kisi-kisi tesis

8/17/2019 kisi-kisi tesis

1/41

IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Suatu Studi tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural bagi Eselon II dan III

yang menjadi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

A. Latar Belakang Masalah

1. Implementasi Undang-Undang omor !" #ahun "$$% tentang Pemerintahan Daerah telah

memberikan kesempatan luas bagi daerah& khususnya kabupaten'kota untuk mengurus rumah

tangganya sendiri menurut asas otonomi yang diarahkan untuk memper(epat ter)ujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan& pemberdayaan dan peran serta

masyarakat.

". *leh karena itu& di era globalisasi yang sarat dengan tantangan& persaingan& perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta untuk men(apai e+ekti+itas dan e+isiensi dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan& tidak ada alternati+ lain ke(uali peningkatan kualitas pro+esionalisme P S

yang memiliki keunggulan kompetiti+ dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan

pelayanan yang sesuai dengan kepuasan dan keinginan masyarakat.

!. Dalam rangka me)ujudkan pro+esionalisme dimaksud& langkah yang paling penting dan strategis

untuk dilakukan adalah melalui pembinaan kepega)aian terhadap P S& karena P S sebagai

unsur aparatur negara& abdi negara dan abdi masyarakat merupakan sumber daya aparatur yang

menjadi penggerak dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

%. Pembinaan terhadap P S yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan pembangunan se(ara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan berdasarkan pada sistem

karir dan sistem prestasi kerja. amun sistem yang dipakai dalam UU omor %! #ahun 1,,, bukan hanya sistem karir dan bukan pula hanya sistem prestasi kerja tetapi adalah perpaduan

antara sistem karir dan sistem prestasi kerja.

. Untuk menjamin manajemen dan pembinaan karir P S& maka jabatan yang ada dalam organisasi

pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan +ungsional merupakan jabatan karir yang hanya

dapat diisi atau diduduki oleh P S. Dalam pengangkatan P S pada jabatan struktural& a(uan yang

dijadikan pedoman oleh Pemda adalah Peraturan Pemerintah omor 1! #ahun "$$" tentang Perubahan

tas Peraturan Pemerintah omor 1$$ #ahun "$$$ tentang Pengangkatan Pega)ai egeri Sipil DalamJabatan Struktural dan sebagai peraturan pelaksanaannya Kepala /K telah menetapkan Keputusan

1


2/41

Kepala /K omor 1! #ahun "$$" tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 1$$ #ahun "$$$ tentang

Pengangkatan P S dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP omor 1! #ahun

"$$".

0. Di dalam PP omor 1! #ahun "$$" tersebut& dinyatakan bah)a persyaratan untuk dapat diangkat

dalam jabatan struktural adalah

a. berstatus Pega)ai egeri Sipil2

b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 3satu4 tingkat diba)ah jenjang pangkat yang

ditentukan2

(. memiliki kuali+ikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan2

d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam " 3dua4 tahun

terakhir2

e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan2 dan

+. sehat jasmani dan rohani.

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud diatas& Pejabat Pembina Kepega)aian Daerah juga

perlu memperhatikan +aktor senioritas dalam kepangkatan& usia& pendidikan dan pelatihan jabatan dan

pengalaman lainnya yang dimiliki& agar pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural dapat

berjalan lebih objekti+.

5. amun& persyaratan se(ara normati+ tersebut& pelaksanaannya terkadang kurang menjadi perhatian

beberapa Pemda Kabupaten'Kota di Indonesia& tidak terke(uali di Kota Singka)ang. /erdasarkan

pengamatan Penulis& dari beberapa kebijakan daerah yang menyangkut manajemen kepega)aian di

Kota Singka)ang pas(a Pilkada "$$5& pelaksanaan pengangkatan P S ke dalam jabatan struktural

belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengabaikan +aktor-+aktor

+ormal dan mengabaikan penilaian se(ara objekti+. Se(ara normati+& aturan main tentang proses

penataan kepega)aian khususnya pengangkatan P S dalam jabatan struktural telah di desain

sedemikian rupa dengan menganut model merit sistem yang mengedepankan aspek-aspek seperti

pro+esionalisme dan non politis& tetapi dalam prakteknya& proses pengangkatan dalam jabatan

dimaksud tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah.6. Kebijakan kepala daerah dalam hal ini& dapat terjadi karena adanya hubungan emosional seperti

hubungan keluarga& ka)an akrab dan teman baik& yang bersumber dari Parpol pendukung& #im

Sukses yang me)akili dari organisasi etnis& kalangan bisnis dan lebih dari itu juga melibatkan

jaringan birokrasi didalamnya.

9. /erdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan sebelumnya& Penulis menjadi tertarik untuk

melakukan penelitian tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota

Singka)ang& karena mun(ul +enomena baru tentang pengangkatan P S dalam jabatan struktural yang pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2


3/41

B. R ang L!ngk " Masalah

Implementasi pengangkatan dalam jabatan struktural berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dan dibatasi pada implementasi pengangkatan dalam jabatan struktural

Eselon II dan Eselon III yang menjadi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 3SKPD4 pas(a

Pilkada "$$5.

#. Per $ san Masalah

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan

Pemerintah Kota Singkawang Pasca Pemilihan Kepala Daerah 2 !"#

D. T % an &an Man'aat Penel!t!an

(. T % an Penel!t!an

/erdasarkan perumusan masalah tersebut& maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

a. 7endeskripsikan proses pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah

Kota Singka)ang.

b. 7endeskripsikan +aktor-+aktor yang mempengaruhi kebijakan kepala daerah terpilih pada

pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang.). Man'aat Penel!t!an

dapun man+aat dilakukannya penelitian ini adalah

a. 7an+aat #eoritis

a4 Sebagai bahan pustaka yang dapat memberikan kontribusi berupa konsep-konsep

pemikiran pada pengembangan Ilmu dministrasi egara terutama yang berkaitan dengan

kebijakan publik.

b4 7enambah khasanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai salah satu re+erensi bagi penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan pengangkatan dalam jabatan

struktural.

b. 7an+aat Praktis

8asil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pemikiran

kepada Pemda dalam implementasi kebijakan khususnya pengangkatan dalam jabatan

struktural agar pelaksanaannya lebih mengedepankan prinsip pro+esionalisme sesuai dengan

kompetensi& prestasi kerja dan jenjang pangkat sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

3


4/41

E. T!n%a an P staka

(. I$"le$entas! Ke*!%akan

a. Implementasi kebijakan berangkat dari konsep kebijakan publik 3publi( poli(y4. Kebijakan publik

se(ara garis besar men(akup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan& implementasi kebijakan

dan e9aluasi kebijakan. b. 7enurut #homas :. Dye dalam Subarsono 3"$$0 "4 menyatakan& “Public polic$ is whate%er

go%ernments choose to do or not to do 3 Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 4.

(. nderson dalam #a(hjan 3"$$0 104 mengemukakan bah)a& “Public policies are those policies

de%eloped b$ go%ernmental bodies and o''icials#& 7aksudnya & kebijakan publik adalah

kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

d. ;ebih lanjut #a(hjan 3"$$0 ,-1$4 mengemukakan langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas desain kebijakan dalam rangka memperlan(ar

pelaksanaannya adalah sebagai berikut pertama & pengambil kebijakan harus menjelaskan

tujuan-tujuan dari kebijakan dan urutan relati+nya dengan (ara yang sejelas mungkin. Kedua(

kebijakan harus didukung se(ara implisit atau eksplisit oleh teori kausal yang layak dalam

kaitannya dengan mengapa langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan tersebut dapat

diharapkan meme(ahkan masalah yang dihadapi. Ketiga( kebijakan harus memiliki alokasi dana

yang (ukup agar berhasil dalam pelaksanaannya. Keempat & kebijakan harus disertai dengan

prosedur-prosedur yang jelas yang harus ditaati oleh agen-agen pelaksana pada saat mereka

melaksanakan kebijakan tersebut. Kelima( tugas pelaksanaan ini harus dialokasikan pada sebuah

badan yang memiliki pengalaman dan komitmen yang rele9an.

e. Selanjutnya


5/41

h. 7enurut =rindle dalam Soli(hin bdul


6/41

". 7utasi2 adalah alih tugas di mana seseorang ditempatkan pada tugas baru

dengan )e)enang& tanggung ja)ab dan penghasilan yang relati+ sama dengan

jabatan lama atau alih tempat di mana se(ara prinsip& sama dengan alih tugas

hanya pada hal yang kedua ini& se(ara +isik& lokasi tempat kerja yang berbeda

dengan sekarang.

!. Demosi2 berarti bah)a seseorang karena beberapa pertimbangan

mengalami penurunan pangkat atau jabatan dengan tanggung ja)ab dan

penghasilan yang lebih ke(il.

d. Sedangkan dalam PP omor 1! #ahun "$$" tentang Perubahan tas PP omor 1$$ #ahun "$$$&

disebutkan bah)a jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas& tanggung

ja)ab& )e)enang dan hak seorang P S dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

e. Pengangkatan P S dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karir P S

dalam jabatan struktural dan kepangkatan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mempertimbangkan +aktor-+aktor

ke(akapan& senioritas& keahlian dan latar belakang pendidikan.

+. Selanjutnya& kepala daerah juga dapat melakukan (ara-(ara lain untuk menentukan

pengangkatan dalam jabatan struktural& sebagaimana konsep ?strategi penunjukan@

)appointment strateg$* /arbara =eddes 31,,% 1%!-1%%4 yang dapat dikelompokkan dalam %

3empat4 tipologi yaitu

1. Dilakukan melalui penunjukan langsung yaitu (ara pengangkatan seorang pega)ai ke

jenjang jabatan pemerintahan yang dilakukan se(ara langsung oleh kepala daerah terpilih.

Penunjukan ini didasarkan pada 14 kompetensi 3teknokrat4 dan loyalitas 2 atau "4

didasarkan pada pengaruh kekuatan politik dan balas jasa2

". Dilakukan melalui in+ormal meritokrasi yaitu pengangkatan dilakukan melalui suatu (ara

yang mengakomodasi kepentingan kekuatan politik dan koalisi pejabat eksekuti+2

!. Dilakukan melalui saluran resmi 3+ormal4 yaitu pengangkatan dilakukan melalui unit-unit

yang telah dibentuk se(ara resmi& 3dalam hal ini /aperjakat dan /adan Kepega)aianDaerah4 yang didasarkan pada prinsip-prinsip merit s$stem+

%. Dilakukan melalui saluran tidak resmi 3in+ormal4 yaitu pengangkatan dilakukan melalui

jalur-jalur di luar unit yang dibentuk se(ara resmi& misalnya saluran patronase.

g. Selain pengelompokan tipologi dalam strategi penunjukan& menurut =eddes terdapat dua +aktor

yang berkaitan dengan hal tersebut& yaitu

a. +akt,r ',r$al

6


7/41

Aaktor +ormal pada pengangkatan dalam jabatan birokrasi merupakan unsur-unsur penilaian

dalam pengangkatan seseorang ke jabatan birokrasi yang didasarkan pada kaidah-kaidah atau

norma-norma aturan yang berlaku dalam pembinaan pega)ai negeri sipil dan sesuai dengan

prinsip-prinsip merit s$stem yang dianut oleh birokrasi pemerintah karena sistem ini sangat

menekankan keahlian dan kompetensi seseorang yang dipersyaratkan pada posisi jabatan tertentu.

