KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4A TAHUN 2017TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAIANMANDIRI PELAKSANAANREFORMASIBIROKRASI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMATAHUN 2017

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka terlaksananya penilaianmandiri pelaksanaan reformasi birokrasi padaBadan Penelitian dan Pengembangan danPendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama,perlu menetapkan tim penilaian mandiripelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Kepala Badan Penelitan danPengembangan dan Pendidikan dan PelatihanKementerian Agama tentang Penetapan TimPenilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasipada Badan Penelitan dan Pengembangan danPendidikan dan Pelatihan Kementerian AgamaTahun 2017;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 4700):r

Menetapkan

KESATU

-2-

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka MenengahNasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun2011 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramManajemen Perubahan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun2012 tentang Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun2014 ten tang Pedoman Pembangunan AgenPerubahan Di Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja BalaiPendidikan dan Pelatihan Keagamaan;

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun20 16 ten tang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Agama;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitiandan Pengembangan Agama;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENILAIANMANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASIPADA BADAN PENELITIANDAN PENGEMBANGANDANPENDIDlKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMATAHUN 2017.

Tim penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasipada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agamaadalah mereka yang namanya tercantum pada lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan darikeputusan ini:tJ

-3-

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUterdiri atas:1. Pengarah; dan

2. Pelaksana.

KETIGA Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DiktumKEDUAmempunyai tugas sebagai berikut :1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasiBadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;

2. Memberikan arahan dalam pengingkatansinergisme, kerjasama, dan koordinasi an tarbagian dan subbagian dalam pelaksanaanpenilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasiBadan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; dan

KEEMPAT Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kegiatan penilaian mandiripelaksanaan reformasi birokrasi Badan Litbangdan Diklat Kementerian Agama Tahun 2017;

2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antarbagian dan subbagian;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadappelaksanaan kegiatan penilaian mandiripelaksanaan reformasi birokrasi Badan Litbangdan Diklat Kementerian Agama Tahun 2017;

4. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaanprogram penilaian mandiri pelaksanaan reformasibirokrasi Badan Litbang dan Diklat KementerianAgama Tahun 2017 kepada tim pengarah;

5. Mengikutsertakan danj atau bekerjasama denganpara pakar dan pihak terkait jika diperlukan; dan

6. Mengadakan rapat jika diperlukan.

KELIMA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUbertanggung jawab kepada Menteri Agama RepublikIndonesia.

KEENAM Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini

dibebankan kepada DIPA Badan Litbang dan DiklatKementerian Agama Tahun Anggaran 2017 if

-4-

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanrDitetapkan di Jakarta

~~~~tanggal 5 Januari 2017AN

~~~~~J3ADAN PENELITIAN DANANGAN DAN PENDIDIKAN

L TIHAN,*

-5-

LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMANOMOR 4A TAHUN 2017TENTANGPENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAANREFORMASIBIROKRASI PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DANPENDIDlKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMATAHUN 2017

TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAANREFORMASI BIROKRASIPADA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA

Pengarah

Asesor

Ketua

Sekretaris

Anggota

Koordinator Satker

Kepala Badan Litbang dan Diklat

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat

Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum

Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Seluruh Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan

Ta ta Laksana

1. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata LaksanaSekretariat

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puslitbang BimasAgama dan Layanan Keagamaan

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha PuslitbangPendidikan Agama dan Keagamaan

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puslitbang LekturKhazanah Keagamaan, dan ManajemenOrganisasi

5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdiklat TenagaAdministrasi

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdiklat TenagaTeknis Pendidikan dan Keagamaan

7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha LajnahPentashihan Mushaf Al-Qur 'an

8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai LitbangAgama Jakarta

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai LitbangAgama Semarang

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai LitbangAgama Makassar

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Aceh

12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Medan

-6-

13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Padang

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Palembang

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Jakarta

16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Bandung

17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Semarang

18. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Surabaya

19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Denpasar

20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Banjarmasin

21. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Makassar

22. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Manado

23. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Ambon

24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai DiklatKeagamaan Jayapuraf