UntitledKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI LAPORAN KINERJA 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N
D A E R A H T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
LAPORAN KINERJA
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
Laporan Kinerja 2020
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
A. Kesimpulan
B. Saran
Ikhtisar Eksekutif
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
C. Analisis Capaian Kinerja
F. Capaian Kinerja Lainnya
G. Capaian Kinerja Penganggaran
E. Sistematika Penulisan
Capaian Kinerja Tahun 2020
Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Pengunaan Dana Desa Masa Pandemi Tahun 2020
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Kepala Keluarga Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020
Rincian Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT
Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
Perhitungan Indeks Komposit 3 Kabupaten Daerah Tertinggal Potensi Entas
Perkembangan Status IDM Tahun 2020
Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran Tahun 2020
Jumlah Tenaga Pendamping Profesional Desa Tahun 2020
Faktor Penyebab Target Kinerja Tidak Tercapai
Rata-Rata Nilai Indikator IDM Tahun 2020
Tabel Perhitungan Capaian Kinerja
Daftar 10 Kawasan Perdesaan Yang Naik Status dari Berkembang Menjadi Mandiri
Kinerja Penganggaran Per Program Tahun Anggaran 2020
18 39
Grafik Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2016-2020
Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2015 – 2020
35
50
52
Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
23
15
44
16
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
A b d u l H a l i m I s k a n d a r
Menteri Desa,
Republik Indonesia,
Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020
merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian
kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun kelima periode RPJMN Tahun
2019-2024, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya telah
melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja
keras seluruh jajaran kementerian.
Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan dalam pencapaian target IKU diantaranya peningkatan
kompetensi SDM, pengembangan teknologi informasi, reformasi birokrasi, regulasi, koordinasi dan
percepatan implementasi rencana aksi serta pengelolaan anggaran yang berkualitas dan penanganan
COVID-19. Laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara
terukur serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja.
Akhir kata, penghargaan yang tinggi disampaikan kepada seluruh stakeholder dan pegawai atas
kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka peningkatan kinerja. Semoga laporan ini
dapat bermanfaat bagi perencanaan kinerja pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
untuk tahun berikutnya.
9
10
Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, Tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa
- Mohammad Hatta
Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 berisi tentang pencapaian
target dari indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian
Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi berisi 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 8
(Delapan) Indikator Kinerja Utama, yang disusun secara berjenjang
dari indikator kinerja utama unit kerja dibawahnya dengan Nilai
Capaian Kinerja sebesar 123,71%
2020 adalah:
sebanyak 6308 desa;
mandiri sebanyak 939 desa;
kawasannya dari Berkembang menjadi Mandiri; dan
4. Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan
Transmigrasi Yang Di Revitalisasi adalah 48,74.
Dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, pada tahun 2020 adalah :
1. Penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan
Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi dengan predikat “Wajar Tanpa
Pengecualian” (WTP);
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan Nilai 63,30 atau Predikat “BAIK”; dan
3. Perolehan Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan Nilai 63,30 atau Predikat “BAIK”.
Guna mendukung capaian kinerja tahun 2020, ditetapkan pagu
anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 2.564.613.995.000,-
(Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga
Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan
realisasi sebesar Rp 2.451.102.731.292,- (Dua Triliun Empat ratus
Lima Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua
Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah atau 95,57% dari total pagu
anggaran.
11
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
Laporan Kinerja 2020
BAB I PENDAHULUAN
Struktur Organisasi Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
Sistematika Penulisan
mewujudkan masyarakat Indonesia yang
tidak hanya diartikan sebagai pembangunan fisik melainkan juga pembangunan sumber daya manusia
guna menghadapi tantangan global yang semakin hari
semakin meningkat. Selanjutnya Nawacita tersebut
direfleksikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (RPJMN).
Untuk percepatan pembangunan desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi pemerintah menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun
2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dimana terdapat
tiga fokus pembangunan yaitu pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan
perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal,
dan pembangunan ketransmigrasian. Dari ketiga urusan
pembangunan tersebut, ruang lingkup kementerian
yaitu sebanyak 74.961 desa, 187 lokasi prioritas, 619
Kawasan Transmigrasi, 41 kabupaten rawan bencana,
54 kabupaten rawan pangan, 122 daerah tertinggal, 90
kabupaten rawan bencana, 58 kabupaten yang memiliki
pulau kecil dan terluar dan 239 kawasan perdesaan (59
KPPN dan 183 Usulan Daerah).
Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan,
Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan
dengan arah pembangunan berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kerangka
komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan
yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi
ke generasi berikutnya.
kesenjangan termasuk dalam tujunan SDGs ke-10
yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka
mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa,
Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah
tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
pada tahun 2020-2024 telah merumuskan SDGs Desa
sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa,
yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa.
Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah yang
menyajikan visi, misi tujuan dan sasaran strategis
pembangunan nasional yang mana Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
memiliki kontribusi yang vital.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meresmikan Agrowisata Belimbing yang dilengkapi
Waterpark Mini di Desa Watesari, Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Abdul Halim juga memberikan bantuan
dana untuk agrowisata ini sebagai program pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal
Photo by wahyu wening
Pembangunan Nasional
Gambar 1.1
1. Mendorong terwujudnya Desa
Berkembang dan Mandiri, serta
perdesaan, daerah tertinggal, dan
informasi dalam pembangunan desa
transmigrasi.
yang unggul dalam melakukan
yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.
Setelah berakhirnya tahun anggaran
pertanggungjawaban atas penggunaan
beserta analisis keberhasilan maupun
pengambilan kebijakan atau penyusunan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai
dan kawasan perdesaan, pemberdayaan
dan transmigrasi, pembangunan dan
di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
supervisi atas pelaksanaan urusan
daerah;
perdesaan, daerah tertinggal, dan
substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL
1. Pembangunan dan Kemasyarakatan
2. Pengembangan Ekonomi Lokal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DITJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TRANSMIGRASI
TRANSMIGRASI
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
WAKIL MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
1. Pembangunan dan Kemasyarakatan
2. Pengembangan Ekonomi Lokal
5 STAF AHLI
Laporan Kinerja 2020
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015
Indonesia, yang berdasarkan Peraturan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, dalam menjalankan
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Unit Kerja Eselon (UKE)-I serta 5 (lima) Staf
Ahli.
tentang Kementerian Desa, Pembangunan
dilakukan penataan organisasi, terdapat
yang semula 9 Unit Kerja Eselon I menjadi 8
Unit Kerja Eselon I sesuai dengan Peraturan
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor
15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi menurut golongan ruang pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.154 orang dengan
rincian sebagai berikut:
• IKHTISAR EKSEKUTIF
profil singkat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
• BAB II PERENCANAAN KINERJA
perencanaan kinerja dengan mengacu pada dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
• BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
anggaran tahun 2020.
• BAB IV PENUTUP
diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan
perbaikan kinerja di masa mendatang.
• LAMPIRAN
Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Tahun 2020 ini mencakup aspek- aspek sebagai
berikut:
pertanggungjawaban Kementerian Desa, Pembangunan
selama tahun 2020; dan
di mana Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi
pencapaian kinerja oleh manajemen Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam
upaya perbaikan kinerjanya di masa mendatang.