Sistem ini bersi+at sangat objekti+.

*. +akt,r In',r$al

Penilaian yang dilakukan bersi+at subjekti+ dan berdasarkan atas kesepahaman ideologi politik

kepala daerah& yang meliputi pertama 2 hubungan kekerabatan 3 patronase s$stem 4 tanpa

memperhatikan keahlian atau keterampilan seseorang dalam menunjang ke(akapannya untuk

menduduki suatu jabatan& kedua 2 nepotisme s$tem yang merupakan sistem untuk menentukan

pilihan kepada seseorang untuk menduduki jabatan struktural tertentu yang didasarkan atas

hubungan keluarga dan kurang memperhatikan keahlian serta keterampilan seseorang yang

dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu& bahkan hubungan keluarga pada nepotisme

s$stem semakin diperluas artinya pada sistem ini& yaitu selalu menekankan adanya persamaan

daerah& sanak +amili dan ka)an dekat maupun persamaan perjuangan politik& ketiga 2 +aktor

in+ormal dalam rekrutmen jabatan birokrasi lebih menekankan pada pola-pola spoil s$stem yang

pada a)alnya merupakan sistem penempatan pejabat di lingkungan organisasi pemerintahan yang

didasarkan pada a+iliasi-a+iliasi tertentu. Aaktor-+aktor in+ormal tersebut dilakukan oleh kepala

daerah terpilih untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan kekuasaannya& misalnya dengan

mengakomodir orang-orang yang berjasa dalam pemenangan pada Pilkada yang lalu.

-. Pen!la!an &an Pert!$*angan Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral

a. Di setiap Kabupaten'Kota dibentuk /adan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya

disebut /aperjakat. Salah satu tugas /aperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat

Pembina Kepega)aian dalam pengangkatan& pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

struktural eselon II ke ba)ah. b. Prosedur pengangkatan dalam jabatan struktural berdasarkan keputusan Kepala /K omor 1! #ahun

"$$" tentang Ketentuan Pelaksanaan PP omor 1$$ #ahun "$$$ tentang Pengangkatan Pega)ai

egeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP omor 1! #ahun "$$"&

adalah sebagai berikut

1. Pejabat yang membidangi kepega)aian baik instansi pusat maupun daerah mengin9entarisir lo)ongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatannya2

". ;o)ongan +ormasi jabatan struktural tersebut& diin+ormasikan kepada seluruh pimpinan satuan

organisasi eselon I& eselon II atau eselon III di lingkungan masing-masing2

7


8/41

!. /erdasarkan lo)ongan +ormasi jabatan tersebut& para pejabat struktural eselon I& eselon II ataueselon III& se(ara hirarki mengajukan (alon yang memenuhi syarat guna lo)ongan jabatan kepada

pejabat yang ber)enang dengan tembusan kepada Ketua /aperjakat u.p. Sekretaris2%. Sekretaris /aperjakat menyiapkan data (alon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang2

. pabila yang diajukan hanya 1 3satu4 orang (alon& maka sekretaris /aperjakat menyiapkan data(alon lainnya yang memenuhi syarat sehingga akan diajukan untuk dibahas dalam sidang/aperjakat sekurang-kurangnya ! 3tiga4 orang (alon.

(. Pengangkatan P S dalam jabatan struktural harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pro+esionalisme

dan memperhatikan +aktor senioritas dalam pangkat& usia& pendidikan dan latihan jabatan& serta

pengalaman lainnya. Sejalan dengan hal tersebut& #hoha 3"$$ 54 juga mengatakan bah)a dasar

promosi dalam pengangkatan pejabat antara lain adalah prestasi kerja& disiplin& loyalitas& Da+tar Urut

Kepangkatan 3DUK4 yang dikategorikan baik dan pega)ai yang akan dipromosikan harus mempunyai

prilaku tidak ter(ela serta lulus diklat penjenjangan.

d. ;ebih lanjut menurut #hoha& 3 "$$ 5 4 pada umumnya pega)ai yang akan diangkat dalam jabatan

struktural harus memenuhi persyaratan pendidikan dan prestasi kerja yang baik& sehingga setelah

dipromosikan akan terjadi peningkatan kinerja. Se(ara spesi+ik pega)ai yang akan diberi suatu

keper(ayaan dalam jabatan& harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan

kepega)aian& yaitu

a. Pangkat'golongan yang telah memenuhi syarat2

b. Disiplin ilmu'latar belakang pendidikan +ormal2

(. 7empunyai kinerja'prestasi kerja yang lebih baik2

d. #elah mengikuti Diklat Struktural'Aungsional2

e. 7emperhatikan DUK2

+. DP! paling tidak bernilai baik2

g. Usia2

h. Usulan unit kerja ke /aperjakat2

i. tas persetujuan pimpinan instansi.

e. Dari deskripsi dan pernyataan diatas dapat diketahui& bah)a untuk mendapatkan P S yang pro+esional

dalam melaksanakan tugas dan +ungsinya& pengangkatan P S dalam jabatan struktural oleh /aperjakat

memang harus memperhatikan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan

kepega)aian.

+. amun senyatanya& pelaksanaan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural di

lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang belumlah maksimal karena masih banyak P S yang

diangkat dalam jabatan struktural tetapi tidak memenuhi persyaratan disiplin ilmu& prestasi kerja yang

baik& diklat serta DUK.

8


9/41

. +akt,r/+akt,r 0ang Me$"engar h! Ke*!%akan Pengangkatan Dala$ Ja*atan

Str kt ral

1. Pengangkatan pejabat menurut 7usane+ 31,60 $- "4 dapat dilakukan

melalui beberapa sistem pengangkatan pega)ai yaitu

a. System Patronage 1ka2an3

7enurut sistem patronage 3ka)an4 maka pengangkatan pega)ai didasarkan atas adanya

hubungan subjekti+ yaitu hubungan yang diperhitungkan antara subjek-subjeknya. Dalam

sistem ini pada dasarnya terdapat beberapa hubungan subjekti+ antara lain sebagai berikut

a4 8ubungan yang bersi+at politik

Pengangkatan pega)ai berdasarkan hubungan politik& ini didasari oleh hubungan-

hubungan ka)an separtainya. pabila suatu partai politik telah menang dalam pemilu&

maka partai tersebut yang berhak menikmati semua +asilitas yang melekat pada jabatan

yang didudukinya. 8al ini lebih dikenal dengan spoils s$stem sebagaimana dikatakan

oleh 7or(y yang terkenal dengan u(apannya ? to the %ictor belongs the spoil o' war#

3pemenang berhak atas kemenangannya4.

b* 8ubungan yang non politik )nepotisme*

• 8ubungan yang bukan karena ka)an partai atau non politik disebut nepotisme

s$stem . Sistem ini dalam praktek pengangkatan pega)ai didasarkan keluarga& ka)an

yang akrab dan teman yang baik. Sehingga sistem ini memberi kesempatan bekerja

kepada keluarga dan ka)an yang dekat dari pejabat yang berkuasa pada saat itu.

• Sejalan dengan pendapat diatas& S.P.Siagian 31,,% 64 juga menjelaskan sistem

kepaga)aian berdasarkan praktek patronase. Patronase menurutnya merupakan tindakan

pilih kasih dalam interaksi seseorang dengan berbagai pihak& didalam dan di luar

organisasi.

• S.P.Siagian 31,,% %"4 juga menjelaskan sistem kepega)aian berdasarkan nepotisme.

Sistem ini biasanya terlihat dalam praktek kepega)aian yang berkaitan dengan rekrutmen&

penerimaan dan penempatan pega)ai pada posisi tertentu yang didasarkan pada ?pertalian

darah@ dengan mengabaikan sama sekali persyaratan objekti+ seperti latar belakang

pendidikan& keterampilan& bakat& minat& kemampuan dan pengalaman. epotisme

dipraktekkan karena adanya hasrat untuk empire building 3membina kerajaan4 yaitu adanya

keinginan dari para pejabat pimpinan untuk memperbesar kekuasaannya. Dalam praktek

ini sering terjadi karena pengaruh kultur suatu masyarakat. 7isalnya dalam masyarakat

tradisional& berlaku apa yang disebut sebagai eBtended +amily system. Dalam masyarakat

yang menganut paham ini& yang menjadi ?keluarga@ seseorang tidak hanya terbatas pada

9


10/41

isteri dan anak saja& tetapi termasuk orang tua& mertua& ipar& keponakan dan anggota

keluarga dekat lainnya.

• Selanjutnya S.P.Siagian 31,,% 64 juga mengatakan baha)a ada kesamaan antara

patronase dengan nepotisme& dalam arti bah)a kriteria yang digunakan dalam

memperlakukan orang lain bukanlah kriteria yang rasional dan objekti+& melainkan kriteria

yang si+atnya subjekti+. Praktek patronase ini tidak jauh berbeda dengan nepotisme karena

sangat mengabaikan kompetensi.

*. Merit System 1S!ste$ ke4aka"an3

• Pengangkatan berdasarkan sistem ini bersi+at lain dengan spoils s$stem maupun

nepotisme s$stem . Sebab sistem pengangkatan yang dilakukan terhadap seorang pega)ai

berdasarkan pertama & ke(akapan2kedua( bakat2 ketiga & pengalaman2keempat kesehatan

sesuai dengan kriteria yang telah digariskan.

• Joko


11/41

• Sesuai Pasal 1" ayat 314 PP omor 1$$ #ahun "$$$ sebagaimana telah diubah dengan PP omor 1!

#ahun "$$" dinyatakan bah)a untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir ditetapkan pola

dasar karier dengan Keppres. Pola dasar karir adalah pedoman yang memuat teknik dan metode

penyusunan pola karir dengan menggunakan unsur-unsur antara lain pendidikan +ormal& pendidikan

dan pelatihan& usia& masa kerja& pangkat& golongan ruang dan tingkat jabatan.

• Setiap Kepala SKPD harus menyusun dan menetapkan pola karir P S di lingkungan masing-

masing berdasarkan pola dasar karir. 7enurut 8andoko 31,,0 1"14 karir diartikan semua

pekerjaan atau jabatan yang dipunyai atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang.

