teruji.
40
g. Memperjuangkan dan mengutamakan kembali nilai-nilai yang harus sesuai
dengan fatsoen (etika) politik Akhlakul Karimah, dengan tetap
memperhatikan kepentingan ummat yang merupakan basis pendukungnya.
h. Menjadikan dan memperjuangkan kembali Partai dan kekuasaan sebagai
instrumen perjuangan nilai-nilai dan kepentingan keummatan, ke Islaman,
ke Indonesiaan, dimana tujuan dan cara yang etis adalah sama-sama
pentingnya.
i. Menjadikan seluruh komponen Partai yang lebih proaktif, substantif,
aplikatif dalam mengimplentasikan programnya.24
E. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor
Periode 2006-2011
Ketua DPC : Drs. H Rachmat Yasin, MM
Wakil Ketua : Drs. Amrullah Zaily, SE
Wakil Ketua : H. Topik Masduki, SE
Wakil Ketua : Drs. Ako Komarudin
Wakil Ketua : Rasim Kusba, S.Pd
Wakil Ketua : H. Suherman, SE,MM
Wakil Ketua : Suhadi Alduni
Wakil Ketua : Ny. Rodiah
Wakil Ketua : Didin Mahmudin, S.Ag
Sekretaris : Teuku Hanibal, SE
Wakil Sekretaris : M. Romli
Wakil Sekretaris : Didi Furqon Firdaus, S.Ip
Wakil Sekretaris : Haris Mulyawisena
Wakil Sekretaris : Yudi Sucipta
Wakil Sekretaris : E. Jafar Sidik
24 Endang Kosasih, Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1( Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 34-36
41
Wakil Sekretaris : H. Memed Sunarya
Wakil Sekretaris : Hj. Encum Sumiartini
Wakil Sekretaris : Miad Mulyadi
Bendahara : Drs. H. Sihabudin Mamun, MM
Wakil Bendahara : Acep Sopyan
Wakil Bendahara : Yayat Hardana
Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor
Periode 2006-2011
Ketua : H. Rudi Ferdian
Wakil Ketua : Rifdian Suryadharma, SE
Wakil Ketua : Ramilus
Wakil Ketua : Ir. TB. Imron
Wakil Ketua : David Rizar Nugroho, S.Sos
Wakil Ketua : Rachmat Syah
Wakil Ketua : Andi Rusnandi, S.Sos
Wakil Ketua : Ade Munawaroh, SH
Sekretaris : Ir. Yuyud Wahyudin
Wakil Sekretaris : Dadun Solahudin. Ar, sh
Wakil Sekretaris : Mahmud Yunus
Wakil Sekretaris : Dedi Slamet Riyadi
Wakil Sekretaris : H. Iwan Kurniawan, S.Kom
Wakil Sekretaris : RMH. Danang Donoroso
Wakil Sekretaris : M. Nasir Nashro
Wakil Sekretaris : H. Pepen Efendi
Wakil Sekretaris : Hj. Siti Masyitoh.25
25 (Buku Arsip Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP) Kab. Bogor periode 2006-2011 Tahun 2008
42
F. Profile Rachmat Yasin Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP)
Kabupaten Bogor
Profile Umum
Nama Lengkap : Rachmat Yasin, MM
Tempat Tanggal Lahir : 4 November 1962
Agama : Islam
Hobi : Olahraga, membaca dan traveling
Status : Menikah
Riwayat Pendidikan :
SDN Sindangbarang
SMPN 4 Bogor
SMAN 1 Bogor
S1 Fisip Universitas Nasional
S2 Manajemen Universitas Satyagama
Pengalaman Organisasi :
Ketua Karang Taruna Desa Sindangbarang
Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip Unas
Senat Mahasiswa Fisip Unas
Wakil Ketua PMII Cabang Bogor
Wakil Ketua KNPI Kabupaten Bogor
Ketua GP Anshor
Ketua Umum Persikabo
Wakil Sekretaris DPC-PPP Kabupaten Bogor
Sekretaris DPC-PPP Kabupaten Bogor
Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor
Pengalaman Kerja :
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor
Bupati Kabupaten Bogor periode 2008-13
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS
Dalam proses komunikasi politik menyampaikan pesan yang bercirikan politik
selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik
tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya. Salah
satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra (image) kepada halayak.
Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima,
baik langsung maupun tidak, melalui media termasuk media massa yang bekerja
untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Keahlian dalam
berkomunikasi dengan masyarakat (audiens) bagi seorang calon kepala daerah
adalah mutlak harus dimiliki bila akan maju dalam pertarungan pilkada atau
pilbup, selain keahlian dalam berpolitik lewat media, pemilu adalah salah satunya
sarana pertarungan komunikasi politik. Begitu juga dengan calon bupati dari DPC
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini sudah lebih cenderung
menggunakan beberapa unsur-unsur komunikasi politik yang selama ini sudah
ada dan digunakan. Sedangkan Komunikasi politik sendiri terdiri dari beberapa
unsur lain. Yaitu Pesan Politik, Komunikator Politik, Saluran Komunikasi Politik
atau Media Politik, dan Efek serta Khalayak Komunikasi Politik.
