MATRIK SYLABUS - · PDF fileDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi i Kata Pengantar

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MATRIK SYLABUS

PELATIHAN SETRAWAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa



i

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya bahwa Modul Pelatihan Setrawan Program Pendampingan

Desa dalam rangka fasilitasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah hadir dihadapan pembaca. Secara

umum modul pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan setrawan dalam melaksanakan tugas fasilitasi implementasi Undang Undang

Desa di lokasi pilot project Program Pendampingan Desa di 5 Provinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

dan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (Kemendesa PDTT), tugas yang wajib diemban adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan

desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Pasal 2).

Harapan dari kehadiran modul pelatihan ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan

kapasitas setrawan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mampu melakukan fasilitasi pendampingan desa sesuai dengan kebutuhan, kondisi

sosial masyarakat dan peraturan yang berlaku. Selain itu harapannya Modul Pelatihan ini bisa menjadi bahan referensi bagi pelaku

pemerintahan baik di nasional, provinsi, kabupaten, desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam upaya memfasilitasi

implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

DIREKTUR JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika



ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

i

ii

A. LATAR BELAKANG

1. Tujuan Intruksional Umum (TIU)

2. Tujuan Intruksional Khusus (TIK)

B. RUANG LINGKUP

C. TUJUAN PELATIHAN

D. STRUKTUR PELATIHAN

E. SUSUNAN MATERI PELATIHAN

F. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN

Pokok Bahasan 1 : UU Desa Sebagai Jalan Transformasi Sosial Desa

Pokok Bahasan 2 : Konsep Inklusi dan Optimasi Peran Kelompok Marginal

Pokok Bahasan 3 : Desa Adat Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia

Pokok Bahasan 4 : Optimasii hak Asal-Usul & Kewenangan Lokal Skala Desa

Pokok Bahasan 5 : Demokratisasi Tata Kelola Kelembagaan Desa

Pokok Bahasan 6 : Orientasi dan Tujuan Pembangunan Desa

Pokok Bahasan 7 : Pengembangan Aset dan Ekonomi Desa

Pokok Bahasan 8 : Citra Diri Setrawan

1

2

3

4

5

7



1

MATRIKS KURIKULUM

PELATIHAN SETRAWAN DALAM PROGRAM PENDAMPINGAN DESA

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan

pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping agar berjalan secara efektif. Peningkatan

kapasitas setrawan ( PNS) sebagai akseletator pembangunan dan pendampingan desa menjadi salah satu aspek penting yang dapat

membantu pencapai tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Kapasitas setrawan selaku pendampingan desa yang

dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan UU Desa; (2) keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong

tatakelola pemerintah desa yang baik; (3) keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan (4) sikap kerja yang sesuai

dengan standar kompetensi pendampingan dan tuntutan UU Desa. Dalam meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen,

tanggung jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan

masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa pasal 128 huruf dijelaskan bahwa pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan

kerja perangkat daerah kabupaten / kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,

dan/atau pihak ketiga. Terkait pendampingan tersebut dapat dijelasakan sebagai berikut :

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang

sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

(3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi Pasal 10 huruf (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,



2

pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana

desa serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang terkait langsung dengan pengelolaan proses

pelatihan atau pembelajaran (latar belakang peserta, materi, metode, media dan penilaian pembelajaran) maupun pengelolaan kegiatan

(manajemen) dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini tercermin dalam kurikulum (Garis-Garis Besar Program Pelatihan) yang dirancang

sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas Setrawan pendamping desa. Persoalan kualitas pelatih dan penyelenggraan termasuk

manajemen pelatihan seringkali menjadi penting dalam mendukung pencapian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, keseluruhan unsur

dalam pembelajaran harus diperhatikan secara seksama dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan pelatihan khususnya oleh

penyelenggara pelatihan.

Atas dasar hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat

Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang

menginisiasi penyelenggaraan pelatihan setrawan dalam rangka pendampingan desa untuk mendorong mendukung implementasi UU

Desa.

Diharapkan dalam pelatihan ini dapat menghasilkan setrawan pendampingan desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan

sikap yang memadai untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan desa secara profesional, efektif dan efisien, akuntabel, terbuka dan bertanggungjawab.

B. RUANG LINGKUP

Kurikulum Pelatihan Setrawan disusun dengan maksud memberikan kerangka acuan dalam penyelenggaraan pelatihan Setrawan

sebagai Pendampingan Desa agar siap mengawal pendampingan implementasi UU Desa.

