KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH … Perubahan Ok.pdf · Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2. ... Dalam perjalanan pelaksanaan Renstra BLHD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

NOMOR: 188.4/3196/SET/BLHD /XII/TAHUN 2013

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX

/Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018, maka seluruh SKPD menetapkan Rencana Strategis

Tahun 2013-2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup

Daerah tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara


6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2006 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun

2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015,

Nomor 3);


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi

Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);


tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 10

Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);

10. Keputusan Gubernur Nomor 2099/IX/Tahun 2015 Tentang

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih

lanjut kedalam Rencana Kerja Tahun 2014 s/d 2018.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nomor 188.4/3196

/SET/BLHD Tentang Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018,

maka Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun

2008-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal, 25 September 201516

Desember 2013

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. ANDI HASBI, M.T

NIP. 19650427 199203 1 009

Tembusan :

Disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan

Daftar Isi dan Tabel

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .................................................................................. i DAFTAR TABEL ........................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................. I-1 1.2 Landasan Hukum .............................................................. I-2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... I-6 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................ I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLHD Prov.Sulsel II-1 2.2 Sumber Daya BLHD Prov.Sulsel ....................................... II-6 2.3 Kinerja Pelayanan BLHD Prov.Sulsel ................................ II-10 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ........ II-25

BAB III ISU STATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .............................................................. III-1 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah .................................................................. III-4 3.3 Telaahan Renstra KLHK.................................................... III-7 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS .......... III-10 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .............................................. III-14

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BLHD ........................................................... IV-1 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLHD ................. IV-3 4.3 Strategi dan Kebijakan BLHD ........................................... IV-9

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan ...................................... V-1 5.2 Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif ........................ V-6 5.3 Kelompok Sasaran ........................................................... V-11

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................. VI-1

BAB VII PENUTUP........................................................................ VII-1


Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 ii

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Tabel

Halaman

2.1 Jumlah Karyawan PNS BLHD Provinsi Sulawesi Selatan II-6

2.2 Jumlah Karyawan Tenaga Kontrak BLHD Provinsi Sulsel II-7

2.3 Jumlah Karyawan PNS Berdasarkan Pendidikan II-7

2.4 Jumlah PNS BLHD Menurut Tingkat Pangkat/Golongan II-8

2.5 Jumlah PNS BLHD Menurut Eselon II-8

2.6 Jumlah Anggaran BLHD Tahun 2008 sampai dengan

Tahun 2013 (Rp)

II-9

2.7 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang LH

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014

II-10

2.8 Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

AMDAL Prov.Sulsel Tahun 2008-2012

II-14

2.9 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Prov.Sulsel

Tahun 2008-2012

II-15

2.10 Persentase Pencemaran Status Mutu Air Prov.Sulsel

Tahun 2008-2012

II-16

2.11 Persentase Penanganan Sampah Prov.Sulsel Tahun

2008-2012

II-16

2.12 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut

Kabupaten/Kota Prov.Sulsel Tahun 2012

II-12

2.13 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah

Penduduk Prov. Sulsel Tahun 2008-2012

II-13

2.14 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah

Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Prov.Sulsel Tahun

2012

II-18

2.15 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses

Air Minum Prov.Sulsel Tahun 2008-2012

II-20


Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 iii

2.16 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses

Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut


II-20

2.17 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Prov.Sulsel

Tahun 2008-2012

II-21

2.18 Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut


II-22

2.19 Pencapaian Kinerja Pelayanan BLHD Prov.Sulsel II-23

3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

BLHD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program

Gubernur Sulsel

III-5

3.2 Permasalahan Pelayanan BLHD Prov.Sulsel

berdasarkan Sasaran Renstra KLH beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

III-8

3.3 Permasalahan Pelayanan BLHD Prov.Sulsel

berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

III-12

4.1.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi, dan Penjelasan Misi

Renstra BLHD Prov.Sulsel Tahun 2013-2018

IV-2

4.2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra BLHD Prov.Sulsel

Tahun 2013-2018

IV-4

4.2.2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Renstra

BLHD Prov.Sulsel Tahun 2013-2018

IV-5

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

SKPD

IV-7

4.3.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra

BLHD Prov.Sulsel Tahun 2013-2018

IV-10

4.3.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Renstra BLHD Prov.Sulsel Tahun 2013-2018

IV-13

6.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Umum RPJMD Sulsel Tahun 2013-2018 dengan

Program dalam Renstra BLHD Sulsel Tahun 2013-2018.

VI-2


Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 iv

6.2 Indikator Kinerja Utama BLHD yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulsel Tahun

2013-2018.

VI-3

Bab I Pendahuluan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu

5 (lima) tahun.

Sesuai dengan masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, saat ini telah

disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan 2013-2018.

Sebagai tindaklanjut dari penetapan RPJMD Sulsel Tahun 2013-2018.,

maka disusun dan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018. RENSTRA BLHD ini merupakan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah selama kurun

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. RENSTRA BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaanya.

Pada tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan

Perubahan Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Perubahan atas Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008-2013 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut : (1) Beberapa

target indikator pembangunan yang ditetapkan, perlu disesuaikan dengan

realisasi pencapaian dan kondisi tantangan pembangunan Provinsi Sulawesi

Selatan; (2) Adanya perubahan data tahun dasar pada data makro ekonomi; (3)

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keungan tentang Penyelerasan

Bab I Pendahuluan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan

demikian maka RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Daerah harus konsisten

dengan Perubahan RPJMD tersebut.

Sehubungan dengan adanya perubahan Dokumen RPJMD diatas, maka

untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penjabaran tujuan dan

sasaran RPJMD Sulsel disusun Perubahan dokumen Renstra BLHD Tahun 2013-

2018. Dalam perjalanan pelaksanaan Renstra BLHD Tahun 2013-2018

memerlukan peninjauan kembali. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap

memperlihatkan terdapat beberapa kegiatan yang perlu dipertajam dalam

penetapan indikatornya serta target yang akan dicapai dalam perencanaan.

Selain itu dibutuhkan penambahan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan

untuk mengakomodir pencapaian target tersebut. Pertimbangan lain penyusunan

Perubahan Renstra BLHD Tahun 2013-2018 didasarkan adanya perubahan isu-

isu strategis terkait pengelolaan lingkungan yang perlu segera diakomodir dalam

perencanaan pada tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan

DaerahSulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Bab I Pendahuluan



Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembran



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara


7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);

Bab I Pendahuluan





Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran



15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,


18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Bab I Pendahuluan




Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,


22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

243);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013,

Nomor 10).

Bab I Pendahuluan




Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2015, Nomor .......).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RENSTRA Badan Lingungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan

bagi BLHD untuk kurun waktu tahun 2013-2018.

Sedangkan tujuannya :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan BLHD dengan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi

Sulawesi Selatan.

2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja

(Rencana Kerja Tahunan) BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun

waktu tahun 2013-2018.

3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLHD beserta seluruh unit

kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB I Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyususnan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan

RPJMD, Renstra K/L dan Renja SKPD, memuat penjelasan peraturan

perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD, memuat penjelasan tentang

maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

BAB II Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode

Bab I Pendahuluan



sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III Mengemukakan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang

mempengaruhinya, mengemukakan tugas dan fungsi SKPD yang

terkait visi, misi serta program kepala daerah terpilih, identifikasi

permasalahan pelayanan SKPD, faktor penghambat dan pendorong

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah, Renstra K/L, permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

BAB IV Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD, rumusan

pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V Mengemukanan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD


Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 II-1

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan yang

ditinjaklanjuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan

lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimana Badan Lingkungan

Hidup Daerah merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang

kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup daerah meliputi standarisasi dan

pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya dan teknologi

lingkungan, konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran,

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

b. Pengorganisasian penyusun perencanaan lingkungan hidup daerah meliputi

standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumberdaya, dan

teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian

pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang lingkungan hidup daerah

meliputi standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan, ekonomi, sumber daya

dan teknologi lingkungan, konservasi sumberdaya alam dan pengendalian

pencemaran, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;




b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan

pelayanan teknis dan admistrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta

penyusunan program. Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Program

c. Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkungan hidup dibidang

standarisasi dan pemulihan kualitas lingkungan. Bidang Standarisasi dan

Pemulihan Kualitas Lingkungan membawahi :

1) Sub Bidang Standarisasi Lingkungan

2) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan

d. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan Teknologi Lingkungan; mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Pengembangan Sumber

Daya Ekonomi dan Teknologi Lingkungan. Bidang Ekonomi, Sumber Daya dan

Teknologi Lingkungan membawahi :

1) Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan

2) Sub Bidang Ekonomi dan Teknologi Lingkungan

e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Pencemaran;

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang

Konservasi Sumber Daya Alam dan Bidang Pengendalian Pencemaran

Lingkungan. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian

Pencemaran membawahi :

1) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran

f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan; mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Pengawasan dan

Penegakan Hukum Lingkungan. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lingkungan membawahi :

1) Sub Bidang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan

2) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Hidup




UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk untuk melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

Badan, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah

kabupaten/kota.

UPTB Laboratorium Lingkungan membawahi :

a. Seksi Administrasi Laboratorium LH

b. Seksi Pelayanan dan Pengujian Laboratorium LH

c. Seksi Tata Usaha

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional untuk menampung personil dengan keahlian khusus

seperti Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), ketentuan yang

dapat digunakan dalam pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagai

berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipiljo. PP No 40 Tahun 2010

- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional PNS

- Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

:47/KEP/MENPAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak

Lingkungan dan Angka Kreditnya

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor : 145 tahun 2004

tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan jabatan Fungsional Pengendali

Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 146 Tahun 2004

tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional

Pengendali Lingkungan.

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 147 tahun 2004

tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

- Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor : 09 Tahun 2012 Nomor : 06 Tahun 2012




tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya




KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Jumanto, SE

SUB BAGIAN PROGRAM

Muhammad Ridwan, SE, MSi

SUB BAGIAN KEUANGAN

Dra. Hj.MarwantySaharuddin

SUB BIDANG STANDARISASI LINGKUNGAN

Maidawati.S. Hut, M. Si

SUB BIDANG PEMULIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN

Andi Astetika, BA

SUB BIDANG SUMBERDAYA

LINGKUNGAN

Dra. Rosmiati Bangun

SUB BIDANG EKONOMI DAN

TEKNOLOGI LINGKUNGAN

Sumarni.S.Spi.M.Si

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

LINGKUNGAN Muh. Nur Salam, SH,

M.Si SUB BIDANG PENEGAKAN

HUKUM LINGKUNGAN

Aswar, SH. M.Si

SEKSI TATA USAHA

Rosma, ST

SEKSI ADMINISTRAS

AristaAsrib, S.I.P I

SEKSI PELAYANAN & PENGUJIAN

Sri Bulan, SE

KEPALA BADAN

Ir. Andi Hasbi Nur, MTP

SEKRETARIAT

Ir . Faisal, M.Si

BIDANG KONSERVASI

SUMBERDAYA ALAM DAN

PENGENDALIAN PENCEMARAN

Drs. H. Anwar Latief, M.Pd

BIDANG EKONOMI,

SUMBERDAYA, DAN

TEKNOLOGI LINGKUNGAN

H. Muhammad Nuhrahim,

SH

BIDANG PENGAWASAN DAN

PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN Ir. Andi Sarrafah, M.Si

BIDANG STANDARISASI

DAN PEMULIHAN

KUALITAS LINGKUNGAN Drs. H. Abd. Muis,

M.Si

SUB BIDANG KONSERVASI

Darmayanti, S.Hut, M.Si

SUB BIDANG ENGENDALIAN

PENCEMARAN Agus Dina, ST, M.Si

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LH

Naskah Filaillah, Pg.Dip,, M.Si




2.2. Sumber Daya Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Apapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai

komposisi di BLHD pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada

berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap sub bidang, sub bagian di BLHD.

- Isu dan permasalahan lingkungan yang berkembangan di Sulawesi Selatan.

- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi

- Kemampuan anggaran

- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, kualifikasi staf

yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki

kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1.

Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi

Strata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan komunikasi.

Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 70 % memiliki kualifikasi Strata I, 20 %

sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu-isu lingkungan,

sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.

Kelompok fungsional di dalam organisasi BLHD 90 % minimal berkualifikasi

Strata I dan 10 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur BLHD hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan

lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak,

pengetahuan tentang Sistem Fisika, Kimia, Biologi memahami dan berpengalaman

dalam proses industri dan teknologi produksi bersih, kemampuan dalam melakukan

pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu

berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Tabel 2.1

Jumlah Karyawan PNS BLHD Provinsi Sulawesi Selatan

Bagian Jumlah

Sekretariat 28




Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 8

Bidang Ekonomi Sumberdaya dan Teknologi Lingkungan 9

Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian

Pencemaran

7

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 11

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium LH 17

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 5

Jumlah 85

Tabel 2.2. Jumlah Karyawan Tenaga Kontrak BLHD Provinsi Sulawesi Selatan

Bagian Jumlah

Sekretariat 4

Bidang Standarisasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 0

Bidang Ekonomi Sumberdaya dan Teknologi Lingkungan 5

Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian

Pencemaran

0

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium LH 4

Jumlah 14

Tabel 2.3.

Jumlah Karyawan PNS Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah

S3 1

S2 16

S1 48

D3 2

SMA 17

SD 1

Jumlah 85

Gambar 2.1.




Proporsi PNS BLHD Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.4 Jumlah PNS BLHD Menurut Tingkat Pangkat/Golongan

Golongan / Ruang Jumlah

IV/c 1

IV/b 4

IV/a 5

III/d 17

III/c 12

III/b 16

III/a 11

II/d 2

II/c 1

II/b 12

II/a 1

I/a 1

Jumlah 77

Tabel 2.5. Jumlah PNS BLHD Menurut Eselon

Golongan / Ruang Jumlah

II/a 2

III/a 5

IV/a 14

Jabatan Fungsional Umum 59

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 5

1%

19%

56%

2%

20%

0% 1%

Jumlah

S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD




Jumlah 85

Tabel 2.6 Jumlah Anggaran BLHD Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 (Rp.)