Selanjutnya menurut 7usane+ 31,60 "4 karir mengandung arti perkembangan kemajuan

yang di(apai oleh seseorang dalam suatu lapangan pekerjaaan selama masa akti+ dalam

hidupnya. Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bah)a karir merupakan

perkembangan dari para pekerja se(ara indi9idu dalam jenjang pangkat dan jabatan yang

diperoleh selama dia bekerja dalam suatu organisasi

• Penggunaan sistem karir dalam manajemen kepega)aian khususnya pengangkatan P S

dalam jabatan struktural ini hendaknya harus dipadukan dengan penggunaan sistem merit

agar P S lebih terpa(u untuk mengembangkan dirinya dalam meraih jenjang pangkat dan

jabatan yang lebih tinggi selama P S tersebut bekerja dalam suatu organisasi pemerintahan.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah diungkapkan diatas& dapat disimpulkan bah)a

implementasi pengangkatan dalam jabatan struktural adalah pelaksanaan kebijakan pejabat-pejabat

pemerintah untuk menempatkan P S di lingkungan pemerintah daerah pada jabatan struktural

tertentu melalui beberapa sistem pengangkatan pega)ai yaitu +aktor +ormal 3 sistem merit 4 dan

+aktor in+ormal 3sistem patronase& nepotisme dan spoil sistem4.

+. Al r P!k!r

gar lebih mempermudah dalam pelaksanan penelitian ini& maka dapat dijelaskan alur pikir

penelitian sebagai berikut

11

Pengangkatan dalam jabatan struktural

/aperjakat

Kebijakan


12/41

/erdasarkan alur pikir penelitian di atas& dapat dijelaskan bah)a

• Pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural oleh /aperjakat dapat dipengaruhi oleh

+aktor +ormal yaitu PP omor 1! #ahun "$$" yang sesuai dengan prinsip-prinsip merit s$stem

dan +aktor in+ormal yaitu patronase( nepotisme maupun spoil s$stem .

• Proses pengangkatan dalam jabatan struktural ini selanjutnya diolah oleh /adan Kepega)aian

dan Diklat dengan berdasarkan pada +aktor-+aktor diatas.

• Dalam pelaksanaan sidang /aperjakat& kepala daerah terkadang menetapkan beberapa kebijakan

yang berdasarkan +aktor in+ormal dan mengabaikan +aktor +ormal untuk menempatkan seorang

P S pada jabatan struktural tertentu. Kebijakan yang diambil kepala daerah pada proses

pengangkatan dalam jabatan struktural tersebut& merupakan gambaran dari kepentingan Parpol&

#im Sukses dan jaringan birokrasi disekitarnya.

• Pada akhirnya& pelaksanaan proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural merupakan

kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kriteria-kriteria yang bersi+at +ormal tetapi juga

berdasarkan +aktor in+ormal.

G. Met,&e Penel!t!an

(. Jen!s Penel!t!an

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian eksplorati+& yaitu penelitian yang

menelusuri proses pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah KotaSingka)ang pas(a Pilkada langsung #ahun "$$5& yang mana dari proses pengangkatan tersebut

akan tergambar kebijakan kepala daerah terhadap pengangkatan dalam jabatan struktural di

lingkungan Pemerintah.

). L,kas! Penel!t!an

Dalam penelitian ini& Penulis mengambil lokasi di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang

sedangkan objek penelitiannya adalah /adan Kepega)aian dan Diklat Kota Singka)ang.

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut

12

Kepala DaerahAaktor In+ormalAaktor Aormal

Jabatan Struktural


13/41

a. /ah)a di Kota Singka)ang terdapat potensi dan permasalahan yang (ukup menarik

untuk diteliti& khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

b. /adan Kepega)aian dan Diklat 3/KD4 merupakan satuan kerja yang mengolah data

P S dan mengusulkan P S yang akan diangkat dan ditempatkan dalam jabatan struktural.

(. /adan Kepega)aian dan Diklat 3/KD4 merupakan satuan kerja yang melaksanakan

pembinaan kepega)aian dan pengembangan karir P S.

-. S *%ek Penel!t!an

Dalam penelitian kualitati+ ini& subjek penelitian adalah #im /adan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan 3/aperjakat4& Pejabat Eselon II dan III& Unsur Perguruan #inggi& nggota DP:D&

;embaga dat& #okoh 7asyarakat& Parpol dan #im Sukses serta ;S7. Untuk memperoleh

gambaran objekti+ tentang proses pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan

Pemerintah Kota Singka)ang& subjek penelitian dipilih melalui teknik purposi'& 8al ini sejalan

dengan ungkapan Sugiyono 3"$$0 "%%4 bah)a penentuan sumber data pada orang yang

di)a)an(arai dilakukan se(ara purposi' yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Dalam hal ini& in+orman dan narasumber adalah objek atau subjek yang mengetahui& terlibat

langsung ataupun mempunyai pengaruh tertentu dalam topik penelitian ini.

. Tekn!k &an Alat Peng $" lan Data

a. Tekn!k Peng $" lan Data

#eknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian& untuk itu pengumpulan data dilakukan se(ara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan

teknik& antara lain

a4


14/41

Disamping pengumpulan data melalui )a)an(ara dan obser9asi& untuk mendukung

kelengkapan in+ormasi& dilakukan pula pengumpulan data menggunakan studi

dokumentasi dengan mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen yang dianggap

penting dan rele9an dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan dengan (ara mengutip

dan meneliti dokumen berupa arsip& laporan dan kumpulan peraturan perundang-

undangan maupun tulisan ilmiah& artikel& jurnal ilmiah& dan hasil penelitian orang lain

yang berkaitan dengan penelitian.

*. Alat Peng $" lan Data

dapun alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah

1. Pedoman


15/41

conclusion drawing,%eri'ication& ;angkah ketiga dalam analisis data kualitati+ 7iles dan

8uberman adalah penarikan kesimpulan dan 9eri+ikasi. Kesimpulan dalam penelitian

kualitati+ mungkin dapat menja)ab rumusan masalah yang dirumuskan sejak a)al.

H. S!ste$at!ka Pen l!san

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab& dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab&

sebagai berikut

Bab Satu 6 latar belakang masalah& ruang lingkup masalah& perumusan masalah& tujuan penelitian&

man+aat penelitian& tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab Dua & pro+il organisasi Pemerintah Kota Singka)ang yang mendeskripsikan tentang gambaran

kondisi )ilayah Kota Singka)ang& penduduk Kota Singka)ang& gambaran umum S*PD Kota

Singka)ang& SKPD yang terlibat pada pengangkatan dalam jabatan struktural dan hubungan kepala

daerah dengan (alon pejabat struktural. Bab Tiga & proses pengangkatan dalam jabatan struktural yang mendeskripsikan tentang mekanisme

pengangkatan dalam jabatan struktural dan pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan

Pemerintah Kota Singka)ang pas(a Pilkada "$$5.

Bab Empat ( +aktor-+aktor yang mempengaruhi kebijakan kepala daerah pada pengangkatan dalam

jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang yang mendeskripsikan tentang sistem

pada pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang& +aktor-+aktor

yang mempengaruhi kebijakan kepala daerah pada pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II danIII di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang& analisa terhadap +aktor-+aktor yang mempengaruhi

kebijakan kepala daerah pada pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II dan III di lingkungan

Pemerintah Kota Singka)ang serta dampak kebijakan kepala daerah pada pengangkatan dalam jabatan

struktural eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang.

Bab Lima & penutup yang memuat kesimpulan dan saran& kesimpulan merupakan hasil pembahasan bab-

bab sebelumnya& sedangkan saran berupa rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan

pada pembahasan.

I. HASIL ANALISA DATA

(. PROSES PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

A. Mekan!s$e Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral

7enga(u kepada Keputusan Kepala /K omor 1! tahun "$$" tentang Ketentuan Pelaksanaan

PP omor 1$$ #ahun "$$$ #entang Pengangkatan Pega)ai egeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Sebagaimana #elah Diubah Dengan PP omor 1! tahun "$$" dinyatakan bah)a pengangkatan

P S dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip pro+esionalisme sesuai dengan15


16/41

kompetensi& prestasi kerja& dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat

obyekti+ lainnya tanpa membedakan jenis kelamin& suku& agama& ras& dan golongan. /erikut ini

adalah mekanisme pengangkatan dalam jabatan struktural sebagaimana disyaratkan dalam

Keputusan Kepala /K omor 1! tahun "$$"

1. Syarat Pengangkatana. /erstatus P S

b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 3satu4 tingkat di ba)ah jenjang pangkat

yang ditentukan.(. 7emiliki kuali+ikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam "

3dua4 tahun terakhir.e. 7emiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.+. Sehat jasmani dan rohani.

). Di Samping Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Pada Point 1& Pejabat Pembina

Kepega)aian Daerah Perlu 7emperhatikan Aaktor

a. Senioritas dalam kepangkatan. b. Usia.(. Pendidikan dan Pelatihan 3Diklat4 Jabatan.d. Pengalaman

-. Pelaksanaan Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II& III dan IC di Kabupaten'Kota& ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepega)aian Daerah Kabupaten'Kota setelah mendapat pertimbangan dari

/aperjakat Kabupaten'Kota.

%. Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan

. Pelantikan

P S yang diangkat dalam jabatan struktural& termasuk P S yang menduduki jabatan struktural

yang ditingkatkan eselonnya selambat-lambatnya !$ 3tiga puluh4 hari sejak penetapan

pengangkatannya )ajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang ber)enang.

0. Keikutsertaan Dalam Diklatpim5. P S ang menduduki Jabatan Struktural Dapat Diangkat Dalam Jabatan Struktural Setingkat

;ebih #inggi

B. Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang Pas4a

P!lka&a )778

(. Taha" I 9

/KD Kota Singka)ang mengin9entarisir lo)ongan jabatan struktural dan mengin+ormasikan

kepada Kepala SKPD tentang lo)ongan +ormasi jabatan struktural yang ada lalu Kepala

SKPD mengusulkan nama-nama (alon pejabat untuk mengisi jabatan struktural sesuai dengan

+ormasi yang tersedia di SKPD.16


17/41

). Taha" II 9

/KD mulai melakukan penyusunan bahan usulan SKPD dan melakukan penyiapan data (alon

yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang /aperjakat dengan melampirkan D:8& DP-! dan

hasil psikotes. amun dalam proses tersebut& upaya untuk memperoleh pejabat struktural yang

pro+esional dan berkompeten belum menjadi e+ekti+ karena dalam pelaksanaannya tetap

dipengaruhi oleh kebijakan kepala daerah yang bersumber dari +aktor in+ormal. danya

kepentingan yang di+ormulasikan kedalam kebijakan kepala daerah sudah mulai terlihat pada

#ahap II ini& yakni pada tahap penyusunan bahan sidang oleh /KD selaku Sekretariat

/aperjakat.