A. Pesan Politik DPC PPP Kabupaten Bogor
Unsur komunikasi politik yang diterapkan DPC PPP Kabupaten Bogor yaitu
pesan politik, tumbuh dan berkembang dalam negosiasi dan sosialisasi politik,
kegiatan ini bertujuan membentuk pengertian atau kesepakatan bersama di antara
43
44
berbagai pihak tentang bagaimana setiap pihak seharusnya bersikap dan bertindak
terhadap sesama. Ada berbagai cara yang memang sudah dan sedang dilakukan
oleh Tim Sukses Calon Bupati Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dalam pemenangan pertarungan politik dalam pemilu bupati
(pilbup) tahun 2008, diantaranya selalu menjalin pesan komunikasi dalam bentuk
kerjasama dengan berbagai Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), dengan tujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja
tim sukses Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam penyampaian pesan politik
untuk mengajak elemen-elemen di atas terlibat langsung dalam pemenangan
menuju kursi bupati bogor bagi calon bupati dari PPP. Sebagaimana pernyataan
Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor bahwa :
”Bentuk dukungan politik dalam bentuk pilihan tidak bersifat permanen dan
rasional, dukungan politik akan cepat berubah manakala kepentingan kelompok
yang menjadi perekat kurang diperhatikan, perubahan-perubahan sikap dan
dukungan politik semacam ini bisa terjadi karena beberapa faktor.”1
Sesuai dengan statement di atas maka, ada tiga alasan mengapa pemilu bisa
menjadi sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi politik dan
legitimasi politik bagi pemerintah atau calon yang akan berkuasa. Pertama,
melalui pemilu pemerintah bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui
kesepakatan-sepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu pemerintah
atau calon kepala daerah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya.
Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan
1Zaily, Amrullah SE. Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, Wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor)
45
kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk memperlihatkan
legitimasinya.2 Sebagaimana dikatakan Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam
bukunya, Dalam kaitan dengan kompetisi politik di tingkat lokal, hal yang
menarik dicermati menjelang pilkada (pilbup) langsung tahun ini yaitu adanya
sejumlah elite politik turut ikut berkompetisi politik ditingkat lokal (daerah).
Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada atau pilbup langsung
ditingkat lokal cukup memiliki daya tarik (magnitude) besar sehingga menyedot
minat berbagai kandidat untuk terjun langsung ikut berkompetisi.3 Seperti halnya
saat mendekati hari-hari kampanye, konstelasi politik di daerah Bogor yang kian
memanas, pertarungan antar kelompok atau kekuatan politik menjelang perhelatan
demokrasi lokal, yaitu Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Bogor, semakin
menguat dan mengundang perhatian masyarakat luas, khususnya masyarakat
bogor. Saat ini, yang paling panas ialah pengaturan strategi kampanye dan
pengemasan platform untuk memikat para calon pemilih untuk masuk ke dalam
satu bendera partai sebagai kendaraan politik ke ajang Pilbup oleh para kandidat
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup - Cawabup). Rachmat Yasin satu
calon kandidat yang sudah dipastikan melenggang mulus sebagai Cabup dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk berkoalisi dengan Karyawan
Fathurrahman (Ketua DPC PDI Perjuangan) calon wabup dari Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan calon kandidat lain dari Partai Golkar
yaitu Fitri Putra Nugraha alias Nungki, sudah dipastikan menggandeng calon
wabup independen Endang Kosasih (mantan Ketua DPC PPP Kab.Bogor yang
2 Syamsuddin Harris, Menggugat Pemilu Orde Baru, (Jakarta Yayasan Obor Indonesia,
1998) h. 8 3 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005) h. 63
46
kini anggota DPR RI) yang merupakan kader dari partai PPP. Sedangkan kandidat
lain yaitu Iyus Djuher calon dari Partai Demokrat sepakat untuk menggandeng
HM Rusdi AS (mantan Ketua DPD Golkar yang sekarang Wakil Ketua DPRD),
untuk lebih awal mendeklarasikan sebagai Cabup-Cawabup Kabupaten Bogor.4
Sedangkan Sumandjaja SD (Fungsionaris PKS) calon dari Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) berhasil menggandeng calon wabup independen dari kalangan
pengusaha kamar dagang Indonesia (KADIN) Kota Bogor, H Ace Supeli
Pertarungan menuju Pemilu Bupati Kabupaten Bogor pun kian semarak,
selain ke-empat nama pasangan di atas, yang ikut meramaikan bursa kandidat
Cabup ialah Maman Daning dan Muhammad Nurdin calon perseorangan (calon
independen).5
Para calon kandidat kepala dan wakil kepala daerah ini, belakangan kian
gencar mensosialisasikan dirinya di tengah masyarakat kabupaten bogor hingga
pelosok-pelosok desa. Selain itu, mereka pun kini sangat aktif berkomunikasi
serta rajin untuk turun di kalangan grassroot dengan menampilkan ciri khas
komunikasi politik masing-masing kandidat calon, hingga para calon rajin
menemui petinggi sejumlah parpol di tingkat pusat dan provinsi demi
mendapatkan tiket maju ke Pilbup.6
Ada beberapa cara strategi sosialisasi politik yang dilakukan oleh Tim
Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP)
Kabupaten bogor dalam menjaring suara pemilih pada pemilu bupati (Pilbup)
4 www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008. h. 1 5 Ibid h. 2 6 www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008 h. 3-5
47
tahun ini agar target suara pemilih tercapai sebagaimana dikatakan oleh Drs.