No. Tahun

Belanja Tidak

Langsung

(BTL)

Belanja

Langsung (BL) Jumlah

Kegiatan

Dekonsentrasi

1. 2008 2.240.477.210 6.335.830.125 8.576.307.335 500.000.000

2. 2009 2.953.450.948 6.445.873.000 9.899.323.948 500.000.000

3. 2010 3.141.379.626 8.840.000.000 11.399.323.948 500.000.000,-

4. 2011 3.747.341.256 9.255.000.000 13.002.341.256 500.000.000,-

5. 2012 4.385.166.499 4.385.166.499 16.931.711.999 4.209.540.000

6. 2013 4.899.312.202 12.400.000.000 17.299.312.200 6.000.000.000

7. 2014 5.937.461.244 14.504.692.895 20.442.154.139 8.784.555.000

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permenpan Nomor 20 Tahun

2008 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah

terdiri dari :

1. Persentase pemantauan pencemaran status mutu air (jumlah kawasan permukiman

atau industri atau sumberdaya air yang dipantau mutu airnya/ jumlah kawasan

permukiman atau industri dan sumber mata air).

2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (jumlah dokumen Amdal yang

diawasi pelaksanaannya/ jumlah total dokumen Amdal yang berlaku).

3. Cakupan penegakan hukum lingkungan (Jumlah kasus lingkungan yang

diselesaikan/ jumlah kasus lingkungan yang ada).

4. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air.

5. Persentase penanganan sampah.

6. Persentase penduduk berakses air minum.

7. Persentase luas pemukiman yang tertata.




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menyatakan Lingkungan Hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, kemudian kriteria Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah :

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota.

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah

kabupaten/kota; dan/atau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila

dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Tabel 2.7 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

No. Sub Bidang Pemerintahan

Pusat Daerah Provinsi

Daerah

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5

1. Perencanaan Lingkungan Hidup

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional

RPPLH Provinsi RPPLH Kabupaten/Kota

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.

KLHS untuk KRP provinsi.

KLHS untuk KRP kabupaten/kota.

3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Pengelolaan Kehati nasional.

Pengelolaan Kehati provinsi.

Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.

5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

a. Pengelolaan B3.

Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah

a. Penyimpanan sementara limbah B3.




dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

b. Pengelolaan limbah B3.

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

b. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.

a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota

a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.




dalam 1 (satu) Daerah provinsi

8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.

Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.

Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.

10. Pengaduan Lingkungan Hidup

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan

dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.


kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.


kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.

11. Persampahan

a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik.

b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA)

Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

a. Pengelolaan sampah.

b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

c. Pembinaan dan pengawasan




regional oleh pihak swasta.

c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta.

d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.

e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.

pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan, memiliki berbagai bentuk jenis pelayanan kepada masyarakat yakni :

layanan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL); layanan perizinan lingkungan;

layanan penilaian kualitas air dan udara, layanan informasi lingkungan hidup, layanan

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Kinerja pelayanan Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada masing-masing jenis pelayanan adalah

sebagai berikut :

a. Layanan Dokumen Lingkungan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan

Layanan rekomendasi dokumen lingkungan diberikan kepada masyarakat dunia

usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang

akan dibangun. Selama kurun waktu 2010-2014, jumlah rekomendasi dokumen




lingkungan AMDAL yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi

Selatan sebanyak 19 dokumen.

Tabel 2.7

Layanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan AMDAL dan UKL-UPL

No Rekoemdasi Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. AMDAL 10 6 3

24

2 UKL-UPL

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sulsel Tahun 2014

Selain memberikan pelayanan dokumen lingkungan, seperti AMDAL dan UKL-

UPL, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen lingkungan. Jumlah perusahaan

yang wajib AMDAL yang diawasi turus meningkat, namun belum mampu menjangkau

seluruh perusahaan wajib AMDAL. Pada tahun 2008 jumlah perusahaan wajib AMDAL

yang diawasi sebanyak 225 perusahaan atau sekitar 94,94 % dari total wajib AMDAL,

kemudian meningkat menjadi 329 perusahaan pada tahun 2012, atau sekitar 98,21 %

dari total wajib AMDAL.

Tabel 2.8

Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012

No Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah

Perusahaan

wajib AMDAL

yang telah

diawasi

225 242 267 298 329

10

2. Jumlah seluruh

perusahaan

wajib AMDAL

237 251 272 300 335

340

3. Persentase

Jumlah

Pengaduan yang

ditindaklanjuti

(1)/(2)

94,94

%

96,41

%

98,16

%

99,33

%

98,21

%

2,94%


b. Layanan Penegakan Hukum Lingkungan




Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang akseleratif di

Sulawesi Selatan, maka sengketa lingkungan antar masyarakat/ organisasi juga semakin

meningkat. Peningkatan sengketa lingkungan ini, tergambar dari semakin meningkatnya

pengaduan kasus lingkungan. Pada tahun 2008 jumlah pengaduan kasus lingkungan

yang diterima BLHD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5 kasus meningkat menjadi 22

kasus pada tahun 2012. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir semuanya telah ditindak lanjuti oleh PEMDA, kecuali satu kasus pada tahun

2011. Berdasarkan trend peningkatan jumlah pengaduan kasus lingkungan, maka pada

tahun 2018, jumlah kasus lingkungan di Sulawesi Selatan akan semakin banyak dan

semakin beragam.

Tabel 2.9

Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2008-2012

No Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah kasus lingkungan

yang masuk 5 6 10 16 22

2. Jumlah kasus lingkungan

yang diselesaikan BLHD

Prov.Sulsel

5 6 10 15 22

3. Persentase Jumlah

Pengaduan yang

ditindaklanjuti (1)/(2)

100 % 100 % 100 % 93.75 % 100 %

50%


c. Layanan Informasi Status Mutu Air

Sumber-sumber air seperti sungai dan danau memiliki peran strategis dalam

kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Di Sulawesi Selatan, air sungai dan

danau selain dijadikan sebagai sumber air minum bagi sebagian masyarakat Sulawesi

Selatan, juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti

industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi, disisi lain, sumber-sumber

air tersebut sering dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga

tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Mengingat peran strategisnya, BLHD

Provinsi Sulawesi Selatan, ditugaskan untuk memantau kualitasnya, menetapkan dan

menginformasikan status mutu air dari berbagai sumber-sumber air tersebut yang

menjadi kewenangannya.




Sulawsi Selatan memiliki 27 sungai dan 2 danau lintas kabupaten. Pada Tahun

2008 jumlah sungai yang dipantau mutu airnya sebanyak 1 sungai atau sekitar 3,70 %

dari total sungai yang ada, dan pada tahun 2012 jumlah sungai yang dipantau mutu

airnya meningkat menjadi 4 buah atau sekitar 14,81 %.

Tabel 2.10

Persentase Pencemaran Status Mutu Air

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.

Jumlah sungai yang dipantau

mutu airnya 1 1 2 3 4

10

Sungai

dan 2

Danau

2.

Jumlah sungai yang wajib

dipantau

27

Sungai

dan 2

danau

prioritas

27

Sungai

dan 2

danau

prioritas

27

Sungai

dan 2

danau

prioritas

27

Sungai

dan 2

danau

prioritas

27

Sungai

dan 2

danau

prioritas

27

Sungai

dan 2

danau

prioritas

27

Sungai

dan 2

danau

prioritas

3. Persentase Jumlah sumber air

yang dipantau Mutu Airnya

(1)/(2)

3.70 % 3.70 % 7.41 % 11.11 % 14.81 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013

d. Layanan Penangan Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka volume sampah yang dihasilkan

dari aktivitas penduduk tersebut juga semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan

penanganan yang tepat agar sampah tersebut tidak menimbulkan masalah baik bagi

manusia maupun lingkungan. Produksi sampah di Sulawesi Selatan terus meningkat,

pada tahun 2008 jumlah produksi sampah sebesar 2,35 juta M3 per tahun kemudian

meningkat menjad 2,64 juta M3 per tahun, yang berarti selama kurun waktu 5 tahun,

produksi sampah meningkat sekitar 12,45 %. Pada tahun 2008 volume sampah yang

dangani hanya sekitar 82,65 % dari produksi sampah, dan pada tahun 2012 presentasi

sampah yang ditangan hanya sekitar 81,23 %.

Tabel 2.11

Persentase Penanganan Sampah


No Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012




1 Jumlah sampah yang

ditangani (M3/Thn)

1,943,248 1,983,080 2,063,667 2,104,995 2,147,498

2 Jumlah produksi sampah

(M3/Thn)

2,351,118 2,338,596 2,537,022 2,589,619 2,643,827

3 Persentase (%) 82.65 84.80 81.34 81.29 81.23

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sulsel Tahun 2013

Pada tahun 2012, produksi sampah di Sulawesi Selatan terbesar diproduksi di

Kota Makassar, dengan volume sebesar 1,26 juta M3 per tahun, sedangkan volume

produksi sampah paling kecil di tempati Kabupaten Luwu dengan volume produksi

hanya sebesar 15,471 M3 per tahun. Dari aspek penangan sampah, tercatat Kota Pare-

Pare dan Kota Makassar memiliki persentase penangan sampah paling tinggi yakni

masing-masing 94,90 % untuk Kota Pare-Pare dan 91,93 % untuk Kota Makassar.

Sedangkan daerah yang memiliki penanganan sampah paling rendah ditempati

Kabupaten Luwu Timur dan Jeneponto dengan presentase secara berturut-turut

sebesar 20 % dan 30 %.

Tabel 2.12

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No Kabupaten / Kota Jumlah Sampah yang

Ditangani (M3/Thn)

Jumlah Volume Produksi

Sampah (M3/Thn)

Persentase

(%)

1 Kepulauan Selayar 18,190 21,884 83.12

2 Bulukumba 49,159 61,449 80.00

3 Bantaeng 20,638 43,967 46.94

4 Jeneponto 7,345 24,482 30.00

5 Takalar 29,651 38,205 77.61

6 Gowa 145,858 191,916 76.00

7 Sinjai 28,142 46,903 60.00

8 Maros 34,091 59,115 57.67

9 Pangkep 16,512 41,280 40.00

10 Barru 28,873 41,597 69.41

11 Bone 96,874 107,703 89.95

12 Soppeng 34,212 46,816 73.08

13 Wajo 66,286 79,544 83.33

14 Sidrap 62,815 86,641 72.50

15 Pinrang 61,916 69,568 89.00

16 Enrekang 9,118 19,538 46.67

17 Luwu 12,033 15,471 77.78

18 Tana Toraja 33,849 65,582 51.61

19 Luwu Utara 12,620 16,042 78.67




No Kabupaten / Kota Jumlah Sampah yang

Ditangani (M3/Thn)

Jumlah Volume Produksi

Sampah (M3/Thn)

Persentase

(%)

20 Luwu Timur 8,683 43,413 20.00

21 Toraja Utara 20,440 44,548 45.88

22 Makassar 1,154,894 1,256,220 91.93

23 Pare Pare 100,713 106,128 94.90

24 Palopo 94,586 115,815 81.67

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Sulawesi Selatan Tahun 2013

Daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) di Sulawesi Selatan selama

kurun waktu 2008-2012 tidak mengalami perubahan, sementara jumlah penduduk

Sulawesi Selatan terus bertambah. Kondisi tersebut menyebabkan rasio daya tampung

TPS terhadap jumlah penduduk terus menurn. Pada tahun 2008 rasio daya tampun TPS

terhadap jumlah penduduk sebesar 0,0015 % yang berarti daya tampung TPS yang

tersedia hanya sebesar 0,0015 M3 per 100 penduduk. Bahkan pada tahun 2012 rasio

tersebut hanya sekitar 0,0014 %.

Tabel 2.13

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk


No Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Daya Tampung TPS

(M³) 122,24 122,24 122,24 122,24 122,24

2. Jumlah Penduduk (Jiwa) 7.700.255 7.908.519 8,034,776 8.115.638 8.199.999

3. Rasio Daya Tampung TPS thd

Jumlah penduduk 0,0015 % 0,0015 % 0,0015 % 0,0015 % 0,0014 %


Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk menurut wilayah kabupaten

kota di Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa, Kota Pare-Pare dan Kota Makassar

menempati posisi teratas. Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk di

kedua wilayah tersebut masing-masing sebesar 124,13 % dan 86,96 %. Sedangkan

posisi terendah di tempati Kabupaten Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu.