-. Taha" III 9

dilakukan proses pembahasan sidang /aperjakat tentang ren(ana pengangkatan P S dalam

jabatan struktural& yang melahirkan hasil sidang berupa rekomendasi (alon pejabat yang

memenuhi syarat. 8asil sidang ini selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah selaku

Pejabat Pembina Kepega)aian Daerah. /ahan yang telah disusun oleh /KD& yang semula

dimaksudkan untuk menjamin adanya kesamaan kesempatan bagi P S yang memenuhi syarat

untuk menduduki jabatan struktural dan untuk menghindari kese)enang-)enangan dalam

pengembangan karier P S dapat dikatakan hanya menjadi simbol dari proses yang berjalan.

danya kebijakan kepala daerah pada proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural di

Kota Singka)ang semakin nyata terlihat pada saat dilaksanakannya sidang /aperjakat. Pada

#ahap ini proses sidang /aperjakat hanyalah merupakan proses legitimasi atas kebijakan

kepala daerah yang terjadi pada tahap penyusunan bahan sidang /aperjakat.

. Taha" I: 9

dilaksanakan proses penetapan P S untuk menduduki jabatan struktural yang dituangkan

dalam keputusan kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepega)aian Daerah.

5. Taha" : 9

dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah'janji jabatan pejabat struktural yang telah

ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan kepala daerah.

Dari kelima tahapan yang telah diuraikan di atas& dapat dikatakan bah)a unsur kebijakan kepala

daerah hanya tampak pada Taha" II dan Taha" III atau pada tahap penyusunan bahan sidang

/aperjakat oleh /KD dan tahap pelaksanaan sidang /aperjakat oleh #im /aperjakat. 8al ini dapat

dimaklumi karena pada #ahap II dan #ahap III adalah merupakan tahap yang aman untuk

menyusupkan kepentingan atas nama kebijakan karena pada tahapan tersebut relati+ sangat mudah

untuk melakukan pengesahan terhadap kepentingan yang dilakukan.

17


18/41

#. +akt,r/+akt,r 0ang Me$"engar h! Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$Ja*atan Str kt ral &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

Pemda Kota Singka)ang melalui #im /aperjakat telah melaksanakan pengangkatan dalam jabatan

struktural dengan berdasarkan pada peraturan kepega)aian yang berlaku& namun dalam

pelaksanaannya terkadang aturan se(ara normati+ seperti pertimbangan ke(akapan& senioritas& prestasi kerja& kepangkatan& keahlian dan latar belakang pendidikan& dapat menjadi terabaikan. 8al

ini bisa saja terjadi& karena terdapat +aktor-+aktor lain yang berperan penting dalam pengambilan

keputusan pada sidang /aperjakat yaitu adanya kebijakan kepala daerah. Aaktor-+aktor yang

mempengaruhi kebijakan kepala daerah pada proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural di

lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang adalah karena adanya +aktor berikut ini

(. System Patronage 1ka2an3

7enurut sistem perka)anan ini& maka pengangkatan P S dalam jabatan struktural adalah

berdasarkan hubungan subjekti+& berupa

a. 8ubungan yang bersi+at politik

Dalam hubungan ini nampak bah)a partai yang memenangkan Pemilu berhak menikmati

semua +asilitas yang melekat pada jabatan yang didudukinya atau hubungan ini lebih

dikenal dengan istilah spoil s$stem .

b& 8ubungan yang non politik )nepotisme*

Dalam hubungan yang non politik atau disebut nepotisme s$stem( pengangkatan P S dalam

jabatan struktural adalah memberikan kesempatan kepada keluarga& ka)an yang akrab dan

teman yang baik untuk melaksanakan tugas pada jabatan tertentu )alaupun mengabaikan

persyaratan objekti+ seperti latar belakang pendidikan& keterampilan& bakat& minat& kemampuan

dan pengalaman serta kompetensi.

). Merit System 1S!ste$ ke4aka"an3

Pengangkatan P S dalam jabatan struktural dengan berdasarkan sistem ini sangatlah tepat

karena berdasarkan pertimbangan kepangkatan& pendidikan& kompetensi& ke(akapan& bakat dan

pengalaman. Kebijakan kepala daerah pada pengangkatan dalam system ini sesuai dengan

kriteria yang telah digariskan& sehingga akan didapatkan pejabat yang (akap dan pro+esional

dalam menjalankan tugas dan tanggung ja)ab yang diembannya.

D. +akt,r/+akt,r 0ang Me$"engar h! Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$

Ja*atan Str kt ral Esel,n II &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

(. +akt,r In',r$al 1Perte$anan;Ke&ekatan Serta Re"resentas! Etn!s;Aga$a &an

P,l!t!s3 0ang Me$"engar h! Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$Ja*atan Str kt ral Esel,n II &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

18


19/41

• Dalam menempatkan seorang P S pada jabatan struktural& kepala daerah tetap ikut berperan

dalam penetapan suatu keputusan yang berlandaskan pada sebuah kebijakan& apalagi

kebijakan yang diambil berkaitan dengan pengangkatan P S dalam jabatan strategis seperti

jabatan struktural eselon II.

• Kebijakan pada pengangkatan jabatan struktural eselon II terkadang tidak sesuai dengan

mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan Kepala /K .


20/41

• Dari jumlah "% orang pejabat eselon II b yang ada di Kota Singka)ang& 1" orang pejabat

diantaranya atau sekitar $ F adalah menempati posisi baru baik itu mutasi 9ertikal

maupun hori>ontal. 7asing-masing jabatan tersebut adalah 14 Sekretaris DP:D& "4 sisten

Pemerintahan dan Kesra& !4 Kepala Dinas Pendapatan& Pengelolaan Keuangan dan set& %4

Kepala Dinas Perindustrian& Perdagangan& Koperasi dan UK7& 4 Kepala Dinas

Pendidikan& 04 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan& 54 Kepala Dinas Pertanian dan

Kehutanan& 64 Kepala Dinas Perhubungan& Komunikasi dan In+ormatika& ,4 Kepala Dinas

/SE& 1$4 Inspektur Kota& 114 Kepala /adan Kesbang dan ;inmas dan 1"4 Kepala /adan

P7PK/.

• Dari 1" orang pejabat eselon II b yang diangkat oleh kepala daerah pas(a Pilkada "$$5& "

orang diantaranya memiliki golongan pangkat IC'(& % orang memiliki golongan pangkat

IC'b dan 0 orang memiliki golongan pangkat IC'a. Dilihat dari persyaratan tes kompetensi&

hanya ! orang yang telah mengikutinya sebelum menduduki jabatan eselon II b& sedangkan

apabila ditelusuri dari keikutsertaan Diklatpim II& hanya " orang saja yang telah

mengikutinya.

• /erdasarkan data tersebut dan dikaitkan dengan syarat +ormal sebagaimana yang

dipersyaratkan oleh PP omor 1! #ahun "$$" khususnya tentang syarat golongan

kepangkatan yang harus dimiliki pejabat yang akan diangkat dalam jabatan struktural& dapat

diketahui bah)a hanya 0 orang saja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan

eselon II b. Sementara 0 orang pejabat lainnya masih memiliki golongan kepangkatan

setingkat di ba)ah golongan kepangkatan yang disyaratkan& dalam arti jabatan yang

diembannya adalah Penjabat 3Pj4 Kepala Dinas'Kepala /adan& karena golongan dan

pangkat mereka belum men(ukupi persyaratan yang ditetapkan. Kenaikan golongan

pangkatnya setingkat dapat diusulkan pada masa 1 tahun dalam jabatan untuk memenuhi

syarat kepangkatan yang dibutuhkan dalam jabatan eselon II b.

• Di lain pihak& berdasarkan penelusuran dan analisis Penulis terhadap 1" orang pejabat

tersebut& pengangkatannya dalam jabatan eselon II b dilakukan melalui usulan&

rekomendasi dan penunjukan langsung oleh kepala daerah& dimana keputusannya lebih

berdasarkan pada kebijakan kepala daerah dengan mempertimbangkan +aktor in+ormal yaitu

pertemanan& ka)an dekat& representasi etnis dan agama serta +aktor politis& )alaupun yang

bersangkutan tidak melalui suatu tes kompetensi. /ahan sidang yang dibuat oleh /KD dan

dibahas pada +orum /aperjakat hanya sebagai pelengkap administrasi saja& karena

sebelumnya sudah dikondisikan oleh kepala daerah. Disamping itu& keputusan atas

kebijakan kepala daerah terasa lebih dominan karena berupaya untuk mengakomodir teman&

20


21/41

ka)an dekat& representasi etnis dan agama serta titipan dari Parpol maupun #im Sukses

yang mendukung kemenangan kepala daerah pada Pilkada yang lalu.

Ke-1" orang pejabat eselon II b yang diangkat berdasarkan kompromi dengan kekuatan

politik tersebut& antara lain 14 orang berdasarkan etnisitas D yang terdiri atas Sekretaris

DP:D& sisten I& Kepala Dinas Perhubungan& Komunikasi dan In+ormatika dan Kepala

/adan Kesbang dan ;inmas dan Kepala /adan P7PK/2 dan "4 5 orang berdasarkan

pertemanan yang terdiri dari Kadis PPK & Kadis Perindagkop dan UK7& Kadis

Pendidikan& Kadis Kelautan dan Perikanan& Kadis Pertanian dan Kehutanan& Kadis /SE

dan Inspektur2 !4 1 orang berdasarkan titipan Parpol maupun #im Sukses yaitu Kaban

P7PK/.

• /erdasarkan penelusuran Penulis dan dari data-data yang dikemukakan di atas& dapat

diketahui bah)a pemegang jabatan Kadis PPK & Kadis Perindagkop dan UK7& Kadis

Pendidikan& Kadis Pertanian dan Kehutanan& Kadis /SE& Inspektur& Kaban Kesbang dan

;inmas serta Kaban P7PK/ tidak diangkat melalui jalur +ormal. 8al ini terlihat dari tidak

dipenuhinya persyaratan +ormal& yaitu golongan kepangkatan yang dimiliki masih IC'a dan

belum mengikuti tes kompetensi serta belum mengikuti Diklatpim II. Disamping itu

pengangkatan pejabat ini dilakukan melalui penunjukan langsung oleh kepala daerah&

dengan pertimbangan +aktor pertemanan& representasi etnis dan agama serta titipan dari

Parpol maupun #im Sukses.

• Dari hasil )a)an(ara dapat kita ketahui bah)a dalam pembahasan sidang /aperjakat& kepala

daerah memang mengeluarkan rekomendasi atas nama-nama (alon pejabat struktural eselon II b

yang akan ditempatkan pada suatu jabatan strategis. :ekomendasi kepala daerah pada akhirnya

akan melahirkan keputusan atas sebuah kebijakan meskipun tidak sesuai dengan persyaratan

+ormal yang telah ditetapkan. ama-nama (alon pejabat yang datang sebagai akibat pertemanan&

rekomendasi yang bersumber dari Parpol maupun #im Sukses serta dari lembaga adat adalah

merupakan +aktor-+aktor in+ormal yang pada akhirnya dilegalkan tetapi tetap dilapisi dengan

proses dan mekanisme yang berlaku pada pengangkatan P S dalam jabatan struktural& agar

kelihatan tidak terlalu men(olok di hadapan publik. Dan pada akhirnya& memang proses ini

kelihatan seperti telah mele)ati mekanisme dan prosedur yang ditetapkan sebagaimana

diamanatkan dalam PP omor 1! #ahun "$$".