No Unit Kerja
2. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 6 28 64 99 198
3. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
1 4 26 63 81 175
4. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
1 4 28 67 57 157
5. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
1 5 27 65 66 164
6. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
1 5 24 59 175 264
7. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
1 5 24 58 155 243
8. Inspektorat Jenderal 0 5 4 13 121 143
9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Pusat + Balai)
1 5 27 66 390 489
Jumlah Rekapitulasi Pejabat 12 43 208 483 1.374 2.154
Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa Tahun 2020
Tabel 1.1
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
Laporan Kinerja 2020
BAB II PERENCANAAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
21
1. Desa tanpa kemiskinan; 2. Desa tanpa kelaparan; 3. Desa sehat dan sejahtera; 4. Pendidikan Desa berkualitas; 5. Keterlibatan perempuan desa; 6. Desa layak air bersih dan sanitasi; 7. Desa berenergi bersih dan
terbarukan; 8. Pertumbuhan ekonomi desa
merata; 9. Infrastruktur dan inovasi desa
sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan; 11. Kawasan pemukiman desa
aman dan nyaman; 12. Konsumsi dan produksi desa
sadar lingkungan; 13. Desa tanggap perubahan iklim; 14. Desa peduli lingkungan laut; 15. Desa peduli lingkungan darat; 16. Desa damai berkeadilan; 17. Kemitraan untuk pembangunan
desa; 18. Kelembagaan desa dinamis dan
budaya desa adaftif.
Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meninjau
Lapangan Bukit Barisan di Desa Tengin Baru, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan
Timur, Kamis (19/12/2019). Lapangan ini dibangun memanfaatkan dana desa sebesar
Rp 1,1 miliar
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
tentang Rencana Strategis Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi tahun 2020-2021,
Rencana Strategis (Renstra) adalah
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-
2024. Berikut di bawah ini adalah Sasaran
Strategis Kementerian Desa, Pembangunan
tertuang di dalam Renstra dan merupakan
penjabaran dari Agenda Strategis Prioritas
Nasional (NAWACITA).
arah pembangunan berkelanjutan
pengarusutamaan untuk pembangunan
pembangunan yang menjamin keadilan
menjaga peningkatan kualitas hidup dari
satu generasi ke generasi berikutnya.
Secara khusus agenda agenda
berkurangnya kesenjangan. Dalam
Transmigrasi pada tahun 2020-2024
arah kebijakan prioritas pembangunan
pembangunan Desa, meliputi:
22
lintas Kementerian/Lembaga, pemerintahan provinsi,
usaha, perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya.
Oleh karena itu diperlukan instrument regulasi yang
bisa melandasi dan mensinergikan peran dari masing-
masing pihak dalam pembangunan desa.
Dalam rangka memudahkan pengukuran ketercapaian
SDGs Desa akan dietapkan indikikator-indikator
dan peta strategis sehinga inline dengan tujuan
pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra
2020-2024.
Kelaparan
Menyusun kebijakan sebagai instrument koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa,
Menyiapkan data yang tepat, akurat dan real time berbasis warga dan desa,
Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa
Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa
Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan
Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan
Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat- pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar
Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan
Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul
Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien
Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0
Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat
Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan
Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0
Peningkatan peran gender dalam pembangunan perdesaan
Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)
Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan
Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor
Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan
Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (agro-based industry), kepariwisataan serta ekonomi kreatif
Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha
Peningkatan start-up business perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial
Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan
Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital
Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan
Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial
Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi
Pengembangan e-commerce, e-logistic dan fintech di perdesaan melalui Desa Digital
Laporan Kinerja 2020
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
Tabel 2.1
Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan
Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi
Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalaui prinsip 3R (reuse, reduce, recycle)
Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan
Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan
Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program food estate.
Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan
Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)
Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan
Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat
Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)
Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat
Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemudadanpenyandangdisabilitasmelalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa
Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M.
Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan Grand Design Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh stakeholders
Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah
Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi
Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/ lembaga penelitian- masyarakat dunia usaha
Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan KawasanPerdesaanPrioritas Nasional (KPPN)
Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi
Laporan Kinerja 2020
dengan seluruh karyawan Kementerian
dan Deklarasi Kalibata 2020, Jakarta, 13
Januari 2020 Foto : Mugi Kemendes PDTT
Tabel 2.2
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perjanjian Kinerja adalah
perwujudan nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur, sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
serta sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah.
Untuk itu, perjanjian kinerja disusun dan diperjanjikan oleh seluruh
entitas akuntabilitas setiap tahunnya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T: Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)
1 Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang
2.000 (Desa)
1.000 (Desa)
16%
(Kabupaten)
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi
50.5
2. Nilai SAKIP 71
26
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
Laporan Kinerja 2020
BAB III AKUNTABILITAS
Faktor Penyebab Target Kinerja Tidak Tercapai Capaian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dalam Rangka
Penanganan Covid-19 Capaian Kinerja Lainnya
Capaian Kinerja Penganggaran
diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi.
Dalam Laporan Kinerja
2019 bisa dikatakan sangat
baik karena nilainya mencapai
No Kategori Kriteria Warna
1. 90-100% Sangat baik
Tabel 3.1
Peluncuran Desa Inovasi Teknologi di Dusun Tumba, Desa Tamaila Utara, Tolangohula, Gorontalo, Senin (10/8/2020). Di Dusun
Tumba telah dibangun pembangkit listrik pycohydro dan jaringan internet untuk masyarakat, merupakan program kerja sama dengan
Kemenristek/BRIN, Kemenkominfo dan Universitas Negeri Gorontalo
Photo by wahyu wening
(%) Kategori
1 Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T: Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)
1 Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang
2.000 (Desa) 6308 (Desa)*
3 Persentase Kawasan Perdesaan yang meningkat status perkembangan kawasannya
16% 16%*** 100% Sangat Baik
2 Terentaskannya daerah tertinggal
3 (Kabupaten)
3 (Kabupaten)
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi
50.5 48.74 96.52 Sangat Baik
4 Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian
1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan
WTP WTP 100 Sangat Baik
2. Nilai SAKIP 71 63,30 89,15 Baik
3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
75 71.04 94.72 Sangat Baik
Keterangan:
*) Sumber Data: Indeks Desa Membangun (IDM) 2020
**) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan data olahan hasil
survei Podes BPS 2018
***) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan data olahan
hasil evaluasi internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tahun 2018
123,71
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Istri Umi Lilik Nasriyah, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar mengunjungi Warkop Kopi Kurrak yang dikelola Bumdes diPolewali Mandar, Sulawesi Barat. Gus Menteri mengatakan adanya Kerjasama antara beberapa Desa, membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama mengelola kopi yang dihasilkan dari Desa, mereka ada dari Divisi penanamannya, pasca panennya, pengelolaannya, sampai marketingnya.