Tabel 2.14

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk

Menurut Kabupaten/Kota


No. Uraian Jumlah Penduduk

(jiwa)

Jumlah Daya Tampung TPS

(Ton) Rasio

1 Kepulauan Selayar 124.854 18.000,00 14,41 %




No. Uraian Jumlah Penduduk

(jiwa)

Jumlah Daya Tampung TPS

(Ton) Rasio

2 Bulukumba 399.785 29.040,00 7,26 %

3 Bantaeng 178.861 27.000,00 15,09 %

4 Jeneponto 346.894 - -

5 Takalar 275.567 - -

6 Gowa 677.456 43.920,00 6,48 %

7 Sinjai 231.910 46.800,00 20,18 %

8 Maros 325.994 23.400,00 7,18 %

9 Pangkep 311.821 28.800,00 9,23 %

10 Barru 167.580 25.051,20 14,95 %

11 Bone 725.743 126.000,00 17,36 %

12 Soppeng 224.184 98.280,00 43,84 %

13 Wajo 387.423 41.277,60 10,65 %

14 Sidrap 278.091 32.850,00 11,81 %

15 Pinrang 356.334 49.680,00 13,94 %

16 Enrekang 193.534 17.683,56 9,14 %

17 Luwu 338.494 9.000,00 2,66 %

18 Tana Toraja 223.653 12.045,00 5,39 %

19 Luwu Utara 292.670 11.340,00 3,87 %

20 Luwu Timur 254.080 4.200,00 1,65 %

21 Toraja Utara 219.676 - -

22 Makassar 1.377.494 1.196.513,80 86,86 %

23 Pare Pare 132.540 164.520,00 124,13 %

24 Palopo 155.360 120.600,00 77,62 %

Jumlah 8.199.999 2.126.001,16


e. Aksesibilitas Air Minum

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar measyarakat, baik untuk

keperluan air minum maupun untuk keperluan lainnya. Karena itu penyediaan air bersih

yang dapat diakses oleh masyarakat selalu menjadi perhatian pemerintah. Yang

dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air

leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup

sesuai standar kebutuhan minimal. Aksesibilitas penduduk Sulawesi Selatan terhadap

air bersih terus meningkat. Pada tahun 2008 persentase penduduk terhadap akses air

bersih sebesar 77,36 persen, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 82,52 persen,

yang berarti terjadi peningkatan sebesar 5 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.15




Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum


No Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah penduduk yang

mendapat akses air

minum

6,037,826 6,402,141 6,481,108 6,691,486 6,785,324

2 Jumlah penduduk 7,805,024 7,908,512 8,034,776 8,115,638 8,222,631

3 Persentase penduduk

berakses air bersih

77.36 80.95 80.66 82.45 82.52


Aksesibilitas penduduk terhadap air bersih menurut wilayah di Sulawesi Selatan

seperti pada tabel berikut, memperlihatkan bahwa Kota Makaasar memliki persentase

penduduk mendapatkan akses air bersih mencapai 100 %, yang berarti seluruh

penduduk di wilayah ini sudah memiliki aksesibilitas terhadap air bersih. Akan tetapi di

Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, hanya sekitar separuh penduduknya

memiliki aksesibilitas terhadap air bersih.

Tabel 2.16

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses

Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota


No Kabupaten / Kota

Jumlah

Penduduk

(Jiwa)

Jumlah Penduduk yang

Mendapatkan Akses Air Minum

(Jiwa)

Persentase

(%)

1 Kepulauan Selayar 124,516 113,112 90,84

2 Bulukumba 398,531 295,836 74.23

3 Bantaeng 178,477 168,007 94.13

4 Jeneponto 346,149 313,966 90.70

5 Takalar 272,316 234,456 86.10

6 Gowa 659,512 572,876 86.86

7 Sinjai 231,182 169,030 73.12

8 Maros 322,212 274,325 85.14

9 Pangkep 308,814 222,896 72.18

10 Barru 167,653 151,133 90.15

11 Bone 724,905 560,160 77.27

12 Soppeng 226,079 205,611 90.95

13 Wajo 388,985 297,201 76.40

14 Sidrap 274,648 265,328 96.61

15 Pinrang 354,652 303,627 85.61




16 Enrekang 192,163 131,804 68.59

17 Luwu 335,828 253,558 75.50

18 Tana Toraja 223,306 124,673 55.83

19 Luwu Utara 290,365 212,723 73.26

20 Luwu Timur 245,515 189,523 77.19

21 Toraja Utara 218,943 113,307 51.75

22 Makassar 1,339,374 1,347,480 100.61

23 Pare Pare 130,563 129,025 98.82

24 Palopo 149,421 135,667 90.80


f. Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata

Persentase luas pemukiman yang tertata di ukur dari rasio antara luas areal

pemukiman tertata terhadap total areal pemukiman secara keseluruhan. Permukiman

adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan. Dari tabel berikut memperlihatkan bahwa persentase luas areal

pemukiman yang tertata terus meningkat. Pada tahun 2009 sebesar 61,48 persen dan

pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,11 persen, atau meningkat 25 persen dala kurun

waktu 4 tahun.

Tabel 2.17

Persentase Luas Permukiman yang Tertata


No Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

1 Luas area permukiman

tertata(Ha)

- 43,190 97,776 104,744 114,345.83

2 Luas area permukiman

keseluruhan (Ha)

- 70,246.24 122,579.24 125,368.04 132,790.04

3

Persentase luas

permukiman yang tertata

(Ha)

- 61.48 79.77 83.55 86.11


Persentase Luas Permukiman yang tertata menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2011, seperti tersaji pada tabel berikut memperlihatkan bahwa

Kabupaten Sidrap menempati posisi teratas dalam hal presentase luas pemukiman




tertata yakni mencapai 98,76 % sedangkan posisi paling rendah di tempati oleh

Kabupaten Barru, dengan persentase luas pemukiman tertata hanya sebesar 54,70 %.

Tabel 2.18

Persentase Luas Permukiman yang TertataMenurut Kabupaten/Kota


No Kabupaten / Kota

Luas Area

Permukiman

Keseluruhan (Ha)

Luas Area

Permukiman

Tertata (Ha)

Persentase

(%)

1 Kepulauan Selayar 872.15 690.15 79.13

2 Bulukumba 237,87 202.56 85.16

3 Bantaeng 7,253.00 6,553.30 90.35

4 Jeneponto 2,674.00 2,333.80 87.28

5 Takalar 1,929.00 1,508.50 78.20

6 Gowa 9,793.26 9,378.68 95.77

7 Sinjai 169.00 126.27 74.72

8 Maros 3,420.48 1,991.88 58.23

9 Pangkep 3,336.70 3,092.80 92.69

10 Barru 2,767.92 1,514.10 54.70

11 Bone 17,779.00 11,349.90 63.84

12 Soppeng 272.73 188.73 69.20

13 Wajo 150.00 138.04 92.03

14 Sidrap 21,395.22 21,130.11 98.76

15 Pinrang 508.20 473.55 93.18

16 Enrekang 3,351.00 2,463.70 73.52

17 Luwu 7,318.00 6,685.30 91.35

18 Tana Toraja 1,474.83 914.13 61.98

19 Luwu Utara 17,717.00 16,106.30 90.91

20 Luwu Timur 10,059.44 9,299.44 92.44

21 Toraja Utara 9,865.00 9,706.50 98.39

22 Makassar 5,400.24 4,501.74 83.36

23 Pare Pare 424.00 310.20 73.16

24 Palopo 4,622.00 3,686.15 79.75





Tabel 2.19

Pencapaian Kinerja Pelayanan BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 s/d 2012.

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BLHD Target SPM Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16

) (17) (18) (19) (20)

Urusan Wajib LH

1.

Persentase jumlah sungai dan danau yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

100 % - - 20% 40% 60% 80% 100% 20 % 20 % 40 % 80 % 60 % 1 0,5 0,66 1 0,4

2 Persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya

100 % - - 20% 40% 60% 80% 100% - 4,16 % 29,16 % 41,66 % 58,33 % - 0,10 0,48 0,52 0,58

3

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100 % - - 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 2,5 1,66 1,25 1

4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (jumlah dokumen Amdal yang diawasi pelaksanaannya/ jumlah total dokumen Amdal yang berlaku)

- 72,34

% - - - - - 94,94% 96,41% 98,16% 99,33 % 98,21 %

5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

- - - - - -

6 Persentase penanganan sampah

- 81,67

% - - - - -

82,65%

84,80%

81,34% 81,29

%

81,23

%

7 Persentase penduduk berakses air minum

- 82,52

% - - - - -

77,36%

80,95%

80,66% 82,45

%

82,52

%

8 Persentase luas pemukiman yang tertata

- 86,11

% - - - - -

61,48%

79,77% 83,55

%

86,11

%




Tabel 2.20

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2008-2012.

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara

n Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

- Hasil retribusi daerah 100 120 130,5 250 450 105 125 133 253 479 1,05 1,04 1,02 1,01 1,06 70 74,8

- Dana Dekonsentrasi 500 500 500 500 4.209 412 435 430 440 3.698 0,82 0,87 0,86 0,88 0,88 741,8 657,2

BELANJA DAERAH 8.576 9.899 11.399 13.002 16.931 8.260 9.023 11.631 12.516 16.470 0,96 0,91 1,02 0,96 0,97 1671 1642

Belanja tidak langsung 2.240 2.953 3.141 3.747 4.385 2.125 2.798 3.101 3.546 4.298 0,95 0,95 0,99 0,95 0,98 429 434,6

Belanja langsung 6.335 6.445 8.840 9.255 12.547 6.135 6.225 8.530 8.970 12.172 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 1242,4 1207,4




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut ;

1. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas

pembangunan yang semakin meningkat

2. Meningatnya pencemaran lingkungan hidup air, udara dan tanah yang diakibatkan

oleh aktivitas industri dan masyarakat.

3. Fenomena perubahan iklim, seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi,

pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan.

4. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan

lingkungan hidup.

5. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.

6. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD.

Sementara itu untuk peluang dalam pengembangan Pelayanan Badan

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dioptimalkan antara

lain:

1. Komitmen kepala daerah dalam hal ini oleh Gubernur Sulawesi Selatan terkait upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas

pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.

3. Terealisasinya sekolah lingkungan hidup pertama di Indonesia di Sulawesi Selatan

dalam rangka menghadirkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam

pengelolaan lingkungan.

4. Terbitnya regulasi berupa PERDA dan PERGUB yang terkait perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.

Bab III Isu Strategis


Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 III-1

BAB III ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh BLHD Provinsi Sulawesi Selatan

dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun semuanya itu tidak terlepas dari

berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator

capaian hingga akhir tahun 2013. Isu strategis dan permasalahan yang perlu

mendapatkan perhatian adalah :

1. Kerusakan DAS

1. Kerusakan DAS disebabkan oleh berbagai jenis penggunaan lahan di Prov.

Sulsel saat ini seperti penggunaan hutan, sawah, ladang, perkebunan, padang

rumput, semak belukar dan jenis lainnya yang membawa pengaruh terhadap

kelestarian beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti: DAS Jeneberang,

DAS Bila, dan DAS Walanae. Penutupan vegetasi daerah aliran sungai saat ini

diperkirakan 70 % dari luas total, tetapi dilain pihak banjir masih terus terjadi di

wilayah tersebut dan bahkan dampaknya semakin luas dan semakin lama waktu

genangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penutupan lahan di

wilayah hulu DAS telah mengalami kerusakan sebagai akibat dari kegiatan

perambahan hutan.

2. 2. Banjir dan Kekeringan

Banjir merupakan merupakan masalah pokok yang terus menerus terjadi dan

intesitas terus meningkat yang perlu mendapat perhatian yang serius di Sulawesi

Selatan. Hal ini sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat yang

bermukim di sekitar sungai Jeneberang, Saddang, Bila, Walanae, Cendranae

dan Sungai besar lainnya dengan debit banjir setiap tahunnya semakin

meningkat.

3. Sedimentasi

Sedimentasi merupakan salah satu masalah pokok lingkungan hidup yang ada

di Prov. Sulsel. Dimana setiap tahun terjadi peningkatan sedimentasi dibeberapa

sungai utama di wilayah ini yang cukup tinggi.




4. Pencemaran Air dan Udara

Pencemaran Air di Sulawesi Selatan belakangan ini makin signifikan, hal ini

disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan

lingkungan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Danau, Sungai lautan

dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan

merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan

oleh berbagai hal antara lain :

Sampah organik seperti air comberan (Sewage) menyebabkan peningkatan

kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada

berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.

Buangan limbah pabrik yang mengalir kesungai, dimana mengandung

berbagai macam polutan seperti bahan organik, neutrien, dan padatan

tersuspensi.

Saat ini masalah pencemaran udara adalah merupakan isu yang sangat

penting mengingat meningkatnya aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang

untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini perlu kita sikapi

bersama dengan cara menekan laju pencemaran udara yang terjadi pada

daerah kota dan daerah padat industri yang menghasilkan zat di atas batas

kewajaran. Gas-gas pencemar udara di antaranya CO, CO2, NO, NO2, SO, SO2.

Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mencemarkan

lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran uadara yang terjadi,

kualitas Udara semakin memburuk di sebabkan semakin sempitnya lahan hijau

atau pepohonan di suatu daerah untuk itu perlu adanya peran serta pemerintah,

pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan

pencemaran udara di Sulawesi Selatan.

5. Kerusakan ekosistem pesisir pantai

Kerusakan hutan mangrove di Sulsel disebabkan oleh lemahnya berbagai

faktor, antara lain kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir, Kebijakan pengelolaan

hutan mangrove, penegakan hukum dan koordinasi antar sektor instansi terkait

dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Kerusakan terumbu karang di Sulsel telah

menyebabkan menurunnya populasi/produksi ikan di sepanjang pesisir pantai.

6. Persampahan




Saat ini masalah persampahan adalah sebuah issu penting yang memerlukan

penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum

mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan

kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih

tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan,

tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan

sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani

menjadi sumber pencemaran.

7. Degradasi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di sulsel perlu dilestarikan melalui perlindungan dan

pemanfaatan secara berkelanjutan seperti yang amanatkan dalam UU No. 5

Tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati terdiri

dari komponen gen, spesies dan ekosistem yang merupakan sumberdaya dan

jasa bagi kehidupan umat manusia.

8. Kerusakan Hutan

Kondisi hutan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami degradasi yang terus

meningkat akibat kegiatan perladangan berpindah, penebangan liar, eksploitasi

hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya dalam kawasan hutan.

Perlu kita ketahui bahwa Kerusakan Hutan Lahan Kristis di Sulsel seluas

682.784,29 Ha terdiri 312.827,74 Ha berada diluar kawasan hutan lindung.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan

yang potensial dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi

Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah

Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah:

“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan

Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan”




Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan

Indonesia, simpul jejaring, dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-

masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang posisi

Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata

terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar

tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan

pangan di mana Indonesia masih mengimpor beras, garam, jagung dan daging.

Sulawesi Selatan juga lebih berperan dalam mengembangkan pola ideal

perwujudan kehidupan religius dan kerukunan antar umat bergama, selain dapat

mengembangkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,

khususnya pada pengembangan demokrasi, dalam substansi dan konteks yang

sesuai dengan cara dan karakter Sulawesi Selatan.