). +akt,r +,r$al 1Pen&!&!kan6 Ke4aka"an &an D!klat3 0ang Me$"engar h!Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral Esel,n II &!L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

• Penempatan P S pada jabatan struktural yang tepat sesuai dengan latar belakang

pendidikan& jenjang kepangkatan& kemampuan& keahlian& ke(akapan dan diklat yang sesuai21


22/41

akan mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan +ungsi berjalan lan(ar. Disamping itu&

pelayanan prima kepada masyarakat akan mudah untuk di)ujudkan karena P S yang

ditempatkan pada suatu jabatan tertentu telah memahami apa yang menjadi tugas dan

tanggung ja)abnya.

• Pada proses pengangkatan P S dalam jabatan eselon II& peran kepala daerah selaku

pengambil kebijakan sangatlah besar& )alaupun pengusulan P S dalam jabatan tersebut

telah sesuai dengan system merit serta mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. Sebagai

akibat dari pengangkatan dengan system ini& maka akan diperoleh pejabat yang pro+esional

di bidangnya& bertanggung ja)ab serta meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik

sebagaimana data berikut

Ta*el <Da'tar Na$a Pe%a*at Esel,n II =ang D!angkat

Ber&asarkan +akt,r +,r$al

N, Na$aPangkat;G,l.

R ang

Ja*atan Ket.

La$a;Ess. Bar ;Ess

1. & S.Sos PembinaUtama7uda'IC(

KadisPerhubpostel

ss. II Sistem 7erit

". Drs. 8I Pembina #k. I'IC b

Sekretaris DinasPU

ss. III Sistem 7erit

!.


23/41

berdasarkan merit system karena telah sesuai dengan persyaratan +ormal yang ditetapkan

yaitu tingkat pendidikan& jenjang kepangkatan& kompetensi dan diklat jabatan.

• Pada data tersebut juga dapat kita lihat bah)a terdapat 1$ orang pejabat yang mengalami

mutasi horisontal dan " orang lainnya mengalami mutasi 9ertikal untuk pengembangan

karirnya. /erdasarkan data dan +akta yang telah disajikan& tampak bah)a ke 1" orang pejabat

tersebut telah memenuhi persyaratan +ormal dalam pengangkatan P S pada jabatan

struktural eselon II b karena % orang diantaranya memiliki golongan pangkat IC'( dan 6

orang memiliki golongan pangkat IC'b serta telah mengikuti tes kompetensi eselon II dan

Diklatpim II.

• Pengangkatan atas 1" orang pejabat dalam jabatan struktural eselon II b telah dilakukan

sesuai dengan syarat +ormal dan mele)ati mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam

sidang /aperjakat& )alaupun keputusan penempatannya pada posisi dimaksud tetap berada

di tangan kepala daerah selaku user .

• Dari hasil penelitian ini& Penulis dapat menarik suatu kesimpulan bah)a pengangkatan dalam

jabatan struktural eselon II b di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang yang berdasarkan merit

system telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga pejabat yang

dihasilkan tidak usah diragukan lagi kemampuannya oleh kepala daerah dalam menjalankan tugas

pokok dan +ungsi meskipun ditempatkan pada posisi yang berganti-ganti.

E.+akt,r/+akt,r 0ang Me$"engar h! Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$Ja*atan Str kt ral Esel,n III &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

ang dimaksud pejabat eselon III dalam peneltian ini adalah pejabat eselon III a yang menjadi

Kepala SKPD yaitu 14 Hamat& "4 Kepala Kantor& dan !4 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pergeseran pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural eselon III a tersebut dilakukan se(ara

9ertikal maupun horisontal.

(. +akt,r In',r$al 1Perte$anan;Ke&ekatan Serta Re"resentas! Etn!s;Aga$a &an P,l!t!s3

0ang Me$"engar h! Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$ Ja*atan

Str kt ral Esel,n III &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

• Kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan keputusan yang

mengatasnamakan kebijakan dalam hal penempatan P S pada jabatan struktural& terutama

penetapan kebijakan pengangkatan jabatan eselon IIIa yang menjadi Kepala SKPD.

Kebijakan pada pengangkatan dalam jabatan ini terkadang penuh dengan nuansa politis dan

tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam PP omor 1!

#ahun "$$! dan Keputusan Kepala /K omor 1! #ahun "$$"& apalagi pada jabatan

Hamat.

23


24/41

• Kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah atas pengangkatan P S pada jabatan

struktural eselon III tetap harus dijalankan& meskipun tidak sesuai dengan peraturan

kepega)aian yang berlaku& karena kepala daerah berusaha untuk mengakomodir

keinginannya dan usulan'rekomendasi orang-orang disekitarnya yang telah berjasa pada

pelaksanaan Pilkada "$$5. 8al ini dapat disajikan pada data berikut ini

Ta*el >

Da'tar Na$a Pe%a*at Esel,n III =ang D!angkat

Ber&asarkan +akt,r In',r$al

N, Na$aPangkat;G,l.

R ang

Ja*atanKet.

La$a;Ess. Bar ;Ess1. / &S8.7Si. Penata #k. I'

III d

Sta+ Hamat Singka)ang

/arat

Patronase'

epotisme". & S8 Penata #k. I'

III d

Sekretaris

Ke(amatan Sk).

#engah

Plt. Hamat

Singka)ang #engah

Politis

!. & S.Sos. Penata #k. I'III d

Sek(amSingka)ang

Selatan

Hamat Singka)angSelatan

Patronase' epotisme

%. S& S.Sos. Pembina'IC a Kabid Sosial

/udaya

Hamat Singka)ang

Utara

Patronase'

epotisme. ; S& S.Sos. Penata #k. I'

III d

Kasi

#ransmigrasi

Hamat Singka)ang

#imur

:epresentasi

etnis'agama0. 77& S.Sos

7 .

Penata #k. I'

III d

Sta+ Kasat Pol PP. Patronase'

epotisme Sumber . /KD Kota Singka)ang& "$$, 3diolah4.

• Dari data diatas dapat diketahui bah)a jabatan-jabatan ini (ukup strategis& maka sebaiknya

P S yang ditempatkan pada jabatan ini seharusnya memenuhi syarat +ormal yang

ditentukan serta memiliki pro+esionalisme& kompetensi yang dibutuhkan. Untuk mengetahui

lebih jelas mengenai latar belakang pengangkatan para pejabat dimaksud& maka Penulis

melakukan penelusuran dan hasilnya dideskripsikan sebagai berikut

a. #a$at


25/41

Selatan& %4 Ke(amatan Singka)ang Utara& dan 4 Ke(amatan Singka)ang #imur.

Ke(amatan di pimpin oleh seorang Hamat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

ke)enangan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah. Disamping itu Hamat juga menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan meliputi

a4 7engkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat2

b4 7enkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan2

(4 7engkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan +asilitas pelayanan umum2

d4 7engkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat ke(amatan2

e4 7embina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan2 dan

+4 7elaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan'atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

*. Ke"ala Sat an P,l!s! Pa$,ng Pra%a

Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan salah satu perangkat daerah Kota

Singka)ang selain Sekretariat Daerah& Sekretariat DP:D& Dinas-Dinas Daerah&

;embaga #eknis Daerah& Ke(amatan dan Kelurahan. Satuan Polisi Pamong Praja

dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan diba)ah dan bertanggungja)ab

kepada


26/41

• Dari hasil )a)an(ara diatas dapat disimpulkan bah)a pola yang dipergunakan kepala

daerah pada pengangkatan pejabat eselon III tidak berbeda jauh dengan pola pengangkatan

terhadap pejabat eselon II. Pada pengangkatan pejabat eselon III ini& kepala daerah juga

mempertimbangkan +aktor etnis disamping +aktor patronase'nepotisme dan politis.

). +akt,r +,r$al 1Pen&!&!kan6 Ke4aka"an &an D!klat3 0ang Me$"engar h! Ke*!%akanKe"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral Esel,n III &! L!ngk nganPe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

• /ight man on the right place adalah ungkapan yang tepat dan sesuai dengan prinsip merit

system karena pengangkatan P S pada jabatan struktural telah sejalan dengan peraturan

kepega)aian yang berlaku yaitu PP omor 1! #ahun "$$".

• Seorang pejabat yang diletakkan pada tempat yang sesuai dengan latar belakang

pendidikan& kepangkatan& keahlian& ke(akapan dan diklat yang telah diikuti akan

memberikan kontribusi yang besar bagi Pemda agar lebih mudah untuk meraih prestasi

serta me)ujudkan 9isi dan misi yang telah ditetapkan.

• Peran kepala daerah untuk menetapkan sebuah kebijakan pada proses pengangkatan P S

dalam jabatan eselon III sangatlah besar. Peran Sekretaris /aperjakat dalam proses

penyajian data yang sesuai dengan merit system adalah kun(i untuk mendapatkan pejabat

yang pro+esional di bidangnya& sebagaimana disajikan pada data berikut ini

Ta*el (7Da'tar Na$a Pe%a*at Esel,n III =ang D!angkat

Ber&asarkan +akt,r +,r$al

N, Na$a Pangkat;G,l.R ang

Ja*atanKet.

La$a;Ess. Bar ;Ess

1. Ir. < Pembina #k I'IC b

KasiPerkebunan

Kepala Ktr. PenyuluhPertanian& Perikanan&Kehutanan dan KetahananPangan

7eritSystem

". D& SE Pembina' IC a Kabag dumSet. DP:D

Kepala Kantor Perpustakaandan rsip

7eritSystem

!. D;& S8 Pembina' IC a Kabag 8ukumdan #apra

Kepala Kantor Penanaman7odal dan Pelayanan #erpadu

7eritSystem

Sumber . /KD Kota Singka)ang& "$$, 3diolah4.

26


27/41

• Dari data diatas dapat diketahui bah)a pejabat yang dimutasikan se(ara 9ertikal adalah

Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian& Perikanan& Kehutanan dan Ketahanan Pangan serta

Kepala Kantor Penanaman 7odal dan Pelayanan #erpadu& sedangkan Kepala Kantor

Perpustakaan dan Kearsipan hanya mengalami mutasi horisontal saja.

• /erdasarkan data yang telah disajikan& tampak bah)a ke ! orang pejabat tersebut telah

memenuhi persyaratan +ormal dalam pengangkatan P S pada jabatan struktural eselon III a

karena semuanya memiliki golongan pangkat IC'b dan IC'a serta telah mengikuti tes

kompetensi eselon III dan telah mengikuti Diklatpim III.