Selanjutnya, dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Setrawan Pendamping Desa maka

disusun paket pelatihan yang terdiri dari:

(1) Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Setrawan;

(2) Matrik Kurikulum Pelatihan Setrawan;



3

(3) Panduan Pelatih dalam memfasilitasi proses pembelajaran bagi Setrawan.

C. TUJUAN PELATIHAN

Tujuan Pelatihan Setrawan dalam Implementasi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Peserta memiliki kompetensi Sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 tentang Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

(1) Memahami perspektif dan semangat Implementasi Undang-Undang Desa;

(2) Memahami peran fungsi setrawan selaku PNS dalam Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;

(3) Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan kabupaten dalam implementasi Undang-Undang Desa;

(4) Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan desa dan masyarakat mengelola pembangunan desa;

(5) Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan desa dan masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa;

(6) Terampil dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa;

(7) Terampil dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa;

(8) Terampil menyusun langkah strategis untuk transformasi desa



4

D. STRUKTUR PELATIHAN

PB.1.

UU Desa sebagai jalan

Transformasi Sosial Desa

PB.7.

Pengembangan Ekonomi Desa

PB.8.

Citra Diri Setrawan

PB.4.

Optimalisasi Hak Asal-Usul &

Kewenangan Lokal Skala Desa

PB.3.

Desa Adat dalam Bingkai

Kebhinekaan Indonesia

PB.5.

Demokratisasi dan Tata Kelola

Kelembagaan Desa

Bagian I

Persfektif Undang

Undang Desa

Bagian II

Implementasi

Undang Undang

Desa

Bagian III

Pendampingan

Desa

PEMBULATAN

& RKTL

PB.2.

Promosi Inklusi Sosial dan

Optimas Peran Kelompok

Termarjinalkan PB.6.

Orientasi dan Tujuan

Pembangunan Desa

UMPAN BALIK



5

E. SUSUNAN MATERI PELATIHAN

No POKOK BAHASAN SUBPOKOK BAHASAN KOMPETENSI JAMPEL

(menit) Pengetahuan Keterampilan Sikap

1 2 3 4 5

Dinamika

Kelompok dan

Pengorganisasian

Peserta

Kegiatan Pre-Test Tdk dihitung

sebagai

materi

Perkenalan

Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan

Diri Peserta

1. UU Desa Sebagai

Jalan Menuju

Transformasi

Sosial Desa

1.1 UU Desa: Syarat Transformasi Desa 90

1.2 Perkembangan paradigma tentang

desa

90

1.3 Ruang-ruang strategis untuk

mengoptimalisasi UU Desa

45

2. UU Desa dalam

Promosi Inklusi

Sosial

2.1. Konsep Inklusi sosial dalam konteks

implementasi UU Desa.

90

2.2. Analisa sosial untuk Optimasi Ruang

Inklusi Kelompok Marginal

90

3. Desa Adat Dalam

Bingkai

Kebhinekaan

Nomenklatur pengakuan desa adat

135’

4 Optimasii hak

Asal-Usul &

4.1. Pemetaan hak bawaan sesuai asal-

usul dan urusan lokal berskala desa

90



6



1 2 3 4 5

Kewenangan

Lokal Skala Desa

4.2. Kewenangan tugas dari supra desa 45

4.3. Pelembagaan Kewenangan desa. 45

5 Demokratisasi

Tata Kelola

Kelembagaan

Desa

5.1. Demokratisasi Tata Kelola

Kelembagaan Desa

90

5.2. Tata Kelola dan Kelengkapan

Peraturan Desa

45

6 Orientasi dan

Tujuan

Pembangunan

Desa

6.1. Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Desa

90

6.2. Peran Pendampingan Dalam

Pengelolaan Anggaran Desa

90

6.3. Mengawal Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Desa

45

7 Pengembangan

Ekonomi Desa

7.1. Potensi dan aset ekonomi desa 90

7.2. BUMDesa sebagai pendorong

pengembangan ekonomi desa

90

8 Citra Diri setrawan 8.1. Identifikasi Citra Diri Setrrawan 45

8.2. Teknik mengembangkan citra diri

sebagai coomunity organizer

sesui dengan kebutuhan visoning

desa yang mengacu pada mandat

UU Desa.

45

Wrap Up dan Post

Test

Peyimpulan pokok pokok materi sebelum

Post test

Tdk dihitung

sebagai



7



1 2 3 4 5

materi

JUMLAH JAM PELAJARAN (Menit) 1350

F. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN (SILABUS)

Alur pelatihan Setrawan Pendampingan Desa dimulai dengan meletakkan Perspektif kepada para calon setrawan pendamping desa

tentang UU Desa sebagai sebagai jalan masuk dan prasarat terwujudnya keselamatan hidup rakyat di perdesaan. Untuk melakukan hal

tersebut, paling tidak ada 5 syarat perubahan yang harus dilakukan oleh calon setrawan pendamping desa untuk mendorong terjadinya

transformasi di desa.