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada

tahun 2018 yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan

perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hub pendidikan,

hub kesehatan, serta hub perhubungan darat, laut dan udara. Dengan posisi

demikian, Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan

kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan

internasional.

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang proses dan hasil

perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui pengelolaan keragaman

modal manusia, sosial, budaya, alam, fisik, dan finansial sehingga dapat

mempercepat perwujudan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan

kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat itu,

pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita

lebih dari Rp. 30 juta, angka pengangguran dan angka kemiskinan berada di bawah

rata-rata nasional. Agroindustri berkembang pesat sebagai kelanjutan dari

perkembangan agribisnis, sementara industri manufaktur dan pertambangan akan

berkontribusi signifikan dalam struktur perekonomian. Kondisi ini merupakan fase

akhir era tinggal landas dan merupakan awal kematangan ekonomi yang sudah




menunjukkan terbentuknya kelas menengah dan civil society dengan jumlah yang

signifikan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018

adalah:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan

intra dan antar ummat beragama;

2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan

kelestarian lingkungan;

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur;

4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;

5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;

6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan

bangsa;

7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka tujuan pembangunan

daerah yang hendak dicapai pada 2018 adalah:

1. Berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat

beragama;

2. Meningkatnya kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian

lingkungan;

3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur;

4. Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;

5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum;

6. Meningkatnya kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial, dan kesatuan

bangsa;

7. Meningkatnya kualitas penyelenggaran kepemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD BLHD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Sulawesi Selatan




Visi: “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan”

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH

terpilih

Permasalahan Pelayanan

SKPD BLHD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 2 : Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;

1. Semakin tingginya aktivitas pembangunan, berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meningkatnya pencemaran lingkungan

2. Kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan belum optimal

3. Belum sinerginya pengelolaan lingkungan hidup antar sektoral terkait

4. Terbatasnya sumberdaya, mencakup alat, SDM

1. Belum tersedianya regulasi tingkat daerah mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Masih terbatasnya SDM BLHD baik secara kuantitas maupun secara kualitas

3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2009 tentang RTRW

3. Tersedianya APBD

4. Tersedianya UPTB Laboratorium Lingkumgan Hidup yang terakreditasi dan teregistrasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan

Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi

yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang

populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya

alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun

2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan

daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman

hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan

untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi

rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;

(3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat

keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.




Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan

mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan

daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan

indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6,

angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya

indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2)

Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari

untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan,

dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan

PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik

kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan eksport; dan, (3)

Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta

keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian

ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai

penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan

populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang

dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan

pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda

memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3)

agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

strategis ekonomidomestik.




Tabel. 3.2

Permasalahan Pelayanan BLHD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sasaran Renstra KLH beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra KLH

Permasalahan

Pelayanan SKPD BLHD

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah

1. Meningkatnya

pencemaran dan

kerusakan

lingkungan sungai,

danau dan air tanah

yang disebabkan

oleh aktivitas

manusia

2.Masyarakat dan

industri bantak

membuang limbah

ke sungai

1. Lemahnya

penegakan

hukum

terhadap

pelaku

pencemar

2. Kurangnya

SDM PPLH dan

PPNS

Lingkungan

Hidup.

3. Keterbatasan

alokasi

anggaran

1. PP No. 82 tahun

2001 tentang

Pengelolaan Kualitas

Air dan Pngendalian

Pencemaran Air.

2. PerGub. Sulsel No.

69 Tahun 2010,

Tentang Baku Mutu

dan Kriteria

Kerusakan

Lingkungan Hidup

2

Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan

Meningkatnya

degradasi

keanekaragaman

hayati dan kerusakan

hutan

Lemahnya

pengawasan dan

penegakan hukum

terkait

perlindungan

keanekaragaman

hayati dan

ekosistem hutan

PerGub. Sulsel No. 69

Tahun 2010, Tentang

Baku Mutu dan Kriteria

Kerusakan Lingkungan

Hidup

3 Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

1). Meningkatnya

jumlah kendaraan

bermotor dan

Industri yang

melepaskan emisi

ke Udara.

2) Meningkatnya

pemanasan global

3) Kurang

memadainya

sarana dan

prasarana

pengelolaan

persampahan dan

Limbah B3.

1. Belum

terdapatnya

regulasi daerah

terkait

pengendalian

emisi sumber

bergerak dan

tidak bergerak.

2. Belum

terdapatnya

regulasi daerah

terkait

pengelolaan

persampahan

1. Telah

dilaksanakannya

Evaluasi Kualitas

Udara Perkotaan

setiap Tahunnya di

Prov.Sulsel

2. Bertambahnya

pemrakarsa

usaha/kegiatan

yang taat dalam

pengendalian

pencemaran udara

dan PLB3 melalui

penilaian PROPER.

3. Pergub. No.14

Tahun 2011

Tentang Limbah B3.

4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi

Kurang sinerginya

pengelolaan

sumberdaya alam dan

lingkungan hidup antar

sektor dan antar

stakeholder

Belum optimalnya

koordinasi dalam

pengelolaan

sumberdaya alam

dan lingkungan

hidup




3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029

telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9

Tahun 2009.

Tujuan umum penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk menata ruang

wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi

simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian,

lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah

aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif,

demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang

bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga

Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah provinsi adalah :

a. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri,

perdagangan dan konvensi;

b. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan

dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya

komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai

penggerak ekonomi rakyat;

c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata

alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;

d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan

proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan

keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan

budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara

wilayah kabupaten/kota;

e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor

dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional

dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung

wilayahnya;

f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan

menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya,




serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar

terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;

g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam

pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis

Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;

h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan

merangsang partisipasi masyarakat;

i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan

ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a. peningkataan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan

berhirarki;

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik Mamminasata

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) yaitu Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto

dan Bulukumba, maupun Pusat- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa ibukota-

ibukota Kabupaten yang tidak termasuk dalam PKN maupun PKW, antara

kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta

antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan

pulau-pulau kecil;

2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan

belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;

3. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai

dan daerah irigasi teknis; dan

4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih

produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara

berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah

sekitarnya, terutama PKN, PKW, dan PKL.




b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,

informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata

di seluruh wilayah Provinsi;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara

secara terpadu;

2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi terutama

di kawasan yang masih terisolasi;

3. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan

pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem

kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan

terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;

4. meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta

mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;

5. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam

sistem tatanan Nasional secara optimal.

c. pengembangan kawasan strategis provinsi.

Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana di maksud di

atas, meliputi:

1. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk

mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi

perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan

warisan ragam budaya lokal;

2. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan

perekonomian Provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam

perekonomian Nasional atau internasional;

3. pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (iptek) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.




5. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai

warisan dunia, cagar biosfer, dan

6. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial

ekonomi dan sosial budaya antarkawasan.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Provinsi Sulawesi

Selatan yang terkait dengan lingkungan hidup, yakni program Rehabilitasi dan

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup, program utama ini terdiri dari dua sub program yakni

1. Rehabilitasi/revitalisasi kawasan

2. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan

menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat

mempengaruhi pencapaian sasaran program RTRW.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana Tata Ruang Wilayah

terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD BLHD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1

Rehabilitasi dan

Pengembangan Kawasan

Strategis Provinsi dari

sudut pandang

kepentingan fungsi dan

daya dukung lingkungan

hidup

1) Rehabilitasi/revitalisasi

kawasan

2) Pengembangan/

peningkatan kualitas

kawasan

1. Menurunnya daya

dukung, fungsi dan

kualitas lingkungan

hidup akibat

pencemaran dan

kerusakan lingkungan

2) Meningkatnya

Kerusakan kawasan

pesisir dan

ekosistemnya

3) Belum ada

perencanaan terkait

revitalisasi kawasan

dan peningkatan

kualitas kawasan

1. Belum

dilakukanny

a KLHS

terkait

pengemban

gan

kawasan

strategis

provinsi.

2. Lemahnya

pengawasan

dan

penegakan

hukum

terkait

kesesuaian

zonasi

kawasan.

1. Perda No

9 Tahun

2009

tentang

RTRW

2. PerGub.

Sulsel

No.17

Tahun

2013

Tentang

Izin

Pemanfa

atan

Ruang

Pada

Kawasan

Pusat

Bisnis

Terpadu

Indonesia




3.5. Penentuan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan nomor 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini

yaitu dari tahun 2013-2018 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu stategis antara

lain :

a. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan : (1)

tingginya kerusakan sumberdaya alam pada ekosistem hutan, sungai, permukiman,

dan pesisir.

b. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban

pencemaran berbasis DAS; (2)meningkatnya emisi ke udara ambient.

c. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan

permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam

pengelolaan lingkungan hidup.

d. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih

banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang

belum konsisten teraplikasikan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan


Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 IV-1

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD BLHD

a. Visi

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

di Sulawesi Selatan sebagaimana amanah Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selaras

dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018, maka visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Visi renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari

visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, yakni “Sulawesi Selatan

sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi

Kesejahteraan. Pengertian dari visi BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018 tersebut adalah bahwa Sulawesi Selatan berposisi sebagai provinsi yang

terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup dan penanganan dampak

lingkungan hidup. Posisi terdepan dalam perlindungan fungsi lingkungan hidup

serta penanganan dampak lingkungan hidup tersebut harus ditopang dengan

kapasitas pengelolaan hidup pada seluruh pemangku kepentingan dan tegaknya

hukum lingkungan hidup.

Pokok Visi dari visi renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018 terletak pada empat poin penting, yakni :

(1) tertanganinya dampak lingkungan hidup;

(2) terlindunginya fungsi lingkungan hidup;

Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup Tahun 2018




(3) tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh

pemangku kepentingan; dan

(4) tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Misi

Dalam Renstra ini yang dimaksud misi adalah upaya-upaya umum yang

hendak dijalankan SKPD BLHD demi terwujudnya visi. Misi juga menyangkut

komitmen pada stakeholder utama dan/atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi.

Misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan

aktivitas sehari-hari masyarakat;

2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan

hidup;

3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan

lingkungan hidup;

4. Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup.

Setiap misi tersebut di atas mempunyai keterkaitan dengan pokok-pokok visi.

Gambaran keterkaitan pokok-pokok visi dengan pokok-pokok misi tersebut dapat di

lihat pada Tabel 4.1.1 berikut.

Tabel 4.1.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi, dan Penjelasan Misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

POKOK-POKOK VISI MISI PENJELASAN MISI

1 Tertanganinya dampak lingkungan hidup

1 Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat

Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan sumber-sumber air baku, danau, tanah dan udara yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat




2 Terlindunginya fungsi lingkungan hidup

2 Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Meningkatkan pelestarian flora dan fauna, keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi.

3 Tercukupinya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup pada seluruh pemangku kepentingan

3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, dan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

4 Tegaknya hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup

4 Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup

Meningkatkan kesadaran, kepastian dan keadilan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD BLHD

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi SKPD BLHD, melaksanakan misi SKPD BLHD, memecahkan

permasalahan yang dihadapi SKPD BLHD, dan menangani isu strategis daerah

yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai

dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi SKPD BLHD.

Tujuan jangka menengah Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel;




2. Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim;

3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan

peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

4. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup.

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dapat di lihat pada

Tabel 4.2.1

Tabel 4.2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

MISI TUJUAN

1. Meningkatkan penanganan

dampak lingkungan hidup dari

pembangunan dan aktivitas

sehari-hari masyarakat

1.1 Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup di Sulsel.

2. Meningkatkan perlindungan

dan konservasi sumberdaya

alam dan lingkungan hidup

2.1 Meningkatkan daya dukung

lingkungan hidup serta

adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim

3. Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan dalam

pengelolaan lingkungan hidup

3.1. Meningkatkan kapasitas

manajemen, sumberdaya

manusia, kelembagaan dan

peranserta pemangku

kepentingan dalam

perlindungan dan


4. Meningkatkan penegakan

hukum dan regulasi lingkungan

hidup

4.1. Meningkatkan penegakan

hukum lingkungan dalam

pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup




Berdasarkan pada tujuan diatas selanjutnya ditetapkan indikator tujuan

sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan untuk 5 tahun periode perencanaan.

Adapun indikator untuk setiap tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan Indikator Target

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sulsel

65,00

Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Jumlah lokasi perlindungan dan Konservasi SDA

60 Lokasi

Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Bobot Kapasitas Pengelolaan LH

3,71

Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Jumlah rekomendasi penanganan kasus lingkungan hidup

78 Rekomendasi

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu

sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air

2. Meningkatnya kualitas udara

3. Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap

pengelolaan LH

4. Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup




5. Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

6. Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup

7. Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

8. Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

9. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD

10. Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan

dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup.

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dan sasaran dapat di

lihat pada Tabel 4.2.2

Tabel 4.2.2

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

MISI TUJUAN SASARAN

1. Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat

1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel.

1.1. Meningkatnya kualitas

air.

1.2. Meningkatnya kualitas

udara

1.3. Meningkatnya

Ketaatan Pemrakarsa

Usaha dan Kegiatan

terhadap pengelolaan

LH

2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

2.1 Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi mitigasi perubahan iklim

2.1. Meningkatnya daya

dukung lingkungan

hidup

2.2. Meningkatnya


perubahan iklim




3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup

3.1 Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3.1 Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.2 Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

3.3 Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

3.4 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD

4. Meningkatkan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup

4.1. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

4.1 Meningkatnya

penanganan kasus

pengrusakan dan

pencemaran

lingkungan dan

ketaatan pemangku

kepentingan terhadap

peraturan perundang-

undangan di bidang

lingkungan hidup

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas

dan fungsi SKPD BLHD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran SKPD BLHD dan

target kinerja sasaran SKPD BLHD dapat di lihat pada Tabel 4.2.3. di bawah ini.




Tabel 4.2.3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel.