• Sistem merit pada pengangkatan P S dalam jabatan struktural eselon III a sebagaimana

amanat PP omor 1! #ahun "$$" telah dijalankan /KD selaku unit kerja pengolah bahan

/aperjakat. Sistem merit diterapkan untuk mendapatkan pejabat yang ahli dan kompeten di

bidangnya.

• Pengangkatan ketiga orang pejabat struktural eselon III a tersebut telah dilakukan sesuai

dengan syarat +ormal dan mele)ati mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam sidang

/aperjakat& meskipun keputusan penempatannya pada posisi dimaksud tetap berada di

tangan kepala daerah.

• Penulis dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan bah)a pengangkatan

dalam jabatan struktural eselon III a di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang yang

berdasarkan merit system telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

sehingga kepala daerah tidak usah meragukan lagi kemampuan pejabat tersebut dalam

menjalankan tugas pokok dan +ungsinya.

F. Anal!sa Terha&a" +akt,r/+akt,r 0ang Me$"engar h! Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a

Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral Esel,n II &an III &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta

S!ngka2ang

• 7enurut analisis Penulis yang didasarkan pada hasil penelitian dan penelusuran terhadap

pengangkatan pejabat eselon II b dan III a yang menjadi Kepala SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Singka)ang pas(a Pilkada "$$5& lebih didasarkan pada +aktor in+ormal

berbentuk patronase'nepotisme& representasi etnis'agama dan politis yang berupaya untuk

mengakomodir P S tertentu dalam suatu jabatan tertentu.

• Proses pengangkatannya berdasarkan penunjukan langsung oleh kepala daerah maupun

usulan'rekomendasinya bersumber dari lembaga adat& Parpol pendukung dan #im Sukses.

Disamping itu& pengangkatan pada jabatan ini juga lebih mengedepankan +aktor

patronase'nepotisme antara P S yang bersangkutan dengan kepala daerah.

27


28/41

• Kebijakan kepala daerah atas kedua +aktor diatas untuk pengangkatan P S dalam jabatan

struktural eselon II b dan III a dirasa lebih dominan dibandingkan kebijakan pengangkatan

P S yang berdasarkan prinsip-prinsip merit s$stem&

• Sebagai tolak ukur terhadap interpretasi tersebut& maka +aktor-+aktor yang mempengaruhinya

adalah

• Pertama( pengangkatannya ditunjuk langsung ataupun berdasarkan usulan langsung

kepala daerah yang dilaksanakan melalui suatu proses in+ormal.

• Kedua( adanya usulan atau rekomendasi dari Parpol pendukung dan #im Sukses kepala

daerah pada Pilkada yang lalu.

• Ketiga( adanya usulan atau rekomendasi dari organisasi etnis.

G. Da$"ak Ke*!%akan Ke"ala Daerah Pa&a Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral Esel,n II&an III &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

• Pas(a terpilihnya kepala daerah Kota Singka)ang Periode "$$5-"$1" dan seiring dengan telah

diundangkannya Perda Kota Singka)ang omor 0 #ahun "$$6& Pemerintah Kota Singka)ang

telah " 3dua4 kali melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Pejabat

eselon II& III dan IC di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang.

• /erdasarkan pengamatan Penulis& pelaksanaan pengangkatan P S dalam jabatan struktural

tersebut tidak semata-mata mempertimbangkan +aktor-+aktor +ormal sebagaimana peraturan

kepega)aian yang berlaku& tetapi juga di)arnai kebijakan kepala daerah yang berlandaskan

pada +aktor-+aktor in+ormal& sehingga mengabaikan penilaian se(ara objekti+.

• Kebijakan kepala daerah yang berlandaskan pada +aktor in+ormal tersebut dapat dilihat pada

salah satu (ontoh nyata pola hubungan kepala daerah dengan (alon pejabat struktural yaitu

dengan dilakukannya pengangkatan (alon pejabat struktural pada eselon II dan III yang menjadiKepala SKPD di Kota Singka)ang. Dengan hak prerogati+ yang dimiliki oleh kepala daerah&

pengangkatan (alon pejabat struktural pada jabatan strategis di)arnai dengan kebijakan atas

nama kekerabatan& kekeluargaan maupun persahabatan.

• #idak bebasnya proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural dari pengaruh kebijakan

kepala daerah menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses pengembangan karier P S di

Kota Singka)ang. Kondisi yang demikian memberikan )arna tersendiri bagi P S di

lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang karena kebijakan yang diambil oleh kepala daerah

memba)a dampak yaitu

28


29/41

• pertama( banyaknya pemegang jabatan struktural dengan latar belakang pendidikan

+ormalnya yang tidak rele9an dengan jabatan yang diduduki.

• Dampak kedua adalah banyaknya pejabat +ungsional yang dimutasikan ke dalam jabatan

struktural. Se(ara normati+& perpindahan jabatan +ungsional ke dalam jabatan struktural

3mutasi diagonal4 diperbolehkan. amun demikian& tentu saja harus selekti+ dengan

mempertimbangkan berbagai aspek yaitu kesesuaian atau korelasi antara jabatan +ungsional

yang pernah diduduki oleh P S yang bersangkutan dengan jabatan struktural yang akan

diisi 3(ontoh +ungsional dokter'tenaga medis diangkat dalam jabatan struktural direktur

rumah sakit4. Selain itu& harus pula diperhatikan kebutuhan organisasi pemerintahan

terhadap jabatan +ungsional tersebut& misalnya Pemerintah Kota Singka)ang kekurangan

tenaga +ungsional pendidik'guru SD& maka sebaiknya tenaga guru sebagai pejabat

+ungsional tersebut tidak seharusnya dimutasikan dalam jabatan struktural.

Dampak yang ketiga adalah rendahnya tingkat pemahaman pejabat struktural yang diangkat

mengenai tugas pokok dan +ungsi jabatan yang didudukinya.

H. Kes!$" lan

/erdasarkan hasil analisa data sebagaimana diuraikan dalam /ab sebelumnya& dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut

(. Proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural eselon II dan III yang menjadi Kepala

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang belum sesuai dengan mekanisme dan

prosedur pengangkatan P S dalam jabatan struktural sebagaimana diatur dalam PP omor 1!

#ahun "$$" dan Keputusan Kepala /K omor 1! #ahun "$$"& karena tidak dilaksanakan dengan

berdasarkan prinsip pro+esionalisme sesuai dengan kompetensi& prestasi kerja& dan jenjang

pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyekti+ lainnya seperti jenis kelamin&

suku& agama& ras& dan golongan.

). Proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural eselon II dan III yang menjadi Kepala

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang dipengaruhi oleh +aktor-+aktor

a. Aaktor Aormal

Pada +aktor ini pengangkatan P S dalam jabatan struktural telah dilaksanakan sesuai

dengan peraturan kepega)aian yang berlaku yaitu PP omor 1! #ahun "$$"& dimana

kebijakan pengangkatan P S yang berdasarkan prinsip-prinsip merit s$stem lebih

dikedepankan dalam pemberian pertimbangan pengangkatan P S dalam suatu jabatan

struktural seperti latar belakang pendidikan& kepangkatan& pro+esional dibidangnya dan

diklat yang telah diikuti.

b. Aaktor In+ormal

29


30/41

Pengangkatan P S dalam jabatan struktural yang berdasarkan pada +aktor ini tidak

mengedepankan pertimbangan pada persyaratan objekti+ seperti latar belakang pendidikan&

keterampilan& minat dan bakat& kemampuan dan pengalaman serta kompetensi P S& tetapi

dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut

a4 Sistem Patronase' epotisme2 lebih mengedepankan pemberian kesempatan kepada

keluarga& ka)an'teman dekat serta menggambarkan representasi etnis'agama.

b4 Spoil System2 lebih menekankan pada bagaimana (ara mengakomodir kepentingan

Parpol dan #im Sukses pendukung kepala daerah dengan (ara menempatkan orang-

orang yang dekat dengan Pengurus Parpol dan #im Sukses.

-. Pengangkatan P S dalam jabatan struktural eselon II dan III yang menjadi Kepala SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah& yang

terjadi pada saat penyusunan bahan sidang /aperjakat maupun saat pelaksanaan sidang

/aperjakat.

. Kebijakan kepala daerah yang terjadi pada proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural

eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang dilakukan se(ara +ormal

legitimate karena dalam proses tersebut tetap diselaraskan dengan aturan kepega)aian yang

berlaku sehingga adanya kebijakan tersebut menjadi tersamarkan oleh proses +ormal yang

berjalan.

5. Kebijakan kepala daerah pada pengangkatan P S dalam jabatan struktural eselon II dan III di

lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang berdampak pada penempatan P S dalam jabatan

struktural yang tidak rele9an dengan pendidikan +ormalnya& banyaknya P S dari jabatan

+ungsional alih status kepega)aian ke jabatan struktural dan rendahnya tingkat pemahaman

pejabat struktural pada tugas pokok dan +ungsinya.

B. Saran

/erdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas& dapat diajukan beberapa

saran sebagai berikut (. Pemerintah perlu merumuskan kembali peraturan perundang-undangan di bidang kepega)aian

yang masih bersi+at umum sehingga meminimalisir adanya (elah yuridis yang dapat

diman+aatkan oleh berbagai pihak untuk melegitimasi kebijakan dan desakan kepentingan&

khususnya pada proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural.

). Perlu adanya komitmen bersama dari para aktor yang terlibat pada proses pengangkatan P S

dalam jabatan struktural untuk lebih mengedepankan kepentingan Pemda& sehingga +aktor

in+ormal yang mempengaruhi proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural dapatdiminimalisir.

30


31/41

-. Kebijakan Pemerintah Kota Singka)ang pada pengangkatan P S dalam jabatan struktural

hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip merit system dengan mempertimbangkan

kemampuan& pengetahuan dan kompetensi dari P S yang bersangkutan& sehingga akan didapat SD7

yang pro+esional& bertanggungja)ab& jujur& adil dan tangguh dalam menjalankan tugas dan +ungsinya.

4. Pemerintah Kota Singka)ang harus menyusun pola peren(anaan kepega)aian yang

komprehensi+ dan menyusun pola pengembangan karier P S di lingkungan Pemerintah Kota

Singka)ang dengan (ara memberikan kesempatan yang sama kepada semua P S di lingkungan

Pemerintah Kota Singka)ang dalam rangka pengembangan potensi masing-masing P S untuk

dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam usaha pen(apaian tujuan organisasi melalui

sistem pangkat& sistem diklat& sistem karir dan sistem prestasi kerja.

31


32/41

PRO+IL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

A. Ga$*aran K,n&!s! W!la=ah K,ta S!ngka2ang

• Kota Singka)ang yang terkenal dengan julukan ?Kota Seribu Cihara@ atau ? 0hina 1own o' Indonesia @& pada mulanya adalah Ke(amatan Singka)ang yang merupakan bagian dari )ilayahKabupaten Dati II Sambas sebagaimana ditetapkan dalam UU omor "5 #ahun 1, , tentangPenetapan UU Darurat omor ! #ahun 1, ! tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan.

