251
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

Page 2: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

ii| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 3: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii

Modul Orientasi

Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 4: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

iv| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Modul Orientasi

Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 5: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v

MODUL ORIENTASI

TIM PENGELOLA INOVASI DESA (TPID)

Panduan Orientasi Program Inovasi Desa (PID) untuk

Tim Pengelola Inovasi Desa

PENGARAH: Eko Putro Sanjoyo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)

PENANGGUNG JAWAB: Taufik Madjid (Dirjen, Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa)

TIM PENULIS: Wahjudin Sumpeno, Octaviera Herawati, Lingga kartika Suyud, Ludiro

Prajoko, Ikhwan Maulana, Lendy Wibowo, Didik Faryanto, Ismail Zainury, Nurulhadi,

Hasan Rofiky, Rusdin M. Nur, Roni Budi Sulistyo, Idham Arsyad, Joko Wiryanu, Nurul

Hadi, Yossy Suparyo, M. Zaeni, Usman Rauf, Susi Maniez, Riza Surya Kusuma, Adang,

Ratih Dewi, Fuad, Borni Kurniawan, Rospita.

REVIEWER: Muhammad Fachry, Wahyuddin Kessa, Yoseph Lucky

COVER & LAYOUT: Wahjudin Sumpeno

Cetakan Pertama, April 2018

Diterbitkan oleh:

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Jl. TMP. Kalibata No. 17 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12740

Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242

Web: www.kemendesa.go.id

Page 6: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

vi| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 7: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan

masyarakat.

7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat

Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Page 8: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

viii| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah

Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan

Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa

dan Kepala Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

Desa.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan Desa.

14. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah dokumen

perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan

Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program dan program

Satuan Kerja Perangkat (OPD) atau lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan

disertai dengan rencana kerja.

15. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk

periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat

rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana

kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.

16. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari

RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan

pembangunan Daerah.

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan

hak lainnya yang syah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

Page 9: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ix

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Page 10: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

x| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 11: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xi

Kata Sambutan

Direkturat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bismillahirrahmanirrahiim

Atas berkat rahmat Alloh SWT, Kami panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah yang telah

memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga Modul Pelatihan Program Inovasi Desa

(PID) TA 2018 dapat digunakan sebagai panduan peningkatan kapasitas pemangku

kepentingan Prgram Inovasi Desa baik di tingkat pusat dan daerah.

Modul Pelatihan PID TA 2018 diinisiasi oleh Direktorat Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Program

Inovasi Desa hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana

Desa dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan Desa serta merevitalisasi peran

pendamping dan pelaku lainnya dalam mendukung pembangunan Desa. Melalui

Program Inovasi Desa diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran

pengetahuan secara partisipatif. Program Inovasi Desa merupakan salah satu bentuk

dukungan kepada Desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan Dana Desa

sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Modul pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemangku

kepentingan yang terlibat agar memahami secara filosofis, teknis serta memandu

pendamping dan pelaku lainnya untuk memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan PID.

Jika diperlukan penambahan dan pengayaan terkait topik-topik pembahasan dapat

diskusikan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang

diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan Modul Pelatihan PID TA 2018 ini. Semoga Alloh SWT

senantiasa memberkati dan membimbing kita semua. Amien.

DIREKTUR JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

Taufik Madjid

Page 12: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

xii| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 13: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xiii

Daftar Isi

Daftar Istilah

Kata Sambutan Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Daftar Isi

vii

xi

xiii

Pokok Bahasan 1 : Bina Suasana

1.1. Perkenalan

1.2. Alur, Proses dan Kontrak Belajar

3

5

Pokok Bahasan 2: Kebijakan Pembangunan Desa

2.1. Arah kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

2.2. Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa (PID)

2.3. Kebijakan Penanganan Stunting

2.4. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa

11

15

19

23

Pokok Bahasan 3: Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)

3.1. Organisasi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)

3.2. Membangun Tim Kerja

29

31

Pokok Bahasan 4: Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPID

4.1. Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

4.2. Tahapan Fasilitasi Pengelolaan dan Inovasi Desa (TPID)

4.3. Menangkap Inovasi (Capturing)

4.4. Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

4.5. Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan

37

39

43

47

51

Pokok Bahasan 5: Fasilitasi Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa (P2KTD)

5.1. Konsep dan Alur Mekanisme P2KTD

5.2. Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa di Desa

5.3. Perumusan dan Prioritas kegiatan P2KTD

5.4. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

63

65

73

77

Pokok Bahasan 6: Pengelolaan Keuangan TPID

6.1. Mekanisme Pencairan dan Penggunaan DOK TPID

6.2. Pembukuan dan Bukti Transaksi

6.3. Pelaporan Kegiatan dan Keuangan TPID

85

87

93

Page 14: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

xiv| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Pokok Bahasan 7: Evaluasi dan Rencana Kerja Tindak Lanjut

(RKTL)

7.1. Evaluasi Penyelenggaraan Latihan

7.2. Penyusunan RKTL

99

105

Lembar Informasi 107

Page 15: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | xv

Pokok Bahasan 1

BINA SUASANA

Page 16: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

xvi| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 17: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |1

POKOK BAHASAN 1

POKOK BAHASAN

BINA SUASANA

Tujuan:

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu:

1. Melakukan perkenalan antar peserta latih dan pelatih;

2. Memahami alur proses orientasi dan menyepakati tata tertib

orientasi.

Sub Pokok Bahasan (SPB)

1.1. Perkenalan;

1.2. Alur Proses Orientasi dan Kontrak Belajar.

Waktu

2 JP (90 menit)

Page 18: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

2| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 19: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 3

SUB POKOK BAHASAN 1.1

Perkenalan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu:

1. saling mengenal antar peserta;

2. mencairkan suasana latihan.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Permainan.

Media

Lembar permainan

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol.

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Perkenalan

1. Pelatih menawarkan ke peserta latih untuk memfasilitasi perkenalan

dengan permainan “Arah Angin Berhembus”;

2. Permainan ini seluruh peserta membuat lingkaran manusia,

lingkaran ini membentuk kelompok sesuai kata kunci yang

disebutkan pelatih;

Page 20: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

4| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Pelatih mengamati segala yang dipakai peserta seperti warna

sepatu, warna baju, warna rambut, kacamata dsb), setelah itu

pelatih menyebutkan kata kunci misalnya:

Angin berhembus ke kacamata, maka peserta yang pakai

kacamata kumpul jadi satu. Pelatih terus akan memberi aba aba angin

berhembus dengan peserta terbagi dalam kelompok. Setelah kelompok

terbagi (sesuai kata kunci yang disebutkan pelatih) untuk saling

berkenalan dengan menyebutkan: nama, lokasi tugas, hoby, dan motivasi

mengikuti latihan.

3. Setelah itu, pelatih menunjuk perwakilan kelompok untuk memperkenal-

kan anggota kelompoknya. Pelatih boleh menunjuk anggota lainnya untuk

mengulang memperkenalkan anggota yang lain.

Kegiatan 2: Memahami Makna Perkenalan

4. Minta beberapa orang peserta mengemukakan makna perkenalan;

5. Berikan penegasan tentang makna perkenalan dalam kaitannya untuk

membangun suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran.

Page 21: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 5

SUB POKOK BAHASAN 1.2

Alur, Proses dan Kontrak Belajar

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu:

1. Memahami tahapan kegiatan dan proses pembelajaranan yang

direncanakan;

2. Menyepakati tata tertib selama kegiatan berlangsung.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, Tanya jawab, Diskusi kelas.

Media

Media Tayang

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol,

Page 22: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

6| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian:

Kegiatan 1: Memahami Alur Proses Orientasi

1. Jelaskan tujuan, proses dan hasil dari penjelasan tentang alur dan

proses orientasi TPID dengan menggunakan Media Tayang 1.2.1 Alur

Proses Orientasi;

2. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi dan bertanya;

3. Catat dan tegaskan hal-hal penting terkait Alur Proses Orientasi TPID.

Kegiatan 2: Menyepakati Tata Tertib Orientasi.

4. Jelaskan tujuan, proses dan hasil dari penjelasan Tata Tertib kegiatan

Orientasi TPID dengan mengkaitan kegiatan sebelumnya;

5. Selanjutnya Pelatih meminta peserta untuk membentuk Pengurus

kelas;

Pelatih menjelaskan kepada peserta tentang struktur

organisasi kelas beserta tugas masing-masing. Struktur

organisasi kelas yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan

Time Keeper/Penegak Disiplin. Struktur ini dibentuk agar

proses pembelajaran berjalan tertib.

6. Dilanjutkan ketua kelas memfasilitasi pembahasan tata tertib/aturan

main kelas yang disepakati oleh peserta;

Kegiatan 3: Menutup Sesi Pembelajaran

7. Akhiri sesi ini dengan menegaskan fungsi tata tertib yang telah

disepakati bagi kelancaran proses orientasi.

Page 23: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 7

Pokok Bahasan 2

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Page 24: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

8| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 25: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 9

POKOK BAHASAN 1

POKOK BAHASAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami pokok-pokok kebijakan pembangunan dan pemberdaya-

an masyarakat Desa;

2. Memahami pokok-pokok kebijakan Program Inovasi Desa (PID);

3. Memahami peran Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam

pelaksanaan kebijakan penanganan stunting;

4. Memahami isu-isu pokok keterbukaan informasi publik dalam

pembangunan Desa.

Sub Pokok Bahasan

SPB. 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.

SPB. 2.2. Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa.

SPB. 2.3. Peran TPID dalam Penanganan Stunting.

SPB. 2.4. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa.

Waktu

4 JP (180 menit)

Page 26: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

10| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 27: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 11

SUB POKOK BAHASAN 1.1

Arah Kebijakan

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Mampu Menjelaskan Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa;

2. Menguraikan Kebijakan Padat karya Tunai dan Penggunaan 30% Dana

Desa untuk upah tenaga Kerja pada kegiatan padat Karya Tunai.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan fasilitator, membaca cepat (speed reading), tanya jawab, diskusi

kelompok dan pemaparan kelompok.

Media

Media Tayang 1.1.1: Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat;

Lembar Informasi 1.1.1: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang

Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan

Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Lembar Informasi 1.1.2: Permendagri 113 tahun 2014 Tentang tentang

pengelolaan keuangan Desa;

Lembara Informasi 1.1.3: Permendagri 44 Tahun 2016 Tentang

Kewenangan Desa;

Page 28: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

12| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Informasi 1.1.4: Permendesa 19 tahun 2017 Tahun Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Lembar Informasi 1.1.5: Keputusan Menteri Desa PDTT nomor 126

tahun 2017 tentang penetapan desa prioritas sasaran pembangunan

desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

Lembar Informasi 1.1.6: Peraturan Menteri Keuangan 225 Tahun 2017

Tentang Perubahan Kedua atas PMK 50/PMK .07/2017 Tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Lembar Informasi 1.1.7: Peraturan Menteri Keuangan 226 Tahun 2017

Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten Kota;

Lembar Informasi 1.1.8: Panduan Kegiatan Padat Karya tunai dan

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya

Tunai).

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 29: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 13

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari sub

pokok bahasan tentang Arah kebijakan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Lakukan curah pendapat dengan meminta kepada peserta

menceritakan pengalaman selama ini terkait dengan kebijakan

Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

selama ini.

3. Tuliskan point--point dari hasil penjelasan pengalaman peserta sebagai

kesimpulan atas sharing pengalaman (hasil refleksi);

4. Lakukan penegasan terkait hal-hal krusial dalam pelaksanaan kebijakan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

5. Buatlah kesimpulan dengan mengkaitkan kegiatan pembelajaran

selanjutnya;

Kegiatan 2: Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk

Kegiatan Padat Karya Tunai

6. Lakukan curah pendapat dengan meminta kepada peserta

menceritakan pengalaman selama ini terkait dengan kebijakan Padat

Karya Tunai;

7. Tuliskan point-point dari hasil penjelasan pengalaman peserta sebagai

kesimpulan atas sharing pengalaman (hasil refleksi);

8. Lakukan penegasan terkait hal-hal krusial dalam pelaksanaan kebijakan

Padat Karya Tunai;

9. Akhiri kegiatan ini dengan penegasan dan kesimpulan bersama dari

pembelajaran yang telah dilakukan.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Pokok-Pokok Kebijakan

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Padat

Karya Tunai dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika

dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat). Hal ini perlu

dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran karena

kesibukan membaca lembar informasi yang dibagikan. Dengan demikian

peserta memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan

kritis yang akan disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung.

Page 30: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

14| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 31: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 15

SUB POKOK BAHASAN 1.2

Pokok-Pokok Kebijakan

Program Inovasi Desa (PID)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan pokok-

pokok kebijakan Program Inovasi Desa (PID)

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, membaca cepat (speed reading), tanya jawab, diskusi kelompok

dan pemaparan kelompok.

Media

Media Tayang 1.2.1: Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa

Lembar Informasi 1.2.1: Kebijakan Umum Program Inovasi Desa

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 32: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

16| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa

(PID)

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan pembelajaran tentang Dasar Pemikiran, Tujuan, dan Ruang

Lingkup Program Inovasi Desa (PID);

2. Bagilah kepada peserta bahan bacaan tentang pokok-pokok kebijakan

Program Inovasi Desa untuk dipelajari secara cepat (speed reading);

3. Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman peserta tentang

kebijakan Program Inovasi Desa (PID) dengan mengajukan pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apakah yang Anda pahami tentang dasar pemikiran, tujuan, dan

hasil Program Inovasi Desa (PID)?

b. Mengapa Program Inovasi Desa (PID) penting bagi Desa?

c. Bagaimana ruang lingkup kegiatan Program Inovasi Desa (PID) di

tingkat Kecamatan?

d. Bagaimana Peran TPID dalam Program Inovasi Desa (PID)?

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan

nya. Pelatih mencatat hal-hal pokok yang berkembang dalam

pembahasan dan menuliskannya dalam kertas plano untuk di

tempelkan di dinding atau fliptchart.

Kegiatan 2: Penutup Sesi Pembelajaran

5. Lakukan pembulatan dan penegasan hal-hal pokok terkait kebijakan

Program Inovasi Desa (PID) termasuk alur mekanisme pelaksanaannya

dengan menggunakan Media Tayang 1.2.1;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Pokok-Pokok Kebijakan

Program Inovasi Desa (PID) dilakukan sebelum pembelajaran

dimulai (jika dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat). Hal

ini perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses

pembelajaran karena kesibukan membaca lembar informasi yang

dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki cukup waktu untuk

mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada

saat pembelajaran berlangsung.

Page 33: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 17

Page 34: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

18| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 35: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 19

SUB POKOK BAHASAN 1.3

Kebijakan Penanganan Stunting

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pokok-pokok kebijakan dalam penanganan stanting di

Indonesia;

2. Menjelaskan peran TPID dalam fasilitasi penanganan stunting di tingkat

kecamatan.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan fasilitator, membaca cepat (speed reading), curah pendapat, dan

pleno.

Media

Media Tayang 1.3.1: Peran Pendamping dalam Penanganan Stunting;

Lembar Informasi 1.3.1: Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting;

Lembar Informasi 1.3.2: Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting;

Lembar Informasi 1.3.3: 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi

Anak Kerdil (Stunting)

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 36: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

20| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang penanganan stunting di Desa?

b. Mengapa masyarakat Desa perlu memahami isu-isu penting

dalam penanganan stunting?

c. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Desa dalam

penanganan stunting?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

dalam penanganan stunting di Desa dapat dituliskan di kertas plano

atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai bagian dari penegasan terkait pokok

kebijakan tentang penanganan stunting dengan media yang telah

disediakan;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Kebijakan Penanganan Stunting

yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika

dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat). Hal ini perlu

dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran

karena kesibukan membaca lembar informasi yang dibagikan. Dengan

demikian peserta memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan

memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada saat

pembelajaran berlangsung.

Kegiatan 2: Peran TPID dalam Mendukung Penanganan Stunting

7. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang “Peran TPID dalam Mendukung Penanganan

Stunting”;

Page 37: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 21

8. Berdasarkan isu-isu pokok yang dijelasakan dalam kegiatan

sebelumnya mintalah peserta untuk membahas tentang peran TPID

dalam memfasilitasi penanganan stunting sesuai dengan

kewenangannya, dengan mengajukan pertanyaan pemicu sebagai

berikut:

a. Bagaimana peran TPID di tingkat Kecamatan dalam mendukung

penanganan stunting?

b. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi TPID dalam

mendorong pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dalam

mendukung penanganan stunting?

c. Hambatan/kendala apa saja yang mungkin dihadapi TPID dalam

penanganan stunting?

9. Berikan kesempatan kepada peserta atau untuk memberikan

tanggapan, pendapat dan masukan;

10. Buatlah catatan terkait isu-isu kritis yang berkembang dalam

pembahasan. Hasilnya ditempelkan di kertas plano atau whiteboard;

11. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

menegaskan hal-hal pokok dan peran TPID dalam mendukung

kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting.

Page 38: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

22| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 39: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 23

SUB POKOK BAHASAN 1.4

Keterbukaan Informasi Publik dalam

Pembangunan Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan pokok-

pokok kebijakan keterbukaan informasi publik dalam pembangunan desa.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan fasilitator, membaca cepat (speed reading), curah pendapat, dan

pleno.

Media

Media Tayang 1.3.1: Keterbukaan Informasi Publik dalam

Pembangunan Desa;

Lembar Informasi 1.3.1: Keterbukaan Informasi Publik dalam

Pembangunan Desa.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 40: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

24| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan: Pokok-Pokok Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

dalam Pembangunan Desa

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik dalam Pembangunan Desa;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang keterbukaan informasi publik

dalam pembangunan Desa?

b. Mengapa keterbukaan publik perlu dibangun?

c. Bagaimana Desa dalam membangun keterbukaan informasi

publik?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

dalam keterbukaan informasi publik dalam pembangunan Desa dapat

dituliskan di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang pokok-pokok

kebijakan tentang keterbukaan informasi public dalam pembangunan

desa dengan media yang telah disediakan;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Keterbukaan informasi publik

dalam pembangunan Desa dan referesni terkait. Hal ini

dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika dimungkinkan

pada sesi malam atau istirahat). Hal ini perlu dipertimbangkan

agar tidak mengganggu proses pembelajaran karena kesibukan membaca

lembar informasi yang dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki

cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan

disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung.

Page 41: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 25

Pokok Bahasan 3

TIM PENGELOLA INOVASI DESA

(TPID)

Page 42: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

26| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 43: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 27

POKOK BAHASAN 3

POKOK BAHASAN

TIM PENGELOLA INOVASI DESA

(TPID)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami struktur organisasi, tugas, dan tanggungjawab Tim

Pengelola Inovasi Desa (TPID);

2. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dan koordinasi lintas pelaku

PID di tingkat Kecamatan.

Sub Pokok Bahasan

SPB 3.1: Organisasi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) di tingkat

Kecamatan;

SPB 3.2: Membangun Tim Kerja di tingkat Kecamatan.

Waktu

2 JP (90 menit)

Page 44: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

28| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 45: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 29

SUB POKOK BAHASAN 3.1

Organisasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(TPID) di Tingkat Kecamatan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang struktur organisasi TPID di tingkat Kecamatan;

2. Menjelaskan peran TPID dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

di tingkat Kecamatan.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, curah pendapat, diskusi kelompok, dan pleno.

Media

Media Tayang 3.1.1: Organisasi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID);

Lembar Informasi 3.1.1: Panduan Teknis Operasional Program Inovasi

Desa (PID) terkait Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Inovasi

Desa (TPID);

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 46: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

30| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Struktur Organisasi TPID.

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Struktur Organisasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(TPID) dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di

tingkat Kecamatan;

2. Mintalah 2 (dua) orang peserta menggambar dan memberikan

penjelasan ringkas struktur beserta posisi dalam struktur organisasi

TPID;

3. Berikan penegasan terkait struktur dan posisi dalam organisasi TPID;

Kegiatan 2: Memahami tugas dan tanggung jawab TPID

4. Selanjutnya pelatih meminta peserta lain menjelaskan tugas dan

tanggung jawab masing-masing sesuai posisinya;

5. Tuliskan tugas dan tanggung jawab yang dijelaskan peserta pada

kertas plano;

6. Minta peserta memeriksa uraian tugas dan tanggung jawab TPID

sesuai Panduan Teknis Operasional (PTO) yang telah ditetapkan;

7. Minta salah seorang peserta memberikan pendapatnya terkait tugas

dan tanggung jawab TPID.

Kegiatan 3: Menutup Sesi Pembelajaran

8. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam pembahasan;

9. Akhiri sesi ini dengan memberikan penegasan secara ringkas terkait

tugas dan tanggung jawab TPID serta perannya dalam pelaksanaan

Program Inovasi Desa (PID).

Page 47: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 31

SUB POKOK BAHASAN 3.2

Membangun Tim Kerja

di Tingkat Kecamatan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menilai aspek-aspek penting Tim Kerja;

2. Menerapkan aspek-aspek penting dalam membangun Tim Kerja di

tingkat Kecamatan.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Permainan, curah pendapat, dan refleksi diri.

Media

Media Tayang 3.1.1:

Lembar Permainan 3.1.1:

Lembar Informasi 2.1.1: Hubungan Antarpemangku Kepentingan

Program Inovasi Desa.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 48: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

32| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Menilai Aspek-Aspek Penting Tim Kerja

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Aspek-aspek penting membangun Tim Kerja

dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di tingkat

Kecamatan;

2. Pandu peserta melakukan permainan dengan mengacu pada Lembar

Petunjuk Permainan 3.2.1;

3. Selanjutnya, pandu peserta mengungkapkan cara/bagaimana mereka

(setiap kelompok) melakukan permainan serta hasilnya (berhasil atau

gagal);

4. Pandu peserta menilai/menarik makna permainan yang telah dilakukan

dalam kaitannya dengan membangun tim kerja;

Kegiatan 2: Menerapkan aspek-aspek penting Tim Kerja

5. Tegaskan kembali berdasarkan refleksi permaianan yang telah

dilakukan tentang aspek-aspek penitng dalam membangun Tim Kerja

dengan menuliskannya dalam meta plan dan di tempelkan di papan flip

charta atau di dinding;

6. Minta peserta untuk mengungkapkan cara menerapkan nilai-nilai

tersebut bagi Tim Kerja di tingkat Kecamatan;

7. Buatlah catatan untuk masing-masing aspek tersebut.

Kegiatan 3: Menutup sesi pembelajaran

8. Akhiri sesi ini dengan menegaskan aspek-aspek penting yang

menjamin keberhasilan tim kerja.

Page 49: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 33

Pokok Bahasan 4

FASILITASI PELAKSANAAN

KEGIATAN PENGELOLAAN

PENGETAHUAN DAN

INOVASI DESA (PPID)

Page 50: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

34| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 51: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 35

POKOK BAHASAN 4

POKOK BAHASAN

FASILITASI PELAKSANAAN

KEGIATAN PENGELOLAAN

PENGETAHUAN DAN

INOVASI DESA (PPID)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID);

2. Memfasilitasi Tahapan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID);

3. Menerapkan teknik penangkapan inovasi (capturing);

4. Menerapkan pendokumentasian Inovasi dan Bahan Pembelajaran;

5. Memfasilitasi kegiatan Bursa Inovasi Desa di tingkat kecamatan dan

replikasidi tingkat Desa.

Sub Pokok Bahasan

SPB 4.1: Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

SPB 4.1: Penangkapan (Capturing) Inovasi

SPB 4.2: Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

SPB: 4.3. Bursa Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan dan Replikasi inovasi

Desa.

Waktu

10 JP (450 menit)

Page 52: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

36| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 53: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 37

SUB POKOK BAHASAN 4.1

Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang

konsep pengelolaan pengetahuan dan inovasi Desa (PPID) dalam Program

Inovasi Desa.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Pemaparan, membaca cepat (speed reading), curah pendapat, dan pleno.

Media

Media Tayang 4.1.1: Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa (PPID);

Lembar Informasi 4.1.1: Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

dalam Program Inovasi Desa.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 54: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

38| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan: Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Konsep Pengeloaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang Pengelolaan Pengetahuan Dan

Inovasi Desa (PPID)?

b. Mengapa pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa dibutuhkan

dalam pembangunan Desa?

c. Apa kriteria inovasi dalam Program Inovasi Desa (PID)?

d. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh TPID dalam

melakukan Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa (PPID)?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

terkait pengelolaan pengetahuan dan inovasi Desa dalam mendukung

pembangunan Desa dapat dituliskan di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang pokok-pokok

kebijakan tentang Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa dengan

media yang telah disediakan;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Konsep Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dan referesni terkait. Hal

ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika

dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat). Hal ini perlu

dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran karena

kesibukan membaca lembar informasi yang dibagikan. Dengan demikian

peserta memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memberikan catatan

kritis yang akan disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung.

Page 55: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 39

SUB POKOK BAHASAN 4.2

Fasilitasi Tahapan Pengelolaan Pengetahuan

dan Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan mekanisme Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa

(PPID);

2. Memfasilitasi tahapan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID) dalam Program Inovasi Desa.

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Pemaparan, curah pendapat, diskusi kelompok, dan pleno.

Media

Media Tayang 4.2.1: Fasilitasi Tahapan Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di Tingkat Kecamatan;

Lembar Kerja 4.2.1: Matrik Diskusi Fasilitasi Tahapan PPID di Tingkat

Kecamatan Program Inovasi Desa (PID);

Lembar Informasi 4.2.1: Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa (PPID) dalam Program Inovasi Desa.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 56: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

40| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan1: Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang mekanisme pelaksanaan Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kecamatan dengan

mengkaitkan kegiatan belajar sebelumnya;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang mekanisme pelaksanaan PPID di

tingkat Kecamatan?

b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan PPID di tingkat

Kecamatan?, dan bagaimana peran masing-masing pelaku

tersebut?

c. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh TPID dalam

mendorong pelibatan pelaku di tingkat Kecamatan?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

terkait mekanisme PPID di tingkat Kecamatan dengan menuliskannya

di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang mekanisme

pelaksanaan PPID di tingkat Kecamatan dengan menggunakan media

yang telah disediakan;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Kegiatan 2: Fasilitasi Tahapan PPID di Tingkat Kecamatan

7. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Fasilitasi Tahapan Pengelolaan Inovasi dan

Pengetahuan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa;

8. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok (sesuai kecamatan) untuk

menyusun rencana kegiatan fasilitasi PPID di tingkat Kecamatan,

sebagai panduan gunakan Lembar Kerja 4.2.1;

9. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikannya dalam

kelompok. Hasilnya ditulis dalam kertas plano dan di tempelkan di

dinding agar dapat diamati oleh peserta lain;

10. Mintalah 1 atau 2 kelompok untuk memaparkan hasilnya dalam pleno.

Page 57: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 41

11. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan

pendapat, gagasan, dan saran terkait paparan yang telah dilakukan;

12. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran atau rumusan gagasan

utama dari hasil pembahasan yang dilakukan dengan menuliskan

dalam kartu meta plan sebagai pegangan bagi pelatih;

13. Pada akhir sesi, pelatih memberikan penegasan dan kesimpulan

tentang fasilitasi tahapan PPID di tingkat Kecamatan dalam

pelaksanaan Program Inovasi Desa yang telah dilakukan.

Page 58: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

42| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Kerja 4.2.1

Matrik Diskusi Fasilitasi Tahapan PPID di Tingkat Kecamatan

Program Inovasi Desa

No Tahapan

Kegiatan

Uraian

Pelaku Kendala Solusi

Catatan:

(1) Buatlah beberapa kolom yang berisi uraian tentang Tahapan Kegiatan Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kecamatan. Dalam menuliskan

setiap tahapan kegiatan PPID Kelompok dapat menggunakan rujukan Panduan

Teknis Operasional PID terkait mekanisme PPID di tingkat Kecamatan;

(2) Lakukan penelaahan terkait proses fasilitasi yang dilakukan oleh TPID untuk

masing-masing tahapan tersebut secara rinci;

(3) Tuliskan siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan tersebut;

(4) Lakukan penelaahan terkait kemungkinan kendala atau hambatan yang dihadapi

TPID dalam setiap tahapan tersebut;

(5) Rumuskan beberapa alternate solusi untukmengatasi hambatan dan kendala

tersebut;

(6) Hasil diskusi kelompok dicatat dan dibahas dalam pleno untuk mengklarifikasi,

mengelompokkan dan menyepakati hasilnya.

Page 59: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 43

SUB POKOK BAHASAN 4.3

Menangkap Inovasi (Capturing)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang pengertian, tujuan, hasil, proses dan ruang

lingkup kegiatan menangkap inovasi (Capturing) dalam Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID);

2. Praktek menangkap inovasi (Capturing) dalam Program Inovasi Desa

(PID).

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Curah pendapat, praktek menangkap Inovasi (Cupturing), kerja kelompok,

pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 4.3.1: Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi

Desa (PPID) di Tingkat Kecamatan;

Lembar Informasi 4.3.1: Menangkap Inovasi (Capturing) dalam

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID).

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 60: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

44| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan1: Memahami Konsep Menangkap Inovasi (Capturing) dalam

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Konsep dan Ruang lingkup Kegiatan

Menangkap Inovasi (Capturing) dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kecamatan dengan mengkaitkan

kegiatan belajar sebelumnya;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang konsep menangkap (cupturing)?

b. Mengapa kegiatan menangkap inovasi (capturing) penting

dilakukan?

c. Bagaimana peran TPID dalam memfasilitasi kegiatan menangkap

inovasi (capturing)?

d. Keahlian apa saja yang dibutuhkan TPID dalam menangkap

inovasi (capturing)?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

terkait proses menangkap inovasi (capturing) dengan menuliskannya

di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang proses menangkap

inovasi (capturing) dalam pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kecamatan dengan menggunakan media

yang telah disediakan;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Melalui materi tayang, pelatih menyampaikan keahlian dasar

yang perlu dimiliki oleh TPID dan TIK dalam proses capturing:

(a) komunikasi dan hubungan baik dengan narasumber, (b) pola

pikir investigatif yang bertujuan jelas, (c) mampu bercerita dan

merekam informasi dengan cara yang menarik, (d) memiliki

pengetahuan dasar tentang substansi yang di-capture, (e) memiliki empati

terhadap subyek yang di-capture, dan (f) mampu mengoperasikan

perangkat teknologi sederhana seperti telepon seluler.

Page 61: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 45

Kegiatan 2: Praktek Menangkap Inovasi (Capturing) dalam Pengelola-

an Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

7. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Fasilitasi Kegiatan Menangkap Inovasi

(Capturing) dalam Pengelolaan Inovasi dan Pengetahuan (PPID);

8. Jelaskan bahwa ada banyak pilihan metode untuk melakukan

capturing yang perlu ditentukan sejak awal di tahap persiapan;

9. Ajak peserta untuk mempelajari Booklet Lembar Kerja Pelatihan PPID

tentang Wawancara, Bahan Bacaan Kiat-Kiat Metode Capturing Inovasi

Desa, dan Bahan Bacaan – Cara Membuat Video;

10. Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait metode

wawancara dan membuat video kepada narasumber.

11. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok (sesuai kecamatan) untuk

melakukan praktek menangkap inovasi (capturing) berdasarkan hasil

identifikasi dan verifikasi inovasi Desa yang telah dilakukan;

12. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikannya dalam

kelompok. Hasilnya ditulis dalam kertas plano dan di tempelkan di

dinding agar dapat diamati oleh peserta lain;

13. Mintalah beberapa kelompok untuk memaparkan hasilnya dalam

pleno.

14. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan

pendapat, gagasan, dan saran terkait paparan yang telah dilakukan;

15. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran atau rumusan gagasan

utama dari hasil pembahasan yang dilakukan dengan menuliskan

dalam kartu meta plan sebagai pegangan bagi pelatih;

16. Pada akhir sesi, pelatih memberikan penegasan dan kesimpulan.

Page 62: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

46| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 63: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 47

SUB POKOK BAHASAN 4.4

Dokumentasi Inovasi dan Bahan

Pembelajaran

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang pengertian, tujuan, hasil, proses dan ruang

lingkup kegiatan dokumentasi inovasi dan bahan pembelajaran dalam

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID);

2. Praktek dokumentasi dan bahan pembelajaran dalam Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID).

Waktu

2 JP ( 90 menit)

Metode

Curah pendapat, praktek pendokumentasian inovasi Desa, kerja kelompok,

pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 4.4.1: Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

dalam Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di Tingkat

Kecamatan;

Lembar Kerja 4.4.1: Format Struktur Dokumen Inovasi dan Bahan

Pembelajaran

Lembar Informasi 4.4.1: Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran

dalam Pengelolaan Pengetahuan dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID).

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 64: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

48| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan1: Memahami Konsep dan Ruang Lingkup Dokumentasi

Inovasi dan Bahan Pembelajaran dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID)

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang Konsep dan Ruang lingkup Kegiatan

Dokumentasi Inovasi dan Bahan Pembelajaran dalam Program Inovasi

Desa (PID) di tingkat Kecamatan dengan mengkaitkan kegiatan belajar

sebelumnya;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang kegiatan pendokumentasian

inovasi dan bahan pembalajaran?

b. Mengapa kegiatan pendokumentasian inovasi dan bahan

pembalajaran penting dilakukan?

c. Bagaimana peran TPID dalam kegiatan pendokumentasian inovasi

dan bahan pembalajaran?

d. Keahlian apa saja yang dibutuhkan TPID dalam kegiatan

pendokumentasian inovasi dan bahan pembalajaran?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

terkait kegiatan pendokumentasian inovasi dan bahan pembalajaran

di tingkat Kecamatan dengan menuliskannya di kertas plano atau

whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai penegasan tentang pendokumentasian

inovasi dan bahan pembalajaran dalam pelaksanaan Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) di tingkat Kecamatan dengan

menggunakan media yang telah disediakan;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Kegiatan 2: Praktek Pendokumentasian Inovasi dan Bahan Pembelajar-

an dalam Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

7. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

praktek Pendokumentasian Inovasi dan Bahan Pembelajaran dalam

Pengelolaan Inovasi dan Pengetahuan (PPID);

Page 65: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 49

8. Ajaklah peserta untuk menggunakan lembaran template dokumen

pembelajaran yang terdapat dalam Booklet Lembar Kerja Pelatihan

PPID yang telah dibagikan dan dalam USB;

9. Jelaskan satu per satu bagian template, mulai dari judul hingga kontak

informasi;

10. Melalui media tayang, jelaskan alur dari setiap bagian dan bagaimana

setiap bagian saling mendukung bagian lainnya;

11. Peserta memulai latihan dengan menentukan judul dokumen

pembelajaran;

12. Beri waktu kepada peserta untuk menyepakati judul dari dokumen

pembelajarannya yang akan didiskusikan dalam kelompok, yakni judul

yang menggambarkan inovasi desa secara jelas dan menarik;

13. Bagilah peserta ke dalam kelompok kecil. Tiap kelompok diberi waktu

untuk mengisi format yang sudah disediakan pada lembar kerja

berdasarkan hasil kegiatan sebelumnya.

14. Pelatih memfasilitasi dengan berkeliling ke tiap kelompok untuk

memastikan praktik berjalan sesuai kaidah;

15. Pilihlah satu kelompok dengan hasil pengisian format yang sudah

benar dan satu kelompok dengan hasil pengisian format yang perlu

perbaikan. Mintalah beberapa kelompok untuk memaparkan hasil

kerjanya dalam pleno;

16. Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk bertanya, mengajukan

pendapat, gagasan, dan saran terkait paparan yang telah dilakukan;

17. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran atau rumusan gagasan

utama dari hasil pembahasan yang dilakukan dengan menuliskan

dalam kartu meta plan sebagai pegangan bagi pelatih;

18. Pada akhir sesi, pelatih memberikan penegasan dan kesimpulan.

Page 66: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

50| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar kerja 4.4.1

Format Struktur Dokumen Inovasi dan Bahan Pembelajaran

Judul :

Ringkasan Umum

Tantangan dan latar belakang masalah

Solusi/inovasi yang dijalankan

Proses/langkah demi langkah penyelesaian masalah/tantangan

Hasil capaian

Pembelajaran

Pendanaan

Rekomendasi

Ilustrasi/Photo

Kontak informasi

Page 67: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 51

SUB POKOK BAHASAN 4.5

Bursa Inovasi Desa di Tingkat Kecamatan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang konsep Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan;

2. Menjelaskan alur, tahapan dan mekanisme pelaksanaan Bursa Inovasi

Desa (BID) di tingkat Kecamatan;

3. Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan di tingkat

kecamatan.