Meningkatnya kualitas air

Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu

5% 7% 10% 12% 15%

Persentase jumlah sungai dan danau yang memiliki informasi status mutu air

41,38% 58,62% 75,86% 100% 100%

Meningkatnya kualitas udara

Presentase jumlah lokasi pemantauan udara ambien yang status mutu udaranya tidak tercemar

30% 40% 45% 50% 60%

Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki informasi mutu udara ambien

54,17% 70,83% 83,33% 100% 100%

Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan PPA

30% 40% 50% 60% 70%

Persentase penurunan beban pencemaran limbah cair

25% 28% 30% 40% 50%




Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Dokumen Amdal yang dimiliki

10% 19% 22% 25% 30%

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaporan pengelolaan limbah B3

57% 83% 83% 90% 100%

2 Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup

Persentase tutupan lahan bervegetasi

79% 80% 82% 83% 84%

Cakupan lokasi rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

5,26% 15,79% 26,32% 36,84% 52,63%

Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi konservasi

12,5% 25% 37,5% 50% 62,5%

Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel

20% 40% 60% 80% 100%




3 Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya peran serta Pemangku Kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh penghargaan Adipura

50% 60% 70% 80% 90%

Cakupan sekolah peduli lingkungan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menggunakan teknologi ramah lingkungan

50% 60% 70% 80% 90%

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menerapkan kearifan lokal LH

50% 60% 70% 80% 90%

Persentase jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH

60% 70% 80% 90% 100%

Cakupan Kab/Kota yang memiliki komisi Amdal

30% 38% 42% 46% 46%

Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

Persentase Jumlah Laporan SLHD Kab/Kota terkategori baik

15% 20% 40% 60% 80%




Skor hasil penilaian laporan status lingkungan hidup daerah sulsel

70 80 85 90 90

Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

Cakupan laboratorium LH daerah yang evaluasinya memenuhi persyaratan teknis dan manajemen

21,70% 30,40% 39,10% 52,17% 65,20%

Persentase jumlah parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi

50% 60% 70% 80% 100%

Persentase kepuasan pelanggan atas penggunaan jasa laboratorium LH

60% 65% 70% 75% 80%

Meningkatnya kinerja BLHD dalam perencanaan dan evaluasi

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BLHD Provinsi Sulsel

65 70 75 80 85

Penurunan tingkat pelanggaran kedisplinan pegawai

20% 40% 80% 80% 80%

Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BLHD

70% 75% 80% 85% 90%

Persentase Hasil Evaluasi Pemeriksaan Reguler BLHD yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%




4 Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Meningkatnya

penanganan kasus

pengrusakan dan

pencemaran

lingkungan dan

ketaatan pemangku

kepentingan terhadap

peraturan perundang-

undangan di bidang

lingkungan hidup

Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

10% 20% 30% 40% 50%

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase jumlah jenis produk hukum lingkungan hidup

20% 40% 60% 80% 100%




4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD BLHD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD BLHD adalah strategi dan

kebijakan SKPD BLHD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

SKPD BLHD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana

program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka

menengah SKPD BLHD menunjukkan bagaimana cara SKPD BLHD mencapai

tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD BLHD serta target kinerja hasil

(outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD BLHD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD BLHD selanjutnya menjadi dasar

perumusan kegiatan SKPD BLHD bagi setiap program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi SKPD BLHD

Strategi dan kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai

tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

a. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana

sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya

diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk

menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu

pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk

menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran

pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi

pencapaian target sasaran.

Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan

transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Badan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Tabel 4.3.1 menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran,,dan strategi pada

setiap misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018.




Tabel 4.3.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Badan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan


MISI-1: Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari

pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat

TUJUAN SASARAN STRATEGI

1. Meningkatkan

kualitas lingkungan

hidup di Sulsel.

1.4. Meningkatnya

kualitas air.

1.5. Meningkatnya

kualitas udara

1.6. Meningkatnya

Ketaatan

Pemrakarsa

Usaha dan

Kegiatan terhadap

pengelolaan LH

1.1. Meningkatkan

ketaatan

pemrakarsa

usaha dan/atau

kegiatan dalam

pemenuhan baku

mutu pencemaran

dan kerusakan

lingkungan hidup.

1.2. Meningkatkan

upaya

pencegahan dan

pengendalian

usaha dan/atau

kegiatan



MISI-2: Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan

lingkungan hidup





2. Meningkatkan daya

dukung lingkungan

hidup serta

adaptasi dan

mitigasi perubahan

iklim

2.3. Meningkatnya

daya dukung

lingkungan hidup

2.4. Meningkatnya

adaptasi dan

mitigasi

perubahan iklim

2.1. Mengembangkan

lokasi/kawasan

konservasi dan

perlindungan

sebagai upaya

pencegahan dan

pemulihan

kerusakan

sumberdaya alam

dan lingkungan

hidup.



MISI-3: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan

lingkungan hidup


3. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3.1 Meningkatnya peran serta Pemangku Kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH.

3.2 Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

3.3 Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

3.4 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD

3.1 Meningkatkan

kapasitas

sumberdaya manusia

dalam pengelolaan

lingkungan hidup

3.2 Meningkatkan

kelengkapan sarana

dan prasarana serta

sistem

informasi lingkungan

hidup

3.3 Mengembangkan

instrumen

pengelolaan

lingkungan hidup

3.4 Mendorong

kepeduliaan para

pemangku

kepentingan.






MISI-4: Terwujudnya penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup


4.1. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

4.2 Meningkatnya

penanganan

kasus

pengrusakan dan

pencemaran

lingkungan dan

ketaatan

pemangku

kepentingan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan di

bidang lingkungan

hidup

4.3 Meningkatkan

pembinaan,

pengawasan dan

penerapan sanksi

administratif,

perdata, dan

pidana bagi pelaku

perusakan dan

pencemaran

lingkungan hidup

4.4 Meningkatkan

kesadaran para

pemangku

kepentingan

terhadap

pelaksanaan

peraturan-peraturan

dibidang lingkungan

hidup.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas

dan fungsi SKPD BLHD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi




yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan

untuk mencapai sasaran; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas

dan fungsi SKPD BLHD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 4.3.2 menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan

kebijakan pada setiap misi Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 4.3.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Badan Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

VISI: Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Nasional dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup Tahun 2018

MISI-1: Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan

aktivitas sehari-hari masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

hidup di

Sulsel.

1.1 Meningkatnya kualitas air.

1.2 Meningkatnya kualitas udara

1.3 Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH

1.1 Meningkatkan

ketaatan

pemrakarsa

usaha dan/atau

kegiatan dalam

pemenuhan

baku mutu

pencemaran

dan kerusakan

lingkungan

hidup.

1.4 Meningkatkan

upaya

pencegahan

dan

pengendalian

usaha dan/atau

kegiatan

1.1. Meningkatkan

pembinaan,

koordinasi,

pengawasan,

pencegahan,

penanggu-

langan, dan

pemulihan

lingkungan

hidup.

1.2. Melaksanakan

pemantauan

dan

pengendalian

kualitas air dan

udara secara

berkala.

1.3. Melaksanakan

evaluasi





Hidup Tahun 2018

MISI-1: Meningkatkan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan

aktivitas sehari-hari masyarakat


ketaatan

pemrakarsa

usaha dan/atau

kegiatan

terhadap

peraturan

dibidang

lingkungan

hidup.


Hidup Tahun 2018


lingkungan hidup


2. Meningkatkan

daya dukung

lingkungan

hidup serta

adaptasi dan

mitigasi

perubahan

iklim

2.1. Meningkatnya

daya dukung

lingkungan

hidup

2.2. Meningkatnya

adaptasi dan

mitigasi

perubahan

iklim

2.1. Mengemban

gkan

lokasi/kawas

an

konservasi

dan

perlindungan

sebagai

upaya

pencegahan

dan

pemulihan

kerusakan

sumberdaya

alam dan

2.1. Meningkatkan

pembinaan,

sosialisasi dan

edukasi fungsi

kawasan

konservasi,

2.2. Meningkatkan

koordinasi,

integrasi dan

singkronisasi

antar

pemangku

kepentingan

dalam

pengembanga





Hidup Tahun 2018


lingkungan hidup


lingkungan

hidup.

n

lokasi/kawasan

konservasi

atau

perlindungan.

2.3. Mengembangk

an model

kawasan

konservasi dan

perlindungan.


Hidup Tahun 2018


lingkungan hidup


1. Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan

3.1 Meningkatnya

peran serta

Pemangku

Kepentingan

dalam upaya

perlindungan

dan

pengelolaan

LH.

3.2 Meningkatnya

kapasitas

3.1Meningkatkan

kapasitas

sumberdaya

manusia

dalam

pengelolaan

lingkungan hi

dup

3.2Meningkatkan

kelengkapan

sarana dan

prasarana

serta sistem

3.1 Melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM, khususnya yang terkait pengelolaan lingkungan hidup.

3.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana





Hidup Tahun 2018


lingkungan hidup


lingkungan hidup

penyebaran

informasi LH

3.3 Meningkatnya

kapasitas

laboratorium

LH

3.4 Meningkatnya

Kapasitas

dan Kinerja

BLHD

informasi ling

kungan hidup

3.3Mengembang

kan instrumen

pengelolaan

lingkungan

hidup

3.4Mendorong

kepeduliaan

para

pemangku

kepentingan.

pengelolaan lingkungan hidup.

3.3 Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan data yang berkualitas.

3.4 Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.


Hidup Tahun 2018



4.1.Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan

4.1 Meningkatny

a

penanganan

kasus

pengrusakan

4.1 Meningkatkan

pembinaan,

pengawasan

dan penerapan

sanksi

4.1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum





Hidup Tahun 2018



sumberdaya alam dan lingkungan hidup

dan

pencemaran

lingkungan

dan ketaatan

pemangku

kepentingan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan di

bidang

lingkungan

hidup

administratif,

perdata, dan

pidana bagi pel

aku perusakan

dan

pencemaran

lingkungan

hidup

4.2 Meningkatkan

kesadaran para

pemangku

kepentingan

terhadap

pelaksanaan

peraturan-

peraturan

dibidang

lingkungan

hidup.

lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut.

c.1. Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2013

Pembangunan lingkungan hidup tahun 2013 merupakan transisi dari periode

Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya.

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada tahun 2013 diarahkan

kepada:

1. Pelibatan multipihak dalam konservasi SDA dan lingkungan hidup.

2. Pemantauan pencemaran air dan udara




3. Peningkatan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup

(Amdal).

4. Penguatan kompetensi SDM dan kelembagaan para pihak dalam pengelolaan

lingkungan hidup.

5. Penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.


Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun pertama (tahun 2014)

diarahkan kepada:

1. Peningkatan pelayanan dan edukasi pencegahan dan pengendalian dampak

lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;

2. Peningkatan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem

informasi pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pemantauan pencemaran air dan udara.



Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2015 (tahun ke dua)

diarahkan kepada:

1. Penguatan kebijakan tahun pertama secara konsisten;

2. Peningkatan pengawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelibatan secara

terpadu pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan

hidup.




Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2016 (tahun ke tiga)

diarahkan kepada:

1. Memastikan kesinambungan dan akselerasi upaya-upaya pembangunan

lingkungan hidup yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya; serta




2. Peningkatan koordinasi untuk pengembangan instrumen pengelolaan

lingkungan hidup dan penyusunan produk hukum lingkungan hidup.




Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2017 (tahun ke empat)

diarahkan kepada:

1. Percepatan target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah

dilaksanakan tahun sebelumnya dengan senantiasa secara terus menerus

melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya pelestarian lingkungan

hidup;

2. Penyelarasan atau sinergitas kegiatan lintas sektor dan penegakan hukum

lingkungan hidup.




Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2018, yang merupakan

pembangunan lingkungan hidup tahun ke lima atau tahun terakhir dari periode

Renstra.

Tahun ke lima merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan tercapainya

visi dan misi pembangunan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,

Kebijakan pembangunan lingkungan hidup tahun 2018 diarahkan kepada

penyelesaian target-target pembangunan lingkungan hidup yang telah

dilaksanakan tahun sebelumnya yang difokuskan pada program dan kegiatan yang

masih perlu dioptimalkan target kinerjanya khususnya pemantauan pencemaran air

dan udara, serta penguatan pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan hidup.

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif


Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 V-1

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan

bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran

dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang

dimaksud kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik

yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber

daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang/jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan

kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten

dengan RPJMD Provinsi Sulsel 2013-2018 dan Renstra BLHD Sulsel 2013-2018,

baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang.

Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapaianya

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang

telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Terdapat 11 (sebelas) sub urusan lingkungan hidup,

diantaranya ; Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup trategis

(KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan

Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan

pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat

(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan,




Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup

Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.

Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah

tercapainya indikator-indikator penyelenggaraan urusan bidang LH daerah

provinsi yang sebelumnya telah ditetapkan dalam bentuk SPM bidang Lingkungan

Hidup. Laporan pelaksanaan SPM bidang LH tersebut merupakan bahan

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang LH daerah sekaligus

bahan perumusan kebijakan LH daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas

kelembagaan.