31
Tabel 3.3
Tahun 2019
500 (Desa) 6.518* desa 100
96,78
200 (Desa) 2.665*desa 100
3 Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota
39 (Kawasan) 39** (Kawasan)
80 (Kabupaten)
62** (Kabupaten)
15 (Kabupaten)
15 (Kabupaten)
14 (Kawasan) 22 (Kawasan)
100
Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan
2 (KPB) 4 KPB 100
Keterangan: *) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan data olahan hasil survei Podes BPS 2018 **) Merupakan data realisasi kinerja selama 5 tahun (2015-2019) karena tidak realisasi per tahun data UKE I
Tahun 2020
2.000 (Desa) 6308 (Desa)*
1.000 (Desa) 939 (Desa)* 93,90%
3 Persentase Kawasan Perdesaan yang meningkat status perkembangan kawasannya
16% 16%*** 100%
3 (Kabupaten)
3 (Kabupaten)
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi
50.5 48.74 96.52
2. Nilai SAKIP 71 63,30 89,15
3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
75 71.04 94.72
*) Sumber Data: Indeks Desa Membangun (IDM) 2020
**) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan data olahan hasil survei Podes BPS 2018
***) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan data olahan hasil evaluasi internal Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2018
B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN CAPAIAN TAHUN 2020
32
Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Jumlah Desa Tertinggal Menjadi
Desa Berkembang” adalah 2000 Desa dengan Capaian 6308 Desa atau
315,40% dengan Predikat “SANGAT BAIK” dan Target atas indikator
“Jumlah Desa Berkembang Menjadi Desa Mandiri” adalah 1000 Desa
dengan Capaian 939 Desa atau 93,90%. Dengan perhitungan sebagai
berikut :
Tabel 3.4
1. Sasaran Strategis Berkurangnya Jumlah Desa Tertinggal Dan Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Di Pinggiran Indonesia
a. Indikator Kinerja 1: Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang
b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri
IDM 2019
TERTINGGAL
MAJU 756 7.349 518 11 8.634
BERKEMBANG 183 4.325 33.203 736 16 38.463
TERTINGGAL 7 195 6.083 13.591 492 20.368
SANGAT TERTINGGAL
TOTAL IDM 2020
: Jumlah Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang Tahun 2020
: Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri Tahun 2020
Berdasarkan Tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa, terdapat kenaikan
nilai capaian kinerja pada tahun 2020 dibandingkan dengan capaian
kinerja pada tahun sebesar 26,93. Hal ini dapat tercapai, karena adanya
komitmen dari Pimpinan dan aparatur Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta koordinasi secara intensif
dengan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
lainnya dalam mencapai target indikator kinerja utama tersebut.
33
2.000 Desa
6.308 Desa
1000 Desa
939 Desa
Tabel 3.5
Tabel 3.6
0.1376 0.1692 0.0316
3 Askes ke poskesdes, polindes atau Posyandu 0.7693 0.7807 0.0114
4 Tingkat Aktivitas Posyandu 0.9414 0.9676 0.0262
5 Tingkat Kepesertaan BPJS 0.5425 0.5897 0.0472
6 Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM 0.9818 0.9868 0.0050
7 Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM 0.8601 0.8916 0.0314
8 Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM 0.7472 0.7829 0.0357
9 Kegiatan PAUD 0.8734 0.7535 -0.1198
10 Kegiatan PKBM/Paket A-B-C 0.2962 0.3077 0.0115
11 Kegiatan Kursus 0.2935 0.3055 0.0120
12 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa 0.4777 0.5196 0.0419
13 Kebiasaan Gotong Royong 0.9593 0.9674 0.0081
14 Keterbukaan Ruang Publik 0.5798 0.6154 0.0357
15 Terdapat Kelompok Olahraga 0.3344 0.3330 -0.0014
16 Terdapat Kegiatan Olahraga 0.3820 0.4030 0.0210
17 Keragaman Suku/Etnis di Desa 0.5466 0.6160 0.0695
18 Bahasa Sehari-hari Warga Desa 0.7506 0.7546 0.0040
19 Agama Mayoritas Warga Desa 0.5948 0.6010 0.0062
20 Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa 0.8051 0.8416 0.0365
21 Partisipasi Warga Siskamling 0.8214 0.8383 0.0169
22 Kejadian Perkelahian Massal di desa 0.9037 0.9034 -0.0003
23 Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa 0.9911 0.9931 0.0020
24 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis)
0.9531 0.9620 0.0089
25 Mayoritas Warga MemilikI Sumber Air layak Minum 0.8943 0.9021 0.0079
26 Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci 0.8892 0.8973 0.0081
27 Mayoritas Warga Memiliki Jamban 0.9171 0.9401 0.0231
28 Terdapat Tempat Pembuangan Sampah 0.7217 0.7346 0.0129
29 Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik 0.9035 0.9280 0.0246
30 Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat 0.8084 0.8251 0.0167
34
33 Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Pen- duduk
0.6047 0.6674 0.0627
0.5562 0.5988 0.0426
36 Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) 0.8175 0.8532 0.0357
37 Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik 0.1279 0.1449 0.0170
38 Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR 0.1172 0.1222 0.0050
39 Akses Penduduk ke Kredit 0.3680 0.3778 0.0098
40 Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bum- des
0.6340 0.6571 0.0231
0.4584 0.4795 0.0211
42 Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)
0.5131 0.5204 0.0073
43 Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
0.8731 0.8870 0.0139
45 Pencemaran Air, Tanah dan Udara 0.9113 0.9195 0.0081
46 Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Keba- karan Hutan)
0.8862 0.8884 0.0021
IKS 0.7166 0.7346 0.0180
IKE 0.5270 0.5505 0.0235
IKL 0.6453 0.6627 0.0173
Sumber data : Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi 2020
Secara total nasional nilai IDM mengalami peningkatan, baik dari
nilai indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks
ketahanan lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi
percepatan pembangunan desa, diantaranya:
1. Kebijakan afirmatif dan perubahan mindset dalam pendekatan pembangunan desa. Pertama, pemberian kewenangan
desa berdasarkan azas rekognisi dan subdiaritas, artinya
desa diberikan pengakuan dan penghormatan terhadap
keberadaanya serta diberikan penggunaan kewenangan
skala lokal. Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan
berbasis masyarakat, artinya desa dan masyarakat
diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dan
pemerintahan lokal. Perubahan paradigma tersebut, dapat
dilihat dari kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana
desa yang terus meningkat setiap tahunnya (dana desa tahun
2020 sebesar 71,1 triliun untuk 74.943 desa) dan serta regulasi
yang mendorong desa untuk mandiri, baik secara ekonomi
ataupun tata kelola pemerintahannya.
dari pandemi covid- 19 semakin kuat, hal ini terlihat dari
kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah
daripada di kota. TPT perkotaan naik 2,69 persen poin,
sedangkan perdesaan naik sebesar 0,79 persen poin.
Kesempatan kerja di desa lebih besar dengan adanya kegiatan
8.98
6.29
4.71
2019
Perkotaan
2020
infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas
masyarakat perdesaan. Sampai dengan 15 Desember 2020,
dana desa yang sudah digunakan untuk PKTD sebesar Rp
15.233.133.403.262 dan sudah menyerap hingga 3.068.660
pekerja.
dalam upaya untuk mengurangi beban masyarakat miskin
akibat dampak covid-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah
Rp. 600.000 setiap bulan (diberikan selama 3 bulan) untuk
setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan Rp.
300.000 setiap bulan untuk bulan berikutnya. Sampai dengan
9 Desember 2020 sudah disalurkan sebanyak 7 kali di 74.336
desa dengan jumlah KPM penerima sebanyak 8.024.032 KK
dan anggaran sebanyak Rp. 20.020.410.300.000.
