Download pdf - KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASILAPORAN KINERJA 2020

K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N

D A E R A H T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I

LAPORAN KINERJA

2020

Foto : Satria Mugi

Laporan Kinerja 2020

4


K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N D A E R A H

T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I


DAFTARISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar GrafikDaftar Gambar

A. Umum

A. Rencana Strategis Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi

A. Capaian Kinerja

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun

2019 dengan Capaian Tahun 2020

E. Capaian Kinerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal Dan

Transmigrasi Dalam Rangka Penanganan Covid-19

A. Kesimpulan

B. Saran

Ikhtisar Eksekutif

Surat Pernyataan Telah di Reviu Oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

B. Uraian Tugas Dan Fungsi

C. Analisis Capaian Kinerja

F. Capaian Kinerja Lainnya

C. Struktur Organisasi

D. Faktor Penyebab Target Kinerja Tidak Tercapai

G. Capaian Kinerja Penganggaran

D. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

E. Sistematika Penulisan

5

6

7

8

13

21

29

55

57

9

14

22

11

8

15

30

26

48

56

56

33

49

16

46

49

18

26

18

5


6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel 3.13

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.17

Tabel 3.9

Tabel 3.23


Tabel 3.7

Tabel 3.21

Tabel 3.5

Tabel 3.19

Tabel 3.11

Tabel 3.25


Tabel 3.4

Tabel 3.18

Tabel 3.10

Tabel 3.24

Tabel 3.1Tabel 3.16

Tabel 3.8

Tabel 3.22

Tabel 3.6

Tabel 3.20

Tabel 3.12

Tabel 3.26

Pegawai Negeri Sipil tahun 2020 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2020

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Tahun 2020

Tabel Perhitungan Capaian Kinerja

Unit Usaha BUM Desa Yang Sudah Teregistrasi Tahun 2020

Pengunaan Dana Desa Masa Pandemi Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Tabel Perhitungan Capaian Kinerja

Kepala Keluarga Penerima BLT Dana Desa Tahun 2020

Rincian Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Desa PDTT


Penilian SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Perhitungan Indeks Komposit 3 Kabupaten Daerah Tertinggal Potensi Entas

Perkembangan Status IDM Tahun 2020


Data Fasilitasi dan Piloting Intervensi Tahun 2020

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran StrategisKegiatan pendukung Perkembangan 52 kawasan Transmigrasi

Jumlah Tenaga Pendamping Profesional Desa Tahun 2020

Faktor Penyebab Target Kinerja Tidak Tercapai

Rata-Rata Nilai Indikator IDM Tahun 2020


Daftar 10 Kawasan Perdesaan Yang Naik Status dari Berkembang Menjadi Mandiri

Kinerja Penganggaran Per Program Tahun Anggaran 2020

18 39

31

32

42

36

48

26 41

36

45

34

43

38

50

24 39

33

43

37

49

3041

36

46

34

44

38

51


7

Grafik 3.1

Grafik 3.2

Grafik 3.3

Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Grafik Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2016-2020

Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2015 – 2020

35

50

52

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

Gambar 2.1

Gambar 1.1

Gambar 3.1

Gambar 1.2

Indikator SDGs

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Pembangunan Nasional

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

23

15

44

16


8




A b d u l H a l i m I s k a n d a r

Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia,

Abdul Halim Iskandar

KATAPENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020

merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian

kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun kelima periode RPJMN Tahun

2019-2024, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya telah

melampaui target yang telah ditetapkan, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja

keras seluruh jajaran kementerian.

Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan dalam pencapaian target IKU diantaranya peningkatan

kompetensi SDM, pengembangan teknologi informasi, reformasi birokrasi, regulasi, koordinasi dan

percepatan implementasi rencana aksi serta pengelolaan anggaran yang berkualitas dan penanganan

COVID-19. Laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara

terukur serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja.

Akhir kata, penghargaan yang tinggi disampaikan kepada seluruh stakeholder dan pegawai atas

kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka peningkatan kinerja. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi perencanaan kinerja pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

untuk tahun berikutnya.

“Semoga ke depan kita lebih baik”.

9


10

Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, Tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa

- Mohammad Hatta

Foto : Satria Mugi


IKHTISAREKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 berisi tentang pencapaian

target dari indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian

Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi berisi 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 8

(Delapan) Indikator Kinerja Utama, yang disusun secara berjenjang

dari indikator kinerja utama unit kerja dibawahnya dengan Nilai

Capaian Kinerja sebesar 123,71%

Capaian kinerja atas Sasaran Strategis Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pada tahun

2020 adalah:

1. Desa tertinggal yang berubah statusnya menjadi berkembang

sebanyak 6308 desa;

2. Desa berkembang yang berubah statusnya menjadi desa

mandiri sebanyak 939 desa;

3. 10 Kawasan Perdesaan meningkat status perkembangan

kawasannya dari Berkembang menjadi Mandiri; dan

4. Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan

Transmigrasi Yang Di Revitalisasi adalah 48,74.

Dalam rangka Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, pada tahun 2020 adalah :

1. Penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan

Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi dengan predikat “Wajar Tanpa

Pengecualian” (WTP);

2. Perolehan Indeks Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dengan Nilai 63,30 atau Predikat “BAIK”; dan

3. Perolehan Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi dengan Nilai 63,30 atau Predikat “BAIK”.

Guna mendukung capaian kinerja tahun 2020, ditetapkan pagu

anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 2.564.613.995.000,-

(Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga

Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan

realisasi sebesar Rp 2.451.102.731.292,- (Dua Triliun Empat ratus

Lima Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua

Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah atau 95,57% dari total pagu

anggaran.

11


Foto : Satria Mugi

12





BAB IPENDAHULUAN

UmumUraian Tugas Dan Fungsi

Struktur OrganisasiTujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Sistematika Penulisan

13


emerintah melalui Nawacita berupaya untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang

mandiri, maju, adil, dan makmur. Pembangunan PENDAHULUAN P

tidak hanya diartikan sebagai pembangunan fisik melainkan juga pembangunan sumber daya manusia

guna menghadapi tantangan global yang semakin hari

semakin meningkat. Selanjutnya Nawacita tersebut

direfleksikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (RPJMN).

Untuk percepatan pembangunan desa, daerah

tertinggal dan transmigrasi pemerintah menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana

telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun

2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dimana terdapat

tiga fokus pembangunan yaitu pembangunan serta

pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan

perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal,

dan pembangunan ketransmigrasian. Dari ketiga urusan

pembangunan tersebut, ruang lingkup kementerian

yaitu sebanyak 74.961 desa, 187 lokasi prioritas, 619

Kawasan Transmigrasi, 41 kabupaten rawan bencana,

54 kabupaten rawan pangan, 122 daerah tertinggal, 90

kabupaten rawan bencana, 58 kabupaten yang memiliki

pulau kecil dan terluar dan 239 kawasan perdesaan (59

KPPN dan 183 Usulan Daerah).

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan,

Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan

dengan arah pembangunan berkelanjutan atau

Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kerangka

komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan

yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan

yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas

lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin

keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu

menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi

ke generasi berikutnya.

Secara khusus agenda agenda pembangunan

nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi

kesenjangan termasuk dalam tujunan SDGs ke-10

yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka

mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa,

Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah

tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

pada tahun 2020-2024 telah merumuskan SDGs Desa

sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa,

yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa.

Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah yang

menyajikan visi, misi tujuan dan sasaran strategis

pembangunan nasional yang mana Kementerian Desa,


memiliki kontribusi yang vital.

A. UMUM

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meresmikan Agrowisata Belimbing yang dilengkapi

Waterpark Mini di Desa Watesari, Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Abdul Halim juga memberikan bantuan

dana untuk agrowisata ini sebagai program pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal

Photo by wahyu wening

14


Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis

Pembangunan Nasional

Gambar 1.1

Dari Agenda Strategis Pembangunan

Nasional, kemudian diturunkan menjadi

tujuan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu:

1. Mendorong terwujudnya Desa

Berkembang dan Mandiri, serta

kolaborasi perdesaan dengan

perkotaan melalui pengembangan

Kawasan Perdesaan secara

berkelanjutan,

2. Mendorong tumbuh dan

berkembangnya investasi di desa dan

perdesaan, daerah tertinggal, dan

Kawasan transmigrasi,

3. Berkurangnya jumlah daerah

tertinggal,

4. Terwujudnya kawasan transmigrasi

sebagai satu kesatuan sistem

pengembangan dalam mendukung

pertumbuhan wilayah;

5. Meningkatnya kualitas implementasi

kebijakan dalam pengembangan daya

saing melalui kreativitas dan teknologi

berbasis ilmu pengetahuan, data dan

informasi dalam pembangunan desa

dan perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi.

6. Terwujudnya sumber daya manusia

yang unggul dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi.

7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Setelah berakhirnya tahun anggaran

disusun laporan kinerja sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas penggunaan

keuangan negara dalam menjalankan

tugas dan fungsinya. Dalam laporan

kinerja ini memuat informasi mengenai

ketercapaian target kinerja yang tercantum

dalam perjanjian kinerja tahun 2020

beserta analisis keberhasilan maupun

kegagalannya. Hasil analisis tersebut akan

digunakan sebagai bahan masukan dalam

pengambilan kebijakan atau penyusunan

kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pembangunan desa

dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

masyarakat desa, percepatan

pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan

negara.