Pada tahun 2013-2018 direncanakan akan dilaksanakan 7 program yang

terdiri atas 4 program perioritas dan 3 program penunjang. Program perioritas

tersebut antara lain; Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Program

Penaatan Hukum Lingkungan Hidup. Sementara untuk 3 program penunjang

tersebut antara lain; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD, Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Pada program perioritas

tersebut terdapat 27 kegiatan dan sementara pada program penunjang terdapat

11 kegiatan. Adapun uraian kegiatan dari program utama yang akan dilaksanakan

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan Kerusakan dan

Pencemaran Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh

aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat

maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk

mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Koordinasi dan

Penilaian Kota sehat ADIPURA, Peningkatan Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa

Usaha/Kegiatan, Pemantauan Kualitas Air, Pemantauan Kualitas Udara Ambien,

Koordinasi dan Inventarisasi bahan perusak ozon, Pembinaan Sulsel Go Green,

Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL, UKL dan UPL, Koordinasi

dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS di Kab/kota, Koordinasi Penilaian dokumen




lingkungan hidup, Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup, dan

Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Persampahan.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya

alam, ekosistem dan kenekaragaman hayati. Untuk mewujudkan tujuan program

ini maka dilakukan kegiatan yaitu Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan Kualitas

Lingkungan Hidup; Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-

Pulau Kecil; Koordinasi dan Pembinaan, Pengembangan serta Pemantapan

Kawasan Konservasi/Esensial; Koordinasi dan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi

Perubahan Iklim; dan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman

Hayati, dan Plasma Nutfah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

pengelolaan lingkungan hidup baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadya

masyarakat peduli lingkungan maupun dunia usaha dan lembaga donor dalam

melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Untuk

mewujudkan tujuan program ini, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu,

Pembinaan Sulsel Go Green Jalur Sekolah; Pembinaan Penerapan Sistem

Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan

Lingkungan; Koordinasi dan Pengembangan Rencana Pendirian Perguruan

Tinggi Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan; Koordinasi dan Pembinaan

Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD); Koordinasi dan

Pembinaan Laboratorium Lingkungan Hidup; Koordinasi dan Pembinaan

Penerapan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup, dan Pembinaan dan Kerjasama

dengan Organisasi Peduli Lingkungan.

d. Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan pemrakarsa

usaha/kegiatan terhadap kewajibannya dalam melakukan pengelolaan

lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu

Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait

pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup; Koordinasi Penegakan Hukum




dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup; dan Koordinasi dan Penyusunan

Produk Hukum Lingkungan Hidup.

Adapun uraian kegiatan dari program penunjang yang akan dilaksanakan

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Badan

Lingkungan Hidup Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain

Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup, Pengembangan

Mutu dan Kapasitas Laboratorium, Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi

Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Sistem

Pengaduan Lingkungan, Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi dan Kualitas

Aparatur.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan

evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan

antara lain Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Pelaporan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya

pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke

dalam dan ke luar organisasi. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka

dilakukan kegiatan antara lain Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Penatausahaan Administrasi Keuangan, Pembinaan dan

Pengelolaan Kepegawaian, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana.

Setelah penetapan program organisasi maka yang dilakukan adalah

perumusan dan penetapan kegiatan guna pengukuran masing-masing program

sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai.

Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan




pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan

kedalam aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah yang disusun dengan dimensi

waktu tahunan.




5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif













5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

2. SKPD pengelola lingkungan hidup provinsi maupun kabupaten/kota.

3. SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota.

4. Sekolah.

5. Industri atau pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber

pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup.

6. Masyarakat.

7. LSM.

T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta) T Rp (Juta)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Meningkatkan kualitas

lingkungan hidup di Sulsel

Meningkatnya kualitas air Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang

status mutu airnya memenuhi baku mutu 5% 7% 10% 12% 15% 15% Bid IV

Persentase jumlah sungai dan danau yang

memiliki informasi status mutu airnya 41,38% 58,62% 75,86% 100% 100% 100% Bid IV

01.08.15 Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup

Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton)

3,39 6,08 3.224,65 12,72 2.007,27 18,28 3.495,95 24,34 1.950,00 30,43 2.024,00 30,43 12.701,87 Bidang I dan IV

01.08.15.01 Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai/ danau yang diketahui status kualitas

airnya5 sungai

10 sungai dan

2 danau282,00 15 sungai dan





2 danau1.954,80 Bidang IV

Meningkatnya kualitas udara Presentase jumlah lokasi pemantauan udara

ambien yang status mutu udaranya tidak tercemar 30% 40% 45% 50% 60% 60% Bid IV

Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki

informasi mutu udara ambiennya 54,17% 70,83% 83,33% 100% 100% 100% Bid IV

01.08.15.02 Pemantauan Kualitas Udara Jumlah kab/kota yang diketahui status mutu udara

ambiennya10 kab/kota 13 kab/kota 225,00 15 kab/kota 197,15 17 kab/kota 368,00 20 kab/kota 375,00 24 kab/kota 390,00 24 kab/kota 1.555,15 Bidang IV

Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa

Usaha dan Kegiatan terhadap

pengelolaan LH

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau

kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan

PPA 30% 40% 50% 60% 70% 70% Bid IV

Persentase penurunan beban pencemaran limbah

cair 25% 28% 30% 40% 50% 50% Bid IV

Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau

kegiatan yang taat terhadap Dokumen Amdal yang

dimiliki10% 19% 22% 25% 30% 30% Bid I

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau

kegiatan yang taat terhadap pelaporan pengelolaan

limbah B357% 83% 83% 90% 100% 100% Bid III

01.08.15.05 Koordinasi, Pembinaan, dan Pengaw asan

Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan/atau

Kegiatan

Jumlah Kab/Kota dan Pemrakarsa Usaha dan/atau

Kegiatan yang dibina dan diaw asi tingkat ketaatannya

dalam menerapkan peraturan perundang-undangan

dibidang LH24 kab/kota dan

6 pemrakarsa

24 kab/kota dan

15 pemrakarsa125,50

24 kab/kota dan

25 pemrakarsa 153,29

24 kab/kota dan


24 kab/kota dan


24 kab/kota dan


24 kab/kota dan

55 pemrakarsa 1.693,79 Bidang IV

01.08.15.06 Koordinasi, Pembinaan, dan Inventarisasi

Bahan Perusak Ozon

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dikoordinasikan

dalam Inventarisasi Bahan Perusak Ozon 0 24 kab/kota 157,50 24 kab/kota 94,60 24 kab/kota 250,00 24 kab/kota 262,00 24 kab/kota 262,00 24 kab/kota 1.026,10 Bidang III

01.08.15.10 Koordinasi Penilaian Dokumen

Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen LH yang dinilai oleh Komisi

Penilai Amdal Provinsi 3 dokumen 5 dokumen 454,00 5 dokumen LH 293,92 5 dokumen LH 221,10 5 dokumen LH 220,00 5 dokumen LH 230,00 5 dokumen LH 1.419,02 Bidang I

01.08.15.04 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan

Limbah B3

Jumlah kab/kota dan jumlah pemrakarsa

usaha/kegiatan yang dibina & diaw asi dalam

pengelolaan limbah B3 --

24 kab/kota dan

30 pemrakarsa

usaha

172,82 24 kab/kota dan 30

pemrakarsa usaha94,10

24 kab/kota dan 30


24 kab/kota dan 30


24 kab/kota dan

30 pemrakarsa

usaha

179,00 24 kab/kota dan

30 pemrakarsa

usaha

755,92 Bidang III

Meningkatkan daya dukung

lingkungan hidup serta


perubahan iklim

Meningkatnya daya dukung

lingkungan hidup

Persentase tutupan lahan bervegetasi

79% 80% 82% 83% 84% 84%

01.08.16 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA 6 12 2.477,15 24 494,00 36 1.875,00 48 2.005,00 60 2.156,00 60 9.007,15

01.08.15.08 Koordinasi dan Pembinaan Sulsel Go

Green

Jumlah jalur pemangku kepentingan yang dibina

dalam Sulsel Go Green 0 3 jalur 217,00 3 jalur 148,47 3 jalur 482,00 3 jalur 485,00 3 jalur 488,00 3 jalur 1.820,47 Bidang III

Cakupan lokasi rehabilitas kaw asan pesisir dan

pulau-pulau kecil 5,26% 15,79% 26,32% 36,84% 52,63% 52,63%

01.08.16.01 Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan

Kualitas Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LH-

nya0 2 Lokasi 1.297,20 4 Lokasi 177,70 6 Lokasi 560,00 8 Lokasi 570,00 12 Lokasi 610,00 12 Lokasi 3.214,90 Bidang I

01.08.16.02 Koordinasi dan Pembinaan Kaw asan

Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil

Jumlah lokasi yang dibina dan dikoordinasikan dalam

perlindungan kaw asan pesisir, laut dan pulau-pulau

kecil. 0 1 Lokasi 390,50 0 - 2 Lokasi 250,00 4 Lokasi 275,00 6 Lokasi 285,00 6 Lokasi 1.200,50 Bidang III

Cakupan lokasi perlindungan kaw asan berfungsi

konservasi 12,50% 25% 37,50% 50% 62,50% 62,50%

Penanggung

Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Kondisi Kinerja pada

Akhir Priode RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2013)


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penanggung



Akhir Priode RPJMD


1


Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2013)

01.08.16.03 Koordinasi dan Pembinaan

Pengembangan dan Pemantapan Kaw asan

Konservasi/Esensial

Jumlah lokasi yang di bina kaw asan konservasinya

0 1 Lokasi 272,45 2 Lokasi 113,25 2 Lokasi 423,00 4 Lokasi 477,00 6 Lokasi 542,00 6 Lokasi 1.827,70 Bidang III

01.08.16.04 Koordinasi dan Pembinaan Pelestarian

Kaw asan Karst

Jumlah kab/kota pelestari kaw asan karst yang di

bina 0 2 kab/kota 163,00 2 kab/kota 113,25 2 kab/kota 200,00 2 kab/kota 212,00 2 kab/kota 252,00 2 kab/kota 940,25 Bidang III

01.08.16.06 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati dan Plasma

Nutfah

Jumlah lokasi yang dibina dalam pelestarian kehati

0 2 Lokasi 180,00 2 Lokasi 98,90 2 Lokasi 290,00 4 Lokasi 315,00 6 Lokasi 344,00 6 Lokasi 1.227,90 Bidang III

Meningkatnya adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim

Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel

20% 40% 60% 80% 100% 100% Bidang III

01.08.16.05 Pembinaan dan Koordinasi Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim

Jumlah lokasi yang dibina melalui kegiatan adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim 0 10 Lokasi 174,00 16 Lokasi 104,15 24 Lokasi 352,00 28 Lokasi 368,00 30 Lokasi 375,00 30 Lokasi 1.373,15 Bidang III

Meningkatkan kapasitas

manajemen, sumberdaya

manusia, kelembagaan dan

peranserta pemangku

kepentingan dalam perlindungan

dan pengelolaan lingkungan

hidup

Meningkatnya peran serta

Pemangku Kepentingan dalam

upaya perlindungan dan pengelolaan

LH

Cakupan sekolah peduli lingkungan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang II

01.08.17 Program Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,78 2,86 2.026,57 2,94 799,45 3,01 1.836,58 3,17 2.085,00 3,71 2.186,00 3,71 8.933,60 Bidang II,

Sekretariat,

UPTB LAB

01.08.17.01 Pembinaan Sulsel Go Green Jalur Sekolah Jumlah sekolah adwiyata yang dibina 0 16 Sekolah 281,00 32 Sekolah 128,06 48 Sekolah 232,00 64 Sekolah 256,00 76 Sekolah 287,00 76 Sekolah 1.184,06

Bidang II

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh

penghargaan Adipura50% 60% 70% 80% 90% 90% Bidang II

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menggunakan

teknologi ramah lingkungan50% 60% 70% 80% 90% 90% Bidang II

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menerapkan

kearifan lokal LH50% 60% 70% 80% 90% 90% Bidang II

Persentase jumlah organisasi masyarakat yang

terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan

LH60% 70% 80% 90% 100% 100% Bidang II

Cakupan Kab/Kota yang memiliki Komisi Amdal 30% 38% 42% 46% 46% 46% Bidang II

01.08.15.03 Koordinasi dan Pembinaan Adipura dan

Kalpataru

Jumlah kab/kota yang dibina untuk memperoleh

penghargaan Adipura dan kalpataru 0 24 kab/kota 310,00 24 kab/kota 239,78 24 kab/kota 255,00 24 kab/kota 260,00 24 kab/kota 295,00 24 kab/kota 1.359,78 Bidang II

01.08.17.02 Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen

Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih,

dan Teknologi Berw aw asan Lingkungan

Jumlah kab/kota yang dibina dalam penerapan

Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi

Bersih, dan Teknologi Berw aw asan Lingkungan 0 24 kab/kota 215,05 24 kab/kota 137,00 24 kab/kota 263,00 24 kab/kota 287,00 24 kab/kota 290,00 24 kab/kota 1.192,05 Bidang II

01.08.17.06 Koordinasi dan Pembinaan Penerapan

Kearifan Lokal Lingkungan Hidup

Jumlah kab/kota yg dibina dalam penerapan kearifan

lokal 0 24 kab/kota 197,82 24 kab/kota 83,40 24 kab/kota 242,00 24 kab/kota 278,00 24 kab/kota 280,00 24 kab/kota 1.081,22 Bidang II

01.08.17.07 Pembinaan dan Kerjasama dengan

Organisasi Peduli Lingkungan

Jumlah ormas dan ornop peduli lingkungan yang

bermitra dan menjalin kerjasama 0 25 Organisasi 375,00 25 Organisasi 130,23 25 Organisasi 242,00 25 Organisasi 287,00 25 Organisasi 320,00 25 Organisasi 1.354,23 Bidang II

01.08.15.12 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan

persampahan 0 5 kab/kota 803,10 5 kab/kota 86,52 5 kab/kota 225,00 5 kab/kota 230,00 4 kab/kota 245,00 24 kab/kota 1.589,62 Bidang II

01.08.15.09 Koordinasi dan Pengaw asan Pelaksanaan

KLHS Provinsi/ Kabupaten/ Kota di

Sulaw esi Selatan

Jumlah kab/kota dan provinsi di Sulsel yang di bina

KLHSnya 05 kab/kota dan

1 provinsi133,40

10 kab/kota dan

1 provinsi77,32

15 kab/kota dan

1 provinsi197,70

20 kab/kota dan

1 provinsi200,00

24 kab/kota dan

1 provinsi200,00

24 kab/kota dan

1 provinsi808,42 Bidang I

01.08.15.07 Pembinaan dan Pengaw asan Komisi

Penilai AMDAL, UKL dan UPL

Jumlah Komisi Penilai AMDAL, UKL/ UPL

kab/kota yang dibina dan diaw asi 10 kab/kota 24 kab/kota 205,00 24 kab/kota 124,85 24 kab/kota 189,80 24 kab/kota 220,00 24 kab/kota 220,00 24 kab/kota 959,65 Bidang I