• Sejalan dengan Undang-Undang omor #ahun 1,5% tentang Pokok-Pokok Pemerintahan diDaerah ditetapkanlah Singka)ang menjadi Kota dministrati+ Singka)ang berdasarkan PeraturanPemerintah omor %, #ahun 1,61 tentang Pembentukan Kota dministrati+ Singka)ang.

• #ahun 1,,, Pemerintah Kabupaten Dati II Sambas mengajukan pemekaran )ilayah KabupatenDati II Sambas menjadi ! daerah otonom baru yaitu Kabupaten Dati II Sambas dengan Ibukotanyadi Sambas& Kabupaten Dati II /engkayang dengan Ibukotanya di /engkayang dan Kotamadya DatiII Singka)ang dengan Ibukotanya di Singka)ang.

• Dengan perjuangan yang panjang dan men(ermati esensi UU omor "" #ahun 1,,, tentang

Pemerintahan Daerah& akhirnya pada #ahun "$$1 Koti+ Singka)ang berubah statusnya menjadi

daerah otonom berdasarkan UU omor 1" #ahun "$$1 tentang Pembentukan Kota Singka)ang

yang diresmikan pada tanggal 15 *ktober "$$1 di Jakarta oleh 7endagri dan *tda atas nama

Presiden :I .• /erdasarkan UU omor 1" #ahun "$$1 tentang Pembentukan Kota Singka)ang& se(ara

administrasi Kota Singka)ang memiliki luas )ilayah $.%$$ 8a atau $% km yang memba)ahi

ke(amatan dan "0 kelurahan. Sedangkan se(ara geogra+i& terletak antara 1$6 " 1%&1,@ sampai

dengan 1$, $, %0&""@ /ujur #imur 3/#4 dan $$ %% 5& 5@ sampai dengan $1 $$ %6&0 @

;intang Utara 3;U4 dan berjarak L 1! km dari Ibukota Propinsi Kalbar 3Pontianak4 serta dapat

dilalui transportasi darat maupun laut.

• Cisi Kota Singka)ang dalam kurun )aktu "$$5-"$1" adalah ?Singka)ang Spektakuler "$1"@

yaitu Kota Singka)ang sebagai sentra perkembangan ekonomi Kalbar yang terper(aya& aman&

32

http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia


33/41

kooperati+& unik& memiliki layanan publik yang prima dan berorientasi kepada kepentingan

pengembangan ekonomi rakyat.

• Dalam rangka me)ujudkan 9isi yang telah ditetapkan& maka misi pembangunan daerah

dirumuskan sebagai berikut

• 7e)ujudkan tata pemerintahan yang baik 3good go9ernan(e4& menuju pelayanan prima melalui

peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta didukung sarana dan prasarana yang

berbasis teknologi2

• 7embangun SD7 yang berkualitas melalui pemerataan dan peningkatan akses pendidikan&

kesehatan serta kesejahteraan sosial2

• 7eningkatkan perekonomian rakyat yang berbasis pasar dan keunggulan daya saing lokal

dengan +okus pengembangan pada sektor pertanian& perdagangan& pari)isata& industri ke(il dan

pengembangan daya tarik in9estasi daerah2

• 7e)ujudkan per(epatan pemerataan pembangunan berkelanjutan serta optimalisasi pengelolaan

SD yang ber)a)asan lingkungan2

7engembangkan tatanan kehidupan sosial yang harmonis dan demokratis melalui peningkatan

sikap toleransi& keamanan& ketertiban dan menjunjung tinggi supremasi serta kepastian hukum

yang berlaku.

B. K,n&!s! Pen& & k K,ta S!ngka2ang

Ta*el (K,$",s!s! Pen& & k Men r t Perse*aran

K,ta S!ngka2ang Tah n )77 /)77<

NO KE#AMATANTAHUN

)77 )775 )77? )778 )77<

1. Singka)ang Selatan !%.505 ! .!0$ ! .606 !0.!55 !0.660

". Singka)ang #imur 15.10% 15.5,! 16.$ $ 16.!$5 16. 0%!. Singka)ang Utara 16.,$0 16.60" 1,.1!0 1,.0%, 1,.,!"

%. Singka)ang /arat % .%!1 %0.%"! %0.6$5 %0.566 %5.1 5

. Singka)ang #engah %,.1$6 %,.651 $.01" 1.000 ".%1,

Jumlah 10 .!50 106.!$, 15$.%5% 15".565 15%., 6

Sumber . /PS Kota Singka)ang & #ahun "$$6.

• Penduduk Kota Singka)ang yang terdiri atas berbagai etnis& menganut berbagai agama yang

berbeda-beda. Komposisi penduduk Kota Singka)ang yang beragama Islam %6&5 F& /udha!5&1 F& Katholik 5&,1 F& Protestan !&6, F& 8indu 1&6% F dan lainnya $&%0 F.

33


34/41

• /erdasarkan suku 'etnis& penduduk Kota Singka)ang terdiri dari komposisi sebagai berikut

Hina %1&51 F& 7elayu "5&,5 F& Dayak 5&11 F& Ja)a 5&%! F& 7adura .", F dan lainnya 1$&%,

F.

#. Ga$*aran U$ $ SOPD K,ta S!ngka2ang

• Struktur *rganisasi Perangkat Daerah Kota Singka)ang mulai ditata kembali setelah pelaksanaanPilkada "$$5 dan seiring dengan ditetapkannya PP omor %1 #ahun "$$5 tentang Pedoman*rganisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti PP omor 6 #ahun "$$! tentang Pedoman*rganisasi Perangkat Daerah.

• 7enindaklanjuti implementasi peraturan perundang-undangan dimaksud& maka Pemerintah KotaSingka)ang menetapkan Perda Kota Singka)ang omor 0 #ahun "$$6 tentang PembentukanSusunan *rganisasi Perangkat Daerah Kota Singka)ang.

• /erdasarkan Perda tersebut& kelembagaan daerah yang dibentuk di Kota Singka)ang terdiri atas "

3dua4 Sekretariat& 3lima 4 /adan& 1! 3tiga belas4 Dinas& 1 3satu4 Inspektorat& 1 3satu4 :SUD& !

3tiga4 Kantor& 1 3satu4 Satuan Polisi& 5 3tujuh4 UP#D& 3lima4 Ke(amatan dan "0 3dua puluh enam4

Kelurahan& yang se(ara operasional dijabarkan dalam 3lima4 Peraturan dan "1 3dua puluh satu4

Keputusan


35/41

Komunikasi dan In+ormatika0. Dinas Sosial& #enaga Kerja dan

#ransmigrasi- 1 1 ! 1" - 15

5. Dinas #ata Kota& Pertanahan danHipta Karya

- 1 1 ! 11 - 10

6. Dinas Kependudukan dan Hapil - 1 1 ! 11 - 10,. Dinas Pendapatan& Pengelolaan

Keuangan dan set- 1 1 1 - ""

1$. Dinas Kebersihan danPerumahan

- 1 1 ! 11 - 10

11. Dinas Kebudayaan& Pari)isata&Pemuda dan *lah :aga

- 1 1 ! 1$ - 1

1". Dinas Pertanian dan Kehutanan - 1 1 % 1 - "11!. Dinas Kelautan dan Perikanan - 1 1 ! 1" - 15

!. Le$*aga Tekn!s Daerah1. Inspektorat - 1 % - 1" - 15". /adan Peren(anaan

Pembangunan Daerah- 1 1 % 11 - 15

!. /adan Kesbangpol dan ;inmas - 1 1 ! , - 1%%. /adan Kepega)aian dan Diklat - 1 1 % 11 - 15

. /adan ;ingkungan 8idup - 1 1 ! , - 1%0. /adan Pemberdayaan7asyarakat& Perempuan dan K/

- 1 1 ! , - 1%

%. R $ah Sak!t U$ $ Daerah - 1 " % 1" - 1,. Kant,r

1. Kantor Penyuluh Pertanian&Perikanan& Kehutanan danKetahanan Pangan

- - 1 - % -

". Kantor Perpustakaan dan Kearsipan - - 1 - % -!. Kantor Penanaman 7odal dan

Pelayanan #erpadu- - 1 - % -

0. Sat an P,l!s! Pa$,ng Pra%a - - 1 - % -5. UPTD

1. UP# Pasar - - - - 1 - 1

". UP# Kebersihan - - - - 1 - 1!. UP# Puskesmas - - - - -

6. Ke4a$atan - - " 1 $,. Kel rahan - - - - "0 1!$ 1 0

Jumlah 1 "6 %, 5$ ! 1 " 0 Sumber . /KD Kota Singka)ang& "$$, 3diolah4.

• /erdasarkan tabel diatas& dapat diketahui angka penyebaran jabatan struktural pada beberapa

eselon yaitu %&%" F merupakan jabatan eselon II& 16&10 F merupakan jabatan eselon III dan 55&%$

F merupakan jabatan eselon IC.

• Struktur jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang mengambarkan bangun

piramida karena jumlah jabatan struktural eselon II dan eselon III lebih sedikit daripada jumlah

jabatan struktural eselon IC.

• P S di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang yang berjumlah !.0," orang adalah aparatur

daerah yang melaksanakan tugas pokok dan +ungsi pemerintahan serta pembangunan.

Ta*el -J $lah PNS &! l!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

Ber&asarkan T!ngkat Pen&!&!kan

Pen&!&!kan Jlh

35


36/41

Instans! SD SLTP SLTA D( D) D- D S( S)

Pe$k,t S!ngka2ang ,1 0$ 1. ,0 150 006 !56 "1 0 $ " !.0,"


• Dari data jumlah P S berdasarkan tingkat pendidikannya di atas& dapat diketahui bah)a di

lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang sebagian besar P S masih berpendidikan S;# &

sementara P S yang berpendidikan S1 dan S" masih sedikit dan yang memiliki pendidikan S!

belum ada sama sekali.

• Kondisi P S Kota Singka)ang juga dapat dibagi berdasarkan golongan ' ruang gajinya

sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini

Ta*el J $lah PNS &! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

Ber&asarkan G,l,ngan ' R ang Ga%!

Instans!

G,l,ngan;R ang Ga%!

J $lahI II III I:

Pe$k,t S!ngka2ang !1 6%" ".1!6 061 !.0,"


•

/erdasarkan tabel di atas& dapat diketahui bah)a dari !.0," orang P S di lingkungan PemerintahKota Singka)ang terdapat 5&,1 F P S golongan III2 ""&6$ F P S golongan II2 16&% F P S

golongan IC2 dan $&6% F P S golongan I. Dengan demikian& lebih dari setengah P S di

;ingkungan Pemerintah Kota Singka)ang berada dalam golongan III.