4. Pendampingan desa dan pengendalian dana desa terus
dilakukan guna: (1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas
dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan
desa. (2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi
masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
(3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa
antar sektor. (4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara
emansipatoris. Sampai dengan Desember 2020, sebanyak
35.143 orang pendamping desa terus aktif mendampingi desa
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
5. Optimalisasi peran BUM Desa terus dilakukan sebagai
upaya penggerak ekonomi masyarakat, diantaranya dengan
pembentukan dan penguatan kelembagaan, peningkatan
kapasitas, pengembangan kewirausahaan dan permodalan,
serta fasilitasi akses modal, teknologi dan jaringan. Sampai
dengan Desember 2020, jumlah BUM Desa yang sudah
teregistrasi sebanyak 41.229 dengan 23.264 unit usaha yang
telah diinput.
menstimulus desa dalam pengembangan potensi unggulan
dan mempercepat pembangunan desa, diantaranya yaitu:
NO PEKERJAAN JUMLAH
3 Buruh pabrik 163.398
JUMLAH 8.024.032
3 Warung dan toko 1.141
4 Wisata 648
JUMLAH 23.264
4 PD 14.084 Kecamatan
5 PLD 18.294 Desa
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim
Iskandar meresmikan wahana Edu Wisata Lontar
Sewu di desa Hendrosari, Kab. Gresik, Jawa Timur
pada Minggu (9/02/2020). Tempat wisata ramah
lingkungan yang di kelola oleh Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Lontar Sewu ini menawarkan kepada
pengunjung menikmati wisata air, arena bermian
anak, taman rumah unik, spot selfie lontar, panen
air legen, jajanan kuliner, dan fasilitas area santai
keluarga
Jumlah Tenaga Pendamping Profesional Desa Tahun 2020
Tabel 3.7
36
1. Pendampingan Desa 36.240 Orang 35.143 Orang Kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan desa diantaranya pengawalan pelaksanaan penggunaan dana desa, PKTD dan BLT dana desa, serta fasilitasi perencanaan desa tahun 2021
2. Peningkatan kapasitas dan tata kelola pendampingan desa
33 provinsi 33 provinsi - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19.
- Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu TOT pelatihan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (dilaksanakan 3 tahap) dengan peserta sebanyak 264 orang dari unsur-unsur: TA Pusat, TA Provinsi, TA Kab/ Kota, PSM (Balai-Balai), Pegiat Desa dan ASN Ditjen PPMD
- Untuk kegiatan pelatihan PLD karena waktu tidak memungkinkan, sehingga kegiatan dilaksanakan tahun 2021.
3. Hibah Langsung Unicef 1 Laporan 1 Laporan - Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak untuk Remaja di Kab. Lombok Utara.
- Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa
- Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemanfaatan SIPBM dalam rangka monitoring dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (APBS)
4. Fasilitasi pengembangan BUMDesa
98 BUMDesa 98 BUMDesa Pemberian bantuan stimulan permodalan 50 juta pada 98 BUM Desa
5. Fasilitasi pengembangan BUMDesa
6. Desa Bersama dan Lembaga Keuangan Desa
- (diantaranya kendaraan roda 2, computer, printer dll) pada 147
- BUM Desma/lembaga keuangan Desa
33 Provinsi 8 Provinsi - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan model kolaborasi pengembangan layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan (Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa TImur)
8. Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)
5 Provinsi 5 Provinsi - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan baseline dan penyusunan modul pelatihan fasilitator serta monev (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku, Utara, NTT)
9. Pengembangan desa wisata
1 desa 1 desa - Bantuan pemerintah pembangunan sarpras desa wisata mengalami pemotongan dampak covid-19
- Kegiatan yang dilakukan yaitu - Sosialisasi dan sinkronisasi pengembangan desa wisata
10. Pelaksanaan konvergensi stunting di desa
1 desa 1 desa Pelaksanaan sosialisasi mekanisme dukungan update surveilans gizi di desa
11. Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
80 desa 80 desa - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi media media online dan penyusunan dokumen kebijakan dan bahan sosialisasi (Modul pembelajaran kepemimpinan inklusif, Panduan kepemimpinan inklusif, Panduan fasilitasi akuntabilitas sosial dalam pembangunan di desa)
12. Dukungan Fasilitasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Layanan 1 Layanan Pelayanan konsultasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan pendampingan desa, penggunaan Dana Desa dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Data Fasilitasi dan Piloting Intervensi Tahun 2020
Tabel 3.10
37
Perkembangan Status IDM Tahun 2020
Daftar 10 Kawasan Perdesaan Yang Naik Status dari Berkembang Menjadi Mandiri
Tabel 3.11
Tabel 3.12
kawasannya
16% 16% Realisasi x 100%
Target
100 %
10 KP 10 KP 10 Kawasan Perdesaan merupakan 16% dari 62 Kawasan Perdesaan yang pada tahun 2020 ditargetkan meningkat Status Perkembangan Kawasannya
Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Persentase Kawasan Perdesaan
Yang Meningkat Status Perkembangan Kawasannya” adalah 16% dengan
Capaian 16% atau 100% dengan Predikat “SANGAT BAIK”. Dengan
perhitungan sebagai berikut:
serta Kelembagaan. Hasil perhitungan I-PKP 10 kawasan diantaranya naik
status dari Berkembang (dibawah nilai 50) menjadi Mandiri (Nilai antara
≤ 50 s.d ≤ 75).
Dengan demikian target 10 Kawasan Perdesaan yang meningkat Indeks Perkembangan Kawasan
Perdesaan telah tercapai.
Jawa Bali 1 Bulungan 45,60 46,66 50,28
Kalimantan 2 Mempawah 36,04 36,91 52,03
Jawa Bali 3 Sukabumi 45,22 46,20 52,97
Sulawesi 4 Barru 46,14 46,74 54,71
Kalimantan 5 Berau 47,08 47,44 55,95
Kalimantan 6 Sambas 33,98 34,89 56,15
Sumatera 7 Tulang Bawang 48,81 49,77 57,66
Sumatera 8 Mesuji 48,48 49,16 58,61
Sumatera 9 Toba Samosir 44,99 45,98 62,49
Nustra Maluku Papua 10 Sumbawa 48,14 48,78 72,58
Sumber Data: Keputusan Dirjen PKP Nomor 46 Tahun 2018
38
3 Kab 3 Kab Realisasi x 100%
Target
100 %
Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Jumlah Daerah Tertinggal Yang
Terentaskan” adalah 3 Kabupaten dengan capaian sesuai dengan target
yakni 100% “SANGAT BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:
Pada tahun 2020 target kinerja untuk pengentasan daerah tertinggal
adalah sebanyak 3 Kabupaten. Merujuk pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2020 tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal, dapat disampaikan
bahwa hasil evaluasi perkembangan status daerah tertinggal ada 3
kabupaten yang diproyeksikan sudah masuk dalam kategori entas (sudah
di atas nilai indeks kabupaten tidak tertinggal >60).
Berikut ini adalah 3 kabupaten yang masuk ke dalam kategori potensi
Entas :
Tabel 3.13
Tabel 3.14
Indikator Kinerja: Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
No. Kabupaten Perhitungan
Kriteria
1. Kupang 64,37 a. Sarana dan Prasarana, Terdapat nilai indikator yang capaiannya cukup tinggi yakni
- Persentase desa yang memiliki fasilitas kesehatan (98,31). - Persentase desa yang memiliki SD (100). - Persentase rumah tangga pengguna telepon (86,84), persentase
rumah tangga pengguna listrik (86,51).
b. Aksesibilitas
- Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan (100).
- Persentase desa yang mudah mencapai SMP (95,48). - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas
aspal sebesar 53,67
c. Sumber Daya Manusia, Angka Partisipasi Sekolah SMP dan SMA nilainya cukup tinggi, berturut-turut sebesar 95,57 dan 80,17.
d. Ekonomi, dengan nilai PDRB per kapita Kab Kupang sebesar 11.823.188 rupiah, sedangkan PAD per kapitanya 172.462.