01.08.17.03 Koordinasi dan Pengembangan Rencana

Pendirian Perguruan Tinggi Lingkungan

Hidup di Sulaw esi Selatan

Jumlah sekolah lingkungan hidup yang

dikoordinasikan dan difasilitasi pengembangannya0 1 sekolah 539,29 1 sekolah 75,00 1 sekolah 200,00 1 sekolah 200,00 1 sekolah 200,00 1 Sekolah 1.214,29 Program

Meningkatnya kapasitas penyebaran

informasi LH

Persentase Laporan SLHD Kab/Kota terkategori

baik15% 20% 40% 60% 80% 80%

Sekretariat

Skor Penilaian Laporan Status Lingkungan Hidup

Daerah Sulsel70 80 85 90 90 90

Sekretariat

01.08.17.04 Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan

Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Daerah (SILHD)

Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan

SILH1 SLHD 24 kab/kota 159,65 24 kab/kota 109,25 24 kab/kota 324,00 24 kab/kota 411,00 24 kab/kota 420,00 24 kab/kota 1.423,90

Sekretariat

01.08.02.03 Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi

Lingkungan Hidup

Jumlah media penyebaran data dan informasi

lingkungan hidup

0

4 media (cetak,

elektronik, w ebsite,

pameran)

689,67 4 media (cetak,


pameran)



pameran)



pameran)



pameran)



pameran)

3.810,14 Program

Meningkatnya kapasitas

laboratorium LH

Cakupan laboratorium LH daerah yang evaluasinya

memenuhi persyaratan teknis dan manajemen 21,70% 30,40% 39,10% 52,17% 65,20% 65,20%

UPTB LAB LH

Persentase jumlah parameter pengujian kualitas

LH yang terakreditasi 50% 60% 70% 80% 100% 100%UPTB LAB LH

Persentase kepuasan pelanggan atas penggunaan

Jasa Laboratorium LH 60% 65% 70% 75% 80% 80%UPTB LAB LH

01.08.17.05 Koordinasi dan Pembinaan Laboratorium

Lingkungan Hidup

Jumlah laboratorium kab/kota yg dibina

024 Laboratorium

kab/kota258,75

24 Laboratorium

kab/kota136,50

24 Laboratorium

kab/kota333,57

24 Laboratorium

kab/kota366,00

24 Laboratorium

kab/kota389,00

24 Laboratorium

kab/kota1.483,82 UPTB LAB LH

01.08.15.11 Pelayanan Pengujian Laboratorium

Lingkungan Hidup

Jumlah jenis parameter terakreditasi yang diuji

8 Jenis parameter uji20 jenis parameter

uji139,34 24 Jenis parameter uji 201,64

28 Jenis parameter

uji261,15

32 Jenis parameter

uji280,00

40 Jenis parameter

uji283,00

40 Jenis parameter

uji1.165,13 UPTB LAB LH

01.08.02.01 Penatausahaan Administrasi Laboratorium

Lingkungan Hidup

Persentase peningkatan PAD dari Jasa Laboratorium

LH 0 20% 216,61 40% 1.116,90 60% 277,70 80% 280,00 100% 300,00 100% 2.191,21 UPTB LAB LH


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penanggung



Akhir Priode RPJMD


1


Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2013)

01.08.02.02 Pengembangan Mutu dan Kapasitas

Laboratorium LH

Jumlah jenis parameter yang terakreditasi8 jenis parameter

terakreditasi

20 Jenis parameter

terakreditasi270,25

24 Jenis parameter

terakreditasi221,50

28 Jenis parameter

terakreditasi420,20

32 Jenis parameter

terakreditasi450,00

40 Jenis parameter

terakreditasi480,00

40 Jenis parameter

terakreditasi1.841,95 UPTB LAB LH

Meningkatnya Kapasitas dan

Kinerja BLHD Provinsi Sulsel

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BLHD

Provinsi Sulsel 65 70 75 80 85 85 Sekretariat

Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran

kedisplinan Pegaw ai 20% 40% 60% 80% 80% 80%

Sekretariat

Persentase kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan BLHD 70% 75% 80% 85% 90% 90%

Sekretariat

Persentase Hasil Evaluasi Pemeriksaan Regular

BLHD yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sekretariat

01.08.02 Program Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD

20% #REF! 40% #REF! 60% #REF! 80% #REF! 100% #REF! 100% #REF!

01.08.02.04 Pembinaan dan Koordinasi

Pengembangan Sistem Pengaduan

Lingkungan

Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengembangan

sistem pengaduan0 24 Kab/kota 367,17 24 Kab/kota 159,67 24 Kab/kota 230,00 24 Kab/kota 250,00 24 Kab/kota 265,00 120 Kab/kota 1.271,84 Bidang IV

01.08.02.05 Pembinaan dan Peningkatan Kompentensi

dan Kualitas Aparatur

Jumlah aparatur BLHD yang mengikuti pendidikan

lanjutan, pelatihan/ kursus, bintek, seminar,

diseminasi 0 30 Org 129,70 35 Org 246,67 40 Org 230,85 50 Org 280,00 60 Org 290,00 215 Org 1.177,22 Kepegaw aian &

Umum

01.08.03 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Perencanaan dan Evaluasi

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD20% 273,88 40% 231,10 60% 535,00 80% 650,00 100% 680,00 100% 2.369,98

01.08.03.01 Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran

dan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Jumlah dokumen penyusunan rencana kegiatan

anggaran dan pelaporan PLH berbasis kinerja

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA,

RKPA, DPPA) 127,70

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA) 65,50

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA) 250,00

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA) 260,00

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA,

RKPA, DPPA) 270,00

25 Dokumen

(Renja, RKA, DPA,

RKPA, DPPA) 973,20 Program

01.08.03.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Jumlah dokumen hasil monev dan pelaksanaan


4 Dokumen 4 Dokumen 146,18 4 Dokumen 165,60 4 Dokumen 285,00 4 Dokumen 390,00 4 Dokumen 410,00 4 Dokumen 1.396,78 Program

01.08.01 Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 20% 3.775,83 40% 2.561,43 60% 4.812,00 80% 4.749,00 100% 5.002,00 100% 20.900,26

01.08.01.01 Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase peningkatan pelayanan prima kepada

publik

0 20% 612,10 40% 993,41 60% 1.160,00 80% 1.049,00 100% 1.052,00 100% 4.866,51 Kepegaw aian &

Umum

01.08.01.02 Penatausahaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

3 Dokumen

(CaLK, Laporan

Keuangan, Laporan

Realisasi Anggaran)

298,32

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

277,50

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

320,00

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

330,00

3 Dokumen

(CaLK, Laporan

Keuangan, Laporan

Realisasi Anggaran)

350,00

15 Dokumen

(CaLK, Laporan

Keuangan, Laporan

Realisasi Anggaran)

1.575,82 Keuangan

01.08.01.03 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegaw aian Persentase terw ujudnya manajemen kepegaw aian

berbasis kinerja 100% 100% 374,60 100% 484,47 100% 232,00 100% 320,00 100% 350,00 100% 1.761,07 Kepegaw aian &

Umum

01.08.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

Persentase peningkatan ketersediaan dan

pemeliharaan barang modal

0 20% ketersediaan

dan pemeliharaan

barang modal

2.490,81 40% ketersediaan

dan pemeliharaan

barang modal

806,05 60% ketersediaan

dan pemeliharaan

barang modal


dan pemeliharaan

barang modal


dan pemeliharaan

barang modal


dan pemeliharaan

barang modal

12.696,86

Kepegaw aian &

Umum

Meningkatkan penegakan hukum

lingkungan dalam pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan

hidup

Meningkatnya penanganan kasus

pengrusakan dan pencemaran

lingkungan dan ketaatan pemangku

kepentingan terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang IV

Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan hidup

yang ditindaklanjuti 10% 20% 30% 40% 50% 50% Bidang IV

01.08.18 Program Penaatan Hukum Lingkungan

Hidup

Jumlah rekomendasi penanganan kasus lingkungan

hidup5 10 1.056,18 14 962,32 16 775,00 18 875,00 20 973,00 78 4.641,50

01.08.18.01 Identifikasi, investigasi, advokasi dan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait

Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan

Hidup

Jumlah rekomendasi tindaklanjut dari pengaduan

berkaitan dengan dugaan pencemaran/ kerusakan

LH.100% 5 Rekomendasi 279,82 7 Rekomendasi 193,79 8 Rekomendasi 425,00 9 Rekomendasi 458,00 10 Rekomendasi 493,00 39 Rekomendasi 1.849,61 Bidang IV

01.08.18.02 Koordinasi Penegakan Hukum dan

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH

yang ditangani

100% 5 Rekomendasi 237,25 7 Rekomendasi 145,45 8 Rekomendasi 350,00 9 Rekomendasi 417,00 10 Rekomendasi 480,00 39 Rekomendasi 1.629,70 Bidang IV

Persentase jumlah jenis produk hukum lingkungan

hidup20% 40% 60% 80% 100% 100% Bidang IV


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penanggung



Akhir Priode RPJMD


1


Kegiatan (Output)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2013)

01.08.18.03 Koordinasi dan Penyusunan Produk

Hukum Lingkungan Hidup

Jumlah draft produk hukum LH yang dihasilkan

10 produk hukum

LH

6 draft produk

hukum LH539,10

6 draft produk

hukum LH623,07

6 draft produk

hukum LH673,00

6 draft produk

hukum LH673,00

6 draft produk

hukum LH675,00

30 draft produk

hukum LH3.183,17 Bidang I

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 VI-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD disusun berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka sesuai tugas dan fungsinya, BLHD

Provinsi Sulawesi Selatan akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ke 4 yakni

meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Tujuan tersebut

memiliki dua sasaran yakni masing-masing : (a) Meningkatnya upaya dan kapasitas

perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup serta pelestarian fungsi

lingkungan hidup (sasaran ke 12) dan (b) Meningkatnya kapasitas pengelolaan

konservasi dan tata kelola hutan dan lahan kritis serta pelestarian keanekaragaman

hayati (sasaran ke 13).

Indikator kinerja BLHD yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberikan

gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang

lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018 terkait langsung pada sasaran Meningkatnya upaya dan kapasitas

perlindungan dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup serta pelestarian fungsi

lingkungan hidup. Adapun strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut dilakukan

melalui Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan secara

beriring dengan penanganan dampak lingkungan hidup. Selanjutnya dengan strategi

tersebut ditetapkan kebijakan umum, diantaranya :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

c. Pengendalian Perubahan Iklim.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 4 program utama yang

dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel pada Renstra

Tahun 2013-2018. Adapun program tersebut adalah

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



d. Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.




Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program dan indikator

kinerja utama BLHD Provinsi Sulsel adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum RPJMD Sulsel Tahun

2013-2018 dengan Program dalam Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

Pada setiap program tersebut diatas ditetapkan indikator kinerja (outcome)

sebagai keluaran atau hasil dari pelaksanaan program. Indikator kinerja tersebut

selanjutnya diadopsi dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018.

Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja BLHD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013-2018

TUJUAN RPJMD Sulsel Tahun 2013-2018: 4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam

Sasaran Strategi Kebijakan Umum Program

Meningkatnya

upaya dan

kapasitas

perlindungan

dan

pengelolaan

kualitas

lingkungan

hidup serta

pelestarian

fungsi

lingkungan

hidup

Peningkatan

kelestarian

lingkungan

hidup dan daya

dukung

lingkungan

secara beriring

dengan

penanganan

dampak

lingkungan

hidup

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

c. Pengendalian Perubahan Iklim.

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



d. Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.




NO Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1

Jumlah Penurunan Beban Pencemaran (Juta Ton)

3,39 Juta Ton

6,08 Juta Ton

12,72 Juta Ton

18,28 Juta Ton

24,34 Juta Ton

30,43 Juta Ton

30,43 Juta Ton

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

2

Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA

6 Lokasi 12 Lokasi 24 Lokasi 36 Lokasi 48 Lokasi 60 Lokasi

60 Lokasi

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan LH

3

Bobot Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 2,86 2,94 3,01 3,17 3,71

3,71

Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

4

Jumlah Rekomendasi Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

5 Rekomendasi

10

Rekomendasi

14

Rekomendasi

16

Rekomendasi

18

Rekomendasi

20

Rekomendasi 78

Rekomendasi

Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel Tahun 2013-2018 VII-1

BAB VII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah,

sasaran dan tujuan bagi aparatur BLHD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada

stakholders yang ada. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup Daerah yang mengacu pada

Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen

dari seluruh aparatur BLHD karena akan menentukan keberhasilan program dan

kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai

dokumen admistrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan

pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin capai.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah

ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

Ir. Andi Hasbi, M.T Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19650427 199203 1 009


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

II

LINGKUNGAN HIDUP 14.508 9.291 16.011 16.812 17.652 74.274

01.08.15 Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup

Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton) 3,39 6,08 3.224,65 12,72 2.007,27 18,28 3.495,95 24,34 3.625,00 30,43 3.755,00 30,43 16.107,87

01.08.15.01 Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai/ danau yang diketahui status kualitas airnya

5 sungai10 sungai dan

2 danau282,00

15 sungai dan

2 danau295,60

20 sungai dan

2 danau431,20

27 sungai dan

2 danau458,00

27 sungai dan

2 danau488,00

27 sungai dan

2 danau1.954,80

Bidang IV

01.08.15.02 Pemantauan Kualitas Udara Jumlah kab/kota yang diketahui status mutu udara

ambiennya 10 kab/kota 13 kab/kota 225,00 15 kab/kota 197,15 17 kab/kota 368,00 20 kab/kota 375,00 24 kab/kota 390,00 24 kab/kota 1.555,15

Bidang IV

01.08.15.03 Koordinasi dan Pembinaan Adipura dan

Kalpataru

Jumlah kab/kota yang dibina untuk memperoleh

penghargaan Adipura dan kalpataru 0 24 kab/kota 310,00 24 kab/kota 239,78 24 kab/kota 255,00 24 kab/kota 260,00 24 kab/kota 295,00 24 kab/kota 1.359,78