Dalam melaksanakan tugasnya,

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang

pembangunan desa dan perdesaan,

pengembangan ekonomi dan

investasi desa, daerah tertinggal,

B. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

dan transmigrasi, pembangunan dan

pengembangan kawasan transmigrasi,

serta penyerasian percepatan

pembangunan daerah tertinggal;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan

negara yang menjadi tanggung

jawabnya;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas

di lingkungan Kementerian Desa,


Transmigrasi;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di

daerah;

f. pelaksanaan pengembangan kebijakan

dan daya saing, pen1rusunan

keterpaduan rencana pembangunan,

dan pengelolaan data dan informasi

di bidang pembangunan desa dan

perdesaan, daerah tertinggal, dan

transmigrasi;

g. pelaksanaan pengembangan sumber

daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat desa, daerah tertinggal,

dan transmigrasi; dan pelaksanaan

dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian Desa,


Transmigrasi.

h. pelaksanaan dukungan yang bersifat

substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian


dan Transmigrasi.15

MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

DITJEN PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DITJEN PEMBANGUNAN

KAWASAN PERDESAAN

DITJEN PENGEMBANGAN

DAERAH TERTENTU

DITJEN PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL

DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

DITJEN PENGEMBANGAN

KAWASAN TRANSMIGRASI

BADAN LITBANG DIKLAT DAN INFORMASI

1. Pembangunan dan Kemasyarakatan

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

3. Pengembangan Wilayah

4. Hubungan Antar Lembaga

5. Hukum

STAF AHLI MENTERI BIDANG:


STRUKTURORGANISASI

C.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Tertinggal, dan Transmigrasi

Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 12 TAHUN 2015

16

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

DITJEN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

DITJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL

DITJEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN

TRANSMIGRASI

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

WAKIL MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

1. Pembangunan dan Kemasyarakatan

2. Pengembangan Ekonomi Lokal

3. Pengembangan Wilayah

4. Hubungan Antar Lembaga

5. Hukum dan Reformasi Birokrasi

5 STAF AHLI


Sebagaimana diatur dalam Pasal 4

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015

Indonesia, yang berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang


Tertinggal, dan Transmigrasi dan Peraturan

Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi, dalam menjalankan

tugas dan fungsinya. Kementerian Desa,


Transmigrasi didukung oleh 9 (sembilan)

Unit Kerja Eselon (UKE)-I serta 5 (lima) Staf

Ahli.

Pada tahun 2020 menindaklanjuti


tentang Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah

dilakukan penataan organisasi, terdapat

pengurangan jumlah Unit Kerja Eselon I,

yang semula 9 Unit Kerja Eselon I menjadi 8

Unit Kerja Eselon I sesuai dengan Peraturan

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor

15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian


dan Transmigrasi.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 85 TAHUN 2020

17


Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi menurut golongan ruang pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.154 orang dengan

rincian sebagai berikut:

Laporan kinerja ini terdiri dari:

• IKHTISAR EKSEKUTIF

• BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau

profil singkat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

• BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam

perencanaan kinerja dengan mengacu pada dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

• BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi dan kinerja

anggaran tahun 2020.

• BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan menyeluruh dan rekomendasi yang

diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan

perbaikan kinerja di masa mendatang.

• LAMPIRAN

D. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA E. SISTEMATIKA PENULISAN

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Tahun 2020 ini mencakup aspek- aspek sebagai

berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal

organisasi, di mana laporan kinerja sebagai sarana

pertanggungjawaban Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atas capaian kinerjanya

selama tahun 2020; dan

2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi,

di mana Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja oleh manajemen Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam

upaya perbaikan kinerjanya di masa mendatang.

No Unit Kerja

Jumlah PejabatFungsional /Pelaksana

TotalJPT Madya

JPT Pratama

Administrator Pengawas

1. Sekretariat Jenderal 5 4 20 62 230 321

2. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 6 28 64 99 198

3. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

1 4 26 63 81 175

4. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

1 4 28 67 57 157

5. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

1 5 27 65 66 164

6. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

1 5 24 59 175 264

7. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi

1 5 24 58 155 243

8. Inspektorat Jenderal 0 5 4 13 121 143

9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Pusat + Balai)

1 5 27 66 390 489

Jumlah Rekapitulasi Pejabat 12 43 208 483 1.374 2.154

Data Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa Tahun 2020

Tabel 1.1

18


19


Foto : Satria Mugi

20





BAB IIPERENCANAAN

KINERJA

Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

21

1. Desa tanpa kemiskinan;2. Desa tanpa kelaparan;3. Desa sehat dan sejahtera;4. Pendidikan Desa berkualitas;5. Keterlibatan perempuan desa;6. Desa layak air bersih dan sanitasi;7. Desa berenergi bersih dan

terbarukan;8. Pertumbuhan ekonomi desa

merata;9. Infrastruktur dan inovasi desa

sesuai kebutuhan;

10. Desa tanpa kesenjangan;11. Kawasan pemukiman desa

aman dan nyaman;12. Konsumsi dan produksi desa

sadar lingkungan;13. Desa tanggap perubahan iklim; 14. Desa peduli lingkungan laut;15. Desa peduli lingkungan darat;16. Desa damai berkeadilan; 17. Kemitraan untuk pembangunan

desa;18. Kelembagaan desa dinamis dan

budaya desa adaftif.

Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meninjau

Lapangan Bukit Barisan di Desa Tengin Baru, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan

Timur, Kamis (19/12/2019). Lapangan ini dibangun memanfaatkan dana desa sebesar

Rp 1,1 miliar



Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,


Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Kementerian


dan Transmigrasi tahun 2020-2021,

Rencana Strategis (Renstra) adalah

dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-

2024. Berikut di bawah ini adalah Sasaran

Strategis Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang

tertuang di dalam Renstra dan merupakan

penjabaran dari Agenda Strategis Prioritas

Nasional (NAWACITA).

Arah pembangunan desa, kawasan

perdesaan, kawasan transmigrasi

dan daerah tertinggal sejalan dengan

arah pembangunan berkelanjutan

atau Sustainable Development Goals

(SDGs) yaitu kerangka komitmen dan

pengarusutamaan untuk pembangunan

yang menjaga peningkatan kesejahteraan

ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, pembangunan

yang menjaga keberlanjutan kehidupan

sosial masyarakat, pembangunan yang

menjaga kualitas lingkungan hidup serta

pembangunan yang menjamin keadilan

dan terlaksananya tata kelola yang mampu

menjaga peningkatan kualitas hidup dari

satu generasi ke generasi berikutnya.

Secara khusus agenda agenda

pembangunan nasional mengembangkan

wilayah dalam mengurangi kesenjangan

termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu

berkurangnya kesenjangan. Dalam

rangka mengarusutamakan SDGs dalam

pembangunan desa, kawasan perdesaan,

kawasan transmigrasi dan daerah

tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi pada tahun 2020-2024

telah merumuskan SDGs Desa sebagai

arah kebijakan prioritas pembangunan

desa, yaitu ditetapkannya 18 tujuan

pembangunan Desa, meliputi:

PERENCANAANKINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

22


Tujuan SDGs Desa merupakan tanggung jawab bersama

lintas Kementerian/Lembaga, pemerintahan provinsi,

pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, dunia

usaha, perguruan tinggi dan masyarakat umum lainnya.

Oleh karena itu diperlukan instrument regulasi yang

bisa melandasi dan mensinergikan peran dari masing-

masing pihak dalam pembangunan desa.

Dalam rangka memudahkan pengukuran ketercapaian

SDGs Desa akan dietapkan indikikator-indikator

dan peta strategis sehinga inline dengan tujuan

pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra

2020-2024.

SDGs Desa menghasilkan tipe-

tipe Desa Tanpa Kemiskinan dan

Kelaparan

Indikator SDGs

Gambar 2.1

23

Arah Kebijakan Strategi

Mengarusutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)

Menyusun kebijakan sebagai instrument koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa,

Menyiapkan data yang tepat, akurat dan real time berbasis warga dan desa,

Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa

Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa

Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan

Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan

Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat- pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar

Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan

Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul

Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien

Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0

Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat

Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan

Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0

Peningkatan peran gender dalam pembangunan perdesaan

Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)

Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan

Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor

Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan

Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (agro-based industry), kepariwisataan serta ekonomi kreatif

Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha

Peningkatan start-up business perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial

Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan

Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital

Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan

Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial

Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi

Pengembangan e-commerce, e-logistic dan fintech di perdesaan melalui Desa Digital


Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Tabel 2.1

24

Arah Kebijakan Strategi

Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan

Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi

Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalaui prinsip 3R (reuse, reduce, recycle)

Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan

Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan

Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program food estate.

Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan

Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)

Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan

Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat

Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)

Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemudadanpenyandangdisabilitasmelalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa

Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M.

Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan Grand Design Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh stakeholders

Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah

Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi

Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian- masyarakat dunia usaha

Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan KawasanPerdesaanPrioritas Nasional (KPPN)

Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Meningkatan pengawasandanakuntabilitas aparatur

Meningkatkan dukungan manajemen

Meningkatkan pengembangan SDM aparatur

Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.


25


Perjanjian Kinerja Tahun

2020

Silaturahmi Menteri dan Wakil Menteri

dengan seluruh karyawan Kementerian

Desa, PDTT. " Penguatan Reformasi Birokrasi

dan Deklarasi Kalibata 2020, Jakarta, 13

Januari 2020 Foto : Mugi Kemendes PDTT

Tabel 2.2

Photo by Satrio Mugi

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Perjanjian Kinerja adalah

perwujudan nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur, sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

serta sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah.

Untuk itu, perjanjian kinerja disusun dan diperjanjikan oleh seluruh

entitas akuntabilitas setiap tahunnya.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1 Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T: Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)

1Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang

2.000 (Desa)

2Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri

1.000 (Desa)

3Persentase Kawasan Perdesaan yang meningkat status perkembangan kawasannya

16%

2Terentaskannya daerah tertinggal

Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan3

(Kabupaten)

3 Meningkatnya Status perkembangan Kawasan Transmigrasi

Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi

50.5

4 Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP

2. Nilai SAKIP 71

3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 75

26


27


Foto : Satria Mugi

28





BAB IIIAKUNTABILITAS

KINERJA

Capaian KinerjaAnalisis Capaian Kinerja

Faktor Penyebab Target Kinerja Tidak TercapaiCapaian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dalam Rangka

Penanganan Covid-19Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja Penganggaran

29


AKUNTABILITASKINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah

bentuk pertanggungjawaban

atas capaian pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi.

Pertanggungjawaban tersebut

harus terukur dengan sasaran

dan/atau target kinerja yang

telah ditetapkan melalui laporan

kinerja instansi pemerintah yang

disusun di akhir tahun anggaran.