39
penetapan daerah tertinggal serta daerah
tertinggal yang terentaskan ditetapkan
indikator ketertinggalan daerah. Sehingga
setiap tahunnya adalah bersifat proyeksi.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan
dalam rangka mendukung pengentasan
a. Peningkatan Perekonomian Daerah
Markerplace yakni Shopee,
Kabupaten Buton Utara sebanyak
Kabupaten Alor sebanyak 1,7 Ton
Kopra ke Jerman dan Amerika
Serikat Kerjasama dengan
Online diantaranya Dapur
Daerah Tertinggal secara Online.
• Optimalisasi Tol Laut dan
Jembatan Udara untuk Distribusi
dan Pemasaran Produk Unggulan
Daerah Tertinggal, melalui :
lending. Telah diikuti sebanyak
dari pelaku usaha di bidang
perikanan dan pertanian dan
akan dikembangkan 100 Toko
oleh Bakti-Kominfo.
lokal, mahasiswa, akademisi,
pendamping desa, penyuluh
pertanian dan Kesehatan.
400 Penjahit dengan melibatkan
(Tim Dokter dan Tim Uji Standar
Produk WHO).
• Peningkatan kapasitas
Laporan Kinerja 2020
No. Kabupaten Perhitungan
Kriteria
2. Nabire 64,75 a. Sumber daya manusia, yaitu Angka Partisipasi Sekolah SMP sebesar 94,41. Indikator lain pada kriteria yang sama juga tergolong tinggi, antara lain persentase wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis (89,25) dan Angka Partisipasi Sekolah SMA (80,04).
b. Sarana dan Prasarana
persentase desa yang memiliki SD (82,02).
c. Aksestabilitas
d. Karakteristik Daerah, indikator persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial memiliki nilai indeks (87,64).
e. Perekonomian Masyarakat, indikator persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian memiliki nilai indeks (81,48)
3. Supriori 62,55 a. Sarana dan prasarana
- Indikator persentase desa yang memiliki SD (97,37). - Persentase rumah tangga pengguna listrik (96,58). - Persentase desa yang memiliki sarana kesehatan (84,21).
b. Sumber Daya Manusia
- Angka Partisipasi Sekolah SMP memiliki nilai 91,93. - Angka Partisipasi Sekolah SMA memiliki nilai 77,03
c. Karakteristik Daerah, tidak mengalami bencana yang berarti sehingga indikator persentase desa yang tidak mengalami bencana mencapai nilai (97,37).
d. Kemampuan Keuangan Daerah, dengan indeks indikator PAD per kapita yaitu sebesar 69,70.
Sumber data: Podes 2018, Susenas 2019, KKD 2018)
40
Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi
50,5% 48,74% Realisasi x 100%
Target
96,52 %
Tabel 3.15
Tabel 3.16
Indikator Kinerja: Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di
Revitalisasi
1 Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas sebanyak 20 SP
2 Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL sebanyak 6.724,69 Ha
3 Luasan Tanah yang Difasilitasi untuk Pencadangan Transmigrasi 5.530,56 Ha
4 Permukiman Transmigrasi yang Tanahnya Didokumentasikan sebanyak 5 SP
5 Pengadaan Bantuan Obat Dan Perlengkapan Kesehatan Multivitamin Dalam Rangka Penanganan Covid 19 sebanyak 122 Paket
6 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian untuk 1.151 KK
7 Intensifikasi Lahan Usaha untuk 191 KK
8 Sarana Produksi mendukung Ketahanan Pangan 343 KK
9 Pengembangan lahan Usaha untuk 285 KK
Pembangunan kawasan transmigrasi menekankan pada penumbuhan
dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta
perluasan konektivitas dengan daerah yang sudah maju dan berkembang
termasuk dengan negara tetangga. Selain itu juga Pembangunan kawasan
transmigrasi berbasis wilayah yang ditujukan untuk: (1) peningkatan
kesejahteraan masyarakat; (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah;
(3) pengurangan risiko bencana; dan (4) peningkatan keserasian
pemanfaatan ruang dan pertanahan.
Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi” adalah
50,5% dengan Capaian 48,74% atau 96,52% dengan Predikat “SANGAT
BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:
Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal selama tahun 2020 baik kegiatan fisik maupun non fisik diantaranya:
41
Target
100 %
Indikator Kinerja: Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Opini BPK Atas Laporan
Keuangan” adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Capaian 100%
dengan Predikat “SANGAT BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2019. Tujuan pemeriksaan BPK adalah
memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP.
Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan
pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur oleh
SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern.
Pemerintah Pusat Tahun 2019 oleh BPK RI Nomor : 19/LHP/
XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperoleh predikat “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)”. Indikator Kinerja Utama ini digunakan
untuk menilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan
Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian ini, Kementerian Desa
PDTT berhasil mempertahankan predikat Opini WTP dari BPK RI
selama 4 (empat) tahun berturut-turut.
Pada Tahun 2020, Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmsigrasi
Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diperoleh
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP Tahun 2019
merupakan opini yang telah diperoleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke - 4 kalinya
secara berturut-turut sejak tahun 2016.
Pencapaian opini tersebut menunjukkan peningkatan kualitas
kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan
Laporan Keuangan, yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Adapun peningkatan kualitas Laporan Keuangan ini tidak terlepas
dari sistem pengendalian internal Kementerian dan peranan
semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan,
dari peran unit kerja sebagai penyelenggara manajemen organisasi
hingga auditor internal yang melaksanakan tugas Pengawasan
Intern yakni seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Achsanul Qosasi menyerahkan langsung Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun
2019 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
Abdul Halim Iskandar di Gedung Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi
Target
89,15%
Tabel 3.18
Tabel 3.19
Keterangan 2018 2019
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B
Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020
adalah “Nilai SAKIP”, yaitu nilai hasil evaluasi atas implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Nilai SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Surat : B/78/M.
AA.05/2019 Tanggal 30 Desember 2019, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapat Nilai
63,30 atau Predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat
Tabel di atas menampilkan peningkatan nilai kinerja implementasi
SAKIP Kementerian Desa, PDTT. Pada tahun 2018 nilai SAKIP
kementerian sebesar 62,08 dan meningkat sebesar 1,22 poin
menjadi 63,30 pada tahun 2019. Peningkatan nilai tersebut
merupakan hasil dari upaya Kementerian yang tertuang dalam
Keputusan Menteri Nomor 28.1 Tentang Rencana Aksi Sistem
Akuntabilitas Kinerja kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020. Adapun rencana aksi
yang telah dilaksanakan diantaranya:
(L0);
tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16
Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Kementerian Desa, PDTT
dan Fungsi;
Capaian 89,15% dengan Predikat “BAIK”. Dengan perhitungan
sebagai berikut:
birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi
hasil pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi menunjukkan baik. Rincian penilaian tersebut
adalah sebagai berikut:
periodik, Bulanan, Triwulan, dan Tahunan
Namun apabila disandingkan antara target SAKIP yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja, maka
capaian kinerja tersebut tidak sesuai target. Target yang tertuang
adalah sebesar 71 dan capaian sebesar 63,30 (selisih 7,70 poin).