Amrullah Zaily Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten
Bogor.
”Sosialisasi politik baik dilakukan melalui komunikasi massa maupun
komunikasi Interpersonal mempunyai peran penting dalam menyampaikan agenda
besar partai politik. Setidaknya Institusi partai harus bisa mengangkat isu-isu yang
masih relevan untuk dijadikan indikasi bahwa partai mempunyai kesiapan untuk
melakukan perubahan-perubahan yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat”.7
Proses yang paling strategis dalam persiapan awal sebelum proses dan
pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pemilu bupati (Pilbup) secara
langsung adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh partai politik dan tim sukses
kandidat calon kepala daerah.8 Ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam
tim sukses. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC
PPP Kabupaten Bogor. Kenapa sosialisasi dianggap begitu penting karena
sosialisasi memiliki unsur-unsur penting yaitu :
1) Sosialisasi merupakan wujud pertanggungjawaban partai politik dan calon
kepala daerah kepada publik.
2) Sosialisasi memberikan pemahaman kepada publik tentang misi dan visi
partai politik dan calon kepala daerah yang diusungnya.
7 Zaily , Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawncara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 8 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005) h. 118
48
3) Sosialisasi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap calon
kepala daerah dan partai politik yang mendukungnya.
4) Sosialisasi memberikan informasi tentang sosok calon kepala daerah dan
partai politik yang mendukungnya.
5) Sosialisasi mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara
berkualitas kepada calon kepala daerah.
6) Sosialisasi mampu menciptakan situasi kondusif sehingga pemilu berjalan
secara damai, lancar, dan demokratis.9
B. Komunikator Politik DPC PPP Kabupaten Bogor
Para komunikator politik sering menggunakan bahasa dan simbol untuk
memberikan jaminan kepada khalayak baik untuk memberikan informasi maupun
meyakinkan khalayak10. Karena sebagian besar komunikator politik adalah
pemimpin organisasi yang biasa disebut pemimpin simbolik.11 Sedangkan bagi
Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten
Bogor, pelaku komunikator politik adalah seluruh pengurus dan segenap elemen
pendukung calon bupati dari DPC-PPP sudah termasuk bagian dari komunikator
politik dalam pemilu bupati tahun ini. Khususnya mereka yang benar-benar
sengaja dibentuk untuk terlibat langsung dalam mengeluarkan pendapat atau
argument dalam mensikapi isu-isu dari lawan politik maupun pelaku media
(wartawan) seperti pengurus harian DPC PPP, pengurus Rachmat Yasin Center
(RY Center) dan Tim Sukses Koalisi DPC PPP dan DPC PDI-P Kabupaten Bogor.
9Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 10 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator,pesan dan media) Rosdakarya:Bandung
2005) hal 101 11 Ibid hal 46
49
Sedangkan dalam melakukan persiapan pemilihan kepala daerah atau bupati
(pilbup) bogor 2008, Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) sudah melakukan
upaya-upaya pemenangan dalam menarik suara pemilih sesuai angka yang
realistis secara intensif, sebagaimana di ungkapkan Drs. Amrullah Zaily Wakil
Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor bahwa.
”Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bogor melakukan upaya-upaya yang sangat maksimal untuk bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya walaupun pada dasarnya dalam pemilu bupati tahun ini PPP hanya menargetkan 49%-51% dari suara pemilih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor meyakini bahwa semua itu dapat dilakukan bila perencanaan yang dilakukan cukup matang, salah satunya dengan selalu membuka bentuk komunikasi dengan semua partai, selain itu menjalin kerjasama dengan media pers dengan mendirikan Rachmat Yasin Center di beberapa wilayah basis masa PPP dan membuka jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga survai khususnya dari Universitas Indonesia”.12
Sesuai dengan pernyataan di atas, Rachmat Yasin sebagai calon yang akan
maju dari koalisi PPP-PDI-P dalam pemilu bupati tahun ini meminta
dukungannya pada masyarakat kabupaten bogor, sebagaimana dia mengatakan
dalam media massa.