Dalam Laporan Kinerja

dipaparkan secara ringkas dan

lengkap tentang informasi

capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kinerja

yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan metode penilaian

di atas, capaian kinerja tahun

2019 bisa dikatakan sangat

baik karena nilainya mencapai

96,78%. Selengkapnya dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

No Kategori Kriteria Warna

1. 90-100% Sangat baik

2. 75-89% Baik

3. 60 - 74% Cukup

4. <60% Kurang Baik

Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 3.1

A. CAPAIAN KINERJA

Peluncuran Desa Inovasi Teknologi di Dusun Tumba, Desa Tamaila Utara, Tolangohula, Gorontalo, Senin (10/8/2020). Di Dusun

Tumba telah dibangun pembangkit listrik pycohydro dan jaringan internet untuk masyarakat, merupakan program kerja sama dengan

Kemenristek/BRIN, Kemenkominfo dan Universitas Negeri Gorontalo


30



Capaian Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.2

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target RealisasiCapaian

(%)Kategori

1 Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (Termasuk pada wilayah 3 T: Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur)

1 Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang

2.000 (Desa) 6308 (Desa)*

315,40% Sangat Baik

2 Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri

1.000 (Desa) 939 (Desa)* 93,90% Sangat Baik

3 Persentase Kawasan Perdesaan yang meningkat status perkembangan kawasannya

16% 16%*** 100% Sangat Baik

2 Terentaskannya daerah tertinggal

Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

3 (Kabupaten)

3 (Kabupaten)

100% Sangat Baik

3 Meningkatnya Status perkembangan Kawasan Transmigrasi


50.5 48.74 96.52 Sangat Baik

4 Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

WTP WTP 100 Sangat Baik

2. Nilai SAKIP 71 63,30 89,15 Baik

3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

75 71.04 94.72 Sangat Baik

Keterangan:

*) Sumber Data: Indeks Desa Membangun (IDM) 2020

**) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan data olahan hasil

survei Podes BPS 2018

***) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan data olahan

hasil evaluasi internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

tahun 2018

123,71

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Istri Umi Lilik Nasriyah, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar mengunjungi Warkop Kopi Kurrak yang dikelola Bumdes diPolewali Mandar, Sulawesi Barat. Gus Menteri mengatakan adanya Kerjasama antara beberapa Desa, membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama mengelola kopi yang dihasilkan dari Desa, mereka ada dari Divisi penanamannya, pasca panennya, pengelolaannya, sampai marketingnya.

31


Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Capaian Tahun 2020

Tabel 3.3

Tahun Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian (%) Nilai

Tahun 2019


500 (Desa) 6.518* desa 100

96,78


200 (Desa) 2.665*desa 100

3 Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang memiliki keterkaitan desa-kota

39 (Kawasan) 39** (Kawasan)

100

1. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

80 (Kabupaten)

62** (Kabupaten)

77.5

2. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu

15 (Kabupaten)

15 (Kabupaten)

100

Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan

14 (Kawasan) 22 (Kawasan)

100

Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

2 (KPB) 4 KPB 100

Keterangan: *) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan data olahan hasil survei Podes BPS 2018**) Merupakan data realisasi kinerja selama 5 tahun (2015-2019) karena tidak realisasi per tahun data UKE I

Tahun 2020


2.000 (Desa) 6308 (Desa)*

315,40%

123,71


1.000 (Desa) 939 (Desa)* 93,90%

3 Persentase Kawasan Perdesaan yang meningkat status perkembangan kawasannya

16% 16%*** 100%

Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

3 (Kabupaten)

3 (Kabupaten)

100%


50.5 48.74 96.52

1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP WTP 100

2. Nilai SAKIP 71 63,30 89,15


75 71.04 94.72

Keterangan:

*) Sumber Data: Indeks Desa Membangun (IDM) 2020

**) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan data olahan hasil survei Podes BPS 2018

***) Pengukuran capaian sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan data olahan hasil evaluasi internal Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2018

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN CAPAIAN TAHUN 2020

32


Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Jumlah Desa Tertinggal Menjadi

Desa Berkembang” adalah 2000 Desa dengan Capaian 6308 Desa atau

315,40% dengan Predikat “SANGAT BAIK” dan Target atas indikator

“Jumlah Desa Berkembang Menjadi Desa Mandiri” adalah 1000 Desa

dengan Capaian 939 Desa atau 93,90%. Dengan perhitungan sebagai

berikut :


Tabel 3.4

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran StrategisBerkurangnya Jumlah Desa Tertinggal Dan Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Di Pinggiran Indonesia

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang

b. Indikator Kinerja 2 : Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri

IDM 2019

IDM 2020TOTAL

IDM 2019MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGALSANGAT

TERTINGGAL

MANDIRI 794 36 1 831

MAJU 756 7.349 518 11 8.634

BERKEMBANG 183 4.325 33.203 736 16 38.463

TERTINGGAL 7 195 6.083 13.591 492 20.368

SANGAT TERTINGGAL

1 7 225 1.595 4.824 6.652

TOTAL IDM 2020

1.741 11.912 40.029 15.934 5.332 74.948

: Jumlah Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang Tahun 2020

: Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa, terdapat kenaikan

nilai capaian kinerja pada tahun 2020 dibandingkan dengan capaian

kinerja pada tahun sebesar 26,93. Hal ini dapat tercapai, karena adanya

komitmen dari Pimpinan dan aparatur Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta koordinasi secara intensif

dengan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi

lainnya dalam mencapai target indikator kinerja utama tersebut.

33


IndikatorKinerja

Target Realisasi Perhitungan Capaian (%)

Jumlah Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang

2.000 Desa

6.308Desa

Realisasi x 100%

Target

315,40 %

Jumlah Desa Berkembang Menjadi Desa Mandiri

1000 Desa

939 Desa

Realisasi x 100%

Target

93,90 %


Rata-Rata Nilai Indikator IDM Tahun 2020

Tabel 3.5

Tabel 3.6

NO INDIKATOR IDMNILAI

TAHUN 2019NILAI

TAHUN 2020SELISIH

1 Jarak ke sarana kesehatan terdekat 0.9847 0.9899 0.0051

2 Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, Dokter dan Nakes Lain)

0.1376 0.1692 0.0316

3 Askes ke poskesdes, polindes atau Posyandu 0.7693 0.7807 0.0114

4 Tingkat Aktivitas Posyandu 0.9414 0.9676 0.0262

5 Tingkat Kepesertaan BPJS 0.5425 0.5897 0.0472

6 Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM 0.9818 0.9868 0.0050

7 Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM 0.8601 0.8916 0.0314

8 Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM 0.7472 0.7829 0.0357

9 Kegiatan PAUD 0.8734 0.7535 -0.1198

10 Kegiatan PKBM/Paket A-B-C 0.2962 0.3077 0.0115

11 Kegiatan Kursus 0.2935 0.3055 0.0120

12 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpusatkaan Desa 0.4777 0.5196 0.0419

13 Kebiasaan Gotong Royong 0.9593 0.9674 0.0081

14 Keterbukaan Ruang Publik 0.5798 0.6154 0.0357

15 Terdapat Kelompok Olahraga 0.3344 0.3330 -0.0014

16 Terdapat Kegiatan Olahraga 0.3820 0.4030 0.0210

17 Keragaman Suku/Etnis di Desa 0.5466 0.6160 0.0695

18 Bahasa Sehari-hari Warga Desa 0.7506 0.7546 0.0040

19 Agama Mayoritas Warga Desa 0.5948 0.6010 0.0062

20 Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa 0.8051 0.8416 0.0365

21 Partisipasi Warga Siskamling 0.8214 0.8383 0.0169

22 Kejadian Perkelahian Massal di desa 0.9037 0.9034 -0.0003

23 Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa 0.9911 0.9931 0.0020

24 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial ( Anjal dan Pengemis)

0.9531 0.9620 0.0089

25 Mayoritas Warga MemilikI Sumber Air layak Minum 0.8943 0.9021 0.0079

26 Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci 0.8892 0.8973 0.0081

27 Mayoritas Warga Memiliki Jamban 0.9171 0.9401 0.0231

28 Terdapat Tempat Pembuangan Sampah 0.7217 0.7346 0.0129

29 Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik 0.9035 0.9280 0.0246

30 Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat 0.8084 0.8251 0.0167

34


Kenaikan Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)

Grafik 3.1

NO INDIKATOR IDMNILAI

TAHUN 2019NILAI

TAHUN 2020SELISIH

31 Akses Internet di Kantor Desa 0.6216 0.6695 0.0480

32 Terdapat Akses Internet untuk warga 0.6885 0.6966 0.0080

33 Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Pen-duduk

0.6047 0.6674 0.0627

34 Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)

0.5562 0.5988 0.0426

35 Terdapat Pasar Desa 0.3736 0.3844 0.0108

36 Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) 0.8175 0.8532 0.0357

37 Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik 0.1279 0.1449 0.0170

38 Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR 0.1172 0.1222 0.0050

39 Akses Penduduk ke Kredit 0.3680 0.3778 0.0098

40 Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bum-des

0.6340 0.6571 0.0231

41 Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan

0.4584 0.4795 0.0211

42 Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)

0.5131 0.5204 0.0073

43 Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

0.8731 0.8870 0.0139

44 Kualitas Jalan Desa 0.9025 0.9135 0.0111

45 Pencemaran Air, Tanah dan Udara 0.9113 0.9195 0.0081

46 Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Keba-karan Hutan)

0.8862 0.8884 0.0021

47 Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam 0.1425 0.1802 0.0376

IKS 0.7166 0.7346 0.0180

IKE 0.5270 0.5505 0.0235

IKL 0.6453 0.6627 0.0173

NILAI IDM 0.6296 0.6493 0.0196

Sumber data : Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi 2020

Secara total nasional nilai IDM mengalami peningkatan, baik dari

nilai indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks

ketahanan lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi

percepatan pembangunan desa, diantaranya:

1. Kebijakan afirmatif dan perubahan mindset dalam pendekatan pembangunan desa. Pertama, pemberian kewenangan

desa berdasarkan azas rekognisi dan subdiaritas, artinya

desa diberikan pengakuan dan penghormatan terhadap

keberadaanya serta diberikan penggunaan kewenangan

skala lokal. Kedua, kedudukan desa sebagai pemerintahan

berbasis masyarakat, artinya desa dan masyarakat

diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dan

pemerintahan lokal. Perubahan paradigma tersebut, dapat

dilihat dari kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana

desa yang terus meningkat setiap tahunnya (dana desa tahun

2020 sebesar 71,1 triliun untuk 74.943 desa) dan serta regulasi

yang mendorong desa untuk mandiri, baik secara ekonomi

ataupun tata kelola pemerintahannya.