Waktu

3 JP ( 135 menit)

Metode

Curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 4.5.1: Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan;

Lembar Kerja 4.5.1: Matrik Identifkasi Tahapan Fasilitasi Kegiatan Bursa

Inovasi Desa;

Lembar Kerja 4.5.2: Daftar Periksa (Check List) Persiapan Bursa Inovasi

Desa;

Lembar Informasi 4.5.1: Panduan Bursa Inovasi Desa (BID) dalam

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID).

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 68: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

52| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Konsep Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang “Konsep Bursa inovasi Desa (BID) di Tingkat

Kecamatan”;

2. Awali sesi ini dengan melakukan curah pendapat dengan mengajukan

beberapa pertanyaan pemicu sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan?

b. Mengapa TPID perlu memahami kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID)

di tingkat Kecamatan?

c. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh TPID dalam

penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan dari proses curah pendapat yang telah dilakukan, jika

diperlukan beberapa pokok pikiran penting tentang isu-isu pokok

terkait Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan dengan

menuliskannya di kertas plano atau whiteboard;

5. Lakukan pemaparan sebagai bagian dari penegasan terkait Bursa

Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan dengan media yang telah

disediakan;

6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

mengkaitkan pembahasan selanjutnya.

Disarankan pelatih atau penyelenggara membagikan bahan

bacaan kepada peserta tentang Panduan Teknis

Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai (jika

dimungkinkan pada sesi malam atau istirahat) untuk keperluan

simulasi. Hal ini perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu proses

pembelajaran karena kesibukan membaca lembar informasi yang

dibagikan. Dengan demikian peserta memiliki cukup waktu untuk

mempelajari dan memberikan catatan kritis yang akan disampaikan pada

saat pembelajaran berlangsung.

Page 69: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 53

Kegiatan 2: Peran TPID dalam Memfasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID)

di Tingkat Kecamatan

7. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang “Peran TPID dalam Memfasilitasi Bursa Inovasi

Desa (BID) di Tingkat Kecamatan”;

8. Berdasarkan isu-isu pokok yang dijelaskan dalam kegiatan sebelumnya

mintalah peserta untuk membahas tentang Peran TPID dalam

Memfasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan sesuai

dengan kewenangannya, dengan mengajukan pertanyaan pemicu

sebagai berikut:

a. Bagaimana peran TPID di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi

Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan?

b. Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi TPID dalam

mendorong pemangku kepentingan untuk mendukung

penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan?

c. Hambatan/kendala apa saja yang mungkin dihadapi TPID dalam

memfasilitasi kegiatan Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kecamatan?

9. Berikan kesempatan kepada peserta atau untuk memberikan

tanggapan, pendapat dan masukan;

10. Buatlah catatan terkait isu-isu kritis yang berkembang dalam

pembahasan. Hasilnya ditempelkan di kertas plano atau whiteboard;

11. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dengan

menegaskan hal-hal pokok dan peran TPID dalam menyelenggarakan

Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat Kecamatan.

Kegiatan 3: Tahapan Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat

Kecamatan

12. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang “Tahapan Fasilitasi Bursa Inovasi Desa (BID) di

Tingkat Kecamatan”;

13. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi

tahapan dalam memfasilitasi kegiatan BID di tingkat kecamatan. Hasil

diskusi dicatat dalam lembar kerja kelompok 4.3.1;

14. Berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk

mendiskusikannya.

15. Mintalah wakil dari masing-masing kelompok untuk melakukan

presentasi hasil diskusinya.

Page 70: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

54| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

16. Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok lainnya untuk

menanggapi dan mengkritisi hasil paparan kelompok.

17. Buatlah catatan penting terkait isu-isu yang perlu mendapat perhatian.

18. Sebelum sesi ditutup, bagikan lembar kerja kelompok 4.3.2 yang berisi

lembar check list kegiatanBID yang perlu dilakukan mulai dari tahap

persiapan, pelaksanaan dan evaluasi/tindak lanjut paska BID. Berikan

penjelasan singkat terhadap lembar checklist tersebut.

19. Mintalah peserta mencermati dan membandingkan dengan hasil kerja

yang telah dibuat dan berikan kesempatan untuk bertanya atau

klarifikasi jika ada yang kurang jelas.

20. Lakukan penegasan kembali terhadap isu-isu penting dan kesimpulan.

Kegiatan 4: Simulasi BID di tingkat Kecamatan

21. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

topik bahasan tentang “Simulasi BID di Kecamatan”;

22. Jelaskan skenario dan alur penyelenggaraan BID di tingkat kecamatan

sesuai dengan panduan teknis yang telah ditetapkan;

23. Berilah waktu bagi peserta untuk mendalami Panduan Bursa Inovasi

Desa yang sudah disiapkan;

24. Mintalah 1 orang peserta sebagai koordinator kelas yang akan

mengkoordinasikan seluruh proses simulasi yang akan dilakukan.

Sebagai coordinator, peserta tersebut akan bertugas untuk

memastikan simulasi BID berjalan sesuai panduan;

25. Semua peserta mendapatkan peran untuk mensimulasikan

penyenggaraan BID sesuai dengan panduan penyelenggaraan BID.

Untuk keperluan simulasi, peserta dibagi sesuai dengan kebutuhan

simulasi BID seperti dibawah ini :

Sebagai kepala desa

Sebagai BPD

Tokoh masyarakat

Sebagai Camat

Sebagai TPID

Petugas meja konsultasi

ruang bursa

Petugas Pengarah acara

Pendamping Desa

Petugas penerima Kartu

Komitmen dan Kartu IDE

Koordinator Jendela 1

Koordinator Jendela 2

Petugas penerima peserta

Petugas P2KTD

PLD

TAPM

Page 71: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 55

26. Setelah simulasi selesai, mintalah peserta untuk merefleksikan dan

memberikan umpan balik terhadap kegiatan simulasi yang telah

dilakukan;

27. Buatlah catatan dari hasil refleksi yang telah dilakukan;

28. Buatah penegasan dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan BID merupakan kegiatan pertukaran pengetahuan

dan inovasi antara desa yang memenuhi kebutuhan desa untuk

belajar dan bertukar informatentang pengalaman pembangunan

Desa serta saling menerapkan inovasi.

b. Pentingnya TIK mendorong terjadinya koordinasi antara TPID dan

PD/PLD dalam mempersiapkan desa sebelum menghadiri BID

(identifikasi masalah desa, inovasi yang sudah dimiliki desa, dan

kebutuhan akan masukan untuk perencanaan desa).

c. Pentingnya peserta mengisi Kartu Komitmen Replikasi dan Kartu

Inovasi DEsaku sesuai hasil pra identifikasi yang telah PD/PLD

lakukan, dan menyerahkannya kepada penyelenggara BID untuk

ditindaklanjuti realisasinya.

d. Pastikan waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum Musrenbang

Desa.

e. BID merupakan media yang strategis untuk mendapatkan

dukungan TIK dan Bupati dalam pembinaan kabupaten pada desa

untuk peningkatan kualitas RPJMDES melalui musrenbang desa.

f. Pastikan panitia BID yang diberi tugas di meja konsultasi

memahami tugasnya sebagai pemberi informasi dan pastikan

terjadi interaksi aktif pada proses bertukar pengalaman inovatif

antara tiap meja konsultas dengan perwakilan desa.

29. Tutuplah sesi ini dengan kesimpulan.

Page 72: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

56| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Kerja 4.5.1

Matrik Identifkasi Tahapan Fasilitasi Kegiatan Bursa Inovasi Desa

No. Tahapan Proses Penanggungjawab Kendala

1. Perencanaan BID

a.

b.

c.

d.

2. Pelaksanaan BID

a.

b.

c.

d.

3. Tindak lanjut

Paska BID

a.

b.

c.

d.

Page 73: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 57

Lembar kerja 4.5.2

Daftar Periksa (Check List) Persiapan Bursa Inovasi Desa

No Kegiatan Kebutuhan/Media

Pendukung

Koordinasi

Pihak

Terkait

Jadwal/

waktu

Penanggung

Jawab

1. Pra-Bursa Inovasi Desa

Menyusun

kepanitiaan

Menentukan

tanggal, waktu,

tempat

Menyiapkan daftar

undangan, draft

undangan, daftar

hadir

Menyiapkan

undangan untuk

peserta pameran

(bila perlu) dan

P2KTD

Menyusun agenda

dan RAB BID

Menyiapkan materi

dan peralatan

Mengatur

pembagian ruang

BID

Membuat scenario

mobilisasi peserta

Mengatur

pembagian stand

pameran (bila perlu)

Monitor kesiapan

pencairan dana

Surat koordinasi

Skenario BID dengan

Kegiatan Camat

Rapat koordinasi

dengan Staf Camat

Rapat koordinasi

dengan TIK

2. Pelaksanaan Bursa

Kesiapan materi dan

peralatan

Brosur BID,

Page 74: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

58| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

No Kegiatan Kebutuhan/Media

Pendukung

Koordinasi

Pihak

Terkait

Jadwal/

waktu

Penanggung

Jawab

video inovasi, jadwal

BID di tiap

kecamatan

Denah dan Lokasi

BID

Run down acara

secara detil

Koordinasi

pemantapan peran

PLD dan PD saat

mendampingi Kades

dan para pelaku di

desa saat kunjungan

di setiap meja

konsultasi

Dan lain-lain.

3. Evaluasi Bursa

Merekap jumlah

peserta dan siapa

yang hadir

Merekap jumlah

kartu komitmen dan

kartu ide termasuk

jenis kegiatannya.

Merekap kegiatan

inovasi yang paling

banyak diminati

Merekap

kebutuhuan P2KTD

dari hasil kartu

komitmen.

Dan lain-lain

Page 75: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 59

Pokok Bahasan 5

FASILITASI PENYEDIA

PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS

DESA (P2KTD)

Page 76: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

60| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 77: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 61

POKOK BAHASAN 5

POKOK BAHASAN

FASILITASI PENYEDIA PENINGKATAN

KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dan alur mekanisme Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa (P2KTD);

2. Menerapkan proses kegiatan identifikasi dan proses verifikasi

kebutuhan penyedia peningkatan kapasitas teknis di Desa;

3. Menerapkan proses perumusan dan prioritas kebutuhan P2KTD di

Desa;

4. Memahami peran TPID dalam memfasilitasi pemanfaatan, pelaksana-

an, pertanggungjawaban kegiatan penyedia peningkatan kapasitas

teknis di Desa.

Sub Pokok Bahasan

SPB 5.1: Konsep dan Alur Mekanisme Kegiatan P2KTD;

SPB 5.2: Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis di desa;

SPB 5.3: Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD;

SPB 5.4: Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Waktu

10 JP (270 menit)

Page 78: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

62| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 79: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 63

SUB POKOK BAHASAN 5.1

Konsep dan Alur Mekenisme

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD)

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep

dan alur Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa;

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Curah pendapat, pemaparan dan pleno.

Media

Media Tayang 5.1.1; Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

dalam Program Inovasi Desa;

Lembar Informasi 5.1.1: Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD) dalam Program Inovasi Desa.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 80: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

64| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Konsep Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa (P2KTD)

1. Menjelaskan tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari

subpokok bahasan tentang Konsep dan Alur Mekanisme P2KTD dalam

pelaksanaan kegiatan inovasi Desa;

2. Lakukan curah pendapat tentang konsep P2KTD dengan mengajukan

beberapa pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa yang Anda pahami tentang P2KTD?

b. Mengapa P2KTD di perlukan dalam mendukung inovasi Desa?

c. Bagaimana alur dan mekanisme P2KTD?

d. Apa saja peran TPID dalam memfasilitasi P2KTD di tingkat

kecamatan. P2KTD?;

e. Hambatan apa saja yang mungkin dihadapi TPID dalam

memfasilitasi P2KTD di tingkat kecamatan?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan,

bertanya, berpendapat dan masukan;

4. Buatlah catatan berupa pokok-pokok pikiran atau rumusan gagasan

utama dari hasil pembahasan yang dilakukan dengan menuliskan

dalam kartu, kertas plano atau whiteboard;

Kegiatan 2: Menutup sesi pembelajaran

5. Berikan penegasan terhadap hal-hal penting terkait potensi dan

masalah yang mungkin muncul, dan akhiri sesi ini.

6. Tutuplah sesi ini dengan kesimpulan

Page 81: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 65

SUB POKOK BAHASAN 5.2

Identifikasi dan Verifikasi Kebutuhan

Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa di Desa

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan

identifikasi dan verifikasi kebutuhan penyedia peningkatan kapasitas teknis

di Desa;

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, Tanya Jawab, Curah Pendapat, Diskusi Development Video/

Film, Kerja Kelompok, dan Pleno.

Media

Media Tayang 5.2.1: “Tahapan dan Proses Identifikasi serta Verifikasi

P2KTD”;

Lembar kerja 5.2.1. Daftar Usulan kegiatan Desa yang membutuhkan

P2KTD;

Lembar kerja 5.2.2. Formulir Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kebutuhan

P2KTD di Desa;

Lembar kerja 5.2.3. Formulir Verifikasi Usulan Kegiatan Desa yang

membutuhkan P2KTD;

Lembar kerja 5.2.4. Rekomendasi Kebutuhan P2KTD;

Lembar Informasi 5.2.3: “Proses Identifikasi serta Verifikasi P2KTD””.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 82: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

66| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Proses Identifikasi dan Verifikasi kebutuhan

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

1. Pelatih menjelaskan tujuan, tahapan dan langkah, dan hasil yang

diharapkan dari pembahasan tentang Identifikasi dan Verifikasi

kebutuhan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di

desa;

2. Awali dengan curah pendapat tentang makna dan hakikat dari

proses Identifikasi dan Verifikasi dengan mengajukan beberapa

pertanyaan kunci sebagai berikut:

a. Apa yang anda pahami tentang proses identifkasi dan verifikasi

kebutuhan P2KTD.

b. Mengapa kriteria dan persyaratan sangat penting bagi

kebutuhan identifikasi dan P2KTD?

c. Apakah hal-hal yang diperlukan dalam memenuhi kualifikasi

bagi kebutuhan P2KTD?

3. Gunakan kertas plano untuk mencatat hal-hal pokok yang

dikemukakan peserta;

4. Lakukan penegasan tentang isu-isu krusial terkait proses

Identifikasi dan Verifikasi bagi kebutuhan P2KTD;

5. Buatlah kesimpulan dari hasil pembahasan

Kegiatan 2: Mengidentifikasi Kebutuhan Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa

6. Pelatih menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari

pembahasan tentang “Mengidentifikasi dan Memverifikasi Karak-

teristik Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa” dengan

mengkaitkan pembelajaran sebelumnya;

7. Mintalah peserta membagi dalam 2-3 kelompok (sesuai dengan

kecamatan) untuk menelaah dokumen RKP/APB Desa sebagai input

kegiatan identifikasi kebutuhan P2KTD yang akan diusulkan kepada

TPID. Gunakan lembar kerja kelompok 5.2.1;

8. Selanjutnya berdasarkan hasil telaah yang dimasukkan dalam

lembar kerja kelompok 5.2.1., peserta diminta untuk membuat

rekapitulasi dengan menggunakan formulir hasil identifkasi

kebutuhan P2KTD dengan menggunakan lembar kerja 5.2.2;

Page 83: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 67

9. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mendiskusikan dan

mencatat hal-hal pokok dalam mengidentifkasi kebutuhan

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa.

Pelatih memberikan penegasan bahwa penilaian usulan desa

oleh TPID dilakukan dengan melihat: 1) ketersediaan tenaga

ahli setempat termasuk pendamping, 2) kegiatan sudah

teralokasi dalam APB Desa, 3) ketersediaan kader lokal sesuai

bidang kegiatan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi

penilaian awal yang dilakukan oleh TPID untuk menentukan kebutuhan

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa. Minima 2 dari 3 poin

penilaian tersebut harus terpenuhi oleh Desa. Khusus untuk poin 3. jika

kader belum tersedia di desa, masih dapat dipertimbangkan jika Desa

tersebut memiliki komitmen untuk menyediakan kader. PD dan PLD

dapat membantu memfasilitasi penyediaan kader, jika belum tersedia

melalui musyawarad desa.

Kegiatan 3: Memverifikasi Kebutuhan Penyedia Peningkatan

Kapasitas Teknis Desa

1. Berdasarkan hasil diskusi identifkasi kebutuhan layanan P2KTD,

mintalah kelompok untuk melakukan verifikasi terhadap daftar

usulan kegiatan desa. Lakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan

tersebut dengan mengisi formulir verifikasi kebutuhan layanan

P2KTD. Gunakan lembar kerja 5.2.3;

2. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk menelaah setiap

usulan kegiatan desa. Kemudian buatkan rekomendasi kebutuhan

layanan P2KTD dengan menggunakan lembar kerja 5.2.4;

3. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mendiskusikan dan

mencatat hal-hal pokok terkait kegiatan verifikasi kebutuhan

kebutuhan penyedia peningkatan kapasitas teknis di desa.

4. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil

kerja kelompok dalam pleno.

5. Berikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan

dan saran.

6. Tutuplah sesi ini dengan membuat penegasan kembali dan

kesimpulan.

Page 84: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

68| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Pelatih memberikan penegasan bahwa proses identifikasi

kebutuhan layanan teknis dapat dilakukan dalam dua cara:

Pertama, Desa dapat mengusulkan kegiatan pembangunan

yang membutuhkan layanan P2KTD dengan cara mengusulkan

langsung daftar kegiatan tersebut kepada TPID. Kedua, TPID

melakukan identifikasi kegiatan yang membutuhkan layanan teknis ke

Desa. Hasil identifikasi dan usulan kegiatan tersebut, selanjutnya

direkapitulasi oleh TPID dalam bentuk daftar usulan kebutuhan P2KTD.

Daftar usulan tersebut selanjutnya diserahkan kepada TIK –Pokja P2KTD

untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi P2KTD yang dapat

memberikan dukungan teknis berdasarkan usulan tersebut. Berdasarkan

rekomendasi dari Pokja P2KTD-TIK, selanjutnya TPID melakukan

perumusan dan penetapan P2KTD berdasakan jenis (3 bidang layanan) dan

cakupan wilayah kerja yang akan mendapatkan layanan teknis.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, TPID akan melakukan kontrak

kerjasama dengan P2KTD terpilih.

Page 85: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 69

Lembar Kerja 5.2.1

Des

a :

Keca

mat

an :

Kabu

pate

n :

No

Usu

lan

Kegi

atan

Loka

si

Tuju

an K

egia

tan

Pene

rima

man

faat

Jeni

s la

yana

n

tekn

is y

ang

dibu

tuhk

an

Biay

a da

lam

APB

des

Kete

rsed

iaan

Calo

n Ka

der

Kete

rsed

iaan

SDM

loka

l yan

g

mem

iliki

kea

hlia

n

……

……

….,

……

……

……

……

……

……

……

……

Daf

tar U

sula

n K

egia

tan

Yang

Mem

butu

hkan

PJL

T

TA …

……

Kepa

la D

esa

Page 86: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

70| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar kerja 5.2.2

Kec

amat

an

Kab

upat

en

No

Nam

a D

esa

Usu

lan

Keg

iata

nT

ujua

n K

egia

tan

Pen

erim

a m

anfa

at

Jeni

s la

yana

n

tekn

is y

ang

dibu

tuhk

an

Bia

ya d

alam

AP

Bde

s (R

p.)

Ket

erse

diaa

n

Cal

on K

ader

Ket

erse

diaa

n

SD

M lo

kal y

ang

mem

ilik

i kea

hlia

n

Has

il

Pen

ilai

an

(lay

ak/t

idak

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

……

……

….,

……

……

……

……

……

……

……

……

(___

____

____

____

____

____

____

____

_)

Rek

apit

ulas

i Usu

lan

dan

Pen

ilaia

n K

egia

tan

Des

a Ya

ng M

emb

utuh

kan

PJLT

TA

……

……

Tim

Pen

gelo

la In

ovas

i Des

a

Page 87: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 71

Lembar Kerja Kelompok 5.2.3

No

Keg

iata

nLo

kasi

Jen

is l

ayan

an

Jum

lah

Dan

aH

asi

l V

eri

fik

asi

PJL

T y

an

g

dir

ek

om

en

da

sik

an

1 2 3 4 5 6 7

(

____

____

____

____

____

)

( _

____

____

____

____

____

___

)

Tab

el

Rek

om

en

dasi

Keb

utu

han

PJL

TT

PID

Keca

mata

n : D

EP

OK

Tim

In

ovasi

Kab

up

ate

n …

……

Kelo

mp

ok

Kerj

a P

JLT

K

etu

a S

ekre

tari

s

Page 88: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

72| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Kerja Kelompok 5.2.4

Kecamatan :

Kabupaten :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

Keterangan :

1 Jelas

2 Jelas

3 Jelas

4 Komitmen replikasi, jika usulan kegiatan merupakan hasil tindak lanjut BID (jika ada maka skor=4, jika tidak ada maka skor-1)

5 Kebijakan selaras pemerintah, jika usulan kegiatan selaras dengan 4 prioritas Kementerian Desa PDT (Prukades, Bumdes, Embung

Desa dan Sarana Olah raga Desa)

6 Manfaat masyarakat, jumlah penerima manfaat dari kegiatan tersebut (diambil dari APB Desa)

7 Komitmen pembiayaan keberlanjutan kader.

8 Mendukung kewenangan desa dalam layanan pendidikan dan kesehatan (PAUD, Posyandu dan stunting).

Penilaian :

4

3

2

1

Sangat tinggi

Tinggi

Rendah

Sangat rendah

Partisipasi

Masyarakat

RankingKomitmen

replikasi

Selaras

kebijakan

Pemerintah

Manfaat

Masyarakat

Layanan

Sosial Dasar

(pendidikan

dan

kesehatan)

Hasil Perangkingan Prioritas Kegiatan PJLT:

Hasil Perumusan dan Prioritas Pemanfaatan PJLT

No Kegiatan Lokasi

Kriteria Prioritas Usulan

Nilai

Page 89: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 73

SUB POKOK BAHASAN 5.3

Perumusan dan Prioritas

Kegiatan P2KTD

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan maksud, tujuan dan tata cara perumusan dan prioritas

kegiatan P2KTD ditingkat Kecamatan;

2. Mensimulasikan tahapan kegiatan perumusan dan penetapan

prioritas kegiatan P2KTD di tingkat Kecamatan.

Waktu

2 JP (90 Menit)

Metode

Pemaparan, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi.

Media

Media tayang, lembar kerja, lembar informasi dan lembar kasus.

Alat Bantu

Flipt chart, spidol, kertas plano, kertas metaplan, laptop, dan proyektor

Page 90: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

74| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Ruang Lingkup Kegiatan Perumusan dan

Prioritas Kegiatan P2KTD di Tingkat Kecamatan

1. Fasilitator menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari

kegiatan pembelajaran tentang “Ruang Lingkup Perumusan dan

Prioritas Kegiatan P2KTD” sebagai acuan TPID dalam memfasilitasi

perumusan dan prioritas kegiatan P2KTD di tingkat Kecamatan;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan sebagai

berikut:

Apakah yang menjadi lingkup kegiatan perumusan dan prioritas

kegiatan P2KTD di tingkat Kecamatan?

Berdasarkan pengalaman Anda, sejauhmana peran TPID dalam

merumuskan dan menetapkan prioritas kegiatan P2KTD di

tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi kebutuhan

pembangunan Desa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat

dan gagasannya;

4. Buatlah catatan penting dari hasil curah pendapat yang telah

dilakukan;

5. Lakukan pembulatan dengan menyajikan Media Tayang 5.3.1 yang

telah disediakan.

Kegiatan 2: Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD di Tingkat

Kecamatan

6. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari kegiatan

pembelajaran tentang “Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD”

sebagai acuan TPID dalam merumuskan dan menetapkan prioritas

P2KTD sesuai kebutuhan Desa;

7. Mulailah dengan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan

kepada peserta sebagai berikut:

Apakah hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPID dalam

melakukan perumusan dan penetapan prioritas kegiatan P2KTD

di tingkat Kecamatan agar sesuai dengan kebutuhan

pembangunan Desa?

Indikator apa saja yang digunakan untuk merumuskan dan

menetapkan kegiatan P2KTD? dan

Bagaimana proses atau tahapan perumusan dan prioritas

kegiatan P2KTD?

Page 91: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 75

8. Berikan waktu kepada peserta untuk mengungkapkan pendapatnya.

9. Catatlah hal-hal yang penting dari hasil curah pendapat;

10. Selanjutnya mintalah peserta untuk membentuk 3 (tiga) kelompok

yang masing-masing kelompok akan membahas tema bahasan

berdasarkan bidang layanan teknis P2KTD sebagai berikut:

Kelompok 1: Kewirausahaan

Kelompok 2: Pengembangan SDM

Kelompok 3: Infrastruktur Desa

11. Berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk

membahas isu-isu tersebut dan mencatat hasil diskusinya dalam

Lembar Kerja Kelompok 5.3.2;

12. Mintalah masing-masing kelompok untuk memaparkan hasilnya

dalam pleno;

13. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya;

14. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam pembahasan.

Kegiatan 2: Menutup sesi Pembelajaran

15. Buatlah penegasan dan kesimpulan atas hasil kerja kelompok, dan

akhiri sesi ini.

Page 92: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

76| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Kerja Kelompok 5.3.2

MATRIK PERUMUSAN DAN PRIORITAS KEGIATAN P2KTD

DI TINGKAT KECAMATAN

Kelompok : 1/2/3*)

Bidang : ……………………………………

No Kegiatan Lokasi Kriteria Prioritas Usulan Ran-

king Komit

men

Repli-

kasi

Selaras

kebijakan

Peme-

rintah

Dampak

masya-

rakat

Parti-

sipasi

Masya-

rakat

Layanan

Sosial

Dasar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Hasil Perangkingan Prioritas Kegiatan P2KTD:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 93: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 77

SUB POKOK BAHASAN 5.4

Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan maksud, tujuan dan tata cara pemanfaatan P2KTD;

2. Memfasilitasi pemanfaatan P2KTD di Desa.

Waktu

2 JP (90 menit)

Metode

Pemaparan, tanyajawab, studi kasus, kerja kelompok, dan pleno.

Media

Media Tayang 5.4.1; Pelaksanaan P2KTD dalam Program Inovasi Desa;

Lembar Kerja 5.4.1: Matrik Kajian Fasilitasi Desa Dalam Pemanfaatan

P2KTD;

Lembar Informasi 5.4.1: Pelaksanaan Penyedia Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa.

Alat Bantu

Flipt chart, metaplan, spidol, laptop, LCD, Whiteboard

Page 94: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

78| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Ruang Lingkup Pemanfaatan P2KTD

1. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari topik

pembelajaran tentang “Ruang Lingkup Pemanfaatan P2KTD” sebagai

acuan TPID untuk memfasilitasi pemanfaatan penyedia peningkatan

kapasitas teknis di Desa;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan sebagai

berikut:

Apakah yang menjadi lingkup peran TPID dalam memfasilitasi

kegiatan pemanfaatan P2KTD di Desa?

Berdasarkan pengalaman Anda, sejauhmana peran TPID dalam

mendorong Desa untuk memanfaatkan P2KTD dalam mendukung

pembangunan Desa?

3. Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pendapat dan

gagasannya;

4. Buatlah catatan penting dari hasil curah pendapat yang telah dilakukan;

5. Lakukan pembulatan dengan menyajikan Media Tayang 5.4.1 yang telah

disediakan.

Kegiatan 2: Fasilitasi Desa dalam Pemanfaatan P2KTD

6. Menjelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari subpokok

bahasan tentang “Fasilitasi Desa dalam pemanfaatan P2KTD” sebagai

acuan TPID dalam fasilitasi Desa memanfaatkan P2KTD;

7. Lakukan curah pendapat dengan memberikan pertanyaan kepada

peserta sebagai berikut:

Apakah hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPID dalam fasilitasi

Desa memanfaatkan P2KTD?

Bagaimana proses atau tahapan fasilitasi pemanfaatan P2KTD?

Apakah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan dalam

proses fasilitasi tersebut dan bagaimana mengatasinya?

8. Berikan waktu kepada peserta untuk mengungkapkan pendapatnya.

9. Catatlah hal-hal yang penting dari hasil curah pendapat;

10. Selanjutnya mintalah peserta untuk membentuk 3 (tiga) kelompok yang

masing-masing kelompok akan membahas isu-isu atau tema bahasan

sebagai berikut:

Kelompok 1: Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Kelompok 2: Orientasi P2KTD

Page 95: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 79

Kelompok 3: Pertanggungjawaban P2KTD

11. Berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk

membahas isu-isu tersebut dan mencatat hasil diskusinya dalam

Lembar Kerja Kelompok 5.4.2;

12. Mintalah masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dalam

pleno;

13. Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya;

14. Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam pembahasan;

Kegiatan 2: Menutup sesi pembelajaran

15. Buatlah pembulatan dan kesimpulan atas hasil kerja kelompok, dan

akhiri sesi ini.

Page 96: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

80| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Kerja Kelompok 5.4.2

Matrik Kajian Fasilitasi Desa Dalam Pemanfaatan P2KTD

No Tahapan Fasilitasi

Desa dalam

Pemanfaatan

P2KTD

Hasil yang

Diharapkan

Peran TIK

Pokja

P2KTD

Hambatan/

Tantangan

Solusi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelaksanaan P2KTD (Kelompok 1)

Orientasi P2KTD (Kelompok 2)

Pertanggungajwaban Kegiatan P2KTD (Kelompok 3)

Page 97: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 81

Pokok Bahasan 6

PENGELOLAAN KEUANGAN TPID

Page 98: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

82| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 99: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 83

POKOK BAHASAN 6

POKOK BAHASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN TPID

Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memahami mekanisme pencairan dan ketentuan penggunaan DOK;

2. Menerapkan Pembukuan dan Bukti Transaksi;

3. Menerapkan pelaporan kegiatan dan keuangan

Sub Pokok Bahasan

SPB 6.1: Mekanisme Pencairan dan Penggunaan DOK;

SPB 6.2: Pembukuan dan Bukti Transaksi;

SPB 6.3: Pelaporan Kegiatan dan Keuangan TPID.

Waktu

5 JP (225 menit)

Page 100: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

84| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 101: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 85

SUB POKOK BAHASAN 6.1

Mekanisme Pencairan dan

Penggunaan DOK TPID

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menguraikan mekanisme dan ketentuan pencairan DOK;

2. Menjelaskan ketentuan penggunaan DOK;

Waktu

2 Jampel (90 Menit)

Metode

Penjelasan, tanya jawab, curah pendapat

Media

Media tayang, lembar informasi

Alat Bantu

Flipt chart, spidol, kertas plano, kertas metaplan, laptop, dan proyektor

Page 102: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

86| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami mekanisme dan ketentuan pencairan

1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan dan proses penyajian SPB ini;

2. Ajukan pertanyaan-pertanyaan penggerak apa yang dimaksud

dengan mekanisme pencairan;

3. Catat jawaban peserta kedalam flip chart yang telah di sediakan;

4. Paparkan dengan menayangkan Media Tayang 6.1.1 mekanisme

pencairan DOK TPID;

5. Berikan kesempatan peserta untuk memberikan tanggapan terkait

penjelasan tersebut;

6. Selanjutnya paparkan dengan meayangkan Media Tayang 6.1.2.

Syarat dokumen pengajuan dana TPID 50% tahap I dan 50% tahap II;

7. Berikan kesempatan peserta untuk memberikan tanggapan terkait

penjelasan tersebut;

8. Tegaskan hal-hal penting terkait mekanisme dan ketentuan

pencairan DOK TPID;

Kegiatan 2: Memahami ketentuan penggunaan DOK TPID

9. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai refleksi realisasi penggunaan

DOK yang sudah terlaksana tahun lalu;

10. Catat jawaban peserta pada kertas flip chart yang telah di sediakan;

11. Minta salah seorang peserta mepaparkan dengan menayangkan

Media Tayang 6.1.3. Rincian Penggunaan DOK TPID;

12. Berikan kesempatan peserta untuk memberikan tanggapan terkait

pemaparan tersebut;

Kegiatan 2: Memahami ketentuan penggunaan DOK TPID

13. Akhiri sesi ini dengan menegaskan hal-hal penting terkait ketentuan

dan realisasi penggunaan DOK TPID.

Page 103: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 87

SUB POKOK BAHASAN 6.2

Pembukuan dan Bukti Transaksi

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Mengartikan jenis-jenis pembukuan;

2. Mengartikan jenis-jenis bukti transaksi

3. Melaporkan pembukuan.

Waktu

2 JP (90 Menit)

Metode

Penjelasan, tanya jawab, curah pendapat, kerja kelompok, praktik simulasi

Media

Media tayang, lembar informasi, lembar kasus, lembar kerja

Alat Bantu

Flipt chart, spidol, kertas plano, kertas metaplan, laptop, dan proyektor

Page 104: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

88| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami pembukuan untuk TPID dan Bukti Transaksi

1. Jelaskan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan dari pembelajaran

tentang “memahami Pembuakuan untuk TPID dan Bukti Transaksi”;

2. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan dan proses belajar pada sesi

ini;

3. Ajukan sebuah pertanyaan: Jenis pembukuan apa saja yang

diketahui oleh peserta ?;

4. Catat jawaban peserta pada kertas flip chart yang telah di sediakan;

5. Lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan: Apa yang anda ketahui

tentang bukti transaksi?

6. Selanjutnya lakukan pemaparan dengan menayangkan Media

Tayang 6.2.1. Format Pembukuan dan Bukti Transaksi;

7. Berikan kesempatan peserta untuk memberikan tanggapan terkait

penjelasan tersebut;

8. Tegaskan hal-hal penting terkait pembukuan dan bukti transaksi.

Kegiatan 2: Menerapkan pembukuan dan bukti transaksi

9. Jelaskan form pembukuan yang akan dikerjakan sesuai Lembar

Kasus 6.2.2;

10. Minta peserta membentuk kelompok (5-7 orang) per kelompok;

11. Bagikan Lembar Praktik 6.2.3. kepada setiap kelompok untuk

dikerjakan;

Kegiatan 3: Memaparkan hasil kerja kelompoK

12. Minta salah satu kelompok mempresentasikan hasil kerjanya;

13. Berikan kesempatan kepada kelompok lain menanggapi dan

menyempurnakan hasil kerja yang dipresentasikan;

Kegiatan 4: Menutup sesi pembelajaran

14. Tegaskan hal-hal penting terkait pembukuan;

15. Tutup sesi ini dengan kesimpulan.

Page 105: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 89

Lembar Praktik 6.2.2

Realisasi Kegiatan

Kecamatan : SAMADUA

Kabupaten : ACEH SELATAN

Propinsi : ACEH

Alokasi DOK : 178,565,000.00

1 4 5 6

1 17,856,500

a Transportasi perwakilan desa (maks

4 org/desa )

b Biaya-biaya event Bursa :

Sewa tempat

sewa stand

konsumsi

peralatan

percetakan

dll

c Pelaporan bursa

2 89,282,500

2.1. 44,641,250

hasil identifikasi dan kartu ide 2017

transport identifikasi dan pelaksanaan

capturing

Sewa kamera/video shooting

dll

Capturing setelah BID 2018transport identifikasi dan pelaksanaan

capturing

Sewa kamera/video shooting

dll

2.2. Pelatihan TPID (10%) 17,856,500

transport peserta

konsumsi

materi

Pelaporan pelatihan

dll

2.3. 26,784,750

kunjungan lapangan/mendatangkan

narasumber/uji silang/tukar informasi

(rincian dana disesuaikan kebutuhan

replikasi yang dipilih )

3 26,784,750

3.1. 5,356,950.00

MAD 1

konsumsi

pelaporan

dll

MAD 2

konsumsi

pelaporan

dll

3.2. Monitoring dan evaluasi ( 5% ) 8,928,250

transport

Pelaporan

dll

3.3. 12,499,550

Sew laptop

Sewa printer

pembelian atk

dll

4

44,641,250

Sesuai kebutuhan desa yang

memerlukan PJLT

178,565,000

Ketua

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi di

Desa dan Kecamatan (50%)

Capturing ( 25% )

Operasional dan Administrasi ( 15% )

MAD ( 3% )

Pembiayaan Penyedia Jasa Layanan

Teknis (PJLT) ( 25% )

( ……………………………….. ) ( ………………………………………... )

Total Keseluruhan

……………………….., …………………………... 2018

Di buat oleh,

Tim Pelaksana Inovasi Desa TPID

Kecamatan …………………………….

Bendahara

Replikasi (15%)

Administrasi dan Pelaporan TPID ( 7 % )

Keterangan

2 3

Bursa Inovasi Desa di Kecamatan ( 10% )

REALISASI KEGIATAN

DOK PID 2018

Tim Pelaksana Inovasi Desa

No Kegiatan Volume Kegiatan Harga Satuan Total Biaya

Page 106: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

90| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar praktek 6.2.3

1. Buku Kas Umum

Bu

lan

:...