”Saya meminta do’a dan restu dari seluruh pengurus PPP sejawa barat agar
saya yang berpasangan dengan H. Karyawan Fathurrahman (Rahman) bisa
menang pada pilbup bogor mendatang dan mendulang suara maksimal pada
pemilu 2009 mendatang”.13
Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Alfan Alfian dalam bukunya,
bahwa proses sosialisasi politik bagi calon kepala daerah dianggap begitu
12 Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 13 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008, h.3
50
penting karena proses sosialisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif
dan relevan dalam menyampaikan visi dan misi calon, oleh karena itu :
”Proses sosialisasi politik disarankan bagi calon-calon yang akan maju dalam pertarungan partai politik agar masa pemilih bisa mengenal lebih dekat dengan calon pilihan mereka. Ada beberapa cara untuk mempermudah calon kepala daerah atau presiden diantaranya bisa melalui iklan atau publikasi di media masa maupun media eletronik baik Televisi, Radio, Koran ataupun Media cetak lainnya”.14
C. Saluran Komunikassi Politik
Dalam realisasi strategi pemenangan pemilu bupati (pilbup) tahun ini
seluruh elemen Tim Sukses Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor lebih sering menggunakan media
massa sebagai sarana saluran komunikasi politik yang paling tepat kepada
khalayak pemilih di samping media-media lainnya masih juga tetap dipakai akan
tetapi dalam porsi yang relatif lebih sedikit seperti baliho, pamflet atau sticker
yang bergambarkan foto calon dari PPP dan iklan publisitas. Di samping itu
Fungsionaris DPC-PPP selalu menjalin hubungan profesional dengan media
massa, khususnya koran, mingguan berita, stasiun televisi, stasiun radio dan
media lainnya yang dianggap merupakan kebutuhan penting dan efektif. Tiga cara
sosialisasi ini memang selalu berkaitan dengan pemilu kepala daerah (pilkada) :
1) Peran Media Masa (Publikasi Media)
Bagi Calon dari PPP Publikasi lewat media dilakukan dalam dua
program besar, yaitu mendirikan media center dan publikasi above the line
14 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005) h. 119
51
dan below the line. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE, yang
mengungkapkan bahwa :
”Pendirian media center atau rachmat yasin center dilakukan untuk
membangun hubungan strategis dengan media massa dan memberikan
informasi yang lengkap serta akurat dalam sebuah kemasan menarik.
Selain itu media center atau rachmat yasin center berfungsi sebagai pusat
informasi tentang calon kepala daerah dan partai politik yang
mendukungnya”.15
Pengamat Ilmu Politik Alfan Alfian dalam bukunya mengatakan Untuk
memperkuat pesan dan informasi yang akan disampaikan kepada publik, perlu
dilakukan penyebarluasan informasi melalui media cetak (majalah, koran) dan
elektronik (Televisi, radio, internet). Adapun materi-materi yang layak
disebarluaskan berdasarkan tahapan pilkada antara lain :
a) Rencana kampanye calon kepala daerah
b) Tempat kampanye
c) Pemungutan Suara
d) Penghitungan Suara.16
Media menjadi efektif misalnya Televisi dengan sekali tayang penonton
bisa memperhatikan tayangan tersebut sehingga terbentuk dibenak mereka
ternyata partainya baik. Media sangat efektif tapi tidak semata-mata media itu
menjadi satu-satunya harapan seperti halnya partai-partai lain yang selalu
15 Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor,wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 16 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005) h. 120-121
52
melakukan kampanye dengan melalui media tapi tidak dibarengi kampanye di
tingkat bawah (grassroot).
2) Mobilisasi Sosial (Tatap Muka, Debat Kandidat)
Selain sebagai penunjang efektifnya sosialisasi politik, komunikasi
langsung lewat tatap muka atau debat publik sangat penting dilakukan oleh calon
bupati atau kepala daerah. Sebagaimana dikatakan Drs. Amrullah Zaily SE Wakil
Ketua DPC-PPP Kabupaten Bogor.
”Komunikasi tatap muka atau debat kandidat dilakukan dengan cara
melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai lembaga, komunikasi tatap
muka sangat penting dilakukan supaya simpatisan tersebut membantu calon
kepala daerah dan partai politik pendukungnya dalam mendukung seluruh proses
pemilu termasuk dalam hal sosialisasi.”17
Ungkapan di atas sesuai dengan pendapat pengamat Ilmu Politik Alfan
Alfian dalam bukunya. ”Mitra-mitra tersebut masing-masing memiliki kompetensi
khusus yang dapat membantu proses pelaksanaan pemilu termasuk dalam hal
sosialisasi, setelah langkah itu, barulah memasuki tahap mobilisasi yang
merupakan kelanjutan program sosialisasi tatap muka yaitu strategi ini berusaha
mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam usaha
mensukseskan pemilu kepala daerah (pilkada), lebih khusus memenangkan calon
kepala daerah yang diusungnya.”18
17 Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 18 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005) h. 121
53
3) Tim Sukses (Atribut Kampanye, Marketing Kandidat)
Tahapan selanjutnya Pengurus DPC-PPP membentuk Tim sukses dengan
tujuan untuk bisa mengantarkan kandidat atau calonnya menjadi pilihan utama
dalam pertarungan pemilu bupati Bogor (pilbup Bogor) Tahun 2008.