2. Ketahanan desa dalam menghadapi krisis dan dampak

dari pandemi covid- 19 semakin kuat, hal ini terlihat dari

kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah

daripada di kota. TPT perkotaan naik 2,69 persen poin,

sedangkan perdesaan naik sebesar 0,79 persen poin.

Kesempatan kerja di desa lebih besar dengan adanya kegiatan

8.98

6.29

4.71

2019

Perkotaan

2020

Perdesaan 35


padat karya tunai desa (PKTD) meliputi pembangunan

infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas

masyarakat perdesaan. Sampai dengan 15 Desember 2020,

dana desa yang sudah digunakan untuk PKTD sebesar Rp

15.233.133.403.262 dan sudah menyerap hingga 3.068.660

pekerja.

3. Pemberian bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang

bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) terus dilakukan

dalam upaya untuk mengurangi beban masyarakat miskin

akibat dampak covid-19. Adapun nilai BLTDana Desa adalah

Rp. 600.000 setiap bulan (diberikan selama 3 bulan) untuk

setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan Rp.

300.000 setiap bulan untuk bulan berikutnya. Sampai dengan

9 Desember 2020 sudah disalurkan sebanyak 7 kali di 74.336

desa dengan jumlah KPM penerima sebanyak 8.024.032 KK

dan anggaran sebanyak Rp. 20.020.410.300.000.

4. Pendampingan desa dan pengendalian dana desa terus

dilakukan guna: (1) Meningkatkan kapasitas, efektivitas

dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan

desa. (2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi

masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.

(3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa

antar sektor. (4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara

emansipatoris. Sampai dengan Desember 2020, sebanyak

35.143 orang pendamping desa terus aktif mendampingi desa

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

5. Optimalisasi peran BUM Desa terus dilakukan sebagai

upaya penggerak ekonomi masyarakat, diantaranya dengan

pembentukan dan penguatan kelembagaan, peningkatan

kapasitas, pengembangan kewirausahaan dan permodalan,

serta fasilitasi akses modal, teknologi dan jaringan. Sampai

dengan Desember 2020, jumlah BUM Desa yang sudah

teregistrasi sebanyak 41.229 dengan 23.264 unit usaha yang

telah diinput.

6. Fasilitasi dan piloting intervensi program pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat desa terus dilakukan guna

menstimulus desa dalam pengembangan potensi unggulan

dan mempercepat pembangunan desa, diantaranya yaitu:

NO PEKERJAAN JUMLAH

1 Petani dan buruh tani 7.061.148

2 Nelayan dan buruh nelayan 323.703

3 Buruh pabrik 163.398

4 Guru 68.438

5 Pedagang dan UMKM 407.345

JUMLAH 8.024.032

NO UNIT USAHA JUMLAH

1 Keuangan dan simpan pinjam 8.947

2 Perkebunan, pertanian dan peternakan 2.031

3 Warung dan toko 1.141

4 Wisata 648

5 Jasa dan layanan 5.497

JUMLAH 23.264

NO POSISI JUMLAH LEVEL

1 TPP Pusat 79 Pusat

2 TPP Provinsi 317 Provinsi

3 TA Kabupaten 2.369 Kabupaten

4 PD 14.084 Kecamatan

5 PLD 18.294 Desa

JUMLAH 35.143


Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim

Iskandar meresmikan wahana Edu Wisata Lontar

Sewu di desa Hendrosari, Kab. Gresik, Jawa Timur

pada Minggu (9/02/2020). Tempat wisata ramah

lingkungan yang di kelola oleh Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Lontar Sewu ini menawarkan kepada

pengunjung menikmati wisata air, arena bermian

anak, taman rumah unik, spot selfie lontar, panen

air legen, jajanan kuliner, dan fasilitas area santai

keluarga


Jumlah Tenaga Pendamping Profesional Desa Tahun 2020

Tabel 3.7

Photo by matin halim

Tabel 3.9

Tabel 3.8

Sumber: Internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Desember 2020



36


NO. KEGIATAN TARGET REALISASI KETERANGAN

1. Pendampingan Desa 36.240 Orang 35.143 Orang Kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan desa diantaranya pengawalan pelaksanaan penggunaan dana desa, PKTD dan BLT dana desa, serta fasilitasi perencanaan desa tahun 2021

2. Peningkatan kapasitas dan tata kelola pendampingan desa

33 provinsi 33 provinsi - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19.

- Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu TOT pelatihan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (dilaksanakan 3 tahap) dengan peserta sebanyak 264 orang dari unsur-unsur: TA Pusat, TA Provinsi, TA Kab/Kota, PSM (Balai-Balai), Pegiat Desa dan ASN Ditjen PPMD

- Untuk kegiatan pelatihan PLD karena waktu tidak memungkinkan, sehingga kegiatan dilaksanakan tahun 2021.

3. Hibah Langsung Unicef 1 Laporan 1 Laporan - Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak untuk Remaja di Kab. Lombok Utara.

- Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa

- Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemanfaatan SIPBM dalam rangka monitoring dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Beresiko Putus Sekolah (APBS)

4. Fasilitasi pengembangan BUMDesa

98 BUMDesa 98 BUMDesa Pemberian bantuan stimulan permodalan 50 juta pada 98 BUM Desa

5. Fasilitasi pengembangan BUMDesa

147 BUMDesma

147 BUMDesma - Pemberian bantuan stimulan - sarana pengembangan usaha

6. Desa Bersama dan Lembaga Keuangan Desa

- (diantaranya kendaraan roda 2, computer, printer dll) pada 147

- BUM Desma/lembaga keuangan Desa

7. Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

33 Provinsi 8 Provinsi - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19

- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan model kolaborasi pengembangan layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan (Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa TImur)

8. Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)

5 Provinsi 5 Provinsi - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19

- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan baseline dan penyusunan modul pelatihan fasilitator serta monev (Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku, Utara, NTT)

9. Pengembangan desa wisata

1 desa 1 desa - Bantuan pemerintah pembangunan sarpras desa wisata mengalami pemotongan dampak covid-19

- Kegiatan yang dilakukan yaitu - Sosialisasi dan sinkronisasi pengembangan desa wisata

10. Pelaksanaan konvergensi stunting di desa

1 desa 1 desa Pelaksanaan sosialisasi mekanisme dukungan update surveilans gizi di desa

11. Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)

80 desa 80 desa - Pelaksanaan kegiatan terkendala waktu dan pembatasan pertemuan tatap muka dampak covid-19

- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi media media online dan penyusunan dokumen kebijakan dan bahan sosialisasi (Modul pembelajaran kepemimpinan inklusif, Panduan kepemimpinan inklusif, Panduan fasilitasi akuntabilitas sosial dalam pembangunan di desa)

12. Dukungan Fasilitasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Layanan 1 Layanan Pelayanan konsultasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan pendampingan desa, penggunaan Dana Desa dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Data Fasilitasi dan Piloting Intervensi Tahun 2020

Tabel 3.10


37



Daftar 10 Kawasan Perdesaan Yang Naik Status dari Berkembang Menjadi Mandiri

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Indikator Kinerja 3: Persentase Kawasan Perdesaan yang meningkat status perkembangan

kawasannya

IndikatorKinerja

Target Realisasi PerhitunganCapaian

(%)

Persentase Kawasan Perdesaan Yang Meningkat Status Perkembangan Kawasannya

16% 16% Realisasi x 100%

Target

100 %

10 KP 10 KP 10 Kawasan Perdesaan merupakan 16% dari 62 Kawasan Perdesaan yang pada tahun 2020 ditargetkan meningkat Status Perkembangan Kawasannya

Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Persentase Kawasan Perdesaan

Yang Meningkat Status Perkembangan Kawasannya” adalah 16% dengan

Capaian 16% atau 100% dengan Predikat “SANGAT BAIK”. Dengan

perhitungan sebagai berikut:

Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (I-PKP) terbagi dalam 5

dimensi yang dapat mewakili karakteristik wilayah, yaitu Dimensi

Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jaringan Prasarana dan Sarana,

serta Kelembagaan. Hasil perhitungan I-PKP 10 kawasan diantaranya naik

status dari Berkembang (dibawah nilai 50) menjadi Mandiri (Nilai antara

≤ 50 s.d ≤ 75).

Dengan demikian target 10 Kawasan Perdesaan yang meningkat Indeks Perkembangan Kawasan

Perdesaan telah tercapai.

Wilayah No KabupatenBaseline

2019Target 2020 Realisasi 2020

Jawa Bali 1 Bulungan 45,60 46,66 50,28

Kalimantan 2 Mempawah 36,04 36,91 52,03

Jawa Bali 3 Sukabumi 45,22 46,20 52,97

Sulawesi 4 Barru 46,14 46,74 54,71

Kalimantan 5 Berau 47,08 47,44 55,95

Kalimantan 6 Sambas 33,98 34,89 56,15

Sumatera 7 Tulang Bawang 48,81 49,77 57,66

Sumatera 8 Mesuji 48,48 49,16 58,61

Sumatera 9 Toba Samosir 44,99 45,98 62,49

Nustra Maluku Papua 10 Sumbawa 48,14 48,78 72,58

Sumber Data: Keputusan Dirjen PKP Nomor 46 Tahun 2018

38


IndikatorKinerja


(%)

Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan

3 Kab 3 Kab Realisasi x 100%

Target

100 %

Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Jumlah Daerah Tertinggal Yang

Terentaskan” adalah 3 Kabupaten dengan capaian sesuai dengan target

yakni 100% “SANGAT BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Pada tahun 2020 target kinerja untuk pengentasan daerah tertinggal

adalah sebanyak 3 Kabupaten. Merujuk pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun

2020 tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal, dapat disampaikan

bahwa hasil evaluasi perkembangan status daerah tertinggal ada 3

kabupaten yang diproyeksikan sudah masuk dalam kategori entas (sudah

di atas nilai indeks kabupaten tidak tertinggal >60).