....

....

....

....

....

....

....

...2

01

8

Pro

vin

si

12

34

57

91

01

11

21

4

0

15

16

17

22

25

27

28

29

30

00

00

00

00

00

00

0

Dis

etu

jui O

leh

,

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

Ket

ua

TPID

Kab

up

aten

:

PR

OG

RA

M IN

OV

ASI

DES

AB

UK

U K

AS

UM

UM

Dan

a O

pe

rasi

on

al K

egi

atan

(D

OK

) P

PID

Kec

amat

an

:

SALD

OTa

rik

dar

i

Rek

.

Pen

erim

aan

Paj

akB

urs

a In

ova

siO

per

asio

nal

Keg

iata

n

PEM

ASU

KA

N

Seto

ran

Paj

ak

Pen

gem

bal

ian

ke R

ek.

Sald

o A

wa

l/To

tal T

ran

saks

i s.d

. Bu

lan

La

lu

PEN

GEL

UA

RA

NN

o.

Tgl.

Tra

nsa

ksi

Ura

ian

Tra

nsa

ksi

No

. Bu

kti T

ran

saks

i

Tota

l Tra

nsa

ksi B

ula

n In

i

Tota

l Tra

nsa

ksi K

um

ula

tif

Kec

amat

an..

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

20

18

Dib

uat

Ole

h,

....

....

....

....

....

....

....

....

....

..

Ben

dah

ara

TPID

Page 107: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 91

2. Buku Bank

Kecamatan :...................... Bulan :

Kabupaten :..................... Bank Cabang :

Rekening No :

TRANSFER BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saldo Awal/Total Transaksi

s.d bulan lalu0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF

Kecamatan................................, 2017

Dibuat Oleh,

..................................

Bendahara TPID

Disetujui Oleh,

..................................

Ketua TPID

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

PROGRAM INOVASI DESA (PID)

TAHUN ANGGARAN 2018

No.TANGGAL

TRANSAKSIURAIAN TRANSAKSI

BUKTI

TRANSAKSI

PEMASUKAN PENGELUARANSALDO

BUKU BANK DOK PPID

Provinsi

BIAYA

ADMINISTRASI

Page 108: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

92| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 109: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 93

SUB POKOK BAHASAN 6.3

Pelaporan Kegiatan dan

Keuangan TPID

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelasakan pokok-

pokok kegiatan dan laporan TPID;

Waktu

1 JP (45 Menit)

Metode

Penjelasan, tanya jawab, curah pendapat.

Media

Media tayang, lembar informasi

Alat Bantu

Flipt chart, spidol, kertas plano, kertas metaplan, laptop, dan proyektor

Page 110: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

94| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Memahami Pokok-Pokok Laporan Kegiatan dan Laporan

Keuangan TPID

1. Buka dengan salam, jelaskan tujuan dan proses penyajian SPB ini;

2. Lakukan curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan:

Apakah yang dimaksud dengan pelaporan?

Apakah materi laporan kegiatan?

Apakah materi laporan keuangan?

3. Catat jawaban peserta kedalam flip chart yang telah di sediakan;

4. Paparkan dengan menayangkan Media Tayang 6.3.1 Outline Laporan

Kegiatan TPID dan Form-Form Laporan Keuangan TPID;

5. Berikan kesempatan peserta untuk memberikan tanggapan terkait

penjelasan tersebut;

6. Buatlah catatan terhadap respon yang disampaikan peserta.

Kegiatan 2: Menutup sesi Pembelajaran

7. Berikan penegasan hal-hal penting tetang laporan kegiatan dan

laporan keuangan TPID;

8. Akhiri kegiatan dengan membuat kesimpulan.

Page 111: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 95

Pokok Bahasan 7

EVALUASI PELATIHAN DAN RKTL

Page 112: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

96| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 113: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 97

POKOK BAHASAN 7

POKOK BAHASAN

EVALUASI PELATIHAN DAN RKTL

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan TPID;

2. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Sub Pokok Bahasan

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan TPID;

2. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

Waktu

2 JP (90 menit)

Page 114: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

98| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 115: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 99

SUB POKOK BAHASAN 7.1

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Merangkum kembali pokok-pokok isi materi pelatihan TPID mulai

SPB 1 hingga SPB 6 dengan benar;

2. Menilai penyelenggaraan kegiatan pelatihan TPID di wilayah kerja

masing-masing.

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Evaluasi

Media

Media Tayang 7.1.1:

Lembar Kerja 7.1.1: Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan TPID.

Lembar Kerja 7.1.2: Evaluasi Materi Pelatihan TPID.

Alat Bantu

Kertas plano, metaplan, spidol dan Lakban, LCD, Laptop, dan

WhiteBoard.

Page 116: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

100| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan 1: Resume Hasil Pelatihan

1. Sebelum kegiatan dimulai, pelatih atau penyelenggara membagi-

kan lembar penilaian penyelenggaraan kegiatan dan materi

pelatihan (Lembar Kerja 7.1.1 dan 7.1.2) kepada peserta untuk diisi

dan dan diserahkan kepada panitia;

2. Setelah mengisi lembar evaluasi pelatihan, selanjutnya pelatihan

menjelaskan kepada peserta tentang tujuan, proses dan hasil dari

penyusunan resume pokok-pokok isi materi pelatihan pratugas

TPID;

3. Pelatih memberikan rangkuman dan menjelaskan tentang:

a. Rangkuman materi dan kaitan materi yang satu dengan yang

lainnya.

b. Tujuan pelatihan selama proses pelatihan.

c. Bagan proses pelatihan.

d. Penjelasan untuk memenuhi harapan yang belum terpenuhi.

e. Penjelasan hasil evaluasi individu praktek melatih.

4. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menanyakan materi

yang belum jelas;

5. Buatlah pembulatan dan kesimpulan akhir dari keseluruhan materi

pelatihan TPID.

Kegiatan 2: Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

6. Mintalah kepada masing-masing peserta untuk curah pendapat

terkait proses penyelenggaraan pelatihan TPID dengan

mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut;

a. Apa yang Anda rasakan setelah Anda mengikuti pelatihan ini?

b. Kebutuhan dan kemampuan (pengetahuan, sikap dan

keterampilan) apa saja yang dianggap perlu ditingkatkan untuk

mendukung penyelenggaraan pelatihan?

c. Bagaimana upaya Anda sebagai pendamping untuk

memperbaiki dan meningkatkannya dan siapa saja yang

terlibat di dalamnya?

7. Catatlah beberapa hal pokok yang dikemukakan oleh peserta

dalam metaplan agar mendapatkan reaksi dari masing-masing

peserta;

8. Selanjutnya paparkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan

TPID untuk diberikan tanggapannya dari peserta;

Page 117: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 101

9. Diskusikan hasil reaksi masing-masing peserta terkait hasil evaluasi

tersebut dan buatlah kesepakatan bersama terkait hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku di

tingkat Kecamatan;

10. Lakukan penegasan dan kesimpulan akhir ats keseluruhan proses

penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan.

Page 118: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

102| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Kerja 8.1.1

Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan TPID dalam

Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

No Aspek Penilaian Keterangan

Kurang Baik Sangat

Baik

1 Penguasaan Materi

PB 1

PB 2

PB 3

PB 4

2 Tim Pelatih

Kemampuan Fasilitasi

Penguasaan Materi

Kerjasama Tim

3 Dinamika Peserta

Hari 1

Hari 2

Hari 3

4 Sarana dan Prasarana

5 Bahan Orientasi

5 Akomodasi

6 Pelayanan Panitia

Page 119: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 103

Lembar Kerja 8.1.2

Evaluasi Materi Pelatihan TPID dalam

Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

No POKOK BAHASAN SUBPOKOK BAHASAN KOMPETENSI

KET 1 2 3 4

(1) (2) (3) (4) (5)

KELAS UMUM

1. Kebijakan

Pembangunan Desa

Arah kebijakan Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Kebijakan Program Inovasi

Desa (PID)

Kebijakan Penanganan Stunting

Keterbukaan Informasi Publik

dalam Pembangunan Desa

2. Pelaku Program Inovasi

Desa (PID) di tingkat

Kecamatan

Organisasi Tim Pengelola

Inovasi Desa (TPID) di tingkat

Kecamatan

Membangun Tim Kerja

KELAS KHUSUS

3. Fasilitasi Pengelolaan

Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID)

Konsep Pengelolaan

Pengetahuan dan Inovasi Desa

(PPID)

Tahapan Fasilitasi Pengelolaan

dan Inovasi Desa (TPID)

Menangkap Inovasi (Capturing)

Dokumentasi Inovasi dan

Bahan Pembelajaran

Bursa Inovasi Desa (BID) di

Tingkat Kecamatan

4. Fasilitasi Penyedia

Peningkatan Kapasitas

Teknis Desa

Konsep P2KTD

Identifikasi dan Verifikasi

Kebutuhan Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis

Desa di Desa

Perumusan dan Prioritas

kegiatan P2KTD

Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

KELAS UMUM

6. Pengelolaan Keuangan

TPID

Mekanisme Pencairan dan

Penggunaan DOK TPID

Pembukuan dan Bukti Transaksi

Pelaporan Kegiatan dan

Keuangan TPID)

Page 120: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

104| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 121: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 105

SUB POKOK BAHASAN 8.2

Rencana Kerja Tindak Lanjut

Tujuan

Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Mengidentifikasi kegiatan pokok TPID;

2. Menyusun rencana dan jadwal kerja TPID tahun 2018

Waktu

1 JP (45 menit)

Metode

Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Media

Lembar Kerja 7.2.1: Matrik Diskusi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL);

Lembar Kerja 7.2.1: Format Laporan Pelaksanaan Pelatihan.

Alat Bantu

Kertas plano, metaplan, spidol dan Lakban, LCD, Laptop, dan

WhiteBoard

Page 122: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

106| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Proses Penyajian

Kegiatan: Mengidentifikasi kegiatan pokok TPID

1. Informasikan kepada peserta agenda pokok PID paska orientasi;

2. Pandu peserta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pokok yang akan

dilakukan TPID;

3. Pandu peserta menentukan hal-hal pokok yang harus diperhatikan

dalam menyusun RKTL.

Kegiatan 2: Menyusun RKTL

4. Minta peserta membentuk kelompok (5-6 orang per kelompok);

5. Bagikan Lembar Kerja 7.2.1 Form/Lembar RKTL kepada setiap

kelompok untuk dikerjakan.

Kegiatan 3: Memaparkan hasil kerja kelompok

6. Minta salah satu kelompok memaparkan RKTL yang telah disusun;

7. Berikan kesempatan kepada peserta kelompok lain untuk

menanggapi.

Kegiatan 4: Menutup Sesi Pembelajaran

8. Berikan penegasan terhadap RKTL TPID; dan akhiri sesi ini.

Page 123: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 107

Lembar Kerja 7.2.1

Matrik Diskusi: Rencana Kerja Tindak Lanjut

No Kegiatan Pokok Uraian Kegiatan Output PIC Waktu

Pelaksanaan

Catatan:

(1) Tabel ini sebagai acuan umum saja, peserta diskusi dapat memodifikasi sesuai

kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian lain tentang rencana

tindak lanjut pelatihan TPID dalam rangka pelaksanaan Program Inovasi Desa

(PID);

(2) Jelaskan proses atau uraian kegiatan dan hasil yang hendak dicapai di setiap aspek

yang perlu ditindaklanjuti;

(3) Identifikasikan pelaku yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam penyelenggaraan pelatihan di Kabupaten/Kota;

(4) Tetapkan perkiraan waktu masing-masing tahapan yang telah direncanakan.

Page 124: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

108| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Lembar Kerja 7.2.2

Format Laporan Pelaksanaan Pelatihan TPID

BAB 1: Pendahuluan

1. Latar Belakang.

2. Maksud dan Tujuan

3. Hasil yang diharapkan

4. Ruang Lingkup Materi

5. Pelaksana

6. Waktu dan tempat

BAB 2: Pelaksanaan Pelatihan

1. Informasi Umum

(a) Peserta: menjelaskan tentang peserta (jumlah, posisi/jabatan,

komposisi dll).

(b) Pelatih: menjelaskan tentang pelatih atau fasilitator (jumlah,

posisi/jabatan, komposisi, Tim Pelatih, dll).

(c) Materi Pelatihan dan Jam Pelajaran: menjelaskan tentang keluasan

dan kedalam materi pelatihan, jam pelajaran, waktu hari pelatihan

dan bobot materi.

2. Proses Pelatihan

(a) Metode: menjelaskan pendekatan/metode yang digunakan dalam

menyampaikan materi pelatihan;

(b) Media dan Sumber Belajar: menjelaskan tentang pemanfaatan media

dan sumber belajar pendukung pelatihan;

(c) Fasilitasi Proses: menyajikan data/informasi mengenai tata urut

penyajian materi dan proses interkasi pelatih dan peserta;

(d) Dinamika Pembelajaran: menguraikan hasil analisis tentang kondisi

dan perubahan perilaku dalam setiap tahapan pembelajaran.

BAB 3: Hasil Pelatihan

1. Kehadiran Peserta;

2. Partisipasi Peserta;

3. Capaian Belajar (tingkat pemahaman dan kompetensi peserta).

BAB 4: Permasalahan dan Tantangan

1. Permasalahan;

2. Tantangan.

Page 125: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 109

BAB 5: Rekomendasi dan Kesimpulan

1. Rekomendasi: memaparkan secara singkat tentang pokok-pokok pikiran

penting berupa, tindak lanjut pasca pelatihan, masukan dan saran dalam

rangka perbaikan penyelenggaraan pelatihan sebagai masukan kepada

pemangku kepentingan terkait;

2. Kesimpulan: resume tentang tujuan, proses, hasil dari pelatihan yang

telah dilaksanakan.

BAB 5: Penutup

Lampiran :

Jadwal latihan

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Peserta

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Latihan

Foto dokumentasi Kegiatan

Page 126: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

110| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 127: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 111

Modul Pelatihan

Tim Pelaksana Kegiatan

Inovasi Desa

Lembar Informasi

Page 128: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

112| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 129: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 113

Lembar Informasi 2.1.1

Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Arah Kebijakan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya pemenuhan keadilan bagi rakyat

Indonesia. Pembangnan dilaksanakan berdasar rencana besar bangsa Indonesia melalui

perencanaan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa. Dalam melakukan perencanaan

pembangunan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) secara legal menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan dalam

kesatuannya dengan kepentingan politis (keputusan pembangunan yang ditetapkan

oleh legislatif) maupun kepentingan teknokratis (perencanaan pembangunan yang

dirumuskan oleh birokrasi). Aspirasi dan kepentingan masyarakat ini dirumuskan melalui

proses perencanaan partisipatif yang secara legal menjamin kedaulatan rakyat dalam

berbagai program/proyek pembangunan desa.Perencanaan partisipatif yang

terpadukan dengan perencanaan teknokratis dan politis menjadi wujud nyata kerjasama

pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk pencapain tujuan pembangunan nasional diperlukan arah dan strategi yang

terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam setiap periode

5 tahunan (Periode 2005-2019, 2010-2014 dan sekarang memasuki periode ketiga 2015-

2019). Dari setiap periode RPJM kemudian dalam setiap tahunnya dirumuskan dalam

rencana kerja Pemerintan (RKP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015, tugas Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam

melaksanakan tugas itu, salah satu fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta

pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi salah satunya dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) ketiga periode 2015-2019 yang merupakan penjabaran

Page 130: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

114| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

dari Visi dan Misi Presiden serta agenda Nawacita. Keselarasan agenda pembangunan

nasional dengan pembangunan desa memberi kepastian bagi tercapainya tujuan

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan Desa dan kawasan perdesaan,

termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi serta

kepulauan dan pulau kecil, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman

transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:

a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas

permukiman;

b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana

pendidikan;

c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana

kesehatan; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar

permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan,

dan pusat kegiatan ekonomi; dan

d. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:

a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana

prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan

produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;

b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha,

bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan

kewirausahaan; dan

c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan

pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman

transmigrasi melalui strategi:

a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;

b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak

masyarakat adat;

c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakat

an desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;

Page 131: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 115

d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan,

anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring

pembangunan desa;

e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta

lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan

f. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

4. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan

melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:

a. konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;

b. memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan

dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP

Sistem Keuangan Desa;

c. memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara

efektif, berjenjang, dan bertahap;

d. mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat

ditetapkan menjadi desa adat.

5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia,

Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan

Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:

a. melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa,

dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta

pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;

c. menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan

bersama perencanaan dan pembangunan desa.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta

penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui

strategi:

a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi

hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;

b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan

menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;

c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari

kantong-kantong hutan dan perkebunan;

Page 132: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

116| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola

sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh

desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan

mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan

ketahanan pangan;

e. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang

shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan

sumber daya alam;

f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan

dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai

pemegang saham;

g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak

bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi

untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:

a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri

pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;

b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi lokal/wilayah;

c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar

pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUM Desa, (melalui

pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM

Desa) dan membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank

khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;

d. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;

e. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi

petani untuk berinteraksi denga pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan

produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis

Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM

Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan,

perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat

pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan

telekomunikasi);

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Desa, melalui strategi: (i) penataan dan penguatan BUM Desa untuk mendukung

ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan

produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; (ii) fasilitasi,

Page 133: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 117

pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan

permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan

(iii) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan

pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;

3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan

pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung

peningkatan karakter jati diri bangsa melalui revolusi mental, dengan strategi:

1) mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan;

2) mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan;

3) mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan

desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;

4) menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender

termasuk anak, pemuda,lansia dan penyandang disabilitas dalam

pembangunan desa;

5) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta

lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;

6) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa

dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan

dan politik; (vii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan

7) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia Tahun 2018 (RKP 2018) terdapat

lima Prioritas pembangunan Wilayah; Pembangunan wilayah Perbatasan dan Daerah

Tertinggal, Percepatan Pembangunan Papua, Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana antara lain Kebakaran Hutan, Reformasi Agraria dan Pembangunan Perdesaan.

Untuk Prioritas Pembangunan Desa di fokuskan pada 7(tujuh) Kegiatan Prioritas, yaitu :

Pemenuhan SPM di Desa Termasuk Permukiman Transmigrasi, Penanggulangan

Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pengembangan SDM

Pemberdayaan dan Modal Sosial Masyarakat Desa, Penguatan Pemerintahan Desa,

Pengawalan Implementasi Undang - Undang Desa, Pengembangan Ekonomi Kawasan

Perdesaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Hutan di Desa dan

Kawasan Perdesaan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berupa: Desa tertinggal menjadi desa

berkembang mencapai 4.500 desa, Desa berkembang menjadi desa mandiri mencapai

1.800 desa, Pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan 39

Kawasan dan Kawasan transmigrasi untuk percepatan menjadi desa berkembang

sebanyak130 Kawasan/65 SP/18 KPB.

Untuk merealisasikan target capaiaan Recana Kerja Pemerintah Tahun 2018

tersebut; Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah

Menetapkan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah

Page 134: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

118| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Tertinggal, dan Transmigrasi sejumlah 17.000 (tujuh belas ribu) melalui surat keputusan

menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017

tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi. Penetapan tersebut berdasarkan kategori Desa yang

termasuk dalam wilayah pinggiran, yaitu Desa dalam kawasan perdesaan, perbatasan,

dan daerah tertinggal dengan usaha pokok sektor pertanian dan pelaku usahanya mikro

dan kecil yang berkarakter tradisional sebagaimana dimaksud dalam cita ke-3 Nawa Cita

Kabinet Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Buku I angka 6.3 Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam Kegiatan Prioritas Pengawalan Implementasi Undang - Undang Desa,

Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan Bersama 4 menteri, antara Menteri

Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan

Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertanggal

Desember 2017 (SKB-4 Menteri). Dalam SKB 4 menteri tersebut telah ditetapkan

beberapa kebijakan, salah satunya berupa Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam

penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam,

tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan

pendapatan dan menurunkan angka stunting.

D. Kebijakan Padat karya Tunai

Adanya berbagai permasalahan dan fakta yang menunjukan ;

1. Masih tingginya Angka Gizi Buruk dan Stunting; berdaarkan ata yang ada Status

gizi masyarakat (37,2% stunting)

2. Masih tingginya Angka Pengangguran; Jumlah penganggur 2,39 juta orang di

perdesaan

3. Masih tingginya Angka Kemiskinan; Jumlah setengah penganggur 6 juta orang di

perdesaan

4. Masih tingginya Tingkat Kesenjangan Pendapatan; Jumlah pekerja tak dibayar

10,58 juta pekerja di perdesaan

5. Tingginya jumlah Desa Tertinggal Penduduk miskin di desa 27,7 juta orang. 10,2

juta orang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan

6. Dan Terjadinya migrasi dan urbanisasi yang tinggi

Dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk menjawab dan mengurangi permasalahan

tersebut diatas. Oleh karenanya Pemerintah telah mengambil kebijakan Kegiatan Padat

karya Tunai yang diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak untuk :

1. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Page 135: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 119

2. Perluasan kesempatan kerja sementara

3. Penciptaan Upah/ Tambahan Pendapatan

4. Perluasan Akses Pelayanan Dasar

5. Perluasan Mutu Pelayanan Dasar

6. Peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir)

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat

marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam,

tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan

pendapatan dan menurunkan angka stunting. Untuk melakuan akselerasi pencapaian

dampak yang diharapkan dari program padat karya tunai, seluruh Pemanfaatan Dana

Desa dan berbagai program Kementerian/Lembaga yang ditujukan ke Desa harus

dilakukan dengan model padat karya yang akan mampu menciptakan kesempatan kerja

di Desa dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi masyarkat desa yang

dilakukan dengan Padat Karya Tunai (cash for work). Swakelola dan Pelaksanaan

program K/L di daerah khususnya desa perlu diarahkan untuk mendukung Padat Karya

Tunai di Desa. Selain itu perlu adanya Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi

desa dalam mengembangkan potensi Desa serta Penyederhanaan sistem pelaporan dan

pertanggungjawaban di Desa.

Jenis Kegiatan

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai

dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi,

pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan

perahu.

2. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan

hutan, antara lain:

a. Pertanian;

b. Perhutanan;

c. Perkebunan;

d. Peternakan; dan

e. Perikanan.

3. Kegiatan produktif lainnya, antara lain:

a. Pariwisata;

b. Ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong

kewirausahaan;

c. Pengelolaan hasil produksi pertanian;

d. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.

4. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

a. Pengelolaan sampah;

Page 136: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

120| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

b. Pengelolaan limbah;

c. Pengelolaan lingkungan pemukiman;

d. Pengembangan energi terbarukan;

e. Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan

balita).

5. Kegiatan lainnya Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesai-

an pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan

pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan

pengangkut bahan dan alat kerja

Kelompok Sasaran Tenaga Kerja Padat Karya Tunai

1. Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin.

2. Pencari nafkah utama keluarga.

3. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.

4. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa

tanam/panen.

5. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan ( diputus hubungan kerja ).

Prinsip-Prinsip Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018

1. Inklusif ; Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan ketenagakerjaan

(penganggur, setengah penganggur), masyarakat marginal/miskin, kondisi

geografis, sosial, budaya dan ekonomi, serta mempertahankan daya dukung dan

keseimbangan lingkungan.

2. Partisipatif Dan Gotong Royong ; berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK

masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi

pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan

Desa secara partisipatif dan gotong royong.

3. Transparan Dan Akuntabel; Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara

moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak

4. Efektif; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif dan

nyata bagi peningkatan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya

beli masyarakat desa.

5. Swadaya; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong

keswadayaan dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, material, dan

asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga desa yang berkecuk

6. Penentuan Upah; Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan

hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.

Page 137: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 121

Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran

upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota

7. Prioritas; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya

lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin

8. Swakelola; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh

Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan

teknologi sederhana yang ada di Desa.

9. Keberlanjutan; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan

memastikan adanya rencana pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan

pelestariannya.

10. Disepakati Dalam Musyawarah Desa; Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa

dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan

berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa

melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai

kemufakatan bersama

11. Berbasis kewenangan lokal Desa dan Hak asal usul; Kegiatan Padat Karya Tunai

di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desaa harus menjadi bagian

dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa.

12. Kewenangan yang ditugaskan kepada Desa; . Kegiatan Padat Karya Tunai di

Desa yang pembiayaannya bersumber dari Non APB Desaa diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas lokasi Padat Karya Tunai di Desa pada tahun 2018 Lokasi Kegiatan padat

Karya Tunai Tahun 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten yang diusulkan oleh

Bappenas bersama TNP2K, dan Kemenko PMK.

E. Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat karya Tunai

Dalam kebijakan Kegiatan Padat karya Tunai setiap kementerian mendapat pembagian

peran sesuai Tupoksi dari masing-masing kementerian. Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan peran untuk

Menetapkan Juknis penggunaan Dana Desa, Koordinasi Penguatan dan Peran

Pendamping Desa, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk Program Padat Karya

Tunai di Desa dan Bimbingan teknis pelaksanaan padat karya tunai di Desa kepada para

pendamping dan pengelola di Desa.

Dalam rangka implementasi Pengggunaan dana desa untuk kegiatan padat karya

tunai tahun 2018 dibutuhkan upaya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan maksud

dan tujuan yang diharapkan, untuk itu dibtuhkan petunjuk teknis penggunaan dana desa

untuk pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tahun 2018. Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai ini diharapkan menjadi arah kebijakan

pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Desa.

Page 138: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

122| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. haruslah

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas

bidang. antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan,

BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan

kewenangan Desa; Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri desa nomor 19

tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Page 139: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 123

Lembar Informasi 2.2.1

Pokok-Pokok Kebijakan Program Inovasi Desa (PID)

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan

berbagai kewenangan kepada Desa antara lain : Kewenangan berdasarkan hak asal usul

dan kewenangan lokal skala Desa. Untuk mendukung kewenangan tersebut agar Desa-

Desa meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingannya

secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, negara mengalokasi-

kan Dana Desa melalui APBN setiap tahunnya.

Konsekswensi logis atas kewenanganan tersebut, memunculkan adanya

pendekatan baru dalam pembanguan Desa yang disebut dengan “Desa Membangun”,

disamping pendekatan “Pembangunan Desa”. Namun disadari bahwa kapasitas Desa

dan rendahnya dukungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan

dalam perspektif “Desa Membangun”, masih terbatas. Keterbatasan itu dapat dideteksi

pada aras pelaku Pembangunan Desa (kapasitas aparat Pemerintah Desa dan

Masyarakat), kualitas tata kelola Desa dan support system yang mewujud melalui

regulasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan Desa.

Hal itu, pada akhirnya mengakibatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian

dan pemanfaatan kegiatan pembangunan kurang optimal menjadikan lambannya upaya

mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Merespon kondisi tersebut dan untuk melaksanakan UU Desa secara konsisten,

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi ( Kemendesa PDTT ), menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu:

Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di

tingkat Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan dan

Pemberdayaan masyarakat Desa. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping

profesional menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa; oleh karenanya penguatan

kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping

menjadi agenda strategis Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (P3MD).

Berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terkait isu-isu diatas terus

dilakukan oleh Kemendesa PDTT secara pro aktif ; Salah satunya dengan meluncurkan

Program Inovasi Desa (PID) yang dirancang untuk mendorong penguatan kapasitas

Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT

yang terumuskan dalam kebijakan Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui

peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada tiga bidang kegiatan

utama:

Page 140: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

124| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha

masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna

mendinamisasi perekonomian Desa.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas

perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek

maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak

hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga

pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang.

Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas

SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial

terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan

Desa, dan

3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara

langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang

memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Aspek lain yang harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan

pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai dan up to date, mengenai

kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian

pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang

berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan

pembangunan. Pegelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah,

khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam tentunya memiliki tantangan

dan tingkat kesulitan yang besar; Oleh karenanya Program Inovasi Desa (PID) akan

mendukung dalam upaya penguatan Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (P3MD) dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.

Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah inovasi/ kebaruan dalam praktik

pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas / hasil kerja

Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai

pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID juga memberikan perhatian terhadap

dukungan teknis dari Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa secara professional.

Dua unsur itu dirasa akan memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi Desa,

yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya Dana Desa (DD). Dengan

demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan

teknis yang berkualitas dan merangsang munculnya inovasi dalam praktik

pembangunan serta solusi inovatif untuk menggunakan Dana Desa secara tepat dan

seefektif mungkin.

Page 141: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 125

B. Tujuan

Kegiatan PID bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa

dengan memberikan banyak referensi dan inovasi pembangunan desa dalam rangka

mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membangun

kapasitas desa yang berkelanjutan.

C. Sasaran

1. Menguatkan Program Pendampingan yang fokus pada kualitas hasil

2. Memperkuat kualitas pengelolaan program P3MD, Program Inovasi Desa (PID) dan

Pengelolaan Data.

3. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengelola pembangunan

dan kegiatan produktif yang didanai melalui Dana Desa untuk hal-hal yang bersifat

inovatif.

4. Mendukung peningkatan produktivitas ekonomi desa dan kawasan perdesaan

melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat inovatif

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan Program Inovasi Desa (PID) didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Taat hukum;

2. Transparansi;

3. Akuntabilitas;

4. Partisipatif;

5. Kesetaraan Jender.

E. Ruang Lingkup

Secara skematis ruang lingkup Program Inovasi Desa (PID) digambarkan sebagai

berikut:

Page 142: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

126| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

1. Kegiatan Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa.

Merupakan kegiatan pengelolaan pengetahuan untuk mendorong munculnya inovasi

dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa khususnya terkait dengan

peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, peningkatan

kualitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan

pengetahuan dilakukan secara sistematis, terencana dan partisipatif meliputi proses,

identifikasi, validasi, dokumentasi, pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi.

Kegiatan ini didukung dengan Dana Operasional Kegiatan (DOK) bantuan Pemerintah

pengelolaan pengetahuan inovasi desa.

2. Kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) adalah organisasi atau lembaga

yang berbadan hukum yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara profesional

serta berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa di bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi

Lokal, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Jenis layanan teknis

yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama yang tidak dapat diberikan

oleh pendamping profesional dalam mendukung kemandirian desa, antara lain: (1)

Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan Sumber Daya

Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) dan (3) infrastruktur desa.

P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan,

konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa,

P2KTD dapat memfasilitasi Desa dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan

memanfaatkan jaringan kerja yang mendukung meningkatkan produktivitas dan hasil

guna kegiatan di Desa.

Page 143: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 127

3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa

Sistem Informasi Pembangunan desa merupakan solusi bagi percepatan pengelolaan,

evaluasi dan Analisa data desa, untuk tujuan percepatan pembangunan desa dan

produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data pembangunan desa. Pengelolaan

dan pengembangan sistem informasi pembangunan desa tidak terlepas dengan data

dasar yang selama ini dihasilkan di kementerian desa dan aplikasi pengolah data yang

sudah berjalan di desa. Pengelolaan dan pengendalian data bertujuan untuk

menyediakan model dan platform untuk mendukung pengolahan data program Inovasi

Desa.

Sistem informasi pengelolaan data ditujukan untuk penyediaan data dan informasi

tentang desa dan pengolahan data untuk tujuan penyajian data peningkatan kapasitas

desa, dengan mengolah data-data berdasarkan variable Key Performance Indicator (KPI)

data (target output data) desa yang akan diolah untuk melihat status dan peningkatan

level desa serta melihat secara utuh dampak intervensi program terhadap desa (program

inovasi desa, program pendampingan dan dana desa) terhadap perubahan dan

dinamika partumbuhan desa dalam skala indeks ukur status desa serta perubahan

kondisi desa atas pertumbuhan peluang kerja di desa, pengurangan angka kemiskinan

dan peningkatan pendapatan di tingkat desa.

F. Bidang Kegiatan

Bidang kegiatan Program Inovasi Desa (PID), meliputi:

(1) Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha

masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan desa guna

mendinamisasi perekonomian Desa;

(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas

perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek

maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak

hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga

pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang.

Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas

SDM ini, juga untuk merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial

terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan

Desa; dan

(3) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara

langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan yang

memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Page 144: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

128| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

G. Daftar Larangan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

antara lain:

(1) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis.

(2) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang mempekerjakan anak.

(3) Membiayai dan/atau mendukung kegiatan yang berdampak merusak lingkungan

hidup.

Page 145: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 129

Lembar Informasi 2.3.1

Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Stunting

A. Stunting Adalah Kondisi Gagal Tumbuh Pada Anak Balita (Bayi Di Bawah Lima

Tahun)

Akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi

lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita

pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang

badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar

baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) 2006. Sedangkan definisi

stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-

scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari – 3SD (severely

stunted).

Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset

Kesehatan Dasar/Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan

prevalensi stunting kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang

mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak

menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada

menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat

menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar

ketimpangan.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat

menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja,

sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (Gross Domestic Products) serta

mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu stunting juga dapat

berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/ inequality, sehingga mengurangi 10% dari

total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah

tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh

rumah tangga/keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40 % tingkat

kesejahteraan sosial dan ekonomi. Seperti yang digambarkan dalam grafik dibawah,

kondisi anak stunting juga dialami oleh keluarga/rumah tangga yang tidak miskin.

B. Penyebab Stunting

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor

gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling

menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh karenanya perlu

Page 146: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

130| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil,

beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik,

Termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada

masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada

menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI)

secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping

Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI diberikan/mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas

6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga

dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI,

serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak

terhadap makanan maupun minuman.

2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal

Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal

Care dan pembelajaran dini yang berkualitas.

Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan

bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi

64% di 2013 dan anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta

lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi sumplemen zat besi yang memadai

serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari

3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).

3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi.

Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.Menurut

beberapa sumber (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS), komoditas makanan di

Jakarta 94% lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran

di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi

di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami

anemia.

4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di

Indonesia masih buang air besar (BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga

belum memiliki akses ke air minum bersih. Beberapa penyebab seperti yang dijelaskan

di atas, telah berkontibusi pada masih tingginya pervalensi stunting di Indonesia dan

oleh karenanya diperlukan rencana intervensi yang komprehensif untuk dapat

mengurangi pervalensi stunting di Indonesia.

Page 147: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 131

C. Kerangka Intervensi Stunting di Indonesia

Pada 2010, gerakan global yang dikenal dengan Scaling-Up Nutrition (SUN) diluncurkan

dengan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses ke

makanan yang cukup dan bergizi. Pada 2012, Pemerintah Indonesia bergabung dalam

gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka besar Intervensi Stunting. Kerangka

Intervensi Stunting tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai macam program

yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Kerangka Intervensi

Stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu

1. Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Kerangka pertama adalah Intervensi Gizi Spesifik. Ini merupakan intervensi yang

ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi

pada 30% penurunan stunting. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya

dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana

hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan

untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi

utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita:

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil.

Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil

untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi

dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu

hamil serta melindungi ibu hamil dari Malaria.

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan.

Intervensi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang mendorong inisiasi menyusui

dini/IMD terutama melalui pemberian ASI jolong/colostrum serta mendorong

pemberian ASI Eksklusif.

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan.

Intervensi ini meliputi kegiatan untuk mendorong penerusan pemberian ASI hingga

anak/bayi berusia 23 bulan. Kemudian, setelah bayi berusia diatas 6 bulan didampingi

oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink,

melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap

malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan

diare. Kerangka Intervensi Stunting yang direncanakan oleh Pemerintah yang kedua

adalah Intervensi Gizi Sensitif. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai

kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi

Stunting. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak

khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait

Page 148: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

132| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya

makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada 12 kegiatan yang

dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui Intervensi Gizi Spesifik sebagai

berikut:

(1) Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.

(2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.

(3) Melakukan fortifikasi bahan pangan.

(4) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).

(5) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

(6) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).

(7) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.

(8) Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal.

(9) Memberikan pendidikan gizi masyarakat.

(10) Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja.

(11) Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

(12) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Kedua kerangka Intervensi Stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan

oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan

mengurangi pervalensi stunting.

2. Kebijakan Dan Program Terkait Intervensi Stunting Yang Telah Dilakukan

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani pervalensi stunting, pemerintah di

tingkat nasional kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi yang

diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan pervalensi stunting, termasuk

diantaranya:

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Pemerintah

melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi

Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan

layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan

prevalensi stunting menjadi 28% pada 2019).

(3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011.

(4) Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan.

(5) Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif.

(6) Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi.

Page 149: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 133

(7) Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang

Pemberian Ais Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia.

(8) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/2013 tentang Tata Cara

Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

(9) Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

(10) Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

(11) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari

Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.

(12) Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013.