Ketidaktercapaian ini disebabkan karena
1. Rekomendasi atas evaluasi SAKIP oleh APIP ke pada Unit Kerja
Eselon I belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
2. Data informasi mengenai analisis penggunaan sumber daya
belum disajikan secara mendalam
perbaikan dan perumusan kebijakan ke depan.
43
75 (B) 71,04(B) Realisasi x 100%
Target
94,72%
dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar Melantik
dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di kantor Kemendes PDTT dan secara
Virtual
Tabel 3.20
Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 adalah “Nilai Indeks
Reformasi Birokrasi (RB)”, dengan Capaian 94,72% dengan Predikat
“BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi adalah “Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)”.
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah nilai indeks yang diperoleh
dari hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan 8 area
perubahan Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan RB tersebut
disajikan dalam gambar di bawah ini:
Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019 oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor Surat : B/213/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019,
Kementerian Desa PDTT mendapat Nilai 71,04 dengan predikat “BB”. Nilai
tersebut meningkat sebanyak 3,6 dari tahun sebelumnya yaitu 67,44.
Rincian penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:
44
penyederhanaan birokrasi dengan langkah-
tepat proses untuk mendukung efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal
tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam penataan organisasi terdapat
yang semula 9 Unit Kerja Eselon I menjadi 8
Unit Kerja Eselon I sesuai dengan Peraturan
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor
15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dalam Jabatan Fungsional
IV) di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi disetarakan jabatannya ke
dilakukan dengan dilantiknya seluruh
Pejabat Fungsional oleh Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
dan secara virtual dari Kantor pada tanggal
29 Desember 2020.
implementasi dari Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
tentang penyetaraan Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional.
Penyetaraan dilakukan dengan tujuan
peningkatan Efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah
kepada publik sehingga perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui
Jabatan Fungsional.
2018 2019
2 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 5,00 2,71 2,76
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,68 3,80
4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,37 3,70
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,53 12,81
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,03 3,37
7 Penguatan Pengawasan 12,00 4,86 6,80
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,38 3,70
Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 37,56 40,42
B Komponen Hasil
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,15 4,27
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,04 6,23
4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,58 8,43
Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,42 30,62
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 67,44 71,04
Laporan Kinerja 2020
Tabel 3.21
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor Surat : B/213/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember
2019, Kementerian Desa PDTT mendapat Nilai 71,04 dengan
predikat “BB”. Nilai tersebut meningkat sebanyak 3,6 dari tahun
sebelumnya yaitu 67,44. Rincian penilaian tersebut disajikan dalam
tabel berikut ini :
D.
Tabel 3.22
1. Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri
1. Rendahnya akses ke pelayanan dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses ke lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi, rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat- pusat pertumbuhan, kurangnya pemahaman tentang menejemen aset dan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta kurangnya perhatian pada karakteristik sosial dan budaya lokal.
2. Sinkronisasi kesepahaman pengukuran status desa oleh stakeholder dengan menggunakan alat ukur yang masih berbeda, sehingga terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengukur peningkatan status desa (IDM dan IPD).
3. Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan dan koordinasi terkait indikator pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri, menyebabkan pelaksanaan program di desa belum fokus dalam peningkatan status desa.
4. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan produktivitas yang mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa, juga menurunkan tingkat pendapatan riil.
1. Perlu optimalisasi pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran serta koordinasi K/L/D/M dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku Lembaga Ekonomi.
2. Perlu optimalisasi pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran serta koordinasi K/L/D/M dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan.
3. Sedang dalam proses finalisasi Indeks Desa sebagai intsrumen pengukuran tingkat perkembangan desa.
4. Pendampingan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada desa terkait dengan formulasi perhitungan Indikator pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri.
5. Berkenaan dengan masa Pandemi telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 yang berisi tentang Refocusing anggaran dan aturan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Padat Karya Tunai di Desa
2. Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi
1. Pemotongan Anggaran akibat Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan program, banyak pekerjaan yang batal dilakukan dan pengalihan program. Sebagai dampaknya maka pada tahun 2021 mendatang terdapat beberapa program carry over dan KDP (Kontruksi Dalam Pengerjaan) yang harus dianggarkan dan menjadi perhatian.
2. Pada tahun 2020 batal diadakan penempatan transmigran baru, sehingga pada tahun 2020 tidak ada realisasi pelaksanaan program di lokasi T+1 seperti seperti: ukur bagi lahan, Sarana Produksi Pertanian A, Jatah Hidup T+1.
3. Waktu pelaksanaan revisi DIPA dilakukan menjelang akhir tahun anggaran sehingga beberapa kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi terhambat dan tidak berjalan;
4. Terdapat Satker Daerah (pelaksana) yang tidak sanggup melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta/ Pihak lainnya dalam membangun kawasan transmigrasi. Dengan penekanan pada kemitraan pihak swasta sehingga keterbatasan pemerintah (APBN dan APBD) dapat diatasi dengan kolaborasi tersebut dan berdampak baik bagi kesejahteraan transmigran
Laporan Kinerja 2020
4. Nilai SAKIP 1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan kinerja.
2. Pengelolaan data kinerja belum dilakukan secara maksimal oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
1. Telah Menyusun Rencana Aksi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaran SAKIP di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 28.1 Tahun 2020.
2. Berkenaan dengan mekanisme Pengelolaan Data Kinerja sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
3. Akan dilakukan pengembangan Sistem E-SAKIP guna meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian atas Indikator Kinerja yang telah ditetapkan secara detil sampai dengan aktifitas kegiatan pendukung.
5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
1. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, koordinasi internal beberapa Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum maksimal.
2. Agen Perubahan yang merupakan unsur Aparatur di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam tugasnya seperti: - Melaksanakan program kerja yang
telah ditetapkan di dalam agenda Agen Perubahan.
- Belum melakukan internalisasi terkait dengan membangun Budaya Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
1. Dalam rangka efektifitas koordinasi telah dibentuk tim Reformasi Birokrasi baik ditingkat Kementerian yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal maupun masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
2. Pemantauan secara berkala oleh Atasan langsung perihal program kerja yang telah dilakukan oleh Agen perubahan disertai dengan Ouput yang telah dihasilkan
3. Penajaman rencana aksi Reformasi Birokrasi dan optimalisasi pengendalian atas rencana aksi tersebut oleh Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Laporan Kinerja 2020
Tahun 2020
Iskandar didampingi istri Lilik Umi Nashriyah
dan Kepala BBLM Yogyakarta Erlin Chaerlinatun
melakukan sidak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan
Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta.
No. Penggunaan Nilai (Rp)
2. Desa Tanggap Covid-19 3.170.295.090.907
3. Padat Karya Tunai Desa 16.571.972.066.830
Dengan adanya pandemi yang mulai terjadi pada awal tahun
2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi merespons dampak yang diakibatkan oleh
pandemi itu dengan mengalokasikan Dana Desa untuk melakukan
perlindungan sosial bagi warga desa yang terkena dampak. Oleh
karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi menetapkan tiga kebijakan program utama yang
Dari ketiga program yang telah diupayakan selama pandemi
tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi mencatat telah ada total 39.263.382 warga
terdampak COVID-19 yang menerima BLT Dana Desa. Kemudian,
program Desa Tanggap COVID-19 yang diupayakan untuk
mencegah penularan wabah di desa-desa juga telah membantu
sekitar 191.610 orang untuk mendapatkan ruang isolasi di desa
guna melakukan isolasi diri agar potensi penularan virus dapat
dicegah. Kebijakan Desa Tanggap COVID-19 pada tahun 2020
adalah sebagai berikut:
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan
difokuskan untuk melakukan pencegahan dan mengatasi dampak
wabah itu, antara lain adalah Desa Tanggap COVID-19, Padat Karya
Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Sehingga secara keseluruhan, warga desa yang telah menerima
manfaat dari Dana Desa yang diupayakan untuk mencegah dan
mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19
adalah sebanyak 42.696. 722 jiwa.