Berikut ini adalah 3 kabupaten yang masuk ke dalam kategori potensi

Entas :


Perhitungan Indeks Komposit 3 Kabupaten Daerah Tertinggal Potensi Entas

Tabel 3.13

Tabel 3.14

2. Sasaran Strategis Terentaskannya Daerah Tertinggal

Indikator Kinerja: Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

No. KabupatenPerhitungan

Indeks Komposit

Kriteria

1. Kupang 64,37 a. Sarana dan Prasarana, Terdapat nilai indikator yang capaiannya cukup tinggi yakni

- Persentase desa yang memiliki fasilitas kesehatan (98,31). - Persentase desa yang memiliki SD (100). - Persentase rumah tangga pengguna telepon (86,84), persentase

rumah tangga pengguna listrik (86,51).

b. Aksesibilitas

- Persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan (100).

- Persentase desa yang mudah mencapai SMP (95,48). - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas

aspal sebesar 53,67

c. Sumber Daya Manusia, Angka Partisipasi Sekolah SMP dan SMA nilainya cukup tinggi, berturut-turut sebesar 95,57 dan 80,17.

d. Ekonomi, dengan nilai PDRB per kapita Kab Kupang sebesar 11.823.188 rupiah, sedangkan PAD per kapitanya 172.462.

39

Sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2014 dinyatakan bahwa

penetapan daerah tertinggal serta daerah

tertinggal yang terentaskan ditetapkan

setiap lima tahun sekali nasional

berdasarkan kriteria, indikator dan sub

indikator ketertinggalan daerah. Sehingga

tidak ada target tahunan dan capaian

setiap tahunnya adalah bersifat proyeksi.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan

dalam rangka mendukung pengentasan

daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Perekonomian Daerah

Tertinggal, melalui :

• Pemasaran produk unggulan

Daerah tertinggal secara digital

telah terjalin Kerjasama Pelaku

UMKM dan Pengelola BUMDES di

119 Kabupaten dengan 4 (Empat)

Markerplace yakni Shopee,

Tokopedia, idEa, dan Bukalapak.

• Ekspor produk daerah tertinggal

di Kabupaten Indragirihilir

sebanyak 390 Ton Kopra ke India,

Kabupaten Buton Utara sebanyak

11 Ton Kopra ke Tiongkok dan

Kabupaten Alor sebanyak 1,7 Ton

Kopra ke Jerman dan Amerika

Serikat Kerjasama dengan

Inacom.Id, PT. MIO, Kendal Agro

Atsiri dan Timurasa serta Aruna.

• Telah terbentuk 2 (Dua) toko

Online diantaranya Dapur

Kita dari Kabupaten Ende dan

GS Organik dari Kupang yang

menjual produk lokal desa di

Daerah Tertinggal secara Online.

• Optimalisasi Tol Laut dan

Jembatan Udara untuk Distribusi

dan Pemasaran Produk Unggulan

Daerah Tertinggal

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia di

Daerah Tertinggal, melalui :

• Pelatihan dan Sosialisasi inovasi

dan pembiayaan melalui

Crowfunding dan peer to peer

lending. Telah diikuti sebanyak

600 peserta dari 62 yang terdiri

dari pelaku usaha di bidang

perikanan dan pertanian dan

akan dikembangkan 100 Toko

Online BUM Desa yang didukung

oleh Bakti-Kominfo.

• Pelatihan agrikursus daring

audiovisual telah diikuti sebanyak

100 orang dari 30 Kabupaten/

Kota, terdiri dari konten kreator

lokal, mahasiswa, akademisi,

pendamping desa, penyuluh

pertanian dan Kesehatan.

• Pelatihan pembuatan APD sesuai

dengan standar WHO, diikuti oleh

400 Penjahit dengan melibatkan

Mitra : Jahitin.com dan Tim QC

(Tim Dokter dan Tim Uji Standar

Produk WHO).

• Peningkatan kapasitas

masyarakat terdampak bencana

dalam peningkatan ekonomi

melalui program Livelihood yanga

mana 80 orang di Kabupaten Sigi

dan 25 orang di Kabupaten Lebak


No. KabupatenPerhitungan

Indeks Komposit

Kriteria

2. Nabire 64,75 a. Sumber daya manusia, yaitu Angka Partisipasi Sekolah SMP sebesar 94,41. Indikator lain pada kriteria yang sama juga tergolong tinggi, antara lain persentase wanita usia 15-49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir dengan penolong persalinan tenaga medis (89,25) dan Angka Partisipasi Sekolah SMA (80,04).

b. Sarana dan Prasarana

- Indikator persentase rumah tangga pengguna listrik (89,78). - Persentase rumah tangga pengguna telepon (88,11), dan

persentase desa yang memiliki SD (82,02).

c. Aksestabilitas

- Indikator persentase desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan (78,65).

- Indikator persentase desa yang mudah mencapai fasilitas SMP (64,04).

d. Karakteristik Daerah, indikator persentase desa yang tidak mengalami konflik sosial memiliki nilai indeks (87,64).

e. Perekonomian Masyarakat, indikator persentase penduduk yang bekerja di sektor non pertanian memiliki nilai indeks (81,48)

3. Supriori 62,55 a. Sarana dan prasarana

- Indikator persentase desa yang memiliki SD (97,37). - Persentase rumah tangga pengguna listrik (96,58). - Persentase desa yang memiliki sarana kesehatan (84,21).

b. Sumber Daya Manusia

- Angka Partisipasi Sekolah SMP memiliki nilai 91,93. - Angka Partisipasi Sekolah SMA memiliki nilai 77,03

c. Karakteristik Daerah, tidak mengalami bencana yang berarti sehingga indikator persentase desa yang tidak mengalami bencana mencapai nilai (97,37).

d. Kemampuan Keuangan Daerah, dengan indeks indikator PAD per kapita yaitu sebesar 69,70.

Sumber data: Podes 2018, Susenas 2019, KKD 2018)

40


IndikatorKinerja


(%)


50,5% 48,74% Realisasi x 100%

Target

96,52 %


Kegiatan Pendukung Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.15

Tabel 3.16

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Status perkembangan Kawasan Transmigrasi.

Indikator Kinerja: Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di

Revitalisasi

No Keterangan

1 Satuan Permukiman yang Dibangun dan Fungsional di Kawasan Transmigrasi Prioritas sebanyak 20 SP

2 Luasan Tanah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Sampai Terbitnya SK HPL sebanyak 6.724,69 Ha

3 Luasan Tanah yang Difasilitasi untuk Pencadangan Transmigrasi 5.530,56 Ha

4 Permukiman Transmigrasi yang Tanahnya Didokumentasikan sebanyak 5 SP

5 Pengadaan Bantuan Obat Dan Perlengkapan Kesehatan Multivitamin Dalam Rangka Penanganan Covid 19 sebanyak 122 Paket

6 Pengadaan Sarana Produksi Pertanian untuk 1.151 KK

7 Intensifikasi Lahan Usaha untuk 191 KK

8 Sarana Produksi mendukung Ketahanan Pangan 343 KK

9 Pengembangan lahan Usaha untuk 285 KK

Pembangunan kawasan transmigrasi menekankan pada penumbuhan

dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta

perluasan konektivitas dengan daerah yang sudah maju dan berkembang

termasuk dengan negara tetangga. Selain itu juga Pembangunan kawasan

transmigrasi berbasis wilayah yang ditujukan untuk: (1) peningkatan

kesejahteraan masyarakat; (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah;

(3) pengurangan risiko bencana; dan (4) peningkatan keserasian

pemanfaatan ruang dan pertanahan.

Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Rata-Rata Nilai Indeks

Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi” adalah

50,5% dengan Capaian 48,74% atau 96,52% dengan Predikat “SANGAT

BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal selama tahun 2020 baik kegiatan fisik maupun non fisik diantaranya:

41


IndikatorKinerja


(%)

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

WTP WTP Realisasi x 100%

Target

100 %


Tabel 3.17

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian.

Indikator Kinerja: Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Pada Tahun 2020, Target atas indikator “Opini BPK Atas Laporan

Keuangan” adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Capaian 100%

dengan Predikat “SANGAT BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2019. Tujuan pemeriksaan BPK adalah

memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP.

Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan

pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur oleh

SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat Tahun 2019 oleh BPK RI Nomor : 19/LHP/

XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperoleh predikat “Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP)”. Indikator Kinerja Utama ini digunakan

untuk menilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan

Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian ini, Kementerian Desa

PDTT berhasil mempertahankan predikat Opini WTP dari BPK RI

selama 4 (empat) tahun berturut-turut.

Pada Tahun 2020, Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmsigrasi

Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diperoleh

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP Tahun 2019

merupakan opini yang telah diperoleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke - 4 kalinya

secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Pencapaian opini tersebut menunjukkan peningkatan kualitas

kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan

Laporan Keuangan, yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adapun peningkatan kualitas Laporan Keuangan ini tidak terlepas

dari sistem pengendalian internal Kementerian dan peranan

semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan,

dari peran unit kerja sebagai penyelenggara manajemen organisasi

hingga auditor internal yang melaksanakan tugas Pengawasan

Intern yakni seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Achsanul Qosasi menyerahkan langsung Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun

2019 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Abdul Halim Iskandar di Gedung Kementerian Desa,

PDT, dan Transmigrasi


42


IndikatorKinerja


(%)

Nilai SAKIP 71 (B) 63,30 (B) Realisasi x 100%

Target

89,15%


Penilaian SAKIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tabel 3.18

Tabel 3.19

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Komponen yang dinilai BobotNilai

Keterangan2018 2019

a. Perencanaan Kinerja 30 21,09 21,27 Naik 0,18

b. Pengukuran Kinerja 25 12,81 13,07 Naik 0,26

c. Pelaporan Kinerja 15 10,63 10,86 Naik 0,23

d. Evaluasi Internal 10 5,60 5,84 Naik 0,24

e. Capaian Kinerja 20 11,94 12,26 Naik 0,32

Nilai Hasil Evaluasi 100 62,08 63,30 Naik 1,22

Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020

adalah “Nilai SAKIP”, yaitu nilai hasil evaluasi atas implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Surat : B/78/M.