Selain mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi, kementerian/lembaga (K/L)

juga sebenarnya telah memiliki program baik terkait intervensi gizi spesifik maupun

intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Intervensi Program

Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui

Gerakan 1.000 Hari Pertama Kegiatan (HPK). Berikut ini adalah identifikasi beberapa

program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah:

(1) Program terkait Intervensi dengan sasaran Ibu Hamil, yang dilakukan melalui

beberapa program/kegiatan berikut:

• Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan

energi dan protein kronis

• Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat

• Program untuk mengatasi kekurangan iodium

• Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil

• Program untuk melindungi ibu hamil dari Malaria.

Jenis kegiatan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat

nasional maupun di tingkat lokal meliputi pemberian suplementasi besi folat

minimal 90 tablet, memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan

pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, memberikan imunisasi Tetanus Toksoid

(TT), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, melakukan upaya untuk

penanggulangan cacingan pada ibu hamil, dan memberikan kelambu serta

pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria.

(2) Program yang menyasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan termasuk

diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini melalui pemberian ASI

jolong/colostrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan

ASI Eksklusif kepada anak balitanya. Kegiatan terkait termasuk memberikan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD),

promosi menyusui ASI eksklusif (konseling individu dan kelompok), imunisasi

dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan penanganan bayi

sakit secara tepat.

Page 150: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

134| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(3) Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak

Usia 7-23 bulan:

• mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh

pemberian

• MP-ASI

• menyediakan obat cacing

• menyediakan suplementasi zink

• melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan

• memberikan perlindungan terhadap malaria

• memberikan imunisasi lengkap

• melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Selain itu, beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Balita Gizi Kurang oleh Kementerian Kesehatan/Kemenkes melalui Puskesmas dan

Posyandu. Program terkait meliputi pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta

penyediaan makanan pendukung gizi untuk balita kurang gizi usia 6-59 bulan berbasis

pangan lokal (misalnya melalui Hari Makan Anak/HMA). Anggaran program berasal dari

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar

Rp. 200.000.000 per tahun per Puskesmas di daerahnya masing masing.

Terkait dengan intervensi gizi sensitif yang telah dilakukan oleh pemerintah

melalui K/L terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan sebagai berikut:

(1) Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih melalui program PAMSIMAS

(Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat). Program PAMSIMAS

dilakukan lintas K/L termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN),

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA),

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain pemerintah pusat, PAMSIMAS juga dilakukan dengan kontribusi dari

pemerintah daerah serta masyakart melalui pelaksanaan beberapa jenis kegiatan

seperti dibawah:

Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat

Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi

yang berkelanjutan

Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah

daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat

Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan

sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

(2) Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi melalui Kebijakan Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian

Page 151: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 135

Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (KemenPUPERA). Kegiatan ini meliputi gerakan peningkatan

gizi/Scaling Up Nutrition (SUN) Movement yang hingga 2015 telah menjangkau

26.417 desa/kelurahan;

(3) Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan (Garam, Terigu, dan Minyak Goreng),

umumnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian;

(4) Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)

melalui dua program:

Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga) oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Kegiatan yang

dilakukan meliputi:

• Penguatan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait

Program KKBPK

• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata

• Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan

reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

• Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan

pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)

• Penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS

Program Layanan KB dan Kesehatan Seksual serta Reproduksi (Kespro) oleh LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

(PKBI). Kegiatan yang dilakukan adalah:

• Menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau

oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk difabel (seseorang dengan

kemampuan berbeda) dan kelompok marjinal termasuk remaja

• Menyediakan pelayanan penanganan kehamilan tak diinginkan yang

komprehensif yang terjangkau.

• Mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas di semua strata

pelayanan, termasuk mekanisme rujukan pelayanan kesehatan seksual dan

reproduksi

• Melakukan studi untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada

kepuasan klien, pengembangan kapasitas dan kualitas provider.

• Mengembangkan program penanganan kesehatan seksual dan reproduksi

pada situasi bencana, konflik dan situasi darurat lainnya.

• Mengembangkan model pelayanan KB dan Kesehatan Produksi (Kespro)

melalui pendekatan pengembangan masyarakat.

(5) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) telah melakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-

Page 152: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

136| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Penerima Bantuan Iuran (PBI) berupa pemberian layanan kesehatan kepada

keluarga miskin dan saat ini telah menjangkau sekitar 96 juta individu dari keluarga

miskin dan rentan.

(6) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) yang dilaksanakan

oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan memberikan layanan kesehatan

kepada ibu hamil dari keluarga/rumah tangga miskin yang belum mendapatkan

JKN-Penerima Bantuan Iuran/PBI.

(7) Memberikan Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua.

(8) Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal yang dilakukan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Beberapa kegiatan yang dilakukan berupa:

(9) Perluasan dan peningkatan mutu satuan PAUD.

• Peningkatan jumlah dan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD.

• Penguatan orang tua dan masyarakat.

• Penguatan dan pemberdayaan mitra (pemangku kepentingan, stakeholders).

(10) Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (melalui Puskesmas dan Posyandu)

Kegiatan yang dilakukan berupa:

• Peningkatan pendidikan gizi.

• Penanggulangan Kurang Energi Protein.

• Menurunkan prevalansi anemia, mengatasi kekurangan zinc dan zat besi,

mengatasi Ganguan

• Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) serta kekurangan Vitamin A

• Perbaikan keadaan zat gizi lebih.

• Peningkatan Survailans Gizi.

• Pemberdayaan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga/Masyarakat.

(11) Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Gizi pada

Remaja, berupa Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang dilaksanakan oleh

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

(PKPR) termasuk pemberian layanan konseling dan peningkatan kemampuan

remaja dalam menerapkan Pendidikan dan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS).

(12) Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin, misalnya

melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra)

dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial

(Kemensos). Kegiatannya berupa pemberian subsidi untuk mengakses pangan

(beras dan telur) dan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada ibu Hamil,

Menyusui dan Balita.

Page 153: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 137

(13) Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Program Ketahanan Pangan

dan Gizi yang dilaksanakan Lintas K/L yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian

Koperasi, Kemendagri. Kegiatan yang dilakukan berupa:

• Menjamin akses pangan yang memenuhi kebutuhan gizi terutama ibu hamil,

ibu menyusui, dan anak-anak.

• Menjamin pemanfaatan optimal pangan yang tersedia bagi semua golongan

penduduk.

• Memberi perhatian pada petani kecil, nelayan, dan kesetaraan gender.

• Pemberdayaan Ekonomi Mikro bagi Keluarga dengan Bumil KEK (Kurang

Energi Protein).

• Peningkatan Layanan KB.

Berdasarkan identifikasi kebijakan dan program yang seharusnya potensial untuk

membantu mengurangi pervalensi stunting seperti penjelasan diatas, pertanyaan

selanjutnya adalah mengapa hingga saat ini Intervensi Stunting belum efektif dan

prosentase prevalensi stunting masih cukup tinggi di Indonesia? (Berkisar di 37%)

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab belum efektifnya kebijakan

serta program Intervensi Stunting yang ada dan telah dilakukan sebagai berikut:

a. Kebijakan dan regulasi terkait Intervensi Stunting belum secara maksimal dijadikan

landasan bersama untuk menangani stunting, contohnya bisa dilihat pada grafik 2

yang menunjukkan belum maksimalnya fungsi alokasi anggaran kesehatan.

b. Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan program masing-masing tanpa

koordinasi yang cukup.

c. Program-program Intervensi Stunting yang telah direncanakan belum seluruhnya

dilaksanakan.

d. Program/intervensi yang ada (baik yang bersifat spesifik gizi maupun sensitif gizi)

masih perlu ditingkatkan rancangannya, cakupannya, kualitasnya dan sasarannya.

e. Program yang secara efektif mendorong peningkatan pengetahuan gizi yang baik

dan perubahan perilaku hidup sehat masyarakat belum banyak dilakukan.

f. Program-program berbasis komunitas yang efektif di masa lalu tidak lagi

dijalankan secara maksimal seperti sebelumnya misalnya akses ke Posyandu, PLKB,

kader PKK, Dasawisma, dan lainnya, serta;

g. Pengetahuan dan kapasitas pemerintah baik pusat maupun daerah dalam

menangani stunting perlu ditingkatkan.

D. Rekomendasi Rencana Aksi Bersama dan Terobosan untuk Menangani

Stunting

Pada Rapat Terbatas tentang Intervensi Stunting yang dipimpin oleh Wakil Presiden

Republik Indonesia, Jusuf Kalla, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Page 154: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

138| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Kemiskinan (TNP2K) mengundang jajaran menteri dan kepala lembaga yang memiliki

dan melaksanakan kebijakan dan program sebagai upaya untuk menangani stunting

pada hari Rabu, 12 Juli 2017 (baik secara langsung maupun tidak), diusulkan beberapa

rekomendasi rencana aksi untuk menangani masalah stunting.

Rapat yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memetakan masalah stunting serta

merumuskan dan mempertajam langkah-langkah penanganannya untuk kemudian akan

dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia (RI). Presiden RI menaruh perhatian

yang cukup besar terkait isu stunting terutama untuk mencari langkah terobosan dalam

menangani dan mengurangi stunting.

Rekomendasi rencana aksi Intervensi Stunting diusulkan menjadi 5 pilar utama

dengan penjelasan sebagai berikut:

Pilar 1: Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara. Pada pilar ini,

dibutuhkan Komitmen dari Presiden/Wakil Presiden untuk mengarahkan K/L

terkait Intervensi Stunting baik di pusat maupun daerah. Selain itu, diperlukan juga

adanya penetapan strategi dan kebijakan, serta target nasional maupun daerah

(baik provinsi maupun kab/kota) dan memanfaatkan Sekretariat Sustainable

Development Goals/SDGs dan Sekretariat TNP2K sebagai lembaga koordinasi dan

pengendalian program program terkait Intervensi Stunting.

Pilar 2: Kampanye Nasional berfokus pada Peningkatan Pemahaman,

Perubahan Perilaku, Komitmen Politik dan Akuntabilitas. Berdasarkan

pengalaman dan bukti internasional terkait program program yang dapat secara

efektif mengurangi pervalensi stunting, salah satu strategi utama yang perlu segera

dilaksanakan adalah melalui kampanye secara nasional baik melalui media masa,

maupun melalui komunikasi kepada keluarga serta advokasi secara berkelanjutan.

Pilar 2: Kampanye Nasional berfokus pada Peningkatan Pemahaman,

Perubahan Perilaku, Komitmen Politik dan Akuntabilitas. Berdasarkan

pengalaman dan bukti internasional terkait program program yang dapat secara

efektif mengurangi pervalensi stunting, salah satu strategi utama yang perlu segera

dilaksanakan adalah melalui kampanye secara nasional baik melalui media masa,

maupun melalui komunikasi kepada keluarga serta advokasi secara berkelanjutan.

Page 155: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 139

Pilar 3: Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah,

dan Masyarakat.

Pilar ini bertujuan untuk memperkuat konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi,

serta memperluas cakupan program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga

(K/L) terkait. Di samping itu, dibutuhkan perbaikan kualitas dari layanan program

yang ada (Puskesmas, Posyandu, PAUD, BPSPAM, PKH dll) terutama dalam

memberikan dukungan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita pada 1.000 HPK

serta pemberian insentif dari kinerja program Intervensi Stunting di wilayah sasaran

yang berhasil menurunkan angka stunting di wilayahnya. Terakhir, pilar ini juga

dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Dana Desa untuk mengarahkan pengeluaran tingkat daerah ke intervensi

prioritas Intervensi Stunting.

Pilar 4: Mendorong Kebijakan “Food Nutritional Security”. Pilar ini berfokus

untuk (1) mendorong kebijakan yang memastikan akses pangan bergizi, khususnya

di daerah dengan kasus stunting tinggi, (2) melaksanakan rencana fortifikasi bio-

energi, makanan dan pupuk yang komprehensif, (3) pengurangan kontaminasi

pangan, (4) melaksanakan program pemberian makanan tambahan, (5)

mengupayakan investasi melalui Kemitraan dengan dunia usaha, Dana Desa, dan

lain-lain dalam infrastruktur pasar pangan baik ditingkat urban maupun rural.

Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi. Pilar yang terakhir ini mencakup pemantauan

exposure terhadap kampanye nasional, pemahaman serta perubahan perilaku

sebagai hasil kampanye nasional stunting, pemantauan dan evaluasi secara berkala

untuk memastikan pemberian dan kualitas dari layanan program Intervensi

Stunting, pengukuran dan publikasi secara berkala hasil Intervensi Stunting dan

perkembangan anak setiap tahun untuk akuntabilitas, Result-based planning and

budgeting (penganggaran dan perencanaan berbasis hasil) program pusat dan

daerah, dan pengendalian program-program Intervensi Stunting.

Daftar Pustaka

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017) 100 Kabupaten/Kota

Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden

Republik Indonesia

Page 156: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

140| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 157: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 141

Lembar Informasi 2.4.1

Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa

A. Pendahuluan

Hak atas informasi dan dokumen yang ada pada Badan Publik merupakan Hak Azazi

Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Azazi Manusia (DUHAM)

tanggal 10 Desember 1948. Hak atas informasi dan dokumen yang ada pada Badan

Publik juga merupakan Hak Konsitusional Warga Negara Indonesia yang diberikan,

dijamin, dan sesuai dengan Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 hasil Amandemen Kedua.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah

mengeluarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP) sebagai tindak lanjut dari perintah Pasal 28F UUD NRI 1945 tanggal 30 April

2008 diiringi dengan peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU 14.2008 mengatur bahwa

berlakunya seluruh ketentuan dalam UU 14/2008 tersebut adalah 2 (dua) tahun

semenjak diundangkan atau tahun 2010.

UU 14/2008 dan PP 61/2010 pada prinsipnya mengatur bagaimana dan apa

kewajiban Badan Publik dalam rangka melayani masyarakat agar dengan cara mudah,

sederhana, cepat, dan berbiaya murah (azas KIP) dapat memperoleh informasi dan

dokumen yang ada pada Badan Publik guna mengembangka diri dan lingkungannya.

Dan juga mengatur bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa informasi antara

masyarakat dengan Badan Publik.

Badan Publik yang dimaksud dalam UU 14/2008 adalah seluruh lembaga yang

berada dibawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Juga termasuk

Badan Publik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Partai Politik, seluruh lembaga yang mengumpulkan uang dari masyarakat,

seluruh lembaga yang menerima uang dari luar negeri, dan seluruh lembaga yang

sebagian atau seluruh dananya berasal dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN)

dan atau dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kesemua lembaga diatas

diwajibkan oleh UUD NRI 1945 dan UU 14/2008 untuk mengelola seluruh informasi dan

dokumennya agar bisa diakses oleh masyarakat, kecuali informasi dan dokumen yang

dikecualikan setelah melalui uji konsekuensi dan memenuhi syarat sebagai informasi dan

dokumen yang boleh dikecualikan (tertutup) sesuai ketentuan Pasal 17 UU 14/2008.

Tahun 2009 sudah terbentuk Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia

untuk melaksanakan UU 14/2008, dan saat ini Komisi Informasi Pusat dijalankan oleh 7

(Tujuh) Komisioner periode ketiga (2017-2021). Dan juga sudah terbentuk 30 (Tiga

Puluh) Komisi Informasi Provinsi dan beberapa Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi

Page 158: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

142| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Informasi wajib dibentuk di tingkat Pusat dan Provinsi dan dapat dibentuk ditingkat

Kabupaten Kota.

Komisi Informasi disemua tigkatan bertanggungjawab untuk memastikan

terselenggaranya Keterbukaan Informasi di semua Badan Publik dan bertanggungjawab

juga untuk memastikan Badan Publik melayani permohonan informasi dan dokumen

dari masyarakat. Komisi Informasi diberi tugas dan wewenang juga untuk menerima,

memeriksa, dan memutus sengketa informasi antara masyarakat dengan Badan Publik

melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang didalamnya didahului dengan proses Mediasi. Komisi

Informasi Pusat berwenang untuk menyidangkan sengketa informasi jika sengketa itu

melibatkan Badan Publik tingkat nasional, sementara Komisi Informasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota berwenang untuk menyidangkan sengketa informasi antara masyarakat

dengan Badan Publik sesuai tingkatannya. Untuk menjalankan UU 14/2008 Komisi

Informasi pusat mengeluarkan Standar Layanan Informasi dalam bentuk Peraturan

Komisi Informasi (PERKI).

B. Mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan Keter-

bukaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Desa, keterbukaan informasi terdapat dalam beberapa pasal

seperti

Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya

dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya

Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang

akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,

korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur

bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada

masyarakat Desa.

Ketiga pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas,

kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan

informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap

akhir tahun anggaran.

Keempat Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak

meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima pada pasal yang mengatur tentang keterbukaan informasi yaitu pasal 86

ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi

melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah

Page 159: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 143

Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat

diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Dalam peraturan pelaksanaaannya, pada Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan

Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya

pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan mengembangkan sistem

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan

pembangunan desa.

C. Badan Publik Desa

Pemerintahan Desa dengan segala perangkatnya adalah merupakan bagian dari cabang

kekuasaan eksekutif dan karenanya merupakan Badan Publik yang wajib menjalankan

Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yang diatur dalam UU

14/2008, dan wajib mengelola informasi dan dokumen sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh Komisi Informasi, serta wajib melayani permintaan informasi daan

dokumen dari masyarakat sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik dan seuruh peraturan pelaksanaanya.

Tidak hanya berhenti pada itu, Pemerintahan Desa harus melibatkan partisipasi

masyarakat mulai dari perencanaan (Musrenbang misalnya), pelaksanaan, sampai

evaluasi dan laporan semua kegiatan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah

Desa. Pemerintah Desa juga diminta untuk mengeluarkan Peraturan Desa terkait dengan

Keterbukaan Informasi Desa.

Hal ini diperlukan agar masyarakat Desa bisa memahami dengan baik bagaimana

untuk mendapatkan informasi dan dokumen terkait pelaksanaan Pemerintahan Desa

maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintahan Desa,

sebagai bagian integral untuk pengembangan diri dan lingkungan masyarakat Desa.

D. Pendamping Desa

Pendamping Desa dan atau pihak terkait dengan pemberdayaan masyarakat Desa

(Pemerintah Kabupaten danseluruh instansi terkait), pelaksana dari program-program

pemerintah terkait Desa (misal : Program Inovasi Desa) diharapkan menjadi ujung

tombak dalam membangun transparansi di Desa, dalam membangun pengelolaan

informasi yang terbuka di Desa, dalam membangun masyarakat yang melek infomasi di

Desa.

Pendamping Desa diharapkan mampu untuk meyakinkan Pemerintah Desa agar

menyiapkan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk melayani Hak Konstitusional

untuk mendapatkan informasi yang ada di seluruh Badan Publik Desa. Termasuk dan

tidak terbatas pada penyiapan kursi dan meja untuk masyarkat yang ingin menghadiri

Musrenbang misalnya. Termasuk dan tidak terbatas pada mengeluarkan Peraturan Desa

terkait pelayanan informasi bagi masyarkat Desa misalnya. Dan lain sebagainya.

Page 160: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

144| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

E. Mekanisme Mendapatkan Informasi

Mekanisme mendapatkan informasi secara sederhana digambarkan dalam Diagram 1

dibawah ini:

Diagram 1 : Mekanisme memperoleh Informasi

F. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi

Mekanisme penyelsaian sengketa Informasi secara sederhana sebagaimana digambar-

kan dalam Diagram 2 dibawah ini

Page 161: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 145

Diagram 2 : Mekanisme penyelesian sengketa informasi

Sebagai penekanan, sebagaimana disampaikan diatas, kedua diagram ini haruslah

bisa dijalankan sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip SEDERHANA, CEPAT, dan

BERBIAYA MURAH. Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik di Komisi Informasi tidaklah boleh membenani masyarakat diluar kepatutan dan

kewajaran.

G. Penutup

Demikian Lembar Informasi ini disusun dengan sangat sederhana dan ringkas. Besar

harapan Penyusun agar pembaca yang budiman berkenan memandang lembaran ini

sebagai pintu gerbang untuk masuk kedalam perpustakaan, kedalam diskusi-diskusi,

kedalam seminar dan workshop yang tentunya akan lebih memberikan pemahaman

kepada kita semua betapa penting dan strategisnya agenda keterbukaan informasi ini

bagi perkembangan bangsa dan negara kita tercinta kedpan, untuk agenda

pemberdayaan masyarkat Indonesia sehingga makin berdaya.

Bukan hal musthil, hasil kerja kita ini akan membawa negara dan masyarkat

Indonesia selangkah demi selangkah menjadi NEGARA DAN MASYARKAT NOMER SATU

DIDUNIA melalui sebuah karya dan kerja yang mampu mengispirasi banyak orang dan

banyak negara, Allahumma Amien

Page 162: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

146| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 163: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 147

Lembar Kerja 3.1.1

Organisasi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)

TPID merupakan pelaksana kegiatan PPID di tingkat kecamatan, dan berkedudukan di

Kecamatan. TTPID merupakan kelompok masyarakat yang akan mengelola Dana

Bantuan Pemerintah PPID. TPID dipilih melalui forum musyawarah di tingkat Kecamatan

dan dikukuhkan oleh Camat a.n Bupati /Walikota melalui surat keputusan.

1. Kriteria TPID:

a. Tidak terdaftar sebagai pengurus dari partai politik;

b. Tidak sedang menjabat sebagai Staf Desa dan Kecamatan;

c. Memiliki dedikasi terhadap pembangunan desa dan kawasan;

d. Diutamakan masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam proses-proses

kegiatan pembangunan desa; dan

e. Anggota TPID berasal dari tokoh masyarakat (bukan PNS dan Pendamping

professional), dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.

2. Tugas TPID:

a. Menerima dan menyalurkan, serta mempertanggungjawabkan dana

operasioanal kegiatan inovasi, pengelolaan pengetahuan desa, dan P2KTD;

b. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat (MAD dan

Musdes atau forum lainnya;

c. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan inovasi Desa (identifikasi,

dokumentasi, eskposisi dan replikasi);

d. Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil komitmen yang dilakukan oleh

desa;

e. Mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan prioritas kebutuhan desa

akan penyedia peningkatan kapasitas teknis (P2KTD) sesuai rekomendasi

TIK-Pokja P2KTD

f. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh TIK dan/atau Program.

g. Membuat Laporan kegiatan dan Laporan Keuangan PPID dan P2KTD

3. Susunan Pengurus TPID

Tim Pengelola Inovasi Desa, susunan pengurus terdiri atas:

Page 164: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

148| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

a. Ketua; bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan

inovasi desa dan menandatangani dokumen pencairan DOK PPID dan laporan

pertanggungjawaban;

b. Bendahara; bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi

keuangan DOK PPID, serta membantu Ketua Tim dalam menyiapkan laporan

pertanggungjawaban;

c. Bidang Pengelolaan Inovasi desa; bertugas dalam fasilitasi tahapan identifikasi

Pendokumentasian, Promosi dan Penyebaran (Publikasi) inovasi desa yang ada di

desa-desa serta penyebaran inovasi desa dari tempat lain yang telah

direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten; dan

d. Bidang Verifikasi Inovasi; bertugas untuk memeriksa dan memberikan

rekomendasi kepada musyawarah antar desa bagi desa-desa yang berminat

melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APB Desa;

e. Bidang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa bertugas untuk

mengidentifikasi kebutuhan desa akan penyedia peningkatan kapasitas teknis

dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. TPID bidang P2KTD

memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

(1) Melaksanakan identifikasi kebutuhan P2KTD ke desa-desa.

(2) Menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan P2KTD ke TIK -Pokja P2KTD;

(3) Menyusun prioritas dan menetapkan kebutuhan P2KTD;

(4) Melaksanakan kontrak kerja dengan P2KTD;

(5) Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD; dan

(6) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah pelaksanaan P2KTD.

TIPS: Bagaimana Tim Pengelola Inovasi Desa bekerja dalam pelaksanaan

Inovasi Desa?

Membantu Tim Inovasi Kabupaten dalam mengidentifikasi, memvalidasi,

mendokumentasikan inovasi desa di lingkup kecamatan dalam berbagai format;

Membantu menyebarkan (mempublikasikan) inovasi desa dalam berbagai media

dan saluran/forum yang tersedia;

Memfasilitasi desa/ kecamatan/ group/ pihak lain yang berminat mengadopsi atau

mereplikasi inovasi desa;

Menguji kelayakan dan kesesuaian inovasi desa atau inovasi yang akan

dikembangkan di wilayahnya;

Melaksanakan kegiatan inovasi yang disepakati/terdanai; dan

Memonitor dan evaluasi kegiatan inovasi yang dijalankan.

Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

Page 165: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 149

Lembar Informasi 3.2.1

Hubungan Antar Pihak dalam

Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

A. Latar Belakang

Pengelolaan Program Inovasi Desa (PID) berhubungan dengan para pihak yaitu;

Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa), Lembaga Donor (Bank Dunia),

Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Profesional, Tim Inovasi Kabupaten, Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID).

Hubungan ini bersifat kompleks. Keterlibatan para pihak dari berbagai sektor dan

tingkatan, mulai pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan Desa. Pelaku yang

terlibat bervariasi mulai unsur pemerintah, tenaga ahli, tenaga pendamping profesional

dan pelaku masyarakat. Semua saling berinteraksi dan bekerja sama satu sama lain

sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab setiap organisasi,

unit kerja dan pelaku dalam melaksanakan program ini.

Diperlukan kejelasan jenis hubungan antar pihak pengelola program yang saling

berinteraksi ataupun komunikasi. Hal ini diperlukan untuk menciptakan harmonisasi

kerja para pihak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Agar

interaksi ataupun kerjasama diantara para pihak tersebut berjalan secara proporsional

dengan alur relasi yang jelas, mudah dipahami, dan menghasilkan output maksimal,

diperlukan Standard Operating Procedures (SOP) Hubungan Antar Pihak (HAP) yang

mengatur lalu lintas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang

dimaksudkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

SOP HAP disusun dengan maksud untuk menata alur interaksi dan komunikasi yang jelas

antar pihak sesuai dengan posisi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab yang ada di

berbagai tingkatan termasuk hubungan dengan pihak lain dalam rangka membangun

sinergi hubungan dan meminimalkan terjadinya konflik para pihak agar pelaksanaan PID

berjalan secara maksimal.

2. Tujuan

Penyusunan SOP HAP bertujuan untuk:

a. mengenali para pihak yang terlibat dalam program ini;

b. mengatur sistem mekanisme hubungan antar pihak;

Page 166: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

150| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

c. mengatur jenis hubungan antar pihak;

d. menghindari terjadinya konflik antar pihak;

e. mencegah duplikasi manajemen, dan;

f. mencegah terjadinya penghindaran tugas dan tanggung jawab yang seharusnya

menjadi tugas dan tanggung jawab pihak tertentu.

C. Landasan dan Rujukan

SOP HAP disusun berlandaskan dan merujuk pada regulasi dan dokumen PID:

1. UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

4. UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

5. PP 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014

6. PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014

7. PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN

8. PP 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP 60 Tahun 2014

9. PP 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP 60 Tahun 2014

10. PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan dan Pemerintahan

11. PP 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

12. PP 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

13. Perpres 11 Tahun 2015 Tentang Kemendagri

14. Perpres 12 Tahun 2015 Tentang Kemendesa PDTT

15. Permendes 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

16. Permendes 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

17. Permendes 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

18. Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana

Desa Tahun 2017

19. Permendes 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

20. Permendes 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Data Membangun

21. Permendes 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan

Page 167: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 151

22. Permendagri 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

23. Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

24. Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

25. Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

26. Permendagri 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

27. Permendagri 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa

28. Permendagri 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa

29. Permendagri 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Desa

30. Permendagri 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

31. Permendagri 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

32. Permendagri 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ

Nomor 959/KMK.07/2015 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran,

Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa

34. Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa

35. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/

03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

37. Keputusan Menteri Desa Tentang Pedoman Umum PID dengan Lampiran:

a. Pedum PID

b. Daftar Lokasi Alokasi Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

c. Daftar Lokasi Alokasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

d. Panduan Key Performance Indicator (KPI)

38. Surat Edaran Dirjen PPMD Berkenaan dengan Keputusan Menteri Desa PDTT

Tentang Pedoman Umum PID termasuk lampiran-lampirannya.

D. Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PID adalah

a. Pemerintah

Page 168: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

152| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

a. Kemendesa PDTT

b. Kementerian PPN/Bappenas

c. Kemendagri

d. Kemenkeu

e. BPKP

b. Bank Dunia

c. Satuan Kerja (Satker)

a. Satker Pusat

b. Satker Provinsi

c. Satker Kabupaten/Kota

d. Tenaga Ahli (TA)

a. TA Pusat

b. TA Provinsi

e. Tenaga Pendamping Profesional

f. Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

g. Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

h. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)

E. Jenis Hubungan

Pentingnya memahami jenis hubungan antar pihak dimaksudkan untuk memandu

interaksi ataupun komunikasi di antara pihak-pihak pengelola program. Secara umum,

penjelasan ini digunakan untuk menciptakan harmonisasi kerja para pihak yang

mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Harmonisasi hubungan ini

dilakukan melalui pemahaman terhadap hubungan tugas dan tanggungjawab para

pihak. Hubungan ini dapat dilakukan secara formal tertulis dan memiliki kekuatan

hukum, dan atau dengan cara lain yang dianggap efektif. Penggunaan berbagai jenis

hubungan yang ada di bawah ini sangat tergantung pada aspek dan masalah yang

dihadapi. Jenis-jenis hubungan para pihak mencakup:

1. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dimaknai sebagai hubungan antar

pihak dimana kedudukan pihak yang satu lebih tinggi dari pihak lainnya dalam

kerangka kesatuan kerja. Dalam hal ini pihak yang lebih tinggi memiliki hak untuk

memberikan perintah tugas dan atau membuat keputusan untuk dilaksanakan dan

dipatuhi oleh pihak di bawahnya.

2. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang berkaitan dengan penyampaian

seluruh informasi yang diperlukan dari satu pihak kepada pihak lain lain agar

terjadi singkronisasi kegiatan. Secara umum, setiap pihak baik pada tingkat yang

lebih tinggi ataupun yang setara dapat menggunakan jenis hubungan ini.

Page 169: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 153

3. Hubungan konsultatif adalah suatu hubungan untuk mendapatkan masukan,

nasihat dan pendapat terhadap pihak di atasnya atau yang setara yang dianggap

mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang aspek dan atau

masalah pelaksanaan program sehingga perlu dipertimbangkan.

4. Hubungan pembinaan/pembimbingan adalah hubungan antara satu pihak

terhadap pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas kinerja yang bersangkutan

dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan program.

5. Hubungan pengawasan/pemeriksaan adalah hubungan antara satu pihak

terhadap yang berada di bawahnya dalam rangka pengendalian, pengawasan dan

pemeriksaan/audit pelaksanaan program.

6. Hubungan pelaporan adalah hubungan pemberian informasi dari bawah ke atas.

Jenis pelaporan dapat bersifat standar rutin bulanan dan atau kontekstual sesuai

dengan tahapan pelaksanan program.

F. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang Lingkup SOP HAP meliputi penjelasan mengenai hubungan para pihak pihak

dalam pelaksanaan PID dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

2. Maksud dan Tujuan

3. Landasan dan Rujukan

4. Para Pihak

5. Jenis Hubungan

6. Ruang Lingkup dan Sistematika

7. Hubungan Pemerintah dengan Bank Dunia

8. Hubungan Antar Pemerintah (Kementerian/Lembaga)

a. Kemendesa PDTT

b. Kemenkeu

c. Kementerian PPN/Bappenas

d. Kemendagri

e. BPKP

9. Hubungan Antar Satuan Kerja (Satker)

a. Satker Pusat

b. Satker Provinsi

c. Satker Kabupaten

10. Hubungan Satker dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional

Page 170: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

154| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

11. Hubungan Antar Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional

a. Tenaga Ahli Pusat

b. Tenaga Ahli Provinsi

c. Tenaga Pendamping Profesional

G. Hubungan Pemerintah dengan Bank Dunia

a. Kemenkeu untuk dan atas nama Pemerintah melakukan perikatan perjanjian

pinjaman dengan Bank Dunia;

b. Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia dalam kaitan fungsi perumusan

kebijakan, pemikiran strategis, koordinasi dan administrasi dalam rangka

penyiapan dan pelaksanaan PID;

c. Kemendesa PDTT sebagai executing agency bekerjasama dengan Bank Dunia

dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan PID;

d. Kemendagri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa bekerja sama

dengan Bank Dunia dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan PID;

e. BPKP sebagai Auditor Negara melakukan audit keuangan PID sesuai kesepakatan

dengan Bank Dunia;

f. Kemendesa PDTT dan Bank Dunia secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PID;

g. Kemendesa PDTT dan Bank Dunia melakukan penyempurnaan kebijakan PID

sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

H. Hubungan antar Pemerintah (Kementerian/Lembaga)

a. Melaksanakan koordinasi secara rutin melalui pertemuan, rapat, monitoring

bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program dari satu

pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi kegiatan;

b. Membangun konsultasi bersama termasuk dalam hal memberikan dan

memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang dianggap

mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang program

sebagai bahan kebijakan;

c. Menyelenggarakan kegiatan bersama berupa kerjasama kegiatan, pelatihan,

ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait

dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

I. Hubungan antar Satuan Kerja (Satker) Pusat

a. Melaksanakan koordinasi tingkat pusat secara rutin melalui pertemuan, rapat,

monitoring bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program

dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi kegiatan;

Page 171: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 155

d. Membangun konsultasi bersama tingkat pusat termasuk dalam hal memberikan

dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang

dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang

program sebagai bahan kebijakan.

b. Menyelenggarakan kegiatan bersama di pusat maupun di daerah berupa

kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk

mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan

kualitas kegiatan program.

J. Hubungan antar Satker Provinsi

a. Melaksanakan koordinasi tingkat provinsi secara rutin melalui pertemuan, rapat,

monitoring bersama termasuk membangun sistem pertukaran informasi program

dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi kegiatan;

b. Membangun konsultasi bersama tingkat provinsi termasuk dalam hal memberikan

dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak lain yang

dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik tentang

program sebagai bahan kebijakan;

c. Menyelenggarakan kegiatan bersama di provinsi maupun di kabupaten/kota

berupa kerjasama kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk

mengikutsertakan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan

kualitas kegiatan program.

K. Hubungan Satker dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional

a. Melakukan kontrak kerja Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional;

b. Melakukan pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan operasional lain;

c. Melakukan evaluasi kinerja;

d. Meminta dan menerima laporan;

e. Melakukan pembinaan;

f. Memberikan pengarahan, petunjuk, perintah terkait pelaksanaan tugas;

g. Meminta penjelasan, klarifikasi atas pelaksanaan dan permasalahan tugas;

h. Menerima pertanyaaan, klarifikasi atas pelaksanaan dan permasalahan tugas;

i. Menerima pengaduan dan melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah;

j. Memberikan asistensi atau bantuan terkait koordinasi lintas dinas dan sektor;

k. Melakukan pemeriksaan tugas-tugas;

l. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Page 172: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

156| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

L. Hubungan antar Tenaga Ahli (TA) Pusat

a. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat membangun sistem koordinasi kerja termasuk

mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan dari satu

pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi antar kegiatan dan dalam

rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;

b. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat menginisiasi forum pertemuan termasuk dalam

hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap pihak

lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih baik

tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan

program;

c. TA PID Pusat dan TA P3MD Pusat mendukung terselenggaranya kegiatan bersama

antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan, pelatihan,

ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para pihak terkait

dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

M. Hubungan antar Tenaga Ahli (TA) Provinsi

a. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsi membangun sistem koordinasi kerja

termasuk mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan dari

satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi antar kegiatan dan

dalam rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;

b. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsi menginisiasi forum pertemuan termasuk

dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan pendapat terhadap

pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan pemahaman yang lebih

baik tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan

program;

c. TA PID Provinsi dan TA P3MD Provinsi mendukung terselenggaranya kegiatan

bersama antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama kegiatan,

pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutsertakan para

pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan program.

N. Hubungan antar Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten

a. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten P3MD membangun sistem koordinasi

kerja termasuk mewujudkan sistem pertukaran informasi program yang diperlukan

dari satu pihak kepada pihak lain lain agar terjadi singkronisasi antar kegiatan dan

dalam rangka pertukaran inovasi dan pengetahuan program;

b. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten P3MD menginisiasi forum pertemuan

termasuk dalam hal memberikan dan memperoleh masukan, nasihat dan

pendapat terhadap pihak lain yang dianggap mempunyai pengalaman dan

pemahaman yang lebih baik tentang aspek dan atau masalah sebagai bahan

pertimbangan pelaksanaan program;

Page 173: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 157

c. Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten P3MD mendukung terselenggaranya

kegiatan bersama antar program di pusat maupun di daerah berupa kerjasama

kegiatan, pelatihan, ekspose atau pagelaran, workshop termasuk mengikutserta-

kan para pihak terkait dalam rangka meningkatkan bobot dan kualitas kegiatan

program.