Langkah berikutnya calon setrawan pendamping desa diberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan

dalam mengimplementasikan UU Desa, serta perannya sebagai fasilitator dan pengorganisir masyarakat yang secara bertahap

ditumbuhkan melalui materi Citra Diri seorang pendamping desa.

Tumbuhnya kesadaran dan komitmen Setrawan Pendamping Desa akan tugasnya mendorong dan mewujudkan desa sebagai self

governing community melalui proses village driven development harus dibarengi dengan Pengetahuan ,ketrampilan dan sikap yang

memadai dalam memfasilitasi implementasi UU Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Oleh karenanya calon Setrawan

Pendamping desa diberikan materi yang bersifat teknis terkait implementasi UU Desa, seperti keuangan, RPJMDesa, RKP Desa, Bumdes,

Peraturan di Desa dll.

Secara keseluruhan dalam kurikulum Pelatihan Setrawan Pendampingan Desa seluruh materi yang diberikan dibingkai dengan perspektif

POD, Pengorganisasian masyarakat (CO), deliberatif, dan Advokasi dalam pembahasan dan analisa materinya.

Adapun secara rinci keseluruhan materi tersebut dituangkan dalam matrik kurikulum pelatihan setrawan sebagai berikut;



8

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)

Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok

Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. UU Desa sebagai jalan

Transformasi Sosial Desa

Mampu memahami

struktur UU Desa, asas

prinsip dasar UU desa.

Mampu memahami dan

merumuskan strategi

kebijakan UU Desa dan

perubahan-perubahan

kebijakan yang ada.

1. Mampu menjelaskan latar

belakang dan visi terbitnya

UU Desa No.6 Tahun 2014

2. Mampu menjelaskan

pengertian azas rekognisi

dan subsidiaritas dan

implementasinya dalam

kehidupan berdesa

3. Mampu menganalisa

perubahan kebijakan dan

merumuskan strategi

kebijakan terkait

implementasi UU desa.

1.1. UUDesa : Syarat penting

terjadinya transformasi

desa

Curah

Pendapat &

pemantulan

Pemaparan

Tanya-jawab

Wrap up

hand out

Bahan

Bacaan

90’

Mampu mengenali dan

memahami paradigma

desa baru sebagai self

governing community dan

local self government .

1 Mampu menjelaskan

paradigma desa baru

sesuai dengan UU Desa

2 Mampu enemukenaIi

praktek-praktek terbaik

perkembangan desa

berdasarkan paradigma

1.2. UUDesa, Paradigma Baru

tentang Desa

90’



9

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

desa baru sesuai Undang-

undang Desa

Mampu menemu kenali

ruang-ruang strategis dan

rumusan strategi untuk


1 Mampu menemu kenali

dan menjelaskan ruang-

ruang strategis untuk


2 Mampu menjelaskan

langkah transformasi sosial

di tingkat desa yang bisa

dilakukan.

3 Merumuskan rencana

tindak lanjut dalam

kerangka strategi

mewujudkan transformasi

desa.

1.3. Ruang-ruang strategis

Implementasi UU Desa

45’

2

Inklusi Sosial dan Optimasi

Peran Kelompok Rentan

Desa

Mampu menjelasakan

persepktif dan konsep

inklusi sosial yang terkait

dengan UU Desa

1. Menjelaskan konsep dasar,

prinsip dan indikator

inklusi sosial

2. Menjelaskan pasal-pasal

dalam UU Desa yang

terkait dengan Inklusi

sosial

2.1. Inklusi Sosial dalam

Implementasi UUDesa

Ceramah,

Curah

pendapat

Permainan

Media

tayang

Lembar

infromasi

90’

1. Mampu identifikasi

ketimpangan sosial,

ekonomi, budaya yang ada

3. Analisa Sosial untuk

Optimasi Ruang Inklusi

untuk Kelompok Marjinal

Curah

pendapat

Diskusi



10

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

di desa dan faktor-faktor

penyebabnya.

2. Mampu identifikasi

keterlibatan (partisipasi)

warga desa perempuan,

anak, kelompok adat dan

kelompok rentan dalam

perencanaan desa.

