Kelayakan Reklamasi Pantai Losari

  • Published on
    10-Oct-2015

  • View
    215

  • Download
    2

DESCRIPTION

reklamasi

Transcript

1. Latar belakangLosari membutuhkan penambahan space karena harapan masyarakat semakin tinggi untuk memanfaatkan Losari sebagai public space. Makanya, pemerintah kota Makassar berniat semata-mata akan membangun pantai losari untuk public space, bukan bisnis space. Menanggapi hal ini muncul beberapa tanggapan seperti reklamasi tidak cocok dilakukan di Pantai Losari, sebab akan merusak ekosistem biota-nya. Pantai Losari jangan direklamasi, tapi sebaiknya direvitalisasi. Istilah revitalisasi pun muncul. Antara reklamasi dan revitalisasi memang memiliki makna yang jauh berbeda. Namun prakteknya, revitalisasi yang dilakukan sekarang tak lain adalah tindakan reklamasi juga, yakni penimbunan laut sebagian atau seluruhnya. Setelah istilah reklamasi banyak di bantah oleh banyak argumen, jarak timbunan pun tak luput kena sorot. Lebar sepanjang 120 meter menjorok ke laut dianggap terlalu berlebihan. Minta dikurangi sampai 60 meter. Reklamasi disepakati hanya selebar 60 meter (saja). Selang beberapa hari kemudian, masih akibat desakan pihak-pihak tertentu, lebar reklamasi berubah kembali, akhirnya dikunci di angka 30 meter.2. Rumusan masalah Dampak positif reklamasi Pantai Losari Dampak negatif reklamasi Pantai Losari Mengetahui kelayakan pantai Losari3. Tujuan Mengetahui dampak positif dan negatif reklamasi Pantai LosariPEMBAHASAN1. Pengertian reklamasi Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa. Hal ini umumya dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat yang lapar lahan telah mengantar pada perluasan wilayah yang tak terbantahkan. Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya juga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun harus diingat pula bahwa bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, dan berpotensi gangguan lingkungan.2. Reklamasi Pantai Losari MakassarPotensi garis pantai kota Makassar sepanjang 40,84km. Garis pantai ini hampir sebgaiannya telah dipakai untuk proyek reklamasi Tanjung Bungayang diperuntukkan sebagai perdagangan/jasa, rekreasi dan permukiman. Areal hasil reklamasiini adalah 1000 Ha dan terus dikembangkan oleh pengembang. Maraknya investor yang ingin berinvestasi di kota Makassar, menjadi pertimbangan perluasan areal garis pantai hingga pantai Losari. Hal ini banyak ditentang oleh kalangan aktivis lingkungan karena dapat merusak ekosistem pesisir. Disamping itu, secara ekonomi dan sosial perluasan areal reklamasi dapat menggusur para pengusaha kecil dan menengah yang bertahun tahun berada di daerah tersebut. Pandangan lain justru ditunjukkan oleh pengembang, menurut mereka dengan proyek perluasan reklamasi pantai ini dapat menjadi suatu opportunity untuk melakukan penataan kawasan sempadan pantai yang lebih baik dan membantu misi pemerintah kota untuk menjadi water front city Makassar merupakan suatu contoh kota yang menerapkan strategi permasalahn lahan. Namun, dalam penerapan strategi ini pun menemui banyak kendala . Tantangan bagi perencana untuk lebih menimbang dan melakukan kajian mendalam dan sistematis untuk penerapan reklamasi pantai ini. Semua aspek kehidupan perlu diperhitungkan agar sebuah strategi yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah perkotaan justru menjadi sebuah masalah baru lagi.Revitalisasi Pantai Losari sebenarnya lahir dari rahim kekuasaan Megawati Soekarno Putri, yang ketika itu menjabat sebagai presiden. Bertajuk Save Our Losari (11 September 2004) dengan latar sunset, Megawati dipaksa bermain cantik untuk memperhatikan Pantai Losari. Nuansa politik pun merebak, Megawati menggebrak dengan statemen janji. Akan kami usahakan, tapi tentunya tidak bisa sekaligus. Karena nanti pemda sendiri akhirnya lepas tangan, ujar Megawati, sambil berharap dukungan. Losari meminta tumbal. Di pemilihan langsung, Megawati terjungkal. Pemancangan tiang pertama pengembangan Losari pun berlangsung. Tidak oleh Mega, tapi oleh Wapres Jusuf Kalla. Seolah berulang, janji pun kembali terucap. Di depan ribuan warga Kota Makassar Kalla berjanji untuk berupaya mewujudkan Losari yang nyaman. Karena kalian tidak memalukan saya, maka saya juga tidak akan memalukan kalian, ujar Kalla bersemangat (Tribun, 12/11/2004). Pernyataan yang mestinya mencemaskan ini, ternyata lewat begitu saja laksana sunset yang berangsur gelap. Warga kehilangan kecermatannya. Losari telah diseret ke areal politik; signal wapres berkedip, meminta jaminan untuk tetap tidak dipermalukan, kalau mau revitalisasi Pantai Losari selesai. Sebuah tawar menawar yang kasat mata. Artinya, jika JK gagal di Pilpres nanti, alamat revitalisasi Pantai Losari tamat.3. Dampak positif reklamasi pantai LosariCara reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dll.4. Dampak negatif reklamasi pantai LosariDampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi itu antara lain berupa hilangnya berbagai spesies mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya.Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Sementara itu, secara sosial rencana reklamasi pantai dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber kehidupannya. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan.5. Kelayakan Reklamasi Pantai dengan Paradigma BaruKelayakan suatu reklamasi dapat di ukur dari beberapa hal. Pertama, ekonomi. Dalam hal ini yang tetap menguntungkan ekologis harus berbasis kebutuhan lingkungan sehingga tidak mengganggu ekosistem. Untuk pantai losari dari segi ekonomi memang dapat meningkatkan pendapatan Kota Makassar itu sendiri.Kedua, sosial. Dimana harus meneguhkan kesejahteraan rakyat dan memberi kepatutan sosial bagi rakyat dengan membuka kesempatan kerja. Ketiga, administratif. Disini berarti memenuhi semua syarat birokratik. Keempat, teknologis. Berarti memenuhi standar teknologi bagi pengembangan kawasan. Dan kelima, planologis alias secara tata ruang jatim hal tersebut tidak melanggar RTRW.Di satu sisi reklamasi mempunyai dampak positif sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah bernilai ekonomis tinggi. Dan di sisi lain jika tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Di sinilah diperlukan kepedulian dan kerja sama sinergis dari semua komponen stakeholders. Reklamasi khususnya reklamasi pantai masih diperlukan selama dilakukan dengan kajian yang komprehensif. Simulasi prediksi perubahan pola arus hidrodinamika laut secara teknis dapat dilakukan dengan model fisik (laboratorium) atau model matematik. Dari pemodelan ini dapat diperkirakan dampak negatif yang terjadi dan cara penanggulangann.Reklamasi ditinjau dari sudut pengelolaan daerah pantai, harus diarahkan pada tujuan utama pemenuhan kebutuhan lahan baru karena kurangnya ketersediaan lahan darat. Usaha reklamasi janganlah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan lahan dengan tujuan komersial belaka. Reklamasi di sekitar kawasan pantai dan di lepas pantai dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah (bukan pesanan) terhadap seberapa besar kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Dengan kerja sama yang sinergis antara Pemerintah dan jajarannya, DPRD, Perguruan Tinggi, LSM, serta masyarakat maka keputusan yang manis dan melegakan dapat diambil. Jika memang berdampak positif maka reklamasi dapat dilaksanakan, namun sebaliknya jika negatif tidak perlu direncanakan.Dari semua itu, yang lebih penting adalah adanya perubahan attitude dari masyarakat dan Pemerintah. Pelaksanaan aturan hukum harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Berbagai biaya sosial dan lingkungan hidup itu seharusnya juga diperhitungkan dalam perencanaan reklamasi. Namun, sayangnya terdapat paradigma yang memosisikan suatu kota sebagai kota multifungsi, dimana diharapkan mampu mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warganya. Padahal paradigma itu telah terbukti gagal total dalam implementasinya di lapangan. Berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup dapat timbul dan sulit dipecahkan di daerah reklamasi saat ini justru disebabkan oleh paradigma tersebut.Perencanaan reklamasi sudah seharusnya diselaraskan dengan rencana tata ruang kota. Tata ruang kota yang baru nantinya harus memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagi pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan. Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah melalui sebuah kajian tekhnis terhadap seberapa besar kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya lalu disampaikan secara terbuka kepada publik. Penting diingat reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dan dinamis, hal ini tentunya akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut dan sebagainya.Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau kearah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat. Bukan itu saja, sudah mejadi hukum alam, kegiatan mereklamasi pantai akan menyebabkan penaikan masa air dan memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu dilakukan, namun juga dikawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistim alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang naik bahkan telah memasuki kawasan pemukiman.Selain problem lingkungan dan sosial ekonomi, maka permasalahan yuridis juga perlu mendapatkan perhatian. Kajian terhadap landasan hukum rencana reklamasi, pelaksanaan, serta peruntukannya perlu dipertimbangkan. Ada banyak produk hukum yang mengatur tentang reklamasi mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen hingga Peraturan Daerah, yang menjadi persoalan adalah konsistensi penerapan dan penegakan aturan.