O. Penutup

Tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kewenangan yang lebih rinci untuk para

pihak terkait telah dirumuskan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Terms of

Reference (TOR). SOP HAP ini diharapkan menjadi pegangan (aturan main) hubungan

kerja sama para pihak. SOP HAP diharapkan menyelaraskan alur interaksi dan

komunikasi di antara pelaksana program yang terkait dengan tugas dan kewenangan

para pihak dimaksud agar tidak terjadi konflik. Dengan demikian, pengendalian kinerja

program dapat berjalan lebih sinergis, efisien dan efektif.

Page 174: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

158| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 175: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 159

Lembar Informasi 4.1.1

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID)

A. Latar Belakang

Banyak kegiatan inovatif di desa yang dapat menjadi inspirasi pembangunan bagi desa

lain yang selama ini belum terdokumentasi dan dikelola secara sistematis dengan baik

sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa. PPID

dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan

memberikan contoh kegiatan inovasi desa melalui pendokumentasian dan penyebarluas

an kegiatan inovasi pembangunan desa.

Tahapan PPID tahun 2018 didasarkan atas hasil pelaksanaan tahapan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2017. Alur tahapan pelaksanaan PPID terdiri atas 2 tingkatan

yaitu: (1). kegiatan di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh TIK, dan (2) kegiatan di

tingkat kecamatan dan Desa yang dilakukan oleh TPID.

B. Orientasi dan Persiapan

TAPM, PD dan PLD bersama TIK dan TPID (jika sudah terbentuk) melakukan orientasi

dan evaluasi atas pelaksanaan PID tahun 2017 sebagai langkah persiapan pelaksanaan

tahun 2018. Langkah-langkah fasilitasi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan pertemuan dengan TIK atau TPID untuk mempersiapkan rencana

pelaksanaan kegiatan tahun 2018 (jika sudah terbentuk). Jika belum terbentuk

segera difasilitasi pembentukan TIK dan mengadakan MAD-1 untuk pembentukan

TPID.

2. Pada lokasi yang sudah menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa (BID) perlu

memastikan sejauhmana tindak lanjut kartu komitmen untuk replikasi telah

dimasukkan dalam APB Desa tahun 2018. Bersama TIK-Pokja PPID menyiapkan dan

mengelompokkan kartu-kartu Ide hasil BID sebagai dokumen yang akan

diverifikasi kelayakan inovatifnya oleh TIK dan akan dikembalikan kepada TPID

untuk dilakukan proses “capturing” / pendokumentasian.

3. Mengidentifikasi dan menyusun direktori keberadaan P2KTD.

C. Musyawarah Antar Desa (MAD)-1

TAPM Kabupaten/Kota bersama PD dan PLD serta TPID (bagi yang sudah terbentuk)

memfasilitasi pelaksanaan MAD-1 melalui koordinasi dengan Camat. MAD-1 merupakan

forum di tingkat kecamatan yang yang dihadiri oleh maksimal 6 orang perwakilan desa,

yaitu Kepala Desa, Unsur BPD, tokoh masyarakat, dan keterwakilan perempuan minimal

Page 176: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

160| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

2 orang). MAD 1 juga melibatkan perwakilan UPTD tingkat kecamatan yang relevan

seperti Puskesmas, UPTD Pendidikan, PU kecamatan, dan lain-lain.

Tujuan MAD-1:

1. Sosialisasi konsep PID dan penggunaan Bantuan Pemerintah PPID, termasuk

kebutuhan Desa akan penyedia peningkatan kapasitas teknis ;

2. Diseminasi informasi kegiatan-kegiatan inovasi yang sudah teridentifikasi

sebelumnya, baik yang ada di lokasi dampingan maupun tempat lain;

3. Pembentukan TPID (bagi yang belum atau ada pergantian pengurus). Pengurus

TPID disyahkan oleh Camat;

4. Kesepakatan pokok-pokok kegiatan yang akan dibiayai melalui dana operasional

kegiatan (Kebijakan umum penggunaan dana diatur dalam Petunjuk Teknis

Penggunaan DOK PPID).

2. Rapat TPID

Rapat TPID dilakukan untuk menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) penggunaan Bantuan Pemerintah PPID. Sebelum merumuskan kegiatan dan

RAB, TPID mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari TAPM Kabupaten/Kota dan

atau PD. TPID mengadakan pertemuan untuk menyusun detail proposal kegiatan

dan RAB berdasarkan hasil keputusan MAD. Selanjutnya Camat menerbitkan Surat

Penetapan Camat (SPC) yang berdasarkan Berita Acara MAD dan hasil rapat

perumusan kegiatan.

D. Pencairan dan Penyaluran Dana

1. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID Mekanisme pencairan

dan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID, secara umum diatur sebagai

berikut:

a. TPID menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan

dana Bantuan Pemerintah PPID kepada TIK untuk diverifikasi sebelum dikirim

kepada Satker Provinsi;

b. TIK melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen pencairan

yang diajukan oleh TPID, dan setelah dinyatakan lengkap dilanjutkan kepada

Satker Provinsi untuk proses pencairan dana tahap I;

c. Satker Provinsi melakukan verifikasi, dan setelah kelengkapan administrasi

dinyatakan lengkap, maka dilakukan penerbitan SPM kepada KPPN;

d. KPPN setelah menerima SPM dari satker Provinsi akan melakukan

pengecekan administrasi dan selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D untuk

meminta bank operasional membayar kepada rekening TPID;

e. Setelah bank operasional mentransfer dana ke Rekening TPID, maka tidak

lebih dari 7 hari kerja, dana tersebut harus dibelanjakan sesuai proposal dan

Page 177: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 161

RAB yang telah diajukan;

f. Pengajuan pencairan dana tahap II oleh TPID hanya dapat dilakukan apabila

penggunaan dana dari tahap I (50%) telah mencapai minimal 90%. Pengajuan

pencairan dana tahap II wajib dilampiri dengan Laporan Penggunaan Dana

(LPD) tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II.

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana Bantuan

Pemerintah PPID diatur melalui Petunjuk Teknis Bantuan Pemerinth PPID Tahun

Anggaran 2018.

3. Dana Operasional TIK

Pada TA 2018 TIK mendapatkan dana operasional dan administrasi kegiatan untuk

menunjang proses kegiatan dari PPID. Tata cara pengajuan pencairan dan

penyaluran serta penggunaan Dana Operasional TIK dimaksud, akan diatur lebih

lanjut melalui Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.

E. Identifikasi Inovasi

Identifikasi inovasi dilakukan untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan

di masyarakat dan desa pada bidang infrastruktur, pengembangan sumber daya

manusia, serta kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal berdasarkan kriteria

yang termasuk dalam kategori inovatif. Identifikasi dibedakan pada dua kategori lokasi

berdasarkan pelaksanaan PID tahun 2017, yaitu:

1. Lokasi yang sudah tersedia Kartu Ide melalui Bursa Inovasi Desa pada tahun

sebelumnya

Pada lokasi ini identifikasi inovasi didasarkan atas kartu ide yang sudah tersedia,

yaitu dengan mengumpulkan seluruh kartu ide hasil bursa dan mengelompokkan

ide-ide tersebut ke dalam 3 bidang, yaitu bidang infrastruktur, kewirausahaan dan

pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia.

Tahapan ini dilakukan oleh Pokja PPID pada TIK dengan difasilitasi oleh TAPM.

Pengelompokan dilakukan melalui pemilahan ide inovasi mana saja yang

memenuhi kriteria kategori inovatif.

2. Lokasi yang belum tersedia Kartu Ide atau yang belum melakukan Bursa Inovasi

Desa

Pada lokasi ini, TPID terutama yang menangani bidang PPID dengan dibantu

difasilitasi oleh PD, melakukan identifikasi ke desa-desa atas beberapa kegiatan di

bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, serta

pengembangan sumber daya manusia, yang sudah dilakukan dan dinilai

berpotensi sebagai kegiatan yang inovatif sesuai kriteria. Kegiatan ini dilakukan

dengan melakukan kunjungan ke desa-desa dan melakukan pengamatan dan

wawancara dengan pelaku-pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setelah TPID mendapatkan pelatihan terlebih

dahulu tentang PID dan memahami apa saja kriteria kegiatan yang dinilai sebagai

kegiatan inovatif.

Page 178: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

162| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

F. Identifikasi Kebutuhan P2KTD

TPID bidang P2KTD melakukan proses identifikasi ke desa-desa tentang apa saja

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui APB Desa yang memerlukan penyedia

peningkatan kapasitas teknis di 3 bidang yaitu infrastruktur,

kewirausahaan/pengembangan ekonomi lokal, dan pengembangan sumber daya

manusia.

Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) maupun oleh tenaga

Tenaga Pendamping Profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Hasil

identifikasi kebutuhan P2KTD dikelompokkan sebagai berikut:

Pelaksanaan identifkasi Kebutuhan P2KTD secara lebih detail dapat dilihat pada BAB IV

tentang Kegiatan P2KTD.

G. Verifikasi Inovasi oleh Pokja PPID - TIK

Pokja PPID-TIK, setelah mendapatkan hasil identifikasi kegiatan dari Kartu Ide atau TPID

selanjutnya melakukan proses verifikasi apakah kegiatan-kegiatan tersebut masuk

dalam kriteria inovatif atau tidak. Hasil verifikasi berupa rekomendasi kelayakan sebagai

kegiatan inovatif yang bisa dilanjutkan proses berikutnya, yaitu capturing atau

pendokumentasian kegiatan inovasi. Verifikasi merujuk pada kriteria kegiatan inovatif

sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Bab I Ketentuan Dasar. Rekomendasi

kelayakan ini ditujukan kepada TPID.

H. Verifikasi Kebutuhan P2KTD oleh Pokja P2KTD- TIK

Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan

kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa yang membutuhkan layanan

P2KTD. Verifikasi dilakukan oleh Pokja P2KTD-TIK berdasarkan hasil identifikasi

kebutuhan layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan disampaikan kepada TPID

berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan layanan teknis

serta P2KTD yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

I. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD

Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan

berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas

kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID sesuai

dengan kriteria yang telah dirumuskan.

Page 179: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 163

J. Pendokumentasian Inovasi

TPID terutama bidang PPID, dengan didukung oleh PD dan PLD melakukan proses

pendokumentasian kegiatan yang telah diverifikasi oleh TIK dan direkomendasikan

sebagai kegiatan inovatif yang bisa dilakukan capturing.

1. Proses “capturing”

Hasil identifikasi dari masing-masing desa terutama yang masuk kriteria kegiatan

inovatif dan direkomendasikan oleh TIK, selanjutnya didokumentasikan dalam

bentuk media visual/ video, album photo, artikel/tulisan dan media cetak lainnya.

TIK dan TPID akan diberi pelatihan terkait metode capturing terlebih dahulu

sebelum proses capturing dilakukan.

2. Penyusunan Dokumen Pembelajaran

Hasil capturing yang sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan proses analisa sesuai

dengan kearifan lokal untuk disusun sebagai dokumen pembelajaran atas praktik

cerdas di wilayah lokasi sasaran. Dokumen pembelajaran tersebut menjelaskan

petunjuk dan proses langkah demi langkah terhadap praktik cerdas atau inovasi

yang telah terjadi.

K. Verifikasi Dokumen Pembelajaran dan Sistem Pengelolaan Pengetahuan

Pokja PPID-TIK selanjutnya melakukan proses verifikasi atas dokumen-dokumen

pembelajaran yang sudah dibuat oleh TPID-TPID. Setelah verifikasi, dokumen-dokumen

pembelajaran tersebut dimasukkan dalam wadah atau platform, kegiatan inovasi (sistem

pengelolaan pengetahuan) berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh desa secara

luas. Platform kegiatan inovasi inilah yang selanjutnya disampaikan kepada kecamatan-

kecamatan untuk dipilih sebagai bahan penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID).

L. Peluncuran Bursa Inovasi Desa di Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk meluncurkan akan adanya Bursa Inovasi Desa

(BID) yang akan diselenggarakan di setiap kecamatan.

M. Bursa Inovasi Desa di Kecamatan

Sebelum penyelenggaraan BID di kecamatan, desa sudah menyiapkan data-data sebagai

berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia:

a. Ibu Hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yaitu ibu hamil yang

memiliki ukuran lingkar lengan atas (LILA) di bawah standar kesehatan ibu

hamil;

b. Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu, yaitu bayi atau balita yang

tidak pernah dibawa ke Posyandu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir;

Page 180: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

164| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

c. Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (indikasi gizi

buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS);

d. Anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, yaitu anak yang pada saat

pendataan berusia minimum 8 tahun dan maksimal 14 tahun tidak bersekolah

SD atau SMP, termasuk mereka yang masuk kategori berkebutuhan khusus;

e. Anak usia SD atau SMP (8 s/d 14 tahun) yang putus sekolah, termasuk yang

berkebutuhan khusus.

f. Tingkat pendidikan pelaku pengembangan usaha ekonomi desa

g. Anak usia 3 s/d 6 tahun yang tidak terdaftar di PAUD

h. Jumlah pengangguran di Desa

i. Tingkat urbanisasi masyarakat

2. Bidang Infrastruktur:

a. Akses masyarakat dalam mendapatkan listrik (prosentase masyarakat

menggunakan listrik)

b. Akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih (prosentase masyarakat

menggunakan air bersih)

c. Akses masyarakat dalam sanitasi (prosentase penggunaan jamban atau MCK)

d. Akses masyarakat dalam irigasi pertanian dan perikanan

e. Akses masyarakat terhadap ruang public dan sarana olah raga

f. Akses prasarana terhadap perekonomian desa

g. Akses komunikasi dan informasi Desa

h. Keberadaan perumahan yang tidak layak huni (Jumlah rumah tidak layak huni)

3. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

a. Data potensi unggulan Desa

b. Data kegiatan BUMDesa

c. Data kelompok usaha ekonomi masyarakat dan kewirausahaan

d. Akses masyarakat ke lembaga keuangan

Alur pelaksanaan Bursa Inovasi Desa adalah sebagai berikut:

a. TPID menggelar rapat untuk persiapan penyelenggaraan bursa inovasi desa;

b. Dalam rapat persiapan ini, akan disiapkan dokumen pembelajaran kegiatan inovasi

yang telah direkomendasikan oleh TIK. Dokumen pembelajaran ini dalam bentuk

video dan atau tulisan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang telah dilakukan, di bidang pengembangan ekonomi lokal,

sumberdaya manusia dan prasarana infrastruktur;

Page 181: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 165

c. Lokasi yang belum menyelenggarakan BID, dokumen pembelajaran yang

digunakan sebagai rujukan adalah sebanyak 50 inovasi yang telah disiapkan dan

diverifikasi sesuai kriteria inovatif.

Penyelenggaraan BID dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk:

a. Memberikan masukan/ide terhadap perencanaan pembangunan desa;

b. Membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk video

maupun tulisan;

c. Membangun komitmen desa untuk melakukan adaptasi inovasi;

d. Membagi informasi direktori P2KTD

Hasil dari BID adalah: Kartu Komitmen sebagai wujud keseriusan desa untuk

melakukan replikasi dan Kartu Ide untuk menyampaikan bahwa di desa-desa mereka

juga terdapat kegiatan yang inovatif namun belum terdokumentasikan. TPID akan

mendata daftar usulan dari Kartu Komitmen dan Kartu Ide untuk ditindaklanjuti. Lebih

lanjut tentang BID dapat dilihat dalam Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa.

N. Proses Capturing Kartu Ide Hasil Bursa Inovasi Desa

Dari Kartu Ide hasil BID selanjutnya dilakukan proses capturing atau pendokumentasian

kegiatan inovasi mengikuti alur sebagaimana disampaikan di atas. Proses capturing

menggunakan metode dan format yang akan dilatihkan kepada TIK dan TPID

sebagaimana disebutkan di atas. Capturing dilakukan terhadap inovasi yang merupakan

hasil rekapitulasi ide inovasi yang diusulkan Desa dalam Kartu Ide dari BID dan telah

diverifikasi sebagai inovatif oleh TIK.

O. Proses Replikasi Inovasi melalui Forum Desa

Dari Kartu komitmen yang sudah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya difasilitasi

kegiatan yang akan direplikasi untuk dimasukkan dalam APB Desa melalui forum Desa.

Forum ini dilakukan melalui proses perencanaan desa secara reguler sebagai media

untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam APB Desa.

Pengarusutamaan dilakukan melalui proses pengelolaan inovasi dan peningkatan

kapasitas pelaku masyarakat dan Desa dan diharapkan kegiatan replikasi dapat

dilakukan pada tahun berikutnya.

Contoh: Beberapa instrumen dasar untuk memfasilitasi pertukaran inovasi desa

yang dapat dimodifikasi dan digunakan sesuai kebutuhan replikasi:

Kelompok

Belajar

Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan

minat untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan

sekali atau sesuai kesepakatan

Page 182: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

166| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Konferensi Mengirim perwakilan desa/daerah untuk menghadiri pertemuan

dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk

berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/

tema khusus, terutama pengetahuan yang dimiliki desa/daerah

atau yang mungkin dibutuhkan desa/ daerah.

Kunjungan

pakar

Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk

menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam

penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi

Dialog

Pengetahuan

Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki

pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan)

guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga

menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata

Studi tur Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau

group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau

tempat-tempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan

tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus

secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal

dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil

Tandem Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih

matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan

sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak

Workshop Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan

sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat

dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi

P. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Setelah ada prioritas kegiatan pemberian layanan peningkatan kapasitas teknis,

selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan kegiatan P2KTD.

Q. Musyawarah Antar Desa (MAD)-2

TIPD menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan penggunaan Dana Bantuan

Pemerintah PPID melalui MAD II-2. Laporan pertanggungjawaban selanjutnya

disampaikan kepada TIK yang ditembuskan kepada Satker Provinsi.

Page 183: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 167

Lembar Informasi 3.2.1

Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa (PPID) di Tingkat Kecamatan

A. Pendahuluan

Pada umumnya pengelolaan pengetahuan diarahkan untuk tujuan organisasional

seperti peningkatan kinerja, memacu inovasi, mempertahankan atau mengembangkan

keuntungan komparatif, serta berbagi informasi dan pengetahuan dalam organisasi.

Intinya adalah bahwa jika pengetahuan orang-orang dalam organisasi, baik secara

perseorangan maupun bersama-sama merupakan modal suatu organisasi, maka

sebaiknya pengetahuan itu dikelola dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di sejumlah lokasi, banyak pengetahuan

dan kegiatan inovatif yang telah dilakukan atas inisiatif masyarakat, Pemerintah Desa

maupun Kabupaten dalam menjawab sebuah tantangan atau dalam menjalankan

kegiatan pembangunan. Pertukaran pengetahuan dan pembelajaran antar-desa

maupun dengan kabupaten pun telah terjadi. Inisiatif tersebut dilakukan berdasarkan

kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan dari berbagai program.

Meski demikian, seiring berhentinya sebuah program, tidak sedikit inisiatif yang

hilang. Untuk itu, perlu ada sistem pengelolaan inisiatif yang memiliki nilai-nilai inovasi.

Selain untuk menjamin keberlanjutan inisiatif tersebut, pengelolaan yang baik dapat

memungkinkan pihak lain mengakses informasi terkait inisiatif atau inovasi tersebut,

menjadikan inspirasi atau bahkan rujukan bagi penyelesaian masalah mereka atau

pengayaan kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif.

Page 184: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

168| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

B. Pengertian

Pengelolaan pengetahuan adalah upaya yang sadar dan sengaja untuk mengelola

informasi dan pengetahuan sebagai aset, menjaga keberlanjutan keberadaan

pengetahuan itu dalam kehidupan masyarakat di Desa, termasuk didalamnya upaya

mengembangkan dan menangkap (knowledge generation dan knowledge capture)

pengetahuan, pembelajaran dan pengalihan pengetahuan (knowledge transfer), serta

pemanfaatan pengetahuan itu. Upaya itu mencakup pula identifikasi tacit

knowledge (pengetahuan tersirat), yang kerakali tidak diketahui si pembawa

pengetahuan sendiri, untuk menjadikannya pengetahuan yang tersurat (explicit

knowledge) agar dapat didokumentasikan dan diteruskan kepada pihak lainnya.

Inovasi tidak sama dengan praktik cerdas (best practice). Inovasi disini merujuk

pada cara atau pendekatan yang berbeda dari biasanya (apakah itu cara baru atau cara

yang dikembangkan dari yang sudah ada sebelumnya) yang ditempuh oleh (kelompok)

masyarakat atau instansi, dalam menjawab suatu masalah/tantangan yang dihadapi atau

dalam mengerjakan sesuatu, aplikatif dan terbukti berhasil.

C. Kriteria

Kriteria Inovasi adalah segala bentuk inisiatif atau “gebrakan” dari masyarakat,

kelompok, satuan kerja, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

keberlanjutan pembangunan sebagai akibat dari intervensi Program Inovasi Desa

maupun aktivitas lainnya. Kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Sangat Dibutuhkan (ada permintaan) di masyarakat

b. Terdefinisi dengan baik

c. Dapat direkam

d. Dapat/layak untuk dibagikan

e. Dapat diulang dan dikembangkan

f. Relevan.

D. Katagori

Kategori inovasi Desa sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi lokal dan

kewirausahaan, pengembangan sumber daya Manusia, dan infrastruktur Desa

yang memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan diketahui oleh

masyarakat;

b. Upaya yang berhasil mendorong terwujudnya kegiatan pembangunan berkualitas,

serta mendorong partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam

pembangunan;

Page 185: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 169

c. Kegiatan pengembangan sistem yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi

dan sosial budaya;

d. Kegiatan pembangunan yang memiliki nilai keunikan karena mengadopsi unsur

budaya/potensi lokal dan pemanfaatan yang lebih luas serta memiliki nilai

keberlanjutan;

e. Kegiatan yang mempunyai sifat kebaruan atau penggabungan unsur baru dengan

yang sudah ada dan memberikan perubahan yang signifikan dari cara-cara

sebelumnya dan memiliki nilai keberlanjutan;

f. Kegiatan pembangunan yang dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap

kondisi geografis, keberadaan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia.

E. Pengelolaan Inovasi di Tingkat Kecamatan

Model pengelolaan inovasi di tingkat Kecamatan merupakan serangkaian kegiatan

pengelolaan inovasi mencakup diseminasi dan sosialisasi yang melibatkan pemangku

kepentingan serta dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Tujuan pengelolaan inovasi di

Kecamatan, yaitu:

a. Melanjutkan dan mengembangkan upaya inovatif yang lahir dari masyarakat

dalam mendorong kemandirian Desa melalui penggunaan Dana Desa secara

efektif dan inovatif;

b. Mendokumentasikan praktik cerdas yang memiliki muatan inovasi dari setiap desa

yang akan menjadi aset Kecamatan;

c. Menyediakan media pembelajaran atau forum pertukaran inovasi di tingkat

kecamatan untuk kemajuan bersama.

Dalam mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa PID), akan dilakukan

pembentukan Tim Inovasi Kecamatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

melalui Camat dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan dibantu

Pendamping Desa. Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola

inovasi di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

(1) Pengidentifikasian dan pemilihan inisiatif yang bermuatan inovasi dari desa-desa;

(2) Pendokumentasian secara sederhana dari inisiatif atau kegiatan-kegiatan inovatif

di desa-desa, dalam berbagai bentuk yang memungkinkan. Bisa dalam bentuk

tulisan, gambar, video, maupun audio;

(3) Pengemasan inovasi sesuai tema menjadi materi sosialisasi dan komunikasi

sederhana;

(4) Penyimpanan dokumen pembelajaran dalam tempat/ruangan tertentu;

(5) Penyebaran dokumen pembelajaran ke desa melalui berbagai saluran komunikasi

(Lihat Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi) dan/atau melalui forum pertemuan

masyarakat antar-desa

Page 186: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

170| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(6) Penentuan minimal satu inovasi per kecamatan untuk diajukan, diverivikasi dan

dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten/Kota.

1. Bursa Inovasi Desa di Kecamatan

Sebelum penyelenggaraan BID di kecamatan, desa sudah menyiapkan data-data sebagai

berikut:

Bidang Sumber Daya Manusia:

(1) Ibu Hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yaitu ibu hamil yang

memiliki ukuran lingkar lengan atas (LILA) di bawah standar kesehatan ibu hamil;

(2) Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu, yaitu bayi atau balita yang tidak

pernah dibawa ke Posyandu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir;

(3) Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (indikasi gizi

buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS);

(4) Anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, yaitu anak yang pada saat

pendataan berusia minimum 8 tahun dan maksimal 14 tahun tidak bersekolah SD

atau SMP, termasuk mereka yang masuk kategori berkebutuhan khusus;

(5) Anak usia SD atau SMP (8 s/d 14 tahun) yang putus sekolah, termasuk yang

berkebutuhan khusus.

(6) Tingkat pendidikan pelaku pengembangan usaha ekonomi desa

(7) Anak usia 3 s/d 6 tahun yang tidak terdaftar di PAUD

(8) Jumlah pengangguran di Desa

(9) Tingkat urbanisasi masyarakat

Bidang Infrastruktur

(1) Akses masyarakat dalam mendapatkan listrik (prosentase masyarakat mengguna-

kan listrik)

(2) Akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih (prosentase masyarakat

menggunakan air bersih)

(3) Akses masyarakat dalam sanitasi (prosentase penggunaan jamban atau MCK)

(4) Akses masyarakat dalam irigasi pertanian dan perikanan

(5) Akses masyarakat terhadap ruang public dan sarana olah raga

(6) Akses prasarana terhadap perekonomian desa

(7) Akses komunikasi dan informasi Desa

(8) Keberadaan perumahan yang tidak layak huni (Jumlah rumah tidak layak huni)

Page 187: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 171

Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

(1) Data potensi unggulan Desa

(2) Data kegiatan BUMDesa

(3) Data kelompok usaha ekonomi masyarakat dan kewirausahaan

(4) Akses masyarakat ke lembaga keuangan

Alur pelaksanaan Bursa Inovasi Desa adalah sebagai berikut:

(1) TPID menggelar rapat untuk persiapan penyelenggaraan bursa inovasi desa;

(2) Dalam rapat persiapan ini, akan disiapkan dokumen pembelajaran kegiatan inovasi

yang telah direkomendasikan oleh TIK. Dokumen pembelajaran ini dalam bentuk

video dan atau tulisan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang telah dilakukan, di bidang pengembangan ekonomi lokal,

sumberdaya manusia dan prasarana infrastruktur;

(3) Lokasi yang belum menyelenggarakan BID, dokumen pembelajaran yang

digunakan sebagai rujukan adalah sebanyak 50 inovasi yang telah disiapkan dan

diverifikasi sesuai kriteria inovatif.

Penyelenggaraan BID dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk:

(1) Memberikan masukan/ide terhadap perencanaan pembangunan desa;

(2) Membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk video

maupun tulisan;

(3) Membangun komitmen desa untuk melakukan adaptasi inovasi;

(4) Membagi informasi direktori P2KTD

Hasil dari BID berupa Kartu Komitmen sebagai wujud keseriusan Desa untuk

melakukan replikasi. Kartu Ide juga menjelasakan bahwa terdapat terdapat kegiatan

yang inovasi yang telah dilaksanakan, namun belum terdokumentasikan. TPID akan

melakukan pendataan dalam bentuk daftar usulan dari Kartu Komitmen dan Kartu Ide

untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut tentang BID dapat dilihat dalam Panduan

Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa.

Page 188: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

172| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Contoh Kartu Komitmen dan Kartu Ide

Page 189: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 173

Contoh Format Rekapitulasi Kartu Komitmen dan Kartu Ide

Bu

rsa B

Bu

rsa B

Infra

struktu

rK

ew

irau

sah

aan

SD

MIn

frastru

ktu

rK

ew

irau

sah

aa

n

SD

M

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(9)

(10)

(11)

(12)

Ket

Bu

rsa A

Bu

rsa A

Tg

l.

Pela

ksa

naan

Keb

utu

han

Jasa

Layan

an

Tekn

is

(PJLT

)

No

Pro

vin

siK

ab

up

ate

n

Rekap

itula

si Kartu

Ko

mitm

en

Realisa

si

di A

PB

Des

20

18

Rekap

itula

si Kartu

Ide

Page 190: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

174| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

2. Proses Menangkap Inovasi (Capturing) Kartu Ide Hasil Bursa Inovasi Desa

Dari Kartu Ide hasil BID selanjutnya dilakukan proses capturing atau pendokumentasian

kegiatan inovasi mengikuti alur sebagaimana disampaikan di atas. Proses capturing

menggunakan metode dan format yang akan dilatihkan kepada TIK dan TPID

sebagaimana disebutkan di atas. Capturing dilakukan terhadap inovasi yang merupakan

hasil rekapitulasi ide inovasi yang diusulkan Desa dalam Kartu Ide dari BID dan telah

diverifikasi sebagai inovatif oleh TIK.

3. Proses Replikasi Inovasi melalui Forum Desa

Dari Kartu komitmen yang sudah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya difasilitasi

kegiatan yang akan direplikasi untuk dimasukkan dalam APBDes melalui forum Desa.

Forum ini dilakukan melalui proses perencanaan desa secara reguler sebagai media

untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam APBDes.

Pengarusutamaan dilakukan melalui proses pengelolaan inovasi dan peningkatan

kapasitas pelaku masyarakat dan Desa dan diharapkan kegiatan replikasi dapat

dilakukan pada tahun berikutnya.

F. Instrumen Kegiatan Belajar

Berikut ini ditampilkan beberapa instrumen dasar kegiatan peningkatan kapasitas Desa

yang dapat dimodifikasi dan digunakan sesuai kebutuhan dalam memfasilitasi

mereplikasi inovasi.

Kelompok

Belajar

Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan minat

untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan sekali atau

sesuai kesepakatan

Konferensi Mengirim perwakilan desa/ daerah untuk menghadiri pertemuan

dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk

berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/

tema khusus, terutama pengetahuan yang dimiliki desa/ daerah

atau yang mungkin dibutuhkan desa/ daerah.

Kunjungan

pakar

Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke

sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk

menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam

penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi

Bincang

Pengetahuan

Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki

pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan)

guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga

menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata

Study tour Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau

group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau

tempat-tempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan

Page 191: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 175

tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus

secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal

dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil

Tandem Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih

matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan

sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak

Workshop Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan

sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat

dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi

G. Media

Berikut ini diberikan beberapa contoh media yang data digunakan sebagai sarana

sosialisasi, promosi, publikasi dan pelatihan di Desa yang dapat digunakan sesuai

kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan inovasi Desa.

1) Baliho/backwall

2) Backdrop

3) Spanduk

4) Banner

5) Brosur/flier

6) Poster

7) Press release

8) Infokit

9) Buletin

10) Website

11) Cerita bergambar

12) Infografik

13) Videografik/animasi/dokumenter

14) Buku Pembelajaran

15) Dll

Kegiatan sosialisasi, promosi atau publikasi yang dapat dilakukan diantaranya:

(1) Penyebaran informasi dan materi/dokumen inovasi melalui berbagai saluran

komunikasi, sosialisasi/promosi/publikasi antar-desa dan kabupaten, baik yang

dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain melalui jalinan kerjasama (Lihat

Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi;

(2) Pembuatan dan mengiriman press release kegiatan ke media massa;

(3) Penyelenggaraan jumpa pers terkait kegiatan tertentu;

(4) Pemasangan baliho, spanduk, banner, poster, umbul-umbul kegiatan;

(5) Pendistribusian soft copy dan hardcopy dokumentasi inovasi ke berbagai pihak;

(6) Kontribusi konten atau pengisian acara di media massa lokasl: talkshow, running

text, dll;

(7) Kerjasama peliputan kegiatan dengan media local;

(8) Penayangan dokumen inovasi pada website dan media tayang lain;

(9) Kerjasama sosialisasi, promosi, publikasi dengan berbagai instansi;

(10) Media field visit –mengundang media atau pihak tertentu ke salah satu desa

innovator, dan lain-lain.

Page 192: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

176| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 193: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 177

Lembar Informasi 3.4.1

Metode Menangkap Inovasi (Capturing) dalam

Program Inovasi Desa (PID)

A. Pendahuluan

Pengetahuan eksperiensial dan pembelajaran bisa ditangkap dengan berbagai metode.

Memilih metode akan bergantung pada kebijakan organisasi, ketersediaan anggaran

dan alat pendukung, selera individu, dan keterampilan penangkap pengetahuan. Dua

jenis kegiatan untuk menangkap pengalaman operasional dan pembelajaran: yang

dilakukan oleh individu dan yang dilakukan berkelompok. Kegiatan menangkap inovasi

(capturing) dapat dilakukan secara langsung, namun bisa juga dilakukan secara online.

Beberapa kegiatan menangkap inovasi (capturing), seperti ruang kerja bersama

dan wiki, menggabungkan penangkapan dengan berbagi pengetahuan, sehingga

pengetahuan didokumentasikan dan dibagikan pada waktu yang sama. Disamping itu,

kegiatan tersbeut menuntut kemampuan atau keterampilan khusus serta persiapan yang

cukup matang untuk memperoleh hasil yang baik.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menagkap inovasi (capturing)

diantaranya: (1) Wawancara; (2) Bercerita; (3) Observasi; (4) Blog; (5) Kajian

pascapelaksanaan; (6) FGD/Kelompok diskusi terfokus; (7) Wiki; (8) Ruang Kerja Bersama;

(8) Webinar; (9) Forum online; dan (10) Komunitas praktisi

B. Wawancara

Cara tercepat untuk mencari tahu pengetahuan seseorang adalah dengan bertanya

langsung kepadanya. Wawancara adalah metode yang paling sering digunakan untuk

menggali pengetahuan. Pewawancara mengajukan pertanyaan untuk menemukan fakta

dan opini yang terkait dengan pengalaman. Wawancara empat-mata yang terstruktur

dan terencana akan membantu memberikan informasi seputar observasi, pengetahuan

tentang latar belakang, sikap, dan kepercayaan seputar pengalaman tertentu. Untuk

mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, pewawancara perlu melakukan persiapan total,

idealnya menyusun daftar pertanyaan secara cermat berdasarkan urutan tertentu,

terutama jika ada lebih dari satu orang yang akan diwawancarai secara berurutan

tentang kejadian yang sama. Daftar pertanyaan menjamin setiap peserta mendapatkan

pertanyaan yang sama dengan cara yang kurang lebih sama sehingga mengurangi bias.

Wawancara juga bisa dilakukan secara tertulis di kertas, dengan perekam suara,

atau dengan kamera video. Wawancara lazimnya dilakukan tatap muka, meskipun

wawancara melalui telepon atau konferensi video juga bisa dilakukan di era digital ini,

terutama bila narasumber dan pewawancara tidak bisa melakukan pertemuan atau

sebagai tindak lanjut atas wawancara yang telah dilakukan.

Page 194: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

178| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

1. Tahapan Wawancara

Wawancara terdiri atas empat tahap: pengaturan, persiapan, wawancara, dan

rekonstruksi.

(1) Pengaturan

Proses wawancara yang mulus mensyaratkan pengaturan logistik dan komunikasi yang

cukup canggih.

(1) Buat perjanjian dengan target yang akan diwawancara dan jelaskan tujuannya.

(2) Jika ada beberapa orang yang harus diwawancarai, wawancarai sang pelaku utama

terakhir kali.

(3) Susun jadwal wawancara dan pesan tempat yang tenang dengan gangguan

minimal.

(4) Kirim undangan dengan perincian wawancara (tempat, waktu, topik, durasi, dan

lain-lain).

(5) Telepon responden sehari sebelum wawancara untuk mengingatkan dan

mengkonfirmasi-kan janji.

(2) Persiapan

Cara memandu wawancara dan mengajukan pertanyaan berdampak besar bagi kualitas

informasi yang akan diperoleh. Berikut beberapa kiat yang dapat disiasati:

Awali persiapan sebaik-baiknya sebelum hari wawancara.

Tentukan hal yang Anda ingin dapatkan dari wawancara.

Tentukan target terwawancara Anda dan pertimbangkan matang-matang alasan

memilihnya.

Tentukan jenis wawancaranya (survei, mendalam, terpandu, atau percakapan).

Pelajari peristiwa, fakta, atau pengalaman sebisa mungkin sebelum wawancara.

Susun pengantar yang tepat untuk disampaikan ketika wawancara dimulai.