AA.05/2019 Tanggal 30 Desember 2019, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapat Nilai

63,30 atau Predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat

Tabel di atas menampilkan peningkatan nilai kinerja implementasi

SAKIP Kementerian Desa, PDTT. Pada tahun 2018 nilai SAKIP

kementerian sebesar 62,08 dan meningkat sebesar 1,22 poin

menjadi 63,30 pada tahun 2019. Peningkatan nilai tersebut

merupakan hasil dari upaya Kementerian yang tertuang dalam

Keputusan Menteri Nomor 28.1 Tentang Rencana Aksi Sistem

Akuntabilitas Kinerja kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020. Adapun rencana aksi

yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024

yang berpedoman pada Bisnis Proses (bispro) Kementerian

(L0);

2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16

Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Kementerian Desa, PDTT

3. Penyusunan Indikator Kinerja Individu sesuai dengan Tugas

dan Fungsi;

Kementerian pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2019 dengan

Capaian 89,15% dengan Predikat “BAIK”. Dengan perhitungan

sebagai berikut:

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja

birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi

hasil pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi menunjukkan baik. Rincian penilaian tersebut

adalah sebagai berikut:

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja setiap unit

kerja melalui sistem E-SAKIP yang dapat dilakukan secara

periodik, Bulanan, Triwulan, dan Tahunan

Namun apabila disandingkan antara target SAKIP yang tertuang

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja, maka

capaian kinerja tersebut tidak sesuai target. Target yang tertuang

adalah sebesar 71 dan capaian sebesar 63,30 (selisih 7,70 poin).

Ketidaktercapaian ini disebabkan karena

1. Rekomendasi atas evaluasi SAKIP oleh APIP ke pada Unit Kerja

Eselon I belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

2. Data informasi mengenai analisis penggunaan sumber daya

belum disajikan secara mendalam

3. Hasil evaluasi yang dilakukan belum dijadikan sebagai bahan

perbaikan dan perumusan kebijakan ke depan.

43


IndikatorKinerja


(%)

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

75 (B) 71,04(B) Realisasi x 100%

Target

94,72%


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar Melantik

dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan

Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama di kantor Kemendes PDTT dan secara

Virtual

Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.20


Gambar 3.1

Indikator Kinerja: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 adalah “Nilai Indeks

Reformasi Birokrasi (RB)”, dengan Capaian 94,72% dengan Predikat

“BAIK”. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi adalah “Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)”.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah nilai indeks yang diperoleh

dari hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan 8 area

perubahan Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan RB tersebut

disajikan dalam gambar di bawah ini:

Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019 oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor Surat : B/213/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019,

Kementerian Desa PDTT mendapat Nilai 71,04 dengan predikat “BB”. Nilai

tersebut meningkat sebanyak 3,6 dari tahun sebelumnya yaitu 67,44.

Rincian penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

44

Dalam rangka meningkatkan reformasi

Kementerian Desa, PDTT telah melakukan

penyederhanaan birokrasi dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1. Penataan Struktur Organisasi

Penataan Struktur Organisasi untuk

mewujudkan organisasi kementerian

negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan

tepat proses untuk mendukung efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal

ini Kementerian Desa PDTT mengacu pada


tentang Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam penataan organisasi terdapat

pengurangan jumlah Unit Kerja Eselon I,

yang semula 9 Unit Kerja Eselon I menjadi 8

Unit Kerja Eselon I sesuai dengan Peraturan

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor

15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian


dan Transmigrasi.

2. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke

dalam Jabatan Fungsional

Sebanyak 661 Pejabat Administrasi

(Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon

IV) di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi disetarakan jabatannya ke

dalam jabatan fungsional. P¬¬enyetaraan

dilakukan dengan dilantiknya seluruh

pejabat eselon III dan IV menjadi

Pejabat Fungsional oleh Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi secara langsung tatap muka

dan secara virtual dari Kantor pada tanggal

29 Desember 2020.

Penyetaraan jabatan di lingkungan


Tertinggal dan Transmigrasi merupakan

tindak lanjut dari kebijakan Presiden

Republik Indoneisa dan juga merupakan

implementasi dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019

tentang penyetaraan Jabatan Administrasi

ke dalam Jabatan Fungsional.

Penyetaraan dilakukan dengan tujuan

untuk menciptakan birokrasi yang lebih

dinamis dan profesional sebagai upaya

peningkatan Efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah

kepada publik sehingga perlu dilakukan

penyederhanaan birokrasi melalui

penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam

Jabatan Fungsional.

No Komponen yang dinilai BobotNilai

2018 2019

A Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,46 3,48

2 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 5,00 2,71 2,76

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,68 3,80

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,37 3,70

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,53 12,81

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,03 3,37

7 Penguatan Pengawasan 12,00 4,86 6,80

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 3,38 3,70

Total Komponen Pengungkit (A) 60,00 37,56 40,42

B Komponen Hasil

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,65 8,69

2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,15 4,27

3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 6,04 6,23

4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00

5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,58 8,43

Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,42 30,62

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 67,44 71,04


Rincian Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tabel 3.21

Berdasarkan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2019 oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor Surat : B/213/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember

2019, Kementerian Desa PDTT mendapat Nilai 71,04 dengan

predikat “BB”. Nilai tersebut meningkat sebanyak 3,6 dari tahun

sebelumnya yaitu 67,44. Rincian penilaian tersebut disajikan dalam

tabel berikut ini :

45

FAKTOR PENYEBAB TARGET KINERJATIDAK TERCAPAI

D.

Faktor Penyebab Target Kinerja Tidak Tercapai

Tabel 3.22

No. Indikator Kinerja Penyebab Upaya Perbaikan

1. Jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri

1. Rendahnya akses ke pelayanan dasar, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses ke lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi, rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan, kurangnya pemahaman tentang menejemen aset dan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta kurangnya perhatian pada karakteristik sosial dan budaya lokal.

2. Sinkronisasi kesepahaman pengukuran status desa oleh stakeholder dengan menggunakan alat ukur yang masih berbeda, sehingga terdapat penafsiran yang berbeda dalam mengukur peningkatan status desa (IDM dan IPD).

3. Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan dan koordinasi terkait indikator pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri, menyebabkan pelaksanaan program di desa belum fokus dalam peningkatan status desa.

4. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan produktivitas yang mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa, juga menurunkan tingkat pendapatan riil.

1. Perlu optimalisasi pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran serta koordinasi K/L/D/M dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku Lembaga Ekonomi.

2. Perlu optimalisasi pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran serta koordinasi K/L/D/M dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan.

3. Sedang dalam proses finalisasi Indeks Desa sebagai intsrumen pengukuran tingkat perkembangan desa.

4. Pendampingan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada desa terkait dengan formulasi perhitungan Indikator pengungkit dalam mewujudkan Desa Mandiri.

5. Berkenaan dengan masa Pandemi telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 yang berisi tentang Refocusing anggaran dan aturan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Padat Karya Tunai di Desa

2. Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Yang Di Revitalisasi

1. Pemotongan Anggaran akibat Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan program, banyak pekerjaan yang batal dilakukan dan pengalihan program. Sebagai dampaknya maka pada tahun 2021 mendatang terdapat beberapa program carry over dan KDP (Kontruksi Dalam Pengerjaan) yang harus dianggarkan dan menjadi perhatian.

2. Pada tahun 2020 batal diadakan penempatan transmigran baru, sehingga pada tahun 2020 tidak ada realisasi pelaksanaan program di lokasi T+1 seperti seperti: ukur bagi lahan, Sarana Produksi Pertanian A, Jatah Hidup T+1.

3. Waktu pelaksanaan revisi DIPA dilakukan menjelang akhir tahun anggaran sehingga beberapa kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi terhambat dan tidak berjalan;

4. Terdapat Satker Daerah (pelaksana) yang tidak sanggup melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta/Pihak lainnya dalam membangun kawasan transmigrasi. Dengan penekanan pada kemitraan pihak swasta sehingga keterbatasan pemerintah (APBN dan APBD) dapat diatasi dengan kolaborasi tersebut dan berdampak baik bagi kesejahteraan transmigran


46

No. Indikator Kinerja Penyebab Upaya Perbaikan

4. Nilai SAKIP 1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan kinerja.

2. Pengelolaan data kinerja belum dilakukan secara maksimal oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1. Telah Menyusun Rencana Aksi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaran SAKIP di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 28.1 Tahun 2020.

2. Berkenaan dengan mekanisme Pengelolaan Data Kinerja sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

3. Akan dilakukan pengembangan Sistem E-SAKIP guna meningkatkan pemantauan dan evaluasi capaian atas Indikator Kinerja yang telah ditetapkan secara detil sampai dengan aktifitas kegiatan pendukung.


1. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, koordinasi internal beberapa Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum maksimal.

2. Agen Perubahan yang merupakan unsur Aparatur di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam tugasnya seperti: - Melaksanakan program kerja yang

telah ditetapkan di dalam agenda Agen Perubahan.

- Belum melakukan internalisasi terkait dengan membangun Budaya Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1. Dalam rangka efektifitas koordinasi telah dibentuk tim Reformasi Birokrasi baik ditingkat Kementerian yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal maupun masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

2. Pemantauan secara berkala oleh Atasan langsung perihal program kerja yang telah dilakukan oleh Agen perubahan disertai dengan Ouput yang telah dihasilkan

3. Penajaman rencana aksi Reformasi Birokrasi dan optimalisasi pengendalian atas rencana aksi tersebut oleh Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi


47


Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi

Tahun 2020

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim

Iskandar didampingi istri Lilik Umi Nashriyah

dan Kepala BBLM Yogyakarta Erlin Chaerlinatun

melakukan sidak di Desa Sumbermulyo, Kecamatan

Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta.