3. Mampu merancang

strategi optimasi ruang-

ruang keterlibatan

permempuan, anak,

kelompok adat dan

kelompok rentan

(termajinalkan) dalam

proses perencanaan,

pengawasan

pembangunan desa.

kelompok

Pemaparan

3 Desa Adat Dalam Bingkai

Kebhinekaan

Mampu menjelasakan

landasan filosofis,

sosiologis-historis, dan

yuridis nomenklatur desa

adat

1. Mampu menjelaskan dasar

pemikiran dan arti

strategis munculnya

nomenklatur desa adat

bagi kelangsungan hidup

masyarakat hukum adat di

Indonesia

Curah

pendapat

Diskusi

kelompok

pemaparan

90’



11

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8


persamaan dan perbedaan

nomenklatur desa dan

desa adat dalam

menyelenggarakan

pemerintahan dan

pembangunan


faktor faktor penyebab

belum optimalnya

implementasi nomenklatur

desa adat

4. Mampu mengambil

langkah-langkah yang

diperlukan untuk

mengoptimalkan

nomenklatur desa adat

4 Optimalisasi hak asal-usul &

kewenangan lokal skala

desa

Mampu memahami esensi

dan ruang lingkup

kewenangan desa (hak

asal-usul dan kewenangan

lokal berskala desa)

sebagai perangkat

membangun desa yang

1. Dapat mengidentifikasi

dan merumuskan

kewenangan berdasarkan

hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala

desa

4.1 Pemetaan hak bawaan

sesuai asal-usul dan

urusan lokal berskala desa

Pemaparan

Disko

Pleno

Meta Plan

Kertas

Plano

Cerita

kasus

45’



12

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

kuat, maju, mandiri dan

demokratis

1. Mampu identifikasi dan

merumuskan kewenangan

supra desa berdasarkan

UU Desa dan di regulasi

lainnya.

2. Mampu menemukan

praktek kewenangan supra

desa berdasarkan UU Desa

dan peluang menata

kembali pola relasi desa-

supra desa yang akan

dijalanakan

3. Mampu merumuskan

strategi pola relasi desa-

supra desa yang akan

dijalanakan

4.2 Kewenangan tugas dari

supra desa

Pemaparan

Disko

Pleno

Meta Plan

Kertas

Plano

Cerita

kasus

45’

1. Dapat menjelaskan

pentingnya pelembagaan

kewenangan desa (regulasi

desa) dalam perspektif

azas UU Desa

2. Dapat menjelaskan

tahapan pelembagaan

kewenangan desa

4.3 Pelembagaan Kewenangan

Desa.

Pemaparan

Disko

Pleno

Power

Point

Meta Plan

Kertas

Plano

Cerita

kasus

45’



13

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

5.

Demokratisasi dan Tata

Kelola Kelembagaan Desa

Mampu memahami

Kelembagaan Desa

sebagai Tata Kelola yang

Demokratis.


tentang hakekat

kelembagaan desa yang

demokratis dan sistem

kepemimpinan desa;

2. Mampu mengidentifikasi

bentuk/sosok demokrasi

desa yang tepat dengan

konteks kekinian dan

konteks local.

3. Mampu mengenal relasi

yang demokratis dalam

hubungan antara kepala

desa, BPD, dan masyarat

4. Mampu mengenali expresi

dan wahana ruang publik

sebagai meanifestasi dari

demokrasi deliberatif

5.1. Demokratisasi tata kelola

kelembagaan desa

Pemaparan,

Tanya

Jawab,

Curah

pendapat

Meta Plan

Kertas

Plano

Cerita

kasus

90’


pengertian, jenis dan

kedudukan Peraturan di

Desa;


kewenangan, fungsi dan

cakupan materi Peraturan

5.2. Tata Kelola dan

Kelengkapan Peraturan Desa Pemaparan

Tanya

Jawab,

Disko

Curah

pendapat

45’



14

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

Desa;


landasan, tahap dan tata

cara penyusunan Peratun

Desa

6 Orientasi dan Tujuan

Pembangunan Desa

Memahami hubungan

antara Azas (Rekognisi dan

Subsidiaritas),

Kewenangan Desa, Tujuan

Pembangunan Desa

dengan Perencanaan

Pembangunan Desa


pokok penting Pedoman

Pembangunan Desa terkait

dengan Perencanaan

Pembangunan Desa

sebagai tahapan proses

Pembagunan Desa yang

partisipatif.


bentuk-bentuk partisipasi

dan keswadayaan

masyararakat dalam

Perencanaan

Pembangunan Desa

sebagai wujud nyata

pengakuan hak-hak rakyat

atas pembanguan Desa

3. Mampu menjelaskan hal-

hal strategis

pendampingan dan

6.1. Fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Desa

Pemaparan

Disko

Pleno

90’