Susun daftar topik yang merinci topik sekaligus pertanyaan spesifik yang ingin

Anda ajukan sepanjang wawancara. Topik-topik ini bisa berkaitan dengan perilaku,

opini atau nilai, perasaan, pengetahuan, indera (semua yang dilihat, didengar,

diamati, dan lain-lain), latar belakang baku atau pertanyaan demografis.

Dalam menjaga spontanitas, pewawancara jangan membocorkan pertanyaan

kepada terwawancara sebelum wawancara dimulai.

Pastikan semua persoalan yang ingin digali informasinya telah tercakup.

Gunakan pertanyaan 5W-1H (apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan

bagaimana) sebagai panduan ketika membuat daftar pertanyaan dan sepanjang

jalannya wawancara.

Page 195: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 179

Uji pertanyaan wawancara untuk mengetahui terpenuhi/tidaknya tujuan yang telah

ditetapkan.

Akhiri desain wawancara dengan pertanyaan atau komentar pamungkas, tindak

lanjut, dan lain-lain.

Pilih teknologi penangkapan yang tepat (tulisan, lisan, audio, atau rekaman video).

Jika menggunakan peralatan rekam, setel, dan ujilah terlebih dahulu.

(3) Pelaksanaan Wawancara

Inti dari wawancara yang baik adalah membuat lawan bicara Anda merasa nyaman

terlebih dahulu, barulah kemudian mengajaknya terlibat aktif dan larut dalam

percakapan.

Sambut responden dengan hangat, perkenalkan diri Anda, dan awali percakapan

santai untuk membangun suasana yang enak. Buat responden merasa nyaman.

- Jelaskan langkah-langkah sepanjang proses wawancara:

- Surat sepakat (informed consent)

- Sesi wawancara

- Menjawab pertanyaan mereka

- Insentif atau imbalan atas sesi wawancara

- Penjelasan tentang cara Anda menggunakan hasil-hasil wawancara.

Idealnya, dapatkan surat sepakat secara lisan untuk saat ini dengan perekam yang

sudah dinyalakan, atau secara tertulis

Sampaikan panjang dan tingkat perincian jawaban yang diharapkan. Jika

menggunakan perekam, minta terwawancara untuk menyampaikan inti

jawabannya pada menit-menit awal, diikuti dengan penjabaran lebih lanjut

bilamana perlu.

Awali dengan membahas semua pertanyaan atau topik dan jangan ragu-ragu

untuk mengajukan pertanyaan susulan atau pertanyaan yang muncul atas jawaban

yang diberikan demi mendapat pencerahan lebih dalam seputar topik, kasus, atau

pengalaman.

Ajukan pertanyaan-pertanyaan pendek tetapi relevan. Beri waktu terwawancara

untuk berpikir dan menjawab. Biarkan terwawancara menjelaskan peristiwa yang

terjadi dengan kata-katanya sendiri.

Jadilah pendengar yang baik.

Jaga kontak mata dan amati bahasa tubuh. Amati dan catat perilaku responden

Anda berikut sisi kontekstual wawancara, dan tetap buat notula meskipun Anda

menggunakan peralatan audiovisual. Anda hanya perlu mencatat kata-kata atau

poin kunci dan menjabarkannya setelah wawancara usai.

Page 196: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

180| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Campur pertanyaan "berat" dengan pertanyaan "ringan", dan campur juga

pertanyaan berdasarkan fakta dengan pertanyaan berdasarkan skenario.

Usahakan tetap netral.

Pikirkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan.

Gunakan struktur wawancara yang sudah Anda susun (5W-1H) dan ajukan

perincian pertanyaannya: seberapa lama, seberapa banyak, untuk apa, dengan

siapa, dan lain-lain.

Gali pelajaran-pelajaran pribadi yang diambil oleh terwawancara.

Beri kesempatan terwawancara untuk mengajukan pertanyaan.

Ucapkan terima kasih kepada responden Anda.

Catat semua materi tambahan yang perlu Anda himpun, dengan mempertimbang-

kan jawaban responden (gambar, foto, statistika, data, informasi dari pakar lain,

dan lain-lain).

Kembangkan catatan Anda segera setelah masing-masing wawancara (sebaiknya

dalam waktu 24 jam).

(4) Rekonstruksi

Setelah wawancara, tuangkan informasinya ke dalam format tertentu--mungkin berupa

dokumen atau presentasi yang menggambarkan pemahaman dari wawancara--yang

nantinya dapat Anda bagikan dan gunakan dalam proses memformat.

Segera setelah wawancara, baca ulang catatan Anda sepanjang wawancara dan

rangkum pikiran serta pertimbangan Anda, meskipun Anda juga menggunakan

perekam. Jika tidak, ingatan Anda akan hilang, bahkan selang satu hari sekalipun,

dan beberapa catatan penting bisa saja kehilangan maknanya.

Buat transkrip wawancara.

Buat laporan wawancara. Jika Anda melakukan beberapa wawancara (yang

memang dianjurkan), Anda dapat menggunakan laporan wawancara pertama ini

sebagai sarana pembanding dan pembeda hasil-hasil Anda.

Rangkum temuan dalam bentuk poin-poin kunci dan gunakan kutipan untuk

menggambarkan dan mendukung temuan Anda.

2. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan terbesar wawancara terletak pada dalamnya rincian yang bisa diperoleh.

Terwawancara dapat menghadirkan gambaran peristiwa secara hidup sehingga

memberikan pandangan pertama peristiwanya kepada pewawancara. Pewawancara

dapat menyesuaikan pertanyaan dengan responden agar bisa memancing contoh atau

penjelasan yang lebih banyak lagi. Wawancara dapat membantu menangkap latar

belakang, akar permasalahan, dan aneka faktor yang mempengaruhi, di samping

Page 197: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 181

menjelaskan hal yang terjadi dalam peristiwa tertentu. Wawancara juga dapat

memberikan pemahaman tentang interpretasi, persepsi, pikiran, dan perasaan

responden, yang bisa saja terungkap lewat isyarat-isyarat sosial semisal intonasi dan

bahasa tubuh.

Kelemahan wawancara diantaranya pada saat merekrut orang dan membuat

perjanjian untuk wawancara bisa jadi terasa berat. Dibutuhkan tempat dan waktu yang

sesuai dan mungkin juga harus mengatur banyak jadwal. Pewawancara bisa saja lupa

mengajukan pertanyaan pokok, atau jawaban mungkin memicu pertanyaan-pertanyaan

baru nantinya. Namun sekali wawancaranya sudah selesai, tentunya sulit untuk

menindaklanjuti topik yang tertinggal. Kadang-kadang segunung informasi berhasil

dikumpulkan, yang ujung-ujungnya membuat pengolahan data sangat menyita waktu.

3. Situasi khusus: Wawancara akhir tugas

Ketika karyawan meninggalkan organisasi, manajer mengadakan wawancara ketika

karyawan keluar agar terbantu dalam menilai hal-hal yang membutuhkan peningkatan

atau perubahan, mengurangi hilangnya pengetahuan akibat kepergian karyawan, dan

membantu para karyawan baru agar mereka tidak harus "membuang-buang waktu

menciptakan sesuatu yang sudah ada."

Pertanyaan-pertanyaan khas dalam wawancara ketika karyawan keluar:

Apakah pelajaran terpenting yang Anda ambil dari pengalaman profesional dengan

klien? Dengan rekan kerja? Dengan pihak manajemen?

Apakah keberhasilan/kegagalan terbesar Anda dalam organisasi dan apa

alasannya?

Apakah satu-satunya rekomendasi terpenting yang akan Anda berikan kepada

pihak manajemen? Kepada rekan kerja? Kepada penerus Anda?

Sudikah Anda membuat anekdot yang memberikan pencerahan penting bagi

karyawan saat ini atau karyawan baru kami?

Jika Anda mampu membuat satu perubahan, seperti apakah bentuknya?

Apakah tindakan prioritas yang perlu segera diambil oleh penerus Anda dan apa

nasihat Anda terhadap tindakan-tindakan tersebut?

Apa saja aset atau pengaturan organisasi saat ini yang perlu dijaga?

Apa saja alat, referensi pengetahuan, dan hubungan terpenting bagi Anda dalam

menunaikan tugas? Apa saja yang masih luput atau belum ada?

C. Storytelling (Bercerita)

Bercerita merupakan salah satu metode penelitian dan cara yang efektif untuk berbagi

informasi dan membangun pemahaman. Dalam mencari solusi, storytelling dapat

menjadi alat untuk menciptakan suatu desain kerja sama sehingga membuka

kesempatan bagi para pelaku mencari solusi atas suatu masalah. Bercerita semakin

Page 198: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

182| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

sering digunakan oleh organisasi untuk berbagi dan menginterpretasikan pengalaman

dalam konteks sosial. Dari perspektif pendengar, memahami dan mengingat

pengetahuan itu lebih mudah ketika tersaji dalam bentuk cerita, terutama bila

disampaikan oleh narasumbernya langsung. Selain itu, bercerita dapat melengkapi

pemikiran analitis--seorang narasumber mungkin tidak menyadari nilai pengalaman

dirinya sebelum dia menceritakannya. Mungkin pernah mendengar TED Talks atau

melihat video-videonya di YouTube? TED Talks umumnya menyajikan narasumber-

narasumber yang menceritakan kembali pengalamannya, dari nol hingga sukses, jatuh-

bangunnya. Cara mereka bercerita menggugah pendengar hingga bisa menjadi inspirasi

dan memotivasi. Beberapa proses yang digunakan dalam teknik bercerita sebagai

berikut:

1. Riset Naratif

(1) Domain: identifikasi isu/masalah yang berfokus pada isu personal atau sosial

(2) Demografi: identifikasi individu yang memiliki cerita yang dapat dikumpulkan

melalui wawancara, pendokumentasian, observasi, dll.

(3) Membangun cerita: berikut adalah langkah-langkah dalam membangun sebuah

cerita

Berbagi cerita pribadi seseorang;

Tambahkan cerita dari jurnal atau photo, dsb;

Ceritakan kembali dalam suatu forum dan sempurnakan berdasarkan input

dari pendengar;

Kemas kembali cerita berdasarkan langkah-langkah sebelumnya dan

informasi tambahan yang telah diperolah;

Simulasikan sebuah cerita dalam kelompok sehingga peserta dapat melihat

sendiri cerita yang telah dibuatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan

memasangkan peserta yang membuat sebuah cerita dari gabungan

keduanya, lalu digabungkan dengan pasangan lainnya hingga menghasilkan

sebuah cerita kelompok.

(4) Pencatatan: menceritakan kembali kisah-kisah ke dalam urutan kronologis,

termasuk komponen konteks dan penekanan pada tema-tema khusus (contoh:

TED Talks);

(5) Analisis: tematik/analisa konten (menyortir konten ke dalam pola/kategori); analisa

diskors (review terhadap bahasa yang digunakan); analisa struktural (analisa

terhadap struktur cerita untuk menelusuri pengalaman). Dalam proses analisa,

selalu cek kembali kepada narasumber untuk memastikan bahwa interpretasi cerita

tetap akurat.

Page 199: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 183

2. Desain Storytelling

Ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam mengembangkan cerita sehingga

menghasilkan kisah yang bagus dan bagaimana seorang desainer/periset dapat

membantu prosesnya. Berikut beberapa elemen cerita yang dapat digunakan:

Tokoh-tokoh yang dijelaskan sehingga pembaca/pendengar berempati kepada-

nya;

Seting yang kaya dan sarat konteks;

Memiliki tujuan tentang apa yang ingin dihasilkan dan mengapa;

Ada sebab-akibat; dan

Ada hambatan, masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan.

3. Teknik bercerita

Jika Anda sedang bercerita, ingatlah saran-saran berikut untuk melahirkan pengetahuan

yang bernilai:

Tentukan pesan inti dari cerita Anda.

Bangun suasana yang kondusif untuk bercerita.

Bangun ceritanya berdasarkan pengalaman Anda sendiri: gunakan kata-kata kunci

bilamana perlu untuk memandu cerita dan menjaganya agar tetap terarah.

Awali dengan memberikan konteks yang diperlukan, dan akhiri dengan pelajaran

yang bisa diambil dan saran, jika ada.

Amati pendengar saat bercerita.

4. Kiat mendengar cerita

Tunjukkan minat dan rasa ingin tahu Anda.

Simak dengan cermat--bersikaplah menerima/berempati, penuh pengertian, dan

tanggap.

Biarkan ceritanya menghanyutkan Anda--jangan menyela dan tahan pertanyaan

hingga usai.

D. Observasi

Semua mungkin mengenal nama Sherlock Holmes, pernah membaca bukunya atau

menonton filmnya. Bagi yang pernah membaca seri bukunya, tentu sangat mengagumi

keahlian Sherlock Holmes dalam mengamati jejak-jejak atau petunjuk yang akhirnya

membantu menyelesaikan kasus pembunuhan. Tentunya kita tidak akan mengamati

sebuah kasus pembunuhan, tetapi hal yang akan kita bahas adalah bagaimana kita dapat

Page 200: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

184| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

melakukan observasi secara rinci terhadap kegiatan di desa seperti Sherlock Holmes

mengamati petunjuk suatu kasus.

Banyak pengetahuan dapat diperoleh murni dengan mengamati seorang

pakar/narasumber yang sedang mengerjakan tugasnya karena observasi memberikan

penjelasan umum tentang kepakaran atau pengalaman khusus mereka yang dapat kita

lihat langsung. Observasi dapat menumbuhkan pemahaman dasar tentang

pengetahuan yang sedang terjadi sekaligus hambatan atau persoalan lainnya.

Idealnya observasi berlangsung di lingkungan kerja sang pakar/narasumber, atau

di desa tempat sang narasumber tinggal dan bekerja bila dalam konteks PID, sehingga

pengamat dapat melihat kegiatan yang sebenarnya secara langsung. Namun tidak

semua pengalaman yang relevan, seperti kecelakaan atau peristiwa tak terduga, apalagi

yang telah terjadi, dapat diamati. Metodologi observasi bervariasi tergantung pada

subyek observasi, peran yang dilakukan oleh pengamat (partisipatif atau pasif), dan

metode perekaman (tulisan, foto, audio, video). Dalam observasi, biasanya tidak ada

percakapan dengan narasumber yang sedang diamati. Di bawah ini dijelasakan tujuh

fenomena kegiatan yang dapat diobservasi:

Fenomena Contoh

Perilaku atau kegiatan

manusia

- Pola gerakan pekerja di sebuah pabrik

- Pengamat melakukan observasi terhadap kegiatan

role-play atau wawancara dalam FGD dari balik

kaca; pengamat melihat interaksi antara para

pelaku dan mendengarkan percakapan yang terjadi

- Kegiatan fisik (pola kerja, menonton TV)

Perilaku lisan Pernyataan yang dibuat oleh pelancong yang hendak

mengantri masuk pesawat; sikap dalam sebuah

percakapan di salah satu ruang kantor

Perilaku ekspresif Ekspresi wajah, nada bicara, dan bentuk bahasa tubuh

lainnya; sikap bicara yang berekspresi seperti nada

bicara atau raut wajah

Hubungan tata ruang /

spasial

Jarak tempuh kantor manajer ke kantor direktur;

hubungan dan lokasi ruang; jarak fisik antara rekan kerja

atau pola lalu lintas

Pola temporal Berapa lama pekerja melakukan tugasnya; waktu yang

digunakan untuk berbelanja atau menyelesaikan tugas

Obyek-obyek fisik Berapa banyak kerja didaur ulang oleh staf kantor;

inventarisasi barang

Catatan lisan dan gambar Berapa banyak ilustrasi muncul di buku pelatihan; isi

catatan

Page 201: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 185

Kelebihan dan kelemahan observasi sebagai berikut:

Kelebihan observasi: Observasi tanpa menyela atau nonpartisipatoris tidak banyak

mengganggu praktik pakar/narasumber dan dapat memberikan pemahaman

tentang fakta, aturan, dan strategi yang ditempuh oleh pakar/narasumber,

termasuk yang tidak disadari olehnya.

Kelemahan observasi: Sering kali sulit untuk tetap netral dan objektif saat

menganalisis observasi. Selain itu, interpretasi bisa jadi menyita waktu lantaran

jumlah data yang terkumpul. Fenomena kognitif seperti sikap, motivasi, harapan,

niat, dan preferensi, tidak dapat diobservasi. Selain itu, observasi terbatas pada

waktu yang singkat. Observasi yang dilakukan dalam beberapa hari atau minggu

akan memakan biaya yang besar dan sulit dilakukan.

E. Blog

Blog adalah situs web yang dibuat oleh perorangan atau kelompok dan dapat diakses

publik maupun anggota komunitas tertutup. Blog terdiri atas kontribusi teks ("kiriman

blog") oleh orang atau kelompok yang membuat situs tersebut; blog berfungsi layaknya

buku harian, yang memungkinkan pemilik blog menuliskan pengalamannya secara

informal, sekaligus berfungsi sebagai saluran komunikasi langsung (tanpa suntingan)

dengan khalayak.

Kelebihan metode Blog dalam menangkap inovasi (capturing) diantaranya:

(1) Pembuatan dan penggunaan blog cukup mudah, bahkan bagi orang-orang yang

tidak terlalu paham teknologi digital sekalipun.

(2) Blog biasanya tidak menelan biaya sepeser pun.

(3) Publikasi kiriman blog biasanya bersifat kilat karena blog tidak memiliki penerbit

atau pengurus konten (meskipun pembuat blog dapat memantau komentar

pembaca untuk menilai kepantasannya atau sekalian melarangnya).

(4) Blog memuat teks, gambar, video, dan tautan ke halaman web atau blog lain.

(5) Blog mudah diperbarui.

(6) Blog mudah diakses, asalkan ada koneksi internet.

(7) Blog mendorong bercerita sebagai sarana bagi transfer pengetahuan.

(8) Pembaca dapat memberikan masukan, dengan begitu bisa berinteraksi dengan

pemilik blog.

Sedangkan kelemahan metode Blog dalam menangkap inovasi (capturing) diantaranya:

(1) Blog bisa bias atau mengandung ketidakakuratan.

(2) Menulis blog bisa jadi memakan banyak waktu.

(3) Pengunjung bisa saja memberikan komentar yang tidak pantas.

(4) Pemilik blog tidak mempromosikan keberadaan blognya secara luas, sehingga

membuat pembaca blog tidak sebesar atau seberagam yang seharusnya.

Page 202: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

186| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

F. Kajian Pascapelaksanaan

Kajian pascapelaksanaan (after-action review/AAR) dilakukan oleh moderator dengan

sebuah tim segera setelah ia mengalami pekerjaan atau peristiwa. Target akhirnya

adalah memberi kesempatan anggota tim untuk bercermin dari tindakan yang diambil

agar mereka bisa melakukannya dengan lebih baik kemudian hari.

AAR idealnya dilakukan tidak lama setelah kejadian. Pada momen tersebut,

ingatan masih segar dan autentik (artinya, belum tersaring oleh interpretasi atau

penilaian susulan) dan orang-orang yang ikut terlibat dalam pengalaman tersebut masih

ada. AAR lazimnya dilakukan secara tatap-muka, namun juga dapat dilakukan secara

virtual.

Seorang moderator memimpin tinjauan, dengan mengajukan pertanyaan semisal:

Apa saja yang direncanakan? Apa yang seharusnya terjadi?

Apakah kejadian sebenarnya berbeda dari yang direncanakan? Di sini yang

dikehendaki adalah fakta, bukan penilaian.

Mengapa terjadi perbedaan?

Apakah hal-hal yang berjalan baik dan alasannya?

Apa yang dapat diperbaiki dan bagaimana? Apa yang bisa dilakukan secara

berbeda pada masa datang?

Keunikan AAR berupa kesempatan yang ada untuk memperoleh pengetahuan

kualitatif tepercaya pada saat masih segar-segarnya. Kunci kesuksesan AAR terletak

pada penyelenggaraan diskusi terbuka yang membuat semua orang paham bahwa

target akhir AAR adalah untuk mempelajari dan memecahkan masalah, bukan

menyalahkan. Oleh karena itu, AAR dilakukan tanpa satu pun penonton. Para peserta

harus merasa bebas berinteraksi dan mengekspresikan diri tanpa memandang jenjang

formal.

Orang sering mencatat diskusi AAR ke dalam flip chart sepanjang tinjauan, baru

kemudian mengolah catatan menjadi objek pembelajaran dan pencerahan bagi orang

lain di dalam organisasi atau tempat lain.

G. Focused Group Discussion (FGD)/Kelompok Diskusi Terfokus

FGD bisa menjadi metode efektif untuk merekam dan mengevaluasi pengalaman serta

persepsi dari target-target narasumber/pakar. Dalam FGD, ada seorang moderator yang

berpengalaman yang dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing

tanggapan dari peserta. FGD terdiri atas pakar dan pemangku kepentingan lain yang

sudah atau siap terlibat dalam pengalaman tertentu; diskusi kelompok mereka bisa

melahirkan banyak informasi dan pemahaman. Pengaturan kelompok memungkinkan

para peserta untuk menanggapi sekaligus saling membangun saran atau komentar

masing-masing. FGD juga bisa digunakan untuk peristiwa yang sudah lalu dan dirasa

perlu diadakan sesegera mungkin agar dapat memperoleh masukan untuk membantu

para praktisi menyusun prosedur dan rencana baru untuk keberlanjutannya. FGD

Page 203: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 187

biasanya diadakan secara tatap muka, namun kadang-kadang perlu dilakukan juga

melalui telepon atau konferensi video.

FGD biasanya digunakan ketika suatu permasalahan memerlukan pemahaman

yang lebih dalam dibanding survei biasa. Dalam melakukan capturing terhadap inovasi

desa, FGD dapat digunakan untuk mengkonfirmasi informasi yang telah dikumpulkan.

FGD memberikan nilai tambah terhadap pengetahuan yang telah diperoleh, atau

terhadap pertanyaan “apa” dan “bagaimana” dari suatu pengetahuan. Sebuah survei

dapat memberikan informasi bahwa mayoritas masyarakat menyukai kegiatan A. Tetapi

sebuah FGD dapat memberikan tambahan informasi tentang mengapa masyarakat

tersebut menyukai kegiatan A atau bahkan ternyata menyukai kegiatan lain.

1. Persiapan

Tingkat persiapan Anda akan banyak menentukan nilai dari hasil-hasil FGD. Jika Anda

telah menyusun rencana pelaksanaan FGD tersebut dengan anggota tim yang telah

Anda tentukan, termasuk untuk tindak lanjutnya, Kesuksesan FGD ditentukan oleh

tujuan yang jelas, melibatkan peserta yang dipilih secara cermat, dan mengikuti sederet

pertanyaan dan topik yang sudah disiapkan. FGD idealnya didukung oleh satu atau dua

moderator dan seorang pengamat yang bertugas membuat catatan atau merekam

jalannya diskusi serta hasilnya. Jika dikehendaki dan tersedia, gunakan peralatan audio

atau video untuk merekam diskusi FGD. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari FGD,

pertimbangkan masing-masing aspek berikut secara cermat.

(1) Tujuan. Tentukan hal-hal yang ingin dicatat.

(2) Partisipasi.

Tetapkan besarnya kelompok (idealnya 10 peserta) dan undang peserta (1-2

minggu sebelum sesi kelompok terfokus).

Tetapkan komposisi FGD Anda (beragam/seragam).

Jumlah undangan dapat dilebihi untuk mengantisipasi pembatalan kehadiran.

Pertimbangkan keseimbangan kehadiran antara pria dan wanita, peserta

dengan variasi usia yang jauh, maupun hirarki jabatan.

(3) Penetapan waktu dan tempat.

Susun jadwal untuk FGD dan pesan tempat.

Telepon masing-masing peserta sehari sebelum FGD sebagai pengingat dan

konfirmasi.

Durasi FGD idealnya antara 60 – 90 menit untuk mendapatkan hasil diskusi

yang optimal.

(4) Topik

Susun daftar topik yang ingin dibahas sepanjang FGD.

Page 204: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

188| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Untuk sesi 1,5 jam, rencanakan untuk mengajukan 5 atau 6 (atau tidak lebih

dari 10) pertanyaan yang jawabannya bisa memberikan pemahaman tentang

tujuan yang hendak Anda raih.

Buat daftar pertanyaan dengan singkat agar mudah dimengerti karena

pertanyaan tidak untuk dibagikan kepada peserta.

Pastikan topik dan pertanyaan harus dijawab dengan penjelasan, tidak hanya

dengan jawaban “Ya” atau “Tidak.” Gunakan kata tanya “Mengapa” dan

“Bagaimana” untuk menjaring jawaban yang lebih lengkap dari peserta.

Contoh pertanyaan:

Seberapa kenal Anda dengan program ini?

Seberapa sering Anda terlibat dalam program ini?

Apa yang Anda sukai dari program ini?

Apa yang paling Anda sukai dan tidak sukai dari kegiatan A? Kegiatan B?

Apa yang memengaruhi Anda untuk hadir atau tidak hadir dalam suatu

kegiatan?

Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang program ini?

(5) Fasilitasi. Rekrut dua moderator, salah satunya bertugas membuat notulensi.

Sebagai pilihan, rekrut seorang pengamat atau staf dari tim Anda untuk membuat

notulensi agar kedua moderator lebih terfokus pada interaksi dari FGD. Pastikan

bahwa moderator dapat bersikap netral, mampu menjaring informasi dari peserta

yang sulit berbicara atau malu, sanggup menangani peserta yang dominan, dapat

merangkum pernyataan peserta yang kurang jelas atau panjang, dan bisa bersikap

spontan bila diperlukan.

(6) Teknologi. Jika menggunakan perekam, setel dan ujilah terlebih dahulu sebelum

FGD dimulai serta persiapkan dukungan teknis untuk mengantisipasi kesalahan

fungsi.

(7) Logistik. Atur perabotan di ruangan, termasuk flip chart atau papan tulis; pasang

papan nama; siapkan makanan ringan.

2. Pelaksanaan FGD

FGD Anda harus terjaga penggunaan waktunya agar mengikuti jadwal yang sudah

ditetapkan berikut alokasi waktu untuk memperkenalkan topik, peserta, dan metodologi.

Moderator dan (jika ada) notulen saling bekerja sama untuk memastikan pembahasan

semua pertanyaan, agar diskusi tetap terfokus pada topik, semua peserta bisa turut

serta, dan jadwal diikuti dengan baik. Target akhir FGD adalah untuk mengumpulkan

informasi yang bermanfaat, sehingga penting sekali agar peserta merasa opininya

dihargai. Berikut ini langkah-langkah kunci bagi moderator:

(1) Jika menggunakan perekam, awali perekaman persis pada saat peserta tiba.

Page 205: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 189

(2) Seperti diuraikan sebelumnya untuk sesi wawancara, sambutlah peserta dengan

baik, perkenalkan diri Anda berikut moderator dan pengamat/notulen jika sudah

hadir. Awali dengan komentar-komentar santai untuk menciptakan suasana yang

kondusif dan buat peserta merasa senyaman mungkin.

(3) Moderator memberikan penjelasan umum tentang topik, pemanfaatan hasil-hasil

dari FGD, dan menggarisbawahi tidak diperkenankan adanya pencantuman nama

dalam laporan akhir meskipun FGD tersebut direkam.

(4) Pastikan semua peserta telah menandatangani formulir surat kesepakatan

(informed consent).

(5) Moderator menjelaskan aturan-aturan dasar sesi, seperti suarakan opini, jangan

saling menyela, matikan ponsel, dan sebagainya.

(6) Moderator meminta semua peserta untuk memperkenalkan diri lalu mulai

mengajukan pertanyaan terkait tujuan FGD.

(7) Berikan waktu secukupnya kepada masing-masing peserta untuk memberi

tanggapan sebelum membuka diskusi kelompok tentang satu pertanyaan atau

topik. Penting sekali bagi moderator untuk menyimak beragam sudut pandang

peserta.

(8) Satu staf yang ditunjuk membuat catatan, mencermati waktu, dan memeriksa

bilamana semua topik sudah terbahas.

(9) Jika sebuah topik atau persoalan memicu diskusi tak terduga, kiranya tidak

masalah membiarkan peserta memberikan tanggapan sepanjang topiknya

berkaitan erat dengan tujuan akhir FGD.

(10) Pada akhir acara, moderator merangkum poin-poin utama yang dilontarkan oleh

peserta, meminta konfirmasi bahwa rangkumannya akurat, dan mengucapkan

terima kasih kepada semua pihak atas keterlibatan mereka.

(11) Moderator memberikan insentif dan/atau imbalan.

(12) Setelah peserta meninggalkan tempat, moderator dan notulen perlu langsung

meluangkan waktu untuk membahas dan mendalami poin-poin yang telah

dibahas dalam FGD agar masih segar dalam ingatan.

3. Analisis

Sebagaimana kebanyakan metode penangkapan pengetahuan lainnya, kumpulkan dan

tinjau semua materi yang dibuat oleh FGD sesegera mungkin, idealnya pada hari yang

sama. Target akhirnya adalah untuk melahirkan sebuah analisis FGD yang bisa dibagikan

dengan para rekan kerja yang tidak ikut hadir. Pemahaman yang diperoleh dari analisis

ini harus jelas dan didukung oleh rekaman atau catatan yang dibuat sepanjang acara.

Berikut ini beberapa langkah yang perlu diambil:

(1) Jika acaranya direkam secara elektronis, tinjau rekaman dan catatan Anda.

Transkrip utuh rekaman bisa memberikan rujukan bagi tinjauan berikutnya.

Page 206: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

190| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(2) Dalam laporan, bandingkan dan bedakan hasilnya berdasarkan kategori FGD

individu jika kategorinya merupakan bagian dari satu rangkaian. Secara khusus

FGD akan sangat membantu jika pelaksanaannya lebih dari satu. Kemampuan

untuk membandingkan dan membedakan hasil bisa berfungsi sebagai konfirmasi

atas pemahaman yang sepintas lalu tampak keliru. Namun demikian, hal ini

bergantung pula pada anggaran dan waktu yang tersedia.

(3) Gunakan kutipan dari rekaman FGD untuk menjelaskan temuan-temuan Anda.

H. Wiki

Wiki adalah halaman web internal atau eksternal yang memungkinkan orang bekerja

bersama-sama pada dokumen atau kumpulan dokumen yang sama melalui peramban

web. Wiki bisa menjadi sarana yang efektif untuk menangkap pengetahuan secara

bersama-sama dengan orang lain. Peserta dapat menyunting teks, menambahkan

gambar dan media, serta membuat tautan antarlaman. Aksesibilitas wiki bisa dibatasi.

Kelebihan metode Wiki dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Sebagian besar orang dapat membuat dan menyunting konten wiki dengan

bimbingan ala kadarnya.

(2) Publikasi di wiki lazimnya bersifat kilat karena wiki tidak memiliki penerbit atau

pengurus konten.

(3) Akses ke dokumen rahasia bisa dibatasi meskipun tetap mengizinkan kelompok

terdaftar untuk membuat dan menyuntingnya.

(4) Pengguna dapat mengerjakan dokumen yang sama tanpa memandang lokasinya.

(5) Perangkat lunak wiki memungkinkan kembali ke penulisan ulang artikel

sebelumnya.

(6) Sebagian wiki menyediakan artikel wiki versi cetak.

(7) Banyak aplikasi wiki hadir sebagai perangkat lunak gratis sumber-terbuka (open-

source).

Sedangkan kelemahan metode Wiki dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Wiki perlu dikelola agar dapat menjaga kualitas konten sesuai keinginan.

(2) Wiki juga perlu dikelola agar bisa menjaga keteraturan isinya, terutama ketika situs

wiki menjadi sangat besar.

I. Ruang Kerja Bersama

Ruang Kerja Bersama, juga disebut ruang kerja atau perangkat kelompok, merujuk pada

perangkat lunak berbasis-web yang memungkinkan kerja sama kelompok secara lebih

terperinci atau terstruktur daripada wiki. Pengguna dapat mengobrol, menulis pesan,

memberikan catatan, dan mengirim gambar, serta video. Sebagian ruang kerja bersama

berpusat pada dokumen, artinya para pengguna mengunggah dokumen mereka

Page 207: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 191

masing-masing yang lantas dapat dikomentari, diberi catatan, atau didiskusikan secara

online oleh pengguna lain.

Kelebihan metode Ruang Kerja Bersama dalam menangkap inovasi (capturing),

diantaranya:

(1) Kini sudah banyak hadir ruang kerja bersama yang berbeda, dengan fungsionalitas

yang sangat bervariasi.

(2) Sebagian besar ruang kerja bersama dapat dikonfigurasi sesuai dengan

fungsionalitas yang dikehendaki pengguna, dan fungsi-fungsi baru bisa

ditambahkan bilamana perlu.

(3) Interaksi antarorang dengan jenis dan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda

bisa sangat bermanfaat bagi organisasi; ruang kerja bersama dapat menjadi

wahana bagi transfer pengetahuan secara sistematis.

(4) Ruang kerja bersama memungkinkan penyimpanan jangka panjang objek-objek

pengetahuan dalam bentuk dokumen, diskusi, dan catatan yang langsung datang

dari peserta.

Sedangkan kelemahan metode Ruang Kerja Bersama dalam menangkap inovasi

(capturing), diantaranya:

(1) Ruang kerja bersama tidak terlalu ramah pengguna.

(2) Ruang kerja bersama sering kali mensyaratkan pengenalan diri agak dalam dan

tingkat literasi digital dasar.

(3) Peserta dengan kemampuan komunikasi atau kecakapan bahasa asing yang

rendah sering kali merasa tersisih dan bisa memilih keluar.

(4) Ruang kerja bersama mensyaratkan moderasi aktif, yang bisa menghalangi

sebagian peserta.

J. Webinar

Perangkat konferensi berbasis-web memungkinkan banyak peserta untuk berbagi

kombinasi sajian video, audio, dan teks secara bersamaan tanpa memandang lokasi

mereka (sepanjang ada koneksi internet). Webinar luas digunakan untuk pertemuan,

diskusi, presentasi, perkuliahan, dan acara pelatihan.

Kelebihan metode Webinar dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Peralatan konferensi sering berdasarkan prinsip "tampil-dan-bicaralah". Peralatan

konferensi tidak banyak menuntut kapasitas atau upaya dari peserta, yang

membuatnya mudah sekali diakses.

(2) Peralatan konferensi cocok dengan gaya belajar yang berbeda-beda (aural, visual,

teksual).

(3) Peralatan konferensi memudahkan kerja sama waktu nyata lintas jarak jauh.

Page 208: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

192| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(4) Peralatan konferensi bisa menjadi pengganti bagi pertemuan tatap muka,

sehingga menghemat biaya.

(5) Peralatan konferensi menjadikan pertukaran pikiran berlangsung lebih akrab

daripada konferensi fisik.

Sedangkan kelemahan metode Webinar dalam menangkap inovasi (capturing)

diantaranya:

(1) Sebagian besar layanan konferensi web mahal biayanya. Layanan gratis biasanya

terbatas dari segi fungsionalitas atau kapasitasnya.

(2) Layanan gratis mensyaratkan koneksi internet yang baik dan perangkat keras

khusus.

(3) Kualitasnya sangat bervariasi bergantung pada koneksi internetnya. Gangguan

bisa muncul tanpa diduga.

K. Forum Online

Forum online memungkinkan komunitas terlibat aktif dalam diskusi. Dimana setiap

orang dapat berinteraksi dan berbagi infomasi melalui perangkat internet dan media

online untuk mendiskusikan suatu topik atau isu-isu yang menarik bagi anggota forum.

Kelebihan metode Forum Online dalam menangkap inovasi (capturing), diantaranya:

(1) Forum online membolehkan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Forum online dapat

diakses sewaktu-waktu dan dari mana pun sepanjang ada koneksi internet.

(2) Forum online memungkinkan pengguna mengekspresikan diri secara bebas

dalam diskusi tersasar. Forum online mendorong kesetaraan antarpengguna

karena setiap pesan berbobot sama.

(3) Forum online mendorong penyampaian pandangan dan opini yang berbeda-beda

terhadap topik yang sudah ditetapkan lebih dulu.

(4) Forum online bisa menampilkan diskusi berkualitas tinggi karena pengguna

memiliki waktu untuk merenung dan meneliti topik/komentar yang tengah

dibahas.

(5) Forum online bisa mengarah kepada pembentukan komunitas online yang berusia

lama di seputar topik-topik yang menjadi minat peserta.

Sedangkan kelemahan metode Forum Online dalam menangkap inovasi

(capturing), diantaranya:

(1) Forum publik dan tanpa moderasi itu rawan penyalahgunaan.

(2) Forum online sangat bergantung teks sehingga tidak terlalu cocok untuk audio

dan video.

(3) Para penutur bahasa bahasa asing bisa merasa kurang nyaman untuk ikut serta

dalam diskusi.