Tabel 3.23


E. CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

No. Penggunaan Nilai (Rp)

1. Dana Desa untuk BLT Dana Desa 24.290.537.068.000

2. Desa Tanggap Covid-19 3.170.295.090.907

3. Padat Karya Tunai Desa 16.571.972.066.830

Dengan adanya pandemi yang mulai terjadi pada awal tahun

2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi merespons dampak yang diakibatkan oleh

pandemi itu dengan mengalokasikan Dana Desa untuk melakukan

perlindungan sosial bagi warga desa yang terkena dampak. Oleh

karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi menetapkan tiga kebijakan program utama yang

Dari ketiga program yang telah diupayakan selama pandemi

tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi mencatat telah ada total 39.263.382 warga

terdampak COVID-19 yang menerima BLT Dana Desa. Kemudian,

program Desa Tanggap COVID-19 yang diupayakan untuk

mencegah penularan wabah di desa-desa juga telah membantu

sekitar 191.610 orang untuk mendapatkan ruang isolasi di desa

guna melakukan isolasi diri agar potensi penularan virus dapat

dicegah. Kebijakan Desa Tanggap COVID-19 pada tahun 2020

adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan

difokuskan untuk melakukan pencegahan dan mengatasi dampak

wabah itu, antara lain adalah Desa Tanggap COVID-19, Padat Karya

Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sehingga secara keseluruhan, warga desa yang telah menerima

manfaat dari Dana Desa yang diupayakan untuk mencegah dan

mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19

adalah sebanyak 42.696. 722 jiwa.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Percepatan

Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah

Desa Khusus.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,


Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul

Halim Iskandar bersama istri Lilik Umi Nashriyah

mengunjungi Kantor Desa Simbang Wetan,

Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa

Tengah. Kunjungan ini untuk memantau penyaluran

BLT Dana Desa dan kesiapan aparat desa memasuki

masa normal baru


48


F. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

G. CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan

Transmigrasi telah melaksanakan fungsi koordinatif dengan

K/L lain guna percepatan pembangunan daerah tertinggal

dan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi. Hal

tersebut didukung dengan implementasi Peraturan Presiden

Nomor 26 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Presiden

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi

Penyelenggaraan Transmigrasi;

2. Juara Pertama Kategori Pengelola dengan Pendorong

Perubahan Terbaik dalam Kompetisi Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR! yang

diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan melibatkan

187 instansi pemerintah mulai dari kementerian; lembaga;

Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 165 Unit Pelaksana

Pelayanan (UPP) publik di bawah instansi vertikal, kantor

perwakilan, dan Perguruan Tinggi Negeri;

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan

Untuk melaksanakan program/ kegiatan pada tahun anggaran

2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp

2.564.613.995.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Empat

Miliar Enam ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Informasi Publik tahun 2020 kategori Kementerian Negara

dengan nilai 93,83

4. Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi mendapatkan Piagam Opini

Laporan Keuangan BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”


Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali meraih penghargaan

pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional

Republik Indonesia (ANRI) pada 2019. Kemendes PDTT meraih

kategori “AA” atau Sangat Memuaskan dengan nilai 90,38.

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi mendapatkan Peringkat 3 sebagai Instansi

Terbaik dalam Pe¬nilaian Penerapan Keselamatan dan

Keseha¬tan Kerja Perkantoran dan Upaya Pencegahan

dan Pengendalian COVID-19 di Lingkungan Kerja Kategori

Lembaga, BUMN, dan Swasta dengan Perolehan Bobot Skor

Akhir: 92%


Transmigrasi meraih penghargaan Sistem Merit dari Komisi

Aparatur Sipil Negara kategori “baik” dengan nilai 262,5.

Lima Ribu Rupiah) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp

2.451.102.731.292,- (Dua Triliun Empat ratus Lima Puluh Satu

Miliar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus

Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 95,57% dari total pagu anggaran.

No Program/ KegiatanAnggaran

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi

28.364.144.000 28.084.867.912 99,02%

2 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.791.851.684.000 1.719.374.915.606 95,96%

3 Pembangunan Kawasan Perdesaan 46.868.603.000 46.648.742.969 99,53%

4 Pengembangan Daerah Tertentu 38.196.530.000 37.684.472.748 98,66%

5 Pembangunan Daerah Tertinggal 44.557.252.000 44.189.329.550 99,17%

6 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

128.783.704.000 126.316.051.722 98,08%

7 Pengembangan Kawasan Transmigrasi 142.688.662.000 139.815.936.052 97,99%

8 Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informasi

170.663.339.000 144.334.803.380 84,57%

9 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

172.640.077.000 164.653.611.353 95,37%

TOTAL 2.564.613.995.000 2.451.102.731.292 95,57%

Realisasi Anggaran Tahun 2020

Tabel 3.24

Sumber: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan Tahun 2020 per tanggal 23 Februari 2021 pukul 09.41 WIB

49


Atas penggunaan anggaran tersebut, dilakukan evaluasi kinerja sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, untuk

mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja

anggaran di masa mendatang.

Pengukuran kinerja anggaran ini didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/ Lembaga. Adapun sumber datanya diperoleh

dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

Kementerian Keuangan.

Pada tahun ini nilai Kinerja Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah 94,07%, yang mana

menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga termasuk dalam

kategori sangat baik. Kemudian jika dilihat progresnya dari tahun ke

tahun, nilai Kinerja Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi selalu mengalami peningkatan.

Nilai kinerja anggaran ini dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja

Anggaran atas Aspek Manfaat Tingkat Kementerian (Capaian Sasaran

Strategis) dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran Tingkat Eselon I.

Capaian Sasaran Strategis

Rata-rata Nilai Kinerja UKE-I

Nilai Kinerja K/L

Nilai 100,00 88,14 94,07Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran

2020

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar

didampingi Wakil Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie

Setiadi, Sekjend Kemendes Taufik Madjid dan

Eselon 1 Kemendes PDTT Rapat Kerja Evaluasi

pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan

pembahasan program kerja Kemendes PDTT

tahun 2021 dengan Komisi V DPR RI.

Grafik Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2016-2020

Tabel 3.25


Grafik 3.2

Sumber: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan Tahun 2020 Per 23 Februari 2021 pukul 09.43 WIB

50

No Program/ Kegiatan Pagu (Rp)

Kinerja Penganggaran

Nilai Kinerja

Capaian Keluaran Program

(%)

Penyerapan Anggaran

(%)

Konsistensi Penyerapan

Anggaran terhadap

Perencanaan (%)

Efisiensi (%)

Capaian Sasaran Program

(%)

1 Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi

28.364.144.000 99,61 99,02 99,51 0,60 99,61 89,69

2 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.791.851.684.000 100,00 95,96 93,06 4,04 96,90 80,94

3 Pembangunan Kawasan Perdesaan

46.868.603.000 100,00 99,53 91,47 0,47 100,00 90,02

4 Pengembangan Daerah Tertentu

38.196.530.000 100,00 98,66 98,44 1,34 100,00 90,54

5 Pembangunan Daerah Tertinggal

44.557.252.000 100,00 99,17 93,75 0,83 100,00 90,23

6 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

128.783.704.000 97,70 98,08 88,89 -0,39 95,45 81,50

7 Pengembangan Kawasan Transmigrasi

142.688.662.000 100,00 97,99 94,91 2,01 100,00 88,76

8 Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informas

170.663.339.000 100,00 84,57 92,17 15,43 100,00 90,29

9 Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi

172.640.077.000 100,00 95,37 89,76 4,63 97,28 91,32

Rata-rata Nilai 99,70 96,48 93,55 3,22 98,80 88,14


Rata-rata nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 88,14%.

Nilai Kinerja Unit Eselon I dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas

Aspek Manfaat Tingkat Eselon I (Capaian Sasaran program) dan Aspek Implementasi Tingkat

Eselon I.

RATA-RATA NILAI KINERJA UNIT ESELON I

Kinerja Penganggaran Per Program Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.26

Sumber: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan Tahun 2020 per 23 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

51


a. Aspek Manfaat

Nilai kinerja anggaran atas Aspek Manfaat Unit

Eselon I dapat dilihat pada capaian Sasaran

Program Unit Eselon I. Pada Tahun Anggaran

2020, nilai kinerja anggaran atas Aspek Manfaat

Unit Eselon I mencapai hasil yang Sangat Baik

dengan rata-rata nilainya mencapai 98,80%.

Pada Tahun Anggaran 2019 nilai kinerja anggaran

atas Aspek Manfaat Unit Eselon I mencapai

hasil yang Sangat Baik dengan rata-rata nilainya

mencapai 98,07%. Atas kondisi tersebut, pada

tahun 2020 terdapat kenaikan nilai sebesar

0,73%. Penurunan ini diantaranya disebabkan

faktor-faktor berikut ini:

• Tingginya tingkat keberhasilan dalam

mencapai output seluruh program/ kegiatan

yang dijalankan sehingga menunjang

capaian Sasaran Program.

• Adanya upaya pemantauan dan

pengendalian yang secara rutin dilakukan

oleh seluruh Unit Eselon I hingga ke satuan

kerja di daerah.

b. Aspek Implementasi

Dari semua variabel yang mempengaruhi nilai

kinerja anggaran atas Aspek Implementasi Unit

Eselon I, capaian terbaik terdapat pada variabel

“Capaian Keluaran Program” dan “Penyerapan

Anggaran”, yang jika dirata-rata mencapai angka

99,70% dan 96,48%. Hal ini dikarenakan sudah

efektifnya penggunaan anggaran yang ada untuk

merealisasikan program/ kegiatan yang menjadi

tugas dan fungsi Kementerian.