Sebagaimana diungkapkan Drs. Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) kabupaten bogor
yang mengatakan bahwa :
”Dalam Tim sukses harus ada demitologisasi atas posisi dan peran tim sukses. Tim sukses harus dipandang secara rasional-proposional, dalam bagian tim sukses harus ada tim teknis yang terbiasa mengurus aspek-aspek lapangan. Ada tiga kombinasi dalam membentuk Tim sukses yaitu : Pertama, orang-orangnya cukup dari kalangan internal (orang dalam yang dipercaya ahli dan mampu). Kedua, orang-orangnya seratus persen diambil dari luar yaitu dengan menyewa konsultan pilkada yang dinilai profesional dan bertanggung jawab Ketiga, mengkombinasikan poin pertama dan kedua menjadi satu”.19
Selain itu, kaitannya dengan perangkat dalam Tim sukses calon kandidat
kepala daerah yaitu pemasaran partai politik yang mengintegrasikan beberapa
”cabang” khas dalam pemasaran (marketing) seperti pemasaran organisasi
(organization marketing), pemasaran pribadi (person marketing), dan pemasaran
gagasan (idea or social marketing), dalam pelaksanaannya konsep political
marketing memerlukan pendekatan yang khas karena produk politik sangat
berbeda dengan produk komersil, baik ditinjau dari segi karakteristik produk
maupun karakter konsumen.20
Sebagaimana Drs. Amrullah Zaily Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang
(DPC-PPP) kabupaten bogor mengatakan bahwa :
19 Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30 juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor)
20 Alfan Alfian, Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute Jakarta 2005) h. 99
54
”Dalam pemasaran politik (political marketing), Tim sukses Dewan Pimpinan Cabang DPC-PPP kabupaten bogor membidik target sasaran yang luas, yang terdiri atas beberapa segmen berbeda, salah satunya kalangan pemuda (pemula) dan masa mengambang (floating mass) selain konstituen tetap dari kalangan ulama (figure head) untuk memperoleh jumlah suara yang signifikan sesuai sasaran obyektif partai dengan tanpa membedakan umur.”21
Akan tetapi itu semua belum dianggap cukup karena hampir setiap
dukungan yang diberikan oleh sebagian masyarakat terhadap suatu partai politik
atau calon dari partai politik tertentu dalam pilkada tidak semuanya bersifat
sukarela, misalnya karena adanya faktor emosional, tidak ada pilihan yang lebih
baik ataupun karena rasa solidaritas, maka antipasi hal-hal seperti di atas proses
kegiatan marketing politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu
bupati (Pilbup) bogor tahun ini, lebih menekankan aktivitas yang dilakukan oleh
partai dan figur skill dari calon kandidat yang akan maju bertarung untuk
memperoleh public image tentang suatu partai politik. Dan citra yang
dikembangkan oleh partai politik tentu saja citra positif dengan maksud untuk
menimbulkan simpati, kesan mendalam dari publik terhadap partai politik yang
bersangkutan yang akhirnya harapan untuk memilih.
D. Efek Komunikasi Politik
Efek atau akibat dalam komunikasi politik yang dilakukan Dewan Pimpinan
Cabang (DPC-PPP) terhadap khalayak pemilih dapat berupa simpati dan
partisipasi politik, akan tetapi bisa pula berwujud sinisme, antipati, sehingga
perlawanan politik, dengan demikian, proses komunikasi politik bisa
21 Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor)
55
menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik sasaran
tertentu, yang bersifat positif ataupun bersifat negatif bagi komunikator politik.
Pembentukan dan perubahan sikap serta perilaku politik target tertentu yang
dihasilkan oleh komunikasi politik bergantung pada kepercayaan nilai dan
pengharapan publik atas gagasan politik yang diterimanya. Disinilah arti penting
partisipasi politik melalui peralihan kepentingan personal dan sosial komunikator
politik sebagai pembentuk pendapat umum, pada target publiknya.22 terjadinya
proses komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bercirikan politik
selalu memiliki tujuan tertentu dalam mempengaruhi dan membentuk citra politik
tertentu, pelaku politik atau komunikator politik terhadap lawan politiknya.
Salah satu tujuan komunikasi adalah membangun citra (image) kepada
khalayak. Citra itu dapat terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang
kita terima, baik langsung maupun melalui media termasuk media massa yang
bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Berdasarkan
hal-hal di atas pengurus DPC-PPP Kabupaten dan seluruh perangkat Tim sukses
selalu mengangkat Isu politik atau isu kampanye yang cenderung mengarah pada
citra positif kepada calon dari PPP untuk melakukan perbaikan dan perubahan
untuk Kabupaten Bogor dan masyarakatnya, terutama adalah melakukan
perubahan menuju Kabupaten Bogor yang lebih maju, dengan mengusung
flatform ”Bersatu Bogor Maju” calon dari PPP selalu tampil optimis dan dinamis,
disamping menawarkan janji-janji akan melakukan gebrakan di bidang lowongan
kerja, dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat
Kabupaten Bogor. Perangkat Tim sukses dan pengurus DPC-PPP selalu Berharap
22 Anwar Arifin Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 hal 135
56
dengan Tujuan ini untuk menimbulkan efek langsung maupun tidak langsung
terhadap respon masyarakat untuk memilih calon yang di usung oleh Dewan
Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor. Secara jelas tujuan Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor
ikut terjun dalam pencalonan bupati tahun ini dikuatkan oleh salah satu
pernyataan dari pengurus DPP-PPP Pusat. Sebagaimana diungkapkan Drs. Irgan
Chairul Mahfiz Sekretaris Jenderal DPP PPP Jakarta.
