A. UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur dianggap tidak mampu

membayar (insolvent) apabila tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, atau jika

total utangnya melebihi nilai wajar aktivanya. Ketidakmampuan membayar pada waktunya

disebut sebagai ketidakmampuan ekuitas (equity insolvency). Memiliki total utang yang

melebihi nilai wajar total aktiva disebut ketidakmampuan karena pailit (bankruptcy

insolvency).

Adanya tujuan kepailitan itu sendiri adalah untuk melakukan pembagian antara para

kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari

terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan

mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua

kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Syarat untuk kepailitan adalah :

1) Adanya hutang

2) Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih

3) Adanya debitur

4) Adanya kreditur (lebih dari satu)

5) Permohonan peryataan pailit

6) Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga

Dalam sejarahnya, peraturan kepilitan di Indonesia mengacu pada undang-undang

tentang kepailitan yang dimuat dalam staatsbald tahun 1905 nomor 217 juncto Staatbald

tahun 1906 nomor 348. Pada tanggal 22 April 1998, pemerintah menetapkan dan

mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun

1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini berlaku aktif

120 hari sejak tanggal diundangkan (20 Agustus 1988).

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk

kepentingan semua krediturnya.Pembagian kekayaan debitur antara para krediturnya harus

dilakukan secara pari passu pro rata parte yang berarti bahwa proses pembagiannya

dilakukan tanpa menentukan prioritas atau dengan kata lain para kreditur mendapatkan

kesempatan yang sama sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing

(proposional).

Ketidakmampuan perusahaan dalam soal equitas dapat menghindari pengajuan pailit

melalui negosiasi kesepakatan langsung pada krediturnya. Sedangkan perusahaan debitur

yang mengalami ketidakmampuan karena pailit umumnya akan direorganisasi atau

dilikuidasi menurut pengawasan pengadilan pailit.

Bagi debitur, kepilitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan

pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh debitur

selama masa berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Pernyataan

pailit dinyatakan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan atas kekayaan

debitur ditugaskan kepada kurator dengan didampingi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk

dari Hakim Pengadilan yang bertugas mengawasi pengurusan dam pemberesan kurator.

Bila ada putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat kasasi atau peninjauan

kembali, maka kepailitan debitur berakhir. Pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut

tidak mempengaruhi keabsahan perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau

tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut. Dengan

berakhirnya kepailitan, debitur sepenuhnya berhak untuk melakukan perbuatan pengurusan

dan pengalihan hak atas kekayaannya. Berakhirnya kepailitan tidak berarti membebaskan

debitur dari hutang-hutangnyayang belum dilunasi. Setiap kreditur yang piutangnya belum

sepenuhnya dilunasi berhak untuk menuntut pembayaran kepada debitur yang kepailitannya

telah berakhir.

Pihak-Pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan adalah :

1) Debitur

2) Kreditur

3) Kejaksaan demi kepentingan umum

4) Bank Indonesia

5) Badan Pengawas Pasar Modal

Proses kepailitan

Diawali dengan adanya pernyataan pailit.

UU Kepailitan menegaskan bahwa paling sedikit harus ada dua kreditur, dan debitur

sedikitnya tidak membayar satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pengadilan tidak memeriksa alas an debitur tidak mau membayar, tetapi yang

penting ada bukti tidak membayar.

Ketentuan Pasal 1132 KUHP perdata : pembagian kekayaan debitur antara para

krediturnya harus dilakukan secara para passu pro rata parte, artinya bahwa proses

pembagiannya dilakukan tanpa menentuka prioritas.

B. LIKUIDASI

Likuidasi merupakan aktivitas lanjutan apabila debitur pailit tidak dapat menunjukkan

pada pengadilan niaga yang memiliki otoritas untuk menghentikan kepailitan.

Tujuan utama dari Likuiditas adalah melakukan pengurusan dam pemberesan atas

harta pailit. Proses likuidasi juga mengacu pada Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Dalam pernyataan pailit yang ditentukan oleh pengadilan niaga sudah harus Hakim

Pengawas dan Kurator. Sebelum melakukan pengurusan dan pemberesan, pengadilan

wajib untuk mendengar nasihat dari Hakim Pengawas karena Hakim Pengawas adalah

pihak yang memiliki tugas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta pailit

sedangkan Kurator adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di wilayah

Indonesia yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan pengurusan dan pemberesan

harta pailit dan telah terdaftar di Departemen Kehakiman.

Setiap 3 bulan kurator berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada hakim

pengawas yang berisi keadaan harta pailit dan kemajuan dari pelaksanaan pengurusan dan

pemberesan harta pailit.

Debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua kreditur secara

bersamaan. Perdamaian ini dapat diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih

dari 50% jumlah kreditur yang hadir dalam rapat yang mewakili 2/3 dari jumlah seluruh

piutang yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur. Apabila perdamaian

yang ditawarkan oleh debitur ditolak maka debitur tidak boleh menawarkan lagi perdamaian

baru.

Bila dalam rapat pencocokan hutang-piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila

perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan perdamain tersebut pasti ditolak

maka harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Dalam kondisi seperti ini

menuntut dilanjutkannya proses pailit dengan proses likuidasi.

Sebelum melakukan proses likuidasi, kurator melakukan inventarisasi terhadap

kekayaan dan kewajiban debitur pailit brdasarkan neraca penutupan per tanggal izin usaha

cabut dan diaudit oleh akuntan publik. Setelah proses inventarisasi selesai maka tim

likuidasi yang dibentuk akan menyusun rencana likuidasi dan tata cara pencairan harta.

Dalam melakukan penjualan assets hal-hal berikut ini harus diperhatikan :

1) Asset tidak memiliki cacat hukum dan marketable.

2) Harga patokan adalah penilaian dari independen appraisal.

3) Diupayakan lebih dari penawaran.

4) Penawaran secara penulis.

5) Keputusan penjualan di pusat dan diputuskan setelah mendapatkan persetujuan dari

seluruh anggota tim likuidasi.

6) Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses kepailitan tersebut dibebankan pada tiap

bagian harta pailit.

C. Laporan Keuangan Likuidasi

Laporan akuntansi untuk untuk perusahaan yang dilikuidasi semacam ini disebut laporan

keuangan likuidasi dengan basis likuidasi. Kewajiban tim likuidasi diantaranya adalah

membuat laporan keuangan likuidasi ntuk pengadilan perkara kepailitan. Laporan ini adalah

dokumen legal yang disediakan untuk pengadilan perkara kepailitan. Laporan ini dibuat oleh

akuntan dan merupakan laporan keuangan yang menekankan nilai likuidasi dan

menyediakan informasi yang relevan bagi tim likuidasi dalam melikuidasi perusahaan.

Laporan ini juga menyediakan informasi yang mungkin berguna bagi kreditur. Laporan

keuangan likuidasi disajikan pada tanggal tertentu, dan memberikan informasi neraca

dimana aktiva diukur berdasarkan :

- nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value)

- digolongkan berdasarkan urutan ketersediaan bagi kreditur yang:

1. dijamin penuh

2. yang dijamin sebagian

3. yang diprioritaskan

4. yang tidak dijamin

Hutang digolongkan pada laporan keuangan likuidasi berdasarkan :

prioritas

dijamin penuh

dijamin sebagian

tidak dijamin

Penilaian harga perolehan dimasukkan dalam laporan untuk tujuan referensi.