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Percepatan
Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah
Desa Khusus.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul
Halim Iskandar bersama istri Lilik Umi Nashriyah
mengunjungi Kantor Desa Simbang Wetan,
Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa
Tengah. Kunjungan ini untuk memantau penyaluran
BLT Dana Desa dan kesiapan aparat desa memasuki
masa normal baru
Transmigrasi telah melaksanakan fungsi koordinatif dengan
K/L lain guna percepatan pembangunan daerah tertinggal
dan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi. Hal
tersebut didukung dengan implementasi Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Presiden
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi
Penyelenggaraan Transmigrasi;
Perubahan Terbaik dalam Kompetisi Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! yang
diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan melibatkan
187 instansi pemerintah mulai dari kementerian; lembaga;
Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 165 Unit Pelaksana
Pelayanan (UPP) publik di bawah instansi vertikal, kantor
perwakilan, dan Perguruan Tinggi Negeri;
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan
Untuk melaksanakan program/ kegiatan pada tahun anggaran
2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp
2.564.613.995.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Empat
Miliar Enam ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Informasi Publik tahun 2020 kategori Kementerian Negara
dengan nilai 93,83
Tertinggal, dan Transmigrasi mendapatkan Piagam Opini
Laporan Keuangan BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali meraih penghargaan
pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) pada 2019. Kemendes PDTT meraih
kategori “AA” atau Sangat Memuaskan dengan nilai 90,38.
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi mendapatkan Peringkat 3 sebagai Instansi
Terbaik dalam Pe¬nilaian Penerapan Keselamatan dan
Keseha¬tan Kerja Perkantoran dan Upaya Pencegahan
dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan Kerja Kategori
Lembaga, BUMN, dan Swasta dengan Perolehan Bobot Skor
Akhir: 92%
Aparatur Sipil Negara kategori “baik” dengan nilai 262,5.
Lima Ribu Rupiah) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp
2.451.102.731.292,- (Dua Triliun Empat ratus Lima Puluh Satu
Miliar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus
Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 95,57% dari total pagu anggaran.
No Program/ Kegiatan Anggaran
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
28.364.144.000 28.084.867.912 99,02%
1.791.851.684.000 1.719.374.915.606 95,96%
128.783.704.000 126.316.051.722 98,08%
8 Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informasi
170.663.339.000 144.334.803.380 84,57%
9 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
172.640.077.000 164.653.611.353 95,37%
49
bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, untuk
mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran
guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja
anggaran di masa mendatang.
Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga. Adapun sumber datanya diperoleh
dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)
Kementerian Keuangan.
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah 94,07%, yang mana
menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga termasuk dalam
kategori sangat baik. Kemudian jika dilihat progresnya dari tahun ke
tahun, nilai Kinerja Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi selalu mengalami peningkatan.
Nilai kinerja anggaran ini dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja
Anggaran atas Aspek Manfaat Tingkat Kementerian (Capaian Sasaran
Strategis) dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I.
Capaian Sasaran Strategis
2020
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie
Setiadi, Sekjend Kemendes Taufik Madjid dan
Eselon 1 Kemendes PDTT Rapat Kerja Evaluasi
pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan
pembahasan program kerja Kemendes PDTT
tahun 2021 dengan Komisi V DPR RI.
Grafik Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2016-2020
Tabel 3.25
50
Kinerja Penganggaran
Nilai Kinerja
28.364.144.000 99,61 99,02 99,51 0,60 99,61 89,69
2 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.791.851.684.000 100,00 95,96 93,06 4,04 96,90 80,94
3 Pembangunan Kawasan Perdesaan
4 Pengembangan Daerah Tertentu
5 Pembangunan Daerah Tertinggal
7 Pengembangan Kawasan Transmigrasi
8 Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informas
170.663.339.000 100,00 84,57 92,17 15,43 100,00 90,29
9 Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
172.640.077.000 100,00 95,37 89,76 4,63 97,28 91,32
Rata-rata Nilai 99,70 96,48 93,55 3,22 98,80 88,14
Laporan Kinerja 2020
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 88,14%.
Nilai Kinerja Unit Eselon I dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas
Aspek Manfaat Tingkat Eselon I (Capaian Sasaran program) dan Aspek Implementasi Tingkat
Eselon I.
Kinerja Penganggaran Per Program Tahun Anggaran 2020
Tabel 3.26
51
Unit Eselon I mencapai hasil yang Sangat Baik
dengan rata-rata nilainya mencapai 98,80%.
Pada Tahun Anggaran 2019 nilai kinerja anggaran
atas Aspek Manfaat Unit Eselon I mencapai
hasil yang Sangat Baik dengan rata-rata nilainya
mencapai 98,07%. Atas kondisi tersebut, pada
tahun 2020 terdapat kenaikan nilai sebesar
0,73%. Penurunan ini diantaranya disebabkan
faktor-faktor berikut ini:
yang dijalankan sehingga menunjang
oleh seluruh Unit Eselon I hingga ke satuan
kerja di daerah.
b. Aspek Implementasi
Eselon I, capaian terbaik terdapat pada variabel
“Capaian Keluaran Program” dan “Penyerapan
Anggaran”, yang jika dirata-rata mencapai angka
99,70% dan 96,48%. Hal ini dikarenakan sudah
efektifnya penggunaan anggaran yang ada untuk
merealisasikan program/ kegiatan yang menjadi
tugas dan fungsi Kementerian.
tahun terakhir, dengan data pada grafik di bawah ini :
Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2015 – 2020
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil
Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi bersama Menteri
PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Budi
Karya mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di
Gedung Parlemen, Jakarta. Rapat membahas Laporan
perihal Keuangan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-KL) Tahun anggaran 2021
Berdasarkan pada Grafik 3.3, pada tahun 2020 terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya. Penurunan
realisasi anggaran tersebut karena beberapa faktor berikut ini:
1. Terdapat kondisi pandemi COVID–19 secara Nasional sejak bulan
Maret 2020. Terkait dengan kondisi tersebut, menimbulkan
kebijakan refocusing anggaran secara nasional yang menyebabkan
struktur belanja anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal mengalami perubahan.
bersifat rutin.
3. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan dan aktivitas Pegawai di luar
Kantor yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai
yang direncanakan.
Transmigrasi juga mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Hal tersebut terlihat pada rata-rata nilai variabel “Efisiensi” yang mampu mencapai angka 3,22%. Dari 9 (sembilan) program yang
dilaksanakan, hanya 1 (satu) program yang mengalami inefisiensi, yaitu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi, yang mendapatkan nilai -0,39. Rendahnya nilai efisiensi pada program tersebut dikarenakan output yang dihasilkan baru
mencapai 97,70% dari target padahal penyerapan anggaran sudah
mencapai 98,08%.
sangat baik, namun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam
mengoptimalkan konsistensi penyerapan anggaran di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
diantaranya adalah sebagai berikut:
sehingga menghambat proses penyerapan anggaran;
2. Adanya pemutusan kontrak kerja dengan pihak pelaksana; dan
3. Sulitnya koordinasi dengan satuan kerja di daerah sebagai
penanggungjawab kegiatan.