”Majunya H. Rachmat Yasin (RY) sebagai calon Bupati Bogor menjadi pertaruhan besar buat PPP Jawa Barat dan Pusat, karena H. Rachmat Yasin merupakan refresentasi PPP. Dan H. Rachmat Yasin adalah kader terbaik PPP Kabupaten Bogor beliau sudah sangat pantas menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor seluruh kader PPP wajib hukumnya untuk memberi dukungan maksimal kepada beliau”.23
Dan Nimmo dalam bukunya mengungkapkan bahwa Pembicaraan politik
memang sering digunakan untuk memberi informasi untuk menyingkapkan siapa
yang mencari keuntungan dari pembagian keuntungan (bargainning Possision),
menantang otoritas dan statusquo dalam merangsang partisipasi rakyat dalam
pemilu atau pilkada.24
Maka, seorang calon kepala daerah atau bupati memang seharusnya sudah
siap dan selalu memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik ketika akan
maju dalam pertarungan pilkada atau pilbup, Sebagaimana dikatakan oleh Drs.
Amrullah Zaily SE. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, bahwa :
”Melalui komunikasi politik dan seni berkata calon kepala daerah berusaha menciptakan citra tentang objek dan tentang kondisi di dalam dunia konflik dan koalisi partai politik. Dan lewat pencitraan politik ini juga, Calon dari PPP bisa mendapatkan gambaran subyektif apapun bisa akurat, gamblang, dan akan lebih jelas dengan realitas kongkret di lapangan. Untuk itu, Tim sukses DPC-PPP Kabupten Bogor selalu berusaha mensosialisasikan secara luas kepada publik atas
23 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008 h. 10 24 Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media)Rosdakarya
:Bandung 2005) cet-6 h. 113
57
rekam atau track record jejak kandidat atau pasangan calon yang diusungnya, apakah sudah sesuai dengan citra realitas di masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian kesiapan pasangan dalam pertarungan politiknya.”25
Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa tim sukses Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor selalu
berusaha menciptakan pencitraan yang positif terhadap calon yang akan
diusungnya, pendapat di atas di perkuat lagi dengan pernyataan langsung melalui
media cetak dari Rachmat Yasin calon dari PPP :
”Saya tegaskan, relawan Rahman (Rachmat Yasin-Karyawan
Fathurrahman) dilarang melakukan black campaign atau membalas aksi black
campaign dengan black campaign, bahkan, menjelek-jelekan pasangan lain pun
tidak saya perbolehkan”.26
Maka, dalam proses penetapan calon pasangan, sejak dari awal fungsionaris Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) selalu memperhatikan isu-isu politik yang
berkembang dan legowo memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat
luas. Selain itu, keberadaan sosok figur atau tokoh partai memang harus selalu
diperhatikan agar konstituen partai tidak mudah terprovokasi untuk berpindah
pilihan calon, dan diperlukan kemampuan dan dukungan (support) lembaga dalam
menyusun pesan komunikasi terutama komunikasi politik, menetapkan metode,
dan memilih media massa yang tepat.27 Karena pada hakekatnya, suatu pola
komunikasi adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang
tindakan yang akan di jalankan, guna mencapai tujuan komunikasi masa depan.
25 Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor) 26 Jurnal Bogor, Rabu 16 juli 2008, h.3 27Zaily, Amrullah SE Wakil Ketua DPC PPP Kab. Bogor, wawancara pribadi (Senin 30
juni 2008, dikantor DPC PPP Kab.Bogor)
58
Maka dari itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya
akan merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikator untuk mencapai
tujuan politik ke depan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari pembahasan penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa secara umum
komunikasi politik Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) Kabupaten Bogor
sebagai berikut :
1. Pesan politik yang disampaikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP)
Kabupaten Bogor dalam Pemilu Bupati (Pilbup) Bogor tahun 2008
yaitu, pencitraan politik terhadap calon pasangan bupati yang akan di
usung, selalu mengajak masyarakat untuk turut serta memilih calon
bupati yang bisa memajukan kabupaten bogor, memberikan
pemahaman tentang begitu pentingnya pemilu bupati bagi kabupaten
bogor di masa depan, mengajak seluruh pengurus (DPC-PPP)
Kabupaten Bogor selalu terjun langsung ke masyarakat dalam
mensosialisasikan kreateria calon dan pasangannya terutama untuk
melakukan keperluan-keparluan yang dibutuhkan masyarakat
Kabupaten Bogor dalam proses pilbup.