Page 209: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 193

(4) Forum online sering sangat bergantung pada moderator atau kontributor tertentu.

Moderator atau narasumber mungkin harus bekerja keras untuk menjaga

keterlibatan aktif peserta dalam diskusi.

L. Komunitas Praktis

Komunitas praktisi (CoP) mengelola praktisi atau pakar di wilayah tertentu. Komunitas

praktisi memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan pengetahuan lewat proses

bertukar pengalaman antarorang yang sama-sama memiliki minat serupa. Peserta

terlibat aktif satu sama lain di dalam proses pembelajaran kolektif teman sebaya. Untuk

mendukung pembuatan dan berbagi pengetahuan, komunitas praktisi idealnya disusun

berdasarkan target akhir belajar. Komunitas praktisi sering memfasilitasi beragam

interaksi berbagi pengetahuan, seperti obrolan, forum, diskusi, dan konferensi.

Interaksinya bisa dilakukan online atau tatap muka.

Kelebihan metode Komunitas Praktis (CoP) dalam menangkap inovasi (capturing),

diantaranya:

(1) Komunitas praktisi menyediakan ruang berkumpul berdasarkan kesamaan minat

atau kepakaran.

(2) Komunitas praktisi online memungkinkan anggota untuk membaca, mengajukan,

dan menerima nasihat serta masukan dari komunitas berdasarkan pertanyaan yang

dikirimkan.

(3) Tergantung tingkat partisipasinya, dari yang menerima bulat-bulat hingga sangat

interaktif, para peserta bisa memperoleh pengetahuan dan kecakapan dari

anggota komunitas yang lebih berpengalaman.

(4) Komunitas praktisi bermanfaat bagi pemula, yang antusias untuk belajar dari rekan

kerja berpengalaman, namun belajar dengan rekan sebaya antarspesialis juga bisa

terjadi.

(5) Komunitas praktisi memungkinkan keterlibatan peserta sesuai dengan waktu dan

tempat yang lebih disukai.

(6) Komunitas praktisi menjaga sumber daya, ide, dan diskusi sehingga bisa

melahirkan arsip kepakaran di bidang teknik tertentu.

(7) Pengetahuan kelompok membantu menopang para praktisi profesional secara

perorangan, yang sering melahirkan rasa sekomunitas.

Sedangkan kelemahan metode Komunitas Praktis (CoP) dalam menangkap inovasi

(capturing), diantaranya:

(1) Jika komunitas dibangun secara online, aspek teknologi bisa menjadi kendala bagi

peserta yang kurang melek digital.

(2) Perlu upaya gigih untuk membangun rasa sekomunitas yang efektif bagi

komunitas praktisi online. Kurangnya isyarat visual dan emosional, misalnya

bahasa tubuh, bisa menyulitkan upaya mendorong interaksi yang penuh makna.

Page 210: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

194| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(3) Pengguna bisa merasa tersisih atau tersingkir jika tanpa membangun komunitas

atau moderasi yang proaktif.

(4) Peserta bisa merasa kewalahan jika tidak melebur secara hati-hati ke dalam

komunitas, atau tetap pasif akibat kurangnya stimulasi.

(5) Komunitas praktisi bisa saja mensyaratkan moderasi intensif agar bisa saling

menghubungkan antara pencari pengetahuan dengan kontributor.

(6) Komunitas praktisi bisa berkembang terlalu cepat atau berubah haluan sedemikian

rupa sehingga tidak bisa diikuti oleh anggota, yang menimbulkan penurunan

tajam aktivitas.

Daftar Pustaka

1. https://faculty1.coloradocollege.edu/~afenn/web/EC303_8_04/FALL07/READINGS

/Observation.pdf

2. https://blog.socialcops.com/academy/resources/conduct-successful-focus-

group-discussion/

3. https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Belfrage-

and-Wigley_Guidelines-for-Focus-Group-Discussions.pdf

Page 211: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 195

Lembar Informasi 3.5.1

Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID)

A. Pendahuluan

Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif

atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. Kegiatan BID dapat

diselenggaran di tingkat Kabupaten/Kota sebagai kegiatan peluncuran untuk

mendukung pelaksanaan inovasi Desa dan di tingkat Kecamatan sebagai wahana

pertukaran pengetahuan dan inovasi Desa. BID merupakan bagian tak terpisahkan dari

Model Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) mulai dari tinggjat

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Perlu ditekankan bahwa BID merupakan media belajar bagi Desa untuk

memperoleh informasi dan kegiatan inovasi yang dapat mendukung pembangunan

Desa. BID bukan ajang pertukaran “jual-beli” cara-cara atau solusi yang telah dinilai

inovatif, terutama terkait kegiatan pembangunan Desa. BID bukan juga kegiatan

pameran barang tapi ide-ide kreatif dalam pembangunan Desa. BID dilaksanakan untuk

membantu Desa dalam meningkatkan kualiatas pembangunan melalui pertukaran

pengetahuan kegiatan yang inovatif untuk memberi inspirasi dan alternatif pilihan

kegiatan bagi pembangunan Desa.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diselenggarakannya BID untuk menjembatani kebutuhan Pemerintah Desa akan

solusi bagi penyelesaian masalah, serta inisiatif atau alternatif kegiatan pembangunan

desa dalam rangka penggunaan Dana Desa yang lebih efektif dan inovatif. Sedangkan

tujuan diselnggarakan BID sebagai berikut:

1. Mendiseminasikan informasi pokok terkait Program Inovasi Desa (PID) dan Hibah

Dana Desa;

2. Menginformasikan rencana kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Pengetahuan

dan Inovasi Desa kepada pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota,

Kecamatan dan Desa;

3. Menginformasikan pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

4. Memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di Desa

dalam menyelesaikan masalah dan mendukung peningkatan kualitas

pembangunan.

5. Menjaring komitmen Pemerintah Desa untuk mengadopsi atau mereplikasi inisiatif

atau inovasi yang diperoleh dalam BID.

Page 212: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

196| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

C. Hasil yang Diharapkan

1. Terdiseminasikan informasi penitng terkait Program Inovasi Desa (PID);

2. Terdesiminasikan rencana kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Pengetahuan

dan Inovasi Desa (PPID) dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD

kepada pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa;

3. Terbangunnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan baik

pemerintah, pemerintah daerah dan Desa dalam penyelenggaraan Bursa Inovasi

Desa (BID) di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;

4. Tersedianya dokumen pembelajaran tentang inisiatif atau inovasi masyarakat yang

berkembang di Desa dalam menyelesaikan masalah dan mendukung peningkatan

kualitas pembangunan.

5. Terbangunnya komitemen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam

mengadopsi dan mereplikasi kegiatan Inovasi Desa.

D. Waktu Pelaksanaan

BID sebaiknya dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbang Desa) atau pengesahan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa

dan APB Desa). Agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mewujudkan

komitmennya dalam bentuk kebijakan dan dukungan pembiayaan melalui APBD dan

APB Desa.

E. Ruang Lingkup Pelaksanaan

1. Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kabupaten/Kota

BID di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka mendorong dukungan

Pemerintah Daaerah dalam penyelenggraan kegiatan BID di tingkat Kecamatan.

Peluncuran BID di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang membuka secara

formal dan mengantarkan rangkaian pelaksanaan BID di seluruh kecamatan, serta

memberikan ruang bagi pemangku kepentigan yang lebih luas dengan mengundang

pelaku di tingkat Kecamatan dan Desa sebagai diseminasi, pertukaran pengalaman dan

pembelajaran inovasi desa antar Kecamatan.

2. Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan BID di tingkat Kecamatan diharapkan dapat memberikan keleluasaan

bagi Desa dalam lingkup kecamatan untuk melakukan pertukaran inovasi desa dan

membangun komitmen desa dalam replikasi. Secara teknis BID di tingkat Kecamatan

diselenggarakan di lokasi kecamatan yang memadai untuk menampung jumlah peserta

yang akan diundang. Pelaksanaan BID dibagi dalam beberapa ruang, antara lain:

Ruang Pleno untuk menampung seluruh peserta;

Page 213: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 197

Ruang Bursa A (Infrastruktur dan Kewirausahaan/Ekonomi) untuk menampung

minimal 50% peserta, dengan beberapa sudut untuk display inovasi;

Ruang Bursa B (Sumberdaya manusia) untuk menampung minimal 50% peserta,

dengan beberapa sudut untuk display inovasi;

Setiap ruang bursa dilengkapi 3-5 meja konsultasi.

F. Peserta

Peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan BID yaitu:

Perwakilan Desa: Tiga orang per desa (pihak yang dapat memberikan keputusan

atau komitmen), minimal Kepala Desa dan BPD sebagai penanggung jawab

penyelenggaraan pembangunan desa.

Camat untuk sebagai pembina penyelenggaraan BID di tingkat kecamatan

Kepala Daerah/ Bupati (untuk pembukaan)

Kepala Dinas PMD Kabupaten

Perwakilan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

Pihak lain sebagai pemantau

G. Penyelenggara dan Pemandu

Penyelenggara dan pemandu Peluncuran Bursa Inovasi Desa (BID) di tingkat

Kabupaten/Kota adalah Tim Inovasi Kabupaten (TIK-PID). Penyelenggara BID di tingkat

Kecamatan adalah Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID). Proses fasilitasi BID di tingkat

Kecamatan dilaksanakan oleh TPID dibantu TIK-PID dan pendamping profesional

(TAPM, PD dan PLD).

H. Metode

Penyelenggaraan BID menggunakan pendekatan bursa atau expose/pertukaran

gagasan dan inovasi desa, pemaparan, pengamatan, unit belajar (learning unit) atau

jendela bursa, multi media, bimbingan serta konsultasi.

I. Materi

Panduan Teknis Operasional Program Inovasi Desa (PID)

Panduan Teknis Operasional Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

Panduan Teknis Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID)

Daftar inovasi Desa, dll.

Page 214: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

198| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

J. Media dan Alat Pendukung

Daftar hadir

Agenda

Peta Alur Kegiatan Bursa Inovasi

Poster dan Brosur Inovasi

Daftar Inovasi per bidang (Infrastruktur, Kewirausahaan/Ekonomi, Sumberdaya

Manusia)

Daftar Inovasi per Ruang Bursa (Ruang Bursa A, Bursa B)

Video tentang PID dan pembelajaran inovasi Desa

Kartu untuk penjaringan Komitmen (Kartu Komitmen) yang dibuat sedemikian

rupa sehingga menjadi dua bagian yang dapat disobek: 1 untuk Panitia dan 1

untuk desa

Kartu untuk penjaringan ide-ide (Kartu IDE)

Sertifikat

Stempel PID Kabupaten di meja konsultasi

Stiker (pemilihan inovasi terbaik) di meja konsultasi

Alat bantu lain: sound system, projector/in focus, screen, laptop

Kamera untuk dokumentasi foto bersama seluruh kepala desa

K. Tahapan Kegiatan

Persiapan : (1) Tim Inovasi kabupaten melakukan sosialisasi dan koordinasi

dengan OPD tekait mengenai rencana Bursa;

(2) Penyusunan Kepanitiaan;

(3) Penentuan Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan

Bursa Inovas Desa (BID);

(4) Menyiapkan undangan, daftar undangan dan daftar hadir

undangan;

(5) Menyiapkan undangan untuk peserta pameran (jika

diperlukan);

(6) Penyusunan Agenda Bursa Inovasi Desa (BID;

(7) Penghitungan RAB Logistik yang dibutuhkan untuk

penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID);

(8) Penyiapan materi dan alat yang dibutuhkan;

(9) Pengaturan pembagian ruangan Bursa Inovasi Desa (BID);

(10) Pengaturan pembangian stand untuk pameran (jika perlu);

(11) Skenario mobilisasi peserta.

Page 215: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 199

Proses : Peserta mengisi daftar hadir dan diberikan Agenda Kegiatan,

salinan dokumen pembelajaran dan video, Kartu Komitmen, Kartu

IDE.

Jendela Pertama (Pleno – Penjelasan Umum)

(1) Seluruh peserta memasuki ruang pleno

(2) Panitia menyampaikan secara singkat Agenda Kegiatan

(3) Pembukaan

(4) Foto Bersama seluruh peserta

(5) Pemandu yang ditunjuk oleh Tim Pengelola Inovasi Desa

(TPID) sebagai panitia menyampaikan informasi-informasi

pokok terkait: PID, PPID, Mekanisme Bursa/ alur belanja di

dua ruang Bursa yang berbeda (Bursa A dan Bursa B) serta

menu inovasi yang disajikan, Penggunaan Kartu Komitmen

dan Kartu IDE, Pemberian rating untuk inovasi terbaik dan

diminati, serta Pengambilan Sertifikat dan Foto.

(6) Peserta dipersilakan menuju “Jendela Kedua” untuk

“berbelanja” inovasi dan melakukan konsultasi di setiap

ruang Bursa yang dibuka secara parallel

(7) Jendela Kedua (Belanja di Bursa A dan/atau Bursa B)

Panitia mengarahkan peserta untuk berbelanja di Ruang

Bursa A dan juga ruang Bursa B

Di setiap ruang bursa, pemandu yang ditunjuk oleh TPID

menyampaikan: (a) Mekanisme belanja inovasi dan (b)

Sekilas menu inovasi yang tersedia di ruang Bursa A atau

Bursa B

Penayangan video-video inovasi

Tanya jawab

Peserta menuliskan inovasi-inovasi (minimal 1 inovasi)

yang diminati dan kebutuhan-kebutuhan dalam

mereplikasinya pada Kartu Komitmen

Peserta menyampaikan informasi inovasi lain yang

diketahui telah dilakukan di desanya namun belum

tersedia di Bursa, dan menuliskannya di Kartu IDE

Peserta melakukan konsultasi di meja konsultasi yang

disiapkan guna menggali informasi lebih dalam mengenai

inovasi yang diminati dari menu yang disediakan dan

kebutuhan untuk replikasi

Page 216: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

200| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Peserta melengkapi Kartu Komitmen dengan inovasi yang

diminatinya untuk direplikasi di desanya

Panitia di meja konsultasi akan memberikan stempel

sesuai Ruang Bursa pada kartu Komitmen

Peserta diberikan satu stiker dan dipersilakan memberi

rating inovasi yang diminatinya pada display yang

disediakan, dan peserta dipersilakan menuju ke “Jendela

Ketiga”

(8) Jendela Ketiga (Komitmen)

Peserta menyerahkan Kartu Komitmen dan Kartu IDE

kepada panitia untuk ditukarkan dengan Sertifikat

Komitmen Replikasi dan Foto

Panitia mengumpulkan dan mendata Kartu Komitmen,

Kartu IDE, dan Inovasi yang diminati peserta

Hal-hal yang

harus

diperhatikan

: (1) Pastikan kehadiran perwakilan seluruh Desa untuk mengikuti

Bursa Inovasi

(2) Persiapkan secara baik dan lengkap media atau alat serta

materi (dibuat dalam ppt yang menarik atau ditulis pada

kertas besar dengan desain menarik)

(3) Atur setiap ruang/ bursa dengan baik sehingga memungkin-

kan peserta berinteraksi dengan baik dan merasa nyaman.

Pastikan setiap ruangan Pleno, Bursa A dan Bursa B,

Penukaran Kartu Komitmen diberi tanda petunjuk yang jelas

(4) Hindari hal–hal yang bersifat dominasi terhadap proses

pertemuan dari dan oleh siapapun juga

(5) Fasilitator jangan memaksakan diri untuk menjawab

pertanyaan yang belum diketahui persis kepastiannya,

apalagi yang berkaitan dengan kebijakan PID/VIG

(6) Dokumentasikan secara baik proses dan hasil Bursa Inovasi

(7) Pastikan setiap wakil Desa sudah memahami betul tentang

konsep PID/PPID dan Tujuan Bursa Inovasi, serta memberi-

kan Komitmen untuk replikasi

(8) Hindari penggunaan bahasa asing atau singkatan-singkatan,

pergunakan bahasa dan kebiasaan lokal

(9) Mempersiakan jalur komunikasi pasca bursa untuk

pertanyaan lanjutan dari pihak desa.

Page 217: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 201

Kepanitiaan :

Pembina

Penanggung jawab

Koordinator Bursa Inovasi

Bagian Umum (Perlengkapan, Perizinan, Tempat dan Alat)

Bagian Korespondensi (Undangan, Koordinasi, Konfirmasi)

Bagian Substansi (penyiapan materi)

PIC Registrasi peserta/undangan

PIC Protokol & Pembukaan

PIC Pleno

PIC Ruang Bursa A

PIC Ruang Bursa B

PIC Konsultan untuk meja-meja konsultasi

PIC Pameran (jika perlu)

PIC Ruang Penukaran Kartu Komitmen

Bagian Konsumsi

Bagian dokumentasi

Display : (1) Luar Ruang:

Daftar Inovasi desa per Bidang – @3 rangkap (Plano)

Spanduk Kegiatan

Denah Alur dan Petunjuk ruangan (plano)

Poster inovasi desa - @3 rangkap

(2) Dalam Ruang Bursa:

Daftar inovasi desa per Ruang Bursa – 3 rangkap (plano)

Daftar inovasi desa untuk diberikan rating oleh peserta

Brosur inovasi desa

Daftar P2KTD (direktori)

Displai Inovasi desa (bila perlu)

Penayangan video inovasi desa

Nama setiap ruangan

Page 218: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

202| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 219: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 203

Lembar Informasi 4.1.1

Konsep Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

(P2KTD)

A. Dasar Pemikiran

Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT dalam

mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa

secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berke-

lanjutan khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia,

pengembangan sumber daya manusia: Pelayanan Sosial Dasar , serta Infrastruktur Desa.

Dana Desa menumbuhkan kebutuhan penyedia peningkatan kapasitas teknis

yang beragam yang tidak dapat dipenuhi oleh OPD terkait dan pemangku kepentingan

professional. Sementara itu, Desa memiliki keterbatasan dalam mengakses Penyedia

Peningkatan Kapasitas Teknis Desa professional yang berasal dari lembaga swadaya

masyarakat, Universitas, Asosiasi profesi dan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong

kebutuhan pasar akan penyedia peningkatan kapasitas teknis dalam mendukung

pembangunan desa. Di sisi lain, lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

yang professional belum memanfaatkan peluang jasa layanan ini karena keterbatasan

informasi serta kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan terkait.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan kebutuhan desa dengan

pihak Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dan menjamin tersedianya jasa

layanan yang berkualitas diperlukan sistem layanan yang dapat diakses dengan mudah

oleh desa. Oleh karena itu, penyedia peningkatan kapasitas teknis yang sudah ada perlu

diorganisir dan diperkuat kapasitasnya agar dapat memberikan pelayanan secara lebih

berkualitas dan berkelanjutan sesuai kebutuhan Desa. Desa diharapkan memiliki pilihan

untuk mendapatkan penyedia peningkatan kapasitas teknis yang berkualitas dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495). (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Page 220: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

204| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi

Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);

4. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012, Nomor: 36

Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338).

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemangku kepentinganan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1359).

C. Maksud dan Tujuan

Penyedia Jasa Pelayanan Teknis (P2KTD) dimaksudkan untuk membantu desa

mewujudkan kegiatan inovasi desa yang membutuhkan keahlian teknis tertentu dalam

meningkatkan kualitas pembangunan Desa, di bidang pengembangan ekonomi lokal

dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, serta infrastruktur Desa.

Secara khusus tujuan P2KTD, yaitu:

1. Mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang inovatif dan lebih berkualitas.

2. Membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan teknis yang

dibutuhkan desa.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kader pemberdayaan masyarakat desa.

D. Pengertian

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa

adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang

Page 221: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 205

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya

Manusia, dan Infrastruktur Desa. P2KTD bersifat mendukung pendampingan teknis yang

dilakukan oleh OPD kabupaten/kota dan tenaga Pendamping Profesional.

E. Kedudukan dan Lokasi

P2KTD berkedudukan di Kabupaten/kota, diorganisir oleh Tim Inovasi Kabupaten/kota

untuk memberikan pelayanan teknis pembangunan desa dalam bidang pengembangan

ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan

infrastruktur desa serta terdaftar dalam direktori P2KTD kabupaten/kota. Keberadaaan

P2KTD diharapkan dapat mempercepat pencapaian target RPJMN 2015-2019 dan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus. Lokasi P2KTD di 33 provinsi dan 434

kabupaten/kota, dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

F. Target Capaian

Dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa (PID) perlu disediakan 2.604 P2KTD

meliputi bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, pengembangan

sumber daya manusia, dan infrastruktur desa yang diharapkan dapat mendampingi

14,000 desa.

G. Prinsip-Prinsip

Dalam menjalankan perannya, P2KTD bekerja atas dasar prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Profesional, memberikan pelayanan teknis berkualitas teknis sesuai standar

safeguard dan peraturan yang berlaku.

2. Tanggungjawab Sosial, pelayanan didasarkan atas komitmen menumbuhkan

kewirausahaan sosial (sosial entrepreneurship);

3. Inklusi Sosial (Social Inclusion), menghormati kesetaraan, berpihakan pada

perempuan, berkebutuhan khusus, dan mendorong kohesi sosial;

4. Ramah Lingkungan, mendorong penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah

lingkungan;

5. Tata kelola, Jasa layanan yang diberikan harus bersifat transparan, partisipatif, dan

akuntabel.

H. Ruang Lingkup

Jenis layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama dalam

mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan oleh pendamping

profesional dalam mendukung kemandirian desa. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari:

(1) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya

Page 222: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

206| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk

dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, dan studi

sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan P2KTD dapat diberikan dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi.

1. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

Penyedia peningkatan kapasitas teknis kewirausahaan dan pengembangan ekonomi

lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan karekteristik desa dalam pendukung

pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan

Perdesaan (prukades) serta BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Bentuk layanan teknis

pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat berupa analisis dan identifikasi

sumberdaya lokal, analisis keberlanjutan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan,

pengembangan produksi, dan mata rantai usaha (market chain) yang dikelola secara

mandiri, serta pengelolaan keuangan mikro.

2. Layanan Jasa Teknis Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyedia peningkatan kapasitas teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

diberikan P2KTD disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya

layanan sosial dasar (antara lain: PAUD, Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi

kewenangan lokal berskala desa) dan kewirausahaan sosial.

Wirausahawan Sosial adalah individu yang memberikan solusi inovatif untuk

menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat Desa dengan menawarkan ide-ide

kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih,

pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan Desa Wisata.

Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat

berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirianDesa dalam

memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri,

Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di Desa.

3. Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa

Penyedia peningkatan kapasitas teknis yang diberikan P2KTD mencakup semua jenis

sarana prasarana skala desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas

layanan jasa teknis infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan

Program Inovasi Desa yang meliputi:

a. Penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan dan pemeliharaaan sarana

prasarana Embung Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan

air lainnya yang mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi;

b. Penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana

Olah Raga di Desa yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial;

Page 223: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 207

c. Penyedia peningkatan kapasitas teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana lainnya yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti: jalan, jembatan,

pasar desa, pengelolaan air bersih.

I. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan P2KTD di dalam Program Inovasi Desa meliputi: (1) sosialisasi di

Provinsi dan Kabupaten, (2) Pembentukan Pokja P2KTD, (3) Pelatihan Pokja P2KTD-TIK

(4) Penyusunan direktori P2KTD, (5) Pemanfaatan P2KTD.

Alur Mekanisme Kegiatan P2KTD

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan arti penting keberadaan P2KTD

kepada OPD Provinsi dan Kabupaten, calon-calon potensial P2KTD maupun kepada

Desa sebagai calon pengguna penyedia peningkatan kapasitas teknis . Secara khusus,

kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk: (a) mensosialisasikan program PID, (b)

menginfomasikan adanya kebutuhan pasar penyedia peningkatan kapasitas teknis

kepada lembaga penyedia jasa professional (LSM, Perusahaan, lembaga penelitian,

Universitas dan perusahaan, (c) menginfomasikan kepada desa mengenai keberadaaan

penyedia peningkatan kapasitas teknis untuk meningkatkan kualitas perencananaan

dan pelaksanaan pembangunan desa.

Page 224: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

208| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

a. Sosialisasi di provinsi

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di provinsi dan akan difasilitasi oleh Satker Propinsi

dengan dibantu oleh tenaga ahli provinsi. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait dan

calon P2KTD dari provinsi dan kabupaten.

b. Sosialisasi di Kabupaten/kota

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota dan akan difasilitasi oleh Tim

Inovasi Kabupaten (TIK) dengan dibantu oleh tenaga ahli kabupaten. Peserta sosialisasi

terdiri dari OPD terkait, Camat, TPID, kepala desa dan BPD, perguruan tinggi, LSM,

organisasi profesi, organisasi sosial dan pihak swasta.

2. Pembentukan Pokja P2KTD - TIK

Pokja P2KTD dapat terdiri dari perwakilan OPD (Dinas PMD/Bappeda), OPD Teknis,

Asosiasi Profesi terkait. Susunan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten terdiri dari :

a. Ketua Pokja: OPD yang membidangi bidang pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa

b. Koordinator bidang peningkatan ekonomi lokal dan kewirausahaan: OPD yang

membidangi bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, dan dibantu

oleh maksimal 2 orang anggota dari unsur perwakilan asosiasi dunia usaha/

perbankan.

c. Koordinator bidang PSDM: OPD yang membidangi bidang pendidikan atau

kesehatan, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur OPD

Pendidikan/Kesehatan, asosiasi PAUD, Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) Kabupaten/Kota

d. Koordinator bidang Infrastruktur Desa: OPD yeng membidangi bidang dinas

pekerjaan umum, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur asosiasi jasa

konstruksi, asosiasi profesi pemberdayaan masyarakat dan perwakilan dewan

inovasi sejauh tersedia di tingkat kabupaten.

3. Pelatihan Pokja P2KTD – TIK

Pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Pokja P2KTD-TIK dalam

melaksanakan tugasnya. Pelatihan dilaksanakan di provinsi selama 3 hari efektif. Peserta

pelatihan terdiri dari 3 orang anggota P2KTD yang mewakili bidang Kewirausahaan dan

Pengembangan ekonomi Lokal, Pengembangan SDM dan Infrastruktur serta 2 – 3 orang

TA yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2KTD.

Page 225: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 209

4. Penyusunan Direktori P2KTD

Inventarisasi dan verifikasi penyusunan direktori P2KTD

Pokja P2KTD dengan dibantu Tenaga Ahli Kabupaten P3MD/PID akan melakukan

inventarisasi ketersediaan P2KTD untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan

Desa dalam bidang: pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan/pengembangan

sumber daya manusia/infrastruktur. Hasil inventarisasi digunakan untuk menentukan

P2KTD potensial yang akan diundang untuk mengikuti verifikasi P2KTD.

Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk memilih P2KTD yang akan ditetapkan

dalam direktori P2KTD. Pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap aspek lembaga dan

aspek keahlian teknis dengan cara pemeriksaan profil lembaga P2KTD maupun

kunjungan lapangan. Pelaksanaan Verifikasi untuk 3 jenis bidang P2KTD dilaksanakan

oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil verifikasi P2KTD yang memenuhi kriteria disusun dalam bentuk direktori sesuai

dengan 3 bidang kegiatan oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD. Selanjutnya daftar

tersebut disahkan oleh BPMD Kabupaten.

Penyusunan dan Publikasi Direktori P2KTD

Direktori P2KTD adalah koleksi rujukan yang memuat nama-nama atau organisasi

penyedia layanan teknis yang disusun secara sistematis yang dilengkapi dengan alamat,

kompetensi atau keahlian, pengalaman organisasi, kegiatan dan data lainnya yang

bermanfaat sebagai infomasi bagi desa. Direktori P2KTD meliputi bidang layanan P2KTD

yaitu : Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Peningkatan Sumber Daya

Manusia dan Infrastruktur Desa. Penyusunan direktori dilakukan oleh Pokja P2KTD

bersama TA Kabupaten untuk dicetak dan dipublikasikan oleh Satker Dekonsentrasi

Provinsi. .

5. Pemanfaatan P2KTD

Identifikasi Kebutuhan P2KTD ke Desa-Desa (TPID)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan

Penyedia peningkatan kapasitas teknis . Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani

kegiatan P2KTD dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan

ekonomi lokal dan kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan

Infrastruktur. Kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping

profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan penyedia peningkatan

kapasitas teknis yang dapat diberikan oleh P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi,

bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai

dengan kebutuhan inovasi Desa.

Page 226: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

210| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APB Desa

Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan

kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa membutuhkan layanan P2KTD.

Verifikasi dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan

layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan

kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan

layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika

P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat merekomendasi-

kan P2KTD dari luar wilayah kerjanya.

Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD

Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan

berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas

kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan

kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan replikasi;

(b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah; (c) kegiatan yang

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya

melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD

dan Posyandu.

Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan

persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan

teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan

masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan

pembangunan.

Orientasi P2KTD

Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan

di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang

mewakili 6 P2KTD. Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD

berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan penyedia peningkatan kapasitas

teknis yang paling banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten.

Pertanggungjawaban kegiatan P2KTD

P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan

tembusan pada desa-desa penerima jasa layanan. Laporan pertanggungjawaban terdiri

dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil penyedia peningkatan kapasitas teknis P2KTD.

Selain itu TPID selaku pengelola dana operasional P2KTD pada DOK PPID wajib

menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam forum

musyawarah antar desa (MAD) dengan tembusan kepada TIK.

Page 227: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 211

Lembar Informasi 4.2.1

Fasilitasi Pemanfaatan

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)

A. Latar Belakang

Pemanfaatan P2KTD merupakan serangkaian kegiatan pendayagunaan keahlian yang

dimiliki oleh P2KTD dalam mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pembangunan

Desa. Bentuk pemanfaatan P2KTD hampir sama dengan pola kerjasama Desa dengan

pihak ketiga dalam mendampingi masyarakat desa. Dimana pihak ketiga dalam hal ini

P2KTD memberikan layanan dan bimbingan teknis kepada Desa secara bervariasi,

diantaranya, advokasi, peningkatan kapasitas, pendidikan, pembangunan infrastuktur,

dan masih banyak aktifitas lain.

Dalam kerangka dukungan P2KTD melalui pola kerjasama Desa dengan pihak

ketiga baik dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan inovasi yang tidak dapat

dilakukan sevara mandiri oleh Desa dan pendamping. Pemanfaatan P2KTD dilakukan

dalam rangka membantu desa. Selama ini desa dipandang sebagai pihak yang ‘lemah’.

Terlalu lamanya dibiarkan dan urusannya dipercayakan kepada pihak lain, maka desa

sulit untuk berdaya. Desa menjadi obyek yang harus selalu dibantu.

Para pegiat desa, akademisi, atau LSM, baik yang berasal dari atau luar desa,

melakukan upaya guna memandirikan desa. Desa didorong untuk menjadi entitas yang

kuat dalam berbagai hal. Kerjasama dan kerja bersama yang dilakukan mendapat

apresiasi masyarakat. Mereka antusias menyambut baik uluran tangan para pihak itu.

Dalam bidang yang lain, pihak swasta pun ikut andil. Mereka dapat memberikan

bantuan berupa uang dan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara

langsung. Bentuk-bentuk kepedulian ini sedikit banyak membuka mata kita, bahwa desa

perlu dikuatkan.

Terbitnya UU Desa diharapkan mampu memperkuat desa. Modal sosial di desa

yang selama ini menjadi andalan, bisa lebih optimal. Tidak menutup kemungkinan pada

saatnya nanti, desa lah yang akan memberikan bantuan kepada pihak lain. Saat desa

sejahtera, negara akan makmur. Persoalan-persoalan sosial yang terjadi bukan tidak

mungkin akan teratasi oleh desa.

B. Ruang Lingkup Pemanfaatan Jasa Layanan P2KTD

Ruang lingkup pemanfaatan layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang

kegiatan utama dalam mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan

oleh pendamping profesional. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari: (1)

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya

Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk

Page 228: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

212| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi

kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan

P2KTD dapat diberikan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan

evaluasi.

1. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan

Pemanfaatan penyedia peningkatan kapasitas teknis kewirausahaan dan

pengembangan ekonomi lokal didasarkan kebutuhan dan karakteristik Desa dalam

pendukung pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan

Kawasan Perdesaan (prukades) serta BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Kegiatan

pemanfaatan P2KTD dalam pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat

berupa layanan teknis dan bimbingan terkait analisis dan identifikasi sumberdaya lokal,

analisis keberlanjutan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan

produksi, dan mata rantai usaha (market chain) yang dikelola secara mandiri, serta

pengelolaan keuangan mikro.

2. Layanan Jasa Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan penyedia peningkatan kapasitas teknis Pengembangan Sumber Daya

Manusia yang diberikan P2KTD didasakran kebutuhan pengembangan layanan sosial

dasar (antara lain: PAUD, Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan lokal

berskala desa) dan kewirausahaan sosial. Wirausahawan Sosial adalah individu yang

memberikan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat

Desa dengan menawarkan ide-ide kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan

sampah, pengelolaan air bersih, pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan desa

wisata. Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat

berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirian Desa dalam

memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri,

Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di desa.

3. Layanan Jasa Teknis Infrastruktur Desa

Layanan teknis yang diberikan P2KTD mencakup semua jenis sarana prasarana skala

desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas layanan jasa teknis

infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa yang

meliputi:

(1) Layanan teknis pengembangan dan pemeliharaaan sarana prasarana Embung

Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan air lainnya yang

mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi;

(2) Layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana Olah Raga di Desa yang

mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial;

Page 229: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 213

(3) Layanan teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang

memiliki dampak ekonomi besar, seperti : jalan, jembatan, pasar desa, pengelolaan

air bersih.

C. Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Fasilitasi P2KTD

1. Satker Dekonsentrasi P3MD/PID Provinsi

Satker Dekonsentrasi P3MD/PID dalam Program Inovasi Desa memiliki tugas dan

tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Mensosialisasikan P2KTD.

(b) Menyelenggarakan orientasi P2KTD.

(c) Menyelenggarakan orientasi Pokja P2KTD.

(d) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian P2KTD.

(e) Melaporkan kegiatan orientasi dan layanan teknis P2KTD.

(f) Melaporkan seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana

dekonsentrasi P2KTD.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

(a) Memfasilitasi pembentukan Pokja P2KTD;

(b) Melakukan sosialisasi P2KTD;

(c) Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan P2KTD;

(d) Menyelenggarakan rapat koordinasi P2KTD;

(e) Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada P2KTD dalam memberikan

layanan teknis kepada desa;

(f) Melaporkan kegiatan P2KTD ke provinsi.

3. Pokja P2KTD

Pokja P2KTD merupakan struktur dibawah Tim Inovasi Kabupaten yang dibentuk oleh

pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa.

Pokja P2KTD terdiri dari OPD terkait dan mempunyai tugas sebagai berikut:

(a) Melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang

meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD

meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta

pengalaman.

Page 230: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

214| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

(b) Mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara off-line

dan on-line.

Melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap

kebutuhan desa akan penyedia peningkatan kapasitas teknis .

Memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan.

Melakukan updating direktori P2KTD.

Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan

P2KTD.

4. Tenaga Ahli PID Provinsi

Tenaga ahli PID Provinsi untuk peningkatan kapasitas program Inovasi Desa memiliki

tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Mengkoordinasikan identifikasi,verifikasi, dan publikasi direktori P2KTD.

(b) Membantu tugas-tugas Satker Dekonsentrasi Provinsi terutama dalam kegiatan

sosialisasi, publikasi P2KTD dan pelatihan.

(c) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap TAPM dalam seluruh proses

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

(d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pelaksanaan

kegiatan P2KTD .

(e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD

5. Tenaga Ahli Pemberdayaa Masyarakat (TAPM)

TAPM yang memfasilitasi P2KTD terdiri dari TA Infrastruktur, TA Pelayanan Sosial Dasar

dan TA Pengembangan Ekonomi Desa. TAPM tersebut memiliki tugas dan

tanggungjawab sebagai berikut:

(a) Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PID

temasuk pembentukan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten, dan orientasi kepada

Pokja P2KTD;

(b) Membantu Tim Inovasi Kabupaten (TIK) khususnya Pokja P2KTD dalam kegiatan

sosialisasi, seleksi P2KTD, orientasi dan rapat koordinasi P2KTD;

(c) Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan P2KTD sesuai bidang layanan teknis.