4. Adanya kegiatan yang didanai Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)
yang diblokir sampai dengan 31 Desember 2020.
5. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber
dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (Pamsimas, TEKAD dan P3PD),
karena adanya kebijakan dari pihak lender untuk membatasi
pertemuan tatap muka langsung dan merubah menjadi virtual.
Hal ini membuat beberapa kegiatan terlambat keluar NOL dari
lendernya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 terjadi
keterlambatan bahkan beberapa kegiatan ada yang tidak dapat
dilaksanakan.
berbicara dalam Webinar bertema "Resiliensi Masyarakat
Desa dalam Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh
Direktorat Inovasi dan Science Techno Park UI
Photo by wahyu wening
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
Laporan Kinerja 2020
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
Laporan Kinerja 2020
B. SARAN Berdasarkan uraian dan analisis atas capaian kinerja Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020,
diketahui bahwa terdapat faktor-faktor pendukung dalam upaya
pencapaian kinerja dan beberapa kendala yang yang mempengaruhi
pencapian kinerja. Sehubungan hal tersebut, maka disarankan agar
dioptimalkan lagi kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala
serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan
program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang, kendala dan
hambatan dapat diidentifikasi secara dini dan secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya.
Demikian Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020, semoga laporan kinerja ini
dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus
menjadi input kebijakan kementerian dalam penyusunan rencana kerja
tahun berikutnya.
A. KESIMPULAN
pimpinan dan seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan
program/ kegiatan yang telah direncanakan serta peran dari bagian
perencanaan di masing-masing unit dalam memonitoring seluruh
kegiatan dan penganggaran yang telah direncanakan di awal.
Laporan Kinerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Tahun berjalan telah menyajikan berbagai keberhasilan
dan kegagalan serta analisa pemasalahan dalam rangka pencapaian
kinerjanya. Total capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 adalah 123,71%.
Sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tersebut
adalah sebesar Rp2.451.102.731.292,- (Dua Triliun Empat Ratus Lima
Puluh Satu Miliar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua
Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 95,57% dari total pagu anggaran.
Pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab dari
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
namun juga didukung oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Masyarakat.
56
Laporan Kinerja 2020
K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H
T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I
Laporan Kinerja 2020
Laporan Kinerja 2020 LAMPIRAN 1
C A T A T A N H A S I L R E V I U
58
LAMPIRAN 2
P E R J A N J I A N K I N E R J A K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N
D A E R A H T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I T A H U N 2 0 2 0
60
LAMPIRAN 3
P E N E T A P A N S T A T U S K E M A J U A N D A N K E M A N D I R I A N D E S A
63
PROYEKSI RATA-RATA NILAI INDEKS PERKEMBANGAN 52 KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020
NO Kawasan Kabupaten Provinsi Status Awal (Tahun 2019)
2020
1 Batu Betumpang Bangka Selatan Bangka Belitung Mandiri 63,34 65,97
2 Rasau Jaya Kubu Raya Kalimantan Barat Mandiri 61,39 64,17
3 Tobadak Mamuju Tengah Sulawesi Barat Mandiri 57,95 61,74
4 Cahaya Baru Barito Kuala kalimantan Selatan Mandiri 57,6 61,09
5 Telang Banyuasin Sumatera Selatan Mandiri 56,47 60,32
6 Lunang Silaut Pesisir Selatan Sumatera Barat Mandiri 56,02 60,04
7 Lagita Bengkulu Utara Bengkulu Mandiri 64,63 67
B. Mandiri
2 Air Terang Buol Kalimantan Timur Mandiri 64,88 66,1
3 Maloy Kaliorang Kutai Timur kalimantan Timur Mandiri 64,68 65,88
4 Labangka Sumbawa NTB Mandiri 62,7 64,04
5 Salor Merauke Papua Mandiri 59,09 60,29
6 Sarudu Baras Mamuju Utara Sulawesi Barat Mandiri 58,87 60,76
7 Pawonsari Boalemo Gorontalo Mandiri 57,93 59,73
8 Gilireng Wajo Sulawesi Selatan Mandiri 57,36 59,73
9 Parit Rambutan Ogan Ilir Sumatera Selatan Mandiri 56,23 58,05
10 Samar Kilang Bener Meriah Aceh Mandiri 54,15 55,95
11 Ketapang Nusantara Aceh Tengah Aceh Mandiri 51,73 53,73
12 Mahalona Luwu Timur Sulawesi Selatan Mandiri 51,51 53,59
13 Bungku Morowali Sulawesi Mandiri 51,13 53,03
14 Mutiara Muna Sulawesi Tenggara Mandiri 51,11 53,19
15 Selaut Simeulue Aceh Mandiri 50,7 52,6
16 Mesuji Mesuji Lampung Mandiri 50,49 52,57
17 Subah Sambas Kalimantan Barat Mandiri 50,39 52,49
18 Seimenggaris Nunukan Kalimantan Utara Berkembang 49,16 49,97
19 Sumalata Gorontalo Utara Gorontalo Berkembang 48,66 51,25
20 Salim Batu Bulungan Kaliamantan Utara Berkembang 48,6 50,2
21 Palolo Sigi Sulawesi Tengah Berkembang 47,82 50,25
22 Gerbang Masperkasa Sambas Kaliamantan Barat Berkembang 46,93 49,49
LAMPIRAN 4
P E R K E M B A N G A N 5 2 K A W A S A N T R A N S M I G R A S I Y A N G D I
R E V I T A L I S A S I
70
2020 NO
26 Paguyuman Pantai Boalemo Gorontalo Berkembang 44,86 48,01
27 Tambora Bima NTB Berkembang 43,82 45,35
28 Bahari Tomini Raya Parigi Moutong Sulawesi Tengah berkembang 43,01 45,67
29 Tampolore Poso Sulawesi Tengah Berkembang 43,01 46,68
30 Kikim Lahat Sumatera Selatan Berkembang 42,78 44,99
31 Tinanggea Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Berkembang 42,08 45,99
32 Ponu Timor Tengah Utara NTT Berkembang 41,66 43,8
33 Pulau Morotai Morotai Maluku Utara Berkembang 40,38 42,48
C. Berkembang
2 Padauloyo Tojo Una-Una Sulawesi Tengah Berkembang 37,05 38,95
3 Kerang Paser Kalimantan Timur Berkembang 36,67 38,41
4 Kobisonta Maluku Tengah Maluku Berkembang 36,31 38,41
5 Melolo Sumba Timur NTT Berkembang 34,02 36,23
6 Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan Berkembang 32,71 34,81
7 Bathin III Ulu Bungo Jambi Berkembang 28,35 30,17
8 Muting Merauke Papua Berkembang 21,92 24,13
9 Belantikan Raya Lamandau Kalimantan Tengah Berkembang 20,8 22,7
10 Senggi Keerom Keerom Papua Berkembang 19,62 21,52
11 Werianggi- Werabur Teluk Wondama Papua Barat Berkembang 10,18 12,32
12 Pulau Mangoli Kepulauan Sula Maluku Utara Berkembang 7,97 10,07
Rata-Rata 46,55 48,74
Selatan