2. Aktivitas politik yang dilakukan pengurus DPC-PPP Kabupaten Bogor
tidak lepas dari komunikator politik yang telah tentukan sesuai
musyawarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) yaitu pelaku
komunikator politik bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC-PPP) adalah
59
60
seluruh pengurus dan segenap pendukung calon bupati dari DPC-PPP
maupun tim Sukses dan tim relawan, merupakan bagian dari
komunikator politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) dengan selalu mewajibkan mobilisasi
politik dimanapun mereka berada sebagai tugas loyalitas seorang
kader dan relawan maupun simpatisan terhadap calon dari partainya
dalam pemenangan pilbup bogor tahun ini.
3. Saluran atau media politik yang dominan digunakan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor,
Rachmat Yasin Center dan Tim Sukses yaitu media cetak koran,
pamflet publisitas, sticker dan iklan dimedia televisi yang frekuensi
tayangnya lebih difokuskan pada masa-masa mendekati
hari pemilihan. Di samping selalu melakukan komunikasi politik
dengan berbagai elemen masyarakat baik langsung maupun tidak,
dengan cara mengadakan tatap muka langsung lewat pengajian,
peringatan isra mi’raj, maupun pelatihan-pelatihan dan pertemuan-
pertemuan baik untuk anggota DPC partai, kader ataupun simpatisan
bahkan untuk warga sekitar, dalam meningkatkan keterampilan di
berbagai bidang keilmuan.
4. Adapun efek yang ditimbulkan akibat dari proses komunikasi politik
yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP), Rachmat Yasin Center (RYC), dan Tim
Sukses calon pasangan dari koalisi PPP-PDIP yaitu masyarakat sudah
61
mulai paham bahwa kreateria pasangan calon yang diusung oleh DPC-
PPP Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan harapan masyarakat
kabupaten bogor yang kemudian menentukan pilihan untuk memilih
calon dari PPP.
B. Saran-saran
1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
(DPC-PPP) Kabupaten Bogor seharusnya memberikan pemahaman
yang lebih baik dan luas kepada seluruh lapisan pengurus bahwasanya
komunikasi politik tidak hanya bertumpu pada lisan secara personal
akan tetapi selalu berkaitan juga pada komunikasi antar kelompok baik
melalui lembaga-lembaga ataupun non partai politik.
2. Untuk seluruh tim sukses partai khususnya, calon bupati yang akan
datang, disarankan agar mampu mempelajari komunikasi dan politik
secara lebih rinci untuk dapat mengatahui bahwa komunikasi dan
politik bisa dijadikan sebagai alat atau media sarana dalam berpolitik.
3. Untuk semua kader dan simpatisan partai, diharapkan dapat
melakukan komunikasi politik dan melaksanakan planning dan agenda
pemenangan calon dari DPC-PPP khususnya koalisi (DPC-PPP-DPC-
PDI-P) Kabupaten Bogor yaitu pasangan RAHMAN (Rachmat Yasin-
Karyawan Fathurrahman) khususnya diarahkan pada upaya-upaya
”optimalisasi dan fungsi serta peran Tim Sukses partai” dalam
62
pemenangan pilbup Bupati Tahun 2008, akan menjadi suatu
kebanggaan bagi masyarakat kabupaten bogor khususnya untuk selalu
mendukung dan mendorong calon dari DPC-PPP kabupaten menuju ke
arah yang lebih maju lagi apabila terpilih nanti.
Daftar Pustaka
A. Buku
Alfian, Alfan. Bagaimana Memenangkan Pilkada Langsung. (Akbar Tanjung Insitute
Jakarta 2005) h. 63
Arifin, Anwar Komunikasi Politik (Balai Pustaka : Jakarta 2003) cet-1 h. 135
Adam, Rainer Dr. Dkk, Politik dan Radio (PT. Sembrani Aksara Nusantara Tahun
2003) cet ke 2 h. 1
Ap. Cowl, Oxford Learners Dictionary, (Oxford Univesity Press, 1990) h. 324
Budiardjo, Meriam Dasar-dasar Ilmu Politik (Gramedia Jakarta 1977 ) cet. Ke-21 h.