(d) Memfasilitasi penyusunan Direktori P2KTD;

(e) Memastikan layanan jasa P2KTD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa;

(f) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap PD dan PLD terkait dengan

P2KTD;

Page 231: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 215

(g) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pengembangan

kapasitas P2KTD termasuk penyediaan data dan informasi terkait P2KTD;

(h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

6. Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa memiliki tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

(a) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi P2KTD di Kecamatan dan Desa;

(b) Memfasilitasi TPID dalam proses identifikasi, perumusan dan prioritas, serta

penetapan P2KTD sesuai kebutuhan Desa;

(c) Memfasilitasi forum Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban hasil kerja

P2KTD;

(d) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

D. Tahapan Pemanfaatan P2KTD

Pemanfaatan P2KTD dilakukan oleh Desa melalui pentahapan sebagai berikut: (1)

identifikasi kebutuhan P2KTD yang dilakukan oleh TPID; (2) verifikasi kebutuhan P2KTD

dalam APB Desa; (3) perumusan dan prioritas kegiatan P2KTD; (4) pelaksanaan kegiatan

P2KTD; (5) orientasi P2KTD; (6) pertanggungjawaban P2KTD.

1. Identifikasi Kebutuhan P2KTD di Desa (TPID)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan

Penyedia peningkatan kapasitas teknis . Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani

kegiatan P2KTD dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan

ekonomi lokal dan kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan

Infrastruktur. Kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa

dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping

profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan penyedia peningkatan

kapasitas teknis yang dapat diberikan oleh P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi,

bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai

dengan kebutuhan inovasi Desa.

2. Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APB Desa

Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan

kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa membutuhkan layanan P2KTD.

Verifikasi dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan

layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan

kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan

Page 232: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

216| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika

P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat

merekomendasikan P2KTD dari luar wilayah kerjanya.

3. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD

Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan

berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas

kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan

kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan replikasi;

(b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah; (c) kegiatan yang

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya

melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD

dan Posyandu.

4. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD

Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan

persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan

teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan

masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan

pembangunan.

5. Orientasi P2KTD

Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan

di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang

mewakili 6 P2KTD. Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD

berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan penyedia peningkatan kapasitas

teknis yang paling banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten.

6. Pertanggungjawaban Kegiatan P2KTD

P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan

tembusan pada desa-desa penerima jasa layanan. Laporan pertanggungjawaban terdiri

dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil P2KTD. Selain itu TPID selaku pengelola dana

operasional P2KTD pada DOK PPID wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

dan penggunaan dana dalam forum musyawarah antar desa (MAD) dengan tembusan

kepada TIK.

Page 233: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 217

Contoh Pengisian Formulir Usulan Kegiatan yang Membutuhkan Layanan

Teknis di Desa

Desa

: Sek

arsa

riS

EK

AR

SA

RI

Keca

mata

n : D

EP

OK

Kab

up

ate

n : S

LEM

AN

No

Usu

lan

Keg

iata

nLo

kasi

Tu

juan

Keg

iata

nP

en

erim

a m

an

faat

Jen

is layan

an

tek

nis y

an

g

dib

utu

hk

an

Bia

ya d

ala

m

AP

Bd

es

Kete

rsed

iaan

Calo

n K

ad

er

Kete

rsed

iaan

SD

M lo

kal y

an

g

mem

iliki k

eah

lian

1P

enin

gkatan

kapasitas g

uru

PA

UD

Dsn

. Sukajaya

Men

ing

katkan

pro

fesion

alitas gu

ru

PA

UD

5 o

rang

gu

ru P

AU

DP

elatihan

Rp

.7,5

00

,00

0,-

2 o

rang

tidak ad

a

2P

emb

ang

un

an ten

aga m

ikro h

idro

Dsn

. Sukam

akmu

rTersed

ianya listrik

du

sun

50

kepala kelu

arga

Bim

bin

gan

teknis d

an

pen

dam

pin

gan

pem

eliharaan

Rp

.75

,00

0,0

00

,-b

elum

ada, tap

i

akan d

isediakan

PP

tidak m

emp

un

yai

keahlian

……

……

…., …

……

……

……

……

……

……

……

(__

__

__

___

__

__

___

__

__

___

__

__

_)

Dafta

r Usu

lan

Keg

iata

n Y

an

g M

em

bu

tuh

kan

PJLT

TA

……

……

Ke

pa

la D

esa

Page 234: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

218| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Contoh Pengisian Formulir Rekapitulasi Usulan dan Penilaian Kegiatan

Desa yang membutuhkan P2KTD

Kecamatan DEPOK

Kabupaten SLEMAN

No Nama Desa Usulan Kegiatan Tujuan Kegiatan Penerima manfaat

Jenis layanan

teknis yang

dibutuhkan

Biaya dalam

APBdes (Rp.)

Ketersediaan

Kader

Ketersediaan

SDM lokal yang

memiliki keahlian

Hasil

Penilaian

(layak/tidak)

1 Sekarsari Peningkatan kapasitas guru PAUD

meningkatkan

profesionalitas guru

PAUD

5 orang guru PAUD Pelatihan 2.500.000,- 2 orang tidak ada layak

2 Sekarsari Pembangunan tenaga mikro hidroTersedianya listrik

dusun50 kepala keluarga

Bimbingan teknis

dan pendampingan

pemeliharaan

75.000.000,-belum ada, tapi

akan disediakan

PP tidak mempunyai

keahlianlayak

3 MakmurjayaPengelolaan sampah desa berbasis

masyarakat

Agar lingkungan yang

lebih nyaman dan

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

10 orang Pelatihan 25.000.000 1 orang PP tidak mempunyai

keahlianlayak

4 Sukaringin Peningkatan kapasitas bagi perangkat desa

Meningkatkan

kemampuan

perangkat desa dalam

membuat laporan

pertanggungjawaban

keuangan

3 orang perangkat desaBimbingan teknis

dan pendampingan10.000.000 belum ada

PP mempunyai

keahlian tidak

5 Meranti Pembuatan sumur bor Penyediaan air bersih 4 kepala keluargaPembuatan sumur

bor30.000.000 1 orang

ada 1 tenaga ahli di

desa tidak

6 KarangrejoPeningkatan kapasitas perajin tas blok

ransel

Meningkatkan nilai

jual20 orang Pelatihan 20.000.000 3 orang

ada 1 tenaga ahli di

desa layak

7 KarangrejoPeningkatan kapasitas pengelolaan sampah

desa

Menciptakan

lingkungan yang lebih

nyaman dan

menigkatkan

pendapatan

masyarakat

5 orangKonsultasi,

pendampingan35.000.000 1 orang SDM lokal tidak ada layak

8 Beringin Rehab rumah sehat Menyediakan rumah

layak huni3 orang

Bimbingan teknis

dan pendampingan75.000.000 belum ada SDM lokal ada tidak

9 TriwarnoPeningkatan distribusi penjualan produk

kuningan

Meningkatkan

produksi dan

pendapatan

15 orangPengembangan

jejaring30.000.000 belum ada

PP dan SMD lokal tdk

adalayak

10 Warnawarni Pengadaaan sarana bioporiMengurangi

genangan air10 kepala keluarga Bimbingan teknis 10.000.000 2 orang

SDM dan PP tidak

adalayak

……………., …………………………………………

(________________________________)

Rekapitulasi Usulan dan Penilaian Kegiatan Desa Yang Membutuhkan PJLT

TA …………

Tim Pengelola Inovasi Desa

Page 235: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 219

Contoh Pengisian Tabel Rekomendasi P2KTD

No Kegiatan Lokasi Jenis layanan Jumlah Dana Hasil VerifikasiPJLT yang

direkomendasikan

1 Peningkatan guru PAUD Sekarsari Pelatihan 2,500,000 layak Himpaudi

2 Pembangunan mikro hidro Sekarsari

Bimbingan teknis dan

pendampingan

pemeliharaan

75,000,000 layak PT.Griya lestari

3Pengelolaan sampah

berbasisi masyarakatMakmurjaya Pelatihan 25,000,000 layak LSM Pesona Alam

4Peningkatan kapasitas

perajin tas blok ranselKarangrejo Pelatihan 20,000,000 layak LSM Bintang gading

5Peningkatan kapasitas

pengelolaan sampah desaKarangrejo

Konsultasi,

pendampingan35,000,000 layak LSM Adikarya Abadi

6

Peningkatan distribusi

penjualan produk

kuningan

Triwarno Pengembangan jejaring 30,000,000 layak Bina Kreatif

7 Pengadaan sarana biopori Warnawarni Bimbingan teknis 10,000,000 layak Banguncipta

(____________________) ( ________________________ )

Tabel Rekomendasi Kebutuhan PJLTTPID Kecamatan : DEPOK

Tim Inovasi Kabupaten ………

Kelompok Kerja PJLT

Ketua Sekretaris

Page 236: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

220| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Contoh Pengisian

Kecamatan : DEPOK

Kabupaten : SLEMAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Peningkatan guru

PAUDSekarsari ٤ 4 4 4 4 20 1

2Pembangunan mikro

hidroSekarsari 4 1 4 3 1 13 5

3Pengelolaan sampah

berbasis masyarakatMakmurjaya 3 3 4 3 1 14 4

4Peningkatan kapasitas

perajin tas blok ranselKarangrejo 4 4 4 3 1 16 3

5

Peningkatan kapasitas

pengelolaan sampah

desa

Karangrejo 2 3 3 2 1 11 7

6

Peningkatan distribusi

penjualan produk

kuningan

Triwarno 3 3 3 3 1 12 6

7Pengadaan sarana

bioporiWarnawarni 4 4 4 4 3 19 2

Tim Pengelola Inovasi Desa

(_______________________)

Ketua

No Kegiatan Lokasi

Kriteria Prioritas Usulan

NilaiKomitmen

Replikasi

Selaras

kebijakan

Pemerintah

Manfaat

Masyarakat

Layanan

Sosial

Dasar

Partisipasi

Masyarakat

7. Peningkatan pengelolaan sampah desa

Hasil Perumusan dan Prioritas Pemanfaatan PJLT

6. Peningkatan distribusi penjualan produk kuningan

Ranking

Hasil Perangkingan Prioritas Kegiatan PJLT:

1. Peningkatan kapasitas guru PAUD

2. Pengadaaan sarana biopori

3. Peningkatan kapasitas perajin tas blok ransel

4. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

5. Pembangunan mikro hidro

Page 237: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 221

Lembar Informasi 4.2.1

Panduan Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah

A. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 dan Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan bahwa pembangunan

berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan

kehidupan sosial masyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas

lingkungan hidup masyarakat yang didukung oleh tata kelola yang menjaga

pelaksanaan pembangunan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan dari satu

generasi ke generasi berikutnya. UU Desa telah 3 tahun berjalan, namun dalam proses

perjalanan itu masih membutuhkan dampingan dan pemahaman yang sama, baik itu di

dalam internal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) dan

Sektor-sektor lain yang terkait dengan pembangunan desa. Kementerian DesaPDTT

sadar betul dengan kekurangan dan kelemahan yang selama proses perkembangan

tersebut, oleh karena itu dalam mengamanahkan UU Desa tersebut Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi, membuat langkah-langkah nyata guna mempercepat proses

pemahaman dan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan desa.

Langkah-langkah nyata yang akandilakukan dalam mengamanahkan UU Desa

salah satunya dengan pola inovasi kegiatan, praktik-praktik cerdas atau pengetahuan

dalam investasi dana di desa dan kegiatan-kegitan lain dalam pembangunan desa telah

tumbuh dari inisiatif masyarakat dan/atau Pemerintah Desa, maupun Kecamatan.

Investasi Desa dalam rangka pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat,

secara umum dapat dikategorikan dalam 3 bidang meliputi: infrastruktur perdesaan,

kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan kualitas

sumberdaya manusia. Berbagai kegiatan inovatif dan praktek cerdas tersebut berpotensi

untuk dikembangkanatau direplikasi di tempat lain dengan beberapa penyesuaian-

penyesuaian yang diperlukan.

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT telah menetapkan prioritas program

meliputi; pengembangan Program Unggulan Desa dan Kawasan Desa, pengembangan

BUMDesa dan BUMDesa Bersama, Pembangunan Embung Desa atau penampungan air

lainnya dan pembangunan atau pengembangan sarana olah raga Desa. Program-

program ini diyakini dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat

desa.Program ini perlu disosialisasikan dan diintegrasikan dengan pelaksanaan

pembangunan desa.

Salah satu strategi yang dikembangkan dalam Program Inovasi Desa (PID) adalah

Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) yaitu dukungan kepada desa-desa

agar lebih efektif dalam menyusun rencana penggunaan dana desa sebagai investasi

yang mendorong peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu,

Page 238: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

222| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

melalui PPID disediakanalokasi danabantuan pemerintah untuk kegiatan Bursa Inovasi

Desa dan Dana Operasional Kegiatan atau selanjutnya disebut dengan DOK Inovasi.

Untuk mengatur dan menjadi pedoman pengelolaan bantuan pemerintah dimaksud,

perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan

Inovasi Desa Tahun Anggaran 2017, atau disingkat Juknis Bantuan Pemerintah PPID.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penerbitan Juknis Bantuan Pemerintah PPID adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

11. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang

Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Page 239: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 223

C. Tujuan

PPID pada Program Inivasi Desa (PID) dilaksanakan dengan tujuan:

1. Pengarusutamaan kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat mendorong efektivitas

penggunaan atau investasi dana di desa menuju peningkatan produktivitas desa

melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis,terencana dan

partisipatif. Proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis meliputi proses

identifikasi inovasi, validasi, dokumentasi,proses pertukaran pengetahuan atau

eksposisi dan replikasi. Melalui proses ini diharapkan adanya bursa pengetahuan

dan praktek cerdas pembangunan perdesaan.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dan pengelolaan program.

D. Prinsip

Beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Pemerintah

PPID meliputi:

1. Partisipatif. Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat, termasuk

kelompok miskin atau terpinggirkan dan kelompok disabilitas. Masyarakat

didorong berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan

pengawasannya dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau materil;

2. Transparandan Akuntabilitas. Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi

dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat

dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral,

teknis, legal, maupun administratif;

3. Kolaboratif. Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di

desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan

yang disepakati;

4. Keberlanjutan. Kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dikembangkan dan

dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang

berkelanjutan;

5. Keadilan dan Kesetaraan Gender. Masyarakat, baik laki-laki dan perempuan,

mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam

menikmati manfaat kegiatan pembangunan, serta memiliki kesejajaran

kedudukan.

E. Kegiatan PPID

1. Bursa Inovasi Desa adalah kegiatan pertukaran dan pengelolaan pengetahuan hasil

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif;

2. Musyawarah Antar Desa (MAD), merupakan forum permusyawaratan antar desa di

tingkat kecamatan untuk merencanakan kegiatan inovasi dan pengelolaan

pengetahuan desa;

Page 240: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

224| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

3. Rapat Tim Pelaksana Inovasi Desa(TPID) adalah rapat di tingkat kecamatan yang

dilaksanakan untuk penyusunan rencana kegiatan PPID;

4. Musyawarah Desa sebagai media untuk pengarusutamaan replikasi program-

program inovasi dalam APBDesa;

5. Peningkatan kapasitas dan operasional transportasi TPID, merupakan kegiatan

TPID dalam melakukan persiapan dan kunjungan lapangan untuk melakukan

penilaian (assessment) kegiatan-kegiatan inovasi;

6. Dukungan kepada Desa yang akan melakukan replikasi kegiatan inovatif seperti:

pelatihan teknis, lokakarya pembelajaran inovasi, pembiayaan tenaga ahli/ pakar

dan atau penyedia layanan teknis,

7. Dokumentasi, merupakan kegiatan pendokumentasian hasil identifikasi yang

masuk kriteria kegiatan inovatif ke dalam bentuk media visual, album photo,

artikel/tulisan dan media cetak lainnya;

8. Diseminasi atau penyebarluasan kegiatan inovasi (radio, sosialisasi, festival

inovasi)yang sudah direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK).

F. Sasaran PPID

Sasaran bantuan pemerintah adalah kelompok masyarakat desa di kecamatan yang

disebut TPID selaku pelaksana kegiatan.

G. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan pemerintah adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) disalurkan melalui Satker P3MD .

H. Jenis, Bentuk Bantuan dan Penggunaan serta Nilai Bantuan

1. Jenis Bantuan

Bantuan pemerintah PPID berupa Bantuan Operasional Kegiatan .

2. Bentuk Bantuan

Bantuan pemerintah PPIDdiberikan dalam bentuk uang

3. Penggunaan

Bantuan Operasional Kegiatan digunakan untuk :

1. Kegiatan Bursa Inovasi Desa dengan alokasi maksimal 20%, yang digunakan untuk:

Transportasi perwakilan TPID dari kecamatan dalam kabupaten/kota

bersangkutan. Perwakilan TPID dimaksud maksimal 4 orang per kecamatan,

dengan catatan jumlah perwakilan masyarakat dapat ditambahkan sesuai

kecukupan pembiayaan yang tersedia;

2. Biaya penyelenggaraan event Bursa Inovasi Desa yang meliputi sewa tempat, sewa

stand, konsumsi, peralatan, dan kebutuhan teknis lain untuk kelancaran

penyelenggaraan event;

Page 241: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 225

3. Event Bursa Inovasi Desa di kabupaten/kota dapat dilaksanakan beberapa kali

dalam satu tahun, sesuai dengan kecukupan pembiayaan yang tersedia, serta

adanya hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang

penting untuk dipamerkan;

4. Biaya administrasi dan pelaporan hasil kegiatan penyelenggaraan event Bursa

Inovasi Desameliputi penggandaan laporan, surat-menyurat dan kebutuhan

administrasi lainnya;

5. Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa pada Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di

kabupaten/kota, sedangkan untuk tahun anggaran berikutnya diselenggarakan di

kecamatan.

6. Kegiatan dalam rangka proses pengelolaan pengetahuan dan inovasi di desa dan

kecamatandialokasikan sebesar minimal 80% dari total dana DOK PPID yang dapat

digunakan untuk:

Rapat Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) untuk penyusunan rencana kegiatan

PPID;

Musyawarah Antar Desa (MAD), merupakan forum di tingkat kecamatan untuk

merencanakan kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan desa.

Peningkatan kapasitas dan operasional transportasi TPIDmerupakan kegiatan

TPID dalam melakukan persiapan dan kunjungan lapangan untuk melakukan

penilaian (assessment) kegiatan-kegiatan inovasi.

Administrasi dan Pelaporan TPID

Biaya dukungan kepada Desa yang akan melakukan replikasi kegiatan inovatif

seperti: pelatihan teknis, lokakarya pembelajaran inovasi, pembiayaan tenaga

ahli/ pakar dan atau penyedia layanan teknis,

Dokumentasi, merupakan kegiatan pendokumentasian hasil identifikasi yang

masuk kriteria kegiatan inovatif ke dalam bentuk media visual, album photo,

artikel/tulisan dan media cetak lainnya;

Diseminasi atau penyebarluasan kegiatan inovasi (radio, sosialisasi, festival

inovasi) yang sudah direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten.

Cara Perhitungan Besaran Nilai Bantuan

1. Lokasi

PID dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah 434 Kabupaten/Kota, dan

berbasis di seluruh Kecamatan yang berjumlah 6.445 Kecamatan. Data ini bersumber

dari Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan.

Page 242: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

226| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

2. Alokasi

Kementerian Desa PDTT pada TA. 2017 menyediakan untuk Dana Operasional Kegiatan

(DOK) PID. Dimana dana DOK ini harus dibagi di tiap kecamatan secara porposional.

Oleh karena itu dalam penetapan alokasi DOK PID di landasi atas dasar 1). Jumlah Desa

di tiap Kecamatan dan 2). Tingkat kesulitan dengan dilandasi dari rata-rata Jarak jauhnya

desa dengan pusat kecamatan. Sumber data yang digunakan menggunakan Data Podes

tahun 2015.

Secara rata-rata setiap kecamatan alokasi dana DOK sebesar Rp. 52 Juta dan

bilamana dibagi rata-rata perdesa setiap desa sebesar Rp. 2 Jt. Dalam penentuan

perhitungan secara porposional DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa

ditetapkan dalam dua besar penggunaanya yaitu 1). DOK untuk Alokasi Dasar dan 2).

DOK untuk Alokasi Inovasi.

DOK untuk alokasi dasar dimana di tetapkan seluruh kecamatan mendapatkan

sama sebesar 42% atau Rp. 22.000.000,-, DOK ini digunkan untuk dokementasi, validasi,

pertukaran pengetahuan desa, capturing, eksposisi dan replikasi (knowledge sharing).

DOK untuk Alokasi Inovasi sebesar 58%, yang mana masing-masing besarnya

setiap kecamatan tidak sama, dimana ini dihitung dari jumlah seluruh desa yang

menerima dana desa dalam satu kecamatan, jadi DOK alokasi inovasi ini cara

penetapannya yaitu jumlah Desa dikali dengan Rp. 2 juta. Dalam satu kecamatan,

hanyaDesayang menerima Dana Desa. Dalam penentuan perhitungan secara

porposional DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa di tetapkan dalam dua

besar penggunaanya yaitu 1). DOK untuk Alokasi Dasar dan 2). DOK untuk Alokasi

Inovasi.

Penggunaan DOK untuk Tahun Anggaran (TA) 2017 untuk alokasi pelaksanaan

Bursa Inovasi Desa yang diadakan di Kabupaten, namun bagi kabupaten yang memiliki

hanya satu kecamatan, maka pelaksanaan bursa inovasi akan diadakan di kecamtan

berbarengan dengan pelaksanaan musyawarah antar desa (MAD) pertama, dan untuk

tahun selanjutnya pelaksanaan bursa inovasi akan kembali diadakan di tiap-tiap

kecamatan. Adapun besaran tiap-tiap kecamatan ± 20% dari seluruh alokasi DOK di

setiap kecamatan yang telah ditentukan di dalam Kepmen. nomor 83 tahun 2017

tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Jadi setiap kecamatan akan

berkontribusi dalam pelaksanaan Bursa Inovasi di Kabupaten sebesar 20% dari seluruh

alokasi yang diterima tiap-tiap kecamatan.

Selanjutnya penggunaan DOK sebesar 80% digunakan untuk :

a. Replikasi pengelolaan pengetahuan,

b. Cupturing dan dokumentasi,

c. Pertukaran dan Pengelolaan pengetahuan (knowledge sharing),

d. Transportsi Tim Pelaksana Inovasi Desa ,

e. Administratif dan operasional bulanan,

Page 243: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 227

f. Forum Inovasi Antar Desa (FIAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) dan

Workshop Bursa Inovasi di Kabupaten,

g. Penyusunan laporan.

h. Dll.

Selanjutnya total nilai dari Jumlah DOK alokasi dasar dan DOK alokasi inovasi akan

di kompilasi dengan tingkat kesulitan jarak desa dari pusat kota kecamatan, dalam

perhitungan DOK diambil jarak rata-rata tingkat kesulitan perkecamatan, dalam

menentukan tingkat kesulitan dengan mengunakan data jarak jauhnya desa dari pusat

kecamatan, bersumber pada Data Podes 2015. Dari data ini Podes 2015 ditentukan

ranking dalam 4 tingkatan dan ditentukan dengan nilai koefisien guna menentukan nilai

total dari DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa di Kecamatan.

Jadi perhitungan akhir DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa, yaitu

jumlah nilai dari DOK alokasi dasar dan DOK alokasi inovasi dikali dengan tingkat

kesulitan dan koefisien, adapun tingkat kesulitan kecamatan dan nilai koefisien seperti

pada tabel berikut:

Tabel : Tingkat Kesulitan dan Nilai Koefisien

No Tingkat Kesulitan Jarak (KM) Nilai Koefisien

1 Normal 0 - 10 1,00

2 Sulit 11 - 20 1,20

3 Sangat Sulit 21 - 30 1,40

4 Ekstrim 30 1,6

Setelah dilakukan proses perhitungan di atas maka, maka jumlah rekapitulasi DOK

Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa dengan tingkat kesulitan dan koefesien,

maka jumlah kecamatan yang masuk dalam Norma, Sulit, Sangat Sulit dan Ekstrem;

seperti dalam tabel dibawah.

Tabel: Rekapitulasi Jumlah Kecamatan berdasar Tingkat Kesulitan

No Tingkat Kesulitan Jumlah Kecamatan

1 Normal 4,856

2 Sulit 1,136

3 Sangat Sulit 248

4 Ekstrem 205

Jumlah Kecamatan 6,445

3. Nilai Bantuan

Nilai bantuan pemerintah PPID ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 83 Tahun 2017, tentang

Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Page 244: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

228| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

I. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan penerima bantuan pemerintah PPID pada Program Inovasi Desa meliputi:

1. Telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK);

2. Anggota TPID memiliki nama dan tempat kedudukan yang tetap, dibuktikan dengan

surat keterangan domisili dari desa setempat;

3. Tidak ada konflik internal;

4. Tidak terkait dengan partai politik;

5. Keanggotaan TPID berasal dari tokoh masyarakatdengan mengutamakan

keterwakilan perempuan;

6. Memiliki struktur organisasi minimal terdiri dari: Ketua, Bendahara, Bidang

Pengelolaan Praktek Cerdas dan Bidang Verifikasi Inovasi, sesuai PTO PPID;

7. Telah ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan.

J. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Satuan Kerja Ditjen PPMD

Menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Bantuan Pemerintah Program

Inovasi Desa untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Menyusun RKAKL-DIPA Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa untuk

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu;

Mengalokasikan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa di lokasi yang

telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di

DIPA Dekonsentrasi.

2. Satuan Kerja P3MD Provinsi

Satuan Kerja (Satker) P3MD Provinsi selaku pengelola dekonsentrasi bertugas

sebagai penampung dan penyalur Bantuan Pemerintah PPID ke TPID. Transfer

dana Bantuan Pemerintah PPID dari Satker P3MD Provinsi ke rekening TPID di

kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tim Inovasi Kabupaten sebagi tim yang bertugas untuk membantu Dinas

PMD Kabupaten/Kota dalam memverifikasi Bantuan Pemerintah telah

ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

Dinas PMD Kabupaten/Kota atas nama TIK telah menyetujui dan

menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Satker P3MD Provinsi,

tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID (format lampiran I.1);

Rekening TPID sebagai penerima Bantuan Pemerintah PPID telah ditetapkan

oleh Camat atas nama Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan.

3. Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK)

Page 245: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 229

Tim Inovasi Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang

berkedudukan di kabupaten/kota.

Komposisi TIK terdiri dari:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Bappeda

c. Dinas Kesehatan

d. Dinas Pendidikan dan Olah Raga

e. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten/Kota

f. TA PID dan TA P3MD Kabupaten/Kota yang ditunjuk

g. Wakil masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat yang relevan

dan pihak lain yang kompeten

Catatan: Apabila di daerah masing-masing telah terbentuk lembaga/ Tim

Koordinasi yang efektif yang berkenaan dengan pembangunan desa dan inovasi

maka program inovasi desa dapat melibatkan tim yang telah ada dengan beberapa

penyesuaian.

TIK memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di

kabupaten/Kota.

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten/kota.

c. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

agar dapat lebih professional dan mandiri serta memperhatikan aspek

safeguard.

e. Membantu Satker Dekonsentrasi dalam mefasilitasi dan meverifikasi

Pembentukan TPID dan meverifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan

Bantuan Pemerintah PPID.

f. Membantu Satker Dekonsentrasi dalam memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan Bantuan Pemerintah PPID

Struktur organisasi TIK, sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis

Operasional Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID).

4. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)

TPID berkedudukan di kecamatandan terdiri dari perwakilan warga desa yang

memiliki minat besar dalam pengembangan kegiatan/ fasilitas/ sumberdaya

manusia dan praktik cerdas yang ada di wilayahnya, mendokumentasikan,

membagikan, serta mempromosikannya.Tim ini merupakan kelompok masyarakat

penerima dan pelaksana Bantuan Pemerintah PPID.

Page 246: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

230| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

Tugas TPID:

1. Menerima dan menyalurkan bantuan pemerintah PPID;

2. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan PPID;

3. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan praktik cerdas (identifikasi,

dokumentasi, eksposisidan replikasi);

4. Berkoordinasi dengan pendamping desa P3MD.

TPID terdiri atas:

a. Ketua; bertugas untuk memimpin TPID dalam mengelola pelaksanaan

kegiatan bantuan pemerintah PPID dan menandatangani dokumen

pencairan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan dan laporan

pertanggungjawaban.

b. Bendahara; bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi

keuangan DOK Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan, serta membantu

Ketua Tim dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban;

c. Bidang Pengelolaan Praktek Cerdas; bertugas memfasilitasi tahapan

identifikasi,dokumentasi, promosi dan penyebaran (publikasi) praktek cerdas

yang ada di desa-desa serta penyebaran praktek cerdas dari tempat lain yang

telah direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten;

d. Bidang Verifikasi Inovasi; bertugas untuk memeriksa dan memberikan

rekomendasi kepada MAD untuk pemberian dana insentif bagi desa-desa

yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APB Desa.

5. Tenaga Pendamping Profesional P3MD

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Program Inovasi Desa (PID). Oleh karena itu, pada

pelaksanaan PID khususnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bantuan

Pemerintah PPID membutuhkan keterlibatan Tenaga Pendamping Profesional

P3MD yang terdiri:

a. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota

b. Pendamping Desa/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD/PDTI)

c. Pendamping Lokal Desa (PLD).

Tenaga-tenaga ahli PID kabupaten/kota berkoordinasi dengan Tenaga

Pendamping Profesional P3MD agar terjadi sinergi pelaksanaan program di tingkat

kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Page 247: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 231

Lembar Informasi 4.2.1

Pengelolaan Bantuan Pemerintah

A. Sumber Pendanaan Bantuan Pemerintah

Pendanaan Bantuan Pemerintah PPID berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang bersumber dari pinjaman luar negeri IBRD 8217-ID, sebagaimana

dituangkan melalui DIPA Dekonsentrasi Ditjen PPMD pada Satuan Kerja P3MD Provinsi

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi dan atau dengan sebutan lain.

B. Pengelolaan Kegiatan

1. Pengelola dan penanggungjawab bantuan pemerintah PPID adalah Satuan Kerja

(Satker) P3MD Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi

atau dengan sebutan lainnya yang sekaligus sebagai pengelola kegiatan

dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(P3MD);

2. Bantuan pemerintah PPID disalurkan kepada TPID di kecamatan berdasarkan

Perjanjian Kerjasama (format lampiran I.3)

3. Sebelum pencairan dan penyaluran bantuan pemerintah, tahapan yang dilakukan

adalah:

Pemerintah kabupaten/kota melalui Camat dengan dibantu oleh Tenaga Ahli

PID dan P3MD Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan TPID dengan

berpedoman pada PTO PPID yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker P3MD Provinsi melakukan seleksi

penerima bantuan pemerintah PPID berdasarkan kriteria/persyaratan yang

telah ditetapkandi dalam Pedoman Umum PID dan PTO PPID, dengan dibantu

oleh TIK;

Berdasarkan hasil seleksi, PPK Satker P3MD Provinsi menetapkan Surat

Keputusan penerima bantuan pemerintah yang selanjutnya disahkan oleh KPA

Satker P3MD Provinsi (format lampiran I.2);

Surat keputusan penerima bantuan pemerintah menjadi dasar pemberian

Bantuan Pemerintah PPID;

PPK Satker P3MD Provinsi melakukan perjanjian kerjasama dengan penerima

Bantuan PemerintahPPID yaitu TPID, yang difasiltiasi oleh Dinas PMD

Kabupaten/Kota sebagai koordinator TIK dan dibantu oleh anggota TIK

lainnya..

Page 248: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

232| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

C. Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. TPID melakukan rapat/musyawarah menyusun rencana pengeluaran dana bantuan

pemerintah PPID, yang dituangkan dalam bentuk proposal dan Rencana

Pengeluaran Dana PPID (RPD-PPID), sebagaimana (format lampiran I.4)

2. TPID mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK Satker P3MD Provinsi

melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota sebagi koordinator TIK, dengan dilampiri:

Proposal dan RPD – PPID

Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima

bantuan;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), (format lampiran I.5)

3. TIK memverifikasi dokumen permohonan pencairan dana dari TPID, dan apabila

hasil verifikasi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah

pada Kementerian Negara/Lembaga, maka pengajuan permohonan pencairan

dana dari TPID akan diteruskan ke PPK Satker P3MD, dan apabila tidak/belum

sesuai dikembalikan kepada TPID untuk disempurnakan atau dilengkapi.

4. PPK Satker P3MD Provinsi melakukan pengujian ulang dokumen permohonan

pencairan dana yang diajukan oleh TPID;

5. PPK Satker P3MD Provinsi mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta

menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana secara

bertahap setelah pengujian telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan

pencairan bantuan pemerintah PPID dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

Tahap I sebesar maksimal 30%

Tahap II sebesar maksimal 70% dapat dilakukan dengan ketentuan

penggunaan dana tahap I telah mencapai 90%.

6. Apabila hasil pengujian tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, PPK Satker

P3MD Provinsi menyampaikan informasi kepada penerima bantuan melalui TIK

untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen;

7. SPP disampaikan kepadaPP-SPM dengan mekanisme pembayaran secara

bertahap, dengan dilampiri RPD– PPID, Perjanjian Kerjasama yang telah

ditandatangi penerima bantuan dan PPK Satker P3MD Provinsi serta kuitansi bukti

penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan

oleh PPK Satker P3MD Provinsi;

8. PP-SPM selanjutnya melakukan proses pencairan dana ke KPPN sesuai mekanisme

pencairan dana dekonsentrasi;

9. Berdasarkan SPM yang diterima dari PP-SPM Satker P3MD Provinsi, KPPN

menerbitkan SP2D LS ke Bank Operasional KPPN;

10. Bank operasional KPPN melakukan transfer dana ke rekening TPID ;

Page 249: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 233

11. Maksimal 5 (lima) hari kerja setelah dana diterima,. TPID harus segera

melaksanakan kegiatan.

D. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

1. TPID melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota harus menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada Satker P3MD Provinsi sesuai

dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau paling lambat pada

akhir tahun anggaran, yang meliputi:

Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan sisa;

Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan disertai bukti-bukti

pengeluaran yang sah;

Berita Acara Serah Terima (BAST), (format lampiran I.6);

2. Dinas PMD Kabupaten Kota dibantu oleh anggota TIK lainnya melakukan verifikasi

terhadap laporan pertanggung jawaban TPID, apabila hasil verifikasi telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga, maka pengajuan permohonan pencairan dana dari TPID akan

diteruskan ke PPK Satker P3MD, dan apabila tidak sesuai dikembalikan kepada

TPID untuk disempurnakan atau dilengkapi..

3. Apabila terdapat sisa dana, penerima bantuan wajib menyetor ke rekening Kas

Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai dan bukti setor

wajib disampaikan ke PPK Satker P3MD Propinsi melalui Dinas PMD Kabupaten

sebagai koordinator TIK;

4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud di atas, (format lampiran

I.7);

5. Dokumen pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah PPID dikelola dan diarsipkan

di Satker P3MD Provinsi sebagai bahan audit baik internal oleh APIP maupun pihak

eksternal.

E. Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya

pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Program

InovasiDesa, khususnya pada Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa.Sanksi

bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam

pengelolaan program. Sanksi dapat berupa:

1. Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa

menyalahi prinsip-prinsip dan menyalahgunakan dana atau wewenang;

Page 250: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

234| Modul Orientasi Tim Pengelola Inovasi Desa

2. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang.

F. Ketentuan Perpajakan

Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap transaksi yang dihasilkan dari

pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan pemerintah PPID harus dipungut pajak menurut

jenis yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pengadministrasian perpajakan mulai dari

pembuatan bukti pungut, setoran pajak dan pelaporannya dibuat oleh bendahara atau

atas nama bendahara dan harus diselenggarakan secara benar dan tertib sesuai yang

diatur dalam peraturan perpajakan.

G. Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi

1. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara periodik dan berjenjang.Laporan terdiri dari laporan

bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan akhir. Pelaksanaan laporan akan dilakukan

secara digital dan manual yang akan dikoordinasikan oleh TA Nasional Bidang

Monitoring dan Evaluasi dan TA Inovasi Kabupaten/Kota bagian pendataan.

2. Monitoring

Pemantauan atau monitoringakan dilakukan secara periodik dengan pengawasan secara

melekat, fungsional dan eksternal. Pendekatan pemantauan dapat dilakukan dengan

pendekatan antara lain: monitoring partisipatif dan longitudinal studi selama 2 tahun

program. Pemantauan dapat dilakukan juga melalui kerja sama dengan Perguruan

Tinggi dan atau LSM lokal khususnya dalam proses monitoring partisipatif.

3. Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam

mendukung proses pengembangan dan keberhasilan program Inovasi Desa. Evaluasi

dilakukan secara menyeluruh baik itu kinerja pelaku program, operasional kegiatan dan

subtansi program Inovasi desa yang diidasarkan atas Indikator Keberhasilan Program.

Page 251: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan ... · pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik

PROGRAM INOVASI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 235