Namun terdapat penurunan pada variabel

“Penyerapan Anggaran”. Bahkan selama lima

tahun terakhir, dengan data pada grafik di bawah ini :

Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2015 – 2020

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Wakil

Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi bersama Menteri

PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Perhubungan Budi

Karya mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di

Gedung Parlemen, Jakarta. Rapat membahas Laporan

perihal Keuangan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(RKA-KL) Tahun anggaran 2021

Grafik 3.3

Grafik 3.3

52


Berdasarkan pada Grafik 3.3, pada tahun 2020 terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya. Penurunan

realisasi anggaran tersebut karena beberapa faktor berikut ini:

1. Terdapat kondisi pandemi COVID–19 secara Nasional sejak bulan

Maret 2020. Terkait dengan kondisi tersebut, menimbulkan

kebijakan refocusing anggaran secara nasional yang menyebabkan

struktur belanja anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal mengalami perubahan.

2. Perubahan struktur anggaran yang dimaksud seperti: berkurangnya

belanja Bantuan Pemerintah, Belanja Modal, dan anggaran yang

tersisa lebih banyak pada Belanja Operasional Perkantoran yang

bersifat rutin.

3. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan dan aktivitas Pegawai di luar

Kantor yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai

yang direncanakan.

Pada tahun ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi juga mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Hal tersebut terlihat pada rata-rata nilai variabel “Efisiensi” yang mampu mencapai angka 3,22%. Dari 9 (sembilan) program yang

dilaksanakan, hanya 1 (satu) program yang mengalami inefisiensi, yaitu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi, yang mendapatkan nilai -0,39. Rendahnya nilai efisiensi pada program tersebut dikarenakan output yang dihasilkan baru

mencapai 97,70% dari target padahal penyerapan anggaran sudah

mencapai 98,08%.

Untuk variabel “Konsistensi Penyerapan Anggaran” Tahun 2020, rata-

rata kinerjanya mencapai nilai 93,55%. Walaupun capaiannya sudah

sangat baik, namun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam

mengoptimalkan konsistensi penyerapan anggaran di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan proses pengadaan dan pelaksanaan bantuan

sehingga menghambat proses penyerapan anggaran;

2. Adanya pemutusan kontrak kerja dengan pihak pelaksana; dan

3. Sulitnya koordinasi dengan satuan kerja di daerah sebagai

penanggungjawab kegiatan.

4. Adanya kegiatan yang didanai Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

yang diblokir sampai dengan 31 Desember 2020.

5. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber

dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (Pamsimas, TEKAD dan P3PD),

karena adanya kebijakan dari pihak lender untuk membatasi

pertemuan tatap muka langsung dan merubah menjadi virtual.

Hal ini membuat beberapa kegiatan terlambat keluar NOL dari

lendernya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 terjadi

keterlambatan bahkan beberapa kegiatan ada yang tidak dapat

dilaksanakan.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar

berbicara dalam Webinar bertema "Resiliensi Masyarakat

Desa dalam Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh

Direktorat Inovasi dan Science Techno Park UI


53


Foto : Satria Mugi

54





BAB IVPENUTUP

KesimpulanSaran

55





PENUTUP

B. SARANBerdasarkan uraian dan analisis atas capaian kinerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020,

diketahui bahwa terdapat faktor-faktor pendukung dalam upaya

pencapaian kinerja dan beberapa kendala yang yang mempengaruhi

pencapian kinerja. Sehubungan hal tersebut, maka disarankan agar

dioptimalkan lagi kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala

serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan

program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang, kendala dan

hambatan dapat diidentifikasi secara dini dan secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020, semoga laporan kinerja ini

dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus

menjadi input kebijakan kementerian dalam penyusunan rencana kerja

tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN

Capaian nilai kinerja yang baik ini dikarenakan tingginya komitmen

pimpinan dan seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan

program/ kegiatan yang telah direncanakan serta peran dari bagian

perencanaan di masing-masing unit dalam memonitoring seluruh

kegiatan dan penganggaran yang telah direncanakan di awal.

Laporan Kinerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Tahun berjalan telah menyajikan berbagai keberhasilan

dan kegagalan serta analisa pemasalahan dalam rangka pencapaian

kinerjanya. Total capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 adalah 123,71%.

Sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tersebut

adalah sebesar Rp2.451.102.731.292,- (Dua Triliun Empat Ratus Lima

Puluh Satu Miliar Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua

Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 95,57% dari total pagu anggaran.

Pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab dari

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

namun juga didukung oleh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Masyarakat.

56





LAMPIRAN

57

Laporan Kinerja 2020 LAMPIRAN 1

C A T A T A N H A S I L R E V I U

58


59


LAMPIRAN 2

P E R J A N J I A N K I N E R J A K E M E N T E R I A N D E S A , P E M B A N G U N A N

D A E R A H T E R T I N G G A L D A N T R A N S M I G R A S I T A H U N 2 0 2 0

60

+


61


62


LAMPIRAN 3

P E N E T A P A N S T A T U S K E M A J U A N D A N K E M A N D I R I A N D E S A

63


64


65


66


67


68


69


PROYEKSI RATA-RATA NILAI INDEKS PERKEMBANGAN 52 KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

NO Kawasan Kabupaten ProvinsiStatus Awal (Tahun 2019)

2020

A. Berdaya Saing

1 Batu Betumpang Bangka Selatan Bangka Belitung Mandiri 63,34 65,97

2 Rasau Jaya Kubu Raya Kalimantan Barat Mandiri 61,39 64,17

3 Tobadak Mamuju Tengah Sulawesi Barat Mandiri 57,95 61,74

4 Cahaya Baru Barito Kuala kalimantan Selatan Mandiri 57,6 61,09

5 Telang Banyuasin Sumatera Selatan Mandiri 56,47 60,32

6 Lunang Silaut Pesisir Selatan Sumatera Barat Mandiri 56,02 60,04

7 Lagita Bengkulu Utara Bengkulu Mandiri 64,63 67

B. Mandiri

1 Pulubala Gorontalo Gorontalo Mandiri 66,54 68,04

2 Air Terang Buol Kalimantan Timur Mandiri 64,88 66,1

3 Maloy Kaliorang Kutai Timur kalimantan Timur Mandiri 64,68 65,88

4 Labangka Sumbawa NTB Mandiri 62,7 64,04

5 Salor Merauke Papua Mandiri 59,09 60,29

6 Sarudu Baras Mamuju Utara Sulawesi Barat Mandiri 58,87 60,76

7 Pawonsari Boalemo Gorontalo Mandiri 57,93 59,73

8 Gilireng Wajo Sulawesi Selatan Mandiri 57,36 59,73

9 Parit Rambutan Ogan Ilir Sumatera Selatan Mandiri 56,23 58,05

10 Samar Kilang Bener Meriah Aceh Mandiri 54,15 55,95

11Ketapang Nusantara Aceh Tengah Aceh Mandiri 51,73 53,73

12 Mahalona Luwu Timur Sulawesi Selatan Mandiri 51,51 53,59

13 Bungku Morowali Sulawesi Mandiri 51,13 53,03

14 Mutiara Muna Sulawesi Tenggara Mandiri 51,11 53,19

15 Selaut Simeulue Aceh Mandiri 50,7 52,6

16 Mesuji Mesuji Lampung Mandiri 50,49 52,57

17 Subah Sambas Kalimantan Barat Mandiri 50,39 52,49

18 Seimenggaris Nunukan Kalimantan Utara Berkembang 49,16 49,97

19 Sumalata Gorontalo Utara Gorontalo Berkembang 48,66 51,25

20 Salim Batu Bulungan Kaliamantan Utara Berkembang 48,6 50,2

21 Palolo Sigi Sulawesi Tengah Berkembang 47,82 50,25

22Gerbang Masperkasa Sambas Kaliamantan Barat Berkembang 46,93 49,49

LAMPIRAN 4

P E R K E M B A N G A N 5 2 K A W A S A N T R A N S M I G R A S I Y A N G D I

R E V I T A L I S A S I

70


NO Kawasan Kabupaten ProvinsiStatus Awal (Tahun 2019)

2020 NO

23 Rawa Pitu Tulang Bawang Lampung berkembang 46,47 48,84

24 Asinua/ Routa Konawe Sulawesi Tenggara Berkembang 45,85 47,44

25Bomberay-Tomage Fak-Fak Papua Barat Berkembang 45,19 46,22

26Paguyuman Pantai Boalemo Gorontalo Berkembang 44,86 48,01

27 Tambora Bima NTB Berkembang 43,82 45,35

28Bahari Tomini Raya Parigi Moutong Sulawesi Tengah berkembang 43,01 45,67

29 Tampolore Poso Sulawesi Tengah Berkembang 43,01 46,68

30 Kikim Lahat Sumatera Selatan Berkembang 42,78 44,99

31 Tinanggea Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Berkembang 42,08 45,99

32 PonuTimor Tengah Utara NTT Berkembang 41,66 43,8

33 Pulau Morotai Morotai Maluku Utara Berkembang 40,38 42,48

C. Berkembang

1 Kobalima Timur Malaka NTT Berkembang 38,07 39,89

2 Padauloyo Tojo Una-Una Sulawesi Tengah Berkembang 37,05 38,95

3 Kerang Paser Kalimantan Timur Berkembang 36,67 38,41

4 Kobisonta Maluku Tengah Maluku Berkembang 36,31 38,41

5 Melolo Sumba Timur NTT Berkembang 34,02 36,23

6 Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan Berkembang 32,71 34,81

7 Bathin III Ulu Bungo Jambi Berkembang 28,35 30,17

8 Muting Merauke Papua Berkembang 21,92 24,13

9 Belantikan Raya Lamandau Kalimantan Tengah Berkembang 20,8 22,7

10 Senggi Keerom Keerom Papua Berkembang 19,62 21,52

11Werianggi-Werabur Teluk Wondama Papua Barat Berkembang 10,18 12,32

12 Pulau Mangoli Kepulauan Sula Maluku Utara Berkembang 7,97 10,07

Rata-Rata 46,55 48,74

71

Biro Perencanaan,

Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

AlamatJl. TMP Kalibata No 17, Jakarta

Selatan

Websitewww.website.com

DITERBITKAN OLEH