Bidang II

01.08.15.04 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah

B3

Jumlah kab/kota dan jumlah pemrakarsa usaha/kegiatan

yang dibina & diawasi dalam pengelolaan limbah B3 --24 kab/kota dan 30


24 kab/kota dan 30


24 kab/kota dan 30


24 kab/kota dan 30


24 kab/kota dan 30


24 kab/kota dan 30


Bidang III

01.08.15.05 Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan

Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan

Jumlah Kab/Kota dan Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan

yang dibina dan diawasi tingkat ketaatannya dalam

menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang LH

24 kab/kota dan

6 pemrakarsa

24 kab/kota dan

15 pemrakarsa125,50

24 kab/kota dan


24 kab/kota dan


24 kab/kota dan


24 kab/kota dan


24 kab/kota dan

55 pemrakarsa 1.693,79

Bidang IV

01.08.15.06 Koordinasi, Pembinaan, dan Inventarisasi Bahan

Perusak Ozon

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dikoordinasikan dalam

Inventarisasi Bahan Perusak Ozon 0 24 kab/kota 157,50 24 kab/kota 94,60 24 kab/kota 250,00 24 kab/kota 262,00 24 kab/kota 262,00 24 kab/kota 1.026,10

Bidang III

01.08.15.07 Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai

AMDAL, UKL dan UPL

Jumlah Komisi Penilai AMDAL, UKL/ UPL kab/kota yang

dibina dan diawasi 10 kab/kota 24 kab/kota 205,00 24 kab/kota 124,85 24 kab/kota 189,80 24 kab/kota 220,00 24 kab/kota 220,00 24 kab/kota 959,65

Bidang I

01.08.15.08 Koordinasi dan Pembinaan Sulsel Go Green Jumlah jalur pemangku kepentingan yang dibina dalam Sulsel

Go Green 0 3 jalur 217,00 3 jalur 148,47 3 jalur 482,00 3 jalur 485,00 3 jalur 488,00 3 jalur 1.820,47

Bidang III

01.08.15.09 Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS

Provinsi/ Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan

Jumlah kab/kota dan provinsi di Sulsel yang di bina

KLHSnya 05 kab/kota dan

1 provinsi133,40

10 kab/kota dan

1 provinsi77,32

15 kab/kota dan

1 provinsi197,70

20 kab/kota dan

1 provinsi200,00

24 kab/kota dan

1 provinsi200,00

24 kab/kota dan

1 provinsi808,42

Bidang I

01.08.15.10 Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan

Hidup

Jumlah dokumen LH yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal

Provinsi 3 dokumen 5 dokumen 454,00 5 dokumen LH 293,92 5 dokumen LH 221,10 5 dokumen LH 220,00 5 dokumen LH 230,00 5 dokumen LH 1.419,02

Bidang I

01.08.15.11 Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan

Hidup

Jumlah jenis parameter terakreditasi yang diuji

8 Jenis parameter uji 20 jenis parameter uji 139,34 24 Jenis parameter uji 201,64 28 Jenis parameter uji 261,15 32 Jenis parameter uji 280,00 40 Jenis parameter uji 283,00 40 Jenis parameter uji 1.165,13

UPTB LAB LH

01.08.15.12 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Persampahan

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan

persampahan 0 5 kab/kota 803,10 5 kab/kota 86,52 5 kab/kota 225,00 5 kab/kota 230,00 4 kab/kota 245,00 24 kab/kota 1.589,62

Bidang II

01.08.16 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA 6 12 2.477,15 24 494,00 36 1.875,00 48 2.005,00 60 2.156,00 60 9.007,15

01.08.16.01 Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan Kualitas

Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LH-nya0 2 Lokasi 1.297,20 4 Lokasi 177,70 6 Lokasi 560,00 8 Lokasi 570,00 12 Lokasi 610,00 12 Lokasi 3.214,90

Bidang I

01.08.16.02 Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Pesisir,

Laut, dan Pulau-Pulau Kecil

Jumlah lokasi yang dibina dan dikoordinasikan dalam

perlindungan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. 0 1 Lokasi 390,50 0 - 2 Lokasi 250,00 4 Lokasi 275,00 6 Lokasi 285,00 6 Lokasi 1.200,50

Bidang III

01.08.16.03 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan

Pemantapan Kawasan Konservasi/Esensial

Jumlah lokasi yang di bina kawasan konservasinya

0 1 Lokasi 272,45 2 Lokasi 113,25 2 Lokasi 423,00 4 Lokasi 477,00 6 Lokasi 542,00 6 Lokasi 1.827,70

Bidang III

01.08.16.05 Pembinaan dan Koordinasi Adaptasi dan

Mitigasi Perubahan Iklim

Jumlah lokasi yang dibina melalui kegiatan adaptasi dan

mitigasi perubahan iklim0 10 Lokasi 174,00 16 Lokasi 104,15 24 Lokasi 352,00 28 Lokasi 368,00 30 Lokasi 375,00 30 Lokasi 1.373,15

Bidang III

01.08.16.06 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah

Jumlah lokasi yang dibina dalam pelestarian kehati0 2 Lokasi 180,00 2 Lokasi 98,90 2 Lokasi 290,00 4 Lokasi 315,00 6 Lokasi 344,00 6 Lokasi 1.227,90

Bidang III

01.08.17 Program Pengembangan Kapasitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 2,78 2,86 2.026,57 2,94 799,45 3,01 1.836,58 3,17 2.085,00 3,71 2.186,00 3,71 8.933,60

01.08.17.01 Pembinaan Sulsel Go Green Jalur Sekolah Jumlah sekolah adwiyata yang dibina 0 16 Sekolah 281,00 32 Sekolah 128,06 48 Sekolah 232,00 64 Sekolah 256,00 76 Sekolah 287,00 76 Sekolah 1.184,06

Bidang II

01.08.17.02 Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen

Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan

Teknologi Berwawasan Lingkungan

Jumlah kab/kota yang dibina dalam penerapan Sistem

Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan

Teknologi Berwawasan Lingkungan 0 24 kab/kota 215,05 24 kab/kota 137,00 24 kab/kota 263,00 24 kab/kota 287,00 24 kab/kota 290,00 24 kab/kota 1.192,05

Bidang II

01.08.17.03 Koordinasi dan Pengembangan Rencana

Pendirian Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup

di Sulawesi Selatan

Jumlah sekolah lingkungan hidup yang dikoordinasikan dan

difasilitasi pengembangannya 0 1 sekolah 539,29 1 sekolah 75,00 1 sekolah 200,00 1 sekolah 200,00 1 sekolah 200,00 1 Sekolah 1.214,29

Program

01.08.17.04 Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Sistem

Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)

Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan SILH1 SLHD 24 kab/kota 159,65 24 kab/kota 109,25 24 kab/kota 324,00 24 kab/kota 411,00 24 kab/kota 420,00 24 kab/kota 1.423,90

Program

01.08.17.05 Koordinasi dan Pembinaan Laboratorium

Lingkungan Hidup

Jumlah laboratorium kab/kota yg dibina0

24 Laboratorium

kab/kota258,75

24 Laboratorium

kab/kota136,50

24 Laboratorium

kab/kota333,57

24 Laboratorium

kab/kota366,00

24 Laboratorium

kab/kota389,00

24 Laboratorium

kab/kota1.483,82

UPTB LAB LH

01.08.17.06 Koordinasi dan Pembinaan Penerapan Kearifan

Lokal Lingkungan Hidup

Jumlah kab/kota yg dibina dalam penerapan kearifan lokal0 24 kab/kota 197,82 24 kab/kota 83,40 24 kab/kota 242,00 24 kab/kota 278,00 24 kab/kota 280,00 24 kab/kota 1.081,22

Bidang II

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULSEL

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Akhir Priode RPJMD

1

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KODE Fungsi dan Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2013)


Penanggung

Jawab Tahun 2014 Tahun 2015

PADA PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2013-2018


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada

Akhir Priode RPJMD

1

KODE Fungsi dan Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2013)


Penanggung

Jawab Tahun 2014 Tahun 2015

01.08.17.07 Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi

Peduli Lingkungan

Jumlah ormas dan ornop peduli lingkungan yang bermitra

dan menjalin kerjasama 0 25 Organisasi 375,00 25 Organisasi 130,23 25 Organisasi 242,00 25 Organisasi 287,00 25 Organisasi 320,00 25 Organisasi 1.354,23 Bidang II

01.08.18 Program Penaatan Hukum Lingkungan

Hidup

Jumlah rekomendasi penanganan kasus lingkungan

hidup

5 10 1.056,18 14 962,32 16 1.448,00 18 1.548,00 20 1.648,00 78 6.662,50

01.08.18.01 Identifikasi, investigasi, advokasi dan Pelayanan

Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan

Pengrusakan Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi tindaklanjut dari pengaduan berkaitan

dengan dugaan pencemaran/ kerusakan LH.100% 5 Rekomendasi 279,82 7 Rekomendasi 193,79 8 Rekomendasi 425,00 9 Rekomendasi 458,00 10 Rekomendasi 493,00 39 Rekomendasi 1.849,61

Bidang IV

01.08.18.02 Koordinasi Penegakan Hukum dan Penanganan

Kasus Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang

ditangani 100% 5 Rekomendasi 237,25 7 Rekomendasi 145,45 8 Rekomendasi 350,00 9 Rekomendasi 417,00 10 Rekomendasi 480,00 39 Rekomendasi 1.629,70 Bidang IV

01.08.18.03 Koordinasi dan Penyusunan Produk Hukum

Lingkungan Hidup

Jumlah draft produk hukum LH yang dihasilkan10 produk hukum LH

6 draft produk hukum

LH539,10


LH623,07


LH673,00


LH673,00


LH675,00

30 draft produk

hukum LH3.183,17

Bidang I

01.08.02 Program Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD20% 1.673,40 40% 2.235,21 60% 2.008,75 80% 2.150,00 100% 2.225,00 100% 10.292,36

01.08.02.01 Penatausahaan Administrasi Laboratorium

Lingkungan Hidup

Persentase peningkatan PAD dari Jasa Laboratorium LH 0 20% 216,61 40% 1.116,90 60% 277,70 80% 280,00 100% 300,00 100% 2.191,21

UPTB LAB LH

01.08.02.02 Pengembangan Mutu dan Kapasitas

Laboratorium LH

Jumlah jenis parameter yang terakreditasi 8 jenis parameter

terakreditasi

20 Jenis parameter

terakreditasi270,25

24 Jenis parameter

terakreditasi221,50

28 Jenis parameter

terakreditasi420,20

32 Jenis parameter

terakreditasi450,00

40 Jenis parameter

terakreditasi480,00

40 Jenis parameter

terakreditasi1.841,95

UPTB LAB LH

01.08.02.03 Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi

Lingkungan Hidup

Jumlah media penyebaran data dan informasi lingkungan

hidup0

4 media (cetak,

elektronik, website,

pameran)

689,67

4 media (cetak,


pameran)

490,47

4 media (cetak,


pameran)

850,00

4 media (cetak,


pameran)

890,00

4 media (cetak,


pameran)

890,00

20 media (cetak,


pameran)

3.810,14

Program

01.08.02.04 Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan

Sistem Pengaduan Lingkungan

Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengembangan sistem

pengaduan 0 24 Kab/kota 367,17 24 Kab/kota 159,67 24 Kab/kota 230,00 24 Kab/kota 250,00 24 Kab/kota 265,00 120 Kab/kota 1.271,84 Bidang IV

01.08.02.05 Pembinaan dan Peningkatan Kompentensi dan

Kualitas Aparatur

Jumlah aparatur BLHD yang mengikuti pendidikan lanjutan,

pelatihan/ kursus, bintek, seminar, diseminasi 0 30 Org 129,70 35 Org 246,67 40 Org 230,85 50 Org 280,00 60 Org 290,00 215 Org 1.177,22 Kepegawaian &

Umum

01.08.03 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Perencanaan dan Evaluasi

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem

Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD 20% 273,88 40% 231,10 60% 535,00 80% 650,00 100% 680,00 100% 2.369,98

01.08.03.01 Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan

Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen penyusunan rencana kegiatan anggaran dan

pelaporan PLH berbasis kinerja

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)127,70

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)65,50

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)250,00

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)260,00

5 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)270,00

25 Dokumen (Renja,

RKA, DPA, RKPA,

DPPA)973,20

Program

01.08.03.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah dokumen hasil monev dan pelaksanaan pengelolaan

lingkungan hidup 4 Dokumen 4 Dokumen 146,18 4 Dokumen 165,60 4 Dokumen 285,00 4 Dokumen 390,00 4 Dokumen 410,00 4 Dokumen 1.396,78

Program

01.08.01 Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran20% 3.775,83 40% 2.561,43 60% 4.812,00 80% 4.749,00 100% 5.002,00 100% 20.900,26

01.08.01.01 Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase peningkatan pelayanan prima kepada publik 0 20% 612,10 40% 993,41 60% 1.160,00 80% 1.049,00 100% 1.052,00 100% 4.866,51 Kepegawaian &

Umum

01.08.01.02 Penatausahaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan akhir tahun

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

298,32

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

277,50

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

320,00

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

330,00

3 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

350,00

15 Dokumen (CaLK,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi

Anggaran)

1.575,82

Keuangan

01.08.01.03 Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Persentase terwujudnya manajemen kepegawaian berbasis

kinerja 100% 100% 374,60 100% 484,47 100% 232,00 100% 320,00 100% 350,00 100% 1.761,07 Kepegawaian &

Umum

01.08.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

Persentase peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan

barang modal

0 20% ketersediaan dan

pemeliharaan barang

modal

2.490,81 40% ketersediaan dan

pemeliharaan barang

modal

806,05 60% ketersediaan dan

pemeliharaan barang

modal


pemeliharaan barang

modal


pemeliharaan barang

modal


pemeliharaan barang

modal

12.696,86 Kepegawaian &

Umum

Documents

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH … Perubahan Ok.pdf · Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2. ... Dalam perjalanan pelaksanaan Renstra BLHD