160-161
Bahri, Zainal Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik (Bandung :
Angkasa 1996) h. 15
Buku Arsip Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor periode 2006-2011
Tahun 2008
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta, 1995) h. 11
Depdikbud, Kamus Besar, Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta 1995) cet
Ke.VII h. 11
Harris, Syamsuddin. Menggugat Pemilu Orde Baru, (Jakarta Yayasan Obor
Indonesia 1998) h. 8
Hasyim, Masykur. Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik PPP (Yayasan
Sembilan Lima, 2002) h. 71
Hafidz, Muslim dan S Kumba, Andi. Membatja Oelang Indonesia Seri
Pertama (PB HMI cet-1 Tahun 2006) h. 63
Heryanto, Gun Gun. Komunikasi Politik Modul Kuliah (Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007) Tidak diterbitkan, h. 1
Jurnal Bogor, Rabu 16 juli 2008, h.3 Jurnal Bogor, Rabu 16 Juli 2008 h. 10
Ketetapan-ketetapan Muktamar VI dalam Buku AD/ART (Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PPP Masa Bakti 2007-2012) h. 6-7
Kosasih, Endang Dkk Materi Musyawarah Kerja Cabang 1 (Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) PPP Kab. Bogor Dramaga September 2001) h. 26
Lexy,j Moleong, Metode Penelitian kualitatif,( Bandung Remaja Karya, 1989)
cet ke-1 h. 3
M.Si, Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa (Rajagrafindo Persada Edisi 1 Tahun
2007) h. 206
Ms, Burhani dan Hasbi L, Kamus Ilmiah Popule,( Lintas Media: Jombang Edisi
Millenium) h. 634
Nimmo, Dan. Komunikasi Politik (komunikator, pesan dan media) ( Rosdakarya
:Bandung 2005) cet-6 h. 113 Nimmo, Dan Komunikasi Politik( efek dan khalayak ) (Rosdakarya:Bandung
1989) h. 168
Nimmo, Dan Komunikasi Politik( efek dan khalayak ) (Rosdakarya:Bandung
1989) h. 168
Noer, Deliar Pengantar Ke Pemikiran Politik, (Rajawali Press : Jakarta 1983) h. 121
Pulungan, J Syuyuti. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau
dari Pandangan Al-Qur’an, (Rajagrafindo Persada : Jakarta 1999) h. 125-260
PPP 30 tahun Bersama Umat Penyunting Wall Paragon DPP PPP Tahun 2003
Rais, Dhiuddin, Drs. Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah (Teori Politik Islam)
(Terjamahan Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Agustus 2000) h. 5-6 Syafi’i Hadzami, HA. Chudlary Anak Betawi Di Pentas Politik Jakarta,(Yayasan Al-
Asyirotusy syafi’iyyah : Jakarta 2004 ) cet. ke-1 h. 51
Setiawan, Bambang Partai-partai Politik di Indonesia Ideologi dan Program
(Jakarta :PT. Kompas Media Nusantara 2004-2009) h. 305
Uchjana Efendi, Onong. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Rosdakarya:Bandung
Tahun 2002) cet-XVII h. 169
www.bogor Online Sabtu 23 bulan Februari 2008
www.hizbut-tahrir.or.id Buletin Dakwah Al-Islam. Edisi 400/Tahun XV h. 2-3
www. Republika Online. co.id Edisi 04 Agustus Tahun 1999 h. 1-2
www.teorikomunikasipolitik co.id Edisi Agustus 2006
B. Wawancara
Zaily, Amrullah, SE. wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan (DPC-PPP) Kabupaten Bogor. Wawancara pribadi (Cibinong : 30 Juni
2008, Jam 10:35, dikantor DPC-PPP Kabupaten Bogor)
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA WISUDA KE 76 TAHUN AKADEMIK 2009/2010
1. Nama : Teddy Khumaedi 2. Tempat tanggal lahir : Bogor, 14-01-1980 3. Nomor pokok : 204051002863 4. Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 5. Jurusan : Komunikasi penyiaran islam 6. Program : S1 7. Judul Skripsi : Komunikasi politik dewan pimpinan cabang partai
persatuan pembangunan kabupaten bogor dalam pilkada Bupati 2008
8. Tanggal lulus : 29 juni 2009 9. Nomor ijazah : 10. Indeks prestasi : 3.23 11. Jabatan dalam organisasi kemahasiswaan : Ketua BEMF 2005/2006 12. Alamat : Jalan raya puncak kampung sukamaju no. 09 RT 02/05
Ds bendungan Ciawi Bogor 16720 13. Nama ayah : H. Sholeh 14. Pendidikan ayah : SD 15. Nama Ibu : Hj. Siti Mala Sholihat 16. Pendidikan Ibu : SD 17. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Jakarta, 29 Juni 2009 Tanda tangan Ybs
…………………….
IDENTITAS ALUMNI WISUDA KE 76 TAHUN AKADEMIK 2009/2010
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Teddy Khumaedi Nomor pokok : 204051002863 Jenis kelamin : laki-laki Tempat tanggal lahir : Bogor, 14-01-1980 Alamat rumah : Jalan raya puncak kampung sukamaju no. 09 RT. 02/05 Ds. Bendungan ciawi Bogor Kode pos : 16720 Telp : 081514502258/02519611645 Program study : Komunikasi penyiaran islam Judul skripsi : Komunikasi politik dewan pimpinan cabang partai persatuan
pembangunan kabupaten bogor dalam pilkada bupati 2008 Pembimbing : Drs. Study Rizal, LK, M.A Penguji 1 : Dra. Hj. Asriati Jamil, M. Hum Penguji 2 : Dra. Hj. Musfirah Nurlaily, M.A Tanggal lulus : 29 juni 2009 IP/Yudisium : 3.23 Nomor dan tanggal ijazah : Pekerjaan : Karyawan Alamat pekerjaan : Warung jambu Bogor Mengetahui Jakarta, 29 Juni 2009 Koordinator tekhnik KPI tanda tangan Ybs ……………………….. Teddy Khumaedi 196104221990032001 24051002863
KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(DPC-PPP) KABUPATEN BOGOR DALAM PILKADA BUPATI TAHUN 2008
Oleh Teddy Khumaedi
NIM: 204051002863
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 1430 H/2009 M.