D. SKPD 0ang Terl!*at Pa&a Pengangkatan Dala$ Ja*atan Str kt ral

(.Ba&an Ke"ega2a!an &an D!klat /erdasarkan pasal !% Undang-Undang omor %! #ahun 1,,, tentang Perubahan tas Undang-

Undang omor 6 #ahun 1,5% tentang Pokok-Pokok Kepega)aian dinyatakan bah)a untuk

kelan(aran pelaksanaan manajemen Pega)ai egeri Sipil Daerah dibentuk /adan Kepega)aian

Daerah.

• 7erujuk pada aturan tersebut dan berdasarkan Keputusan Presiden :epublik Indonesia omor 1 ,

#ahun "$$$ dinyatakan bah)a /adan Kepega)aian Daerah mempunyai tugas pokok membantu

Pejabat Pembina Kepega)aian Daerah 3=ubernur. ' /upati '


37/41

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepega)aian

sesuai dengan norma& standar& dan prosedur yang ditetapkan pemerintah2

b. Peren(anaan dan pengembangan kepega)aian daerah2

(. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepega)aian daerah2

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan& kenaikan pangkat& pemindahan dan

pemberhentian Pega)ai egeri Sipil Daerah sesuai dengan norma& standar& dan prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan2

e. Pelayanan administrasi kepega)aian dalam pengangkatan& pemindahan& dan

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau +ungsional sesuai dengan norma& standar&

dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan2

+. Penyiapan dan penetapan pensiun Pega)ai egeri Sipil Daerah sesuai dengan norma&

standar& dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan2

g. Penyiapan penetapan gaji& tunjangan& dan kesejahteraan Pega)ai egeri Sipil Daerah

sesuai dengan norma& standar& dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan2

h. Penyelenggaraan administrasi Pega)ai egeri Sipil Daerah2

i. Pengelolaan Sistem In+ormasi Kepega)aian Daerah2

j. Penyampaian in+ormasi kepega)aian daerah kepada /adan Kepega)aian egara.

/KD Kota Singka)ang sebagai salah satu ;embaga #eknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala

yang berada di ba)ah dan bertanggung ja)ab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural adalah merupakan tugas /idang 7utasi

khususnya Sub /idang Struktural. /KD juga berkedudukan sebagai Sekretariat /adan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

3/aperjakat4.

• /erkaitan dengan kedudukan tersebut& /KD Kota Singka)ang menjalankan +ungsi penyusunan

bahan-bahan sidang /aperjakat berupa usulan (alon berdasarkan peringkat per-jabatan yang akan

diisi.

). Ba&an Pert!$*angan Ja*atan &an Ke"angkatan


38/41

• 7enetapkan pengangkatan& pemindahan& dan pemberhentian P S dalam dan dari jabatan

struktural eselon II ke ba)ah2

• 7enetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi P S yang menduduki jabatan struktural dan

menunjukan prestasi kerja yang luar biasa baiknya& atau menemukan penemuan baru yang

berman+aat bagi negara2

• 7enetapkan usulan beberapa (alon pejabat struktural eselon II untuk dikonsultasikan se(ara

tertulis kepada =ubernur Propinsi Kalimantan /arat2

• 7enetapkan pertimbangan pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi P S yang

menduduki jabatan struktural eselon II2

• 7enetapkan pemberian tugas belajar P S untuk mengikuti program tugas belajar serta

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan semua tingkatan2

•

7enetapkan kebijakan atau keputusan bidang kepega)aian lainnya& sepanjang diminta oleh pejabat ber)enang.

• Keanggotaan /aperjakat Kota Singka)ang berjumlah 5 3tujuh4 orang yang terdiri atas 1 3satu4

orang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Sekretaris Daerah& 0 3enam4 orang anggota yang

dijabat oleh sisten I& II dan III Setda& Kepala /KD& Inspektur& dan Kabag *rtal serta 1 3satu4

orang Sekretaris bukan anggota yang dijabat oleh Kabid 7utasi /KD.

• Keanggotaan /aperjakat tersebut disesuaikan dengan tingkat ke)enangan pejabat ber)enang. Dan

berdasarkan aturan kepega)aian yang berlaku& keanggotaannya paling lama ! 3tiga4 tahun dandapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

• Untuk membantu kelan(aran pelaksanaan /aperjakat& dapat dibentuk Sekretariat /aperjakat yang

berkedudukan di /KD. Sekretariat /aperjakat diketuai oleh Kepala /KD dan dibantu oleh anggota

sekretariat yang terdiri atas P S /KD yang tupoksinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas

/aperjakat.

E. H * ngan Ke"ala Daerah Dengan #al,n Pe%a*at Str kt ral

• 7enjalankan amanat UU omor %! #ahun 1,,, tentang Perubahan tas UU omor 6 #ahun 1,5%

tentang Pokok-pokok Kepega)aian& sistem kepega)aian daerah yang semula otoritasnya terpusat

di tangan Pemerintah menjadi terpisah di ba)ah kendali masing-masing kepala daerah sehingga

penga)asan dan kontrol Pemerintah terhadap Pemda tidak ketat seperti pada masa yang lalu.

• Dengan diberikannya kebebasan kepada daerah dalam menentukan struktur organisasi& kepala

daerah selanjutnya mengisi +ormasi jabatan yang ada pada struktur tersebut melalui pengangkatanP S dalam jabatan struktural.

38


39/41

• Pada proses inilah& kepala daerah terkadang menyelipkan beberapa kebijakan untuk dapat

mengakomodir kepentingannya maupun kepentingan orang-orang disekitarnya melalui

pengangkatan orang-orang pilihannya untuk menduduki jabatan struktural yang bersi+at strategis.

• Sebagai akibat dari kebijakan ini& pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan struktural kurang

mengedepankan +aktor-+aktor +ormal sesuai peraturan kepega)aian yang berlaku seperti

kompetensi& merit s$stem dan sistem karir.

• Aenomena yang terjadi pada proses pengangkatan P S dalam jabatan struktural di Kota

Singka)ang menunjukan bah)a kepala daerah menempatkan P S yang memiliki hubungan

emosional seperti keluarga& ka)an akrab dan teman baik pada beberapa jabatan-jabatan strategis

eselon II dan III yang menjadi kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singka)ang.

• Karena adanya hubungan kedekatan antara (alon pejabat struktural dengan kepala daerah& maka yang

bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan struktural )alaupun pertimbangan pendidikan& jenjang

kepangkatan& kompetensi& kemampuan serta pengetahuan dari P S jadi terabaikan.

• Dengan hak prerogati+ yang dimiliki oleh kepala daerah& kebijakan yang diambilnya pada proses

pengangkatan P S dalam jabatan struktural di Kota Singka)ang lebih mengedepankan +aktor-

+aktor in+ormal dan pola yang terbentuk bersi+at patronase,nepotisme antara kepala daerah dengan

(alon pejabat struktural.

• Pola dalam sistem ini memberi kesempatan bekerja kepada teman dan ka)an yang dekat dengan

kepala daerah yang berkuasa pada saat itu dan sebagai akibatnya maka orang yang diangkat tersebut

sangat merugikan organisasi karena tidak pro+esional dalam melaksanakan tugasnya.

• Aenomena seperti ini dalam struktur organisasi pemerintahan lebih dikenal dengan istilah

pembagian rejeki berupa jabatan-jabatan strategis'basah menurut (ara patrimonial yang diberikan

kepada para P S yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah sebagai upaya untuk

mempertahankan kepemimpinannya melalui pemberian dukungan pada setiap langkah-langkah

yang diambil oleh kepala daerah hingga berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah tersebut.

Data berikut akan membuktikan bah)a ternyata pada beberapa jabatan eselon II dan III yang

menjadi kepala SKPD ditempati oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan kepala daerah&

yaitu

Ta*el 5Da'tar Na$a Pe%a*at Esel,n II 0ang Men%a&! Ke"ala SKPD

&! L!ngk ngan Pe$er!ntah K,ta S!ngka2ang

N, Na$a Pangkat;G,l.

R ang

Ja*atanKet.

La$a;Ess. Bar ;Ess

1. Drs& 8 Pembina Sek)an Sek)an Emosional

39


40/41

Utama 7uda". Drs. ;7 Pembina #k. I'

IC bKabag *rtal ss. I Emosional

!. Drs. Pembina'IC a KabidPerbendaharaan

Kadis PPK Emosional

%. Drs. EE Pembina 'IC a Sta+ KadisPerindagkop

Emosional

. Drs S& 7S(. Pembina'IC a Sta+ Kadis

Pendidikan

Emosional

0. A& Spi. Pembina #k. I'IC b

KabidPerikanan#angkap

KadisKelautan danPerikanan

Emosional

5. Ir. Pembina #k. I'IC b

KabidKehutanan danPerkebunan

KadisPertanian danKehutanan

Emosional

6. Drs. & 77 Pembina #k. I'IC b

KabidPerhubunganDarat

KadisPerhubungan&KomunikasidanIn+ormatika

Emosional

,. Ir. :& 77 Pembina'IC a Kabid /ina7arga

Kadis /SE Emosional

1$. 8 & /S(& SE. Pembina'IC a Kabag


41/41

• /erdasarkan data pada tabel diatas& dapat diketahui bah)a dari "% jabatan eselon II yang

mengepalai SKPD& terdapat 1" orang pejabat yang ditempatkan dengan berdasarkan +aktor

emosional atau dapat dipersentasekan sebanyak $ F. /egitu pula pada jabatan eselon III& dari ,

jabatan eselon III yang mengepalai SKPD& terdapat 0 jabatan yang diisi berdasarkan +aktor

emosional atau sekitar 00&0 F.

• Dari +enomena diatas& maka dapat dikatakan bah)a pejabat yang duduk di eselon II dan III yang

menjadi kepala SKPD ditempatkan berdasarkan +aktor in+ormal berupa hubungan emosional.

• Ditinjau dari proses pengangkatannya& para pejabat yang diangkat dalam jabatan struktural tersebut

dapat dikategorikan sebagai pengangkatan yang dilakukan berdasarkan hubungan patronase

dengan kepala daerah 3keluarga& ka)an akrab dan teman baik4.

• 8ubungan yang bersi+at pribadi ini tidak hanya terjadi se(ara langsung tetapi juga dapat terjadi

se(ara tidak langsung. 8al ini dapat diartikan bah)a& pejabat yang bersangkutan selain memiliki

hubungan kedekatan se(ara langsung juga ada yang kedekatannya melalui perantara orang lain

seperti orang dekat kepala daerah yang berasal dari Parpol maupun #im Suksesnya.

• *rang-orang yang berasal dari Parpol dan #im Sukses pendukung pemenangan kepala daerah pada

Pilkada "$$5 terkadang menitipkan keluarga& ka)an akrab dan teman baik agar dapat diakomodir

sebagai (alon pejabat yang akan diangkat dalam jabatan struktural& )alaupun tidak memiliki

kompetensi& pengetahuan dan kepangkatannya minimal.

Documents

kisi-kisi tesis