15

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

fasilitasi Perencanaan

Pembangunan Desa yang

harus dilakukan Setrawan

1. Mampu mengemukakan

pokok-pokok penting

terkati ketentuan

pengelolaan keuangan

Desa sesuai peraturan dan

regulasi yang ada

2. Mampu menjelaskan APB

Desa sebagai hulu

kebijakan pembangunan

Desa

3. Menjelaskan aspirasi dan

kepentingan rakyat

sebagai basis legitimasi

APB Desa

4. Mampu menemukenali

potensi konflik terkait

anggaran dan keuangan

Desa


langkah taktis Setrategis

dalam fasilitasi proses

Penganggaran dan

pengelolaan keuangan

Desa

6.2. Peran Pendampingan

dalam Pengelolaan

Anggaran Desa

Pemaparan

Disko

Pleno

90’



16

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Dapat menjelaskan tahap-

tahap Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan

Desa sebagai mekanisme

untuk mewujudkan

prinsip-prinsip Tata Kelola

yang baik

2. Bisa menjelaskan peran

Setrawan dalam ikut

mengawal Pelaksanaan

Pembangunan Desa

3. Mampu mengetahui cara

dan tindakan yang tepat

dalam melaksanakan misi

strategis pengawalan

Pelaksanaan

Pembangunan Desa

6.3. Mengawal Pelaksanaan

Pembangunan Desa Brainstromin

g

Pleno Curah

Pendapat

Pemaparan

Disko

45’

7 Pembangunan Ekonomi

Desa

Memahami Perencanaan

Pembangunan Desa

sebagai sarana

keberpihakan terhadap

rakyat.

Memahami

Kaitan Perencanaan

1. Menjelaskan keterkaitan

partisipasi warga pada

perencanaan

pembangunan desa

merupakan peluang warga

untuk menentukan tujuan

7.1. Potensi dan Aset Ekonomi

Desa Simulasi

Disko

Curah ide

Pemaparan

pleno

Kertas plano

dan alat tulis

90’



17

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembangunan Desa

dengan partisipasi dan

keswadayaan warga aktif

pengembangan aset dan

potensi ekonomi desa.

2. Mengidentifakasi asset

potensial desa dan

memetakan potensi

ekonomi desa

3. Menganalisis peluang

pengembangan kegiatan

ekonomi desa

1. Mampu menjelaskan azas,

peran dan fungsi

BUMDesa dalam kerangka

visi UU Desa

2. Bisa merumuskan peran

dan langkah strategis

dalam mendorong

masyarakat dan para pihak

untuk pengembangan

ekonomi desa

7.2. BUMDesa sebagai

pendorong

pengembangan

ekonomi desa.

Brainstromin

g

Pleno Curah

Pendapat

Pemaparan

Disko

90’

8 Citra Diri Setrawan Memahami tugas pokok

akselerasi perubahan

mental di lingkungan

pemerintahan maupun

perubahan masyarakat

1. Mampu mengenali dan

menjelaskan fungsi dan

peran Setrawan dalam

rangka implementasi UU

8.1. Identifikasi Citra Diri

Setrawan Pleno

Curah

Pendapat

Pemaparan

Meta plan

Plano

Alat tulis

90’



18

No Materi Pelatihan

(Pokok Bahasan)


Bahasan

Metode Media Waktu

(menit)

1 2 3 4 5 6 7 8

dalam mewujudkan visi

UUDesa.

Memahami makna citra

diri Setrawan dalam

kaitannya dengan tugas

khusus untuk mendorong

partisipasi dan inisiatif

masyarakat dalam rangka

menuju transformasi desa

Desa.

2. Mampu merumuskan

media atau alat ukur untuk

mengidentifikasi citra diri

Setrawan yang sesuai

dengan visi dan semangat

perubahan desa

sebagaimana diamanatkan

UU Desa.

Disko

1. Mengenal dan memahami

arti dan peran Community

Organizer dalam kerangka

visi perubahan desa

sebagaimana diamanatkan

UUDesa

2. Mengenal dan memahami

tugas dan tanggungjawab

Setrawan dalam perspektif

Community Organizer

3. Menemukan langkah-

langkah pengembangan

citra diri Setrawan dalam

perspektif Community

Organizer sejalan dengan

visi dan mandat UU Desa

8.2. Citra Setrawan Sebagai

Community Organizer 45’



19

Documents

MATRIK SYLABUS - · PDF fileDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi i Kata Pengantar